Home Blog Page 1248

Bayi Gajah Sumatera Mati Setelah Belalainya Terpotong oleh Perangkap Pemburu

0

ETIndonesia. Seekor anak gajah Sumatera mati setelah kehilangan separuh belalainya karena teka jebakan yang dibuat oleh pemburu liar.

Betina muda, yang merupakan salah satu dari 700 gajah di Pulau Sumatera, mati meskipun ada upaya terbaik dari petugas satwa liar untuk merawatnya.

Gajah Sumatera dianggap sangat terancam punah dengan populasi hanya 2.400 hingga 2.800 di dunia.

Penduduk desa di Aceh Jaya menemukan anak gajah berusia satu tahun itu setelah ditinggalkan oleh kawanannya karena terjebak dalam perangkap. Dia dibawa ke lembaga konservasi untuk dirawat.

Tempat konservasi mencoba menyelamatkan hidup anak gajah dengan mengamputasi belalainya, tetapi infeksi sudah terlalu jauh dan dia mati dua hari kemudian.

“Kami tidak bisa menyelamatkannya karena lukanya parah dan terinfeksi,” kata Agus Arianto, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh.

“Kami melakukan yang terbaik untuk membantunya.”

Gajah Sumatera berada di bawah ancaman karena laju deforestasi yang cepat di habitat aslinya di Kalimantan dan Sumatera, konflik gajah-manusia dan perburuan gading.

“Ini jelas dimaksudkan untuk memburu hewan langka untuk mendapatkan uang,” kata Agus dalam sebuah pernyataan.

“Kami akan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dalam penyelidikan.”

Harimau dan badak di kawasan itu juga menghadapi ancaman kepunahan karena habitatnya dirusak untuk memberi ruang bagi perkebunan kelapa sawit.

Kematian anak gajah tersebut adalah yang terbaru dalam serangkaian kematian terkait pemburu, dengan jumlah perburuan meningkat selama pandemi karena penduduk setempat menghadapi kesulitan ekonomi.

Seekor gajah ditemukan pada bulan Juli dipenggal di sebuah perkebunan kelapa sawit di Aceh Timur. Seorang pemburu telah ditangkap karena kejahatan tersebut, bersama dengan empat orang yang dituduh membeli gading dari hewan tersebut.

Jika terbukti bersalah, mereka menghadapi hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 100 juta. (yn)

Sumber: ladbible

Pemilik Anjing dapat Melakukan Panggilan Video dengan Penemuan Baru Ini, yang Bertujuan untuk Meredakan Kecemasan Hewan Peliharaan

0

ETIndonesia. Kecemasan tidak hanya terbatas pada manusia, bahkan hewan peliharaan bisa menjadi cemas karena alasan seperti menetap di rumah baru, berpisah dari keluarga, cuaca buruk, kembang api, atau ketika pemiliknya tidak berada di rumah.

Meskipun mereka mungkin tidak dapat mengomunikasikan kegelisahan mereka kepada kita, ada banyak tanda yang dapat kita waspadai.

Anjing juga bisa menjadi cemas dan tingkat kecemasan dapat berdampak negatif pada kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Dalam sebuah laporan ilmiah yang diterbitkan pada Maret 2020, para peneliti mengungkapkan bahwa hampir 70% anjing menunjukkan beberapa tingkat perilaku tipe kecemasan.

Teman berbulu bisa sangat kesepian ketika tidak ada orang di sekitar. Dan ketika pemiliknya pergi, yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu dengan cemas.

Tapi sekarang, sebuah perangkat telah dibuat untuk membuat mereka tidak merasa kesepian lagi di rumah.

DogPhone adalah perangkat unik yang ditemukan oleh ilmuwan teknologi hewan di Inggris dan Finlandia untuk komunikasi darurat antara hewan peliharaan dan pemiliknya. Ini berfungsi ketika hewan peliharaan mengambil dan menggoyangkan bola yang dilengkapi dengan akselerometer, lapor AFP.

Saat akselerometer merasakan gerakan, memicu perangkat terdekat untuk melakukan panggilan video ke perangkat pemilik.

Diyakini sebagai yang pertama dari jenisnya, perangkat ini ditemukan oleh Ilyena Hirskyj-Douglas dari Universitas Glasgow, Skotlandia dengan bantuan rekan-rekannya dari Universitas Aalto di Finlandia. Itu juga mendapat masukan utama dari labradornya, Zack.

Zack pertama kali ditunjukkan oleh Hirskyj-Douglas cara melakukan panggilan menggunakan bola dan kemudian diberi mainan untuk dimainkan selama 16 hari.

Meskipun Hirskyj-Douglas menerima banyak panggilan yang tidak disengaja, labrador berhasil menggunakan perangkat prototipe untuk menghubungi pemiliknya dengan sukses.

Dalam salah satu telepon, Hirskyj-Douglas menunjukkan kantor dan restorannya kepada Zack. Visual yang bervariasi membuat Zack mendekati layar.

“Kami tidak dapat memastikan bahwa Zack menyadari hubungan sebab akibat antara mengambil bola dan melakukan panggilan, atau bahkan beberapa interaksi yang tampaknya tidak disengaja sebenarnya tidak disengaja di pihaknya. Namun, jelas bahwa pada beberapa kesempatan dia benar-benar tertarik dengan apa yang dia lihat, dan dia menunjukkan beberapa perilaku yang sama seperti yang dia tunjukkan ketika kita secara fisik bersama,” kata Hirskyj-Douglas.

Hasil interaksi Zack dengan DogPhone masih dalam analisis dan menjalani eksperimen lebih lanjut. Hasilnya telah menjadi fokus makalah penelitian baru pada Konferensi Permukaan dan Ruang Angkasa Interaktif ACM 2021 di Lodz di Polandia. (yn)

Sumber: timesnownews

Pria di Tiongkok Dilarang Makan di Restoran Makan Sepuasnya Karena Makan Terlalu Banyak

0

ETIndonesia. Seorang pria di Tiongkok dilarang makan di restoran makan sepuasnya setelah dituduh oleh pemiliknya makan terlalu banyak.

Live-streamer makanan, yang dikenal sebagai Mr Kang, baru-baru ini dilarang oleh Handadi Seafood BBQ Buffet di Kota Changsha, Tiongkok tengah, setelah berulang kali makan makanan yang tidak senonoh di tempat tersebut, BBC melaporkan.

Pada kunjungan pertamanya ke Handadi Seafood BBQ Buffet di Kota Changsha saja, Kang dilaporkan mengonsumsi 1,5 kg kaki babi, katanya kepada stasiun berita Tiongkok Hunan TV, menurut BBC.

Kang menuduh Handadi Seafood BBQ Buffet di Changsha telah mendiskriminasi orang-orang dengan selera makan yang besar.

“Saya bisa makan banyak,” katanya kepada stasiun TV. “Apakah itu salah?”

Pemilik restoran mengatakan dia tidak punya pilihan selain melarang Kang karena banyaknya makanan yang dia makan.

“Setiap kali dia datang ke sini, saya kehilangan beberapa ratus yuan,” katanya.

“Bahkan ketika dia minum susu kedelai, dia bisa minum 20 hingga 30 botol. Ketika dia makan trotter babi, dia menghabiskan seluruh nampannya. Dan untuk udang, biasanya, orang menggunakan penjepit untuk mengambilnya, dia menggunakan nampan untuk ambil semuanya.”

Restoran tersebut dilaporkan telah melarang semua streamer makanan dari menu makan sepuasnya.

Larangan itu telah membuat orang-orang mengangkat suara di media sosial Tiongkok, di mana itu menjadi viral di platform Weibo, menurut BBC.

Orang-orang dibiarkan terpecah – beberapa kasihan kepada pemiliknya dan yang lain percaya bahwa restoran itu tidak pantas untuk menyebut dirinya ‘makan sebisa yang Anda bisa’. (yn)

Sumber: indiatimes

Momen Pria Menyadari Dia Memenangkan Lotre Lebih dari Rp 19 Miliar Menjadi Viral

0

ETIndonesia. Terry Kennedy sedang bekerja ketika dia menyadari bahwa dia beruntung, dan tentu saja, dia tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar.

Dia kemudian menelepon untuk meyakinkan bahwa dia tidak berhalusinasi dan rekan-rekannya memperhatikan saat dia menunggu dengan napas tertahan untuk konfirmasi bahwa hidupnya telah berubah selamanya.

Kennedy, yang terlihat mengenakan jaket hi-vis oranye dan dengan cemas menunggu operator untuk mengonfirmasi kemenangannya.

Setelah beberapa saat, operator lotere bertanya kepada Kennedy apakah dia siap menerima berita dan apakah dia ‘duduk’.

Kennedy dengan gugup menjawab: ‘Tidak, saya rasa tidak.’

Kemudian operator mengkonfirmasi bahwa ia telah meraup jackpot sebesar £ 1 juta (sekitar Rp 19,1 miliar), sementara rekan kerjanya bersorak dan berteriak di latar belakang.

Kennedy terdengar berkata: “Ya Tuhan!” dan tampaknya menjadi emosional mendengar berita itu.

Kennedy menutup wajahnya dengan tidak percaya dan menatap langit-langit saat dia memproses jackpot tujuh angka.

