‘Pasar Nasional Terpadu’ yang Memicu Bencana akan Dibentuk Lagi oleh Xi Jinping, Harga Saham Langsung Anjlok

oleh Luo Tingting – Aboluowang

Pada 1953 pemerintah Tiongkok pernah menerapkan pasar nasional terpadu yang 5 tahun kemudian membawa bencana kelaparan bagi rakyat. Baru-baru ini Xi Jinping ingin memulihkan lagi pasar nasional terpadu yang melepaskan sinyal bencana atas kembalinya ekonomi terencana itu. Akibatnya harga saham di bursa Tiongkok langsung jatuh

Pemerintah Tiongkok ingin menerapkan kembali pasar nasional terpadu, yang melepaskan sinyal bencana kembalinya ekonomi terencana yang sudah terbukti mengalami jalan buntu. Akibatnya harga saham di bursa Tiongkok langsung anjlok. Beberapa analis menunjukkan bahwa pasar nasional terpadu versi 2.0 ini pasti akan menyebabkan lagi sebuah bencana buatan manusia lainnya.

Pasar saham Tiongkok bereaksi keras terhadap berita rencana penerapan ekonomi terencana ini. Pada penutupan pasar saham 11 April, Shanghai Composite Index turun 2,61%, Shenzhen Component Index turun 3,67%, ChiNext Index turun 4,2%, dan jatuh ke level terendah baru sejak bulan Juli 2020.

Rong Jian, seorang cendekiawan independen berkomentar di Twitter, bahwa penurunan tajam harga saham di pasar bursa mencerminkan, di bawah kebijakan ini semakin banyak orang memilih untuk “memberikan suara mereka dengan kaki”.

Pada 10 April, Dewan Negara Tiongkok mengeluarkan surat keputusan berjudul ‘Opini tentang Percepatan Pembangunan Pasar Nasional Terpadu’, yang isinya menekankan untuk mendobrak halangan perkembangan yang disebabkan oleh kebijakan perlindungan lokal juga menghilangkan pembagian segmentasi pasar. Dan, mempromosikan sistem pasar besar yang terpadu di seluruh negeri. 

Para pejabat bahkan mengklaim bahwa ini adalah sebuah usulan penting, yang mana akan menguntungkan pengembangan ekonomi pasar. Namun demikian, para ahli umumnya berpendapat bahwa usulan ini telah melepaskan sinyal bencana untuk kembali ke era ekonomi terencana yang pernah diterapkan oleh Mao Zedong.

Wang Guochen, asisten peneliti di Mainland Research Institute dari China Economic Research Institute, mengatakan kepada NTD bahwa langkah pihak berwenang ini sepertinya ingin kembali ke bentuk ekonomi terencana. Tentu saja, dalam pelaksanaannya nanti, diskresi pemerintah daerah dalam penanganan ekonomi akan menjadi sangat-sangat lemah.

Qin Peng, seorang ekonom Tiongkok yang tinggal di Amerika Serikat mengatakan kepada Radio Free Asia bahwa bentuk ekonomi terencana telah lama terbukti gagal. ”Tampaknya karena pengembangan kecerdasan buatan dan data besar, orang-orang ini merasa memiliki kemampuan (untuk mengendalikan pasar)”.

Dia percaya bahwa di bawah sistem totaliter partai komunis Tiongkok, kelemahan manusia dan terlalu banyak faktor politik pada akhirnya akan membuat pasar terpadu ini menjadi sebuah lelucon.

Personil swamedia ‘Caijing Lengyan’ mengatakan bahwa pasar nasional terpadu tak lain adalah untuk menghilangkan pasar bebas, menerapkan ekonomi terencana di dalam negeri tanpa pandang bulu, dan menerapkan sistem penjatahan bagi segalanya. Pemerintah pusatlah yang memiliki hak untuk mengambil keputusan akhir. Tampaknya Tiongkok akan kembali ke era “makan bersama di kuali besar”, balik ke masa Mao Zedong menerapkan bentuk ekonomi terencana yang gagal.

