Frank Yue – The Epoch Times
Partai Komunis Tiongkok akan mengadakan pleno keenam di awal November di tengah meningkatnya kekhawatiran akan ekonominya yang bermasalah dan hubungan luar negeri. Seorang analis lebih lanjut mengatakan pertemuan itu terjadi di tengah-tengah peningkatan pertikaian dan pembersihan internal
Pada 18 Oktober 2021, Politbiro Partai Komunis Tiongkok mengumumkan pleno keenam Komite Sentral ke-19 akan bersidang antara 8-11 November di Beijing, menurut outlet media pemerintah.
Klarifikasi tanggal muncul setelah sebuah penundaan yang langka dan tidak dapat dijelaskan dibandingkan dengan tanggal pertemuan sebelumnya, biasanya pada September atau Oktober.
Komentator Tiongkok Li Yanming mengatakan kepada The Epoch Times pada bulan September bahwa retorika resmi sedang mencari sebuah dasar untuk lebih memperkuat posisi pemimpin Xi Jinping, sebuah bahan penting dalam mempertahankan kepemimpinan inti Xi Jinping dalam sistem Partai Komunis Tiongkok.
Li Yanming mengatakan pleno tersebut akan memungkinkan promosi personel penting untuk mengamankan terpilihnya kembali Xi Jinping di Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis Tiongkok mendatang pada musim gugur 2022.
Selain itu, Li Yanming percaya penundaan konferensi tersebut menunjukkan parahnya pertikaian antara Xi Jinping dengan elit Partai Komunis Tiongkok lainnya.
Ada tanda-tanda ketidakharmonisan internal antara Xi Jinping dengan lawan-lawan politiknya, yang mencakup mantan kepala negara Jiang Zemin, mantan Wakil Ketua Zeng Qinghong, dan mantan sekutu Xi Jinping yaitu Wang Qishan, yang telah membantu Xi Jinping melalui operasi anti-korupsi selama masa jabatan pertama Wang Qishan dari tahun 2013 hingga 2018.
Xi Jinping mulai mengasingkan dan mengecilkan hati Wang Qishan, dengan menyingkirkan ajudan tepercaya Wang Qishan yaitu Dong Hong serta teman Wang Qishan yang blak-blakan dan taipan properti Ren Zhiqiang.
Dong Hong berada di bawah penyelidikan untuk tuduhan yang langka yaitu “ketidaksetiaan dan ketidakjujuran kepada Partai Komunis Tiongkok pada April 2021. Ren Zhiqiang dijatuhi hukuman 18 tahun penjara karena sebuah kasus korupsi yang kontroversial pada September 2020.
Laporan profil tinggi di banyak outlet media pemerintah dari awal bulan September mengklaim bahwa, sebuah resolusi historis ketiga akan keluar dari hari ke-4 konferensi Partai Komunis Tiongkok pada November, sebuah istilah yang secara historis hanya digunakan dalam konteks mantan pemimpin Partai Komunis Tiongkok Mao Zedong.
Pada 31 Agustus, pihak berwenang Tiongkok mengatakan bahwa konferensi November mendatang itu akan fokus pada pencapaian utama dan pengalaman sejarah Partai Komunis Tiongkok” selama 100 tahun terakhir sejak pembentukannya pada tahun 1921.
Resolusi historis adalah sebuah istilah Partai Komunis Tiongkok tingkat atas yang langka, yang berarti sebuah keputusan yang telah menghasilkan sebuah dampak besar bagi Partai Komunis Tiongkok.
Pada April 1945, Partai Komunis Tiongkok oposisi saat itu, mengeluarkan resolusi historis pertamanya di wilayah barat laut Yan’an dan menyelesaikan kepemimpinan absolut Mao Zedong di dalam Partai Komunis Tiongkok.
Empat tahun kemudian, Partai Komunis Tiongkok memenangkan perang saudara di Tiongkok Daratan dan mendirikan sebuah negara baru”–Republik Rakyat Tiongkok –meskipun ada Republik Tiongkok pimpinan Chiang Kai-shek di Taiwan.
Pada tahun 1981, Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa menyetujui sebuah resolusi sejarah kedua karena Tiongkok meninggalkan Revolusi Kebudayaan pimpinan Mao Zedong.
Dokumen tersebut mencela kampanye nasional yang merusak selama 10 tahun sebagai sebuah perselisihan sipil yang serius dan mengutuk mendiang Mao Zedong atas kekeliruan-kekeliruan politiknya serta kultus kepribadiannya.
Namun, elit Partai Komunis Tiongkok memilih untuk terus menghormati Mao Zedong sebagai revolusioner proletar yang hebat dan menjadikan Marxisme dan Maoisme sebagai pedoman-pedomannya. (Vv)
