Pada 23 Januari 2019 sebuah pesawat tempur Angkatan Udara Pakistan F-7PG mengalami kecelakaan dan menewaskan seorang pilotnya.
Pesawat tempur model ini dibuat oleh pabrikan Tiongkok yang meniru pesawat tempur Uni Soviet MiG-21, kemudian diekspor ke Pakistan. Pesawat tersebut memiliki catatan penerbangan yang kurang bagus karena sering terjadi kecelakaan.
Menurut media Pakistan ‘Daily Times’ bahwa pesawat tempur F-7PG jatuh di Kabupaten Mastung ketika melakukan misi pelatihan rutin, satu orang pilot di dalamnya tewas.
Angkatan Udara Pakistan dalam sebuah pernyataan menyebutkan : Pilot pesawat tersebut gugur dalam kecelakaan tragis ini.
Penyebab kecelakaan belum dikonfirmasikan. Namun, otoritas terkait telah memerintahkan penyelidikan.
Mumtaz Khetran, seorang pejabat Kabupaten Mastung mengatakan, personil yang relevan menemukan parasut di lokasi kecelakaan.
Pabrikan dari F-7PG adalah Perusahaan Industri Pesawat Terbang Chengdu. Tiongkok.
Perusahaan tersebut memproduksi sejumlah besar pesawat tempur F-7PG dengan cara menjiplak pesawat tempur Uni Soviet MiG-21. Pesawat ini secara resmi beroperasi pada tahun 1960-an.
Pesawat tempur F-7 berasal dari berbagai modifikasi dan berorientasi ekspor, di mana model yang diekspor ke Pakistan adalah F-7PG. Dengan kata lain, F-7PG adalah versi jiplakan dari MiG-21.
F-7PG memulai layanannya di Pakistan pada tahun 2002 untuk menggantikan F-6 yang sudah dipensiunkan. Namun, pesawat tersebut memiliki catatan penerbangan yang kurang bagus, dan sering terjadi kecelakaan. Setidaknya ada 13 buah pesawat tempur jenis ini sudah hancur dalam kecelakaan selama 17 tahun pelayanannya.
Bulan Juni tahun lalu, sebuah F-7PG Pakistan jatuh ketika akan mendarat di Pangkalan Udara Peshawar, menewaskan 2 orang pilotnya.
Pakistan saat ini adalah pengguna terbesar pesawat tempur F-7 di luar daratan Tiongkok dan Angkatan Udara Pakistan sekarang masih memiliki puluhan buah pesawat tempur F-7PG di negaranya. (Sin/asr)
Sekretaris Jenderal Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Jens Stoltenberg mengatakan bahwa berkat pidato keras Presiden AS Donald Trump, NATO telah menerima dana tambahan sampai ratusan miliar dolar untuk menjamin keamanan negara-negara anggota.
Jens Stoltenberg secara langsung membantah kritik yang menuduh Trump merusak kesatuan NATO. Sebelum, Trump telah berulang kali mendorong para sekutunya untuk memenuhi komitmen mereka terhadap pengeluaran pertahanan NATO. Trump sendiri juga menjawab wawancara dengan Stoltenberg melalui Twitter.
“Jelas sekali, Presiden Trump berkomitmen untuk membela NATO,” kata Stoltenberg dalam acara wawancara Minggu (27/1/2019) di Fox News. “Hanya beberapa hari yang lalu dan pada pertemuan puncak NATO di bulan Juli tahun lalu, Trump dengan jelas menyatakan hal ini. Pada saat yang sama, ia juga menjelaskan bahwa sekutu NATO perlu menginvestasikan lebih banyak dana,” ujarnya.
Jens Stoltenberg mengatakan bahwa pada pertemuan puncak bulan Juli tahun lalu, NATO setuju untuk mengambil lebih banyak langkah demi memperkuat pendanaan, dan sekarang kita telah melihat hasilnya.
“Sampai akhir tahun depan, kas NATO akan bertambah sebesar ratusan miliar dolar untuk membiayai pengeluaran pertahanan,” katanya.
“Kami melihat arus kas masuk nyata dan hasil aktual, dan kami juga melihat bahwa ini adalah berkat pengaruh pesan yang jelas dari Presiden Trump.”
Cuitan di Twitter pada Minggu, Trump menyebutkan, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg baru saja mengatakan bahwa gara-gara alasan saya, NATO, yang telah bertahun-tahun mengalami krisis keuangan kini telah mampu mengumpulkan lebih banyak dana pembayaran dari negara-negara anggota. Ini disebut berbagi dan lebih kompak.
Menurut perjanjian NATO tahun 2015, anggaran militer negara anggota NATO dihitung berdasarkan persentase dari PDB. Amerika Serikat telah terbeban lebih dari 72 % dari total pengeluaran militer NATO, itu kira-kira adalah 3,6% dari PDB AS.
NATO meminta negara-negara anggota untuk membelanjakan 2% dari PDB mereka untuk pengeluaran pertahanan. Saat ini, hanya lima negara anggota yang telah memenuhi persyaratan NATO.
Negara-negara ini adalah Amerika Serikat, Yunani, Inggris, Estonia dan Polandia. Administrasi Trump telah berulang kali menyatakan bahwa semua 28 negara anggota NATO harus mematuhi komitmen mereka terhadap target pengeluaran pertahanan mereka. (Sin/asr)
Rakyat Venezuela baru-baru ini melancarkan protes berskala besar mendesak Presiden Nicolas Maduro mundur dari jabatan.
Gerakan yang dilakukan jutaan warga tersebut telah menarik perhatian global. Fox News dalam laporannya mengatakan bahwa Venezuela yang pernah menjadi negara terkaya di Amerika Selatan dalam beberapa tahun terakhir jatuh miskin akibat menerapkan kebijakan sosialis. Pemerintah merebut porsi usaha sektor swasta yang memicu timbulnya kelaparan dan kekerasan besar-besaran sampai ratusan ribu warganya harus mengungsi ke luar negeri.
Saat ini, rakyat Venezuela berperang melawan diktator dari negara tersebut, yakni rezim Maduro.
“Sosialisme selain membuat rakyat tidak dapat mengakses makanan dan obat-obatan dasar, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana kehidupan tidak ada artinya,” kata Giannina Raffo, seorang yang melarikan diri dari Venezuela pada tahun 2016 tetapi masih bekerja sama dengan para aktivis kepada Fox News.
Mereka yang melarikan diri dari Venezuela mengatakan bahwa sejarah negara itu telah memberikan peringatan kepada orang-orang di seluruh dunia.
Bencana yang dialami Venezuela dimulai pada tahun 1992, ketika itu seorang Letnan Kolonel bernama Hugo Chavez dari Venezuela memimpin beberapa batalion tentara untuk melancarkan kudeta militer terhadap pemerintah. Lebih dari 100 orang tewas dalam pertempuran, tetapi kudeta Chavez tidak berhasil.
Dua tahun kemudian, pemerintah Venezuela membebaskan Chavez dari penjara. Setelah dibebaskan, Chavez berkampanye ingin mewujudkan sosialisme, ia segera melakukan perjalanan ke Kuba dan menyampaikan pidato di parlemen Kuba yang intinya menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen terhadap kegiatan revolusi.
Chavez memperoleh kekuasaan dengan kebohongan
4 tahun kemudian, Chavez berkampanye untuk merebut kursi presiden. Dalam kampanye itu, ia mengecilkan radikalisme sebelumnya dan mengatakan kepada masyarakat Venezuela bahwa ia bukan kapitalisme biadab, tidak juga sosialisme atau komunisme. Sebaliknya ia mengklaim bahwa dirinya mendukung jalan ketiga untuk mencari keseimbangan antara sosialisme dan kapitalisme.
Chavez memenangkan pemilihan presiden. Menurut Maria Teresa Romero, seorang warga Venezuela yang melarikan diri ke Amerika Serikat bahwa, pernyataan Chaves yang bernada moderat dalam kampanye tak lain adalah demi merebut kekuasaan semata.
“Hugo Chavez secara terbuka menggunakan kebohongan untuk menipu kita-kita ini,” kata Romero kepada Fox News.
Dalam sebuah pemberitaan mengenai Chavez memenangkan kursi kepresidenan pada tahun 1998, beberapa orang Venezuela mulai waswas dengan mengalihkan harta kekayaan mereka ke Miami, AS agar tidak disita rezim baru tersebut.
Merevisi konstitusi, mengendalikan Mahkamah Agung demi penerapan kebijakan sosialis
Chavez tidak segera menerapkan banyak kebijakan sosialis setelah menjabat. Tetapi ia mulai secara aktif mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pengimplementasian secara menyeluruh kebijakan sosialis.
Tugas pertamanya adalah merevisi konstitusi. Pada tahun 1999, ia dengan blak-blakan mengatakan kepada Kongres Venezuela : “Konstitusi, dan sistem politik yang dilahirkan 40 tahun silam harus mati. Dan mereka akan mati”
Konstitusi baru mempertahankan Mahkamah Agung, tetapi setelah beberapa keputusan Mahkamah Agung bertentangan dengan Chavez, ia mengeluarkan undang-undang untuk menambah 12 orang hakim baru yang ia pilih sendiri.
Setelah Chavez menguasai peradilan dan legislatif, ia mulai sepenuhnya menerapkan kebijakan sosialis.
“Serangkaian perubahan telah mulai menunjukkan kepada kita fakta-fakta yang mengerikan” kata Giannina Raffo. ”
(Pemerintah Chavez) mulai melakukan serangkaian serangan terhadap properti pribadi, menerapkan kebijakan ekonomi yang sangat berbahaya, menangkap dan menjatuhkan hukuman kepada para pembangkang, dan melakukan sensor lembaga dan lain sebagainya.
Chaves kembali terpilih menjadi presiden pada 3 Desember 2006, setelah itu ia mulai menyita kekayaan swasta dalam skala besar. Ribuan perusahaan swasta telah dinasionalisasi, termasuk media, perusahaan minyak dan listrik, tambang, pertanian, bank, pabrik dan toko kelontong.
Sebuah video menunjukkan bahwa seorang pemilik toko sampai menangis karena bisnisnya telah disita dengan berbagai alasan.
Inti dari kebijakan Chavez adalah dengan memanfaatkan ekspor minyak dan berutang kepada komunis Tiongkok untuk mewujudkan egalitarianisme sosial, dan untuk menerapkan perawatan medis gratis, pendidikan gratis, dan sistem perumahan umum.
