Pada Jumat 11 Maret, tentara Rusia melancarkan serangan udara dalam skala lebih luas terhadap Ukraina. Kota “Dnipro” di Ukraina tengah dan kota “Lutsk” di barat laut diserang oleh pasukan Rusia untuk pertama kalinya.
Pejabat Ukraina mengatakan bahwa pada pagi 11 Maret, Dnipro terkena tiga serangan udara Rusia, menghantam taman kanak-kanak, apartemen dan pabrik sepatu, menewaskan sedikitnya satu orang. Ada kerusakan signifikan pada bandara Lutsk dan bandara di kota barat Ivano-Frankivsk.
Sementara itu, citra satelit menunjukkan bahwa konvoi Rusia di luar Kyiv kini telah menyebar dan tampak ditata kembali.
Warga sipil Ukraina terus mengungsi dari kota Bucha yang diduduki Rusia di barat laut Kyiv pada Jumat.
Seorang relawan Ukraina, Vicheslav mengatakan “Kelompok orang-orang dari Bucha. Sebelumnya, tidak mungkin. Mereka (Rusia) mengizinkan wanita dan anak-anak untuk pergi. Banyak dari mereka berasal dari Bucha.”
Mulai Rabu, Ukraina mengumumkan koridor kemanusiaan. Rute dari Irpin, Bucha dan Kyiv adalah bagian dari koridor kemanusiaan. Ribuan orang telah dievakuasi dari sini dalam beberapa hari terakhir.
Pada Jumat 11 Maret, pemerintahan Biden AS dan negara-negara Eropa menuduh Rusia menggunakan Dewan Keamanan PBB untuk menyebarkan disinformasi. Mereka mengatakan tuduhan Rusia tentang aktivitas biologis AS di Ukraina adalah tidak berdasar.
Duta Besar Prancis khawatir bahwa tuduhan Rusia merupakan awal dari penggunaan senjata kimia atau biologi oleh Rusia.
Nicolas Riviere, duta besar Prancis untuk PBB mengatakan, “Prancis sangat prihatin bahwa kampanye disinformasi ini mungkin merupakan awal dari penggunaan senjata kimia atau biologi yang direncanakan oleh Rusia.”
Pada Jumat , Presiden AS Joe Biden mengumumkan bahwa AS akan meningkatkan sanksi atas invasi Rusia ke Ukraina, secara drastis mengurangi status perdagangannya dengan Rusia, sementara melarang impor makanan laut, alkohol, dan berlian Rusia.
Presiden AS Joe Biden mengatakan “Semua sanksi dan kontrol ekspornya menghancurkan ekonomi Rusia.”
Biden juga mengatakan agresi Putin ditakdirkan untuk gagal.
Presiden AS Biden: “Kami tidak akan berperang melawan Rusia di Ukraina. Konfrontasi langsung antara NATO dan Rusia adalah perang dunia ketiga dan kami harus mencoba untuk mencegahnya. Tapi kami sudah tahu bahwa perang Putin melawan Ukraina tidak akan pernah berakhir.” (hui)
Rusia telah memasuki hari ke-19 perang secara habis-habisan melawan Ukraina. Negosiator dari kedua negara berencana untuk bertemu kembali pada Senin (14/3/2022) dan kedua belah pihak merilis suasana optimis sebelum pertemuan tersebut. Pihak Rusia tidak mengesampingkan kemungkinan pembicaraan antara kedua presiden.
Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan berencana menggelar pembicaraan pada Senin 14 Maret dengan Yang Jiechi, anggota Politbiro Partai Komunis Tiongkok yang bertanggung jawab atas urusan luar negeri.
Pada Minggu 13 Maret, Washington Post dan Financial Times yang mengutip pernyataan pejabat pemerintah AS, mengatakan Rusia telah meminta peralatan militer dan bantuan lainnya kepada Beijing sejak menginvasi Ukraina.
Penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada CNN sebelumnya bahwa dukungan Tiongkok untuk Rusia “benar-benar memiliki konsekuensi.”
Di negara Mana Lebih dari 2,5 juta Orang Ukraina Mengungsi ?
Sementara banyak penduduk Ukraina tengah dan timur telah pindah ke Ukraina barat dan jauh dari garis depan, lebih dari 2,5 juta orang Ukraina meninggalkan negara itu sepenuhnya setelah invasi Rusia pada 24 Februari, menurut perkiraan terbaru PBB.
Komisaris UNHCR, Filippo Grandi mengatakan pada Minggu bahwa jumlah migran merupakan “krisis pengungsi yang tumbuh paling cepat di Eropa sejak Perang Dunia II”.
Sebagian besar dari mereka yang melarikan diri dari Ukraina adalah wanita dan anak-anak. Pria Ukraina berusia antara 18 dan 60 tahun dilarang meninggalkan negara itu setelah pemerintah Ukraina memberlakukan darurat militer.
Pada Jumat 11 Maret, lebih dari 1,6 juta orang Ukraina melintasi perbatasan ke Polandia, negara dengan jumlah pengungsi terbesar, menurut badan pengungsi PBB. Lebih dari 245.000 penduduk Ukraina membanjiri Hongaria, sementara lebih dari 195.000 melarikan diri ke Slovakia.
Menteri luar negeri Moldova, Nicu Popescu pada Minggu mengatakan bahwa lebih dari 328.000 pengungsi Ukraina telah tiba di Moldova.
Lebih dari 173.000 warga Ukraina telah melarikan diri ke negara tetangga Rumania, menurut UNHCR.
Di seluruh Eropa, negara-negara termasuk Jerman, Austria, Kroasia, Estonia, Yunani, Irlandia, Italia, Lithuania, Belanda, Portugal, dan Swedia telah melaporkan ribuan orang Ukraina tiba di negara mereka.
Ribuan Demonstran di Kota Kherson Ukraina
Setelah pengepungan tiga hari, tentara Rusia merebut kota Kherson, yang berpenduduk 290.000 jiwa dan menghadap Laut Hitam di Ukraina selatan, pada 3 Maret.
Penyiar lokal melaporkan bahwa ribuan orang berdemonstrasi dengan damai pada 14 Maret dan ditembak oleh tentara Rusia sebagai peringatan. Walikota Kherson, Kerry Cave, mengatakan bantuan kemanusiaan di kota Kherson telah terputus dan sumber daya mulai habis.
Kherson adalah kota besar Ukraina pertama yang jatuh setelah invasi Rusia. Ini menandai peringatan 78 tahun pembebasan kota Kherson dari Nazi.
Pejabat Kyiv: 2 Juta Warga Menimbun Makanan Pokok Selama Dua Minggu
Pejabat di ibukota Ukraina Kyiv mengatakan pada 14 Maret, bahwa mereka menimbun cukup makanan pokok selama dua minggu untuk sekitar 2 juta warga yang tidak dievakuasi untuk mengatasi kemungkinan pengepungan oleh pasukan Rusia.
Sementara itu, seorang wakil perdana menteri Ukraina mengatakan bahwa Rusia dan Ukraina mencapai kesepakatan pada Senin 14 Maret, untuk mendirikan 10 koridor kemanusiaan di beberapa kota yang terkepung sehingga warga sipil dapat mengungsi dengan aman.
WHO: Perang Ukraina dapat Memperburuk Wabah Covid-19
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan pada Minggu, bahwa mereka khawatir bahwa perang di Ukraina dapat memperburuk pandemi Covid-19. WHO berusaha untuk berbuat lebih banyak untuk membatasi penyebaran virus.
Kasus Covid-19 di wilayah tersebut telah turun dari minggu sebelumnya, tetapi ada risiko signifikan terhadap penyakit dan kematian yang lebih parah karena tingkat vaksinasi yang rendah di Ukraina. Ditambah lagi penerbangan lebih dari 2 juta orang Ukraina ke negara-negara tetangga, yang juga merupakan negara tetangga yang tingkat vaksinasi rendah.
Menurut Our World in Data (OWID), tingkat vaksinasi Covid-19 di Ukraina sekitar 34%, sedangkan negara tetangga Moldova sekitar 29%.
Sebuah laporan wabah WHO pada Minggu mengatakan ada 791.021 kasus Covid-19 baru dan 8.012 kasus kematian baru di Ukraina dan negara-negara sekitarnya antara 3 dan 9 Maret.
Sebanyak 791.021 kasus baru Covid-19 dan 8.012 kasus kematian tercatat di Ukraina dan negara-negara sekitarnya pada pekan 3-9 Maret, menurut laporan situasi WHO yang diterbitkan pada Minggu.
Putaran Baru Negosiasi Rusia-Ukraina, Kedua Pihak Merilis Sinyal Optimis Sebelum Pertemuan
Kantor berita AFP melaporkan bahwa front Rusia kini mendekati ibu kota Ukraina, Kyiv, dan terus membombardir kota pelabuhan Mariupol di tenggara yang terkepung. Menurut pejabat setempat, hampir 2.200 orang di Mariupol kehilangan nyawa.
Penasihat presiden Ukraina dan juru bicara Kremlin mengatakan bahwa, perwakilan Rusia dan Ukraina akan bernegosiasi melalui video pada 14 Maret.