Jika Anda mengenali Terry, itu mungkin karena dia dulunya adalah pesepakbola profesional.

Dia melakukan debutnya untuk Sheffield United pada tahun 2011, tetapi karirnya tidak pernah lepas landas karena cedera yang berulang.

Jadi sepertinya nasibnya sekarang telah terbalik.(yn)

Sumber: dailymail

Strategi Pelabuhan Tiongkok Memposisikan Mendominasi Secara Global

0

James Gorrie

Sejak akhir Perang Dunia II, Angkatan Laut Amerika Serikat bertanggung jawab untuk menjaga rute perdagangan luar negeri yang terbuka dan teratur di seluruh dunia. Amerika Serikat telah menanggung biaya untuk melakukan hal tersebut, karena ruteperdagangan itu adalah sebuah bagian yang penting dari tatanan internasional yang dipimpin Amerika Serikat

Tentu saja, hasilnya tidak diragukan lagi. Rute-rute pengiriman melalui kapal yang aman memungkinkan perdagangan global naik ke level tertinggi dalam sejarah. Rute pengiriman melalui kapal memungkinkan negara-negara untuk berdagang minyak, mobil, produk pertanian, dan banyak barang lainnya dengan relatif mudah dan aman.

Pada gilirannya, negara-negara di wilayah yang jauh memiliki akses yang aman ke pasar dan barang yang tidak akan pernah mereka miliki. Banyak negara di dunia adalah jauh lebih baik dengan akses ke jalur laut yang bebas dan aman.

Hanya sedikit, jika ada, para pemimpin nasional secara terbuka mendiskusikan kemungkinan atau bahkan probabilitas bahwa stabilitas yang mendasari ini dapat berubah setiap saat.

Tetapi hak itu pasti bisa—–dan mungkin lebih cepat dari yang dibayangkan.

Sebuah Strategi yang Cerdas untuk Menantang Kekuatan Laut Amerika Serikat

Dalam pawai yang panjang dan disengaja untuk menggantikan tatanan global yang dipimpin Amerika Serikat, Tiongkok menerapkan sebuah taktik yang berbeda dan cukup cerdik yang datang dengan beberapa keuntungan strategis yang serius.

Perencana militer rezim Tiongkok dengan tepat menyimpulkan bahwa butuh waktu bertahun-tahun, jika bukan puluhan tahun, untuk membangun dan mempelajari untuk menggunakan angkatan laut yang mampu bangkit melawan Angkatan Laut Amerika Serikat. Bahkan pada tahun 2021, meskipun telah membuat langkah-langkah besar, Angkatan Laut Tiongkok masih belum setara dengan kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat.

Namun, para analis Tiongkok cenderung melihat sebuah peta global dari semua jalur perdagangan luar negeri. Dan di sekitar tahun 2013, mereka menyadari dua yang sederhana.

Fakta pertama adalah bahwa Tiongkok tidak harus bersaing langsung dengan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk mendapatkan keuntungan darinya. Melalui Inisiatif Belt and Road dan Jalur Sutra Maritim, keduanya diluncurkan pada tahun 2013, Tiongkok mulai membeli pelabuhan yang ada di seluruh dunia. Itu adalah sebuah perpanjangan logis dari ekonomi ekspor global Tiongkok yang masif.

Kendali Pelabuhan, Bukan Laut

Melakukan hal itu juga memberi mereka sebuah kehadiran yang signifikan di negara-negara dan daerah-daerah yang memiliki perdagangan yang penting. Namun, khususnya, melalui Jalur Sutra Maritim, Tiongkok memiliki akses maritim ke tidak hanya Asia Tenggara, tetapi juga ke Afrika dan bahkan juga ke Eropa. Tetapi itu lebih dari sekadar akses rute laut ke daerah itu. Tiongkok sekarang memiliki semua pelabuhan utama di sepanjang rute-rute tersebut.

Kepemilikan pelabuhan dan saluran air Tiongkok mencakup pelabuhan dan saluran air dengan signifikanasi yang strategis. Setelah didirikan di sana, Tiongkok dapat menyesuaikan pelabuhan tersebut untuk kebutuhan perdagangannya sendiri dan bahkan mungkin kebutuhan militer atau kebutuhan dan keuntungan intelijen. Tetapi lebih dari itu, Beijing sedang mengerahkan pengaruh atas negara-negara asal pelabuhan itu, serta negara yang perlu mengirimkan produknya melalui pelabuhan milik Tiongkok.

Dengan mempertahankan kendali atas akses kepada barang yang dibutuhkan oleh negara di seluruh dunia, pengaruh asing Tiongkok secara diam-diam, tetapi secara signifikan, diperluas tanpa perlu satu kapal perang pun ditambahkan ke armadanya.

Mendapatkan Kendali Gerbang Laut

Fakta kedua yang dipelajari oleh para analis Tiongkok  pada tahun 2013 adalah banyak pelabuhan di lokasi strategis yang banyak dilalui perdagangan dunia dikenal sebagai “gerbang laut.” 

Gerbang laut adalah strategis karena adalah jalan keluar masuk–—atau lebih sering, titik sumbat yang sempit–—ke samudra atau pasar. Untuk mengakses rute itu, kapal-kapal harus melewati  gerbang laut ini.

Pelabuhan Tiongkok di Djibouti adalah jalur maritim sempit di mulut Laut Merah dan jalur akses selatan ke Terusan Suez, yang menghubungkan ke Laut Mediterania. Posisinya adalah strategis karena berfungsi sebagai gerbang laut akses pengiriman melalui kapal bagi India, Indonesia, dan banyak negara Afrika ke pasar Eropa.

Mungkin tidaklah mengherankan, Djibouti juga menjadi pangkalan militer Tiongkok yang pertama di luar negeri (jika pangkalan-pangkalan militer Tiongkok yang berada di Laut Tiongkok Selatan dikecualikan dari kategori itu), dan untuk alasan yang baik. 

Djibouti bukan hanya sebuah pelabuhan, tetapi Djibouti adalah sebuah kehadiran militer besar-besaran di Afrika, dan disertai dengan sebuah sistem kereta api senilai  3,4 miliar dolar AS, yang juga memungkinkan transportasi dan ekspor sumber daya alami Afrika dibawa kembali ke Tiongkok.

Dengan demikian, pelabuhan adalah kehadiran angkatan laut dan militer untuk melindungi sumber daya vital untuk ekonomi Tiongkok. Rantai pasokan sumber daya yang utama dengan sukses didirikan di pasar Afrika Utara dan Afrika Tengah, serta di pasar Eropa dan Timur Tengah. Djibouti memungkinkan Beijing untuk memproyeksikan kekuatan dan pengaruh di salah satu persimpangan perdagangan yang paling sibuk di dunia.

Kekuatan dan pengaruh Tiongkok diperoleh dari kepemilikan pelabuhan Djibouti juga meluas ke pengiriman minyak besar-besaran yang keluar dari sekitar Selat Hormuz, di mana Tiongkok bergantung. Bahkan, kepemilikan pelabuhan adalah sebuah fitur utama dari strategi rezim Tiongkok untuk dominasi global dan mencakup pelabuhan Amerika Serikat di Houston dan Miami, serta Terusan Panama.

Seperti yang terlihat jelas, strategi pelabuhan maritim Beijing didasarkan pada fakta sederhana bahwa tidak peduli dari mana barang dan kapal berasal, barang dan kapal-kapal itu akhirnya harus datang ke sebuah pelabuhan untuk mentransfer barang-barangnya ke pasar. Paling tidak, mendapatkan kendali atas pelabuhan di seluruh dunia memberi Tiongkok penaikan dan pendapatan untuk biaya pelabuhan, kekuatan untuk menentukan kapal mana yang boleh berlabuh disana, dan lain sebagainya.

Lagi pula, siapa yang membutuhkan sebuah angkatan laut global untuk menjalankan blokade dan mengendalikan perdagangan, saat anda dapat melakukan hal yang sama di seluruh dunia tanpa menerapkan sebuah kapal angkatan laut tunggal atau menembak?

Rezim Tiongkok mendapat manfaat dari strategi yang sangat cerdas ini dalam banyak cara, dengan mengorbankan Amerika Serikat dan pesaing-pesaing lainnya. Masih harus dilihat kapan dan bagaimana Beijing akan memutuskan untuk sepenuhnya mengeksploitasi keuntungannya dan apa yang akan dilakukan Amerika Serikat mengenai hal itu. (Vv)

Pelecehan Seksual Terhadap Bintang Tenis Muncul Setelah Pembelaan Zhang Gaoli Membuat Xi Jinping Marah

0

oleh Luo Ya, Ning Haizhong

Awal bulan ini, Peng Shuai yang kini berusia 35 tahun, menuduh Zhang Gaoli telah melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya lewat media sosial. Ia menuduh Zhang Gaoli memaksanya berhubungan seks dan ingin menjadikannya sebagai istri gelap. 

Rumor tentang pelecehan seksual Zhang Gaoli terhadap bintang tenis Tiongkok Peng Shuai terus menyebar. Namun, pejabat pemerintah Tiongkok pun belum bersedia memberikan tanggapan, meskipun hal ini telah menarik perhatian masyarakat internasional.

