Home Blog Page 1848

Parlemen Inggris Melalui Pemungutan Suara Kembali Menolak Perjanjian Brexit

oleh Wu Ying

Pada Selasa (12/3/2019), 17 hari menjelang batasan waktu Brexit, parlemen Inggris sekali lagi memveto perjanjian Brexit dari Perdana Menteri Inggris Theresa May. Hal ini telah memperdalam krisis politik paling serius di negara itu.

Meskipun dalam mengatasi kebuntuan dalam perjanjian Brexit, pada Senin (11/3/2019)Theresa May pergi ke Strasbourg untuk melakukan upaya terakhir dengan kepala Uni Eropa, tetapi masih belum mendapatkan dukungan dari anggota parlemen Inggris.

Hari Selasa, Parlemen Inggris akhirnya menolak perjanjian Brexit dengan 391 suara mendukung banding 242 suara yang mendukung perjanjian. Pada bulan Januari tahun ini, anggota Parlemen Inggris juga menolak Perjanjian Brexit dengan 432 suara banding 202 suara.

Sebelum pemungutan suara pada hari Selasa, Perdana Menteri Inggris May mengatakan bahwa setelah pertemuan darurat dengan Uni Eropa, ia telah memperoleh perjanjian yang mengikat secara hukum. Ia mengungkapkan bahwa perubahan ini berarti bahwa perjanjian mengenai perbatasan Irlandia tidak akan menjadi pengaturan yang bersifat permanen.

Setelah Parlemen Inggris untuk kedua kalinya menolak kesepakatan Brexit dengan Eropa, Michel Barnier, Perwakilan Inggris untuk negosiasi Brexit dengan Uni Eropa mengatakan bahwa risiko Inggris akan meningkat secara substansial. Nantinya, Uni Eropa tidak akan lagi  bernegosiasi tentang klausa Brexit dengan pihak London.

Penolakan Parlemen Inggris untuk yang kedua kalinya akan menempatkan Inggris dalam situasi yang tidak pasti dan sulit untuk menentukan arah masa depan : Menarik diri dari Uni Eropa sebelum perjanjian, Tanggal Brexit diundur sampai 29 Maret, membuat pemilihan lagi, atau bahkan diadakan lagi Referendum.

Sebelum pemungutan suara di Parlemen pada Selasa, Theresa May mengatakan kepada parlemen : “Jika malam ini tidak disahkan juga, jika perjanjian Brexit tidak disetujui, maka Brexit mungkin dapat gagal.”

BBC pada Senin lalu melaporkan bahwa jika parlemen Inggris memveto perjanjian Brexit lagi pada hari Selasa, kemungkinan parlemen akan memberikan suara pada Rabu (13 Maret) untuk memutuskan apakah Inggris meninggalkan Uni Eropa dengan tanpa perjanjian.

Jika parlemen menyetujui untuk Brexit tanpa perjanjian dengan UE, maka Inggris akan meninggalkan UE pada 29 Maret mendatang.

Jika parlemen tidak menyetujui untuk Brexit tanpa perjanjian, maka Parlemen Inggris akan terus memberikan suara pada 14 Maret untuk memutuskan apakah Inggris akan meminta UE untuk menunda waktu Brexit. (Sin/asr)

Video Rekomendasi :

https://www.youtube.com/watch?v=d-_2J1y_bMU

Atau anda menyukai video ini :

https://www.youtube.com/watch?v=Ojqkw-7iOc8

Negosiasi Dagang AS-Tiongkok Dapat Diselesaikan Beberapa Pekan Mendatang

0

oleh Wu Ying

Perwakilan Perdagangan AS Robert Lighthizer pada Senin (12/3/2019) mengatakan bahwa negosiasi dengan pihak Tiongkok dapat diselesaikan dalam beberapa pekan mendatang. Selanjutnya digelar pembicaraan lewat sambungan telepon dengan pihak Tiongkok. AS dipastikan akan memasukkan mekanisme penegakan hukum ke dalam perjanjian, serta hak untuk menaikkan tarif di masa mendatang.

Pada (12/3/2019) Robert Lighthizer menghadiri sidang dengar pendapat tentang ‘The Road Ahead for the World Trade Organization (Jalan Menuju Organisasi Perdagangan Dunia)’ yang diselenggarakan oleh Komite Keuangan Senat AS.

Sebagian besar senator mengajukan pertanyaan tentang perkembangan dari negosiasi perdagangan AS dengan Tiongkok, termasuk masalah yang tercakup dalam perundingan, kapan negosiasi akan berakhir, soal mekanisme penegakan hukum, langkah-langkah tarif, dan lain-lain. Lighthizer menjawabnya satu per satu.

Lighthizer mengatakan bahwa topik yang dicakup dalam negosiasi bersifat komprehensif dan  kesepakatan besar kemungkinan dapat tercapai dalam beberapa pekan mendatang. Tentu saja perjanjian nanti sudah mencakup mekanisme penegakan hukum dan mempertahankan hak bagi AS untuk menaikkan tarif di masa depan jika Tiongkok gagal memenuhi komitmennya. Ia mengatakan bahwa jika tidak ada mekanisme penegakan dalam perjanjian akhir, “Presiden tidak akan menandatangani perjanjian,” demikian tegasnya.

Namun, Lighthizer menegaskan bahwa perundingan baru dapat dikatakan berhasil jika semua masalah yang diangkat ke meja perundingan telah mencapai kesepakatan. Jadi sebelum ini, segala kemungkinan masih bisa terjadi.

“Saya sekarang tidak dapat memprediksi apakah negosiasi akan berhasil. Kami sedang bekerja keras. Kami telah membuat kemajuan besar. Kesepakatan akhir mungkin akan tertuang ke dalam perjanjian setebal 120 halaman,” katanya.

Lighthizer mengatakan : “Saya sedang berbicara dengan pihak Tiongkok lewat sambungan telepon kemarin dan masih akan diteruskan lagi besok.”

Adapun soal apakah AS akan membatalkan tarif setelah mencapai kesepakatan dengan Tiongkok nantinya. Lighthizer mengatakan : “Ini masih dalam perbincangan dengan pihak Tiongkok.”

Sejak Juli tahun lalu, Amerika Serikat telah mengenakan tarif hukuman sebesar 25% dan 10% terhadap komoditas impor dari Tiongkok senilai USD. 250 miliar, dan Tiongkok pun telah mengenakan tarif pembalasan sekitar USD. 110 miliar pada hari yang sama.

Bulan lalu, Presiden Trump memutuskan untuk menunda kenaikan tarif yang dari 10% menjadi 25%, dan mengatakan akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping di Mar-a-Lago, Florida, AS jika kesepakatan dapat tercapai untuk menandatangani perjanjian.

Pada Senin (11/3/2019), juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders dalam siaran persnya mengatakan bahwa, negosiasi perdagangan dengan pihak Tiongkok masih sedang berlangsung, Presiden Trump dan Presiden Xi Jinping belum memberikan konfirmasi tentang pertemuannya di Florida, tetapi jika waktunya sudah matang KTT akan diadakan.

Media corong Partai Komunis Tiongkok (PKT) melaporkan, pada Selasa (12/3/2019) Wakil PM. Liu He telah berbicara dengan Robert Lighthizer dan Mnuchin melalui sambungan telepon membahas soal pengaturan pekerjaan tahap berikutnya.

Lighthizer mengatakan, pembicaraan kali ini mencakup topik yang cukup luas, termasuk isu pengalihan teknologi wajib, hak kekayaan intelektual, isu non-tarif, subsidi, pertanian, pelayanan dan sebagainya.

“Banyak masalah yang masih menunggu penyelesaian, jika isu-isu tersebut tidak memiliki solusi yang bermanfaat bagi Amerika Serikat, maka perjanjian dianggap tidak tercapai,” katanya.

Lighthizer kemudian menambahkan bahwa negosiasi didasarkan pada penyelidikan 301. Negosiasi Beijing berfokus pada meminta AS untuk mencabut tarif hukuman dan ketentuan tentang akses pasar tertentu, ini yang sedang dipertimbangkan oleh AS. (Sin/asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=JYNushE9LoY

Penjualan Tanah di 300 Kota, di Tiongkok Turun Hingga 40 Persen

0

EpochTimesId — Pada bulan Februari, jumlah keseluruhan transaksi penjualan tanah di sekitar 300 kota di Tiongkok, berkurang sebanyak 40 persen dari bulan sebelumnya. Baik jumlah penjualan maupun harganya, sama-sama mengalami penurunan.

Menurut Tospur Real Estate Consulting Co yang berbasis di Shanghai, ada total 1.168 transaksi penjualan tanah, pada 300 kota di Tiongkok bulan Februari tahun ini. Berkurang 44 persen dari Januari (2097 transaksi) dan turun 19 persen dari bulan Februari tahun lalu (1443 transaksi).

Angka penjualan pada bulan Februari mencapai 19,85 miliar Yuan ($2,95 miliar). Rata-rata harga tanah per meter persegi adalah 2.320 Yuan ($32 per meter persegi), sebuah peningkatan sebesar 16 persen dari bulan sebelumnya dan penurunan sebesar 7,5 persen dari bulan yang sama tahun sebelumnya.