“Dalam negosiasi yang goyah dan sulit ini, tujuan kami tetap merupakan hasil yang diperlukan dari perdamaian dan keamanan,” kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya.
Selain mengatakan bahwa Rusia dan Ukraina memelihara kontak setiap hari, dia juga mengatakan bahwa “tujuannya adalah melakukan segala kemungkinan untuk memfasilitasi pertemuan antara presiden kedua negara, yang pasti menjadi sesuatu yang dinanti-nantikan orang.”
Bangunan Perumahan Kyiv Diserang, TV Ukraina Melaporkan 1 Tewas, 3 Terluka
Sedikitnya satu orang tewas dan tiga lainnya luka-luka ketika sebuah bangunan tempat tinggal di ibu kota Kyiv ditembaki pada 14 Maret, seperti dilaporkan oleh televisi pemerintah Ukraina.
Anton Gerashchenko, penasihat kementerian dalam negeri Ukraina, mengatakan dua orang tewas dan tiga dibawa ke rumah sakit, sebagaimana dikutip oleh Reuters.
Layanan Darurat Negara Ukraina mengatakan serangan tersebut terjadi pada pukul 07:40 waktu setempat, sebagaimana yang dilaporkan BBC.
Foto-foto yang dibagikan oleh layanan penyelamatan darurat menunjukkan asap mengepul dari gedung sembilan lantai, saat petugas pemadam kebakaran menggunakan tangga panjang untuk menyelamatkan penduduk.
Keterangan Foto : Walikota baru kota Melitopol di Ukraina yang diduduki Rusia mengatakan saluran televisi Rusia akan diluncurkan di wilayah tersebut. Gambar tersebut menunjukkan pemandangan di kota pada 7 Mei 2004. (SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images)
Walikota Baru yang Diduduki Ukraina: Akan Meluncurkan Saluran TV Rusia
CNN melaporkan bahwa setelah Rusia menduduki kota tenggara Melitopol, walikota baru, Galina Danilchenko, mengklaim pada 13 Maret bahwa “saluran TV Rusia” akan diluncurkan di wilayah tersebut. Dikarenakan “Ada kurangnya informasi kredibel yang disebarluaskan” di kota.
Saluran pro-Rusia dari perangkat lunak pesan instan Telegram dan pemerintah wilayah Zaporozhye yang dikuasai Ukraina, kemudian memposting video pidatonya yang disiarkan televisi di media sosial.
Australia Mengumumkan Sanksi Terhadap Oligarki Rusia
Pemerintah Australia pada Senin 14 Maret mengumumkan sanksi baru terhadap 33 oligarki Rusia, pengusaha terkemuka dan anggota keluarga dekat mereka.
33 orang yang terkena sanksi termasuk: bos Chelsea Football Club Roman Abramovich, CEO Gazprom Alexey Miller, maskapai terbesar Rusia Salah satu perusahaan, Ketua Rossiya Dmitri Lebedev, Ketua Rostec Sergey Chemezov, Ketua Bank Pembangunan Milik Negara Rusia (VEB, Vnesheconombank) Shuvalov (Igor Shuvalov) dan Kirill Dmitriev, CEO Dana Investasi Langsung Rusia (RDIF).
“Sanksi yang diumumkan hari ini memperkuat komitmen Australia terhadap sanksi terhadap Rusia. Sanksi ini ditujukan kepada mereka yang telah mengumpulkan kekayaan pribadi yang substansial dan memiliki kepentingan ekonomi dan strategis bagi Rusia, beberapa di antaranya terkait dengan presiden Rusia Vladimir-Putin.”
“Banyak dari oligarki ini telah memfasilitasi atau mendapat manfaat langsung dari tindakan ilegal dan tak tertahankan Kremlin terhadap Ukraina sejak 2014.”
Sanksi ini mengikuti AS, Inggris, Kanada, UE dan Selandia Baru, dan Australia juga telah menjatuhkan sanksi pada tokoh-tokoh penting Rusia.
Militer Rusia Perluas Serangan Udara ke Ukraina Barat
Pada tanggal 13 Maret, Rusia melancarkan serangan udara di pangkalan militer di Ukraina barat yang hanya berjarak 17,6 kilometer dari perbatasan Polandia untuk bantuan Barat ke Ukraina. Pejabat Barat mengatakan bahwa militer Rusia telah meningkatkan permukaan serangannya ke pintu NATO, dan perang dapat berubah menjadi ekspansi lebih lanjut.
Penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin memperluas jumlah target yang ingin dia hancurkan di mana-mana di Ukraina.”
ASUS Taiwan Mulai Menarik Operasi dan Personel dari Rusia
Menteri Ekonomi Taiwan Wang Meihua mengatakan pada Senin 14 Maret, bahwa pembuat komputer pribadi Taiwan Asustek telah mulai menarik bisnis dan personelnya dari Rusia.
Pekan lalu, Wakil Perdana Menteri Ukraina Mykhailo Fedorov secara terbuka meminta raksasa komputer ASUS dalam tweet untuk tidak mengizinkan orang Rusia menggunakan “teknologi luar biasa Anda.”
ASUS mengatakan “tidak menanggapi” ini, menyebabkan sejumlah besar pengguna dan netizen meninggalkan pesan di situs web perusahaan dan mengutuk keras.
Perang Rusia di Ukraina dikaitkan dengan banyak orang Taiwan sebagai ancaman kekuatan dari daratan Tiongkok. (hui)
Sumber : Epoch Times, Central News Agency dan laporan media lainnya
ETIndonesia- Setelah melewati puncak Omicron, Indonesia kini mengalami tren perbaikan data-data kasus COVID-19 secara menyeluruh selama 3 minggu berturut-turut. Seperti terlihat pada menurunnya kasus positif, kasus aktif, kesembuhan, keterisian tempat tidur rumah sakit rujukan (BOR) dan kematian pasien.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito mengingatkan, bahwa perbaikan kondisi bukan alasan untuk lengah. Terlebih, dalam masa adaptasi seperti saat ini, setiap individu memiliki tanggungjawab lebih dalam memproteksi diri.
“Ingat, turunnya kasus tidak sama dengan hilangnya virus COVID dari Indonesia. Untuk itu, setiap kita masih memiliki tanggung jawab untuk melindungi diri kita sendiri dan orang lain, termasuk kelompok rentan,” Wiku dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Selasa (15/3/2022) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Lebih jelasnya, perkembangan terkini menunjukkan penurunan kasus positif mingguan sebesar 64 persen dari puncak tertinggi pada Februari lalu. Kasus kematian juga turun sebesar 10% dari puncak lalu.
Sejalan itu, kasus aktif juga turun dari 470 ribu kasus (89,11%) di minggu lalu, menjadi 340 ribu kasus (5,82%) di minggu ini. Turunnya kasus aktif ini, menambahkan kesembuhan yang di minggu ini angkanya 270 ribu orang dengan persentase meningkat hingga 91,6%.
Penurunan kasus aktif dan peningkatan kesembuhan berdampak menurunkan BOR nasional. Jika per 6 Maret 2022 keterisiannya hampir 30%, saat ini angkanya telah turun dan per 13 Maret 2022 hanya sekitar 20% keterpakaian.
Kedepannya, penting menyadari tongkat estafet pengendalian kasus sudah akan lebih banyak berpindah pada setiap individu dan kelompok. Hal ini merupakan penyesuaian dalam masa adaptasi, setelah pada masa genting dianggap perlu pengendalian kasus segera dengan kebijakan berlapis dari Pemerintah.
“Hal ini bukan berarti seluruh langkah pengendalian tersebut tidak diterapkan lagi, namun sudah dirasa mampu untuk dikembalikan pada tanggung jawab baik masing-masing orang, maupun kelompok seperti perkantoran, sekolah, mall, restoran, dan lain sebagainya,” Wiku menambahkan. (asr)
Perang Rusia – Ukraina memasuki hari ke-18 pada Minggu (13/3/2022). Rudal Rusia secara intensif menggempur banyak tempat di Ukraina, termasuk pangkalan militer Ukraina yang terletak tidak jauh dari Polandia, yang juga menjadi anggota NATO.
Sebuah pangkalan militer Ukraina mendapat serangan roket dari pasukan Rusia pada 13 Maret, serangan udara ke pangkalan militer Ukraina di Yavoriv itu, hanya berjarak 15 mil dari perbatasan dengan anggota NATO, Polandia.
Setidaknya 35 orang tewas dan lebih dari 130 orang lainnya terluka, demikian Gubernur Yavoriv Maksym Kozytskyy melaporkan. Dia mengatakan bahwa pesawat Rusia menembakkan sedikitnya 30 buah roket ke fasilitas di sana, tetapi beberapa roket itu berhasil dicegat.
Rusia mengklaim serangan itu telah menewaskan hampir 180 orang tentara bayaran asing. Bahkan, menghancurkan sejumlah besar senjata yang dipasok asing. Rusia juga mengatakan bahwa pasukan Rusia akan terus melancarkan serangan terhadap para tentara bayaran asing yang disewa Ukraina.
Sejak Rusia menginvasi Ukraina, serangan tersebut merupakan yang paling dekat dengan sekutu NATO. Inggris mengatakan bahwa ini adalah tanda yang menunjukkan eskalasi perang terus membesar. Ada kekhawatiran bahwa pertempuran akan menyebar ke negara tetangga yang merupakan anggota NATO. Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden dan Sekjen NATO Jens Stoltenberg, telah berulang kali menyatakan untuk mempertahankan setiap jengkal wilayah NATO.
