Nathan Su
Pulau Kinmen terkenal dalam sejarah karena Pertempuran Artileri 8.23 antara Tiongkok dan Taiwan, yang dimulai pada 23 Agustus 1958 dan berakhir pada 1 Januari 1979. Pertempuran ini berlangsung selama lebih dari dua puluh tahun dan berakhir pada hari yang sama ketika Tiongkok dan Amerika Serikat menjalin hubungan diplomatik.
Oleh karena itu, Kinmen telah menjadi lambang simbolis rekonsiliasi dalam sejarah hubungan Tiongkok-Amerika Serikat. Namun, apakah sejarah akan menjadikan Pulau Kinmen sebagai titik awal perpecahan antara Tiongkok dan Amerika Serikat di masa akan datang?
Sekilas, hal ini mungkin terdengar tidak mungkin. Namun jika dilihat lebih dekat, petunjuk di baliknya tidaklah sulit untuk dipahami.
Dilema Ekonomi PKT dan Berbagai Pilihan Potensial
Tiongkok saat ini sedang menghadapi kemerosotan ekonomi secara menyeluruh, dengan penurunan di semua lini, termasuk saham, obligasi, real estat, dan mata uang. Namun, sebelum menganalisis berbagai pilihan yang mungkin diambil oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT), satu hal penting yang harus diketahui adalah bahwa Xi Jinping tidak akan meninggalkan arah kebijakan yang telah ia tempuh selama 12 tahun terakhir.
Sejak awal masa jabatannya, Xi memulai pertempuran berkepanjangan melawan modal swasta, yang bertujuan untuk mendapatkan kembali kendali dominan atas ekonomi Tiongkok untuk PKT.
Modal swasta telah berkembang pesat di Tiongkok selama 40 tahun terakhir reformasi ekonomi, membuatnya mengakar kuat. Berdasarkan statistik yang diterbitkan oleh rezim Tiongkok, pada tahun 2019, bisnis swasta di Tiongkok berkontribusi terhadap 50 persen pendapatan pajak negara, 60 persen PDB, 70 persen renovasi teknologi, 80 persen peluang kerja perkotaan, dan terdiri dari 90 persen dari total jumlah bisnis komersial dan industri di Tiongkok.
Untuk meminimalkan dampak dari pertarungan ekonomi ini terhadap sistem politik PKT, Xi telah mengadopsi strategi yang secara bertahap mendorong maju sementara kadang-kadang mundur. Strategi ini mungkin terlihat tidak menentu, tetapi mengingat perubahan ekonomi Tiongkok selama dekade terakhir, arah kebijakan Xi tidak pernah goyah. Dalam kata-kata Xi sendiri, ini adalah apa yang ia sebut sebagai “kepercayaan diri pada jalan yang benar.”
Dengan merosotnya ekonomi Tiongkok, meskipun media pemerintah semakin menghindari penyebutan slogan propaganda bernada tinggi sebelumnya tentang “kebangkitan Timur dan kejatuhan Barat”, Xi tidak pernah berhenti mempromosikan konsep “takdir bersama bagi umat manusia.”
Masalah dengan konsep Xi adalah betapa sedikitnya orang di seluruh dunia, terutama di Barat, yang bersedia untuk berbagi takdir bersama dengan PKT. Oleh karena itu, agar Xi dapat mencapai “takdir bersama bagi umat manusia”, prasyaratnya haruslah “kebangkitan Timur dan kejatuhan Barat.” Dan agar Beijing dapat mencapai hal ini, PKT harus terlebih dahulu mendapatkan kendali penuh atas ekonomi Tiongkok.
Alasan Xi sederhana: modal swasta, baik domestik maupun asing, telah menciptakan keajaiban ekonomi Tiongkok dan hanya akan semakin mengintegrasikan Tiongkok ke dalam ekonomi pasar Barat dan mendorong Westernisasi sistem politik Tiongkok, yang merupakan hal yang tidak diinginkan oleh Xi untuk Tiongkok.
Xi, sejak ia mewarisi posisi puncak PKT, telah dengan penuh semangat mempromosikan gagasan tentang apa yang disebut “kesempatan sekali dalam satu abad” untuk kebangkitan rezim tersebut, karena ia percaya bahwa pertumbuhan ekonomi di Tiongkok telah memberi PKT peluang unik untuk memimpin dunia, dan memungkinkannya mencapai apa yang tidak dapat dicapai oleh Ketua Mao.
Oleh karena itu, meskipun Xi mungkin menyesuaikan laju kemajuannya dalam berurusan dengan modal swasta, dia tidak akan mundur. Khususnya untuk berbagai perusahaan swasta besar, baik dalam maupun luar negeri, Xi hanya akan memberikan tali pengikat yang lebih pendek kepada mereka.
Contoh sederhananya adalah apa yang dilakukan oleh pemimpin Tiongkok pada November lalu selama KTT Ekonomi Asia-Pasifik di San Francisco, di mana ia mengundang para elit bisnis dan keuangan Amerika untuk berinvestasi di Tiongkok sembari meminta Biden mendukung upaya PKT untuk “menyatukan kembali” Taiwan.
