Tian Yun
Pada 10 April lalu, Administrasi Umum Pengawas Pasar Partai Komunis Tiongkok menjatuhkan denda sebesar 18,2 miliar yuan atau setara 40,7 triliun rupiah pada Alibaba Group. Itu karena telah melanggar Undang- Undang Anti-Monopoli. Jumlah denda yang diterapkan ini merupakan yang tertinggi sejak pemberlakuan peraturan tersebut.
Surat denda selangit ini jelas merupakan tanggapan atas kritikan Jack Ma terhadap sistem pengaturan keuangan daratan Tiongkok tahun lalu, ini sepenuhnya menunjukkan bahwa Komunis Tiongkok tidak akan mengizinkan siapa pun, untuk “membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab” tentang metode pemerintahannya.
Tindakan ini dapat menggentarkan mereka yang melewati batas. Selain bisa menakuti yang lain, juga menambah sejumlah besar pendapatan bagi Komunis Tiongkok , sekali dayung 3 pulau terlampaui.
Berkat pukulan berat itu, Alibaba takluk. Netizen mulai antusias membahas “monopoli”: “Diktator satu partai, PKT, memonopoli hampir semua bidang seperti listrik, air, minyak, dan perumahan, tidak tahu harus didenda berapa? “Monopoli terbesar adalah partai kita, tidak mengijinkan rakyat ‘Pilih satu diantara dua’, hanya satu partai yang dapat mendominasi dan tidak ada partai oposisi. Siapakah yang akan mengeksekusi denda ini!?”. “CNPC, Sinopec, Telecom Unicom, Bank Pembangunan Industri, Pertanian dan Komersial Nasional Tiongkok, yang mana bukan monopoli? Kesalahan Alibaba adalah merampas sandang pangan pemonopoli.”
Partai Komunis TIongkok memang benar adalah pemonopoli terbesar.
Pertama, ia memonopoli hak berkuasa di Tiongkok, dengan keras menolak rotasi kekuasaan multi-partai, menolak pemilihan umum demokratis, pengawasan oleh rakyat serta menolak berintrospeksi dan peninjauan kembali.
Demi mempertahankan kediktatoran satu partainya, PKT menggunakan militer, polisi bersenjata, peradilan, propaganda, dan perangkat negara lainnya untuk menekan semua keraguan dan protes. Monopoli seperti ini telah menyebabkan masalah politik, ekonomi, hukum, dan moral serta berbagai aspek sosial lain, telah memunculkan sejumlah besar insiden ilegal dan sejumlah besar pejabat korup, yang menderita adalah warga dari berbagai lapisan masyarakat di negara itu.
Kedua, PKT telah memonopoli berbagai sumber daya dan alat produksi, menasionalisasi segalanya. Alhasil partailah yang memiliki. Selama beberapa dekade terakhir, PKT secara paksa menyita tanah dan menghancurkan rumah, menyebabkan tragedi yang tak terhitung jumlahnya.
Pada 1982, PKT secara resmi mengumumkan menasionalisasi tanah perkotaan, mengubah tanah milik pribadi menjadi milik negara dalam semalam, namun pemerintah tidak memberi tahu pemilik rumah satu demi satu, lebih-lebih tidak melalui prosedur pembelian atau rekuisisi.
Kemudian, setelah “negara” membangun/merenovasi rumah-rumah itu, lantas menjual Hak Guna Rumah selama 70 tahun kepada penghuni rumah, maka demikianlah mereka berkali- kali menghasilkan keuntungan besar.
Pada 22 Juni tahun lalu, sejumlah besar polisi bersenjata membawa perisai dan pentungan berusaha membongkar paksa vila-vila di komunitas “Presburg” di pinggiran Changping, Beijing. Para pemilik mendirikan pos pemeriksaan untuk melawan. Ratusan orang berkumpul untuk bertahan, polisi pun tidak bisa masuk.
Menurut seorang reporter The Epoch Times, insiden tersebut melibatkan pembangunan “rumah properti kecil” yang disetujui oleh Pemerintah Distrik Changping. Awalnya kontrak tiga pihak ditandatangani oleh komite desa, pengembang dan pemilik, namun pihak otoritas PKT kemudian menilai bahwa rumah sejenis itu sebagai bangunan ilegal. Lalu memerintahkan untuk dibongkar satu kelompok per satu kelompok.
Mengenai hal ini, seorang netizen di daratan Tiongkok berkomentar: “PKT benar- benar adalah pemerintah berandal. Menipu warga agar menyerahkan tabungan tiga generasi kakek hingga cucu untuk membeli rumah. Lalu memikirkan lagi cara untuk mengambilnya kembali. Alih-alih modal dikembalikan, tinggal menempelkan label ”kontruksi ilegal” maka (pemerintah) tidak perlu memberikan kompensasi apapun.”