Karena Rusia menghadapi banyak tantangan dari Ukraina yang berada di luar ekspektasinya, negara-negara khawatir bahwa Putin akan menggunakan senjata yang tidak konvensional dan ilegal. Presiden Polandia telah memperingatkan bahwa penggunaan senjata kimia oleh Rusia akan menjadi pengubah permainan, mendorong NATO untuk mempertimbangkan kembali apakah akan melakukan intervensi.
Serangan intensif Rusia ke kota-kota besar Ukraina terus berlanjut. Kota Chenihiv yang berjarak sekitar 100 mil di timur laut Kota Kyiv, sudah 3 malam berturut-turut diserang dengan roket. Video menunjukkan petugas pemadam kebakaran sedang menyelamatkan warga dari bangunan yang terbakar setelah serangan bertubi-tubi.
Di kota pelabuhan selatan Kherson, lebih dari 400 orang ditahan oleh Garda Nasional Rusia setelah memprotes pendudukan Rusia di daerah itu, kata komando tinggi militer Ukraina.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada hari Minggu, bahwa 125.000 orang warga sipil telah dievakuasi ke tempat yang aman melalui bantuan kemanusiaan.
Seorang penasihat presiden Ukraina pada Minggu mengatakan meskipun serangan Rusia terus berlanjut, baik Rusia maupun Ukraina mengatakan negosiasi damai mengalami kemajuan. Pembicaraan putaran keempat antara kedua belah pihak dapat dilakukan segera pada minggu depan. (sin)
The International Coalition to End Transplant Abuse in China (ETAC) atau Koalisi Internasional untuk Mengakhiri Penyalahgunaan Transplantasi di Tiongkok, baru-baru ini merilis video terbaru yang mengungkapkan bagaimana komunis Tiongkok melakukan pengambilan paksa organ dari tubuh hidup praktisi Falun Gong, warga etnis Uighur dan tahanan hati nurani lainnya.
ETAC menyerukan semua negara untuk merumuskan hukum untuk menindak organisasi dan peserta “pariwisata transplantasi” internasional. Dengan demikian diharapkan dapat menghentikan tindak pembunuhan yang masih terus dilakukan oleh komunis Tiongkok.
Selama lebih dari tiga dekade, partai komunis Tiongkok terus dituduh secara paksa mengambil organ dari warganya sendiri. Korban dibunuh untuk diambil organ tubuhnya demi transplantasi.
Perdagangan organ manusia semacam ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang berdampak pada kita semua.
Tapi bagaimana pengambilan paksa organ dari tubuh hidup itu dilakukan oleh komunis Tiongkok ?
Dimana letak perbedaannya dengan sistem transplantasi di negara lain dalam hal cara pengambilan organ ?
Adakah buktinya bahwa pengambilan paksa organ sedang terjadi ?
“Kejahatan Organ,” sebuah lukisan minyak oleh Xiqiang Dong menggambarkan penyitaan organ dari seorang praktisi Falun Dafa yang masih hidup di Tiongkok. ( Xiqiang Dong)
Sebagian besar negara memiliki sistem donasi sukarela. Penerima diwajibkan menunggu organ itu muncul — yang mana bisa makan waktu terkadang sampai 3 atau 4 tahun. Ketika donor meninggal, yang paling cocok dalam daftar tunggu dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani transplantasi.
Tetapi partai komunis Tiongkok memiliki sistem yang sangat berbeda, yakni berdasarkan fungsi pencocokan berbalik. Penerima organ membayar untuk menemukan organ yang cocok dari sejumlah besar orang yang ditahan oleh pemerintah, setelah mendapatkan organ yang paling cocok dari seorang tahanan, ia kemudian dijadikan “pendonor”.
Tahanan tersebut akan dibunuh dan organnya diambil untuk transplantasi.
Transplantasi untuk organ seperti jantung, liver, dan ginjal dijadwalkan sebelumnya dan umumnya dapat diselesaikan dalam beberapa minggu menunggu.
Sistem donasi organ yang etis tidak mungkin dapat menyediakan organ sesuai permintaan.
Apakah tahanan hati nurani dibunuh untuk diambil organnya telah diperdebatkan selama bertahun-tahun. Akibatnya, pengadilan rakyat independen yang diketuai oleh pengacara Kerajaan Inggris Sir Geoffrey Ness dibentuk untuk menilai semua bukti yang ada.
Setelah 12 bulan, termasuk menyelenggarakan sidang dengar pendapat selama 5 hari, akhirnya pengadilan independen menyimpulkan :
“Pengambilan organ secara paksa dalam skala besar telah terjadi selama bertahun-tahun di berbagai tempat di seluruh Tiongkok”.
“Praktisi Falun Gong selalu menjadi salah satu korban — bahkan mungkin menjadi sumber pasokan organ utama dalam transplantasi di rumah-rumah sakit di Tiongkok”.
Selain itu, tidak menutup kemungkinan warga etnis Uighur dijadikan sebagai bank organ.
Untuk memahami bagaimana kekejaman ini dimulai, kita perlu kembali ke akhir era tahun 1970, ketika ahli bedah Tiongkok mulai mentransplantasikan organ dari para terpidana mati.
Praktek ini telah banyak dikutuk.
Pada tahun 1994, Human Rights Watch melaporkan 3 temuan utama mereka :
Tahanan politik dan penjahat non-kekerasan lainnya digunakan sebagai sumber organ.
Dokter Tiongkok terlibat dalam tes medis pra-eksekusi dan mencocokkan data medis tahanan dengan penerima organ. “Biasanya siapa yang membayar lebih awal dialah yang dilayani lebih dahulu”.
Selain itu, eksekutor sengaja melakukan kesalahan untuk memastikan bahwa tahanan tidak mati pada saat pengambilan organ.
Sejak tahun 2000, sistem transplantasi di daratan Tiongkok berkembang pesat.
Pada saat yang sama, pihak berwenang meluncurkan kampanye kekerasan … dengan mencoba melenyapkan praktik qigong Buddhis dan latihan meditasi Falun Gong, yang di daratan Tiongkok saja telah diikuti oleh jutaan warga.
Karena semakin banyak praktisi Falun Gong yang ditahan di kamp kerja paksa, tempat penahanan ilegal dan penjara, jumlah transplantasi meningkat secara dramatis. Organ yang diperoleh dengan cepat ini tidak mungkin dapat diperoleh hanya dari jumlah tahanan yang dijatuhi hukuman mati. Sehingga, praktisi Falun Gong adalah sumber organ yang lebih sehat karena mereka tidak minum, tidak merokok, dan melakukan latihan qigong secara teratur, yang merupakan bagian dari latihan spiritual mereka.
Praktisi Falun Gong mengambil bagian dalam parade di New York pada 18 April 2021, untuk memperingati 22 tahun seruan damai 25 April dari 10.000 praktisi Falun Gong di Beijing. (Samira Bouaou/The Epoch Times)
Jumlah transplantasi organ liver pada tahun 2000 saja sudah mencapai 10 kali lipat dari jumlah pada tahun 1999. Pada tahun 2005, jumlah itu meningkat 3 kali lipat.
Seiring berkembangnya sistem transplantasi Tiongkok, jumlah orang yang ditahan sebagai stok organ juga terus bertambah.
Pada tahun 2017, warga Muslim etnis Uighur yang ditahan mulai meningkat. Menurut laporan bahwa banyak warga etnis Uighur “hilang”. Meskipun belakangan ini pemerintah Tiongkok mulai mengembangkan sistem donasi sukarela, namun sumber organ tetap tidak transparan.
Dari Juli 2018 hingga Juni 2019, anggota pengadilan independen dengan keahlian di berbagai bidang seperti hukum hak asasi manusia internasional, transplantasi organ, hubungan internasional, penelitian tentang urusan Tiongkok, dan bisnis telah meninjau sejumlah bukti, termasuk :
Kesaksian dari kerabat korban yang meninggal, rekan yang pernah ditahan, kesaksian dari warga Uighur dan praktisi Falun Gong yang ditahan yang dipaksa menjalani tes darah dan pemindaian organ, termasuk rontgen dada dan ultrasound, Beberapa dari mereka bahkan pernah diancam akan diambil organnya secara hidup-hidup.
Dari investigasi rahasia lewat sambungan telepon dan video yang dimulai pada tahun 2019 menunjukkan bahwa pejabat pemerintah dan ahli bedah mengakui bahwa organ tersedia sesuai permintaan, dan organ praktisi Falun Gong juga tersedia.
Dalam panggilan telepon forensik, mantan menteri kesehatan militer Tiongkok Bai Shuzhong mengatakan bahwa mantan Sekjen PKT Jiang Zemin secara langsung memerintahkan pembunuhan terhadap praktisi Falun Gong untuk mendapatkan organ.
(Percakapan yang direkam tersebut berbunyi :)
Investigator : Apakah pengambilan organ dari tubuh praktisi Falun Gong yang ditahan untuk keperluan transplantasi itu merupakan perintah yang berasal dari kepala Departemen Logistik Umum Tiongkok ?
