EpochTimesId – Media Jepang melaporkan bahwa Presiden Trump telah mengambil keputusan tentang realisasi operasi pemenggalan kepala Kim Jong-un. Disebutkan oleh CIA bahwa keputusan untuk menyelesaikan isu nuklir Korea Utara (DPRK) adalah selambat-lambatnya bulan Maret tahun depan.
Untuk itu, pakar dari AS mengungkapkan bahwa perbedaan yang cukup tajam antar aliansi di Zhongnanhai terkait penyelesaian isu nuklir DPRK menimbulkan pertikaian sengit.
Baru-baru ini, media Inggris ‘the Guardian’ melaporkan bahwa mantan duta besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa John, Robert Bolton dalam kunjungannya di British House of Commons. Dia mengatakan, misinya adalah untuk menyampaikan pesan dari kepala CIA kepada Trump bahwa presiden memiliki ‘tiga bulan jendela’ yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan menghentikan program rudal balistik antarbenua DPRK.
Pihak CIA beranggapan bahwa Korea Utara akan memasukkan semua kota AS ke dalam daftar kisaran serangan rudal mereka pada bulan Maret 2018. Oleh sebab itu tindakan harus dilakukan sebelum waktu tersebut. Laporan tersebut telah diteruskan kepada Trump.
Laporan menyebutkan bahwa pemerintahan Trump masih berpendirian, bahwa Tiongkok adalah pihak yang memegang peranan kunci dalam menyelesaikan isu nuklir DPRK. Karena ia bisa mengendalikan pasokan minyak mentah untuk memaksa Korea Utara berganti rezim.
Pada 29 Nopember ‘Hwasong-15’ diluncurkan Korea Utara dengan diiringi pernyataan bahwa rudal balistik antar benua mereka sudah mampu menjangkau seluruh wilayah Amerika Serikat. Pejabat Korea Utara dan Amerika mengakui bahwa ketinggian yang dijangkau rudal tersebut melebihi rudal yang diujicoba sebelumnya. Karena ini situasi di bagian Timur Laut Asia kembali tidak stabil.
Selama 4 sampai 8 Desember, Angkatan Udara AS dan Korea Selatan terlibat dalam latihan militer terbesar di Semenanjung Korea yang melibatkan lebih dari 230 buah pesawat tempur berbagai tipe.
Media Jepang mengatakan, Amerika Serikat tampaknya telah menyimpulkan bahwa Pyongyang tidak bersedia menyelesaikan isu nuklir dengan cara damai. Trump akhirnya memutuskan untuk meluncurkan operasi pemenggalan kepala Kim Jong-un.
Dia telah mengeluarkan perintah kesiapan perang. Waktu yang paling mungkin untuk menggunakan kekerasan adalah sekitar malam 18 Desember 2017.
Voice of America memberitakan bahwa Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Zheng Zeguang memulai kunjungannya ke Washington pada 6 Desember 2017. Zheng datang untuk membahas tentang bagaimana mencegah eskalasi ketegangan lebih lanjut yang disebabkan oleh uji coba rudal Korea Utara.
Beijing dinilai sangat memperhatikan hubungan Tiongkok-AS, terutama mengenai isu-isu tertentu seperti Korea Utara dan perdagangan. Beijing berharap kepada AS untuk tidak melakukan serangan militer ke Korea Utara, sekaligus menggunakan kesempatan untuk mencegah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada perusahaan atau badan hukum milik Tiongkok yang memasok minyak mentah ke Korea Utara.
Jurubicara Kementerian Luar Negeri AS mengatakan, Wakil Menlu AS John Sullivan telah bertemu dengan Wakil Menlu Tiongkok Zheng Zeguang dan menghasilkan beberapa kesepakatan. Yaitu tentang keinginan untuk mempertahankan kontak erat tingkat tinggi demi menjaga kepentingan bersama.
Kepentingan bersama yang dimaksud di sini termasuk mewujudkan denuklirisasi Semenanjung Korea.
Namun, Media Tiongkok corong partai yang berada di luar negeri mengungkapkan bahwa aliansi di Zhongnanhai (Beijing/faksi politik di politbiro Partai komunis Tiongkok) telah berselisih pendapat dalam masalah penanganan nuklir Korut.
Media tersebut mengutip ucapan Palmer yang menyebutkan, dalam diskusi tentang masalah nuklir Korea Utara di antara para ‘elit kebijakan’ di Zhongnanhai muncul perbedaan pendapat yang sangat tajam dan nyaris menimbulkan perpecahan.
Satu kelompok menganggap Korea Utara adalah negara preman yang mengancam pembangunan Tiongkok. Pihak lainnya tetap bertahan pada pandangan konvensionalnya yaitu Korea Utara dan RRT adalah sehabat yang sependeritaan, adalah satu-satunya sekutu PKT.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kekuatan terbesar yang menunjang program pengembangan nuklir Korea Utara datang dari Partai komunis Tiongkok. Meskipun setelah Xi Jinping menjabat kepala negara, ia telah mampu mengadakan penyesuaian terhadap kebijakan luar negeri dengan Korea Utara dan mulai menjauhi Kim Jong-un.
Namun perselisihannya dengan Jiang Zemin kemudian muncul dan menyusul. Hal ini juga memberikan pengaruh stabilitas yang tidak kecil terhadap wilayah Timur Laut Asia ini.
Komentar pakar menunjukkan bahwa aliansi (faksi) Jiang Zemin menjadikan Korea Utara sebagai sarana untuk melemahkan kewibawaan Xi Jinping. Tetapi Kongres Nasional ke-19 telah membuat ketiga orang antek Jiang yaitu Zhang Dejiang, Zhang Gaoli dan Liu Yunshan kehilangan jabatan, Sehingga membuat Kim Jong-Un kehilangan dukungan dari tingkat tinggi Zhongnanhai.
Kemudian, bagaimana Xi Jinping dalam memilih di antara 2 kepentingan, yakni keselamatan nasional atau soal keutuhan koalisi PKT?
Mari kita tunggu bersama…!
(NTDTV/Li Yun/Sinatra)