Ketiga, terkait dengan sumber daya, BUMN milik PKT hampir memonopoli semua bidang seperti minyak, listrik, batu bara, telekomunikasi, penerbangan sipil, keuangan dan lainnya, dan diantaranya perusahaan pemimpin acap kali dikendalikan oleh keluarga penguasa atau faksi tertentu.
Misalnya Keluarga Zhou Yongkang mengontrol industri minyak di daratan Tiongkok. Keluarga Jiang Zemin mengendalikan industri telekomunikasi dalam negeri. Monopoli semacm ini membatasi persaingan pasar dan telah menyebabkan korupsi yang meluas.
Keempat, PKT juga memonopoli surat kabar domestik, televisi, stasiun televisi dan Internet, pendeknya semua organisasi media harus bermarga “Partai”. Surat kabar dengan oplah terbesar di Tiongkok adalah surat kabar partai. Unit-unit di semua tingkatan dari pemerintah pusat hingga provinsi diharuskan memesan dengan dana APBN, dapat dikatakan sebagai pemborosan terbesar di industri pers dan penerbitan.
Departemen Propaganda Partai Komunis Tiongkok, Komisi Urusan Politik dan Hukum, dan Administrasi Cyberspace Tiongkok juga bertanggung jawab untuk menyensor berita, Internet, penerbitan, televisi, dan film, serta merembes kemana- mana demi mengendalikan informasi dan memanipulasi opini publik,.
Setelah insiden susu bubuk beracun Sanlu terungkap pada 2008, Departemen Pusat Propaganda mengeluarkan perintah pada 14 September di tahun yang sama untuk melarang media daratan Tiongkok melaporkannya tanpa izin. Dan, tanpa kecuali harus berdasarkan pengumuman resmi atau laporan dari Kantor Berita Xinhua.
Dalam artikel pengacara Guo Guoting pernah menunjukkan bahwa, di bawah sistem otoriter Tiongkok, media dengan modal swasta berada dalam lingkungan yang keras, “Sedikit saja kurang berhati- hati, akan terjerumus ke dalam situasi yang tak dapat dipulihkan kembali, dibredel dan dilarang terbit.
Oleh karena itu, jika ingin eksis, mereka berkomplot dengan corong partai untuk berbuat jahat atau terpaksa ditutup. Itu karena PKT mutlak tidak akan pernah mengizinkan suara yang berbeda. Akibatnya, modal swasta dan modal asing yang masuk ke media Tiongkok, hanya menjadi pelengkap penderita.”
Wartawan daratan Tiongkok, Shi Tao menulis dalam artikel “Begitu tidak hati- hati akan dibinasakan”: “Sejauh ini tidak ada stasiun radio atau televisi yang dikelola swasta di Tiongkok. Hak kebebasan berbicara dan kebebasan pers yang ditetapkan oleh konstitusi, ada dalam nama saja. Sementara perusahaan swasta atau situs Internet yang mereka operasikan, akan ditutup kapan saja. Karena ucapan yang tidak pantas atau penyebaran informasi sensitif, departemen pers dan publikasi nasional di semua daerah mengabaikan konstitusi. Apalagi menghormati kebebasan berbicara warga negara dan pers yang dijamin oleh konstitusi, media dapat ditutup secara sewenang-wenang setiap saat. Memblokade hak berbicara dari penulis, cendekiawan dan warga negara yang tidak disukai oleh pemerintah,….menghukum wartawan yang berani mengungkapkan kebenaran.”
Setelah wabah epidemi meletus di Wuhan tahun lalu, “whistleblower” Dr. Li Wenliang diperingatkan. Tiga jurnalis warga Fang Bin, Chen Qiushi dan Zhang Zhan ditangkap oleh pihak berwenang. Zhang Zhan dijatuhi hukuman berat empat tahun penjara dan Fang Bin tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini. Komunitas internasional menunjukkan bahwa penyaringan dan kontrol informasi oleh PKT, menunda perang melawan epidemi di dalam dan luar negeri. Sehingga menyebabkan pandemi dan bencana kesehatan masyarakat global yang mengerikan.
Kesimpulannya, pemerintahan komunis TIongkok demi melindungi rezimnya, demi mendapatkan keuntungan melakukan monopoli dengan menghalalkan segala cara. Menghambat perkembangan ekonomi dan sirkulasi informasi yang sehat. Menimbulkan dampak negatif pada kesetaraan sosial dan perkembangan hak asasi manusia, serta membawa dampak kerugian besar pada lebih dari satu miliar warga dan publik global.
Kini, ketika Partai Komunis TIongkok menuduh Alibaba melakukan monopoli. para warga di daratan Tiongkok tidak ada jeleknya merenungkan: bagaimana caranya mendepak keluar Partai Komunis Tiongkok, kelompok monopoli terbesar ini? (lin)