Zhang Gaoli adalah salah satu dari tujuh anggota Komite Tetap Politbiro dari tahun 2013 hingga 2018. Dia sekarang berusia 75 tahun.

Sejak itu, Peng Shuai tidak muncul di muka umum. Selama periode ini, China Global Television Network (CGTN) yang berafiliasi dengan China Central TV mengeluarkan pesan tweet yang menyebutkan bahwa kasus Peng Shuai ini telah dilaporkan kepada Steve Simon, Ketua dan CEO Asosiasi Tenis Wanita (WTA) lewat email. Tetapi email yang dikirim menyangkal adanya insiden tersebut. Setelah itu Simon mengeluarkan pernyataan yang bernada ‘sulit dipercaya’, ragu tentang penulisannya, apakah email ini ditulis oleh Peng Shuai sendiri atau di bawah tekanan.

Ketika ditanya oleh wartawan media asing tentang insiden Peng Shuai, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin dan Zhao Lijian sama-sama menghindar dari memberikan jawaban terhadap pertanyaan itu.

Skandal seks Zhang Gaoli muncul sebelum Sidang Pleno Keenam Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok ke-19, yang mengesahkan resolusi sejarah ketiga Partai Komunis Tiongkok, mengukuhkan periode kepemimpinan dari ketiga era yang paling berpengaruh dalam sejarah PKT, dimana Deng Xiaoping, Jiang Zemin dan Hu Jintao digabungkan ke dalam satu periode. Dan menetapkan Xi Jinping sebagai generasi pertama pemimpin “era baru”. Secara umum diyakini bahwa resolusi ini akan digunakan sebagai pembuka jalan bagi Xi untuk memenangkan “pemilu” tahun depan.

Mengenai apakah insiden Zhang Gaoli ini muncul secara tidak terduga atau direncanakan, dunia luar memiliki pendapat yang berbeda. Yuan Hongbing, seorang ahli hukum terkenal di Australia mengatakan kepada media ‘Epoch Times’ pada 19 November bahwa ini adalah insiden yang direncanakan.

“Tentu ada orang yang memberi instruksi”, kata Yuan Hongbing. 

“Karena sebelum itu, Zhang Gaoli telah berusaha untuk menentang adanya kritikan terhadap beberapa masalah yang muncul di era pemimpin Jiang Zemin, karena itu membuat Xi Jinping marah. Kemudian skandalnya dipublikasikan sebagai suatu peringatan terbuka untuknya,” tambahnya.

Pada 16 November, bersamaan dengan pengumuman resmi Sidang Pleno Keenam Komite Sentral, dikeluarkan juga penjelasan dari Xi Jinping yang menyebutkan bahwa, Xi Jinping sendiri yang menjabat sebagai ketua tim pembuat resolusi, dan Wang Huning dan Zhao Leji menjabat sebagai wakil ketua tim. 

Disebutkan juga resolusi tersebut baru disahkan setelah terjadi 547 kali amandemen, dan meminta pendapat dari para pihak termasuk “beberapa pemimpin senior partai yang sudah pensiun”, Komite Tetap melakukan 3 kali pertemuan dan Politbiro melakukan 2 kali pertemuan untuk peninjauannya. 

Yuan Hongbing mengatakan, ungkapan anggota partai yang masih berhati nurani, bahwa pada awalnya, Xi Jinping ingin secara terbuka mengekspos kesalahan politik utama yang dibuat selama kepemimpinan Jiang Zemin. Seperti terjadinya korupsi akibat masalah garis politik yang salah. Selain itu, ia juga menolak keinginan Jiang Zemin yang mengizinkan para kapitalis masuk partai. Xi berpendapat bahwa gagasan tersebut melanggar prinsip-prinsip politik paling dasar dari Partai Komunis.

Dia mengatakan bahwa apa yang disebut kontroversi, sebenarnya berkisar pada masalah ini, yaitu apakah mau secara terbuka mengkritik kesalahan Jiang Zemin selama pemerintahannya. Sama seperti resolusi kedua yang dibuat PKT pada sekian puluh tahun lalu, dimana resolusi itu secara terbuka mengkritik kepemimpinan Hua Guofeng.

“Kemudian, sebagai dasar kritikan terbuka atas kesalahan yang dibuat Jiang Zemin, tentu saja juga tidak bisa tidak menyinggung soal jasanya, walau mungkin tidak banyak. Tetapi kesalahan politik terbesar yang dibuat Jiang terutama adalah membiarkan kaum kapitalis bergabung dalam partai yang pada dasarnya telah meninggalkan prinsip-prinsip Partai Komunis. Konsekuensi langsungnya adalah bahwa pelonggaran pengawasan dari kepemimpinan partai telah menyebabkan korupsi merajalela. Istilah-istilah ini yang digunakan”.

Yuan Hongbing mengatakan : “Ketika itu Xi Jinping meminta Li Zhanshu untuk mengajukan usulan kepada Komite Tetap untuk secara terbuka mengkritik Jiang Zemin dengan menyebutkan namanya dalam resolusi sejarah ketiga”. Lalu “Zhang Gaoli adalah orang pertama yang menentang, meskipun yang lain pada umumnya juga tidak setuju dan menyatakan sikap secara samar-samar. Termasuk Zhu Rongji juga menentang. Tapi Hu Jintao mendukung Xi”, kata Yuan Hongbing.

Tampaknya rencana untuk menuntut Jiang Zemin bertanggung jawab atas korupsi yang terjadi sekarang ini telah mengalami jalan buntu.

Mengapa Xi bermaksud secara terbuka mengkritik Jiang Zemin dengan menyebut namanya ? Menurut Yuan Hongbing : “Demi pengukuhan apa yang disebut “era baru” Xi Jinping, tentu saja butuh adanya pembatas, yaitu era lama dan baru. Tanpa penyangkalan terhadap era lama di mana Jiang Zemin bercokol, maka era baru Xi Jinping bagaikan istana yang dibangun diatas pasir, tidak akan kokoh”.

Yuan Hongbing mengatakan bahwa dirinya baru memahami seluk beluk kejadian, itu setelah teman baiknya di Partai Komunis Tiongkok menyampaikan pesan ini kepadanya pada 18 November. Usainya Sidang Pleno Keenam, bukan berarti berakhirnya perebutan kekuasaan di dalam tubuh PKT, tetapi konflik justru memasuki tahap yang lebih intens.

Yuan Hongbing mengatakan bahwa menurut informasi yang diungkapkan oleh orang dalam partai yang masih berhati nurani, Xi Jinping tidak akan begitu saja menyerah. Sekarang dia telah mengajukan pertanyaan ini, “itu mengartikan bahwa sebelum Kongres Nasional ke-20 nanti, akan ada konflik internal partai yang lebih serius tentang apakah akan mengkritik Jiang Zemin secara terbuka atau tidak. (sin)

Dolar Amerika Serikat Terus Mengalir ke Genosida yang Dilakukan Tiongkok

oleh Emel Akan

Dana-dana yang dipertanggungjawabkan secara sosial mendapatkan banyak perhatian dalam beberapa tahun terakhir tetapi jutaan orang Amerika Serikat masih memiliki banyak saham perusahaan yang terikat dengan rezim genosida dan tidak tahu bagaimana mengenalinya di dalam portofolio investasi mereka.

Perusahaan pengelola dana tidak memberikan transparansi yang cukup kepada pelanggannya mengenai kepemilikan mereka, menurut pengacara hak asasi manusia. 

Oleh karena itu sebagian besar investor tidak tahu apakah portofolio yang mereka miliki, bebas dari perusahaan yang secara substansial berkontribusi pada genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan.

Hal ini semakin menjadi sebuah masalah bagi investor, terutama holding sekuritas Tiongkok melalui dana-dana yang diperdagangkan di bursa yang dikelola secara pasif.

Pemerintahan Donald Trump pada Januari, mendeklarasikan perlakuan rezim Tiongkok terhadap orang-orang Uyghur dan etnis minoritas Muslim lainnya di wilayah Xinjiang jauh di barat sebagai sebuah genosida, sebuah posisi yang didukung oleh pemerintahan Donald Trump pada Januari yang juga didukung Joe Biden. Beberapa legislatif negara juga telah mengikutinya, termasuk Kanada, Belanda, dan Inggris.

Pemerintah Amerika Serikat juga telah menjatuhkan sanksi kepada pejabat dan entitas Tiongkok atas penindasannya terhadap orang-orang Uyghur, dan kelompok-kelompok lain, termasuk warga Hong Kong, dan praktisi Falun Gong.

Sementara itu, dana pengelolaan investasi di Amerika Serikat dan di seluruh dunia memegang saham perusahaan Tiongkok yang mendukung aparat militer dan keamanan rezim komunis, dan membantu pelanggaran hak asasi manusia oleh rezim Tiongkok.

Untuk mengatasi celah ini, Presiden Joe Biden menandatangani sebuah pesan eksekutif pada bulan Juni, yang melanjutkan sebuah aturan era pemerintahan Donald Trump, yang melarang investor Amerika Serikat untuk berinvestasi di perusahaan Tiongkok yang memiliki hubungan dengan militer Beijing. Baik Joe Biden maupun mantan Presiden Donald Trump mengumumkan sebuah keadaan darurat nasional untuk mengatasi ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh perusahaan ini.

