oleh Xu Jian
Setelah pemerintah Tiongkok merilis peta wilayah negaranya yang terbaru, banyak negara tetangga seperti India, Vietnam, Malaysia, Filipina, Taiwan dan lainnya menyatakan ketidakpuasan. John Kirby, koordinator komunikasi strategis Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih mengatakan bahwa Amerika Serikat akan terus menentang klaim maritim sepihak yang dilakukan rezim Beijing.
Dalam sebuah wawancara dengan VOA pada hari Jumat (1 September), ketika John Kirby ditanya soal peta tahunan tahun 2023 yang baru saja dirilis oleh Partai Komunis Tiongkok, yang menunjukkan cakupan wilayah lebih luas, “Bukan lagi 9 garis putus-putus, tetapi sekarang sudah menjadi 10 garis putus-putus”, Apa pendapat pemerintah AS tentang peta tersebut ?
Kirby menjawab : “Kami selalu membantah klaim maritim palsu, sepihak yang dibuat oleh otoritas Partai Komunis Tiongkok. Peta ini tidak akan mengubah sikap terhadap kebijakan AS. Selain menyangkal garis yang mereka buat di peta (dalam upaya untuk memajukan kebijakan yang salah — 9 garis putus-putus atas klaim maritim), Dan perilaku koersif mereka, cara mereka mengintimidasi negara tetangga mereka serta sekutu dan mitra kami di Indo-Pasifik”.
Pada 28 Agustus, “Peta Standar” Tiongkok versi tahun 2023 yang dirilis oleh Kementerian Sumber Daya Alam Tiongkok dengan jelas mencakup Provinsi Arunachal Pradesh dan Provinsi Aksai Chin yang masih disengketakan oleh Tiongkok dan India, termasuk juga Pulau Taiwan, dan pulau-pulau di Laut Tiongkok Selatan yang disengketakan. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di Taiwan, India, Vietnam, Malaysia, dan Filipina.
Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia semuanya mengklaim kedaulatan atas sebagian Laut Tiongkok Selatan, sedangkan Taiwan tidak mengakuinya sebagai bagian integral dari Tiongkok.
Menanggapi pertanyaan dari Nikkei Asia, Kementerian Luar Negeri Taiwan menyatakan bahwa Taiwan, Republik Tiongkok, tidak berafiliasi dengan Republik Rakyat Tiongkok. “Tiongkok (Partai Komunis Tiongkok) tidak pernah memerintah Taiwan. Ini adalah fakta dan sebuah status quo yang diterima secara umum oleh komunitas internasional”. Filipina dan Malaysia juga menyatakan penolakan dan tidak mengakui peta wilayah Tiongkok versi baru tersebut.
India adalah negara pertama yang mengajukan protes. Pada hari Selasa (29 Agustus), juru bicara Kementerian Luar Negeri India Arindam Bagchi menyebutkan dalam sebuah pernyataan : “Kami menolak klaim tidak berdasar dari Tiongkok ini. Tindakan Tiongkok ini hanya akan semakin memperumit masalah perbatasan”.
Voice of America juga menanyakan soal kemungkinan absennya Xi Jinping di KTT G20 kepada John Kirby. Apakah dengan demikian akan membuat Presiden Biden kecewa ? Kirby menjawab bahwa sejauh yang diketahui dirinya, belum ada keputusan formal yang diambil pihak Tiongkok, “Seperti yang dikatakan presiden, kita mengharapkan kehadiran Presiden Xi (di G20).” (sin)
