oleh Chen Ting
Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengadakan pertemuan resmi di Gedung Putih pada hari Kamis (19 Maret). Kedua pihak mengumumkan serangkaian perjanjian kerja sama untuk memperkuat aliansi mereka, termasuk rencana Jepang untuk menginvestasikan dana sebesar USD 73 miliar (Rp1.240,9 triliun) di sektor energi Amerika Serikat, selain juga merilis kesepakatan kerja sama yang menargetkan rantai pasokan terkait dengan mineral kritis dan unsur tanah jarang, demi melawan tekanan ekonomi dari Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan memperkuat ketahanan rantai pasokan.
Menurut laporan singkat Gedung Putih setelah pertemuan , investasi sebesar USD 73 miliar ini merupakan tahap kedua dari rencana investasi Jepang sebesar USD 550 miliar di AS untuk mengamankan pengecualian tarif.
Komitmen investasi spesifik Jepang meliputi pembangunan reaktor modular kecil (SMR) oleh GE Vernova Hitachi di Negara Bagian Tennessee dan Alabama, dengan proyeksi investasi hingga USD 40 miliar. Selain itu, sekitar USD 33 miliar untuk fasilitas pembangkit listrik tenaga gas alam di Negara Bagian Pennsylvania dan Texas.
GE Vernova Hitachi adalah usaha patungan antara General Electric (GE) dan produsen peralatan listrik terintegrasi Jepang, Hitachi.
Gedung Putih menyatakan bahwa proyek-proyek ini akan membantu menstabilkan harga listrik AS dan menyediakan dukungan daya untuk jumlah pusat data yang terus bertambah.
Pada Februari 2026), Jepang telah menyepakati rencana investasinya yang pertama sebesar USD 36 miliar untuk mendorong tiga proyek besar di AS: Pertama, membangun pembangkit listrik tenaga gas alam 9,2 GW di Negara Bagian Ohio. Kedua, membangun fasilitas ekspor minyak mentah di perairan dalam Teluk Meksiko. Ketiga, membangun kemampuan manufaktur berlian sintetis di AS untuk mengurangi ketergantungan pada rantai pasokan asing.
Menetapkan Mekanisme “Harga Minimum” Mineral untuk Mengoreksi Distorsi Pasar
Di bidang keamanan ekonomi, AS dan Jepang secara resmi meluncurkan “Critical Minerals Action Plan” , yang bertujuan untuk mengembangkan alternatif guna mengurangi ketergantungan pada rantai pasokan PKT. Kedua negara menekankan bahwa tujuan rencana tersebut adalah “untuk mencapai hasil jangka pendek yang konkret dalam memastikan ketahanan rantai pasokan bilateral.”
Meskipun tidak secara langsung menuding negara tertentu, namun dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa tujuannya adalah untuk memperbaiki “distorsi pasar yang disebabkan oleh kebijakan dan praktik non-pasar yang meluas.” Reuters meyakini bahwa ini jelas merujuk pada PKT.
“Critical Minerals Action Plan” menyatakan bahwa memperbaiki distorsi pasar ini sangat urgen karena membuat rantai pasokan mineral kritis di ekonomi yang berorientasi pasar menjadi “sangat rentan terhadap berbagai risiko gangguan, termasuk pemaksaan ekonomi.”
Pernyataan tersebut lebih lanjut menekankan bahwa mineral kritis merupakan “aset strategis yang sangat dibutuhkan” dalam ekonomi industri modern dan inovatif, dan memperbaiki mata rantai yang lemah dalam rantai pasokan sudah tidak dapat ditunda-tunda, hanya dengan membangun rantai pasokan yang terdiversifikasi, tangguh, dan berbasis pasar, keamanan ekonomi dan nasional secara keseluruhan dapat lebih terjamin.
Awalnya, rencana tersebut akan membahas dan mengkoordinasikan kebijakan perdagangan untuk mineral tertentu, seperti menetapkan mekanisme “harga minimum”, dan mengeksplorasi cara untuk memasukkannya ke dalam perjanjian pasokan multilateral yang melibatkan negara lain.
Kedua pihak tidak menyebutkan mineral mana yang akan dikenakan “harga minimum,” tetapi Gedung Putih mencantumkan 13 proyek yang akan didukung oleh kedua pemerintah, termasuk daur ulang logam tanah jarang, nikel, galium, litium, dan proyek fluorit.