“Saya telah memutuskan bahwa perlu untuk melanjutkan kedaruratan nasional,” kata Joe Biden pada 9 November, dalam sebuah pengumuman yang memperpanjang larangan investasi.

“Republik Rakyat Tiongkok semakin mengeksploitasi modal negara Amerika Serikat untuk sumber daya dan untuk memungkinkan pembangunan dan modernisasi militer, intelijen, dan aparatur keamanan lainnya,” lanjut Joe Biden.

Sementara langkah ini adalah monumental, pemerintah Amerika Serikat adalah lambat dalam menanggapi ancaman yang berkembang yang ditimbulkan oleh rezim komunis, menurut pendukung Tiongkok yang agresif di Washington.

“Tanggapan kebijakan tidak sekuat yang diharapkan,” kata Bill Browder, seorang manajer pengelola investasi global dan aktivis hak asasi manusia, di Forum Tiongkok tahun ini.

“Karena pemerintah Amerika Serikat “ingin mengganggu situasi yang ada sesedikit mungkin karena takut akan serangan balasan di bidang ekonomi,” tambahnya.

Daftar larangan investasi milik Kementerian Keuangan sejauh ini mencakup 59 perusahaan yang beroperasi di sektor teknologi pertahanan dan pengawasan. Orang-orang Amerika Serikat dilarang berinvestasi dalam saham atau obligasi perusahaan ini.

Daftar larangan tersebut mencakup perusahaan terkenal seperti pembuat peralatan telekomunikasi Huawei, produsen pengawasan video Hikvision, pembuat chip Semiconductor Manufacturing International Corp., perusahaan kedirgantaraan Aviation Industry Corp. of China, dan operator seluler milik negara Tiongkok yaitu China Mobile dan China Telecom.

Sementara menolak akses perusahaan Tiongkok ke pasar modal Amerika Serikat adalah sebuah langkah penting, daftar larangan itu sendiri tidaklah luas.

Pada Juni, pemerintah menugaskan Kementerian Keuangan dengan memperbarui daftar larangan tersebut. Namun, Kementerian Keuangan gagal menambahkan perusahaan yang baru, meskipun ada lebih banyak entitas yang mengancam keamanan nasional Amerika Serikat, menurut para kritikus.

Misalnya, ada lebih dari 400 entitas Tiongkok di dalam “daftar entitas” Kementerian Perdagangan, yang melarang ekspor teknologi Amerika Serikat ke perusahaan ini tanpa sebuah izin. Entitas itu ditambahkan karena keprihatinan keamanan nasional atau karena peran entitas tersebut dalam memfasilitasi pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh Beijing.

Hanya kurang dari 1 persen perusahaan ini yang berakhir di daftar larangan investasi milik Kementerian Keuangan, kata Roger Robinson, mantan ketua Komisi Peninjauan Ekonomi dan Keamanan Amerika Serikat-Tiongkok di Kongres, di Forum Tiongkok.

Pada Juni, pemerintah Amerika Serikat menambahkan lima perusahaan tenaga surya yang berbasis di Tiongkok ke daftar entitas tersebut, karena berpartisipasi dalam kampanye kerja paksa Beijing terhadap orang-orang Uighur di Xinjiang. Dua di antara lima perusahaan itu, Hoshine Silicon Industry dan Xinjiang Daqo New Energy, diperdagangkan secara publik dan dapat dipegang oleh indeks utama dan dana investasi.

Para kritikus juga mempertanyakan ruang lingkup daftar entitas tersebut, karena ada banyak perusahaan Tiongkok yang kecil yang luput dari perhatian.

Sebuah laporan baru dari Center for Security and Emerging Technology (CSET) di Universitas Georgetown menemukan bahwa, hampir 91 persen pemasok peralatan kecerdasan buatan untuk militer Tiongkok tidak ada dalam daftar entitas tersebut.

“Kita berbicara mengenai 5.000 perusahaan Tiongkok dalam portofolio kira-kira 150 juta orang Amerika Serikat,” kata Roger Robinson, mengacu pada semua perdagangan saham Tiongkok di Amerika Serikat atau bursa lain di seluruh dunia, serta market over-the-counter.

Dan para investor Amerika Serikat tidak tahu berapa banyak dari perusahaan-perusahaan ini adalah pelanggar hak asasi manusia atau pelanggar keamanan nasional, kata Roger Robinson.

Sementara itu, Kongres Amerika Serikat sedang mengerjakan sebuah tindakan untuk menyingkirkan perusahaan Tiongkok yang tidak patuh dari bursa Amerika Serikat mulai tahun 2022. Rencana Undang-Undang itu, Undang-Undang Percepatan Meminta Pertanggungjawaban Perusahaan-Perusahaan Asing, yang disahkan Senat dengan suara bulat pada bulan Juni diperkirakan akan dipindahkan melalui DPR segera.

Rencana Undang-Undang tersebut merupakan sebuah tindak lanjut dari Undang-Undang Pertanggungjawaban Perusahaan-Perusahaan Asing, yang ditandatangani menjadi undang-undang oleh Donald Trump pada Desember lalu. Di bawah undang-undang ini, perusahaan asing yang tidak mematuhi audit-audit Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Terbuka selama tiga tahun berturut-turut, akan dikeluarkan dari daftar bursa Amerika Serikat.

Regulator Amerika Serikat, termasuk Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Terbuka, tidak dapat memeriksa surat audit perusahaan yang berbasis di Tiongkok, karena Beijing telah menolak untuk mengizinkan pemeriksaan, mengutip alasan keamanan dan privasi nasional.

Rencana Undang-Undang tindak-lanjut yang disponsori oleh Senator John Kennedy (R-La.) berusaha untuk menempatkan lebih banyak tekanan pada perusahaan-perusahaan Tiongkok, yang mengharuskan perusahaan Tiongkok untuk mematuhi standar audit Amerika Serikat dalam dua tahun berturut-turut, bukan tiga tahun berturut-turut.

Bursa saham Amerika Serikat harus memastikan uang investor Amerika tahun berturut-turut tidak digunakan untuk membiayai pelanggaran hak asasi manusia dan genosida, yang dilakukan oleh Beijing, kata Chris Iacovella, CEO American Securities Association yang mewakili perusahaan jasa keuangan yang kecil dan daerah.

Dengan mengesahkan Rencana Undang-Undang bipartisan tersebut, “Kongres dapat terus-menerus melindungi para investor, integritas pasar-pasar kita, dan keamanan nasional kita,” kata Chris Iacovella. (Vv)

Jerman Darurat! Ledakan 65.000 Kasus Baru Sehari, Austria Lockdown Selama 20 Hari

Li Mei dan Jiang Diya – NTD

Secara internasional, pada Jumat (19/11/2021) Jerman baru saja mengonfirmasi 65.000 kasus dalam sehari. Sedangkan lockdown total tak dikesampingkan. Austria mengumumkan “lockdown nasional” selama 20 hari mulai Senin (22/11) terlepas apakah sudah divaksinasi atau tidak, maka  akan tetap dibatasi. Untuk pertama kalinya, Taiwan terjadi kasus infeksi terobosan setelah divaksinasi tiga dosis vaksin buatan Tiongkok.

Taiwan menambahkan 10 kasus baru imigrasi dari luar negeri pada Jumat (19/11), termasuk 8 kasus infeksi terobosan. Untuk pertama kalinya, ada kasus infeksi terobosan setelah divaksinasi tiga dosis vaksin Tiongkok, dua dosis CoronaVac dan satu dosis vaksin Taiwan.

“Kasus pertama migrasi dari  luar negeri telah ditemukan. Mereka telah divaksinasi 3 dosis vaksin merek Tiongkok,” kata Wakil direktur Pusat Pengendalian Penyakit Taiwan, Luo Yi-jun.

Pusat komando pengendalian pandemi Taiwan juga mengumumkan hasil urutan migrasi dari luar negeri selama seminggu. Ada empat kasus infeksi Delta, dan tiga di antaranya adalah infeksi terobosan.

Sementara itu, lebih dari 65.000 kasus baru dikonfirmasi di Jerman, rekor tertinggi dalam sehari. Menteri Kesehatan Jerman, Jens Spahn mengatakan pada Jumat 19 November, bahwa penularan sangat parah, sehingga tidak mengesampingkan penerapan lockdown secara total.

Berita tentang kemungkinan penerapan lockdown, memicu guncangan di pasar Jerman, dan euro serta pasar saham turun tajam.

Sedangkan, wabah di Austria juga meningkat tajam, dengan 15.145 kasus baru yang dikonfirmasi pada Kamis 18 November, memecahkan rekor sejak epidemi, dan tambahan 55 kasus kematian.

Pada Jumat (19/11), Kanselir Austria Alexander Schallenberg bertemu dengan Menteri Kesehatan dan Pimpinan sembilan provinsi untuk mengumumkan lockdown nasional selama 20 hari.

“Mulai Senin depan,lockdown nasional akan dilaksanakan maksimal 20 hari dan akan dievaluasi dalam 10 hari,” kata Kanselir Schellenberg.

