EtIndonesia.com Tekanan internasional terhadap Iran memasuki babak baru pada awal September 2026. Teheran kini tidak hanya menghadapi tekanan militer di kawasan Teluk Persia dan Selat Hormuz, tetapi juga menghadapi upaya yang semakin serius untuk mempersempit ruang geraknya dalam sistem keuangan dan perdagangan internasional.
Perkembangan tersebut berlangsung melalui dua jalur yang berbeda, tetapi saling berkaitan.
Di satu sisi, Amerika Serikat berusaha memperketat tekanan ekonomi dengan membatasi akses Iran terhadap perbankan, perdagangan minyak, teknologi, aset digital, emas, hingga industri penerbangan dan pelayaran. Di sisi lain, meningkatnya ancaman terhadap jalur pelayaran di Selat Hormuz mulai mendorong sejumlah negara yang sangat bergantung pada energi Timur Tengah untuk mempertimbangkan keterlibatan keamanan yang lebih besar.
Salah satu negara yang mulai mengambil langkah serius adalah Korea Selatan.
Washington Memperluas Tekanan Ekonomi terhadap Iran
Perkembangan penting terjadi setelah pertemuan para menteri keuangan G20 di Asheville, North Carolina, Amerika Serikat, pada awal September 2026.
Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan Washington mendapatkan dukungan luas dari sejumlah mitra internasional untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran.
Pada 1 September 2026, Bessent bahkan menyatakan pemerintah Amerika Serikat berencana mengumumkan sanksi terhadap bank yang dianggap terlibat dalam transaksi Iran, disusul kemungkinan sanksi terhadap bank lainnya pada pekan berikutnya.
Menurut Bessent, Washington juga telah melakukan pembicaraan dengan sejumlah mitra, termasuk Uni Eropa, Bank Sentral Eropa, Inggris, Uni Emirat Arab, dan Bahrain.
Tujuan Washington cukup jelas: mempersempit kemampuan Iran memperoleh mata uang asing sekaligus mempersulit lembaga, perusahaan, ataupun negara ketiga yang membantu Teheran mempertahankan hubungan dengan sistem keuangan internasional.
Pada 2 September 2026, Bessent kembali menegaskan bahwa sasaran tekanan Amerika Serikat tidak terbatas pada sektor perbankan.
Washington juga mempertimbangkan tindakan terhadap industri penerbangan, perusahaan penyewaan pesawat, sektor maritim, serta transaksi yang menggunakan aset digital. Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi untuk menutup jalur alternatif yang dinilai dapat digunakan Iran dalam menghindari sanksi konvensional.
Artinya, tekanan yang sedang dibangun tidak lagi hanya diarahkan terhadap penjualan minyak Iran.
Sasaran yang lebih luas mencakup akses terhadap teknologi maju, elektronik, emas, aset keuangan, transportasi laut, penerbangan, dan jaringan pembayaran internasional.
Posisi Eropa Perlu Dilihat dengan Hati-Hati
Bessent kemudian menyatakan Uni Eropa telah bergabung dalam kampanye tekanan ekonomi terhadap Iran.
Namun, hingga 4 September 2026, terdapat perbedaan penting antara pernyataan Washington dan posisi resmi yang benar-benar diumumkan Brussel.
Uni Eropa memang memberikan dukungan terhadap peningkatan tekanan ekonomi kepada Iran. Akan tetapi, dukungan tersebut belum berarti seluruh negara anggota Uni Eropa secara resmi mengadopsi kampanye Amerika Serikat beserta seluruh mekanisme sanksi sekundernya.
Perbedaan ini sangat penting.
Jika Uni Eropa pada akhirnya menerapkan langkah yang setara dengan Amerika Serikat, konsekuensinya terhadap Iran dapat menjadi jauh lebih berat karena perusahaan, bank, eksportir, serta jaringan perdagangan Eropa akan menghadapi pembatasan yang lebih ketat dalam berhubungan dengan entitas Iran.
Namun keputusan seperti itu memerlukan proses politik tersendiri di dalam Uni Eropa.
Dengan demikian, perkembangan hingga awal September menunjukkan bahwa Washington berhasil mendapatkan dukungan politik yang semakin besar, tetapi pembentukan rezim sanksi bersama AS-Eropa yang sepenuhnya terintegrasi masih belum dapat dianggap selesai.
Korea Selatan Mulai Menghitung Risiko Hormuz
Pada saat tekanan ekonomi meningkat, persoalan lain muncul ribuan kilometer di sebelah timur Iran.
Korea Selatan mulai mempertimbangkan bagaimana negara tersebut harus merespons ketidakstabilan di Selat Hormuz.
Pada 3-4 September 2026, muncul laporan bahwa pemerintah dan militer Korea Selatan sedang mengevaluasi sejumlah pilihan untuk membantu menjaga kebebasan navigasi di jalur tersebut.
