Tak Bisa Bertransaksi Keuangan Lewat Perbankan Akibat Sanksi AS, Carrie Lam Terpaksa Menumpuk Uang Kertas dalam Rumah

oleh Luo Tingting

Hong Kong International Business Channel (HKIBC) menyiarkan wawancaranya dengan Carrie Lam pada 27 November 2020. Ia untuk pertama kalinya bercerita tentang dampak dari sanksi Amerika Serikat terhadap kehidupan keluarganya.

Dengan nada tidak berdaya Carrie Lam mengatakan bahwa meskipun dirinya adalah kepala eksekutif Hongkong, tetapi ia tidak bisa menerima layanan jasa dari perbankan.

“Saya menggunakan uang tunai untuk berbelanja setiap harinya, dan ada banyak tumpukan uang tunai dalam rumah. Pemerintah membayar gaji saya dengan uang tunai karena saya tidak memiliki lagi rekening bank”, kata Carrie Lam.

Ini adalah pertama kalinya Carrie Lam secara terbuka mengakui dampak negatif dari sanksi AS terhadap kehidupannya. Ini menunjukkan bahwa pejabat komunis Tiongkok dan Hongkong lainnya yang menerima sanksi AS, juga tidak lebih baik daripada Carrie Lam.

Akibat memaksakan penerapan Undang-undang Keamanan Nasional versi Hongkong, merusak otonomi Hongkong. Pada 14 Juli, Presiden AS Trump menandatangani Undang-Undang Otonomi Hongkong dan juga menandatangani perintah eksekutif untuk menghentikan perlakuan khusus terhadap Hongkong dan memberikan sanksi kepada institusi dan personel terkait.

Pada 7 Agustus, Kementerian Luar Negeri AS dan Kementerian Keuangan mengumumkan sanksi terhadap 11 orang pejabat komunis Tiongkok dan Hongkong. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa undang-undang Keamanan Nasional versi Hongkong yang diterapkan oleh pemerintah komunis Tiongkok di Hongkong, sudah melanggar otonomi Hongkong, merusak supremasi hukum dan mengikis hak asasi manusia dasar rakyat Hongkong. Oleh karena itu, pemerintah AS memutuskan untuk memberikan sanksi kepada pejabat komunis Tiongkok dan Hongkong yang bertanggung jawab atas penerapan Undang-undang tersebut. 

Pejabat yang terkena sanksi ini secara langsung atau tidak langsung memiliki lebih dari 50% entitas dan kepemilikan properti di AS atau wilayah yang dikuasai Amerika Serikat, yang mana akan dibekukan dan harus dilaporkan ke lembaga OFAC (Office of Foreign Assets Control) yang berada di bawah kontrol Kementerian Keuangan AS.

Selain itu, pejabat komunis Tiongkok dan Hongkong yang terkena sanksi juga dilarang melakukan transaksi keuangan dengan warga AS, dan keluarga mereka tidak diizinkan untuk mengajukan permohonan visa atau untuk imigrasi ke Amerika Serikat. 

Putra kedua Carrie Lam, Josh Lam yang sedang menempuh pendidikan PhD pada bidang matematika di Universitas Harvard, Amerika Serikat terpaksa pulang dengan tergesa-gesa ke Hongkong karena sanksi kepada Carrie Lam.

Setelah Amerika Serikat mengumumkan daftar sanksi, Carrie Lam dan Komisaris Polisi Hongkong Chris Tang Ping-keung, mengaku kepada media bahwa mereka tidak dapat lagi menggunakan kartu kredit dan layanan jasa perbankan. Usai melunasi hutang Chris Tang Ping-keung kepada HSBC pada pertengahan bulan Agustus lalu, ia mulai mengalihkan transaksi keuangan dengan Bank of China (HK).

Mantan Direktur Investigasi Departemen Regulasi Perbankan Hongkong Cary Lo Chun-Yu pernah mengatakan kepada media ‘Radio Free Asia’ bahwa Bank of China terus memiliki hubungan bisnis dengan Chris Tang Ping-keung, termasuk bisnis hipotek, dan ada peluang besar untuk mendapat sanksi dari Amerika Serikat di masa depan.

Cary Lo mengatakan bahwa baik itu Bank of China atau lembaga keuangan lainnya, mereka harus berhati-hati di masa depan. Yang paling aman adalah memutuskan hubungan apapun dengan mereka yang terkena sanksi AS.

Pada 14 Oktober, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menyerahkan laporan pertamanya kepada Kongres sesuai dengan amanat Undang-Undang Otonomi Hongkong. Terutama mengidentifikasi 10 orang pejabat komunis Tiongkok dan Hongkong yang patut dan mendapat sanksi. Nama mantan Komisaris Polisi Hongkong Cary Lo tidak ada dalam daftar sanksi.

Laporan tersebut menyatakan bahwa tindakan para pejabat yang dijatuhi sanksi ini merusak kebebasan berkumpul, berbicara, pemberitaan, atau supremasi hukum Hongkong, atau melemahkan otonomi Hongkong yang tinggi.

Laporan itu juga menunjukkan : Partai Komunis Tiongkok secara sistematis menghapus otonomi yang dijanjikan Beijing kepada rakyat Hongkong dan dunia. Ini adalah konvensi yang sudah terdaftar di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Melalui penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional, versi Hongkong, Komunis Tiongkok bertujuan untuk melemahkan sistem demokrasi, hak asasi manusia, kemerdekaan peradilan, dan kebebasan individu bagi rakyat Hongkong.

Kementerian Luar Negeri AS juga secara resmi memperingatkan lembaga keuangan internasional untuk tidak berbisnis dengan individu yang menekan kegiatan demokrasi di Hongkong, jika ada yang melanggar, maka mereka juga akan terkena sanksi sekunder. Sanksi sekunder meliputi 10 detail sebagai berikut :

1. Melarang lembaga keuangan yang didanai AS untuk memberi pinjaman kepada mereka.

2. Dilarang menjadi target perdagangan utama yang ditentukan oleh pasar terbuka Federal Reserve.

3. Dilarang menampung dana operasi pemerintah federal AS.

4. Dilarang melakukan transaksi valuta asing di dalam yurisdiksi Amerika Serikat.

5. Dilarang berhubungan dengan lembaga keuangan lainnya.

6. Dilarang melakukan jual-beli aset di wilayah Amerika Serikat.

7. Dilarang menjalankan bisnis impor, ekspor dan pemindahan barang.

8. Melarang warga Amerika Serikat berinvestasi di saham atau obligasi mereka.

9. Melarang masuknya perwakilan hukum dari pihak mereka.

10. Melakukan sanksi terhadap eksekutif kunci perusahaan.

Sebelumnya, Pemerintah Daerah Administratif Khusus Hongkong telah menanggapi sanksi AS, dengan menyatakan bahwa sanksi AS tidak berdampak hukum terhadap lembaga keuangan Hongkong dan mendukung pemerintah pusat (Beijing) untuk melakukan tindakan balasan terhadap AS.

Namun, analis industri menilai bahwa sanksi AS tidak terbatas hanya dalam wilayah AS, lembaga keuangan di Hongkong juga akan mematuhi sanksi AS. Bank-bank besar milik negara Tiongkok yang beroperasi di Hongkong, juga harus mematuhi sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap pejabat Hongkong untuk melindungi saluran pembiayaan vital dolar AS dan jaringan keuangan yang berhubungan dengan luar negeri. (sin)

Video Rekomendasi :

https://www.youtube.com/watch?v=GjtEoI4JWV8