Di kota-kota tingkat pertama, rata-rata harga tanah per meter persegi adalah 11.008 Yuan ($152 per meter persegi), sebuah peningkatan sebesar 106 persen dari bulan Januari, dan 13 persen dari bulan yang sama tahun sebelumnya.

Di kota-kota tingkat kedua, rata-rata harga tanah per meter persegi adalah 2.554 Yuan ($35 per meter persegi), naik 1 persen dari bulan Januari, dan turun 24 persen dari tahun sebelumnya. Di kota-kota tingkat ketiga dan keempat, rata-rata harga tanah per meter persegi adalah 1.118 Yuan ($15 per meter persegi), turun 2 persen dari Januari, dan turun 7 persen dari tahun sebelumnya.

Menurut Real Estate Research Center milik Centaline Group, pada dua bulan pertama tahun ini, rata-rata nilai tanah di kota-kota paling dicari tetap berada pada tingkat rendah, sekitar 10 persen.

Pada awal tahun 2019, transaksi jual beli tanah di banyak kota masih berada dalam tahap penyesuaian, kata kepala analis dari divisi Real Estate milik Centaline Group, Zhang Dawei, kepada media Securities Daily. Bahkan, ada aturan ketat perihal dana perwalian, membuat mereka yang ingin berinvestasi di bidang real estate sulit mendapatkan pendanaan. Karena itu perusahaan-perusahaan real estate menjadi lebih hati-hati saat mempertimbangkan untuk membeli tanah di lokasi yang mahal.

Seorang eksekutif di perusahaan real estate mengungkapkan bahwa tahun 2019 akan menjadi puncak kedewasaan dari ikatan antar perusahaan-perusahaan real estate. Beberapa perusahaan telah menggadaikan sejumlah besar saham ekuitas mereka untuk mendapatkan pendanaan. Jadi orang-orang di dalam industri real estate tidak terkejut ketika aktivitas pembelian tahun ini menurun drastis.

Pengamat dari luar Tiongkok, Wen Xiaogang, yakin bahwa lingkungan ekonomi Tiongkok sedang menurun. Selain kota tingkat pertama dan beberapa kota tingkat kedua yang cukup besar, kebanyakan kota-kota tingkat lainnya sedang mengalami penurunan jumlah populasi yang masuk dan dalam masa akhir proyek revitalisasi perkotaan. Banyak perusahaan real estate tidak optimis akan prospek ke masa depan dari bidang ini.

“Pengurangan penjualan tanah secara langsung menyebabkan berkurangnya pendapatan pajak. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang menurun, usulan pengurangan pajak senilai 2 triliun akan sangat sulit dicapai. Sangat mungkin pemerintah setempat akan berupaya untuk menutupi berkurangnya pendapatan pajak lewat jalan lain,” kata Wen.

Sebagai tambahan dari pasar tanah yang lesu, pemasukan perusahaan real estate juga menurun.

Menurut Wind Information, sebuah penyedia data finansial yang berbasis di Shanghai, total penjualan dari 33 perusahaan real estate yang terdaftar mencapai 334 miliar Yuan pada Januari 2019, turun 18 persen dari Januari 2018. Total tanah yang dijual mencapai 23,32 juta meter persegi, turun 26 persen dari bulan Januari tahun sebelumnya.

Pada empat perusahaan real estate terbesar, Evergrande, Country Garden, Vanke, dan Sunac, total penjualan mencapai 149 miliar Yuan di bulan januari, yakni 44,59 persen dari keseluruhan penjualan 33 perusahaan real estate yang terdaftar, menurut data dari Wind. Dibandingkan dengan bulan Januari tahun lalu, jumlah penjualan empat perusahaan terbesar tersebut turun sebanyak 33,38 persen.

VIDEO REKOMENDASI

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Pakar Ekonomi Menilai Sinyal Perang Dagang Tiongkok Selama Pertemuan Politik ‘Dua Sesi’

0

EpochTimesId — Di bawah bayang-bayang perang dagang Tiongkok-Amerika Serikat, Partai Komunis Tiongkok telah mengadakan pertemuan tahunan “Dua Sesi” di Beijing.

Selama dua minggu, lembaga legislatif yang hanya menuruti kebijakan politik pemerintah Tiongkok menyetujui undang-undang dan menetapkan agenda yang telah ditentukan sebelumnya oleh kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok. Bagi Partai Komunis Tiongkok, keadaan keseluruhan ekonomi Tiongkok — dan dampak perang dagang — adalah pokok perhatian utama.

The Epoch Times mewawancarai Cheng Xiaonong, seorang sarjana politik dan ekonomi Tiongkok di New Jersey yang juga seorang sarjana tamu di Universitas Princeton, untuk mendengar pendapatnya mengenai sinyal apa yang telah diberikan oleh rezim Tiongkok sejauh ini di Dua Sesi, dan bagaimana pembicaraan perdagangan akan berjalan di masa depan.

The Epoch Times: Pada tanggal 4 Maret 2019, pada konferensi pers untuk Kongres Rakyat Nasional [NPC, nama lembaga legislatif yang hanya menuruti kebijakan politik pemerintah Tiongkok], juru bicara NPC bernama Zhang Yesui menanggapi pertanyaan mengenai perang dagang, mengatakan bahwa kepentingan Tiongkok dan Amerika Serikat sangat terkait, dan hubungan konfrontatif tidak diminati oleh masing-masing pihak. Menurut anda apa yang tersirat dari kata-kata yang diucapkannya?

Cheng Xiaonong: Saya pikir melalui perang dagang, Tiongkok telah memahami dua hal: satu, bahwa jenis-jenis trik ini tidak berada di jalur pembangunan negara yang normal: menyuap para ilmuwan dan teknisi Amerika Serikat, menjarah staf teknis perusahaan Amerika Serikat, atau menarik bakat warganegara Taiwan untuk bekerja di Tiongkok, dan lain-lain —menggunakan metode semacam ini untuk mencuri teknologi Amerika Serikat. Atau, mereka mencuri dari profesor Amerika Serikat, profesor etnis Tiongkok, dengan mentransfer hasil penelitian dari Amerika Serikat ke Tiongkok.

Orang Tiongkok seharusnya memahami bahwa permainan pencurian dan tipu daya adalah jalan yang jahat dan bahwa mereka harus kembali ke jalan yang benar. Apakah jalan yang benar itu? Yaitu penelitian dan pengembangan teknologi independen perusahaan. Berbicara mengenai ini, manusia normal juga harus menggarisbawahi hal ini, bukannya mencuri. Pada kenyataannya, tekanan dari Amerika Serikat membantu Tiongkok untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang menghormati hak kekayaan intelektual serta memperkuat penelitian dan pengembangan independen perusahaan.

Bagi Tiongkok, mengambil jalan yang benar akan menjadi suatu kemenangan. Dalam perang dagang Tiongkok-Amerika Serikat saat ini, Amerika Serikat berkuasa untuk memaksa Tiongkok mengambil jalan yang benar. Amerika Serikat tidak berusaha untuk menjatuhkan Tiongkok. Amerika Serikat berharap Tiongkok dapat mengembangkan ekonominya sendiri, tetapi tidak boleh mengandalkan tindakan mencuri dan merampok untuk mencapai tujuan tersebut.

Poin lainnya adalah, di masa depan Tiongkok harus berkembang secara damai, dan tidak harus mengandalkan kekuatan militer untuk berkembang. Perjuangan militer tidak akan menghasilkan pembangunan. Perjuangan militer hanya mengarah pada perang. Di era perang nuklir dan senjata nuklir, hasil akhir dari memprovokasi dan mengejar perang adalah kepunahan; maka tidak ada perkembangan untuk dibicarakan. Karena kita berbicara mengenai pembangunan yang damai, Tiongkok seharusnya tidak, dan tidak boleh berpikir sepanjang hari mengenai bagaimana berurusan dengan Amerika Serikat, bagaimana melampaui Amerika Serikat, dan akhirnya bagaimana menekan Amerika Serikat. Semua ide ini sebenarnya adalah cara berpikir yang sempit.

Foto: Pemimpin Tiongkok Xi Jinping, Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang dan ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Li Zhanshu, menyanyikan lagu kebangsaan selama sesi pembukaan NPC di Aula Besar Rakyat di Beijing pada 5 Maret  2019. (Jason Lee / Reuters)

ET: Kongres Rakyat Nasional akan meninjau rancangan baru UU Investasi Asing. Ini adalah tinjauan ketiga sejak musyawarah awal oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional pada Desember tahun lalu. Setelah tiga bulan persidangan, kecepatan legislasi dikatakan sebagai yang tercepat dalam sejarah Tiongkok. Jika Kongres Rakyat Nasional mengesahkan undang-undang ini, apakah ini akan membantu menghentikan perang dagang?

Cheng: Revisi Undang-Undang Penanaman Modal Asing sebenarnya adalah masalah inti dalam negosiasi Tiongkok-Amerika Serikat. Karena undang-undang investasi asing yang asli memperbolehkan Tiongkok memaksa perusahaan asing untuk mentransfer teknologi, dan juga memungkinkan modal Tiongkok untuk menduduki sebagian besar saham perusahaan asing sehingga perusahaan asing tidak dapat beroperasi sendiri [diperlukan untuk membuat usaha patungan dengan perusahaan Tiongkok]. Hal ini memiliki berbagai ketentuan diskriminatif.