Bagi Seoul, persoalan Hormuz bukan sekadar konflik geopolitik yang terjadi jauh dari Semenanjung Korea.
Selat Hormuz merupakan salah satu jalur energi terpenting bagi perekonomian Korea Selatan.
Lebih dari 60 persen impor minyak mentah Korea Selatan bergantung pada pasokan yang melewati kawasan tersebut. Data yang dikutip dalam laporan terbaru menyebut sekitar 61 persen impor minyak mentah dan 54 persen impor nafta Korea Selatan pada tahun sebelumnya melewati Selat Hormuz.
Karena itu, gangguan berkepanjangan di kawasan tersebut dapat memberikan dampak langsung terhadap pasokan energi, industri petrokimia, biaya transportasi, hingga inflasi domestik Korea Selatan.
Pesawat Patroli, Kapal Logistik hingga Penyapu Ranjau
Sejumlah laporan media Korea Selatan menyebut beberapa pilihan militer telah dipelajari.
Di antaranya adalah kemungkinan mengirim pesawat patroli maritim, kapal pendukung logistik Angkatan Laut, serta unit yang memiliki kemampuan mendeteksi dan membersihkan ranjau laut.
Kemampuan pembersihan ranjau menjadi sangat penting karena ranjau merupakan salah satu ancaman paling serius terhadap jalur pelayaran yang sempit seperti Selat Hormuz.
Bahkan tanpa menenggelamkan banyak kapal, keberadaan ranjau atau ancaman bahwa suatu kawasan telah dipasangi ranjau dapat membuat perusahaan pelayaran dan perusahaan asuransi menaikkan biaya secara drastis.
Pesawat patroli maritim, sementara itu, dapat digunakan untuk melakukan pengawasan dari udara, mendeteksi aktivitas mencurigakan, serta membantu memberikan gambaran situasi kepada kapal-kapal yang beroperasi di kawasan tersebut.
Kapal pendukung logistik dapat berfungsi mempertahankan operasi armada dalam waktu lebih lama tanpa harus terus kembali ke pangkalan.
Namun pemerintah Korea Selatan menegaskan hingga 4 September 2026 bahwa keputusan final belum dibuat.
Kantor Kepresidenan Korea Selatan mengatakan Seoul memang sedang membahas berbagai cara praktis untuk berkontribusi terhadap kebebasan navigasi di Selat Hormuz, tetapi laporan bahwa pemerintah telah memutuskan pengerahan pasukan dianggap terlalu jauh.
Dengan kata lain, Korea Selatan berada pada tahap persiapan dan evaluasi, bukan pada tahap pengerahan final.
Iran Menghadapi Tekanan dari Dua Arah
Perkembangan ini menunjukkan tantangan yang dihadapi Iran semakin kompleks.
Tekanan ekonomi berusaha mengurangi kemampuan Teheran memperoleh devisa, mengakses teknologi, mempertahankan perdagangan internasional, dan menggunakan jaringan keuangan negara ketiga.
Pada saat yang sama, peningkatan kehadiran dan koordinasi keamanan maritim berpotensi mengurangi kemampuan Iran menggunakan Selat Hormuz sebagai instrumen tekanan strategis terhadap negara-negara lain.
Dampaknya sudah mulai terasa.
Laporan Reuters pada 2 September 2026 menyebut blokade dan konflik di sekitar Hormuz telah menekan ekspor minyak Iran secara tajam, dari sekitar dua juta barel per hari menjadi sekitar 240.000 barel per hari.
Jika tekanan keuangan Amerika Serikat terus diperketat, dukungan Eropa berkembang menjadi tindakan konkret, dan lebih banyak negara pengimpor energi ikut mendukung operasi keamanan maritim, maka ruang gerak ekonomi Iran dapat semakin menyempit.
Bagi Teheran, persoalannya bukan lagi hanya bagaimana menghadapi kekuatan militer Amerika Serikat.
Pertanyaan yang jauh lebih besar adalah berapa lama Iran mampu mempertahankan perekonomiannya apabila akses terhadap pendapatan minyak, jaringan perbankan, teknologi, perdagangan internasional, dan jalur pelayaran semuanya berada di bawah tekanan secara bersamaan.
Sementara bagi negara-negara seperti Korea Selatan, pertimbangannya juga tidak sederhana.
Mereka harus menjaga hubungan keamanan dengan Amerika Serikat dan melindungi jalur energi yang sangat vital, tetapi pada saat bersamaan berusaha menghindari keterlibatan langsung yang dapat menyeret mereka semakin dalam ke dalam konflik.
Karena itulah Selat Hormuz kini bukan lagi sekadar titik sempit di peta Timur Tengah.
Pada awal September 2026, kawasan tersebut telah berkembang menjadi salah satu titik pertemuan paling sensitif antara kepentingan militer, energi, perdagangan, dan keuangan dunia—dan setiap peningkatan ketegangan di sana berpotensi memberikan dampak yang jauh melampaui perbatasan Iran. (***)