Ia juga mengatakan bahwa setelah lockdown nasional berakhir, lockdown akan berlanjut untuk orang-orang yang tidak divaksinasi dan tidak terinfeksi.

Ratusan pengunjuk rasa berkumpul di luar kedutaan Austria di Paris pada Kamis (18/11) untuk memprotes tindakan lockdown Austria.

Prancis menambahkan 20.366 kasus yang dikonfirmasi pada Kamis itu dan 52 orang meninggal dunia. 

Presiden Prancis Emanuel Macron mengatakan kepada media Prancis bahwa negara itu tidak perlu memaksakan lockdown kepada orang-orang yang tidak divaksinasi seperti negara tetangganya. Dia juga mengatakan bahwa tidak satu pun dari negara-negara itu yang mengeluarkan izin (kesehatan).

Di Prancis, untuk memasuki restoran, kafe, bioskop, dan kereta jarak jauh diperlukan vaksinasi atau sertifikat tes negatif terbaru. (hui)

Wang Qishan Mengisyaratkan Keinginan Tiongkok Berpartisipasi dalam Ekonomi Dunia, Mendag AS : Tepati Dulu Janji-janjinya

0

oleh Zhang Ruizhen

Menteri Perdagangan AS Gina Raymondo sedang berkunjung ke Asia dan menghadiri Forum Ekonomi Inovasi Bloomberg di Singapura pada 17 November. Dalam forum tersebut yang juga dihadiri oleh Wakil Presiden Tiongkok Wang Qishan, menyampaikan keinginan pemerintah Tiongkok untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dunia. Namun sebelumnya, Gina Raimondo dalam wawancaranya dengan media asing mengatakan bahwa pemerintah Tiongkok perlu mematuhi aturan dalam perjanjian perdagangan, sayangnya rezim yang berkuasa saat ini tidak pernah menepati janji-janjinya.

Wang Qishan, Wakil Presiden Tiongkok, menghadiri Forum Ekonomi Inovasi Bloomberg yang diselenggarakan oleh Singapura melalui video. Dalam pidatonya ia menyiratkan keinginan pemerintah Tiongkok untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dunia.

Wang Qishan mengatakan : “Tiongkok tidak dapat melakukan tanpa adanya dunia, begitu pula dunia juga tidak dapat melakukan tanpa Tiongkok. Tiongkok akan terus membuka tangannya dan memberi dunia lebih banyak peluang pasar”.

Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg hari itu mengatakan bahwa, pemerintah Tiongkok perlu mematuhi aturan dalam perjanjian perdagangan, tetapi rezim yang berkuasa saat ini tidak pernah menepati janji-janjinya.

“Tiongkok harus mematuhi aturan, perlu menghormati hak kekayaan intelektual kami, dan harus menepati janjinya. Ambil contoh dalam perjanjian perdagangan tahap pertama, pemerintah Tiongkok telah berjanji untuk membeli sejumlah pesawat dan produk pertanian.  Mereka tidak melakukannya, janji mereka tidak dapat dipegang”, kata Gina.

Selain itu, dalam forum tersebut Gina Raimondo juga menyinggung soal Amerika Serikat tidak akan bergabung kembali dengan CPTPP karena berbagai alasan, tetapi berencana pada awal tahun 2022 merilis sebuah struktur ekonomi baru bagi kawasan Indo-Pasifik.

Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo mengatakan pihaknya berencana untuk memulai proses yang lebih formal pada awal tahun depan, yang bertujuan untuk mengembangkan struktur ekonomi yang sesuai di kawasan (Indo-Pasifik) ini”.

Gina Raimondo sedang mengunjungi Asia dan tiba di Jepang pada 15 November. Dia sekarang berada di Singapura dan akan mengunjungi Malaysia di pemberhentian berikutnya. (sin)

Bongkar dari Kejahatan Siber Hingga Pornografi Anak, Taiwan Bisa Membantu Menciptakan Dunia yang Lebih Aman

oleh  Huang Chia-lu

Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 melanda sebagian besar dunia. Pada pertengahan Mei 2021, Republic of Tiongkok (Taiwan) mendadak mengalami peningkatan jumlah kasus. Ketika Taiwan sangat membutuhkan bantuan, mitra seperti Amerika Serikat, Jepang, Lithuania, Republik Ceko, Slovakia, dan Polandia, serta Fasilitas COVAX yakni mekanisme alokasi global untuk vaksin COVID-19, segera berjanji untuk menyumbangkan atau memberikan vaksin  ke Taiwan, sehingga Taiwan secara bertahap dapat mengendalikan pandemi. 

Ini adalah bukti upaya bersama internasional untuk mengatasi tantangan serius yang ditimbulkan oleh pandemi. Upaya bersama ini juga diperlukan untuk mengatasi meningkatnya kejahatan dunia maya internasional di era pascapandemi, dan Taiwan bersedia menjadi bagian dari upaya itu.

Semakin Pentingnya Teknologi Siber Pasca Pandemi

Selama pandemi, lembaga pemerintah Taiwan dan perusahaan swasta telah mengikuti kebijakan anti pandemi untuk mencegah infeksi klaster. Orang-orang mulai bekerja di rumah, sekolah mengadopsi pembelajaran virtual, konsumen beralih ke e-commerce, dan platform layanan pemesanan dan pengiriman makanan online berkembang pesat. Pandemi telah menyebabkan perubahan dalam kehidupan manusia. 

Meskipun pandemi akan mereda di masa mendatang, namun tidak demikian dengan penyebaran teknologi siber yang telah merambah ke dalam kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, kehidupan, belajar, waktu luang dan hiburan — yang membentuk gaya hidup baru secara keseluruhan.

Meningkatnya ketergantungan kita pada teknologi siber juga membuat kelompok kriminal lebih mudah mengeksploitasi kerentanan keamanan untuk melakukan tindakan kejahatan. Oleh karena itu, keamanan siber akan menjadi tugas krusial di era pasca pandemi untuk menjaga keselamatan publik di seluruh dunia.

Kejahatan Siber Tiada Batas Negara,  Kerjasama antar negara adalah Kuncinya

Karena kejahatan dunia maya tiada batas negara, maka korban, pelaku, dan TKP mungkin berada di negara yang berbeda. Kejahatan dunia maya yang paling umum adalah penipuan telekomunikasi, yang memanfaatkan internet dan teknologi telekomunikasi lainnya. Kerjasama antar negara diperlukan untuk membawa sindikat penjahat internasional ke pengadilan.

Pada tahun 2020, polisi Taiwan menggunakan analitik data besar untuk mengidentifikasi beberapa warga negara Taiwan yang dicurigai melakukan operasi penipuan telekomunikasi di Montenegro. Taiwan menghubungi Montenegro dan mengusulkan bantuan hukum timbal balik, yang memungkinkan Montenegrin Special State Prosecutor’s Office untuk melanjutkan kasus ini.

Melalui upaya bersama, pasukan polisi Taiwan dan Montenegrin mengungkap tiga operasi penipuan telekomunikasi, dan menangkap 92 tersangka yang dituduh menyamar sebagai pejabat pemerintah, polisi, dan jaksa dari Tiongkok. Jumlah korban penipuan lebih dari 2.000, menyebabkan kerugian materi mencapai US$22,6 juta. 

Para tersangka adalah warga negara Taiwan, dengan korbannya adalah warga negara Tiongkok. Dugaan kejahatan terjadi di Montenegro dan dilakukan melalui teknologi telekomunikasi. Berkat kerja sama di antara polisi dua negara Montenegro dan Taiwan, para tersangka berhasil ditangkap, agar tidak memakan korban yang lebih banyak lagi.

Eksploitasi seksual anak dan remaja adalah kejahatan lain yang dikecam oleh internasional, yang mana negara-negara di seluruh dunia melakukan segala upaya pencegahan dan menyeret pelaku ke pengadilan. 

Pada tahun 2019, polisi Taiwan menerima informasi dari jaringan pribadi virtual CyberTipline Pusat Nasional AS untuk Anak Hilang dan Tereksploitasi yang mengindikasikan bahwa seorang warga negara Afrika Selatan di Taiwan dicurigai telah mengunggah sejumlah besar pornografi anak ke internet. 

Polisi Taiwan dengan cepat menemukan tersangka dan menggeledah kediamannya berdasarkan situasi yang dilaporkan, menyita barang bukti pornografi anak. Polisi juga menemukan foto dan video tersangka melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak Taiwan. Kasus ini dapat teratasi berkat kerjasama antar negara dan berbagi intelijen kriminal, sehingga dapat secara efektif mengurangi kasus kejahatan.

Kejahatan dunia maya melibatkan investigasi lintas batas. Seperti COVID-19, kejahatan dunia maya dapat menyerang individu di negara mana pun. 

Oleh karena itu, memerangi kejahatan dunia maya komputer sama halnya dengan memerangi pandemi, membutuhkan kerja sama dari pasukan polisi internasional yang membantu dan berbagi informasi satu sama lain. Hanya dengan demikian, sebagian besar kasus kriminal dapat dicegah dan diselesaikan secara efisien, dan masyarakat di seluruh dunia bisa menikmati kehidupan yang lebih aman.