Ketentuan diskriminatif ini sebenarnya semua bertujuan untuk memfasilitasi pencurian teknologi asing. Tidak memungkinkan perusahaan asing untuk menduduki mayoritas saham juga dapat diartikan bertujuan untuk memegang status pemegang saham utama sehingga dapat menekan perusahaan asing untuk menyerahkan teknologi.

Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional merumuskan bahwa satu pertemuan diadakan setiap dua bulan. Namun, untuk meninjau dan mengubah undang-undang investasi asing ini, Kongres Rakyat Nasional telah mengadakan tiga pertemuan dalam dua bulan dan akan terus mengadakan pertemuan. Publik menilai musyawarah akan berakhir 24 Februari 2019, dan pada akhirnya memasuki tahap revisi. Alasan di balik mengadakan lebih dari empat pertemuan dalam tiga bulan adalah bahwa Amerika Serikat memiliki batas waktu tanggal 1 Maret 2019.

Hal ini belum secara resmi berlalu. Ketika disahkan, meskipun Tiongkok  akan dianggap telah melakukan beberapa penyesuaian struktural, perusahaan Tiongkok masih perlu diawasi. Karena di Tiongkok, ada banyak kasus yang tidak taat hukum. Oleh karena itu, setelah UU Penanaman Modal Asing direvisi, meskipun dalam undang-undang ketentuan keji telah dihapus, dapatkah undang-undang itu benar-benar diberlakukan? Bagaimana jika tidak? Masalah inilah yang sedang dinegosiasikan Amerika Serikat dengan Tiongkok. Jika itu tidak dapat diberlakukan, jika Tiongkok ingkar janji, maka Amerika Serikat akan terus mengenakan tarif.

ET: Amerika Serikat telah meminta Tiongkok untuk melakukan reformasi struktural. Apakah ini akan mendorong reformasi sistem politik Tiongkok?

Cheng: Saya pikir ini adalah dugaan yang menyertainya. Ini adalah keinginan subjektif, harapan bahwa perubahan ekonomi akan membawa perubahan politik. Saya ingin mengatakan bahwa salah satu teori di Barat adalah ketika ekonomi berkembang, politik akan bergerak menuju demokrasi. Kini jenis teori ini terbukti salah.

Ekonomi berkembang dan politik surut; ada banyak situasi seperti ini. Di Amerika Latin, kita melihat contoh terbaru di Venezuela. Venezuela pernah “berkembang secara ekonomi,” dan kemudian pada akhirnya muncul kediktatoran. Karena itu, pembangunan ekonomi tidak lantas mengarah pada kemajuan politik.

Tujuan negosiasi Amerika Serikat bukan untuk mengubah struktur politik Beijing. Beberapa orang memahami transformasi struktural sebagai perubahan struktural politik. Faktanya, reformasi struktural yang diusulkan oleh Amerika Serikat bersifat ekonomi, yang memungkinkan perusahaan asing untuk bersaing secara bebas di Tiongkok, Tiongkok mencabut berbagai pembatasan terhadap perusahaan asing, berbagai sistem yang tidak adil, dan lain-lain.

ET: Apa yang anda pikirkan sebagai masalah paling kritis dalam perang dagang Tiongkok-Amerika Serikat?

Cheng: Hak kekayaan intelektual. Saat ini banyak orang fokus pada tarif. Padahal, tarif hanyalah metode Amerika Serikat. Dengan kata lain, pada masalah pelanggaran hak kekayaan intelektual, Amerika Serikat sekarang mengharuskan Tiongkok untuk membangun sistem aturan hukum baru di atas aturan sistem hukum yang relevan. Ini untuk memastikan bahwa Tiongkok akan berhenti melanggar hak kekayaan intelektual di masa depan, dan berhenti mencuri teknologi dan bakat manusia di Amerika Serikat.

Jika Tiongkok menolak untuk melakukan perubahan dan bersikeras tetap menjadi pencuri, maka Amerika Serikat memiliki sanksi, yaitu memberlakukan tarif tersebut. Jika anda bersikeras menjadi pencuri, saya akan menjatuhkan anda dengan tarif ini.

Faktanya, Tiongkok harus memahami bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual yang dibahas oleh Amerika Serikat tidak hanya diperlukan untuk Amerika Serikat, tetapi juga untuk kebutuhan internal Tiongkok.

Sejak awal, pelanggaran hak kekayaan intelektual di Tiongkok tidak memiliki batas negara; perusahaan Tiongkok pertama kali mencuri dari rekan-rekan domestik. Jadi mengapa perusahaan Tiongkok tidak memiliki penelitian dan pengembangan teknologi, dan banyak perusahaan tidak mau mengembangkan produk baru secara mandiri? Alasannya adalah karena dicuri setelah dikembangkan, dan para peneliti yang sukses dibajak oleh pesaing domestik. Metode yang digunakan Tiongkok dalam mencuri teknologi dari Amerika Serikat sebenarnya adalah metode yang biasa digunakan di Tiongkok.

Video Pilihan:

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Kardinal Senior Gereja Katolik Dipenjara karena Kasus Pelecehan Seksual

0

Elizabeth Li

Epochtimes.id. Hadirin dari seluruh dunia menyaksikan pemimpin katolik senior Australia dan mantan penasihat tertinggi Paus Francis dijatuhi hukuman enam tahun penjara karena melakukan lima pelanggaran seksual anak pada dekade 1990. Dia menerima bebas bersyarat selama tiga tahun delapan bulan.

Vonis yang dibacakan oleh Kepala Pengadilan Hakim Peter Kidd atas Kardinal George Pell disiarkan langsung secara langsung pada 13 Maret dari Pengadilan Wilayah Victoria, Australia.

Kidd mengatakan dia dihukum pada “saat di mana dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi pengungkapan pelecehan seksual anak dalam pengaturan kelembagaan, termasuk dalam Gereja Katolik.”

“Saya diharuskan menghukum Anda hari ini sesuai dengan aturan hukum, terlepas dari pengaruh luar,” kata Kidd.

Ruang sidang terbesar di Pengadilan County dipenuhi dengan korban pelecehan, pendukung dan pemirsa televisi global.

Saat menjatuhkan vonis kepada Pell, hakim Kidd menolak gangguan mental sebagai faktor dalam keputusan Pell sebagai dalih melakukan pelanggaran.

“Apa yang kamu lakukan sangat mengerikan sehingga aneh untuk menyarankan kamu mungkin tidak sepenuhnya menghargai itu,” kata Kidd.

Hakim mempertimbangkan emosional para korban dan dampaknya terkait “dampak langsung” dan “mendalam” pada kehidupan korban. Kidd membahas hubungan kepercayaan antara Pell dan korban serta konteks ketidakseimbangan otoritas kekuasaan.

“Saya pikir Anda benar-benar memikirkan atau merefleksikan pelanggaran ini. Satu-satunya kesimpulan yang masuk akal dari keberanian Anda untuk melakukan pelanggaran kembali adalah bahwa Anda memiliki tingkat kepercayaan bahwa para korban tidak akan langsung mengeluh atau melarikan diri pada tahap selanjutnya, ” kata Hakim.

“Kamu adalah pilar St. Patrick berdasarkan posisimu,” kata Kidd. Ini dikarenakan Pell bersikukuh tak besalah. Hakim menyampaikan tidak ada “bukti petunjuk atau penyesalan Anda” untuk “mengurangi hukuman Anda.”

Usia dan kesehatan Pell adalah faktor “signifikan” atas vonis hukumannya. Penundaan hukuman selama 22 tahun memberikan Pell kesempatan untuk menunjukkan “kemampuan untuk menjalani kehidupan yang tidak bersalah.”

Hakim mengatakan Pell telah “direformasi secara efektif.” Dia “tidak berisiko bagi masyarakat.”

Saat memvonis  Pell, hakim mempertimbangkan pertanyaan tentang pengalaman Pell di penjara karena ketenarannya tetapi menolak pelarangan siaran langsung terhadap persidangan. Pasalnya, kasus yang mendera Pell telah telah dipublikasikan secara luas.

Hakim mengatakan pengadilan harus menunjukkan “konsekuensi besar” dari pelanggaran hukum dan mencegah calon pelanggar.

“Pelanggaranmu, Kardinal Pell, yang telah dilakukan  masing-masing pelanggaran disengaja,” katanya.

Kasus kardinal Pell dianggap sebagai “pelanggar seksual serius” dalam kaitannya dengan tiga dakwaan. Penuntut tidak mencari “hukuman yang tidak proporsional.”

Kardinal Pell (http://thesestonewalls.com)

“Saya pikir gereja telah merasakan bahwa hukum mereka — hukum kanon mereka — mengesampingkan hukum negara kita. Saya pikir hari ini mungkin menunjukkan bahwa itu bukan masalahnya,” kata Fiona Patten selaku Ketua Reason Party kepada The Epoch Times.