Tapi “dandang nasi besar” Chavez terbukti kacau balau. “Sumber daya adalah kutukan bagi Venezuela, dan kutukan yang lebih besar adalah kesejahteraan yang tinggi.”
kebijakan kesejahteraan akhirnya melahirkan orang-orang malas, sehingga tidak ada orang yang mau bekerja, tidak ada orang mau belajar, dan polarisasi sosial semakin serius. Ini telah menunjukkan bahwa Venezuela akan memiliki masalah di masa depan.
Awalnya, Chavez tampaknya telah membuat beberapa kemajuan dalam mengurangi kemiskinan, tetapi para ahli mengatakan itu adalah menghabiskan kekayaan minyak negara untuk mencapai tujuan ini.
Tom Palmer, Wakil Presiden Eksekutif LSM ‘Atlas Network’ mengatakan kepada Fox News bahwa Chavez dapat mendanai banyak proyek melalui penjualan minyak, tetapi ketika harga minyak jatuh, seluruh perekonomian menjadi hancur. Pada saat yang sama, Venezuela juga berhutang banyak kepada komunis Tiongkok.
Giannina Raffo secara pribadi telah mengalami dampak dari kebijakan ekonomi Chavez yang menyebabkan hiperinflasi dan kekurangan bahan-bahan dalam skala besar. “Sebelum saya datang ke Amerika Serikat pada bulan Januari 2016, saya dan keluarga saya harus antri selama lebih dari 8 jam untuk membeli bahan-bahan kebutuhan dasar”
Giannina Raffo menambahkan bahwa yang paling menjadi kekhawatirannya adalah bahan makanan.
“Situasi ini sama dengan yang terjadi di Kuba : pada dasarnya Anda hanya dapat membeli sejumlah makanan tertentu dalam seminggu”. Meskipun demikian jumlah tersebut belum tentu dapat Anda peroleh.
“Kehidupan rumah tangga di Venezuela sudah sulit berlanjut, dan (waktu keluarga saya) digunakan untuk mencari makanan dan obat-obatan untuk bertahan hidup”.
“Jangan membiarkan siapa pun merusak generasi penerus kita dengan ide-ide sosialis yang omong kosong. Didik dan sebarkan kepada anak cucu kita konsep tentang kebebasan”, kata Giannina Raffo.
Setelah Chavez meninggal karena penyakit kanker, penggantinya Nicolas Maduro yang menjabat pada bulan April 2013, juga menempuh jalan yang sama seperti Chaves dengan kediktatoran dan memperburuk sistem demokrasi. Dalam beberapa tahun terakhir, Venezuela telah jatuh ke dalam keruntuhan ekonomi sepenuhnya.
Menurut data Wiki, PDB Venezuela turun 27% antara tahun 2013 hingga 2016. Pada 2016, negara itu memasuki kondisi kelaparan, kekurangan gizi yang melanda ke seluruh negeri, dan 90% dari populasi negara itu hidup di bawah garis kemiskinan.
Dalam unjuk rasa rakyat yang baru terjadi ini, pemimpin oposisi Juan Guaido pada 23 Januari mengumumkan bahwa ia akan menjabat sebagai presiden sementara negara itu untuk menantang presiden sosialis saat ini Maduro.
Juan Guaido mendapat pengakuan dari banyak negara
Juan Guaido telah menerima dukungan dari negara-negara Eropa dan Amerika. Amerika Serikat telah mengakui bahwa Guaido sebagai presiden sementara Venezuela.
Pemerintah Eropa seperti Jerman, Prancis, dan Spanyol dan lainnya pada hari Sabtu menyatakan bahwa jika Venezuela tidak mengadakan pemilihan umum dalam waktu 8 hari, mereka akan mengakui Guaido sebagai presiden yang sah.
Senator AS Macro Rubio telah memperingatkan Maduro melalui sebuah pernyataan : “Saya juga tahu bahwa jika rezim Maduro yang ilegal mengambil tindakan apa pun terhadap Presiden Juan Guaido, anggota Majelis Nasional atau pengunjuk rasa damai, maka Presiden Amerika Serikat akan secara langsung menuntut tanggung jawab Maduro”.
Venezuela yang memiliki populasi lebih dari 31 juta jiwa dan cadangan minyak terbesar di dunia. Termasuk cadangan gas alam, bijih besi tingkat tinggi, batu bara, bauksit, dan sumber daya lainnya yang cukup besar, tetapi negara kaya seperti itu telah menjadikan rakyatnya kelaparan dan lebih dari 10 % warganya harus mengungsi karena sistem sosialis yang dianur.
Satu hari bisa makan 1 kali saja dengan porsi normal sudah merupakan kemewahan bagi warga Venezuela. Survei menunjukkan bahwa 75% populasi telah kehilangan berat badan rata-rata 11 kilogram pada tahun lalu, dan gizi buruk yang terjadi pada anak-anak sangat serius.
Trump sebelumnya memperingatkan tentang bencana yang diakibatkan oleh sosialisme
Ketika Presiden Trump menyampaikan pidato di Majelis Umum PBB pada 25 September tahun lalu, ia mengutuk pemerintahan sosialis dan komunis yang membuat rakyatnya menderita dan meminta negara-negara lain untuk memboikot.
Ia menggunakan Venezuela sebagai contoh dan mengatakan : “Kami menyaksikan tragedi manusia yang sedang terjadi di Venezuela. Lebih dari 2 juta orang telah melarikan diri dari rezim sosialis Maduro yang disponsori oleh Kuba”.
“Belum lama ini, Venezuela adalah salah satu negara terkaya di planet ini. Hari ini, sosialisme telah membuat negara kaya minyak ini bangkrut dan telah menyebabkan rakyatnya jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem. Intinya, di mana pun itu, penerapan sosialisme atau komunisme hanya akan menjadikan rakyatnya menderita, pemerintahannya korupsi, dan menurunkan kemampuan ekonomi,” kata Trump.
“Keinginan sosialis untuk kekuasaan akan mengarah pada ekspansi, invasi dan penindasan. Semua negara di dunia harus melawan sosialisme dan penderitaan yang dibawakan kepada rakyat. Dalam semangat ini, kami menuntut agar semua bangsa yang berkumpul di sini untuk bersama-sama kami menyerukan pemulihan demokrasi di Venezuela. Hari ini, kami mengumumkan sanksi tambahan terhadap rezim yang menindas rakyatnya, memerangi lingkungan inti Maduro beserta penasihat dekatnya,” kata Presiden AS di Majelis Umum PBB. (Sin/asr)
KUALA LUMPUR — Menteri ekonomi Malaysia mengatakan pada 26 Januari bahwa negara tersebut akan membatalkan proyek kereta api East Coast Rail Link (ECRL) senilai US$20 miliar dengan kontraktor China Communications Construction Co. (CCCC).
Mohamed Azmin Ali mengatakan di sebuah acara media bahwa biaya proyek sebesar itu terlalu besar, sementara juga memberi pernyataan bahwa Malaysia akan menerima investasi dari Tiongkok berdasarkan kasus per kasus.
“Kabinet telah membuat keputusan ini karena biaya untuk mengembangkan ECRL terlalu besar dan kami tidak memiliki kapasitas finansial,” kata Azmin.
Pemerintah masih menentukan berapa yang harus dibayar CCCC untuk biaya pembatalan proyek itu, katanya.
Bunga atas proyek itu sendiri mencapai setengah miliar ringgit (US$120 juta) per tahun.
“Kami tidak sanggup menanggung ini, jadi proyek ini harus dihentikan tanpa memengaruhi hubungan baik kami dengan Tiongkok.”
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan pada Agustus lalu bahwa proyek kereta api tersebut akan dibatalkan “untuk saat ini,” tetapi pemerintah sejak itu mengatakan sedang dalam negosiasi dengan CCCC mengenai masa depan jalur kereta api tersebut.
Dia juga mengumumkan pada bulan Agustus tentang pembatalan proyek lain yang bersandar pada pinjaman Tiongkok, yaitu pipa gas alam di negara bagian Sabah, Malaysia Timur.
CCCC tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters melalui telepon dan pesan teks.
Sejak berkuasa Mei lalu, Mahathir berulangkali berjanji untuk menegosiasikan ulang atau membatalkan apa yang disebutnya kesepakatan-kesepakatan “tidak adil” untuk infrastruktur Tiongkok yang telah disahkan oleh pendahulunya Najib Razak, yang pemerintahannya yang hampir satu dekade berakhir dengan kekalahan dalam pemilihan umum di tengah skandal keuangan besar-besaran.
Proyek ECRL adalah fitur paling penting untuk infrastruktur Tiongkok yang dipaksakan masuk di Malaysia akan tetapi pengerjaannya telah ditangguhkan sambil menunggu diskusi mengenai harga dan tuduhan-tuduhan korupsi.
Menteri keuangan Malaysia mengatakan tahun lalu bahwa biaya proyek ECRL telah meningkat, menurut surat kabar keuangan lokal The Edge.
Proyek ECRL adalah salah satu yang terbesar yang ditandatangani Tiongkok di bawah penandatanaganan inisiatif One Belt, One Road, serta salah satu proyek kereta api terbesar milik kontraktor negara, CCCC.
Pada bulan November, Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan Tiongkok AS telah mengeluarkan laporan yang memberi peringkat ECRL sebagai proyek One Belt, One Road terbesar kedua berdasarkan perkiraan biaya, setelah proyek kereta api kecepatan tinggi Moskow-Kazan senilai US$21,4 miliar di Rusia. (ran)
Epochtimes.id- Pemerintah memprediksi defisit neraca perdagangan masih mungkin berlanjut pada tahun 2019.
Untuk itu, Menko Perekonomian mendorong peningkatan kinerja ekspor melalui dua langkah kebijakan, simplifikasi prosedural dan efisiensi logistik.
Instrumen kebijakan ini akan memberi dampak segera terhadap perbaikan kinerja neraca perdagangan dan daya saing ekspor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan saat ini memerlukan instrumen kebijakan peningkatan ekspor untuk tetap menjaga kestabilan kinerja neraca perdagangan, khususnya untuk kuartal pertama tahun ini.
“Instrumen yang kita butuhkan adalah untuk kurun waktu sangat segera, jangka pendek, dan jangka menengah panjang,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memimpin Rapat Koordinasi Peningkatan Ekspor, Kamis (24/01/2019) dikutip dari situs Kemenko Perekonomian.