Otoritas kepolisian Taiwan terus berusaha untuk mempromosikan kerja sama internasional dalam memerangi kejahatan lintas batas.  Pada tahun 2020, melalui upaya bersama Taiwan, Vietnam, dan Amerika Serikat, call center penipuan telekomunikasi transnasional berhasil digerebek pada bulan Januari, sebuah sindikat pemalsuan mata uang AS ditemukan pada bulan Februari, dan 12 orang yang diduga terlibat dalam perdagangan manusia, serta pelanggaran Undang-Undang Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak dan Remaja ditangkap pada Juli.

Otoritas kepolisian Taiwan memiliki Unit Investigasi Kejahatan Teknologi Tinggi khusus dan penyelidik kejahatan dunia maya profesional.  Biro Investigasi Kriminal (CIB) di bawah Kantor Kepolisian Nasional Kementerian Dalam Negeri, juga mendirikan Lab Forensik Digital yang memenuhi standar internasional.  

Laboratorium ini mendapatkan akreditasi ISO/IEC 17025 pertama di dunia untuk Analisis Program Windows oleh Yayasan Akreditasi Taiwan.  Pada tahun 2021, CIB menstandarisasi prosedur analisis malware, selain menetapkan analisis file dan mekanisme analisis jaringan. Keahlian Taiwan dalam memerangi kejahatan dunia maya akan bermanfaat bagi upaya global untuk membangun ruang maya yang lebih aman.

 Taiwan Bisa Membantu Menciptakan Dunia yang Lebih Aman

Pandemi COVID-19 telah menjelaskan fakta bahwa penyakit melampaui batas negara dan dapat menyerang siapa saja — terlepas dari warna kulit, etnis, bahasa, atau jenis kelamin. Ketidakpercayaan, ketidaksepakatan, dan kurangnya transparansi antar negara akan mempercepat penyebaran virus. Hanya ketika negara-negara internasional bisa saling membantu dan berbagi informasi, keahlian, dan vaksin antipandemi, maka dunia dapat mengatasi pandemi dengan lebih cepat dan sukses.

Tujuan Kepolisian Global yang disetujui oleh negara-negara anggota INTERPOL pada tahun 2017, yang menyatakan bertujuan untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan berkelanjutan. Dengan mengingat misi ini, kita harus bekerja sama untuk memerangi kejahatan—sama seperti kita bergabung untuk memerangi pandemi. Tidak ada lembaga kepolisian atau negara manapun yang dikecualikan. Untuk memerangi kejahatan siber dan meningkatkan keamanan siber global secara efektif, dunia perlu bekerja sama.  Taiwan membutuhkan dukungan dunia. Taiwan bersedia dan mampu membantu dunia dengan berbagi pengalamannya. 

Saat seluruh dunia bekerja sama untuk memerangi pandemi tahun ini, kami mendesak komunitas internasional, dengan semangat yang sama, untuk mendukung upaya Taiwan untuk menghadiri Sidang Umum INTERPOL sebagai pengamat tahun ini, dan berpartisipasi dalam pertemuan, mekanisme, serta kegiatan pelatihan INTERPOL. Partisipasi Taiwan yang pragmatis dan bermakna akan membantu menjadikan dunia tempat yang lebih aman bagi semua.

 Commissioner Criminal Investigation Bureau (CIB)  Republic of China (Taiwan)

Israel, Yordania, dan UEA akan Menandatangani Perjanjian Kerjasama Terbesar dalam Sejarah

oleh Xiao Jing

Situs web berita AS ‘Axios’ baru-baru ini mengutip informasi yang disampaikan oleh 5 orang pejabat Israel memberitakan bahwa Israel, Yordania dan Uni Emirat Arab diperkirakan akan menandatangani pada Senin (22/11/2021) sebuah perjanjian kerjasama untuk membangun sebuah ladang pembangkit listrik bertenaga surya di gurun Yordania.

Menurut laporan itu, ini adalah proyek kerjasama regional terbesar yang pernah ada antara Israel dan negara tetangganya. Rencana tersebut menghendaki UEA membangun ladang pembangkit listrik bertenaga surya untuk kebutuhan Israel, dan Israel akan membangun pabrik desalinasi (pengawagaraman air laut) di pantai Mediterania untuk memasok air tawar bersih bagi Yordania.

Transaksi ini didasarkan pada “Perjanjian Perdamaian Israel-Arab” (Abraham Accords). 

Diharapkan Menteri Energi Israel Karine Elharrar, Menteri Air Yordania Raed Abu Al-Saud, dan Menteri Luar Negeri UEA Sheikh Abdullah Bin Zayed akan bertemu di Dubai untuk menandatangani perjanjian kerjasama tersebut pada 22 November mendatang. Pada saat itu, Utusan Iklim AS John Kerry juga akan menghadiri acara penandatanganan.

Kesepakatan tersebut merupakan hasil pembicaraan rahasia antara pemerintah ketiga negara dan juga akan memperkuat kemitraan strategis antara Israel dan Yordania. Rincian akhir dari perjanjian baru diselesaikan pada 16 November.

Menurut laporan itu, proyek tersebut awalnya diusulkan oleh organisasi non-pemerintah EcoPeace Middle East, yang berdasarkan adanya kebutuhan energi terbarukan di Israel tetapi tidak memiliki lahan untuk membangun ladang tenaga surya berskala besar, sementara Yordania memiliki tanah yang luas, tetapi kekurangan sumber air bersih, sedangkan pabrik desalinasi hanya dapat dibangun di daerah selatan yang terpencil dari negara itu, sementara garis pantai Israel lebih dekat ke pusat populasi besar Yordania.

Ladang untuk pembangkit listrik bertenaga surya akan dibangun oleh Perusahaan Energi Terbarukan Masdar yang dimiliki oleh pemerintah UEA, yang rencananya akan digunakan sebelum tahun 2026.

Pada tahun 2030 nanti, pembangkit listrik tersebut diharapkan mampu memberi Israel 2% energi, sedangkan Israel perlu membayar USD. 180 juta per tahunnya kepada pemerintah Yordania dan perusahaan UEA.

Perjanjian tersebut juga menyebutkan bahwa Yordania berencana untuk membeli hingga dua kali lipat jumlah air bersih dari pabrik desalinasi Israel dan dari fasilitas yang sudah ada. (sin)

Intel dan Sequoia Terhubung ke Perusahaan Kecerdasan Buatan yang Bekerja untuk Militer Tiongkok

Andrew Thornebrooke

Perusahaan besar Amerika Serikat, termasuk Intel dan Sequoia Capital, mempertahankan hubungan keuangan dan penelitian dengan perusahaan Tiongkok yang diketahui memberikan kecerdasan buatan kepada militer Tiongkok, menurut sebuah laporan terbaru dari Center for Security and Emerging Technology (CSET) di Georgetown University.

4Paradigm, sebuah perusahaan kecerdasan buatan besar yang berkantor pusat di Beijing, telah diberikan sebuah kontrak untuk menyediakan militer Tiongkok, Tentara Pembebasan Rakyat, dengan kemampuan kecerdasan buatan. Kontrak tersebut adalah untuk sebuah “model pengambilan keputusan batalyon dan komando kompi serta perangkat lunak kerja tim mesin,” menurut laporan itu, yang tidak menentukan tanggal kontrak tersebut.

4Paradigm juga telah bekerja sama dengan mitra-mitra Barat dalam proyek penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk pekerjaan kecerdasan buatan oleh 4Paradigm untuk militer.

“Per Januari 2021, 4Paradigm bekerja sama untuk penelitian Very Large Database dengan Intel dan Universitas Nasional Singapore,” isi laporan itu, merujuk pada penelitian mengenai basis data yang berisi kumpulan data.

Menurut laporan itu, 4Paradigm juga membanggakan segelintir investor Amerika Serikat, termasuk investor malaikat, Sequoia Capital, yang merupakan pemegang saham luar terbesar 4Paradigm.

Hubungan yang Bermakna Dua

Intel memastikan kepada The Epoch Times bahwa pihaknya telah melakukan penelitian bersama dengan 4Paradigma dan Universitas Nasional Singapura, tetapi Intel menggambarkan hubungan tersebut sebagai bersifat akademis.

“Intel Labs berkolaborasi dalam penelitian terkait industri kami dengan mitra di seluruh dunia,” kata seorang petugas komunikasi Intel dalam sebuah email.

“Peneliti kami berpartisipasi dalam sebuah makalah penelitian akademis mengenai optimisasi mesin basis data dalam-memori bersama dengan peneliti dari 4Paradigma dan Universitas Nasional Singapura. Makalah ini diterbitkan dan dipresentasikan secara publik pada Agustus 2021 di VLDB [Very Large Database] conference.”

Makalah tersebut memberikan hasil eksperimen yang menyatakan bahwa, sebuah sistem basis data yang baru dapat memberikan peningkatan kecepatan untuk meningkatkan kemanjuran model pengambilan keputusan kecerdasan buatan.

Intel tidak mengomentari apakah pihaknya memiliki pengetahuan mengenai kontrak 4Paradigm dengan Tentara Pembebasan Rakyat.