“Kami mendengar orang-orang bersorak, dan kami mendengar orang-orang mencerca pada hari ini. Saya pikir itu adalah penghakiman yang dipertimbangkan tetapi saya pikir banyak dari kita masih merasa bahwa itu seharusnya lebih lama, hati saya bersama para penyintas dan korban yang tidak hidup hari ini untuk mendengar penghakiman ini,” ujarnya.

Temuan Bersalah

Juri di Melbourne memutuskan Kardinal Pell (77) bersalah atas lima dakwaan pada 11 Desember 2018 — salah satunya secara lisan memperkosa seorang anak dan empat lainnya melakukan tindakan tidak senonoh terhadap anak-anak.

Kardinal itu dituduh melakukan pemerkosaan terhadap seorang anggota paduan suara tahun 1996 dan menganiaya yang lain saat sakristi Imam Katedral St. Patrick di Melbourne Timur, tempat Pell menjadi uskup agung saat itu. Korbannya adalah dua bocah lelaki berusia 13 tahun yang mendapatkan beasiswa ke St. Kevin’s College yang bergengsi.

Juri membuktikan Pell bersalah atas penyerangan terhadap salah satu bocah lelaki untuk kedua kalinya pada awal 1997 silam. Ketika itu, Uskup Agung mendorong seorang bocah ke dinding koridor setelah misa hari Minggu dan meraba-rabanya sebentar.

Salah satu dari dua korban meninggal dalam kecelakaan pada 2014 silam. Sementara yang lain, saat berusia 30-an, mengajukan tuduhan itu ke polisi setelah bertahun-tahun berjuang untuk memahami apa yang dia alami sebagai seorang anak.

Putusan hakim pertama kali diumumkan pada 26 Februari setelah perintah pengadilan  tentang pelarangan pemberitaan media dicabut.

Perintah pelarangan liputan media ini telah dikeluarkan oleh Hakim Kidd pada 25 Juni 2018, karena juri kedua sedang mempertimbangkan tuduhan pelecehan terpisah terhadap Pell yang sejak saat itu telah ditarik oleh jaksa.

Kidd mengatakan pada saat itu perintah pelarangan pemberitaan media adalah untuk mencegah “risiko nyata dan substansial prasangka terhadap administrasi peradilan yang tepat.”

Tidak lama setelah perintah pelarangan pemberitan media dicabut, pengacara korban merilis pernyataan atas nama korban.”Terima kasih atas minat Anda pada kasus ini,” katanya.

“Seperti banyak orang yang selamat, saya pernah mengalami rasa malu, kesepian, depresi, dan perjuangan. Seperti banyak orang yang selamat, saya perlu bertahun-tahun untuk memahami dampaknya pada hidup saya,” katanya.

“Pada titik tertentu kita menyadari bahwa kita memercayai seseorang yang seharusnya kita takuti dan kita takut hubungan sejati yang harus kita percayai,” tambahnya.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya paling dekat dan jauh untuk dukungan mereka kepada saya, dan satu sama lain. Saya membutuhkan ruang dan waktu untuk mengatasi proses kriminal yang sedang berlangsung. Saya mengerti ini adalah berita besar tapi tolong jangan ungkapkan identitas saya.” Pengacara Pell juga merilis pernyataan atas nama korban.

Kardinal George Pell selalu menolak bersalah dan terus melakukannya. “Banding telah diajukan terhadap putusannya dan dia akan menunggu hasil dari proses banding,” kata pernyataan itu.

“Meskipun awalnya Kardinal menghadapi tuduhan dari sejumlah pelapor, semua dakwaan kecuali untuk yang mengajukan banding sekarang telah ditarik, diberhentikan, atau dihentikan. Dia tidak akan berkomentar sementara itu.”

Sidang di Pengadilan Banding dijadwalkan akan disidangkan pada 5 dan 6 Juni mendatang. Banding, yang diajukan oleh pengacara Robert Richter QC dari Pell, mengatakan: “Ada ketidakberesan mendasar dalam proses persidangan, karena terdakwa tidak didakwa di hadapan panel juri sebagaimana disyaratkan.”

Pell bersikukuh dewan juri terlalu bergantung pada bukti satu korban.  Dia mengemukakan bahwa Ketua Pengadilan Peter Kidd melakukan kesalahan dalam mencegah pembelaan menampilkan rekaman “bergerak” yang mendukung versi peristiwa Pell.

Pengadilan Melbourne mengizinkan siaran langsung Kidd membacakan vonis terhadap Kardinal Pell dalam komitmen terhadap prinsip-prinsip “keadilan terbuka.” Sangat jarang pengadilan Australia mengizinkan siaran langsung.

Pell adalah pemimpin Katolik paling senior di dunia yang dinyatakan bersalah atas kejahatan seksual terhadap anak.

“Saat menghukummu hari ini, aku tidak menghukum Gereja Katolik. Itu adalah George Pell yang akan dihukum.”

Hakim mengakui “publisitas yang tersebar luas dan komentar publik” seputar kasus Pell, dan mengamati “contoh-contoh dari perburuan penyihir atau gerombolan lynch.”

“Anda akan dihukum hanya karena kesalahan tertentu yang telah Anda dihukum karena  melakukan pelecehan seksual dua anak laki-laki pada 1990-an,” kata Kidd.

Jika hukumannya dijatuhkan, Pell akan menjadi pelanggar seksual yang terdaftar dalam seumur hidupnya.

Respon Komunitas Katolik

Presiden Konferensi Uskup Katolik Australia, Uskup Agung Mark Coleridge, sebelumnya mengeluarkan pernyataan publik sebagai tanggapan atas keyakinan Pell tertanggal 26 Februari.

“Kami menghormati sistem hukum Australia,” katanya.

“Harapan kami, setiap saat, adalah bahwa melalui proses ini, keadilan akan dilayani. Sementara itu, kami berdoa untuk semua orang yang telah dilecehkan dan orang-orang yang mereka cintai,” katanya.

Namun, ini mungkin tidak cukup untuk menenangkan anggota komunitas lainnya.

“Saya pikir ini adalah titik kritis bagi Gereja Katolik,” kata Patten.

“Saya akan sangat kecewa jika Gereja Katolik tidak menghapus kerahasiaan pengakuan.”

“Saya akan sangat kecewa jika Gereja tidak menerima pelaporan wajib pelecehan seksual anak hingga pada saat ini,” tambahnya. (asr)

Semakin Banyak Pesawat Boeing Dikandangkan Usai Kecelakaan Maut Ethiopia

0

EpochTimesId — Inggris, Prancis, dan Jerman pada 12 Maret 2019 bergabung dengan sejumlah besar negara yang telah menggunakan pesawat Boeing terbaru, yang terlibat dalam kecelakaan maut Ethiopian Airlines. Mereka melarang pesawat sejenis untuk terbang pada wilayah udara mereka, ketika para penyelidik di Ethiopia mencari kesamaan penyebab dengan kecelakaan serupa hanya lima bulan yang lalu.

Tekanan semakin meningkat di Amerika Serikat, untuk mengambil tindakan atas Boeing 737 Max 8 saat negara-negara Asia, Timur Tengah, dan kemudian Eropa serta operator menyerah pada kekhawatiran. Beberapa pelanggan yang dikutip merasa takut melihat kecelakaan pada 10 Maret 2019, ketika cuaca dalam keadaan cerah, yang menewaskan semua dari 157 orang di dalam pesawat.

Ethiopian Airlines tidak mengeluarkan pembaruan baru mengenai kecelakaan itu pada malam hari, ketika 35 negara yang kehilangan warga mereka menunggu jawaban. Pengumpulan informasi penting terkait kecelakaan dan penyebabnya bisa memakan waktu berbulan-bulan, menurut para pakar penerbangan.

Kesulitan itu kemungkinan terkait dengan masalah pada perekam data penerbangan yang dilaporkan rusak. Regulator Inggris mengatakan mereka mendasarkan keputusan mereka berdasarkan fakta bahwa, saat ini mereka tidak memiliki informasi yang cukup dari perekam data penerbangan yang dimiliki.

Turkish Airlines, Oman, Norwegian Air Shuttle, dan maskapai Korea Selatan Eastar Jet adalah di antara para pihak terbaru untuk menghentikan penggunaan model Boeing terbaru itu. Irlandia, Belanda, Malaysia, Australia, dan Singapura menangguhkan semua penerbangan masuk atau keluar dari negara mereka, jika menggunakan jenis pesawat yang sama.

Seorang pejabat Turkish Airlines mengatakan dua pesawat yang menuju Inggris kembali ke Istanbul setelah wilayah udara Inggris ditutup untuk pesawat itu. Pejabat itu berbicara dengan syarat anonim karena dia tidak berwenang berbicara di depan umum.

Boeing yang berbasis di AS, bagaimanapun, telah mengatakan tidak memiliki alasan untuk menarik pesawat populer itu dari udara. Perusahaan itu tidak bermaksud untuk mengeluarkan rekomendasi baru tentang pesawat itu kepada pelanggan. Tim teknisnya bergabung dengan Amerika, Israel, Uni Emirat Arab, Kenya, dan pakar penerbangan lainnya dalam penyelidikan yang dipimpin oleh otoritas Ethiopia.