Adapun fokus rapat kali ini, lanjut Darmin, Pemerintah mencoba menformulasikan kebijakan peningkatan ekspor untuk kurun waktu sangat segera dengan memperbaiki sisi prosedural ekspor.
Pemerintah berencana memberlakukan dua kebijakan peningkatan kinerja ekspor yang dinilai dapat memberikan dampak yang cepat. Pertama, simplifikasi prosedural ekspor untuk memberikan efisiensi biaya dan waktu dengan pengurangan komoditi yang wajib menyertakan laporan surveyor (LS) dan Larangan Terbatas (Lartas) Ekspor lainnya.
“Nanti kami akan berkoordinasi untuk mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait LS. Kami usahakan minggu depan dapat selesai,” kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.
Di sisi lain, untuk meningkatkan efisiensi sektor logistik, Pemerintah juga berencana mengoptimalkan enforcement sistem Delivery Order (DO) secara online untuk meningkatkan kualitas flow of goods dan menekan dwelling time. Pemerintah juga berencana mempermudah prosedural layanan ekspor dan perbaikan proses bisnis untuk sektor otomotif.
“Hal ini dapat mengurangi antrian barang dan mampu mengurangi kemacetan di pelabuhan. Usulan ini sudah mendapat respon positif dari para stakeholder,” tambah Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi.
Turut hadir dalam rapat ini Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Bambang Adi Winarso, dan pejabat kementerian/lembaga terkait.
Beberapa waktu lalu, Bank Indonesia merilis neraca perdagangan Indonesia pada Desember 2018 mengalami defisit 1,10 miliar dolar AS, membaik dibandingkan dengan defisit pada bulan sebelumnya yang sebesar 2,00 miliar dolar AS.
Perbaikan defisit tersebut bersumber dari penurunan defisit neraca perdagangan migas ditunjang peningkatan ekspor migas dan penurunan impor migas.
Sementara itu, defisit neraca perdagangan nonmigas mengalami peningkatan karena penurunan ekspor nonmigas yang lebih besar dari penurunan impor nonmigas. Dengan perkembangan tersebut, neraca perdagangan Indonesia secara kumulatif Januari-Desember 2018 mencatat defisit 8,57 miliar dolar AS.
BI merilis, defisit neraca perdagangan migas pada Desember 2018 tercatat sebesar 0,22 miliar dolar AS atau menurun dibandingkan dengan defisit pada bulan sebelumnya sebesar 1,50 miliar dolar AS. Perkembangan tersebut dipengaruhi peningkatan ekspor migas sebesar 0,38 miliar dolar AS (mtm), terutama ekspor gas di tengah ekspor hasil minyak dan minyak mentah yang menurun.
Adapun penurunan defisit neraca perdagangan migas juga dipengaruhi impor migas yang turun 0,90 miliar dolar AS (mtm), baik minyak mentah, hasil minyak, maupun gas. Secara kumulatif, neraca perdagangan migas sepanjang Januari-Desember 2018 mengalami defisit 12,40 miliar dolar AS.
Defisit neraca perdagangan nonmigas pada Desember 2018 tercatat sebesar 0,88 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan defisit pada bulan sebelumnya sebesar 0,50 miliar dolar AS. Defisit tersebut dipengaruhi penurunan ekspor nonmigas yang melebihi penurunan impor nonmigas. Penurunan ekspor nonmigas sebesar 1,10 miliar dolar AS (mtm) bersumber dari penurunan ekspor beberapa komoditas antara lain bijih, kerak, dan abu logam, serta bahan bakar mineral.
Sementara itu, penurunan impor nonmigas sebesar 0,72 miliar dolar AS (mtm) terutama berupa barang modal dan bahan baku/penolong, antara lain bahan kimia organik, plastik dan barang plastik, kendaraan dan bagiannya, serta perhiasan/permata. Dengan perkembangan tersebut, neraca perdagangan nonmigas secara kumulatif Januari-Desember 2018 masih mengalami surplus 3,84 miliar dolar AS.
Bank Indonesia memandang perkembangan neraca perdagangan pada Desember 2018 dan keseluruhan 2018 tidak terlepas dari pengaruh dinamika perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi dunia yang melandai dan harga komoditas yang menurun memengaruhi kinerja ekspor.
Sementara itu, bagi BI, permintaan domestik yang masih kuat sejalan untuk kegiatan ekonomi yang produktif seperti investasi memengaruhi kinerja impor. Ke depan, Bank Indonesia dengan berkoordinasi kepada Pemerintah akan terus mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik sehingga tetap dapat memperkuat ketahanan sektor eksternal, termasuk prospek neraca perdagangan. (asr)
Pada sebuah seminar yang diadakan 25 Januari, pemimpin Tiongkok Xi Jinping meminta semua media yang dikendalikan oleh rezim komunis Tiongkok untuk menjangkau semua sudut secara online dan offline, mencakup semua bidang dan mempromosikan ideologi Partai Komunis Tiongkok (PKT).
Seluruhnya 25 anggota badan kepemimpinan PKT, Politbiro, menghadiri sesi pengkajian di markas Harian Rakyat (People’s Daily) di Beijing pada 25 Januari. Topik seminar tersebut adalah pengembangan “omnimedia,” atau “quan mei ti” dalam bahasa Mandarin, sebuah sistem terbuka yang terus-menerus mengubah media atau pun saluran baru berdasarkan inovasi-inovasi teknologi, seperti teknologi 3G dan 4G. Sebuah konsep yang meliputi media cetak, televisi, radio, media sosial, dan operasi lintas-menengah, seperti dilansir Xinhua yang dikendalikan Partai.
Selama seminar, Xi telah menegaskan beberapa “tugas-tugas utama” untuk propaganda rezim. Memperhatikan sejauh mana kehidupan sehari-hari dipenuhi dengan informasi, ia menggambarkan lingkungan media baru tersebut sebagai “semua proses, media holografik, semua kepopuleran, dan semua efek.”
Xi meminta semua koran Partai, majalah, saluran televisi, dan situs-situs web media untuk menggunakan teknologi baru guna memaksimalkan dan mengoptimalkan propaganda.
Tujuannya adalah untuk “menduduki posisi tertinggi dalam panduan opini publik dan panduan ideologis,” kata Xi. Rezim Tiongkok memanfaatkan platform medianya untuk memastikan opini publik bergerak mengikuti garis Partai.
Untuk mencapai tujuan ini, Xi meminta media Partai untuk menggunakan semua bentuk media baru, yang mencakup situs web, Weibo, yang setara dengan Twitter di Tiongkok; WeChat, platform media sosial populer; e-koran, TV internet, dan sebagainya.
Dari sudut pandang teknologi, Xi menekankan penggunaan kecerdasan buatan (AI). Dia meminta media untuk menggunakan teknologi AI ketika mewawancarai dan mengumpulkan informasi, serta dalam produksi dan distribusi berita.
“Kita harus menyadari tujuan memiliki berita yang disiarkan [oleh media Partai] yang mencakup semua saluran dan menjangkau pembaca setiap saat,” kata Xi, menurut Xinhua. “Dorong agar suara Partai diterima oleh semua jenis pembaca, dan mengendalikan bidang-bidang opini publik yang baru.”
Xi menambahkan bahwa media Partai adalah media arus utama Tiongkok, dan karenanya harus memiliki kemampuan untuk membawakan opini populer yang sejalan dengan “nilai-nilai inti sosialis.”
Karena para netizen sering kali mencerca dan mengecam media pemerintah karena isinya yang membesar-besarkan dan menjemukan, divisi-divisi propaganda rezim Tiongkok memiliki pekerjaan yang berat di tangannya.
Xi menyarankan agar membuat orang-orang menyukai media pemerintah, outlet harus menyediakan berita “segar” dan konten yang menarik. Dia juga mendesak staf media untuk meningkatkan tingkat teknis mereka.
Akhirnya, ia meminta pemerintah daerah dan komite-komite Partai dari berbagai tingkat untuk berinvestasi di media pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan, pendanaan, dan sumber daya manusia.
Propaganda adalah salah satu tugas paling penting bagi PKT di dalam dan di luar negeri Tiongkok, dimana otoritas Tiongkok mempertahankan sensor ketat pada film-film, program-program TV, surat kabar, dan semua media lainnya.
Maret lalu, di tengah restrukturisasi Partai, badan utama yang bertanggung jawab atas sensor konten, yang sebelumnya dikenal sebagai Administrasi Negara untuk Penerbitan Radio dan Televisi Radio, telah dimasukkan ke dalam Departemen Propaganda, yang membuat Partai bertanggung jawab secara langsung untuk mengelola dewan sensor tersebut.
Rezim Tiongkok juga secara ketat memonitor internet, menghalangi warga mengakses informasi dengan bebas.
Baru-baru ini, otoritas Tiongkok telah meningkatkan penegakan hukum dengan menindak keras postingan-postingan di WeChat, sebuah platform media sosial yang populer; membatasi penggunaan teknologi blockchain yang dapat menggagalkan sensor; dan menahan para pembangkang yang menghindari Great Firewall untuk menyebarkan informasi di Twitter dan situs-situs web yang diblokir di Tiongkok.
Di luar Tiongkok, PKT juga memelihara mesin propaganda yang diberi minyak pelumas dengan baik.
Institut Hoover di California menerbitkan laporan pada November 2018, yang mengungkapkan pengaruh PKT di dalam media-media berbahasa Mandarin, universitas-universitas, lembaga-lembaga think tank, dan entitas-entitas pemerintah di Amerika Serikat.
Laporan tersebut menemukan bahwa sebagian besar media berbahasa Mandarin di Amerika Serikat, seperti SinoVision, Sino America Times, Sky Link TV, dan China Press, berada di bawah kendali Beijing atau mempertahankan sikap editorial yang pro-Beijing. (ran)
Epochtimes.id- Dua bom kembar menyasar Gereja Katedral Katolik Roma di Filipina selatan. Ledakan ini menewaskan sedikitnya 27 orang dan melukai lebih dari 70 orang saat misa Minggu pagi.
Ledakan terjadi setelah referendum pembentukan daerah otonom baru Bangsamoro di wilayah Muslim Mindanao yang termasuk Pulau Jolo. Referendum ini setelah perjanjian damai antara pemerintah dan Muslim Filipina.
Bom pertama meledak dekat katedral Jolo di ibukota provinsi, diikuti dengan ledakan kedua di luar kompleks ketika pasukan pemerintah merespon serangan tersebut.
Ledakan menghancurkan pintu masuk ke katedral dan menghancurkan ruang utama, bangku dan merobohkan pintu-pintu lainnya.