Seorang perwakilan untuk Sequoia Capital mengatakan bahwa investasi Sequoia Capital di 4Paradigma dibuat oleh cabang Sequoia Tiongkok, yang menolak untuk mengomentari sejauh mana kepemilikan Sequoia Capital saat ini di 4Paradigm atau apakah Sequoia Capital memiliki pengetahuan mengenai kontrak Tentara Pembebasan Rakyat tersebut.

Perusahaan Amerika Serikat lainnya, termasuk Cisco, Genesis Capital, dan Goldman Sachs, juga berinvestasi di 4Paradigm selama putaran pendanaan selanjutnya.

Ini bukanlah pertama kalinya Intel dan Sequoia menarik perhatian atas perilakunya yang bermakna dua secara etis di Tiongkok.

Sequoia menjadi berita utama pada awal tahun 2021 karena investasi Sequoia sebelumnya di perusahaan pengenalan wajah Tiongkok yaitu DeepGlint dan Yitu Technology, kedua perusahaan itu telah dimasukkan dalam daftar hitam oleh pemerintah Amerika Serikat karena tautan ke pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung terhadap etnis minoritas Muslim di Xinjiang, yang dicirikan oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai genosida.

Demikian juga, chip Intel dan NVIDIA dibeli dan digunakan oleh Partai Komunis Tiongkok untuk menggerakkan sebuah pusat super komputer di Xinjiang, yang mana melakukan operasi pengawasan yang luas oleh Partai Komunis Tiongkok dengan menargetkan minoritas Muslim di kawasan itu, menurut sebuah laporan oleh The New York Times.

Para ahli percaya bahwa aliran kekayaan dan sumber daya lainnya dari perusahaan utama yang berbasis di Amerika Serikat ke perusahaan rintisan teknologi Tiongkok berkontribusi terhadap stabilitas kemajuan militer oleh Tentara Pembebasan Rakyat, serta membantu pelanggaran hak asasi manusia oleh Beijing.

“Hal-hal ini hampir merupakan entitas ekstranasional yang memiliki kekayaan yang besar untuk menyebarkan apa yang mereka pikir adalah taruhan yang baik untuk masa depan,” kata Mantan direktur kebijakan, strategi, dan urusan internasional keamanan dunia maya di Pentagon, John Mills.

“Kita harus mengganggu interaksi yang berbahaya ini. Kita tidak boleh memungkinkan kelompok ini mengerahkan modal untuk mendanai pengembangan kecerdasan buatan Tiongkok,” ujarnya. 

Meskipun Silicon Valley sering meremehkan keterlibatannya dalam kemajuan teknologi militer Tiongkok yang cepat, lembaga pemerintah Amerika Serikat telah memperingatkan bahwa ikatan semacam itu merusak keamanan nasional.

Pada Oktober, Counterintelligence and Security Center (NCSC) memulai sebuah kampanye untuk memberitahu perusahaan Amerika Serikat di sektor teknologi yang sedang muncul, termasuk kecerdasan buatan, dari bahaya yang ditimbulkan oleh operasi kontra-intelijen Tiongkok yang ditujukan untuk memilih teknologi Amerika Serikat untuk tujuan Beijing sendiri. 

NCSC menyatakan bahwa rezim Tiongkok menggunakan sebuah himpunan cara legal, quasi-legal, dan ilegal untuk memperoleh teknologi yang kritis dari Barat, termasuk melalui kemitraan penelitian, joint ventures dan front companies.

Laporan  Center for Security and Emerging Technology, menyoroti bahwa Tentara Pembebasan Rakyat tidak memperoleh sebagian besar kemampuan kecerdasan buatannya dari entitas pertahanan resmi, tetapi dari perusahaan swasta Tiongkok.

“Berlawanan dengan kebijaksanaan konvensional mengenai menggembungnya industri pertahanan Tiongkok, kami menemukan bahwa Tentara Pembebasan Rakyat telah membuat kemajuan yang bermakna dengan melibatkan sektor teknologi swasta Tiongkok untuk memperoleh sistem kecerdasan buatan dan peralatan intelijen,” tulis laporan itu.

Untuk itu, sebagian besar pemasok peralatan kecerdasan buatan Tentara Pembebasan Rakyat bukanlah perusahaan pertahanan milik negara sama sekali, tetapi perusahaan teknologi swasta yang didirikan setelah tahun 2010. Beberapa perusahaan ini memproduksi atau meneliti di Tiongkok, tetapi perusahaan yang lain ada untuk satu-satunya tujuan sumber dan mengimpor teknologi yang penting dari Amerika Serikat, menurut laporan itu.

Masalah Akses

Investasi Amerika Serikat dalam penelitian dan pengembangan kecerdasan buatan di Tiongkok telah dikutuk oleh beberapa komunitas keamanan nasional, dan para ahli baru-baru ini menyerukan larangan atas apa yang disebut sebagai transfer teknologi kecerdasan buatan ke Tiongkok.

Ini karena undang-undang keamanan dan intelijen nasional Tiongkok, memberikan Partai Komunis Tiongkok atas kehendaknya sendiri untuk meminta akses ke kekayaan intelektual apa pun atau data yang dimiliki oleh perusahaan Tiongkok atau perusahaan yang berisnis di Tiongkok.

Aturan keluar data yang baru yang dirancang oleh Administrasi Dunia Maya Tiongkok, berusaha untuk memastikan bahwa Partai Komunis Tiongkok memiliki keputusan akhir mengenai apakah sebuah perusahaan dapat mengekstrak datanya dari Tiongkok ke tempat lain, bahkan jika perusahaan yang bersangkutan berkantor pusat di negara asing.

Undang-undang semacam itu memberikan akses potensial kepada Partai Komunis Tiongkok Tiongkok dan Tentara Pembebasan Rakyat ke setiap dan semua teknologi yang dikembangkan di Tiongkok, termasuk oleh perusahaan Amerika Serikat seperti Intel.

Meskipun demikian, startup Silicon Valley dan perusahaan investasi multinasional terus mengalirkan uang ke perusahaan Tiongkok yang sedang mengembangkan teknologi kritis dan muncul selama beberapa dekade terakhir.

Intel adalah salah satu perusahaan multinasional pertama yang membuat sebuah institut  penelitian di Tiongkok pada tahun 1998. Pusat Penelitian Intel Tiongkok di Beijing terus-menerus melakukan penelitian mengenai kecerdasan buatan, 5G, sistem otonom, dan robotika di Tiongkok hingga saat ini. Intel juga mengelola laboratorium kecerdasan buatan bersama di Tiongkok dengan Baidu, mesin pencarian terbesar di Tiongkok, dan ByteDance, perusahaan induk TikTok.

Baik Baidu maupun Bytedance menandatangani surat komitmen pada awal tahun 2021, yang menegaskan bahwa Baidu maupun Bytedance akan mematuhi peraturan – yang baru dari Partai Komunis Tiongkok dan perundang-undangan mengenai internet, termasuk hak atas Partai Komunis Tiongkok untuk mengambil kepemilikan data pribadi, menurut media milik negara Tiongkok.

National Counterintelligence and Security Center mengatakan beberapa perusahaan Amerika Serikat, tidak memahami risiko yang ditimbulkan oleh undang-undang keamanan nasional Tiongkok, sementara yang lain sepenuhnya sadar bahwa teknologi yang mereka kembangkan di Tiongkok dapat dimanfaatkan oleh Partai Komunis Tiongkok dan Tentara Pembebasan Rakyat.

Sebagian besar perusahaan besar Amerika Serikat, seperti Intel, Microsoft, dan Google, muncul untuk masuk dalam kategori yang terakhir.

Terungkap pada tahun 2019 bahwa Microsoft telah mengerjakan kecerdasan buatan, termasuk perangkat lunak analisis perawatan wajah, dengan Universitas Teknologi Pertahanan Nasional Tiongkok, yang dioperasikan oleh militer Tiongkok.

Pada akhir Juni 2018, Google dan Universitas Tsinghua yang bergengsi di Tiongkok mengumumkan bahwa mereka akan bekerja sama dalam teknologi kecerdasan buatan dan cloud. 

Kepala kecerdasan buatan Google juga bergabung dengan Komite Penasehat Ilmu Komputer Universitas Tsinghua. Awal bulan itu, dilaporkan bahwa Universitas Tsinghua menerima hampir 15 juta dolar AS, dalam pendanaan dari militer Tiongkok untuk mengerjakan sebuah proyek yang bertujuan untuk memajukan kemampuan kecerdasan buatan Tentara Pembebasan Rakyat.

Secara keseluruhan, lebih dari 10 persen dari semua laboratorium penelitian kecerdasan buatan dimiliki oleh Facebook, Google, IBM, dan Microsoft berlokasi di Tiongkok, menurut laporan lainnya oleh Pusat Keamanan dan Teknologi yang Muncul.

Saat ini ada beberapa mekanisme dalam hukum Amerika Serikat yang mampu secara efektif mencegah perusahaan Amerika Serikat dari berinvestasi secara bebas, dan meneliti kecerdasan buatan dengan perusahaan yang diketahui memiliki hubungan dengan Partai Komunis Tiongkok dan Tentara Pembebasan Rakyat.

