Jack Phillips

Media yang dikelola pemerintahan Korea Utara mengatakan negara itu akan memutuskan semua jalur komunikasi antar-Korea, termasuk hotline dengan Korea Selatan. 

Media corong pemerintahan Korut, KCNA mengatakan Pyongyang akan mulai memperlakukan Selatan sebagai “musuh.”

Pada 9 Juni 2020, Korea Utara menyatakan akan “benar-benar memutuskan dan menutup jalur penghubung antara pemerintah Korea Utara dan Korea Selatan, yang dipertahankan melalui kantor penghubung bersama Utara-Selatan” serta hubungan komunikasi lainnya seperti dikutip oleh The Guardian yang melansir media pemerintah.

KCNA melaporkan bahwa jalur-jalur tersebut termasuk “jalur komunikasi Laut Timur dan Barat” antara militer, “jalur komunikasi uji coba” antar-Korea, dan hotline antara Korea Utara dan Korea Selatan.”

Kantor berita pemerintahan Korut menuding otoritas Korea Selatan berkomplot atas tindakan bermusuhan terhadap [Korea Utara] sambil berusaha menghindari tanggung jawab berat dengan alasan-alasan buruk. 

Disebutkan bahwa pemutusan komunikasi itu mengklaim para pembelot Korea Utara mengirim selebaran yang berisi propaganda melewati perbatasan.

“Kami mencapai kesimpulan bahwa tidak perlu duduk berhadap-hadapan dengan pihak berwenang Korea Selatan dan tidak ada masalah untuk berdiskusi dengan mereka, karena mereka hanya membangkitkan kekecewaan kami,” demikian tulisan kantor berita KCNA.

Sementara itu, KCNA mengatakan bahwa keputusan terbaru dibuat pada pertemuan yang dihadiri oleh Kim Yo-jong, adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, dan Kim Yong-chol, wakil ketua Komite Sentral Partai Buruh Korea ( WPK). 

Media propaganda Korut itu menyatakan, bahwa selama pertemuan  mereka “menekankan bahwa pekerjaan ke arah Selatan harus benar-benar berubah menjadi melawan musuh” dan membahas “rencana bertahap” untuk transisi semacam itu “untuk membuat pengkhianat dan orang yang tak sopan membayar kejahatan mereka.” Laporan ini disampaikan oleh media Korea Selatan, Kantor Berita Yonhap yang mengutip pernyataan KCNA.

Kementerian unifikasi Korea Selatan mengatakan pada 9 Juni bahwa “kantor penghubung bersama antar-Korea berusaha mengontak Korea Utara pada siang hari melalui hotline. Akan tetapi pejabat di Korea Utara tidak menjawab.”

Kantor Berita Yonhap mengatakan hal ini menandai pertama kalinya Korea Utara belum menjawab hotline militer dari Selatan sejak dipulihkan pada tahun 2018. 

Kedua Korea secara teknis masih berperang, dikarenakan tidak ada perjanjian damai yang ditandatangani pada tahun 1953 silam.

Sejumlah pejabat Korea Utara lebih sering mengkritik Amerika Serikat l beberapa pekan terakhir. Korut menuding Mike Pompeo “sangat asyik dalam spionase dan pengembangbiakan plot terhadap negara-negara lain.” (asr)

FOTO : Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Pyongyang dalam foto 1 Januari 2019 ini. (KCNA via Reuters)

Video Rekomendasi :

The Associated Press

Hubungan kerjasama Korea Utara dengan Korea Selatan kembali memanas. Seperti dilaporkan The Associated Press, baru-baru ini, Korea Utara mengancam bakal menutup secara permanen kantor penghubung dengan Korea Selatan. 

Hal demikian disampaikan bersamaan Korut mengutuk Korsel. Dikarenakan dinilai gagal mencegah para aktivis mengirim selebaran yang dianggap anti-Korut melintasi perbatasan kedua negara.

Pernyataan Partai Buruh yang berkuasa di Korea Utara pada 5 Juni disampaikan setelah sehari sebelumnya adik Kim Jong Un mengatakan, negaranya akan mengakhiri perjanjian militer yang dicapai dengan Korea Selatan pada 2018. Korut berdalih untuk mengurangi ketegangan jika Seoul gagal menghentikan para aktivis HAM.

Kim Yo Jong juga sempat mengatakan Korea Utara akan secara permanen menutup kantor penghubung dan kawasan industri bersama di kota perbatasan Kaesong, yang menjadi simbol rekonsiliasi antara kedua negara.