Kepala Inspektur Graciano Mijares selaku direktur polisi untuk ARMM mengatakan setidaknya 27 orang tewas dan 77 lainnya cedera. Korban tewas termasuk 20 warga sipil dan tujuh tentara.
Foto-foto menunjukkan puing-puing dan mayat-mayat tergeletak di jalanan di luar Katedral Our Lady of Mount Carme. Gereja ini pernah dilanda bom di masa lalu.
Kenderaan lapis baja menutup jalan utama menuju gereja sementara kendaraan membawa korban tewas dan terluka ke rumah sakit. Beberapa korban dievakuasi melalui udara ke kota Zamboanga di dekatnya.
“Saya telah mengerahkan pasukan kami untuk meningkatkan tingkat siaga mereka, mengamankan semua tempat peribadatan dan tempat-tempat umum sekaligus, dan memulai langkah-langkah keamanan proaktif untuk menggagalkan rencana bermusuhan,” kata Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana dalam sebuah pernyataan.
“Kami akan mengejar sampai ke ujung bumi pelaku kejahatan yang kejam di balik kejahatan pengecut ini sampai setiap pembunuh diadili dan ditempatkan di balik jeruji besi. Hukum tidak akan memberi mereka belas kasihan,” kata kantor Presiden Rodrigo Duterte di Manila.
Istana Kepresidenan menyebutkan “musuh-musuh negara dengan berani menantang kemampuan pemerintah untuk mengamankan keselamatan warga di wilayah itu. (Angkatan Bersenjata Filipina) akan bangkit menghadapi tantangan dan menghancurkan para penjahat tak bertuhan ini.”
“Pulau Jolo telah lama terganggu oleh kehadiran ekstremis Abu Sayyaf, juga dikenal sebagai ISIS-Filipina, yang dimasukkan daftar hitam oleh Amerika Serikat dan Filipina sebagai organisasi teroris karena bertahun-tahun melakukan pemboman, penculikan, dan pemenggalan.
Seorang uskup Katolik, Benjamin de Jesus, ditembak mati oleh tersangka ekstrimis di luar katedral pada 1997 silam.Tidak ada yang segera mengklaim bertanggung jawab atas serangan terbaru.
Otonomi bangsa Bangsamoro diselenggarakan setelah penandatanganan perjanjian damai antara pemerintah Duterte dan Front Pembebasan Islam Moro pada tahun 2014. Perjanjian ini mengakhiri hampir lima dekade pemberontakan separatis di Mindanao yang menewaskan 150.000 orang.
Sementara itu, sebagian besar penduduk di daerah menyetujui kesepakatan otonomi, pemilih di provinsi Sulu, di mana Jolo berada, dan Kota Isabela di Basilan adalah satu-satunya daerah yang menolak otonomi.
Provinsi ini adalah rumah bagi faksi Islam saingannya untuk Front Pembebasan Islam Moro yang menentang perjanjian damai serta sel-sel teroris lebih kecil yang bukan bagian dari proses perdamaian.
Pemerintah Barat menyambut pakta otonomi. Pakar geopolitik Asia Richard Javad Heydarian dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh Al Jazeera mengatakan langkah demikian merupakan yang pertama bagi negara mayoritas Katolik untuk menciptakan entitas sub-negara mayoritas Muslim.
Namun, ada kekhawatiran bahwa sejumlah kecil ekstrimis terkait ISIS dari Timur Tengah dan Asia Tenggara dapat menjalin aliansi dengan komunis atau pemberontak lainnya dan mengubah selatan menjadi tempat berkembang biak bagi para ekstremis.
Kaum revolusioner komunis yang terdiri Tentara Rakyat Baru kini terus berjuang untuk negara mereka sendiri yang terpisah dari Filipina selama beberapa dekade sebagaiman dilansir Manila Times.
“Serangan bom ini dilakukan di tempat yang damai dan beribadah, dan itu terjadi pada saat kita sedang mempersiapkan tahap lain dari proses perdamaian di Mindanao,” kata Gubernur Mujiv Hataman dari Daerah Otonomi di Mindanao Muslim.
“Mari kita terus bekerja untuk perdamaian di wilayah ini. Kekerasan seharusnya tidak menghalangi kita untuk melanjutkan pekerjaan kita untuk membangun perdamaian abadi di tanah air kita, ”katanya.
Pejabat keamanan melihat “pada kelompok ancaman yang berbeda dan mereka masih tidak bisa mengatakan apakah ini ada hubungannya dengan referendum,” kata Albayalde, kepala polisi nasional, mengatakan kepada jaringan TV ABS-CBN.
Selain dari kelompok kecil Abu Sayyaf, kelompok ekstremis lain di Sulu termasuk sekelompok kecil jihadis muda yang disejajarkan dengan kelompok ISIS, termasuk pihak yang melakukan serangan, penculikan dengan tebusan dan pemenggalan.
Para ekstremis Abu Sayyaf masih menahan setidaknya lima sandera — seorang warga negara Belanda, dua warga Malaysia, seorang Indonesia, dan seorang Filipina — di pangkalan-pangkalan hutan mereka sebagian besar dekat kota Patikul di Sulu, tidak jauh dari Jolo.
Pasukan pemerintah telah menekan serangan sporadis untuk menumpas para ekstrimis, termasuk mereka yang ada di Jolo, sebuah pulau yang miskin memiliki lebih dari 700.000 penduduk. (asr)
Nostradamus telah dianggap oleh banyak orang sebagai salah satu peramal paling akurat dalam sejarah. Di sini kita mempelajari beberapa peristiwa dunia nyata yang populer yang telah diprediksi oleh peramal Prancis tersebut yang terkenal dalam bukunya, Les Propheties.
Namun prediksi mengejutkan apa yang dia tinggalkan untuk kita pada tahun 2019? Mari kita cari tahu! Di bawah ini adalah beberapa nubuat yang paling menarik dari Nostradamus yang menjadi kenyataan:
Prediksi akurat Nostradamus tentang kematian fatal Henry II dari Prancis pada tahun 1559 adalah yang membuat peramal tersebut menjadi pusat perhatian selama abad ke-16.
Dia menulis: “Singa muda akan mengalahkan yang lebih tua / Di medan perang dalam satu pertempuran / Dia akan tertusuk matanya melalui sangkar emas / Dua luka oleh satu tusukan, kemudian dia mati dengan mengenaskan.”
Pada musim panas tahun 1559, Raja Henry II dari Perancis (yang lebih tua) terluka parah selama serangkaian pertandingan menggunakan tombak untuk mengalahkan Gabriel, Comte de Montgomery (singa muda), yang enam tahun lebih muda darinya.
Tombak kayu Montgomery menusuk tutup kepala Raja, hancur berkeping-keping (Dia akan tertusuk matanya melalui sangkar emas), dan serpihan kayu tunggal menembus mata kanan Raja, memasuki rongga mata kanan dan pelipisnya (dua luka oleh satu tusukan).
Menurut Ancient Code, luar biasa, baik Montgomery maupun Henry II memiliki lambang singa di perisai mereka. Raja menderita kelumpuhan, kejang-kejang, dan masalah pernafasan selama 11 hari sebelum meninggal pada tanggal 10 Juli 1559 (ia meninggal karena kematian yang mengenaskan).
# 2. Penganiayaan yang sedang berlangsung terhadap Falun Gong (Falun Dafa) di Tiongkok
Nostradamus menyatakan tanggal tertentum, “Pada tahun 1999, bulan ketujuh”, di salah satu sajak empat barisnya.
Banyak yang percaya peramal terkenal itu memprediksi tentang akhir dunia pada tahun 1999, akan tetapi sebaliknya, ia merujuk pada penganiayaan terhadap Falun Gong (juga dikenal sebagai Falun Dafa) di Tiongkok.
Dia menulis: “Pada tahun 1999, bulan ketujuh / Dari langit akan muncul Raja teror yang hebat / Untuk menghidupkan kembali raja agung Angolmois / Sebelum dan sesudah Mars berkuasa atas nama membawa kebahagiaan untuk rakyat.”
Pada 20 Juli 1999 (Pada tahun 1999, bulan ketujuh), Jiang Zemin, mantan ketua Partai Komunis Tiongkok (PKT), telah menyebabkan kehancuran besar-besaran di Tiongkok dengan meluncurkan penganiayaan brutal untuk membasmi Falun Gong, sebuah latihan kultivasi kuno berdasarkan prinsip Sejati, Baik, dan Sabar.
Beberapa orang menduga “Raja teror yang hebat” dalam ramalan di atas menunjukkan Antikristus, Partai Komunis Tiongkok. Dan PKT yang ateis menganut ideologi Marxis (Sebelum dan sesudah Mars berkuasa atas nama membawa kebahagiaan untuk rakyat).
PKT melihat kepercayaan pada Falun Gong, termasuk keberadaan ilahi, surga, dan para dewa, sebagai hal yang saling bertentangan yang tidak dapat diselaraskan dengan cita-cita Marxisnya.
“Mungkinkah kita anggota Partai Komunis, yang dipersenjatai dengan Marxisme, materialisme, dan ateisme, tidak dapat mengalahkan esensi Falun Gong?” Jiang menulis dalam sebuah surat untuk anggota-anggota tinggi Partai setelah 10.000 praktisi Falun Gong melakukan protes di luar Zhongnanhai pada 25 April , untuk mengajukan petisi kepada pihak berwenang untuk mengakhiri pelecehan ilegal setelah penangkapan beberapa orang praktisi di Tianjin.
Akibatnya, puluhan ribu praktisi Falun Gong disiksa secara tidak manusiawi di penjara, pusat penahanan, rumah sakit jiwa, dan kamp-kamp kerja paksa tanpa pengadilan. Yang lebih mengerikan lagi, penganiayaan ini telah menghasilkan bentuk kejahatan baru, di mana sekitar 65.000 praktisi Falun Gong yang sehat secara diam-diam dibunuh demi diambil organnya untuk menyuplai industri transplantasi organ yang menguntungkan di Tiongkok.
Hebatnya, Nostradamus pada abad ke-16 telah meramalkan munculnya Hitler untuk berkuasa.
Dalam Les Propheties, dia menulis: “Dari kedalaman Eropa Barat / Seorang anak muda akan lahir dari orang miskin / Dia yang dengan lidahnya akan memikat hati sekelompok besar rakyat/ ketenarannya akan meningkat menuju wilayah Timur.”
