oleh Chen Ting
Jaksa agung Partai Republik dari 16 negara bagian di seluruh Amerika Serikat pada Kamis (21 Maret) menuntut pemerintahan Joe Biden karena menangguhkan pemberian izin ekspor gas alam cair (LNG).
Negara-negara bagian meminta Kementerian Energi AS membatalkan larangan yang diberlakukan pada bulan Januari tahun ini. Mereka percaya bahwa pemerintah tidak mempunyai hak untuk secara sepihak menolak mengeluarkan izin, dan bahwa larangan ini selain telah mengabaikan prosedur peraturan yang berlaku, juga menghambat proyek produksi perusahaan, membahayakan pangsa pasar dan mengganggu pertumbuhan ekonomi negara bagian.
“Tindakan pelanggaran ini membuat penggugat tidak punya pilihan selain kembali menempuh jalur penegakan hukum di pengadilan”, demikian isi pengaduan.
Dalam gugatan itu disebutkan bahwa larangan yang diberlakukan pemerintahan Biden merupakan “keinginan dari kaum radikal”, dan diberlakukan “menyusul tekanan yang berkelanjutan dari kelompok miliarder, selebritas, influencer, dan perbankan” selama tahun pemilu.
Negara-negara bagian yang menggugat pemerintahan Biden meliputi : Louisiana, Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Kansas, Mississippi, Montana, Nebraska, Oklahoma Maryland, South Carolina, Texas, Utah, West Virginia, dan Wyoming.
Di bawah tekanan dari para aktivis lingkungan hidup, pemerintahan Biden pada bulan Januari tahun ini memilih untuk menangguhkan persetujuan ekspor baru gas alam cair dan berjanji untuk meninjau kembali investasi AS di bidang bahan bakar tersebut. Langkah ini oleh media AS dijuluki sebagai “Larangan Ekspor Gas Alam Cair”.
Selama bertahun-tahun, gas alam dipandang sebagai jembatan antara batu bara dan energi terbarukan. Argumentasi dari para pendukung LNG adalah, LNG merupakan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan dibandingkan dengan batu bara, namun ada juga yang menyatakan bahwa kebocoran pipa gas alam cair juga dapat menimbulkan polusi terhadap lingkungan.
Sebelumnya, anggota Kongres AS dari Partai Republik telah berulang kali mendesak Biden untuk mencabut larangan tersebut.
Pada Senin, Senator AS Dan Sullivan, Roger Wicker, James Risch dan John Barrasso mengirim surat kepada John Podesta, Ketua Negosiator Iklim AS, Jennifer Granholm, Menteri Energi AS, Antony Blinken, Menteri Luar Negeri AS, dan Amos Hochstein, Penasihat Keamanan Energi AS yang berisikan permintaan kepada Gedung Putih untuk mencabut larangan termaksud.
Dari 18 hingga 22 Maret, konferensi tahunan energi dan utilitas global “CERAWeek” berlangsung di Houston.
Dan Sullivan mengatakan dalam pertemuan tersebut bahwa beberapa anggota Senat dari Partai Demokrat juga menyatakan keprihatinannya terhadap penangguhan ekspor LNG. Ia juga mengatakan bahwa ketika ia menghadiri Konferensi Keamanan di Munich pada bulan Februari tahun ini, beberapa sekutu juga menyatakan keprihatinan yang sama.
“Sekutu AS baik di Asia dan Eropa, tidak senang dengan penangguhan tersebut. Menurut pendapatnya, ini adalah sebuah geostrategis yang salah besar,” ujarnya.
Sullivan mengatakan, ekspor energi merupakan “senjata penting” dalam perjuangan geopolitik di luar negeri.
Sullivan menegaskan, penangguhan ini memaksa sekutu AS untuk jatuh ke dalam pelukan negara lain. Energi Amerika Serikat adalah kekuatan negara kita. (sin)
 menuntut pemerintahan Joe Biden karena menangguhkan pemberian izin ekspor gas alam cair (LNG). ){kind=link}