oleh Chen Juncun
Hasil survei kebijakan yang dirilis pada Senin (7/01/2019) menunjukkan bahwa 70% responden percaya bahwa negara-negara Asia Tenggara harus berhati-hati dalam kerjasama dengan Tiongkok komunis untuk melaksanakan proyek ‘One Belt One Road’ (OBOR) agar terhindar dari jebakan hutang yang berkepanjangan.
Menurut Reuters, survei dilakukan oleh lembaga think tank Asia Pasifik, ISEAS-Yusof Ishak Institute. Lembaga ini mengunjungi 1.008 orang elit yang berkecimpung di bidang pemerintah, akademisi, bisnis, media dan masyarakat sipil dari 10 negara ASEAN.
Dalam survei ini, sekitar setengah dari responden menyatakan bahwa Tiongkok komunis mencoba untuk memasukkan Asia Tenggara dalam pengaruhnya. Sepertiga dari responden berpendapat proyek OBOR kurang transparan, bahkan 16% responden meramalkan OBOR bisa gagal.
70% responden berpendapat bahwa pemerintah mereka harus berhati-hati ketika menegosiasikan dengan Tiongkok komunis untuk proyek OBOR agar terhindar dari jebakan hutang yang akhirnya akan melemahkan kemampuan sendiri. Responden dari Filipina, Thailand dan Malaysia yang paling banyak memegang pendapat tersebut.
Penulis survei mengatakan bahwa meskipun PKT terus menjamin “kebaikan dan kedamaiannya”, hasil survei merupakan seruan bagi rezim untuk meningkatkan citra negatifnya di Asia Tenggara.
OBOR menyebabkan negara peserta masuk ke dalam perangkap utang
Beberapa negara Barat menuduh Tiongkok komunis membiarkan negara lain jatuh ke dalam perangkap hutang akibat proyek OBOR. Untuk membayar utang, negara-negara debitur terpaksa menjual ekuitas infrastruktur mereka. Tiongkok komunis akhirnya akan memperoleh hak kendali atas infrastruktur yang relevan itu.
Australian Broadcasting Corporation melaporkan bahwa pemerintah AS dan Australia prihatin dengan pendekatan pengalihan utang untuk ejuitas yang diambil oleh Tiongkok komunis dalam memberikan utang pada proyek OBOR, di mana negara-negara debitur terpaksa mengalihkan hak penguasaan infrastruktur lokal kepada kreditur untuk melunasi hutang.
Sebagai contoh, pemerintah Sri Lanka tidak dapat membayar hutang besar kepada Tiongkok komunis atas proyek Pelabuhan Hambantota, sehingga harus menyewakan pelabuhan tersebut kepada perusahaan Tiongkok dengan kepemilikan 80 % di pemerintah Tiongkok untuk periode selama 99 tahun.
Center for Global Development, sebuah think tank yang berbasis di Washington dalam laporannya yang dirilis tahun lalu menyebutkan, proyek OBOR telah membawa setidaknya delapan negara tetangga India jatuh ke dalam jebakan hutang, dengan niat politik di baliknya. (Sin/asr)
Video Rekomendasi :
https://www.youtube.com/watch?v=WqMdrdWjDCE
