Surabaya – Grand City Convention and Exhibition Hall Surabaya menjadi saksi gelaran The 5th International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy (ICIEBP) 2026, Jumat (25/9/2026). Acara yang menjadi bagian dari Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Regional Jawa 2026 ini bukan sekadar seminar akademik, melainkan panggung kolaborasi para akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan untuk memperkuat ekonomi syariah di kancah global.
Sejak pagi, suasana sudah semarak. Diawali dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian penampilan tari Saman yang memukau, para tamu undangan pun duduk dengan antusias. Hadir dalam acara ini antara lain Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Rifki Ismal; Vice Director for Resources Universitas Airlangga, Prof. Dr. Ardanto; serta sejumlah profesor dan peneliti dari berbagai negara seperti Brunei Darussalam, China, Malaysia, dan tentu saja Indonesia.
Indonesia Punya Potensi Besar
Dalam keynote speech-nya, Advisor Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Doni Fajar Anugra, menyampaikan bahwa ekonomi syariah bukan lagi pasar niche. “Dengan lebih dari dua miliar konsumen Muslim di dunia, peluang industri halal dan keuangan syariah sangat besar. Tapi kita tidak boleh hanya menjadi konsumen. Indonesia harus menjadi produsen halal dunia,” tegasnya.
Data yang dipaparkan pun mencengangkan. Belanja konsumen Muslim global pada 2024 mencapai US$2,6 triliun dan diproyeksikan naik menjadi US$3,5 triliun pada 2029. Aset keuangan syariah global saat ini sekitar US$5,9 triliun dan diprediksi mendekati US$9,7 triliun pada 2029. Indonesia sendiri memiliki pangsa pasar besar: peringkat pertama dunia untuk modest fashion, ketiga untuk makanan halal, dan keempat untuk ekosistem ekonomi syariah secara keseluruhan.
“Bank Indonesia terus mendorong ekonomi syariah melalui berbagai program, seperti pengembangan halal value chain, penguatan keuangan syariah, dan peningkatan literasi. Saat ini, literasi ekonomi syariah kita sudah mencapai 50%,” ujar Doni.
Empat Perspektif, Satu Tujuan
Sesi panel menghadirkan empat pembicara dengan sudut pandang berbeda namun saling melengkapi.
Prof. Dr. Muhammad Abdu dari University Brunei Darussalam membahas halal value chain dari perspektif maqashid syariah. Ia memberi contoh sederhana: frozen chicken sambosa. “Dari petani, produsen, penyimpanan, distribusi, hingga konsumen, setiap tahap harus menjaga kehalalan. Tapi jangan lupa, keadilan juga penting. Produsen kecil harus mendapat perlakuan yang adil, bukan hanya akses pasar,” jelasnya.
Ia menyoroti masalah pembiayaan. “Bayangkan seorang produsen sambosa mendapat pesanan supermarket, tapi harus bayar bahan dan pekerja dulu, sementara pembayaran baru diterima 60 hari kemudian. Di sinilah keuangan syariah berperan, tidak hanya memberi modal, tetapi juga pendampingan dan koordinasi,” tambahnya.
Assistant Prof. Dr. Amar Alansi dari Macau University of Science and Technology membawa topik halal tourism di negara non-Muslim. “Dulu, wisatawan Muslim hanya mencari masjid dan makanan halal. Sekarang, mereka ingin pengalaman yang nyaman, akses mudah, dan fasilitas yang ramah. Negara seperti Singapura, Jepang, dan Korea sudah mulai berbenah,” paparnya. Ia juga menyoroti tantangan standardisasi halal global yang masih terpecah dalam 400 lebih lembaga sertifikasi. “Ke depan, teknologi seperti AI dan blockchain bisa membantu menciptakan standar global dan melacak kehalalan dari peternakan hingga meja makan,” imbuhnya.
Prof. Dr. Raditya Sukmana dari Universitas Airlangga menawarkan gagasan besar: Islamic blended finance untuk mendukung industri halal. Ia mengusulkan pemanfaatan tanah wakaf idle yang tersebar di berbagai daerah untuk membangun kompleks industri halal terintegrasi. “Bayangkan, di atas tanah wakaf kita bangun peternakan 50.000 sapi, rumah potong, pabrik pengolahan, pelabuhan, bandara, dan jalan tol. Semuanya dalam satu kawasan. Efisiensinya luar biasa,” ujarnya bersemangat. Pembiayaannya bisa melalui sukuk yang diterbitkan pemerintah atau tokenisasi. “Ini bukan proyek impian. Ini bisa dilakukan asal ada kolaborasi,” tegasnya.
Dr. Rifki Ismal dari Bank Indonesia melengkapi dengan kebijakan dan program riil. Ia memaparkan tiga pilar pengembangan ekonomi syariah: halal value chain, keuangan syariah, dan literasi. Bank Indonesia memiliki program seperti Gerbang Santri (pengembangan pesantren), Jawara Export (UMKM ekspor), Gahalal (sertifikasi halal), Sapa Sharia (keuangan syariah), dan Zwave (zakat, infaq, wakaf). “Kami juga mendorong digitalisasi dan ekonomi hijau. Generasi Z dan Alpha mendominasi populasi, jadi kita harus beradaptasi,” jelasnya.
Diskusi Dinamis
Sesi tanya jawab berlangsung hangat. Seorang peserta dari Madura bertanya tentang cara memastikan produk halal tanpa mengetahui prosesnya. Pembicara menekankan pentingnya sertifikasi dan pengawasan. Pertanyaan lain mengenai apakah ekonomi syariah akan bergeser dari value-driven menjadi market-driven. Dr. Rifki menjawab, “Saya lebih suka market mengikuti value, bukan sebaliknya. Nilai-nilai Islam harus menjadi fondasi, bukan sekadar mengejar pasar.”
Peserta dari Universitas Airlangga juga menanyakan apakah model ideal Prof. Raditya bisa diterapkan dalam kondisi nyata. “Tentu bisa, asalkan ada kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah bisa menjadi penerbit sukuk,” jawab Prof. Raditya.