Kerja Sama Pertambangan Mineral Laut Dalam dan Teknologi Mutakhir
Kedua negara juga menandatangani Memorandum of Cooperation tentang kerja sama dalam eksploitasi mineral laut dalam, mempercepat penelitian dan pengembangan teknologi terkait. Fokus utama kerja sama ini adalah pengembangan lumpur tanah jarang di dekat Pulau Minamitorishima, Jepang, di mana sumber daya ini diyakini “cukup untuk memenuhi kebutuhan industri selama ratusan tahun.”
Di bidang sains dan antariksa, kedua negara juga akan memperdalam kerja sama dalam kecerdasan buatan (AI), komputasi kuantum, dan program pendaratan bulan Artemis, termasuk pengembangan kendaraan penjelajah bulan berawak buatan Jepang untuk para astronot.
Peningkatan Kapasitas Produksi Rudal demi Daya Deterensi Terhadap PKT dan Korea Utara
AS dan Jepang menegaskan bahwa mereka akan meningkatkan daya deterensi kolektif untuk memperkuat pertahanan negara. Sanae Takaichi berjanji untuk melipatgandakan produksi Rudal Standar-3 (SM-3 Blok IIA) buatan Jepang, dan menjajaki rencana untuk memproduksi bersama dengan AS Rudal Udara-ke-Udara Jarak Menengah Canggih (AMRAAM).
Kedua pihak juga menegaskan kembali komitmen mereka tentang pengerahan kemampuan yang canggih di wilayah Jepang untuk mencapai postur pertahanan yang kuat. Tahun ini, mereka akan mempertahankan koordinasi yang erat, dan akan terus melangkah maju berdasarkan keberhasilan AS menempatkan sistem rudal Typhon di daratan Jepang pada tahun 2025.
Mengenai situasi regional, kedua pemimpin menegaskan kembali pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.
Pernyataan tersebut mencatat bahwa perdamaian di Selat Taiwan adalah “elemen yang sangat diperlukan untuk keamanan regional dan kemakmuran global,” dan menyatakan penentangan terhadap setiap upaya untuk mengubah status quo secara sepihak dengan kekerasan atau paksaan.
AS dan Jepang juga menegaskan kembali komitmen mereka terhadap denuklirisasi total Korea Utara dan memperkuat kemitraan AS-Jepang-Korea Selatan.
Trump Menanggapi Secara Humor “Serangan ke Iran Tanpa Memberi Tahu Sekutu”
Pada akhir bulan lalu, militer AS meluncurkan “Operation Epic Fury” terhadap Iran yang sebelumnya tidak memberi tahu sekutunya seperti Jepang. Kepada media pada hari Kamis (19 Maret) selama kunjungan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, Trump dengan humoris memberi tanggapan yang merujuk pada serangan Pearl Harbor tahun 1941.
“Operation Epic Fury” yang dilancarkan oleh AS mulai 28 Februari telah berlangsung selama hampir tiga minggu. Baik Pentagon maupun Presiden Trump belum mengindikasikan kapan militer AS akan mengakhiri operasi tersebut. Pada hari pertama operasi, militer AS, bersama dengan pasukan Israel, melancarkan serangan udara mendadak terhadap Iran, menewaskan 49 orang pemimpin Iran, termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, yang sempat mengejutkan dunia.
Selama pertemuan di Ruang Oval pada hari Kamis, Presiden Trump dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi membahas perang dengan Iran. Ketika seorang jurnalis Jepang bertanya kepada presiden mengapa operasi tersebut tidak dikomunikasikan terlebih dahulu kepada Jepang dan sekutu Eropa sebelum serangan, Presiden Trump menjawab: “Salah satu alasannya adalah kami tidak ingin memberi musuh terlalu banyak peringatan. Anda tahu, ketika kami menyerang, pukulannya sangat kuat. Kami tidak memberi tahu siapa pun karena kami ingin terjadi di luar dugaan mereka.”
Secara bercanda Trump mengatakan: “Berbicara soal bertindak di luar dugaan, siapa yang lebih hebat daripada Jepang dalam memainkan trik ini? Mengapa kalian tidak memberi tahu saya sebelum menyerang Pearl Harbor?”
“Saya rasa kalian lebih percaya terhadap strategi serangan di luar dugaan daripada kami,” katanya. Kemudian Trump menambahkan: “Kami memang menciptakan serangan di luar dugaan. Oleh karena itu, kami mencapai hasil yang luar biasa, yang setara dengan 50% dari rencana, bahkan lebih dari yang diharapkan hanya dalam dua hari pertama serangan.”
Serangan Pearl Harbor merujuk pada serangan militer Jepang terhadap pangkalan angkatan laut AS di Pearl Harbor, Hawaii pada 7 Desember 1941 yang menewaskan 2.390 orang warga Amerika Serikat. Keesokan harinya, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang.