Dia mengatakan bahwa terakhir kali pemerintah Tiongkok menyatukan pasar nasional adalah pada tahun 1953, dan bencana kelaparan pecah 5 tahun berikutnya. Kali ini, versi 2.0 dari pasar terpadu akan segera mewujudkan lagi kondisi 60 tahun yang silam, seperti membeli barang harus menggunakan kupon atau tiket, tanpa kupon tidak bisa mendapatkan barang, termasuk bahan pokok makanan juga ditakar.

‘Caijing Lengyan’ percaya bahwa pemerintah Tiongkok kemungkinan akan memonopoli semua sumber daya dan saluran sosial melalui ‘Koperasi Pasokan dan Pemasaran’, sambil memperkuat pengendalian keuangan, media, teknologi, mata pencaharian masyarakat dan perusahaan start-up, menggunakan bentuk ekonomi terencana untuk mencapai kemakmuran bersama, selain menghilangkan perusahaan swasta.

‘Koperasi Pemasok dan Pemasaran’ adalah produk dari ekonomi terencana di era Mao Zedong, bentuk ekonomi yang dapat dianggap sebagai simbol kemiskinan, kelangkaan material atau krisis bahan baku. Pada saat itu, semua alokasi sumber daya, termasuk apa yang harus diproduksi dan berapa banyak yang akan diproduksi, diputuskan oleh pemerintah pusat, dan rakyat hanya dapat hidup sesuai dengan bahan yang dialokasikan oleh pemerintah.

‘Caijing Lengyan’ mengatakan kepada Radio Free Asia : “Baik aliran dana, logistik, maupun manusia semuanya berada di bawah kendali pemerintah pusat. Harga di pasar, pasokan komoditas, dan saluran distribusi harus dimonopoli. Inilah tujuan sebenarnya dari menyatukan pasar besar yang diistilahkan dengan pasar nasional terpadu”.

Contohnya Shanghai, katanya. Seperti Shanghai yang kena lockdown karena epidemi sedang mewabah di sana, itu adalah pasar terpadu yang besar, yang melarang warga keluar rumah dan pemerintah mendistribusikan semua bahan yang dibutuhkan masyarakat, yang pada akhirnya menyebabkan kekurangan bahan pangan dan semua orang kelaparan.

“Tidak peduli seberapa hebat dan kuatnya pemerintah, tidak mungkin ia mampu memenuhi kebutuhan setiap pelaku pasar. Pemerintah membagi jatah secara rata dengan tanpa ada sinyal harga pasar, maka selanjutnya harga akan tidak lagi dapat memerankan fungsinya, yang pada akhirnya menyebabkan kekurangan pasokan”, katanya. 

“Jadi pemerintah tidak mahakuasa, tidak peduli seberapa kuat pemerintah Tiongkok, ia tidak mungkin dapat menggantikan pasar. Ingat ! Jangan coba-coba melawan kodrat”.

Qin Peng juga mengambil epidemi Shanghai sebagai contoh, menunjukkan bahwa apa yang disebut teori pasar nasional terpadu pemerintah Tiongkok itu  adalah bentuk ekonomi yang sangat rapuh. 

Dia mengatakan Shanghai sedang kekurangan sayuran, tetapi pemerintah juga perlu mengkoordinasikan data, mengkoordinasikan pasar terpadu, dan mengkoordinasikan siapa yang kekurangan apa dan bagaimana mendistribusikannya. Namun, mekanisme distribusi otoritas mewajibkan untuk lebih mementingkan mengurus BUMN dan unit terkait, oleh sebab itu tidak dapat diandalkan. 

“Anda tidak akan pernah tahu kapan otak politik seseorang akan masuk dan langsung menghancurkan semua mekanisme itu”, katanya. (sin)