Korea Selatan meresponnya dengan rancangan Undang-Undang baru yang bakal  melarang aktivis menerbangkan selebaran dengan balon ke Korea Utara. Akan tetapi, memicu merebaknya perdebatan di Korea Selatan tentang kebebasan berekspresi.

Namun demikian, juru bicara Departemen Front Bersatu Partai Buruh yang tidak disebutkan namanya mengatakan, janji Seoul kurang tulus. Juru bicara itu menyatakan, pembubaran kantor penghubung akan menjadi yang pertama dari serangkaian langkah Korea Utara yang dinilai akan menyebabkan penderitaan ekstrem bagi Korea Selatan.

Pernyataan itu juga menegaskan status tinggi untuk Kim Yo Jong, yang disebut sebagai pejabat tinggi kakaknya untuk urusan antar-Korea.

“Kami tidak menyembunyikan bahwa kami sudah lama memikirkan langkah-langkah yang menentukan untuk secara mendasar menghapus semua provokasi dari Selatan dan untuk sepenuhnya menutup dan menghapus semua  kontak dengan [Selatan],” kata juru bicara itu.

Merujuk pada selebaran, Juru Bicara itu mengatakan, “pembuangan sampah kotor tanpa henti dari Selatan membuat kami sangat lelah sehingga sampai pada kesimpulan yang jelas bahwa musuh adalah musuh. Tekad kami adalah untuk mengikuti  siklus arah konfrontasi yang jahat. “

Seoul tidak merespon terhadap pernyataan itu pada 6 Juni 2020. 

Terkait pidato yang menandai Hari Peringatan Korea Selatan, Presiden Moon Jae-in berjanji untuk memperkuat pertahanan negara. Akan tetapi, ia tidak menyebutkan ancaman Korea Utara untuk meninggalkan perjanjian perdamaian antar-Korea.

Menerbangkan balon melintasi perbatasan sudah menjadi taktik para aktivis di selatan selama bertahun-tahun. Korea Utara menganggapnya sebagai serangan terhadap pemerintahnya. 

Para aktivis dan pelarian Korut beberapa pekan terakhir menggunakan balon untuk menerbangkan selebaran mengkritik Kim Jong Un terkait ambisi nuklirnya dan catatan suram hak asasi manusia. 

Surat kabar resmi Pyongyang, Rodong Sinmun pada 6 Juni menerbitkan beberapa artikel dan kolom komentar menyatakan penghinaan terhadap para pembelot yang dikatakan  di balik aksi protes. 

Media corong itu mencantumkan Foto-fotonya yang menunjukkan aksi massa di Korea Utara, di mana banyak orang-orang mengangkat tangan mereka dengan tulisan “Kematian bagi para pembelot sampah manusia.”

Meskipun Seoul kadang-kadang mengirim petugas polisi untuk menghadang para aktivis selama masa-masa sensitif, Seoul  menolak seruan Korea Utara untuk sepenuhnya melarang para aktivisi. Korsel berdalih para aktivis itu menjalankan kebebasan mereka.

Partai liberal Korea Selatan yang berkuasa meraih kemenangan dalam pemilihan parlemen April lalu, memberikan suara mayoritas untuk memenangkan persetujuan di Parelemen Korsel untuk pembatasan legislatif terkait selebaran.

“Sungguh luar biasa bagaimana hal ini terjadi ketika pemerintahan Moon kembali setelah relatif sukses memerangi COVID-19 dan mayoritas progresif baru duduk di Majelis Nasional,” kata Leif-Eric Easley, seorang profesor di Universitas Ewha di Seoul.

Ia menambahkan : “Sebagai gantinya, Kim menggunakan adik perempuannya, sebagai utusan khusus untuk diplomasi senyum Korea Utara selama Olimpiade Musim Dingin 2018, mengancam fondasi minimal yang masih ada dari kerja sama antar-Korea, di mana Korea Selatan yang progresif berharap untuk membinanya.”

Kantor penghubung di Kaesong ditutup sejak akhir Januari setelah Korea menyetujuinya  hingga pandemi terkendali.

Korea Utara  menangguhkan hampir semua kerja sama dengan Korea Selatan dalam beberapa bulan terakhir di tengah kebuntuan dalam perundingan nuklir yang lebih besar dengan pemerintahan Trump. Perjanjian itu  goyah dikarenakan ketidaksepakatan mengenai pengurangan sanksi atas imbalan pertukaran pelucutan senjata.  (asr)

FOTO : Aktivis konservatif Korea Selatan meluncurkan balon yang membawa selebaran yang mengecam pemimpin Korea Utara Kim Jong Il saat rapat umum di Hwacheon, Korea Selatan pada 29 Juli 2010. (Ahn Young-joon / AP)

Video Rekomendasi :