Salah satu alasan utama mengapa modal asing meninggalkan Tiongkok adalah meningkatnya risiko geopolitik yang disebabkan oleh ketegangan di Selat Taiwan. Atas apa yang dilakukan Xi selama KTT di San Francisco, kita harus bertanya: apakah Xi benar-benar berusaha mengundang modal asing atau mengusir mereka?
PKT tidak akan mengeluarkan uang untuk membantu para pengembang real estat swasta yang sedang kesulitan, atau mengambil berbagai langkah efektif untuk menarik modal asing yang menarik diri kembali ke Tiongkok. Dengan kata lain, kesulitan jangka panjang yang dihadapi oleh ekonomi Tiongkok pada dasarnya tidak dapat dipecahkan dari perspektif ekonomi pasar karena pilihan politik PKT adalah untuk mengambil lebih banyak kendali ekonomi.
Kemungkinan Perang
Karena kemungkinan untuk menyelesaikan masalah rezim saat ini dari perspektif ekonomi sangat kecil, begitu krisis politik, keuangan, dan sosial yang tak terkendali terjadi karena kemerosotan ekonomi, pilihan terakhir PKT untuk mempertahankan kekuasaannya adalah kontrol militer, dan alasan terbaik bagi PKT untuk menempatkan negara di bawah darurat militer adalah perang terbatas.
Banyak orang percaya bahwa PKT tidak akan benar-benar menginvasi Taiwan karena efektivitas tempur Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) tidak memadai. Namun, argumen ini mengasumsikan pengambilalihan penuh atas Taiwan.
Namun, bagi PKT untuk menyelesaikan krisis internal yang dihadapinya, PKT tidak perlu menduduki seluruh wilayah Taiwan. Yang dibutuhkan Beijing hanyalah alasan untuk memaksakan kontrol militer di dalam negeri.
Memasuki kondisi perang lokal dengan Amerika Serikat dan dunia Barat adalah alasan terbaik bagi PKT untuk menerapkan mobilisasi nasional dan kontrol militer. Cara yang paling mungkin untuk menciptakan kondisi ini adalah dengan melakukan perang terbatas dengan Taiwan, Jepang, atau Filipina.
Menganalisis semua kemungkinan ini, tempat yang paling mungkin untuk pecahnya perang adalah pulau-pulau yang dekat dengan garis pantai Tiongkok, seperti Kinmen dan Matsu, yang saat ini merupakan bagian dari Taiwan.
Jika PKT memilih untuk meluncurkan operasi amfibi di pulau-pulau seperti Kinmen dan Matsu, motifnya harus mencakup hal-hal berikut:
Untuk mengkonsolidasikan posisi inti Xi di PKT: Bahkan jika PLA hanya merebut Pulau Kinmen, Xi akan mencapai tugas yang ingin dicapai oleh semua pemimpin PKT sebelumnya tetapi tidak pernah bisa. Ini akan menjadi jaminan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mempertahankan posisi tunggal dan inti Xi dan juga akan memberikan pencapaian yang cukup untuk Biro Politik PKT saat ini.
Kebutuhan propaganda Beijing: Untuk mempertahankan kekuasaan PKT dalam ekonomi yang bermasalah, aparat propaganda rezim membutuhkan sumber daya pencucian otak yang besar untuk meyakinkan masyarakat Tiongkok agar mempercayai agenda PKT. “Alasan reunifikasi” akan digunakan untuk meningkatkan sentimen nasional, yang berfungsi sebagai cara terakhir untuk meningkatkan kohesi sosial bagi PKT.
Alasan untuk kontrol militer: Krisis Selat Taiwan pasti akan memicu reaksi berantai dari Jepang, Amerika Serikat, Australia, dan NATO secara keseluruhan. Selain sanksi ekonomi terhadap PKT, mobilisasi kekuatan darat, laut, dan udara juga tidak dapat dihindari. Mesin propaganda PKT dapat menjelaskan semua ini sebagai upaya untuk menumbangkan rezim, memberikan alasan bagi PKT untuk memulai kontrol militer atas provinsi-provinsi pesisir Tiongkok atau bahkan seluruh negeri.
Keuntungan geografis: Kinmen berjarak kurang dari dua kilometer (1,2 mil) dari garis pantai Tiongkok, dan Matsu berjarak kurang dari sepuluh kilometer (6,2 mil). Militer Taiwan pernah menempatkan sepuluh divisi di daerah ini pada masa Pertempuran Artileri 8.23, dengan lebih dari 100.000 tentara. Tapi sekarang kekuatannya jauh lebih kecil, jadi jika PLA melancarkan serangan mendadak, mereka akan lengah. Dengan kerugian minimal, PKT dapat mencapai tujuan politik selanjutnya.