Bai Shuzhong : Saat itu adalah Ketua Jiang, beliau yang menurunkan perintah, memberi petunjuk untuk melakukan hal itu, yakni transplantasi organ.
Pengadilan independen juga meninjau kompilasi catatan investigasi yang berbahasa Mandarin, termasuk penggunaan tempat tidur, tim bedah, dan pendapatan rumah sakit. Catatan ini menunjukkan bahwa setiap tahun ada transplantasi berjumlah antara 60.000 dan 100.000 kasus ….. jauh lebih banyak daripada yang diklaim oleh pihak berwenang Tiongkok. Pada tahun 2010, satu rumah sakit saja telah melaksanakan lebih dari 5.000 kasus transplantasi.
Bukti lain yang ditinjau meliputi juga :
Kebijakan resmi pemerintah Tiongkok dan dokumen tentang operasi bedah, laporan penelitian ilmiah di jurnal Tiongkok, juga merinci data meragukan tetapi jumlahnya yang konsisten dengan spekulasi tentang melakukan pembunuhan demi pengambilan organ.
Ada juga analisis statistik dari sistem donasi organ di daratan Tiongkok, yang menunjukkan bahwa angka donasi organ dipalsukan dan tidak dapat mewakili angka sebenarnya.
Tapi siapa yang bertanggung jawab atas tindakan ini ?
Juga, apa yang harus dilakukan ?
Institusi dan perusahaan medis harus mematuhi kewajiban komersial dan hak asasi manusia mereka… dan itu berarti memutuskan hubungan dengan Tiongkok dalam praktik, penelitian, dan pelatihan transplantasi organ.
Negara-negara harus memberlakukan undang-undang untuk menindak organisasi yang menyelenggarakan pariwisata transplantasi internasional dan pengiktnya, para pelaku di Tiongkok harus diberi sanksi. Pemerintah di seluruh dunia harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencari keadilan dan meminta pertanggungjawaban Partai Komunis Tiongkok atas tindakannya. Sebagai warga dunia, kita memiliki tanggung jawab untuk berbicara menentang pengambilan organ secara paksa.
Jika kita tidak bertindak sekarang, lebih banyak orang akan menjadi korban, semakin banyak nyawa akan melayang.
Mari kita bersama menyerukan STOP Pengambilan Paksa Organ!
The International Coalition to End Transplant Abuse in China (ETAC) adalah koalisi dari dibentuk bersama oleh para pengacara, akademisi, ahli etika, profesional medis, dan pembela hak asasi manusia yang bekerja untuk mengakhiri kejahatan pengambilan organ paksa yang dilakukan oleh PKT. (sin)
Kantor perdana menteri Irak pada Minggu (13/3),merilis sebuah video yang menunjukkan daerah di dekat gedung konsulat AS di Kota Erbil, Irak utara yang mendapat serangan rudal pada malam hari sebelumnya.
Pada Minggu, pihak berwenang Iran mengaku bertanggung jawab terhadap serangan itu, dengan mengatakan bahwa serangan tersebut sebagai pembalasan atas tewasnya 2 orang anggota Pengawal Revolusi Iran dalam serangan yang dilakukan Israel ke Suriah pekan lalu.
Pengawal Revolusi Iran mengklaim di situs web mereka bahwa bangunan yang mereka serang adalah pusat mata-mata Israel di kota Erbil.
Setelah serangan itu, perdana menteri Irak memimpin pertemuan Dewan Keamanan Nasional, mengutuk keras serangan Iran, mengatakan Iran melanggar hukum dan norma internasional dan menuntut penjelasan dari para pemimpin Iran.
Kantor berita semi-resmi Iran ‘Tasnim’ mengutip sebuah sumber yang mengatakan bahwa Iran menembakkan 10 buah rudal Fatah, termasuk beberapa rudal Fatah Conqueror-110 yang memiliki jangkauan sekitar 300 kilometer. Sumber itu mengatakan bahwa serangan menyebabkan jatuhnya banyak korban.
Seorang pejabat Irak di Baghdad mengatakan, beberapa rudal telah menghantam gedung konsulat AS di Erbil yang baru selesai dibangun tetapi belum ditempati. Ia juga menambahkan bahwa gedung konsulat AS sebenarnya yang dijadikan target serangan.
Tidak ada satu pun rudal yang mengenai gedung konsulat AS, tetapi penduduk di daerah pemukiman di sekitarnya yang terkena serangan. Demikian menurut kepala Kantor Media Luar Negeri Kurdistan. (sin)
Pemboman Rusia meluas ke kota-kota di Ukraina barat, pada Jumat (11/3/2022). Militer Ukraina mengumumkan bahwa mereka telah membunuh komandan resimen Rusia. Pada saat yang sama, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa perang telah mencapai titik balik dan Ukraina sedang menuju kemenangan
Pada hari itu rudal Rusia menghantam beberapa sasaran di Ukraina, merusak parah pusat kota Dnipro, meninggalkan kota itu dengan sisa kobaran puing-puing.
“Pada malam hari, para penyerbu mengebom pabrik sepatu, kompleks apartemen, dan taman kanak-kanak di Dnipro. Mengapa melakukan ini? Ancaman apa yang ditimbulkan warga sipil ini terhadap Rusia?,” ujar Zelensky.
Bandara juga diserang di kota barat laut Lutsk, ibu kota pasukan Rusia yang menyerang Ukraina barat. Bandara Lutsk hanya berjarak 110 km dari perbatasan Polandia. Selain itu, pangkalan udara di kota barat daya Ivano-Frankivsk juga dihantam oleh rudal, menyebabkan asap membumbung tinggi.
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa mereka memiliki bukti yang dapat dipercaya bahwa Rusia telah berulang kali menggunakan bom curah di daerah-daerah berpenduduk Ukraina, suatu tindakan yang akan merupakan kejahatan perang. Bom cluster melepaskan puluhan hingga ratusan sub-bom setelah bom induk meledak ke target bom.
“Penggunaan bom curah di daerah padat penduduk melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional,” kata Liz Throssell, juru bicara Kantor Komisaris Hak Asasi Manusia PBB.
Di Ukraina utara, gambar menunjukkan bahwa konvoi Rusia sepanjang 60 kilometer telah dibubarkan dan ditata ulang, tersebar ke kota-kota dan hutan di dekat Kyiv. Pejabat pertahanan AS mengatakan pasukan Rusia maju sekitar 5 kilometer menuju Kyiv. Kementerian Pertahanan Inggris telah memperingatkan bahwa Moskow mungkin bersiap untuk menyerang Kyiv lagi.
Namun demikian, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada Presiden Belarusia Alexander Lukashenko pada Jumat bahwa pembicaraan Rusia-Ukraina telah berubah menjadi positif.
“Negosiator saya memberitahukan bahwa ada beberapa perubahan positif,” ujarnya.
Putin tidak memberikan rincian lebih lanjut. Pihak Ukraina menyatakan pesimisme dan bahkan memperingatkan bahwa Belarus akan segera terseret ke dalam perang dan berpartisipasi langsung dalam perang melawan Ukraina.
Pada saat yang sama, militer Ukraina mengumumkan pada hari Jumat bahwa mereka telah membunuh Mayor Jenderal Andrey Kolesnikov, komandan Korps Angkatan Darat ke-29 Rusia, jenderal senior Rusia ketiga yang terbunuh sejauh ini. Namun, dunia luar tidak bisa secara independen mengkonfirmasi berita tersebut.
Pada Kamis, pasukan Ukraina menggagalkan resimen tank Rusia di luar Kyiv, mengatakan telah membunuh komandannya, Kolonel Zakharov. Kemenangan penyergapan ini dinilai sangat menginspirasi militer Ukraina dan melemahkan moral tentara Rusia.
“Kami bergerak menuju tujuan kami, menuju kemenangan,” kata Volodymyr Zelensky.
PBB mengatakan bahwa 2,5 juta orang telah meninggalkan Ukraina sejak Rusia menginvasi Ukraina. Sebanyak 549 warga sipil tercatat tewas, tetapi jumlah sebenarnya diperkirakan jauh lebih tinggi.
Anna Gorpenich, yang membawa kedua anaknya dalam perjalanan 40 jam ke perbatasan Polandia, menceritakan kengerian yang dia alami di Ukraina kepada Epoch Times.
“Tentara Rusia melemparkan bom langsung ke daerah pemukiman. Mereka melemparkan bom besar ke rumah warga sipil. Itu menakutkan. Orang-orang ketakutan. Pasukan Rusia beroperasi di daerah pemukiman dan menembaki warga sipil. Hal demikian terlalu menakutkan,” katanya. (hui)
ETIndonesia- Satgas Waspada Investasi (SWI) meminta masyarakat untuk mewaspadai penawaran binary option dan broker ilegal yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan yang dilakukan oleh afiliator ataupun influencer yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Kegiatan perdagangan online yang dilakukan binary option itu ilegal karena bersifat judi, tidak ada barang yang diperdagangkan. Sifatnya hanya untung-untungan. Menang atau kalah dalam menebak harga suatu komoditi dan naik atau turunnya dalam periode tertentu, yang bisa merugikan masyarakat,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing dalam keterangan tertulisnya.