Memang, orang tua Hitler berasal dari keluarga petani miskin (Seorang anak muda akan lahir dari orang miskin), dan ia memenangkan dukungan rakyat Jerman untuk partai Nazi dengan pidato persuasifnya (lidahnya akan memikat hati sekelompok besar rakyat).
Dan seperti prediksi Nostradamus yang terkenal tersebut, Hitler mencari aliansi dengan Jepang (wilayah Timur) selama Perang Dunia II.
“Binatang buas yang kelaparan akan menyeberangi sungai / Sebagian besar dari medan perang akan melawan Hister / Menuju sangkar besi yang besar akan diambil / Ketika anak Jerman itu tidak mematuhi apa pun.”
Menurut Mirror, “Hister” adalah istilah lama yang digunakan untuk Sungai Danube di Austria, dan Hitler dilahirkan hanya beberapa mil jauhnya dari sungai tersebut.
LALU, APA YANG AKAN TERJADI UNTUK TAHUN 2019, MENURUT NOSTRADAMUS?
Nostradamus meramalkan aktivitas seismik besar akan mengguncang bagian barat Amerika Serikat, dan getarannya akan terasa di seluruh dunia.
Nostradamus menulis: “Gempa bumi akan terjadi terutama di bagian barat Amerika Serikat. Kekuatannya akan terasa di tanah di seluruh dunia.”
Menurut para ilmuwan, California sudah lama tertunda dari gempa bumi besar. Dalam laporan 2017, Survei Geologi AS memperingatkan kemungkinan “gempa bumi besar”, sebuah gempa bumi yang sangat besar dan merusak di California.
Apa yang telah dilihat dalam firasatnya Nostradamus telah menyiratkan dalam sajaknya tentang perang kemungkinan dimulai dari serangan teroris di Prancis oleh para ekstremis Islam, yang kemudian akan menyebar ke seluruh Eropa.
Dia menulis: “Perang besar akan dimulai di Prancis dan kemudian semua Eropa akan diserang, akan menjadi lama dan menakutkan bagi semua orang.”
Namun ada harapan, karena menurut peramal tersebut, akan ada akhir untuk perang ini pada tahun 2025, dan perdamaian akan berkuasa.
Baris terakhir dari bait ini berbunyi: “Dari abu kehancuran, perdamaian akan terlahir kembali, tetapi hanya sedikit orang yang akan menikmatinya.”
Karena puisi Nostradamus ditulis menggunakan kata-kata dan kiasan-kiasan yang tidak begitu jelas, sering memiliki konten yang sulit dipahami dan penuh teka-teki, penafsiran tulisannya selalu tetap kontroversial.
Bagaimanapun ramalan Nostradamus berada di bawah renungan besar, tidak dapat disangkal bahwa kita benar-benar berada dalam masa kekacauan besar. Jadi, ada kebutuhan besar untuk bangun dan menolong sesama kita manusia yang baik hati sebelum terlambat.
Mungkin dengan meningkatkan diri kita menjadi orang yang lebih baik, pada akhirnya hal itu bisa membawa kita ke kehidupan dan situasi yang lebih baik daripada yang ada sekarang. (ran)
Belakangan ini, generasi kedua kaum Hawkish Partai Komunis Tiongkok (PKT) purnawirawan Hawkis Mayjend Luo Yuan saat berpidato pada KTT Ranking Militer 2018 akhir Desember lalu terekspos isi pidatonya.
Dalam pidato tersebut ia mengakui strategi AS telah mengalami 6 perubahan besar: “AS sebagai prioritas” menjadi orientasi aksi strategis; RRT telah menjadi lawan kompetisi utama bagi AS; strategi kompetisi telah menggantikan strategi komunikasi; strategi India-Pasifik menggantikan strategi menyeimbangkan kembali Asia-Pasifik; membentuk kembali kekuatan militer AS menggantikan rencana pengurangan anggaran; regenerasi gudang senjata nuklir.
Bagaimana menghadapi hal tersebut? Luo Yuan menyebutkan, AS mengandalkan militer, USD, SDM, suara pemilu dan ‘menjadikan musuh’ dalam mendirikan negaranya, maka PKT seharusnya mematahkan satu persatu.
Seperti dalam hal militer, PKT seharusnya menambah anggaran militer dan berusaha keras mengembangkan senjata pembunuh. “AS paling takut kehilangan nyawa warganya, kita sekarang memiliki rudal Dongfeng 21D dan Dongfeng 26, inilah pembunuh kapal induk, jika kita tenggelamkan 1 unit kapal induk, tewaskan 5.000 tentaranya, tenggelamkan 2 unit kapal induk, maka akan menewaskan 10.000 personel, bayangkan apakah AS tidak takut? Jadi panglima militer kita juga harus mempertimbangkan untuk menyerang kelemahan AS.”
Entah Mayjend Luo sungguh berpendapat ide menenggelamkan kapal induk AS ini bisa dilakukan, apakah sungguh berpikiran begitu ada orang tewas maka AS akan seperti kura-kura yang ketakutan dan langsung meminta ampun pada Beijing? Atau mungkin hanya ingin memuaskan diri menghujat di depan orang banyak dan menjadi tontonan, memuaskan kemunafikan sebagai seorang nasionalis, dan memuaskan pelampiasan luapan emosi semata? Di mata penulis, kemungkinan besar adalah yang terakhir.
Diperkirakan Luo Yuan berniat meniru kejadian PD-II yakni, di saat Jepang yang bernyali besar melakukan serangan mendadak ke Pearl Harbor.
Pada 7 Desember 1941, untuk menyingkirkan segala halangan saat menyerbu ke selatan, dan mencegah campur tangan AS, dalam kondisi tidak menyatakan perang, Jepang tiba-tiba melancarkan serangan terhadap pangkalan AL Pearl Harbor di Hawaii, menenggelamkan 8 kapal perang, 3 kapal penjelajah dan 3 kapal perusak, lalu 188 unit pesawat tempur hancur, 2.402 orang tewas dan 1.282 orang terluka. Dalam serangan tersebut, kerugian dipihak AS cukup tragis, dan seantero Jepang merayakan kemenangan itu.
Menurut logika Mayjend Luo Yuan, AS yang waktu itu menempuh ‘paham isolasi’ seharusnya gemetar ketakutan dan tunduk terhadap tekanan Jepang. Namun, sejarah yang sesungguhnya adalah, serangan pasukan Jepang tersebut telah memicu kemarahan seluruh Amerika, yang justru menyulut luapan emosi melakukan pembalasan.
Keesokan hari pasca serangan, Presiden Roosevelt berpidato di hadapan Kongres, dan meminta kepada Kongres untuk mengumumkan ‘Ikut berperang’.” Dan Kongres pun dengan hanya 1 suara menentang meloloskan resolusi tersebut.
Ikut berperangnya AS sangat memengaruhi perkembangan situasi PD-II, karena kemampuan industrinya yang besar dan modal yang kuat telah memberikan dukungan yang tidak pernah terputus bagi Inggris, Uni Soviet dan juga Tiongkok (Nasionalis).
Data di masa itu menunjukkan, hingga tahun 1920, kapasitas listrik AS setara dengan total seluruh Eropa, produksi baja mencapai lebih dari setengah produksi dunia, produksi minyak bumi mencapai 2/3 produksi dunia, PDB mencapai USD 17,7 milyar serta menjadi negara kreditor terbesar dan juga negara pengekspor modal terbesar dunia.
Cadangan emas AS dari USD 700 juta di tahun 1913 meningkat hingga mencapai USD 2,5 milyar di tahun 1921, dan mencapai USD 4,5 miliar di tahun 1930, atau hampir 40% dari cadangan emas seluruh dunia!
Setelah resmi ikut berperang, warga AS dengan penuh semangat menciptakan kapal dagang untuk pengiriman logistik, kapal perang dan berbagai senjata untuk dikirim ke medan pertempuran di Eropa dan Asia.
Hanya dalam hal membuat kapal saja, tahun 1943 adalah masa puncak kejayaan industri pembuatan kapal periode perang, Komisi Angkatan Laut AS memperkirakan kapasitas membuat kapal dagang tahun 1943 adalah 16 juta ton, padahal faktanya mencapai 19,2 juta ton.
Dari tahun 1941 hingga 1945, AS telah membuat sebanyak 2751 unit ‘kapal Liberty’ dan sebanyak 531 unit ‘kapal Victory’, ditambah lagi kapal jenis lain, total bobot yagn dibuat mencapai 45 juta ton, angka inilah yang mati-matian diserang oleh kapal selam Jerman, namun sama sekali tak bisa menandinginya.
Sejarah selalu berjalan serupa. Penulis sangat yakin, jika Beijing mengikuti saran Mayjend Luo Yuan, yakni menenggelamkan dua kapal induk AS, akan mengakibatkan banyak korban tewas di pihak AS, namun pada akhirnya akan mendapat pembalasan berkali-kali lipat dari AS yang tidak takut pada tirani dan ancaman.
Jangan lupakan bulan Oktober tahun lalu dalam pidatonya Wapres Mike Pence melontarkan isyarat. Pence secara khusus menyebutkan tindakan gegabah sebuah kapal perang RRT yang memaksa kapal AS memutar haluan, setelah itu Pence menyatakan “kami tidak akan takut; kami tidak akan mundur”, ini sama sekali bukan isapan jempol belaka.
Setelah Trump menjabat, AS tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tapi dalam hal strategi juga melakukan penyelarasan, PKT dipandang sebagai “musuh”, anggaran pertahanan negara meningkat hingga USD 716 milyar untuk memperkuat kemampuan militer AS di berbagai sektor, termasuk gudang senjata nuklir, pasukan luar angkasa dan pasukan jaringan internet.
Tanggal 2 Januari lalu Patrick Shanahan baru saja menjabat sebagai Menhan menggantikan Mattisse yang telah mengundurkan diri, dalam rapat internal Kemenhan ia berkata akan memperhatikan masalah “Tiongkok, Tiongkok, Tiongkok”. Ini sejalan dengan maksud Trump yang belum lama ini mengumumkan akan menarik pasukannya dari Suriah, yakni di masa mendatang yang akan dihadapi AS terutama adalah PKT.
Selain itu, ada Analisa menyebutkan, faktor yang menentukan kemampuan tempur komprehensif suatu negara di tengah kancah perang total adalah empat jenis kemampuan, yakni standar teknologi komprehensif negara, standar industri dan kekuatan komprehensif negara; perlengkapan dan senjata; kualitas prajuritnya, termasuk pengalaman tempur, kriteria pendidikan, pengetahuan iptek, standar pelatihan militer dan lain-lain; pasukan militer dan tekad tempur seluruh warganya.