Badan Penerbangan Federal mengatakan mereka memperkirakan Boeing akan segera menyelesaikan perbaikan pada sistem anti-stall otomatis yang diduga berkontribusi pada kecelakaan mematikan Boeing 737 Max 8 baru pada Oktober 2018 di Indonesia.

Beberapa maskapai penerbangan AS, menyatakan dukungan untuk model Boeing. American Airlines dan Southwest terus menerbangkannya. Seorang wakil presiden perusahaan penerbangan Amerika, operator terbesar di dunia yang memiliki 24 Max 8s, mengatakan bahwa mereka memiliki ‘kepercayaan penuh pada pesawat’.

Pakar keselamatan memperingatkan agar tidak terlalu banyak membandingkan, dan terlalu cepat menyamakan kecelakaan di Ethiopia dengan insiden jatuhnya Lion Air di Indonesia pada Oktober 2018, yang menewaskan 189 orang.

Tetapi, sejumlah pihak lain di Amerika Serikat mulai mendesak untuk bertindak.

Asosiasi Petugas Penerbangan Profesional, yang mewakili lebih dari 26.000 pramugari di American Airlines, meminta CEO Doug Parker untuk sangat mempertimbangkan dalam mengandangkan pesawat-pesawat ini sampai investigasi dapat dilakukan dan menemukan hasil.

Sebuah foto memperlihatkan puing-puing pesawat Ethiopia Airlines yang jatuh, dekat Bishoftu, sebuah kota sekitar 60 kilometer tenggara Addis Ababa, Ethiopia, pada 11 Maret 2019. (Foto : Michael Tewelde/AFP/Getty Images/The Epoch Times)

Consumer Reports juga meminta maskapai dan FAA untuk mendaratkan jet sejenis sampai penyelidikan keselamatan menyeluruh selesai.

Bahkan Presiden Donald Trump menimbang, kemudian berkicau bahwa ‘kompleksitas menciptakan bahaya’ tambahan di pesawat modern dan menghalangi pilot untuk membuat keputusan pada detik kedua, guna memastikan keselamatan penumpang.

Dia tidak secara spesifik menyebutkan kecelakaan itu tetapi mengatakan bahwa, “Saya tidak tahu bagaimana menurut Anda, tetapi saya tidak ingin Albert Einstein menjadi pilot saya.”

Pesawat Ethiopian Airlines jatuh enam menit setelah lepas landas ke Nairobi, menewaskan orang-orang dari 35 negara. Ini akan memakan waktu lima hari sebelum jenazah korban diidentifikasi, kata juru bicara Ethiopian Airlines Asrat Begashaw kepada AP.

Seorang pilot yang melihat lokasi kecelakaan beberapa menit setelah bencana mengatakan kepada AP bahwa pesawat itu tampaknya telah meluncur langsung ke tanah. Kapten Solomon Gizaw adalah di antara orang pertama yang dikirim untuk melihat sisa pesawat itu, yang ditemukan oleh angkatan udara Ethiopia.

“Tidak ada yang bisa dilihat. Sepertinya bumi menelan pesawat. Kami terkejut!” Dia mengatakan itu, menjelaskan mengapa petugas penyelamat dengan cepat mengirim buldoser untuk mulai menggali puing-puing besar.

Ethiopian Airlines, yang secara luas dipandang sebagai maskapai penerbangan dengan manajemen terbaik di Afrika, mengandangkan sisa empat 737 Max 8-nya sampai pemberitahuan lebih lanjut. Langkah itu sebagai tindakan pencegahan keamanan ekstra. Maskapai ini telah menggunakan lima pesawat dan sedang menunggu pengiriman 25 pesawat lainnya.

Ketika tim global mencari jawaban, seorang wanita berdiri di dekat lokasi kecelakaan dan meratap.

Kebebew Legess mengatakan dia adalah ibu dari seorang anggota awak muda Ethiopian Airlines di antara korban yang tewas.

“Dia akan berusia 25 tahun tetapi Tuhan tidak mengizinkannya,” dia menangis. “Putriku, anakku.” (THE ASSOCIATED PRESS/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Mantan Presiden Separatis Katalan Mencalonkan Diri untuk Parlemen Eropa

0

EpochTimesId — Carles Puigdemont, mantan presiden wilayah otonom Spanyol, Catalonia, mengumumkan bahwa Dia akan mencalonkan diri untuk menduduki kursi di Parlemen Eropa. Usaha yang dilakukan dalam upaya untuk memenangkan kekebalan dari tuduhan kriminal terkait dengan referendum kemerdekaan pada 2017.

Pemimpin separatis itu kini tinggal di pengasingan di Belgia. Dia akan menjadi kandidat utama untuk partainya Junts per Catalunya (Together for Catalonia) dalam Pemilu Eropa yang akan diadakan pada 26 Mei 2019.

“Sudah saatnya untuk mengambil langkah maju untuk menginternasionalkan hak Catalonia atas penentuan nasib sendiri, langsung dari jantung Eropa ke seluruh dunia,” Puigdemont mengatakan dalam sebuah tweet, ketika mengumumkan pencalonannya.

Dalam sebuah wawancara dengan radio Catalan Rac1, Dia bersumpah untuk kembali ke wilayah asalnya. Dia juga mengklaim bahwa menjadi anggota Parlemen Eropa akan memberinya kekebalan dari tuntutan pidana terkait gerakan separatis damai.

“Dari saat hasil diumumkan, kekebalan bekerja. Jika saya seorang MEP, saya akan kembali ke Catalonia karena saya akan mendapatkan kekebalan di mana-mana, termasuk di Spanyol,” katanya.

Namun, interpretasi itu telah diperdebatkan oleh sumber-sumber di Madrid dan Brussels, di mana para pejabat berpendapat bahwa kekebalan terhadap mantan presiden itu tidak dapat diterapkan atau tidak berlaku surut. Sebab, Dia telah terlebih dahulu didakwa melakukan pelanggaran hukum.

Pemimpin separatis itu telah diperingatkan bahwa Dia kemungkinan akan ditangkap dan dipenjara jika kembali ke Spanyol untuk secara resmi dilantik sebagai anggota parlemen Eropa.

Para pejabat di Madrid mengatakan kepada surat kabar Spanyol Libertad bahwa Mahkamah Agung negara itu akan melobi otoritas Parlemen Uni Eropa di Parlemen Eropa untuk membatalkan kekebalan Puigdemont jika dia terpilih.

Pablo Perez, seorang pejabat di Komisi Eropa, menunjuk pedoman Parlemen Eropa yang menunjukkan, “Kekebalan tidak berlaku ketika MEP memiliki atau diduga oleh otoritas peradilan yang kompeten karena telah melakukan pelanggaran.”

Puigdemont dan beberapa anggota kabinetnya yang terguling melarikan diri ke Belgia pada Oktober 2017, hanya beberapa jam sebelum mereka dijerat dengan tuduhan penghasutan, pemberontakan, dan penyalahgunaan dana publik.

Madrid telah memenjarakan para pemimpin senior Katalan atas keputusan untuk mengadakan referendum kemerdekaan pada 1 Oktober tahun lalu, referendum yang tidak disetujui oleh pemerintah pusat. Persidangan untuk kasus 12 politisi Katalan untuk peran mereka dalam referendum dimulai pada bulan Februari 2019.

Para pengunjuk rasa duduk di rel kereta api setelah menduduki stasiun kereta api di Barcelona pada hari mogok massal melawan persidangan terhadap para mantan pemimpin separatis Katalan yang diadakan di Madrid, ibukota Spanyol, pada 21 Februari 2019. (Foto : Louis Gene/AFP/Getty Images/The Epoch Times)

Puigdemont dan lima anggota pemerintahan lainnya tinggal di pengasingan di negara-negara UE lainnya, di mana mereka dikejar namun tidak berhasil oleh pemerintah Spanyol yang mengeluarkan surat perintah penangkapan di seluruh Eropa.

Empat pemimpin Katalan dari partainya yang saat ini berada di penjara di Spanyol, yaitu Jordi Sànchez, Quim Forn, Jordi Turull, dan Josep Rull. Mereka juga telah mengumumkan bahwa mereka berniat mencalonkan diri dalam pemilihan Eropa.

Dalam sebuah surat yang diposting ke situs web, mereka menegaskan, “Kami akan keluar untuk menang. Kami akan membuat komitmen kami pada politik yang jujur, dengan kembali kepada dialog, dan keharmonisan antara rakyat dan demokrasi, penting bagi tindakan kami.”

Mereka juga bersumpah untuk berdiri di atas platform ‘menggunakan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi bangsa Catalonia’.

Mengumumkan pencalonan Puigdemont, Elsa Artadi, juru bicara partainya, mengatakan pada konferensi pers di Barcelona, “Cara terbaik untuk terus menginternasionalisasi konflik Katalan dan agar kita didengar di Eropa, agar represi dapat terlihat, adalah dengan memiliki suara JxCat [Junts per Catalunya] yang bebas untuk berbicara di Eropa, dan suara itu tidak lain adalah suara Puigdemont.”