Untuk melindungi masyarakat dari kerugian yang timbul, SWI telah memanggil sejumlah afiliator dan influencer yaitu Indra Kesuma, Doni Muhammad Taufik, Vincent Raditya, Erwin Laisuman, dan Kenneth William yang diduga telah memfasilitasi produk binary option dan broker ilegal yang tidak terdaftar di Bappebti seperti Binomo, Olymptrade, Quotex, dan Octa FX serta melakukan kegiatan pelatihan perdagangan tanpa izin.
Dalam pertemuan virtual dengan para influencer tersebut, SWI meminta agar mereka menghentikan kegiatan promosi dan pelatihan trading serta menghapus semua konten promosi dan pelatihan trading yang ada di media sosial masing-masing. Hadir dalam pertemuan itu, anggota SWI dari Bareskrim Polri, OJK, Bappebti Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Kominfo.
Selain persoalan binary option¸ SWI dalam kegiatan penindakannya juga telah menghentikan kegiatan 21 entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.
Entitas tersebut melakukan kegiatan ilegal sebagai berikut:
Daftar Money Game, Aset Kripto dan Robot Trading Ilegal (OJK)
Menurut Tongam, belakangan ini marak penawaran investasi berbasis website ataupun aplikasi yang harus diwaspadai karena pelakunya memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar, namun terlebih dahulu masyarakat diminta menempatkan atau menyetorkan dananya.
SWI meminta masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memahami hal-hal sebagai berikut:
1-Memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan;
2- Memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar;
3- Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (OJK/asr)
ETIndonesia- Prosesi penyatuan air dan tanah digelar di kawasan Titik Nol Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022).
Sebanyak 34 Gubernur serta yang mewakilinya dari seluruh Indonesia hadir di lokasi. Acara ini disiarkan secara livestreaming oleh akun Youtube @ Sekretariat Presiden.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sebagai Gubernur yang pertama menyerahkan tanah dan air dari Jakarta ke Jokowi. Lalu Jokowi menuangkannya ke kendi nusantara yang sudah disiapkan.
Setelah Anies, kemudian diikuti oleh para Gubernur lainnya dan yang mewakilinya. Prosesi diakhiri oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.
Presiden Jokowi mengatakan kehadiran bersama-sama di lokasi dalam rangka cita-cita besar dan pekerjaan besar, yang mana akan segera mulai yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Menurut Jokowi, penyatuan tanah dan air yang dibawa oleh 34 gubernur di lokasi Ibu Kota Nusantara sebagai simbol dari keberagaman dan persatuan bangsa Indonesia.
“Ini merupakan bentuk dari kebinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara ini,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengatakan keberadaan Ibu Kota Nusantara akan berdampak bagi pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
“Saya kira tadi akan berdampak luas dari segi pemerataan dan keadilan pembangunan di seluruh nusantara ini. Karena kalau kita tarik garis silang begini maka ibu kota ini berada pada titik silang itu. Jadi dampak semuanya apakah itu ekonomi, pembangunan, dan segala kesejahteraan masyarakat akan mengikutinya secara otomatis,” ucap Isran.
Sedangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap IKN mendatangkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan pesan pendiri bangsa Indonesia.
“Semoga di kota yang dibangun ini yang nantinya menjadi ibu kota akan bisa menghadirkan pesan utama dan pertama atas pendirian republik ini yaitu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menjelaskan kegiatan berupa penyatuan air dan tanah dari 34 Provinsi di Indonesia sebagai makna simbolis dari Tanah Air.
“Kenapa tanah dan air? Tentunya adalah kita adalah negara Nusantara yang dari ujung Aceh sampai Papua dan kearifan lokal itu berbeda-beda, dituangkan di dalam sebuah simbolis tanah dan simbolis air dijadikan satu menjadi kalimat Tanah Air,” jelas Kasetpres, Minggu (13/3/2022). (asr)
Baru-baru ini, beberapa rumah sakit di daratan Tiongkok ditutup karena dianggap sebagai hotspot wabah COVID-19 terbaru, perawat yang sudah terlalu banyak bekerja terlibat adu mulut dengan dokter yang menuntut tindakan perlindungan dasar.
Di beberapa universitas di Tiongkok, para mahasiswa menangis setelah mereka disegel di dalam asrama tanpa memiliki akses ke fasilitas air atau toilet.
Di tempat lain di beberapa apartemen sewaan, membuat penyewa terkejut setelah mengetahui bahwa mereka harus berkemas dan pergi dalam hitungan beberapa jam. Pasalnya, kediaman yang mereka huni akan diubah menjadi fasilitas karantina.
Selama seminggu terakhir, kekesalan mencuat di berbagai daratan Tiongkok ketika para pejabat berjuang melawan varian “omicron siluman” memicu wabah terburuk yang diklaim di negara itu sejak pandemi dimulai dua tahun lalu. Di antara wilayah yang terkena adalah pusat teknologi, Shenzhen, sebanyak 17,5 juta penduduknya dilockdown. Kota Dongguan di tenggara Tiongkok dan Provinsi Jilin timur laut, yang masing-masing berpenduduk 10 juta dan 24 juta jiwa, turut diberlakukan mandat lockdown.
Dalam waktu kurang dari dua minggu sejak 1 Maret, Tiongkok melaporkan lebih dari 10.000 kasus yang tersebar di sebagian besar provinsi, kata Lei Zhenglong, wakil direktur Biro Nasional Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, pada 14 Maret. Ia menambahkan bahwa di beberapa distrik wabah masih terjadi. Kasus berkembang pada “kecepatan yang semakin cepat”.
Para kritikus telah lama meragukan angka COVID-19 resmi Beijing, mengutip praktik rutin Partai Komunis Tiongkok dalam menekan informasi yang merusak citranya dan kebutuhannya untuk mempertahankan narasi propaganda bahwa rezim menjaga pandemi tetap terkendali. Penghitungan yang diberikan Lei Zhenglong tetap menandai kasus tertinggi yang pernah tercatat di negara itu sejak April 2020.
“Tidak mungkin akurat,” kata seorang penduduk dari Changchun, di mana 9 juta penduduk dikurung di rumah mereka sejak tiga hari sebelumnya, mengatakan kepada The Epoch Times, mengacu pada jumlah kasus infeksi resmi Beijing.
Ketika sebagian besar negara-negara di dunia memulai belajar untuk hidup berdampingan dengan virus, daratan Tiongkok termasuk di antara sisa-sisa terakhir dari kebijakan “nol-COVID”, meskipun ada pertanyaan yang berkembang tentang apakah tujuan tersebut dapat dicapai dan kekhawatiran atas peningkatan dampaknya terhadap ekonomi.
Pada Senin 7 Maret, Lei mengklaim bahwa pendekatan, yang baru-baru ini disebut rezim sebagai “Covid-zero dinamis,” menjadi “benar-benar efektif.”
“Kita perlu mengambil tindakan lebih awal, lebih cepat, lebih tegas dan lebih teliti dalam penanggulangan wabah karena virus Omicron itu licik dan cepat menyebar,” katanya.
‘Kami Juga Memiliki Keluarga’
Kebijakan pemerintah pusat mendorong pejabat untuk menunda tes akademik dan pegawai negeri. Bahkan, lebih dari setengah lusin kota-kota di daratan Tiongkok menangguhkan kelas belajar tatap muka. Banyak lembaga perguruan tinggi juga melarang mahasiswa mereka menginjakkan kaki di luar.
Meski demikian, ketegangan sudah terlihat di kalangan masyarakat umum.
Di Rumah Sakit Rakyat Keenam Shanghai, yang di-lockdown setelah seorang pasien dinyatakan positif COVID-19, seorang perawat menjadi emosional saat menghadapi seorang dokter yang memintanya untuk tetap merawat pasien COVID-19 meskipun tidak memiliki alat pelindung diri yang memadai. Seorang Dokter memberitahukan kepada dia bahwa “COVID-19 bukan penyakit menular” dan tampaknya memukul seorang perawat pria yang menolak untuk mematuhinya.
“Karena Anda mengklaim tidak menular, lepaskan masker Anda,” teriak perawat itu kepada seorang pria di seberangnya yang mengenakan setelan hazmat lengkap dan masker pelindung wajah transparan dalam sebuah video yang menjadi viral di daratan Tiongkok.
“Anda bisa bertanya kepada kami semua perawat di sini, kebanyakan dari kami minum obat tidur,” lanjut perawat itu. Dia juga menambahkan bahwa mereka bangun pukul 4:30 pagi untuk menguji kesehatan pasien dan tidur di papan kertas selebar 120 minimum … kami juga punya keluarga.”
Ketika pihak berwenang di Guangzhou, sebuah kota pelabuhan di selatan Tiongkok, menutup pameran yang sedang berlangsung setelah mengidentifikasi satu kasus virus dan menjebak sekitar 50.000 pengunjung untuk menjalani tes massal, sehingga membuat beberapa pengunjung memanjat pagar untuk keluar dari lokasi.
‘Hanya Tertawa’
Serangan balik juga terjadi ketika pejabat Shanghai mengusir penyewa dengan hanya sedikit pemberitahuan untuk dijadikan tempat karantina.