Dilihat dari keadaan sekarang, RRT sama sekali tidak bisa menyaingi AS pada setiap aspek di atas, dan dalam banyak hal kesenjangan ini teramat besar.
Dengan kata lain, untuk menyelesaikan masalah kelemahan militer dan pasukan RRT membutuhkan waktu yang sangat panjang, dan kelemahan pasukan Komunis Tiongkok juga membuat pemimpin PKT tidak mampu menandingi AS pada masalah Laut Tiongkok Selatan maupun masalah Taiwan, betapa pun tinggi dan keras slogannya, bahkan melakukan persiapan militer untuk bertempur.
Keledai atau kuda, langsung bisa diketahui kalau dikeluarkan dari kandangnya, hanya saja apakah PKT bernyali menghunus pedang terhadap AS? Diperkirakan jika para petinggi Zhongnanhai (PKT Pusat) tidak melepaskan akal sehatnya, pasti tidak akan berani.
Luo Yuan yang ‘cinta negara dan suka berperang’ itu pernah terungkap saat menjelang Perang Tiongkok-Vietnam dirinya pernah dimutasikan dari pasukan kembali ke ibukota Beijing, ia dicurigai ‘desersi’ dari medan perang, apalagi teman-temannya mayoritas bukan pejabat tapi adalah pengusaha, hal ini terlebih membuatnya terlihat seperti bersandiwara saja.
Kepada siapa sesumbar Luo Yuan itu dilontarkan? hanya untuk menipu rakyat saja. (SUD/WHS/asr)
Media resmi Beijing dan Pyongyang sama-sama memberikan penilaian tinggi terhadap hubungan RRT – Korea Utara setelah kunjungan Kim Jong-un ke Tiongkok barubaru ini. Selain itu Xi Jinping juga menerima undangan berkunjung ke Korea Utara.
Pertemuan itu seolah hendak memamerkan kepada dunia tentang hubungan “saudara sekandung” yang akrab. Namun, hanya di satu tahun yang lalu yakni sebelum Perang Dagang RRT -AS dimulai, hubungan Kim Jong-un dengan pemerintahan Xi Jinping sama sekali berbeda dengan sekarang.
Sebelum Xi Jinping berkuasa, di dalam internal Partai Komunis Tiongkok (PKT), golongan Jiang Zemin (pemimpin PKT 1989-2002) mengendalikan kebijakan terhadap Korea Utara, hubungan rezim Kim Jong-il (ayah Kim Jong-un) terutama sangat dekat dengan kelompok Jiang.
Zhou Yongkang (mantan pimpinan Komisi Politik-hukum Pusat yang divonis seumur hidup) pernah menjadi jembatan pertalian hubungan Beijing dan marga Kim ayah dan anak; Zhang Dejiang mantan anggota komite tetap dari faksi Jiang pernah belajar di Universitas Kim Il-sung di Korea Utara; Zeng Qinghong, penasehat militer Jiang Zemin juga pernah memiliki hubungan dekat dengan Kim Jong-il. Korea Utara juga pernah dipertimbangkan sebagai salah satu jalan mundur bagi kelompok Jiang Zemin apabila upaya kudeta mereka gagal.
Setelah Xi Jinping berkuasa, ia menerapkan strategi berbeda dari faksi Jiang dan PKT di masa lalu dan mulai menjaga jarak dengan Korea Utara.
Dari tanggal 3 hingga 4 Juli tahun 2014, ketika Xi Jinping pertama kali mengunjungi Semenanjung Korea, ia melewati pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan malah bertemu dengan seteru Korut yakni Presiden Korea Selatan Park Gyun-hye, hal ini menumbangkan praktik tradisional masa lalu PKT.
Setelah Xi Jinping mengambil alih kekuasaan, Kim Jong-un berulang kali memberi isyarat untuk mengunjungi Beijing, tapi tidak mendapatkan persetujuan.
Pada saat yang sama, faksi Jiang selalu mempertahankan interaksi yang erat dengan Korut, masalah Korea Utara pun menjadi alat bagi faksi Jiang untuk menjegal kebijakan Xi Jinping, beberapa kali uji coba nuklir Korea Utara selalu terjadi pada saat peristiwa besar terjadi dalam situasi internal politik tingkat tinggi PKT.
Mengapa hubungan RRT-Korut lantas mendadak berubah setelah Perang Dagang RRT-AS? Dampak dimulainya Perang Dagang RRT-AS merupakan pukulan berat yang cukup fatal bagi rezim Komunis Tiongkok.
PKT sedang kehilangan “Jerami penyelamat” yang dipegang erat untuk mengendalikan ekonomi RRT. Krisis kemusnahan Partai telah dijadikan krisis utama bagi PKT. Menyelamatkan Partai telah menjadi reaksi naluriah dan tindakan pilihan utama PKT secara keseluruhan.
Terhadap kunjungan Kim Jong-un ke Tiongkok di saat yang bersamaan dengan Perang Dagang RRT-AS sedang berkobar gencar dan negosiasi perang dagang itu sedang berlangsung, sangat sulit bagi dunia luar untuk tidak mengkaitkan masalah Korea Utara dengan Perang Dagang RRT-AS.
Sesungguhnya apakah Xi Jinping yang menjadikan masalah Korea Utara sebagai kartu truf ataukah sebaliknya, semuanya tidak terlalu penting. Yang penting adalah, kartu itu sama-sama digunakan untuk melawan Amerika Serikat.
Ada komentator yang berpendapat bahwa kunjungan Kim Jong-un ke Tiongkok semestinya adalah demi pertemuan Trump-Kim yang segera akan diselenggarakan, untuk itu Kim meminta bantuan sesuatu kepada Xi Jinping. Karena Kim Jong-un khawatir sanksi Amerika Serikat akan berlanjut dan terus ditingkatkan sehingga menyebabkan krisis rezim yang lebih parah.
Sedangkan pihak Beijing ingin mencapai kesepakatan dengan AS, tidak mungkin memainkan kartu truf Korea Utara seperti dulu yang akan memengaruhi negosiasi perdagangan. Pandangan dan logika seperti ini digunakan untuk PKT, masih agak terlalu “sederhana”.
PKT di bawah krisis kekuasaan, semua metode dan cara perlindungan diri yang digunakan pada dasarnya tidak memiliki terlalu banyak logika dan garis dasar. Selama kartu apa saja bisa digunakan maka PKT akan mengeluarkan kartu itu.
Di sisi lain, Perang Dagang RRT-AS juga telah mengembalikan bentuk asli hubungan antara PKT dan PBKU (Partai Buruh Korea Utara): Rezim Komunis Tiongkok menjadikan Korea Utara, saudara kecil brandal itu sebagai alat untuk melawan dan menantang Amerika Serikat dan dunia Barat; sementara itu Korea Utara melalui dukungan dari PKT memeras dan menipu masyarakat Barat untuk bertahan hidup, ideologi komunisme yang sama membuat PKT dan PBKU bersekongkol dan telah saling memanfaatkan selama bertahun-tahun.
Rezim PKT dan rezim marga Kim Korea Utara kini sedang berada dalam situasi ketidatenteraman dalam negeri plus tekanan besar dari luar negeri dan sedang menuju ke situasi tercerai-berai untuk kemudian musnah.
Di bawah latar belakang Perang Dagang RRT-AS, sepasang saudara senasib dan sepenanggungan ini, bersekutu melawan AS untuk mencoba mendapatkan sambungan nafas rezim yang tersengal, telah menjadi landasan tren situasi bagi pengamatan pertarungan antara tiga negara yakni RRT, AS dan Korea Utara. (LIN/WHS/asr)
EpochTimesId – Amerika Serikat akan segera mengirim kelompok pertama sebanyak 20 pencari suaka Amerika Tengah kembali ke Meksiko melalui kota perbatasan Tijuana. Kebijakan ini menjadi bagian dari pengerasan kebijakan imigrasi, yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump.
Di bawah kebijakan yang dijuluki Protokol Perlindungan Migran, yang diumumkan pada 20 Desember 2018, Amerika Serikat akan mengembalikan migran non-Meksiko yang melintasi perbatasan selatan AS kembali ke Meksiko. Mereka tidak diijinkan menunggu di AS, ketika permintaan suaka mereka diproses di pengadilan imigrasi AS.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Meksiko, Roberto Velasco membenarkan pihak berwenang AS diperkirakan akan mengirim kelompok pertama dari 20 pencari suaka Amerika Tengah kembali ke wilayah Meksiko melalui Tijuana, pada 25 Januari 2019.
Pihak berwenang AS akan mengirim sebanyak 20 orang per hari melalui Tijuana dan secara bertahap mulai mengirim orang kembali melalui pelabuhan masuk legal lainnya di sepanjang perbatasan Meksiko.
“Meksiko akan menerima orang-orang tertentu yang memiliki tanggal untuk muncul di pengadilan imigrasi AS, tetapi menolak mereka yang dalam bahaya di wilayah Meksiko, menderita masalah kesehatan, atau anak di bawah umur yang tidak didampingi,” kata Velasco
Orang-orang dari karavan (rombongan pengembara) migran Amerika Tengah berjalan di sepanjang jalan raya menuju Amerika Serikat, dekat Santo Domingo Zanatepec di Meksiko, pada 22 Januari 2019. (Foto oleh Mario Tama/Getty Images/The Epoch Times)
Velasco mengatakan Meksiko tidak memiliki ‘Perjanjian Negara Ketiga yang Aman’ dengan Amerika Serikat. Para pencari suaka selama ini diberikan hak untuk tinggal di Amerika Serikat, ketika kasus-kasus mereka sedang disidangkan oleh hakim imigrasi AS. Akan tetapi, jumlah antrean mencapai 800.000 kasus, yang berarti prosesnya bisa memakan waktu bertahun-tahun.
Sekarang, Mereka akan dapat memasuki Amerika Serikat untuk audiensi pengadilan kasus mereka. Akan tetapi, mereka harus tinggal di Meksiko untuk sementara waktu. Jika mereka kehilangan kasus mereka, mereka akan dideportasi ke negara asal.
“Tempat penampungan berada pada batas kapasitas dan kami tidak dapat menerima migran yang sedang dideportasi atau warga negara (Meksiko) yang melewati kota. Mari kita berharap ini tidak terjadi,” kata Jose Maria Garcia, yang mengelola tempat penampungan Juventud 2000 di Tijuana.