Perlu juga disebutkan bahwa jika PKT memprovokasi konflik di Laut Tiongkok Timur atau Selatan, PKT dapat mengalihkan perhatian dari tekanan internal dalam negeri sampai batas tertentu. Akan tetapi, memilih satu atau beberapa pulau kecil di berbagai wilayah ini untuk konflik kemungkinan tidak akan meningkat hingga ke titik di mana publik di Tiongkok melihat bahwa kontrol militer diperlukan, bahkan hanya di provinsi-provinsi pesisir Tiongkok.
Strategi Jangka Panjang Xi
Sejak menjabat, Xi terus membangun hubungan strategis dengan negara-negara seperti Rusia, Iran, Korea Utara, rezim Taliban di Afghanistan, dan lain-lain, melalui upaya diplomatik, yang secara bertahap membentuk aliansi anti-Amerika di benua Eurasia.
Selain itu, di bawah kepemimpinan PKT, aliansi ini, yang didasarkan pada platform seperti Organisasi Kerjasama Shanghai dan BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan), terus berkembang dan memperluas tentakelnya ke seluruh penjuru dunia.
Jika PKT berniat untuk bertransisi ke negara-negara demokratis dan menjadikan ekonomi Tiongkok sebagai bagian dari ekonomi pasar global, bukankah semua ini kontradiktif?
Hanya ada satu jawaban: Apa yang disebut Xi sebagai “takdir bersama bagi umat manusia” bukanlah ungkapan kosong, melainkan tujuan akhir dari garis politiknya. Bagi dunia Barat, hasil langsung dari garis ini adalah bahwa PKT ingin membentuk kembali tatanan internasional yang terbentuk setelah Perang Dunia II.
Hambatan terbesar bagi PKT untuk mencapai apa yang disebut “takdir bersama umat manusia” adalah Amerika Serikat. Oleh karena itu, membentuk aliansi anti-Amerika secara internasional menjadi sangat diperlukan.
Karena memusuhi Amerika Serikat hanyalah masalah waktu, begitu situasi mengharuskannya, PKT tidak akan ragu-ragu untuk memprovokasi krisis Selat Taiwan. Perang atas Taiwan hanyalah masalah waktu.
Dari perspektif strategi global PKT, “reunifikasi” hanyalah sebuah alasan. Tujuan sebenarnya adalah untuk menguasai Laut Tiongkok Selatan setelah menduduki Taiwan, mengancam jalur transportasi internasional Jepang dan Korea Selatan di utara, mengintensifkan pengaruhnya terhadap negara-negara Asia Tenggara di sekitar Laut Tiongkok Selatan, dan mengancam Australia di selatan.
Sebelum menghadapi masalah dalam ekonominya sendiri, strategi Beijing adalah membiarkan sekutunya, seperti Rusia, Iran, Korea Utara, dan lain-lain, mengambil tindakan terlebih dahulu dan memulai perang atau konflik di seluruh dunia. Para pemimpin Beijing telah menunggu Amerika Serikat menjadi sibuk memadamkan api di seluruh dunia, dan tangan militer AS terikat. Rezim ini kemudian akan mengambil kesempatan untuk menginvasi Taiwan dengan paksa, diikuti dengan menguasai Laut Tiongkok Selatan. Dengan cara ini, PKT akan memiliki posisi yang sangat menguntungkan dalam konfrontasi masa depan dengan dunia Barat.
Namun, Barat dengan cepat bangkit setelah pandemi COVID-19 dan perang di Ukraina, dan mulai secara bertahap melepaskan diri dari PKT, sehingga membuat PKT menghadapi tantangan komprehensif terhadap ekonomi Tiongkok. Militer AS dengan cepat meningkatkan kekuatan militernya di Pasifik Barat, dan negara-negara seperti Jepang dan Filipina telah memimpin dalam membantu militer AS dalam membangun berbagai fasilitas yang diperlukan untuk mendukung pertahanan Taiwan. Akibatnya, rencana PKT untuk menginvasi Taiwan secara paksa menjadi semakin jauh.
Oleh karena itu, PKT harus menyesuaikan strategi ekspansinya dan puas menjadi yang terbaik kedua. Mengkonsolidasikan aliansi anti-Amerika di benua Eurasia telah menjadi prioritas utama.
Namun, selama beberapa dekade terakhir, rakyat Tiongkok telah terbiasa dengan hari-hari yang baik dengan bantuan teknologi, investasi, dan sumber daya pasar dari Barat. Beijing perlu memberikan alasan yang kuat kepada rakyat Tiongkok untuk melepaskan diri dari teman-teman Barat yang kaya dan menerima teman-teman yang miskin seperti Rusia, Iran, Korea Utara, Taliban di Afganistan, Belarus, dan lima negara Asia Tengah. Untuk mencapai transformasi ini, PKT membutuhkan alasan yang luar biasa.
Invasi ke Kinmen mungkin hanya akan menjadi pertaruhan besar untuk mencapai tujuan PKT.
Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah pendapat penulis dan tidak mencerminkan pandangan The Epoch Times.