Seorang warga Li Min, yang menyewa sebuah apartemen di distrik kelas atas Xuhui, mengatakan bahwa dia dan sekitar 100 pekerja kantoran lainnya, hanya mendapatkan waktu dua jam pada 10 Maret untuk keluar dari gedung apartemen.
Pada awalnya dia tidak percaya.
“Ini bukan hotel, ini apartemen. Beberapa dari kami tinggal di sini selama tiga atau lima tahun. Bagi kami, ini adalah rumah,” kata Li, yang menggunakan nama samaran saat berbicara kepada media dalam sebuah wawancara.
Warga mulai memrotes melalui semua saluran yang tersedia, memanggil polisi dan pejabat komite lingkungan setempat. Pada akhirnya pihak berwenang memperpanjang batas waktu hingga tengah malam.
Warga juga membayar semua biaya pindahan dari kantong mereka sendiri, “tidak ada kompensasi sepeser pun,” ujar Li mengatakan kepada The Epoch Times.
“Jika mereka setidaknya memberi kami waktu dua hari, kami semua bisa mengerti. Tetapi mereka menunjukkan sikap seperti itu … mengapa Anda mengubah kami seperti ini seolah-olah kami adalah tunawisma?”
Seorang petugas dari Administrasi Kebudayaan dan Pariwisata Kota Shanghai mengatakan kepada Li, bahwa tidak ada gunanya mengeluh kepada pihak berwenang. Dikarenakan setengah dari pejabat di distriknya sedang dikarantina. Pilihan terbaiknya adalah “pindah secepat mungkin,” kata petugas itu.
Ditelepon oleh The Epoch Times tentang klaim Li mengenai pejabat lokal yang dikarantina, seorang anggota staf pemerintah distrik Xuhui mengatakan mereka “memiliki aturan kerahasiaan dan tidak dapat mengungkapkan informasi tersebut.”
“Jangan mempersulit saya,” kata karyawan itu.
Pejabat distrik kemudian meminta maaf, dengan mengatakan mereka “di bawah tekanan signifikan” untuk menahan virus dan “berpacu dengan waktu.”
Li meletakkan beberapa dari 20 kardus barang-barangnya dengan tergesa-gesa di tempat teman-temannya. Ia berencana tinggal di sebuah hotel di dekat tempat kerjanya selama seminggu sambil mencari ruang apartemen yang lebih permanen.
“Itu hanya menggelikan,” katanya, menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah lebih bersifat politis daripada praktis.
“Mereka tidak ingin mempublikasikan informasi,” katanya, seraya menambahkan bahwa akan menjadi pandangan yang buruk bagi otoritas Shanghai untuk mengakui sepenuhnya wabah tersebut.
Zhou Bin (nama samaran), seorang manajer pemasaran hotel dari Shanghai, tampaknya setuju.
“Wabah memukul ekonomi Shanghai dengan keras karena kebijakan nol COVID, Kebijakan ini terkait dengan karir pejabat lokal,” kata Zhou kepada The Epoch Times. (asr)
Chang Chun dan Luo Ya berkontribusi pada laporan ini
Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama Minggu (13/3/2022) mengonfirmasi bahwa dia dinyatakan positif COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus PKT (Partai Komunis Tiongkok).
“Saya mengalami tenggorokan gatal selama beberapa hari, tetapi saya merasa baik-baik saja,” kata Obama di laman Twitter-nya. Istrinya, mantan ibu negara Michelle Obama, dites negatif COVID-19.
Obama kemudian meminta orang-orang agar segera menerima vaksin COVID-19. Ia yakin vaksin membantunya melawan lebih banyak gejala penyakit.
Dia tidak memberikan rincian lain tentang diagnosis.
Obama yang berusia 60 tahun, belum lama ini kembali ke Washington, D.C., setelah menghabiskan sebagian besar musim dingin di Hawaii.
“Michelle dan saya divaksinasi COVID-19 karena kami tahu itu cara terbaik untuk mengalahkan pandemi ini, melindungi satu sama lain, dan membuat negara ini bangkit dan berjalan kembali,” tulis Obama pada Maret 2021 di media sosial, disertai dengan rekaman video dirinya dan Michelle Obama mendapatkan vaksin.
“Jadi saya harap Anda akan mendapatkan vaksin segera setelah tersedia untuk Anda. Itu bisa menyelamatkan hidupmu.”
Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dirawat di rumah sakit karena COVID-19 pada Oktober 2020. Dia meninggalkan rumah sakit beberapa hari kemudian. Mantan presiden AS lainnya termasuk Jimmy Carter, George W. Bush, dan Bill Clinton, belum mengatakan apakah mereka tertular virus sejak pandemi melanda.
Menurut data dari Centers for Disease Control and Prevention (CDC) serta the Department of Health and Human Services Amerika Serikat, total kasus COVID-19 secara nasional di AS melampaui 79,4 juta kasus.
Kasus terkonfirmasi COVID-19, kematian, dan rawat inap menurun secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir di AS.
Tetapi di luar Amerika Serikat, pejabat partai Komunis Tiongkok menanggapi lonjakan kasus COVID-19 dengan menutup pusat bisnis selatan Shenzhen, sebuah kota berpenduduk 17,5 juta orang, dan membatasi akses ke Shanghai dengan menangguhkan layanan bus.
Sejak awal pandemi, partai Komunis Tiongkok lebih menyukai tanggapan “nol COVID”, termasuk lockdown ketat, tes COVID-19 wajib, dan penutupan seluruh kota untuk menemukan dan mengisolasi setiap orang yang terinfeksi.
Semua orang di Shenzhen, pusat keuangan dan teknologi yang terletak di sebelah Hong Kong, akan menjalani tiga putaran tes COVID-19 seara massal. Itu setelah 60 kasus baru dilaporkan Minggu 13 Maret, kata para pejabat setempat. Semua bisnis kecuali yang memasok makanan, BBM, dan kebutuhan lainnya diperintahkan untuk tutup atau bekerja dari rumah.
Pada Minggu, para penduduk Cangzhou, selatan Beijing, disuruh tinggal di rumah setelah sembilan kasus dilaporkan di sana, menurut pemberitahuan pemerintah. Tidak jelas berapa banyak kasusnya dari 7,3 juta jiwa yang terkena dampaknya. (Vv)
Dalam perang dengan Ukraina, Rusia telah mengirim sekitar 150.000 orang tentara, dan mengerahkan sejumlah besar senjata beratnya. Beban besar biaya militer ini sangat memukul cadangan keuangan Rusia. Perang yang berlarut-larut jelas akan berdampak negatif terhadap ekonomi Rusia. Lembaga penelitian Eropa dan lainnya memperkirakan, bahwa jika skala serangan masih meluas, biaya harian untuk keperluan perang bisa mencapai USD. 20 miliar.
Invasi militer Rusia ke Ukraina yang awalnya berencana menggunakan taktik serangan cepat pada kenyataannya sudah berlangsung diatas 10 hari. Yang mana cukup berat membebani anggaran.
Presiden Rusia Vladimir Putin mungkin berniat untuk mempertahankan pertarungan sampai “kemenangan”, tetapi prospek untuk “pasca perang” sampai saat ini sama sekali tidak kelihatan. Di dalam negeri Rusia, suara kekhawatiran akan terjadi krisis keuangan yang lebih buruk dari tahun 1998 terus meningkat.
Data yang dirilis oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) menunjukkan bahwa, jumlah pencari suaka yang melarikan diri dari Ukraina ke luar negeri melebihi 2 juta jiwa pada 8 Maret.
Jalan menuju perbatasan penuh dengan mobil dan selalu macet, tetapi kendaraan dari arah yang berlawanan juga tidak sedikit. Itu adalah kendaraan-kendaraan dari para pria Ukraina yang kembali ke tempat asal mereka untuk menghadapi perang melawan pasukan Rusia setelah mengirim keluarga mereka ke perbatasan.
Nasionalisme warga Ukraina patut diacungkan jempol
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan anggota kabinet lainnya tetap berada di ibu kota Kyiv, menunjukkan sikap berjuang, yang meningkatkan kohesi rakyat. Ukraina memiliki sejarah melawan Nazi Jerman dan Tentara Merah Soviet selama Perang Dunia II.
Putin menjadikan penggulingan rezim Zelensky, demiliterisasi serta netralisasi Ukraina sebagai syarat untuk gencatan senjata. Namun, selama Ukraina masih terus melawan, Rusia tidak berniat menarik pasukannya. Beberapa analis berpendapat bahwa sebelum deklarasi kemenangan dapat dikeluarkan, tentara Rusia akan terus menyerang Ukraina.
Perkembangan pertempuran sulit diprediksi. Namun, bahkan jika Rusia berhasil menguasai bagian negara itu, kebencian warga Ukraina tidak akan hilang, atau mereka akan melancarkan perang gerilya.
Dalam keadaan seperti itu, bagaimana rezim Putin merealisasikan rencana membentuk rezim boneka untuk memerintah ? Bagaimana pula untuk mewujudkan rencana merehabilitasi kondisi warga dan lingkungan di daerah-daerah pendudukan pasca-perang, ketika kemerosotan ekonomi menyebabkan Rusia tidak punya dana yang cukup ? Tampaknya, rencana-rencan tersebut akan sulit untuk diwujudkan.