Referendum kemerdekaan Oktober 2017 diberangus oleh adegan-adegan kebrutalan polisi pusat Spanyol. Aksi yang mengundang kecaman dari para politisi di seluruh dunia. (NICK GUTTERIDGE/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Sebuah Pesawat Tempur Tiongkok Diperkirakan Jatuh di Hainan

0

oleh Wen Xin

Sebuah pesawat militer Tiongkok diduga jatuh di Ledong, Hainan, Tiongkok, Selasa (12/3/2019).

Beberapa orang mengatakan bahwa pesawat itu jatuh hampir menimpa sebuah sekolah dan pintu air.

Menurut video pendek yang diposting warganet, asap hitam membumbung tinggi di Ledong tempat jatuhnya pesawat, terlihat pula kobaran api besar di permukaan tanah dan sebuah menara air hancur tertabrak.

Ada warga menjelaskan : “Wah, pesawat jatuh ke dalam halaman sekolah kita, ledakannya cukup dasyat !”

Dikarenakan di sana merupakan wilayah dari Angkatan Laut Tiongkok, diduga pesawat yang mengalami kecelakaan itu diduga terkait dengan mereka.

Menurut data, stasiun Ledong saat ini terdapat pesawat tempur J-11B, pesawat pembom JH-7A, yang merupakan pangkalan perbatasan bagi Angkatan Laut Tiongkok untuk mengatasi situasi kompleks di Laut Tiongkok Selatan.

Saat ini, pejabat Tiongkok tidak menanggapi insiden itu dan tidak mengkonfirmasi bahwa pesawat militer mereka jatuh. (Sin/asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=FlRR9JlP-sc

Senat AS Dalami dan Ungkap Praktik Gelap Institut Konfusius

0

Partai Komunis Tiongkok (PKT) Rancang Pelajaran Indoktrinasi Kaum Muda AS Mulai TK sampai SMA

Wu Xing

Apa yang sebenarnya telah dibawa masuk oleh Institut Konfusius ke AS? Mengapa setelah belasan tahun berlalu, Amerika Serikat baru menyadari seriusnya permasalahan ini? Masihkah ada masa depan bagi Institut Konfusius di Amerika? Surat kabar politik konservatif AS yakni “Washington Free Beacon” baru-baru ini menyampaikan artikel yang menganalisa berbagai permasalahan ini.

Pada 27 Februari 2019 “The Washington Free Beacon” merilis artikel yang berjudul “Aksi Propaganda Partai Komunis Tiongkok menyusup ke dalam Sistem Pendidikan AS.” Artikel tersebut memaparkan penjelasan terhadap sebuah laporan yang dipublikasikan oleh badan investigasi dari Senat AS.

Laporan itu menyebutkan: Lewat serangkaian program pelajaran dan pendanaan PKT telah menyusup ke dalam hampir setiap departemen pada sistem pendidikan AS. Program ini membawa masuk propaganda PKT ke dalam kurikulum AS, dengan tujuan melakukan indoktrinasi terhadap anak-anak Amerika.

Laporan yang dipublikasikan oleh Komisi Keamanan Nasional dan Urusan Pemerintahan dari Senat AS tersebut menyatakan, “Institut Konfusius” yang disebut oleh PKT sebagai lembaga pendidikan ini telah menelan biaya hampir USD 200 juta (285 miliar Rupiah).

Saat ini di seluruh AS telah terdapat lebih dari 100 unit Institut Konfusius. AS menjadi negara yang memiliki Institut Konfusius terbanyak di seluruh dunia.  PKT bahkan berencana akan membuka lebih banyak lagi Institut Konfusius di Amerika.

Penulis artikel di “The Washington Free Beacon” itu menyatakan, semua Institut Konfusius ini ketika datang ke AS sangat diam-diam dan begitu misterius serta tidak menampakkan diri.

Di saat pengaruhnya berubah menjadi semakin jelas, Kongres AS dan tempat-tempat lain baru ibarat tersadar dari mimpi. Alasannya adalah pada permukaannya pelajaran-pelajaran itu sepertinya tidak mencolok, khususnya berfokus pada bidang bahasa dan budaya.

Namun, hasil investigasi komisi Senat tersebut didapatkan bahwa institusi itu telah membentuk semacam ancaman terhadap AS.  Beijing justru berusaha mengubah pandangan Amerika dan semua negara di dunia yang menganggap RRT sebagai “sebuah ancaman ekonomi dan keamanan”.

Langgar Kebebasan Akademik, Ekspor Pengendalian Berpendapat

Bagaimana Institut Konfusius memanfaatkan ‘pelajaran bahasa dan budaya’ itu untuk membentuk ancaman terhadap AS? Laporan itu menyebutkan, “Para guru dari RRT dan pemerintahnya membuat kesepakatan untuk berjanji tidak akan merugikan kepentingan negara RRT. Pembatasan ini berupaya mengekspor sensor PKT atas pendapat politik dan menghalangi masyarakat membahas masalah politik yang sensitif.”

Pihak sekolah di AS yang berbincang dengan para staf investigasi mengungkapkan, Institut Konfusius menghindari topik-topik yang kontradiktif, seperti masalah HAM di Tiongkok yang sangat buruk dan topik hangat lainnya yang mungkin akan merusak citra PKT.

Laporannya komisi tersebut menyatakan, mereka telah mendapat sebuah dokumen kesepakatan yang ditandatangani oleh para guru Tiongkok dengan kantor “Hanban” (instansi yang membawahi Institut Konfusius). Jika para guru Tiongkok itu ‘melanggar hukum RRT’ atau ‘ikut serta dalam kegiatan yang merugikan kepentingan negara RRT’, maka kontrak mereka akan diakhiri.

Guru Tiongkok yang mengajar pada Institut Konfusius secara langsung melaporkan pekerjaan mereka pada lembaga pemerintah RRT. Guru-guru ini juga diberitahu, setiap aksi yang melenceng dari pelajaran akan berakibat diakhirinya kontrak kerja mereka.

Walaupun perguruan tinggi yang bekerjasama dengan mereka berkesempatan mewawancarai guru-guru ini. Namun bagaimana PKT memilih guru-guru tersebut tidaklah transparan. Guru yang dipilih oleh PKT pasti akan diterima oleh pihak sekolah di AS.

Para staf sekolah AS yang diwawancarai oleh komisi tersebut juga tidak tahu menahu apakah guru-guru itu memenuhi kriteria perekrutan di perguruan tinggi AS.

Laporan itu juga mengungkapkan, ada bukti yang menunjukkan dalam perbincangan dengan staf penyidik dari Kemenlu, seorang pimpinan Institut Konfusius dari pihak RRT memerintah para guru agar membicarakan riset akademis mereka yang tidak sesuai dengan topik pembahasan.

Institut Konfusius Adalah Bagian dari Strategi Jangka Panjang PKT

Laporan investigasi oleh Komisi Senat telah menjelaskan secara rinci segala tindakan Institut Konfusius di AS, dan menyebutkan, keberadaan Institut Konfusius adalah bagian dari strategi jangka panjang PKT.

Laporan itu menulis, “Institut Konfusius adalah instansi di bawah kantor tim terkemuka yang bernaung di bawah Departemen Pendidikan RRT setingkat level Divisi untuk penyebaran Bahasa Mandarin internasional, yang menyediakan pelajaran yang diperbolehkan oleh PKT bagi pelajar Amerika. Hanban bertugas mengaudit dana anggaran tahunan bagi setiap Institut Konfusius dan memiliki hak mutlak menentukan kegiatan dan pembicara.”

Kontrak kerjasama perguruan tinggi AS dengan Institut Konfusius juga diharuskan ditetapkan secara tekstual, mentaati hukum RRT di atas wilayah AS, dan informasi terbuka tentang Institut Konfusius harus seminimal mungkin.

Jika pihak sekolah AS membocorkan informasi pelajaran, maka perjanjian dan dana akan ditarik balik. Karena pada pelajaran-pelajaran ini RRT telah menghabiskan banyak dana, Komisi Senat mendapati bukti yang menunjukkan, sekolah AS tidak membuat laporan yang benar tentang “sumbangan luar negeri”.

Laporan menyebutkan: “Walaupun hukum menuntut demikian, namun sekolah-sekolah yang menerima dana lebih dari USD 250.000 (3,6 miliar Rupiah), hampir 70% di antaranya belum menjelaskan dengan benar tentang dana ini kepada Departemen Pendidikan.”

Senat AS: Institut Konfusius Tak Seharusnya Bertahan di AS

“Selama 15 tahun terakhir, Tiongkok telah mendirikan lebih dari 100 unit Institut Konfusius, Departemen Pendidikan AS selama ini telah diam”, demikian sebut anggota Komisi Senat dalam laporannya.

Ketika Institut Konfusius telah memasuki perguruan tinggi AS, pemerintah Tiongkok juga berencana mendorong program pelajaran 12 tahun (K-12) dari “Kelas Konfusius” pada taman kanak-kanak di AS.

Pada laporan itu disebutkan, RRT menyediakan guru dan dana bagi ‘Kelas Konfusius’, menyediakan pelajaran Bahasa Mandarin bagi pelajar mulai dari taman kanak-kanak hingga kelas 12.

Saat ini di Amerika terdapat 519 buah sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan menengah atas yang telah memiliki ‘Kelas Konfusius’, dan RRT masih terus berusaha mendorong pelajaran tersebut sebagai misi yang harus diprioritaskan.