Sebuah perintah eksekutif yang ditandatangani pada tahun 2020 oleh Presiden Donald Trump dan diperluas pada Juni oleh Presiden Joe Biden, yang melarang investasi Amerika Serikat ke dalam sebuah  daftar perusahaan Tiongkok yang memiliki hubungan militer.

Namun, masalah utama yang digariskan oleh laporan CSET adalah bahwa mayoritas perusahaan yang menyediakan teknologi untuk Tentara Pembebasan Rakyat, sebenarnya bukanlah perusahaan pertahanan, tetapi perusahaan rintisan teknologi sektor swasta dan karenanya sering diabaikan sehubungan dengan kemungkinan pembatasan.

Jalan Lain yang Kecil

Dalam keadaan profil tinggi di mana sebuah perusahaan Tiongkok dituduh sangat merusak keamanan nasional Amerika Serikat, perusahaan itu mungkin— ditempatkan di “daftar entitas,” sebuah daftar hitam perdagangan yang digunakan oleh Biro Industri dan Keamanan Kementerian Perdagangan untuk membatasi ekspor barang tertentu kepada pihak tertentu.

Namun, ada satu masalah dengan daftar entitas: Sebagian besar pemasok peralatan kecerdasan buatan ke Tentara Pembebasan Rakyat tidak ada di dalamnya. Sekitar 91 persen pemasok peralatan kecerdasan buatan ke Tentara Pembebasan Rakyat tidak ada dalam daftar entitas, menurut laporan CSET.

Salah satu alasannya adalah ketidakmampuan daftar entitas untuk merespons secara efektif terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh perusahaan kecil yang dapat dengan mudah bisnisnya kembali normal dengan cara restrukturisasi dengan nama baru. Ini berarti bahwa perusahaan yang dibentuk untuk mengekstrak teknologi Amerika Serikat untuk Tentara Pembebasan Rakyat dapat dengan mudah membubarkan, mereformasi, dan melanjutkan bisnis seperti biasa.

“Mereka menggunakan teknik dan prosedur spionase yang kami gunakan dengan cemerlang di tahun 50-an, 60-an, dan ’70-an dari ‘perusahaan depan’ untuk menghindari daftar entitas, dan kecerdasan buatan adalah prioritas No. 1 mereka,” kata John Mills. 

“Mereka menciptakan perusahaan cangkang demi perusahaan cangkang, demi perusahaan cangkang, dan daftar entitas tidak dapat merespons dengan cukup cepat.”

John Mills menyatakan agar Amerika Serikat membuat sebuah mekanisme baru, fungsi yang serupa untuk Committee on Foreign Investment in the United States -CFIUS- atau Komite Penanaman Modal Asing di Amerika Serikat.

Sedangkan CFIUS meninjau investasi asing ke Amerika Serikat berbasis pada kepentingan keamanan nasional, mekanisme yang diusulkan ini akan menyaring investasi Amerika Serikat di perusahaan asing untuk risiko keamanan.

“Kami tidak memiliki sebuah analog [dengan Komite Penanaman Modal Asing di Amerika Serikat] yang membahas  entitas Amerika Serikat yang mendanai kelompok asing, kecuali daftar entitas,” kata John Mills.

Untuk itu, John Mills mengatakan, interaksi lanjutan seperti antara Intel, Sequoia, dan 4Paradigm dapat meningkatkan kemampuan ekspansi Tentara Pembebasan Rakyat  dalam domain yang muncul seperti kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin.

“Kita mengizinkan sebuah interaksi yang 99 persen populasi tidak mengerti, tidak melihat, dan tidak menyadarinya, Kita butuh untuk mempelajarinya lebih mendalam,” ungkap John Mills. 

4Paradigm tidak menanggapi permintaan komentar pada waktu pers. (Vv)

Kabut Asap Tebal Tiba-tiba Muncul, Warga Beijing Kaget Hingga Ada Warga yang Terserang Batuk

0

NTD Asia Pasifik

Daratan Tiongkok mulai muncul kabul tebal di Beijing hingga pengakuan dari petenis Peng Shuai yang mengungkap skandal hingga muncul lagi skandal lainnya. 

Kabut Asap Tebal Muncul, Warga Beijing Kaget: Apakah Batuk Pneumonia?

Sehari setelah Beijing secara ketat mengontrol arus orang-orang ke Beijing, pada 18 November, Beijing mengalami kabut asap tebal, atau polusi parah tingkat 5. Namun, pejabat itu tidak berani mengumumkan di Weibo bahwa “kabut tebal” muncul.  

Pada saat yang sama, suhu di Beijing turun tajam, banyak orang terserang batuk, dan pejabat memposting berita ” bukan flu ringan” segera menduduki puncak daftar pencarian panas Weibo. Orang-orang di Beijing bingung. Mereka tak tahu apakah pneumonia atau curiga wabah lain dari COVID-19 kini muncul lagi.

Evergrande Bereskan Kepemilikan Hengteng, Vanke Menyerukan Menghemat Uang

Pada 18 November, Evergrande Group yang sarat utang mengumumkan bahwa mereka telah menjual semua saham Hengteng Networks ke United Resources Investment Holdings, dengan perkiraan kerugian 8,5 miliar dolar Hong Kong. 

Selain krisis utang Evergrande, raksasa real estate Vanke Group, yang dikendalikan oleh perusahaan milik negara di Tiongkok, baru-baru ini mengeluarkan dokumen yang menarik perhatian semua lapisan masyarakat tentang persyaratan internal “Markas Besar Grup”.

Dokumen tersebut tentang Inisiatif untuk Mengurangi/menghemat Makanan dan Pakaian serta Menciptakan “Suasana Masa Perang”.

Kasus Peng Shuai Terungkap

Setelah bintang internet  Tiongkok Peng Shuai mengungkapkan bahwa dia diserang secara seksual oleh Zhang Gaoli, mantan wakil perdana menteri Komunis Tiongkok, wanita daratan lain yang bermarga Luo baru-baru ini melaporkan bahwa dia diserang secara seksual oleh Qiao Jinfeng, wakil direktur Biro Perpajakan Shanxi Linxian. Dia tidak punya pilihan selain mengekspos bukti dengan mengatakan  “ini masalah besar.”

Penerapan Peraturan Internet Terbaru

Beberapa hari yang lalu, Administrasi Ruang Siber Nasional  Tiongkok mengeluarkan rancangan “Peraturan tentang Administrasi Keamanan Data Jaringan” untuk komentar, yang berisi sejumlah peraturan asli untuk standar industri Internet. Aturan tersebut juga memberlakukan hukuman bagi individu yang menerobos firewall internet. 

Sejumlah komentator menunjukkan bahwa undang-undang ini dimaksudkan untuk mengintimidasi orang-orang Tiongkok di balik Firewall, menunjukkan pemerintahan otoriter paling takut dengan kekuatan informasi dan kebenaran. (hui)

Kapal Maritim Tiongkok Menembakkan Meriam Air untuk Memblokir Kapal Pasokan Filipina di Perairan Laut Tiongkok Selatan

oleh Qiao An

Sebuah kapal maritim Tiongkok mencoba untuk memblokir kapal pasokan Filipina di perairan Laut Tiongkok Selatan dengan menembakkan meriam air. Pada Kamis (18/11/2021), Menteri Luar Negeri Filipina mengeluarkan pernyataan keras yang mengutuk tindakan pihak Tiongkok itu.

Kronologinya pada Selasa (16/11/2021) dua unit  kapal pasokan Filipina yang sedang berlayar menuju Ayungin Shoal (Tiongkok menyebut Renai Jiao) untuk mengirimkan barang kebutuhan untuk personel militer Filipina. Mereka dicegat oleh tiga buah kapal maritim Tiongkok. Kapal maritim ini bahkan menembakkan meriam air ke kapal Filipina, menyebabkan kapal Filipina menghentikan operasi pengiriman pasokannya.

“Kami menggunakan istilah paling kuat untuk mengungkapkan kemarahan, kecaman, dan protes kami melalui Duta Besar Tiongkok untuk Filipina Huang Xilian dan Kementerian Luar Negeri Tiongkok yang berada di Beijing,” kata Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin.

Menlu Teodoro Locsin  juga mengingatkan pihak berwenang Tiongkok bahwa kapal-kapal Filipina dilindungi oleh Perjanjian Pertahanan Bersama antara Amerika Serikat dan Filipina, dan bahwa perilaku kapal maritim Tiongkok itu adalah ilegal. Tiongkok tidak memiliki kekuatan penegakan hukum di wilayah tersebut dan mereka harus memperhatikan hal ini dan bersedia mundur.

Locsin akhirnya menekankan bahwa Filipina akan terus memberikan pasokan kepada tentaranya yang ditempatkan di Ayungin Shoal. Ia mengatakan negara itu melakukan apa yang perlu di lakukan di wilayahnya sendiri, untuk itu  tidak perlu meminta izin kepada siapa pun.

Ayungin Shoal, yang oleh Tiongkok disebut Renai Jiao adalah pulau karang bersengketa yang diklaim oleh Filipina dan Tiongkok pada saat yang bersamaan.

Pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Internasional Den Haag menetapkan bahwa Ayungin Shoal dan perairan sekitarnya termasuk ke dalam zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Filipina, tetapi pemerintah Tiongkok menolak untuk menerima keputusan ini. (sin)