Ekonomi Rusia terbeban oleh pengeluaran militer untuk perang Ukraina
Perang yang berlarut-larut tidak menguntungkan Rusia. Rusia telah mengirim sekitar 150.000 orang tentara, mengerahkan sejumlah besar senjata berat. Lembaga penelitian Eropa dan lainnya memperkirakan, bahwa jika serangan masih terus meluas, biaya harian untuk kebutuhan militer akan mencapai USD. 20 miliar.
Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada 2 Maret bahwa jumlah korban tewas tentara Rusia sejak dimulainya serangan pada 24 Februari, telah mencapai 498 orang. Jumlah ini masih terus bertambah.
Rezim Putin mengamandemen undang-undang dan memperketat kontrol informasi. Situs jejaring sosial (SNS) juga diblokir, dan hak warga untuk mengetahui informasi dirampas. Namun, berita kematian prajurit akan diberitahukan kepada keluarga. Jika pertempuran berlanjut untuk waktu yang lama, sikap anti-perang warga sipil Rusia niscaya akan meningkat.
Beban yang dihadapi Rusia bukan hanya menyerang Ukraina.
Dalam sebuah referendum tentang apakah akan mengubah konstitusi atau tidak, Belarusia pada 27 Februari telah menyetujui penghapusan klausul : ‘Menjadikan wilayahnya sebagai zona bebas nuklir dan berusaha untuk menjadi negara netral’. Dengan klausula ini keinginan Rusia untuk melawan NATO dengan menyebarkan persenjataannya, termasuk senjata nuklir di Belarus jadi terpenuhi, walaupun biayanya tidak rendah.
Produksi terpengaruh akibat nilai Rubel anjlok
Situasi pasca perang yang dihadapi Rusia adalah krisis ekonomi.
“Periode paling parah berlangsung setidaknya 3 tahun. Tetapi kali ini yang dihadapi adalah 3 kali lipat lebih parah dari krisis keuangan 1998”. Demikian Oleg Vladimirovich Deripaska, pemilik perusahaan aluminium terbesar di Rusia memperingatkan.
Sanksi berdampak pada ekonomi Rusia. Nilai tukar mata uang rubel di perdagangan internasional turun di bawah 150 rubel per dolar AS pada 7 Maret. hampir tinggal separuh dari nilainya sebelum serangan dimulai. Inflasi telah meningkat, logistik dari Eropa dan Amerika Serikat terhenti.
Selain itu, dampaknya terhadap industri manufaktur juga menonjol. Terutama terhadap perusahaan teknologi tinggi yang sebagian besar mengandalkan pasokan semikonduktor dari TSMC dan Intel, sekarang perusahaan-perusahaan ini telah memutuskan penghentian penjualan ke Rusia. Jika situasi ini tidak berubah, tidak hanya personal computer dan mobil listrik yang terganggu, tetapi produksi senjata juga terkena dampak.
Nissan Motor mengungkapkan pada 7 Maret bahwa mereka dalam waktu dekat akan menghentikan pengoperasian pabriknya di Kota St. Petersburg, Rusia. Nissan Motor juga menghentikan ekspor kendaraan ke Rusia. (situasi dalam pabrik Nissan di St. Petersburg)
Situasi kekacauan mirip dengan saat pasca revolusi Rusia
Besarnya krisis mengingatkan pada kekacauan seputar runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, ketika ekonomi yang direncanakan menemui jalan buntu dan barang kebutuhan sehari-hari tidak ada lagi dijual di toko.
Ada ahli yang menunjukkan bahwa dengan meningkatnya kemungkinan gagal bayar utang, situasi Rusia saat ini hampir sama dengan pada masa kekuasaan rezim Bolshevik, pendahulu Partai Komunis Soviet, yang mengumumkan pada tahun 1918 bahwa mereka akan meninggalkan utang dalam dan luar negeri Tsar Rusia. Akibatnya, Rusia telah dikeluarkan dari pasar keuangan internasional untuk waktu yang lama.
Putin mungkin saja dapat menyatakan “kemenangan” atas perangnya dengan Ukraina. Namun, sebagai presiden, ia salah perhitungan dalam menciptakan pertempuran untuk mengubah kehidupan rakyat Rusia agar menjadi lebih bahagia dan negara semakin makmur. (Sin)
Invasi Putin ke Ukraina telah meningkatkan konflik antar faksi di dalam Partai Komunis Tiongkok sebagai manuver untuk langkah mengumpulkan pengaruh menjelang sebuah pertemuan Partai Komunis Tiongkok yang penting akhir tahun ini, menurut para ahli Tiongkok.
Selama beberapa hari terakhir, para pemimpin partai komunis Tiongkok berkumpul di Beijing untuk pertemuan tahunan “Dua Sesi” dari para anggota legislatif yang tunduk pada rezim Tiongkok dan badan penasihat politik teratas. Pertemuan itu menyatukan lebih dari 5.000 elit politik, bisnis, dan sosial Tiongkok, yang ditugaskan untuk menyetujui prioritas kebijakan Partai Komunis Tiongkok untuk tahun yang akan datang, tetapi acara tersebut dibayangi oleh invasi Rusia ke Ukraina.
Rapat tahunan itu juga merupakan yang terakhir, sebelum Partai Komunis Tiongkok mengadakan pertemuan dua kali dalam sepuluh tahun Kongres Partai Nasional pada musim gugur tahun ini, di mana pemimpin Tiongkok Xi Jinping diperkirakan akan mengajukan sebuah tawaran untuk masa jabatan ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Srinkanth Kondapalli, seorang profesor studi Tiongkok di Universitas Jawahar Lal Nehru, New Delhi mengatakan kepada The Epoch Times bahwa dalam masalah kebijakan luar negeri, Komite Tetap Politbiro 7 anggota Partai Komunis Tiongkok, keputusan tingkat tertinggi membuat badan Partai Komunis Tiongkok, umumnya membuat keputusan melalui konsensus. Tetapi mengenai hal-hal terkait Rusia, politbiro tersebut menyaksikan teriakan keras dan perbedaan pendapat.
“Kongres Partai Komunis Tiongkok umumnya menarik perjuangan faksi berintensitas tinggi, tetapi di latar belakang invasi Rusia ke Ukraina, para nasionalis, globalis, militeris, konservatif, liberal Tiongkok, dan lainnya semua menyebar untuk memobilisasi pengaruh demi faksi mereka sendiri,” kata Srinkanth Kondapalli.
Meskipun Tiongkok adalah sebuah negara satu partai dan Partai Komunis Tiongkok memonopoli kekuasaan, kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok bukanlah suatu kesatuan kelompok dan anggotanya berbeda ideologi, asosiasi politik, latar belakang sosial ekonomi, dan preferensi kebijakan.
‘Perang Fraksi’
Menurut Frank Lehberger, seorang ahli Tiongkok yang berbasis di Jerman, “perang fraksi” telah terjadi di dalam Partai Komunis Tiongkok, selama beberapa dekade dan kompleksitasnya melampaui yang dapat diungkapkan oleh sebagian besar ahli.
Revolusi Kebudayaan yang bergejolak selama tahun 1970-an hingga 1980-an, misalnya, melihat pertikaian yang sangat berat, yang mengakibatkan banyak anggota Partai Komunis Tiongkok berpangkat tinggi sedang disingkirkan.
Dua fraksi yang telah lama berperang di dalam Partai Komunis Tiongkok—–Geng Shanghai dan Liga Pemuda Komunis Tiongkok. Sepertiga yang dimulai dari dalam Geng Shanghai dan akhirnya mengambil alih sebagian besar jabatan kepemimpinan utama di dalam Partai Komunis Tiongkok dan administrasi pusat, serta tingkat provinsi, adalah fraksi yang dipimpin oleh Xi Jinping, menurut sebuah makalah penelitian tahun 2021 yang diterbitkan di Observer Research Foundation.
Kantor Berita ‘Xinhua’ mengomentari foto di atas : Ini adalah Xi Jinping saat memasuki venue.
Geng Shanghai dipimpin oleh mantan pemimpin Partai Komunis Tiongkok, Jiang Zemin. Srinkanth Kondapalli mengatakan Fraksi Jiang Zemin telah menderita kerugian besar, akibat kampanye anti-korupsi yang diluncurkan oleh Xi Jinping yang sedang berlangsung.
Sejumlah pejabat saat ini dan mantan pejabat telah disingkirkan selama bertahun-tahun, sebagai bagian upaya Xi Jinping untuk menghilangkan pengaruh fraksi yang telah merusak wewenang Xi Jinping sejak Xi Jinping menjabat pada tahun 2012, kata para analis.
Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa mantan anggota senior dari aparat keamanan masyarakat yang terkait dengan fraksi Jiang Zemin, telah menjadi sasaran kampanye anti-korupsi tersebut.
Srinkanth Kondapalli juga menaruh perhatian pada dua artikel terbaru yang diterbitkan dalam sebuah publikasi bahasa Mandarin yang selaras dengan fraksi Jiang Zemin. Kedua laporan muncul di Duowei News, sebuah situs berita online berbasis di Beijing yang memiliki hubungan kuat dengan Jiang Zemin dan sekutu dekat Jiang Zemin yaitu Zeng Qinghong, seorang mantan pejabat tinggi Partai Komunis Tiongkok, kata Srinkanth Kondapalli.