Tahun 2018, Kemenlu AS telah mencabut visa bagi 32 orang guru Institut Konfusius, karena mereka menyatakan diri melakukan pekerjaan riset namun sebenarnya menjadi guru di sekolah K-12. (SUD/WHS/asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=o_tupgGXrp4

Duta Besar Amerika Serukan Beijing Hentikan Memerangi Agama

0

Saat mengunjungi Hong Kong, duta besar AS untuk kebebasan beragama, Sam Brownback, menyampaikan pidato di Klub Koresponden Asing (Foreign Correspondents’ Club) menyerukan Beijing untuk mengakhiri semua bentuk penindasan terhadap agama di Tiongkok.

“Pemerintah Tiongkok berperang melawan keyakinan. Ini adalah perang yang tidak akan mereka menangkan,” kata Brownback pada 8 Maret. Dia mengatakan kepada hadirin bahwa orang-orang di Tiongkok tidak diizinkan pergi ke gereja, menyembah Tuhan mereka, membeli Alkitab, ataupun memberi nama anak-anak mereka dengan nama-nama gaya keagamaan, mengambil risiko melakukan penahanan di kamp-kamp penahanan atau penjara.

“Sejak tahun 1999, Amerika Serikat telah menetapkan Tiongkok sebagai negara yang sangat memprihatinkan di bawah Undang-Undang Kebebasan Beragama Internasional tahun 1998,” Sam Brownback menambahkan, merujuk pada penilaian tahunan kebebasan beragama yang dilakukan oleh Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS. Tiongkok terus-menerus digolongkan sebagai “Country of Particular Concern (CPC),” yang merupakan kategori paling serius bagi para pelanggar terhadap kebebasan beragama.

Keyakianan-keyakinan yang dianiaya termasuk Katolik, Muslim, Tibet, dan praktisi kelompok spiritual Falun Gong yang dilarang.

Brownback secara khusus menyoroti keadaan para praktisi Falun Gong, yang masih terus-menerus ditangkap, disiksa, dan dibunuh karena keyakinan mereka.

“Pemerintah Tiongkok telah menahan dan dilaporkan telah menyiksa praktisi-praktisi Falun Gong dengan perkiraan jumlah yang dapat dipercaya memasukkan ribuan praktisi Falun Gong ke dalam penjara,” kata Brownback.

Mengutip perkiraan oleh Falun Gong, Brownback mencatat bahwa pada tahun 2018 saja, setidaknya 69 praktisi Falun Gong meninggal dalam tahanan Tiongkok atau karena luka cedera yang diderita saat berada dalam tahanan.

Falun Gong telah diperkenalkan ke publik pada tahun 1992 oleh Li Hongzhi. Berdasarkan pada prinsip-prinsip moral dari sejati, baik dan sabar, ajaran spiritual tradisional Tiongkok tersebut memasukkan ajaran-ajaran Buddha dan Tao dan termasuk latihan meditasi yang lembut.

Menyebar dari mulut ke mulut, latihan ini terhitung lebih dari 100 juta praktisi yang berlatih pada musim semi 1999, menurut perkiraan resmi. Khawatir bahwa popularitasnya akan mengancam kekuasaan Partai Komunis Tiongkok, pemimpin Partai Jiang Zemin saat itu meluncurkan penganiayaan nasional pada Juli 1999.

Sejak itu, ratusan ribu orang diperkirakan telah ditangkap dan ditahan di dalam penjara, kamp-kamp kerja paksa, pusat pencucian otak, dan fasilitas-fasilitas penahanan lainnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, tuduhan-tuduhan telah bermunculan bahwa rezim Tiongkok mengelola industri transplantasi organ di mana organ-organ diambil secara paksa dari para tahanan nurani, termasuk praktisi Falun Gong dan etnis minoritas Uighur, yang sebagian besar mempraktikkan Islam.

Brownback menyoroti masalah ini dalam pidatonya. “Data dari para peneliti yang memiliki keberanian secara terus-menerus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengkhawatirkan sehubungan dengan sistem transplantasi organ di Tiongkok, dalam penggunaan pendonor organ sukarela yang tidak dapat memenuhi permintaan. Ini adalah prospek yang benar-benar mengerikan.”

Brownback meminta pemerintah Beijing untuk mendengarkan rakyatnya. “[Ia] harus menjelaskan keberadaan para praktisi [Falun Gong] yang hilang.”

Brownback berjanji akan mendorong Beijing untuk mengakhiri penindasan dan penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong.

Dia percaya bahwa suatu hari, orang Tiongkok akan mendapatkan kebebasan beragama.

“Gerbang-gerbang kebebasan beragama akan mendadak terbuka di Tiongkok dan penghalang yang mencegah pertukaran ide dan informasi secara bebas (tirai besi) tentang penganiayaan agama akan dihilangkan,” kata Brownback. “[Pemerintah] Tiongkok saat ini berada di sisi sejarah yang salah.”

Sam Brownback, 62 tahun, adalah seorang pengacara, politisi, dan diplomat Amerika. Dia adalah gubernur Kansas dari tahun 2011- 2018, dan seorang senator A.S dari tahun 1996 – 2011.

Pada bulan Februari 2018, Brownback dinobatkan sebagai Duta Besar AS untuk Kebebasan Beragama Internasional. Dalam peran itu, ia mengepalai Kantor Kebebasan Beragama Internasional (Office of International Religious Freedom) di bawah Departemen Luar Negeri AS (U.S. Department of State), dan merupakan diplomat tertinggi AS di bidang kebebasan beragama internasional yang didedikasikan untuk membawa kebebasan beragama yang lebih besar ke dunia.

Brownback telah mengunjungi Abu Dhabi, ibukota Uni Emirat Arab, sebelum perjalanannya ke Hong Kong. Dia mengatakan dia ingin mengunjungi kamp-kamp penahanan di Xinjiang, wilayah barat laut Tiongkok di mana pihak berwenang telah menahan hingga satu juta warga Uighur dan kelompok minoritas Muslim lainnya. Orang-orang yang selamat dari kamp-kamp tersebut telah menggambarkan metode-metode penyiksaan dan indoktrinasi politik dalam upaya untuk memaksa mereka melepaskan keyakinan mereka.

Country of Particular Concern (CPC) adalah penentuan oleh Sekretaris Negara Amerika Serikat (di bawah wewenang yang didelegasikan oleh Presiden) tentang suatu negara yang bersalah terutama karena pelanggaran berat terhadap kebebasan beragama di bawah Undang-Undang Kebebasan Beragama Internasional, International Religious Freedom Act (IRFA) tahun 1998 (HR 2431) ) dan amandemennya tahun 1999 (Public Law 106-55). Istilah “pelanggaran-pelanggaran berat terhadap kebebasan beragama pada tingkat yang lebih besar” berarti pelanggaran sistematis terhadap kebebasan beragama yang sistematis, terus-menerus, termasuk pelanggaran seperti:

a) Penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat;
b) Penahanan berkepanjangan tanpa tuduhan;
c) Menyebabkan hilangnya orang dengan penculikan atau penahanan rahasia orang-orang tersebut; atau
d) Penolakan nyata lainnya atas hak untuk hidup, kebebasan, atau keamanan terhadap orang-orang. Negara-negara yang ditentukan dalam ketegori tersebut adalah tunduk pada tindakan-tindakan lebih lanjut, termasuk sanksi-sanksi ekonomi, oleh Amerika Serikat.

Yang mengeluarkan rekomendasi berkenaan dengan negara-negara yang ia yakini harus ditetapkan sebagai negara-negara yang mendapat perhatian khusus karena pelanggaran-pelanggarannya terhadap kebebasan beragama adalah Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS (United States Commission on International Religious Freedom), sebuah badan terpisah yang dibentuk oleh IRFA (bersama dengan Kantor Kebebasan Beragama Internasional di bawah Departemen Luar Negeri AS) untuk memantau keadaan kebebasan beragama di seluruh dunia. Kedua entitas tersebut memberikan rekomendasi kebijakan kepada presiden, sekretaris negara dan Kongres AS. Rekomendasi-rekomendasinya tidak selalu diikuti oleh Sekretaris Negara. (ran)

Video pilihan:

Komunis Tiongkok Kedodoran Hadapi Kritikan Soal Kamp Kontroversial di Xinjiang

https://www.youtube.com/watch?v=j8eWH6Abdcc

Setelah KTT dengan Trump, Rambut dan Sidik Jari Kim Jong Un Menjadi Rahasia Negara

0

Olivia Li – The Epoch Times

Epochtimes.id- Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un meninggalkan Vietnam pada Sabtu (2/3/2019) setelah gagal mencapai kesepakatan selama pertemuan puncak dengan Presiden AS Donald Trump.

Beberapa kejadian detail yang menarik sejak itu telah diungkapkan tentang kunjungan Kim yakni menyoroti perasaan khawatir yang mendalam bagi rezim komunis ini.

Pengawal Pemimpin Korea Utara menghabiskan waktu lima jam untuk membersihkan semua jejak Kim yang mungkin ditinggalkan pemimpinnya di hotel sebagaimana diungkap surat kabar Korea Selatan, Chosun Ilbo.