Leopoldo Guerrero, sekretaris pemerintah Tijuana, mengatakan pemerintah federal Meksiko harus bertanggung jawab atas para migran, menekankan kota itu tidak memiliki sumber daya untuk mengatasinya.
Kebijakan AS bertujuan untuk mengekang meningkatnya jumlah keluarga, yang sebagian besar datang dari Amerika Tengah untuk meminta suaka. Mereka mengaku takut pulang ke rumah karena ancaman kekerasan. Pemerintahan Trump meyakini, kebanyakan klaim itu tidak valid.
Program ini akan berlaku untuk migran yang tiba yang mencari suaka di pelabuhan masuk, atau mereka yang tertangkap menyeberang secara ilegal dan takut untuk kembali ke negara asal. Belum jelas persis bagaimana Meksiko berencana untuk menampung ribuan pencari suaka selama proses peradilan imigrasi mereka. (Reuters/The Epoch Times/waa)
EpochTimesId – Personel darurat pada 26 Januari 2019 menemukan jenasah dari dua orang yang hilang, setelah sebuah helikopter bertabrakan dengan sebuah pesawat wisata di Pegunungan Alpen Italia. Penemuan jenasah ini menambah jumlah korban meninggal dunia menjadi tujuh orang.
Seorang jaksa kini sedang menyelidiki seorang instruktur penerbangan yang selamat dari tabrakan di udara di pegunungan Alpen Italia tersebut.
Instruktur penerbangan Prancis itu adalah salah satu dari dua korban yang selamat dari kecelakaan pada hari Jumat (25/1/2019) di atas gletser Ruter, di dekat La Thuile, di Lembah Aosta. Kawasan Italia utara itu berbatasan dengan Prancis dan Swiss.
Pada hari Jumat, lima orang dipastikan tewas dan dua lainnya cedera. Dua helikopter dikirim bersama seorang dokter dan sejumlah tim penyelamat, menurut Badan Penyelamat Gunung (CNSAS) Italia. Para penyelamat dilengkapi dengan alat pemotong logam.
#ValledAosta, ghiacciaio del #Rutor: sono riprese questa mattina alle ore 7:40, con il decollo di due elicotteri della Protezione Civile con a bordo i tecnici del #SoccorsoAlpino e personale medico del 118, le operazioni di ricerca di due persone che risultano ancora disperse. pic.twitter.com/FnkktxMEOH
— Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) January 26, 2019
Kantor berita Italia ANSA mengutip Kepala Jaksa Penuntut, Aosta Paolo Fortuna yang mengatakan bahwa Jaksa sedang menyelidiki instruktur tersebut atas tuntutan pembunuhan. Jaksa Penyidik telah berhasil menginterogasinya di unit perawatan intensif rumah sakit.
ANSA mengatakan instruktur dilaporkan sedang duduk di kursi belakang pesawat, dan sedangkan muridnya ada di belakang kemudi di kursi depan pesawat. Para siswa, seorang pria Belgia, dan seorang Prancis meninggal dunia.
Sementara itu, Helikopter membawa pemain ski ke gletser. Ada enam orang di dalam helikopter, pilot, pemandu pegunungan, dan empat penumpang yang sedang bermain ski heli, seperti dikutip dari CNN.
— Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) January 25, 2019
Ski Heli
Helikopter ski, atau heli-skiing, adalah jenis olahraga ski yang melibatkan helikopter untuk mengakses daerah terpencil dan lereng bersalju gembur dan segar, menurut Heli-ski. Ini adalah kegiatan ski lereng yang berlangsung di salju yang tidak tersentuh di lereng gunung yang jauh dari lereng resor ski yang terawat.
Perbedaan utama jenis olahraga ini, adalah bahwa pemain ski menggunakan helikopter untuk dengan cepat mencapai ketinggian yang menakjubkan dan lereng spektakuler yang sulit diakses. Mereka kemudian melompat dari helikopter untuk meluncur menuruni bukit salju.
Heli-ski pertama kali dimulai di Kanada pada pertengahan 1960-an. Pada tahun 1965, Hans Gmoser mulai menggunakan helikopter untuk mengangkut pemain ski tinggi ke pegunungan terpencil, untuk memberikan mereka pengalaman unik, yang telah menjadi petualangan pencarian sensasi yang populer.
Kedua korban terluka masih berada di rumah sakit. Badan Darurat Gunung Italia men-tweet pada hari Jumat bahwa mereka adalah warganegara Prancis dan Swiss.
Penyelidik kini terus bekerja untuk mengumpulkan bukti dan fakta yang menyebabkan kecelakaan itu. (TIFFANY MEIER dan AP/The Epoch Times/waa)
EpochTimesId – Amerika Serikat meminta para pemimpin negara-negara di dunia untuk ‘memihak’ atau mengakui salah satu presiden Venezuela, pada 26 Januari 2019 waktu setempat. Namun, pemerintah AS mengajak pemimpin dunia untuk untuk mengakui kepemimpinan Presiden Interim, Juan Guaido sebagai pemimpin negara yang sah.
AS juga mengajak negara-negara lain untuk secara finansial terputus dari pemerintahan Nicolas Maduro. Kekuatan Eropa sendiri sudah mengisyaratkan bahwa mereka akan mengikuti Washington dalam mengakui pemimpin oposisi Venezuela, sebagai penguasa yang sah.
Dalam perdebatan yang memanas pada pertemuan Dewan Keamanan PBB, kubu oposisi yang dipimpin oleh Venezuela dan Rusia, menuduh Washington berusaha melakukan kudeta. Rusia telah banyak berinvestasi dalam industri minyak Venezuela. Mereka mengecam permintaan pemerintah Eropa, bahwa pemilihan umum ulang di Venezuela harus digelar dalam delapan hari.
Pemimpin Oposisi, Guaido, yang mengambil kemudi Majelis Nasional pada 5 Januari 2019, menyatakan dirinya sebagai presiden sementara pada 23 Januari 2019. Amerika Serikat, Kanada, dan belasan negara-negara Amerika Latin mengakui pemimpin muda ini secara bersama-sama. Maduro, yang telah memimpin negara kaya minyak sejak 2013 dan mendapat dukungan dari angkatan bersenjata, menolak untuk mundur.
Tetapi pada 26 Januari, Guaido mendapat dukungan dari seorang pejabat militer penting. Atase pertahanan Venezuela di Washington, Kolonel Jose Luis Silva, mengatakan kepada Reuters bahwa Dia telah memutuskan hubungan dengan pemerintah Maduro dan mengakui Guaido sebagai presiden sementara.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengatakan ‘eksperimen sosialis’ Maduro telah menyebabkan ekonomi ambruk. Maduro dinilai bertanggungjawab membuat sebagian masyarakat Venezuela mengais makanan dari tempat sampah, karena krisis ekonomi sangat-sangat parah.
“Sekarang saatnya bagi setiap negara lain untuk memilih satu pihak. Baik Anda berdiri dengan kekuatan kebebasan, atau Anda bersekutu dengan Maduro dan kekacauannya,” kata Pompeo. “Kami meminta semua anggota Dewan Keamanan untuk mendukung transisi demokrasi Venezuela dan peran sementara Presiden Guaido.”
Pompeo juga meminta komunitas internasional untuk memutuskan sistem keuangan mereka dari rezim Maduro. Washington telah mengisyaratkan pihaknya siap untuk meningkatkan langkah-langkah ekonomi untuk mencoba mengusir Maduro dari kekuasaan, tetapi pada hari Sabtu Pompeo menolak untuk menguraikan rencana tersebut.
Dengan mengatasi penentangan untuk mengadakan pertemuan PBB pada 26 Januari 2019, Washington berhasil menjadikan isu Venezuela sebagai sorotan global di Dewan Keamanan. Namun, setiap tindakan dewan untuk mengatasi krisis nampaknya akan langsung diveto oleh Rusia dan Tiongkok.
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bersidang membahas situasi di Venezuela, di wilayah Manhattan, New York City, New York, AS, 26 Januari 2019. (Reuters/Carlo Allegri/The Epoch Times)
Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol semuanya mengatakan pada 26 Januari bahwa mereka akan mengakui Guaido jika Maduro gagal mengadakan pemilihan baru dalam delapan hari, ultimatum yang dikatakan oleh Rusia tidak masuk akal, dan menteri luar negeri Venezuela menyebutnya sebagai permintaan ‘kekanak-kanakan’.
“Eropa memberi kita delapan hari? Di mana Anda mendapatkan perhitungan bahwa Anda memiliki kekuatan untuk menetapkan tenggat waktu atau ultimatum untuk negara berdaulat?” ujar Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza, kepada Dewan Keamanan PBB.
Rusia menimpali, bahwa intervensi militer di Venezuela harus dihindari dengan cara apa pun, sementara Caracas menegaskan kembali bahwa tawaran dialognya dengan pemerintah Presiden Donald Trump masih tersedia.
“Jika Presiden Trump, seperti presiden Amerika Serikat lainnya, sedang mencari perang untuk menunjukkan bahwa dia dapat memerintah dan merangsang ekonomi, dia tidak akan mendapatkan perang itu di Venezuela,” Arreaza mengatakan kepada wartawan.
Venezuela tenggelam dalam kekacauan di bawah rezim Maduro, dengan kekurangan pangan dan protes di tengah krisis ekonomi dan politik yang telah memicu eksodus atau emigrasi massal dan inflasi yang meningkat hingga 10 juta persen tahun ini.
Maduro terpilih kembali Mei 2018 lalu dalam pemilihan, yang dinilai penuh kecurangan. Sebab, dia menghalangi para pemimpin oposisi utama untuk ambil bagian. Para kritikus menuduh pemerintah melakukan pembelian suara. Oposisi domestik, Amerika Serikat, dan pemerintah Amerika Latin yang condong ke kanan menolak mengakui hasil pemungutan suara.
Para simpatisan oposisi Venezuela telah mendesak Guaido untuk menjadi presiden sejak Maduro dilantik untuk masa jabatan kedua pada 10 Januari. Ratusan ribu turun ke jalan-jalan di Caracas awal pekan ini, menyerukan Maduro untuk mundur.
Deklarasi Guaido tentang dirinya sebagai presiden sementara membawa Venezuela ke wilayah yang belum dipetakan, dengan kemungkinan oposisi kini menjalankan pemerintahan paralel yang diakui di luar negeri sebagai pemerintah sah, tetapi tanpa kendali atas fungsi-fungsi dan organ negara.