Satu laporan tertanggal 4 Februari mengenai boikot diplomatik menit-menit terakhir oleh India terhadap Olimpiade Beijing adalah mengkritik Xi Jinping. Laporan lain dari 19 Januari berjudul “Sebuah evaluasi objektif mengenai Xi Jinping” juga sangat mengkritik masa jabatan Xi Jinping, menurut Srinkanth Kondapalli.
Mengingat lingkungan sensor yang sangat ketat di Tiongkok, konten yang menyimpang dari narasi resmi atau yang mengkritik rezim Tiongkok atau pejabat tertentu di Tiongkok, hanya boleh disebarluaskan jika ada dukungan dari tokoh-tokoh kuat di dalam Partai Komunis Tiongkok. Jadi para analis telah mencatat cakupan semacam itu telah digunakan oleh fraksi-fraksi Partai Komunis Tiongkok untuk melemahkan saingan politik mereka.
Kedua laporan ini ditambah dengan serentetan penyingkiran profil tinggi dari mantan pejabat tingkat tinggi “telah mengungkap keretakan di Partai Komunis Tiongkok,” kata Srinkanth Kondapalli.
“Dukungan Xi Jinping untuk tindakan Putin semakin memperumit perjuangan Partai Komunis Tiongkok,” Srinkanth Kondapalli menambahkan.
Menurut Frank Lehberger, Xi Jinping ingin tetap erat dengan Putin sedangkan fraksi Jiang Zemin tidak ingin Tiongkok terikat erat dengan pemimpin Rusia.
Namun, laporan media yang mengkritik keputusan kebijakan Xi Jinping hanyalah satu komponen kecil di antara banyak keruwetan, yang mana menggerakkan bagian di dalam perang fraksi Partai Komunis Tiongkok, menurut Frank Lehberger.
“Yang lebih serius adalah upaya pembunuhan terhadap Xi Jinping, dan membungkam, memenjarakan, atau hukuman mati (atas tuduhan-tuduhan palsu) dari para anggota terkemuka atau antek kecil dari fraksi lain,” kata Frank Lehberger.
Di luar krisis Ukraina, Xi Jinping sudah berada di bawah tekanan besar karena berbagai masalah domestik dan internasional, kata Srinkanth Kondapalli. Masalah ini mencakup dampak pandemi yang berkelanjutan pada ekonomi Tiongkok, pembatasan-pembatasan perdagangan dan teknologi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, dan pengawasan internasional yang meningkat atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Partai Komunis Tiongkok di Xinjiang, Tibet, dan Hong Kong.
Frank Lehberger mencatat penekanan Xi Jinping pada ketahanan pangan selama pertemuan anggota legislatif yang tunduk pada rezim Tiongkok baru-baru ini, Kongres Rakyat Nasional, mengisyaratkan masalah yang bertubi-tubi di dalam negeri.
“Xi Jinping telah menekankan keamanan pangan selama Kongres Rakyat Nasional untuk ketiga kalinya dalam 2-3 bulan … [hal ini] biasanya ini berarti kelaparan akan terjadi dalam waktu dekat,” kata Frank Lehberger.
Sementara itu, perkembangan di Ukraina telah menyajikan tantangan maupun peluang bagi rezim Tiongkok, Frank Lehberger mencatat.
Pada hari pertama invasi Rusia, Tiongkok mencabut semua pembatasan impor gandum untuk Rusia, karena negara-negara Barat memberlakukan sanksi-sanksi ekonomi yang cepat terhadap Moskow.
Frank Lehberger mencirikan hal ini sebagai sebuah langkah oportunistik bagi Tiongkok yang berusaha untuk memperoleh komoditas Rusia, dengan harga murah sambil mengatasi masalah kekurangan pangan di dalam negeri.
Namun, respons kuat Barat terhadap agresi Putin juga berfungsi sebagai sebuah peringatan untuk Beijing.
Partai Komunis Tiongkok sebenarnya terkejut dengan keganasan sanksi-sanksi Barat yang menghancurkan Rusia, kata Srinkanth Kondapalli. Akibatnya, sementara Beijing mengutuk Barat karena memberikan sanksi-sanksi tersebut, Beijing tidak menawarkan bantuan substansial kepada Putin.
“Beijing pasti memberi jeda pada godaan apa pun untuk menyerang Taiwan. Sebagai ekonomi yang sangat global, Tiongkok tidak mampu untuk menarik sanksii serupa, yang dapat menghambat kebangkitan Beijing lebih lanjut,” kata Srinkanth Kondapalli.
Lembaga-lembaga Tiongkok sejauh ini tampaknya mengikuti sanksi Barat. Dua bank infrastruktur yang didukung Tiongkok, Bank Investasi Infrastruktur Asia dan Bank Pembangunan Baru, telah menghentikan pinjaman ke Rusia.
Hubungan yang Terakhir
Perang antar fraksi di dalam Partai Komunis Tiongkok mengenai bagaimana Partai Komunis Tiongkok berurusan dengan Rusia, sudah setua hubungan Uni Soviet dengan Partai Komunis Tiongkok itu sendiri, yang telah berlangsung selama satu abad. Soviet membantu mendirikan Partai Komunis Tiongkok pada tahun 1921 dan mendukung Partai Komunis Tiongkok selama berpuluh-puluh tahun.
Menurut Srinkanth Kondapalli, segala hal yang menyangkut Rusia cenderung memicu perselisihan akut di dalam Partai Komunis Tiongkok.
“Sebagian besar ada hubungannya dengan hubungan cinta-benci antara Soviet dengan Partai Komunis Tiongkok, kesepakatan dan perbedaan ideologis Soviet dengan Partai Komunis Tiongkok,” kata Srinkanth Kondapalli, menambahkan bahwa pada hari-hari awal Soviet ingin mempertahankan Partai Komunis Tiongkok di bawah kendali Soviet.
Gambaran Rumah Sakit Mariupol setelah serangan, di Mariupol, Ukraina, pada 9 Maret 2022, dalam gambar ini diambil dari video yang disediakan oleh Dewan Kota Mariupol. (Mariupol City Council via AP)
“Partai Komunis Tiongkok mengambil bantuan Soviet tetapi membenci upaya Soviet untuk mengendalikan Partai Komunis Tiongkok.”
Setelah Partai Komunis Tiongkok merebut kekuasaan di Tiongkok, Partai Komunis Tiongkok mengadopsi model pengembangan Soviet dan menggunakan bantuan Moskow dalam kampanye Partai Komunis Tiongkok memodernisasi industri Tiongkok selama tahun 1950-an.
Tetapi, kerja sama dengan Uni Soviet tidak bertahan karena kekuatan komunis yang terkenal jatuh tidak lama kemudian. Dalam dekade berikutnya, banyak pejabat Partai Komunis Tiongkok akan ditargetkan untuk disingkirkan berdasarkan ikatan nyata atau imajiner dengan Moskow.
“Partai Komunis Tiongkok juga mengusir Menteri Pertahanan Peng Dehuai pada tahun 1959 karena dekat ke Moskow. Anggota politbiro senior Liu Shaoqi dituduh sebagai ‘Khrushchev ala Tiongkok’ dan diarak di jalan-jalan [pada akhir tahun 1960-an]. Pada tahun 1989, Zhao Ziyang, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok, dituduh sebagai ‘Gorbachev ala Tiongkok’ karena berpihak kepada mahasiswa dalam unjuk rasa di Lapangan Tiananmen,” kata Srinkanth Kondapalli.
Namun, setelah menjadi pemimpin terpenting Partai Komunis Tiongkok pada 2012, Xi Jinping melakukan kunjungan luar negeri yang pertama ke Moskow, di mana Kremlin memberi kesempatan Xi Jinping melihat sekilas pandang di pusat komando dan kendali militer Rusia yang paling rahasia, kata Srinkanth Kondapalli.
Hubungan Tiongkok dengan Rusia saat ini bersifat “semi-aliansi,” menurut Srinkanth Kondapalli, menemukan landasannya dalam berbagai perjanjian yang ditandatangani beberapa dekade yang lalu, termasuk Perjanjian Persahabatan Tiongkok-Rusia tahun 2001. Baru-baru ini, Xi dan Putin bertemu di Beijing pada hari pembukaan Olimpiade, Musim Dingin di mana keduanya mengumumkan kemitraan “tanpa batas.”
Tetapi karena invasi Putin memicu reaksi global yang meluas, Partai Komunis Tiongkok dan fraksi-fraksi politik menemukan dirinya bergulat dengan bagaimana menatalaksana kejatuhan.
Rusia sekarang dilumpuhkan oleh sanksi keuangan dan perdagangan internasional, dan ekonomi Tiongkok akan sangat terpengaruh jika Xi Jinping terlalu dekat dengan Putin, menurut Frank Lehberger.
“Jiang Zemin dan beberapa orang lainnya tidak ingin Tiongkok terikat terlalu dekat dengan Putin. Karena Putin sekarang dapat menenggelamkan Tiongkok bersama dengan Putin,” kata Frank Lehberger. (Vv)