Pada 26 Januari, Guaido merayakan dukungan negara-negara Eropa dan meminta mereka mengirim bantuan kemanusiaan untuk membantu meringankan krisis ekonomi. “Kami bangun hari ini dengan dukungan penuh dari komunitas Eropa,” kata Guaido di sebuah acara politik kecil di sebuah alun-alun di ibu kota Caracas.
“Beberapa negara Eropa telah menghubungi kami dan akan mendukung masuknya bantuan kemanusiaan,” kata Guiado.
Pemerintah Maduro sebelumnya telah menolak bantuan tersebut. Dia menyangkal ada krisis kemanusiaan di negara itu dan menyalahkan masalah ekonomi pada sanksi internasional yang dipimpin AS.
Setelah deklarasi dukungan Washington untuk Guaido, Maduro memutus hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat pada hari Rabu dan memberi para diplomat AS waktu 72 jam untuk meninggalkan negara itu.
Beberapa staf kedutaan AS meninggalkan Caracas pada 25 Januari, dan Venezuela menarik staf dari Washington pada 26 Januari. Namun, Maduro melunakkan permintaannya agar semua staf kedutaan AS menarik diri pada 26 Januari.
Sebagai gantinya, kedua negara akan mencari kesepakatan untuk mengganti kedutaan dengan ‘Kantor Bunga’, di ibukota masing-masing negara dalam waktu 30 hari. Jika itu gagal, misi diplomatik akan benar-benar ditutup. (Reuters/The Epoch Times/waa)
EpochTimesId – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menandatangani RUU anggaran sementara menjadi UU. Dengan demikian, penutupan pemerintah Federal AS (shut down) terlama sepanjang sejarah berakhir. UU anggaran sementara itu membuka kembali pemerintah federal selama tiga minggu, hingga 15 Februari 2019 setelah melewati proses pembahasan dan persetujuan di Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Trump mengumumkan bahwa kesepakatan tercapai, 36 hari setelah penutupan parsial dimulai pada bulan Desember karena perselisihan antara presiden dan para pemimpin Demokrat mengenai pendanaan tembok di perbatasan AS-Meksiko.
Tidak lama setelah pengumuman presiden, Senat mengesahkan RUU untuk membuka kembali pemerintah melalui pemungutan suara tanpa oposisi.
Senat juga mengeluarkan RUU terpisah yang menunjuk tujuh senator, empat anggota Partai Republik dan tiga Demokrat, sebagai anggota komite konferensi. Mereka akan menegosiasikan perjanjian keamanan perbatasan antara Kongres dan Gedung Putih selama tiga minggu ke depan.
Pembukaan kembali pemerintah berarti sebanyak 800.000 pekerja federal akan menerima gaji yang tidak mereka dapatkan ketika pemerintah federal dinyatakan shut down. Shut down kali ini hanya sekitar sepertiga dari seluruh layanan pemerintah Federal AS.
Gedung Putih berjanji pekerja federal akan dibayar sesegera mungkin setelah penutupan sebagian pemerintah berakhir. Namun, seorang pejabat senior mengatakan bahwa berbagai lembaga pemerintah bertanggung jawab atas masalah penggajian mereka sendiri dan pekerja harus menanyakan kepada departemen masing-masing, tentang perincian kapan mereka akan dibayar.
Trump memuji pekerja federal dan keluarga mereka sebagai ‘patriot luar biasa’ dalam pidato di Gedung Putih, beberapa hari yang lalu.
“Saya ingin berterima kasih kepada semua pekerja federal yang luar biasa dan keluarga mereka yang luar biasa yang telah menunjukkan pengabdian yang luar biasa dalam menghadapi kesulitan baru-baru ini,” kata Trump. “Banyak dari Anda telah menderita jauh lebih besar daripada siapa pun tetapi keluarga Anda akan tahu atau mengerti. Anda [tidak] mengeluh.”
“Saya akan memastikan bahwa semua karyawan menerima pembayaran kembali mereka dengan sangat cepat atau sesegera mungkin. Ini akan terjadi dengan cepat,” tambahnya.
Trump Ingin Kesepakatan yang Adil Dari Kongres
Trump menuntut anggaran 5,7 miliar dolar AS untuk membiayai tembok perbatasan, yang merupakan salah satu janji kampanyenya. Dana itu adalah bagian dari paket keamanan perbatasan komprehensif yang diminta oleh para ahli dari Departemen Keamanan Dalam Negeri. Paket tersebut mencakup pendanaan untuk lebih banyak agen patroli perbatasan, hakim imigrasi, dan peralatan pemindaian di pelabuhan masuk.
Presiden menekankan dalam pengumumannya bahwa situasi di perbatasan selatan merupakan ancaman serius bagi keamanan nasional. Sebab, kondisi menunjuk pada peningkatan aliran besar-besaran narkoba, gengster, dan perdagangan manusia.
“Saya berharap orang (politisi) membaca atau mendengarkan kata-kata saya tentang Tembok Perbatasan. Ini sama sekali bukan konsesi. Itu menjaga jutaan orang yang terluka parah oleh Shutdown dengan pemahaman bahwa dalam 21 hari, jika tidak ada kesepakatan, itu bukan urusan ras!”
“Jika kita tidak mendapatkan kesepakatan yang adil dari Kongres, pemerintah akan tutup pada 15 Februari, lagi, atau saya akan menggunakan kekuatan yang diberikan kepada saya berdasarkan undang-undang dan Konstitusi Amerika Serikat untuk mengatasi keadaan darurat ini,” Kata Trump.
Para pemimpin demokrat di Kongres menolak untuk menegosiasikan pendanaan untuk tembok perbatasan, ketika pemerintah ditutup. Langkah Trump adalah konsesi sementara yang mengembalikan sorotan kepada juru bicara DPR AS, Nancy Pelosi (Demokrat/California) dan Pemimpin Senat Minoritas, Chuck Schumer (Demokrat/New York).
“Demokrat telah mengatakan berminggu-minggu yang lalu, bahwa mereka akan bernegosiasi tentang pendanaan tembok perbatasan ketika pemerintah terbuka. Presiden Amerika Serikat sekarang memberi mereka kesempatan lain untuk datang ke ‘meja’ (perundingan). Orang Amerika akan dapat menilai sendiri apakah Demokrat benar-benar serius mengamankan perbatasan kita,” tulis Gedung Putih di Twitter.
Setelah pengumuman Trump, Pemimpin Demokrat di Senat AS, Chuck Schumer mengatakan Demokrat menentang pendanaan tembok perbatasan. Namun, mereka sepakat tentang cara lain untuk mengamankan perbatasan. (NTD News, Associated Press dan Epoch Times/The Epoch Times/waa)
Epcohtimes.id. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok akhirnya bebas dari penjara. Dia kini tak lagi menyandang status narapidana setelah keluar dari rutan Mako Brimob, Depok, Jawa Barat, Kamis (24/1/2019).
Ahok meninggalkan rutan Mako Brimob setelah dijemput oleh putra sulungnya Nicholas Sean Purnama. Ahok diduga keluar tak melalui pintu utama Mako Brimob. Sejumlah pendukungnya yang setia menantinya, tak sempat bertemu Ahok.
Berikut rangkuman seputar Ahok :
1.Ahok Bebas Murni
Ahok keluar dari Rutan Mako Brimob dengan status bebas murni. Pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM menyatakan Ahok bosa leluasa beraktivitas sebagaimana warga biasa termasuk berpergian ke luar negeri.
Oleh karena itu, Ahok tak memiliki kewajiban wajib lapor. Status wajib lapor hanya dikenakan kepada narapidana yang mendapatkan status Pembebasan Bersyarat.
Berkumpul dengan Keluarga
Setelah bebas Ahok lebih mengawali hari-harinya dengan berkumpul bersama keluarga besarnya. Turut hadir pada acara itu, Mantan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat dan istrinya.
Tak diketahui di mana tempat dan lokasi di mana momen Ahok berkumpul bersama keluarga besarnya itu. Pastinya, momen ini diunggah di akun instgaram Happy Djarot.
3.Panggil Aku BTP
Basuki Tjahaja Purnama yang selama ini dikenal dengan Ahok lebih memilih namanya disebut dengan BTP.
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan kepada wartawan tentan alasan disapa BTP. Djarot di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (23/1/19) mengungkapkan bahwa namanya aslinya adalah ‘BTP’.
Menurut Djarot, hanya saja kemudian dikasih brand ‘Ahok’. Oleh karena itu, Ahok ingin kembali lagi ke jati dirinya sebagai Basuki Tjahaja Purnama.
Jadi Youtuber
Setelah bebas dari Penjara, Ahok lebih memilih menjadi Youtuber. Langkah Ahok diwujudkannya dengan membuat akun youtube dengan nama ‘Panggil Saya BTP.’
Vlog pertama pun langsung diunggah yang berjudul ‘BTP VLOG #1 – PULANG’.
Video yang terkandung dalam edisi perdana ini Ahok didampingi oleh putra sulungnya Nicholas Sean Purnama.
Nikah Lagi
Ahok sebelumnya telah bercerai dengan Veronica Tan. Kini, Ahok dikabarkan akan menikah dengan Bripda Puput yang selama ini diketahui berdinas di bidang Pelayanan Markas (Yanma) Polri.
Bripda Puput pun ternyata sudah mengundurkan diri sebagai anggota Polwan sejak 9 Januari 2019.
Kemesraan Ahok dan Puput pun terlihat saat bersama keluarga berserta rekan terdekat Ahok saat melakukan syukuran.
Puput terlihat duduk di samping Ahok dalam foto yang sudah tersebar di media sosial.
Perpanjang SIM
Setelah menghirup udara bebas, ahok ing membuat SIM barunya. Menurut Ahok, SIM yang dia miliki telah lewat masa berlakunya pada Juni 2018 lalu, bertepatan saat ia berulang tahun.
“Yang paling saya mau lakukan, saya mau bikin SIM. SIM saya lewat pas ulang tahun kemarin. Saya mau nyetir,” kata Ahok dalam vlog perdananya.
Pulang Kampung
Setelah melalui hari-hari bersama keluarga besar pasca bebas dari penjara, Ahok ingin pulang kampung ke Belitung Timur.
Ahok ingin mengunjungi kampung halamannya dengan maksud berziarah ke makam sang ayah.
Ahok ingin mengunjungi kampung halamannya di Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur pada akhir Januari mendatang.