Kim Jong Un meninggalkan Hotel Melia Hanoi di Vietnam pada jam 9:30 pagi (2/3/2019). Ketika seorang wartawan Chosun Ilbo tiba di hotel sekitar pukul 14:00, akses ke lantai 21 dan 22 masih dibatasi dengan penjagaan tim keamanan Korea Utara di tangga. Kim tetap di lantai 22 dan memimpin pertemuan di lantai 21. Sementara iut, tim keamanan sibuk membersihkan ruangan dan lorong di dua tingkat ini.

Chosun Ilbo menganalisis bahwa mengingat waktunya, tim keamanan kemungkinan menghapus semua “biomarker” yang mungkin ditinggalkan Kim, seperti helai rambut, sidik jari, atau air liur.

Media Korea Selatan lainnya, Aju Business Daily melaporkan pada (2/3/2019) bahwa Kim Jong Un tidak pernah tampil di muka umum dalam periode 27 jam setelah kembali ke hotel pasca KTT AS-Korea Utara.

Kim tidak keluar dari hotel sampai jam 3:20 malam. Pada 1 Maret, ketika dia bertemu dengan pemimpin Vietnam Nguyen Phu Trong.

Rencana semula Kim akan meninggalkan Vietnam pada sore hari (2/3/2019). Namun, karena kegagalan negosiasi, ia meninggalkan negara itu sekitar pukul 10 pagi waktu setempat. (asr)

Pengguna Internet Tembus 143 Juta Jiwa, Membuka Jalur Komunikasi Antara Pemda, Calon Investor, dan Sartup Difokuskan

0

Epochtimes.id- Untuk mewujudkan visi menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi digital terbesar di ASEAN pada tahun 2020, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia menyelenggarakan Regional Investment Forum (RIF) sebagai ajang promosi investasi tahunan pada 11 Maret 2019.

Kegiatan yang berlangsung di Nusantara Hall 1 – ICE BSD City, Banten ini mengundang pelaku ekonomi digital di antaranya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi, serta pelaku usaha terkait, baik dari dalam maupun luar negeri.

Tahun ini, tema RIF yang diusung adalah “Indonesia’s Digital Drive: Utilizing Digital Technology in Developing Regional and Tourism Investment Opportunities”. Tema ini sesuai dengan perkembangan industri digital yang cukup signifikan beberapa tahun terakhir.

Hingga Februari 2019, jumlah startup di Indonesia mencapai 2.070 startup dengan pertumbuhan tertinggi di tiga sektor yaitu ­on-demand services, financial technology (fintech) dan e-commerce. 

Tingginya angka pertumbuhan startup ini mendorong BKPM untuk mengubah konsep RIF tahun ini menjadi berbeda, yaitu mengundang para perusahaan rintisan (startup). Setidaknya, ada 250 startup yang hadir dalam perhelatan ini.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Thomas Trikasih Lembong, dalam siaran persnya mengatakan erkembangan industri startup yang cukup cepat ini harus segera direspon oleh pemerintah, terutama BKPM sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pelayanan dan pelaksanaan penanaman modal.

“Oleh karena itu ,RIF tahun ini memang diharapkan menjadi meeting point bagi para investor, pelaku bisnis startup, pemerintah daerah dan stakeholders terkait lainnya, sehingga perkembangan industri ini memiliki dampak yang maksimal bagi investasi Indonesia,” ungkap

Dari data APJII, pengguna internet di Indonesia mencapai 143 juta atau 54% dari total populasi dengan jumlah pemilik smartphone dan mobile internet mencapai 90 juta (statista).

Riset Google dan Temasek juga menyebutkan market size ekonomi digital Indonesia juga mencapai USD 27 miliar dan berpotensi menjadi USD 100 miliar pada tahun 2025. Dari aliran investasi asing per tahun di level USD 20-25 miliar, diperkirakan 10% disumbang dari sektor ekonomi digital.

Dalam acara ini, digelar beberapa sesi antara lain seminar, digital startup pitching, one-on-one meeting antara calon investor dengan startup, pemerintah daerah dengan calon investor dan startup dengan calon investor, serta business clinc atau klinik konsultasi usaha oleh BKPM, BI Fintech Office, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Pariwisata, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta perbankan dan law firm.

Untuk one-on-one meeting, BKPM mengatur 148 pertemuan yang melibatkan 64 perusahaan startup serta 45 perusahaan/investor. Sedangkan, untuk kegiatan seminar dihadiri oleh sekitar 800 peserta, yang terdiri dari perwakilan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kedutaan asing, asosiasi dunia usaha, maupun calon investor.

“Tujuan pelaksanaan kegiatan RIF adalah untuk mempromosikan peluang investasi Indonesia khususnya bidang ekonomi digital dan pariwisata. Jadi kami fokus membuka jalur komunikasi antara pemerintah daerah, calon investor, dan startup di bidang tersebut. Harapannya, investasi di bidang ekonomi digital dan pariwisata juga bisa naik secara signifikan,” ungkap Farah Ratnadewi Indriani, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal. (asr)

Video Rekomendasi : 

Bank Rusia Dijatuhi Sanksi Amerika Karena Membantu Perusahaan Minyak Venezuela

0

EpochTimesId – Departemen Keuangan Amerika Serikat pada 11 Maret 2019 waktu setempat memberikan sanksi kepada bank yang berbasis di Rusia. Bank itu diembargo karena berusaha menghindari pembatasan yang sebelumnya dilakukan terhadap perusahaan minyak milik negara Venezuela, PDVSA.

Bank ‘Evrofinance Mosnarbank’, yang dimiliki bersama oleh perusahaan-perusahaan milik Rusia dan Venezuela, diberi sanksi atas dukungannya terhadap PDVSA. Aset bersih Evrofinance tumbuh lebih dari 50 persen selama 2018 karena meningkatkan kerjasama keuangan yang bertentangan dengan kebijakan sanksi AS.

“PDVSA adalah entitas yang telah lama menjadi kendaraan untuk korupsi, penggelapan, dan pencucian uang oleh Maduro dan kroni-kroninya,” rilis Departemen Keuangan AS.

“Rezim Maduro yang tidak sah telah mengambil untung dari penderitaan rakyat Venezuela,” kata Menteri Keuangan, Steven T. Mnuchin dalam sebuah pernyataan.

“Tindakan ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat akan mengambil tindakan terhadap lembaga keuangan asing yang mendukung rezim Maduro yang tidak sah dan berkontribusi pada keruntuhan ekonomi dan krisis kemanusiaan yang melanda rakyat Venezuela.”

Departemen Keuangan mencatat bahwa Nicolás Maduro merasa semakin terisolasi dan putus asa, mendapat angin segar dan kehidupan dari Rusia. Amerika Serikat dan lebih dari 50 negara demokratis di dunia kini mengakui presiden sementara Venezuela, Juan Guaido, sebagai pemimpin sah negara itu.

Rusia, khususnya, dikenal sebagai sekutu lama Venezuela, sejak dari pendahulu Maduro, Hugo Chavez. Chavez membeli 49 persen saham di Evrofinance melalui Dana Pembangunan Nasional Venezuela pada 2011. Pada waktu itu, Gazprombank Rusia dan bank negara Rusia, VTB Bank (bank terbesar kedua di negara itu) masing-masing memiliki 25 persen saham di Evrofinance.

“Evrofinance diciptakan sebagai bank nasional untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur dan minyak Rusia-Venezuela,” menurut Departemen Keuangan AS.

Ketika lembaga-lembaga keuangan utama AS dan Eropa memutuskan hubungan dengan rezim Maduro, aset Evrofinance terus meningkat. Venezuela menderita keruntuhan ekonomi dan kemanusiaan yang dipicu oleh kebijakan sosialis Maduro dan kepemimpinan yang korup.

Presiden Venezuela Nicolas Maduro bereaksi (mendongak) ketika pidatonya diwarnai serangan bom ‘pesawat tanpa awak’ di Caracas, Venezuela pada 4 Agustus 2018. (VENEZUELAN GOVERNMENT TV/via REUTERS TV/The Epoch Times)

Rezim otoriter menyebabkan sekitar 90 persen populasi negara itu hidup di bawah garis kemiskinan. Pada saat yang sama, hanya kurang dari setengah keluarga di negara ini yang dapat memenuhi kebutuhan makanan pokok mereka.

Evrofinance juga merupakan lembaga keuangan internasional utama yang bersedia membiayai Petro, cryptocurrency Venezuela yang gagal, yang diluncurkan pada 2018. Investor awal di Petro diundang untuk membeli cryptocurrency melalui transfer dana ke rekening pemerintah di Evrofinance. Menurut Departemen Keuangan, keterlibatan bank dalam Petro mengungkapkan bahwa Maduro berharap cryptocurrency akan membantu Venezuela untuk menghindari sanksi keuangan dari Pemerintahan Trump di AS.

Amerika Serikat pada 1 Maret 2019 memberlakukan pembatasan visa pada pejabat individu yang terkait dengan diktator tidak sah Maduro, bersama dengan keluarga mereka. Pada saat yang sama, enam pejabat pemerintah Venezuela yang terkait dengan upaya menghambat pengiriman bantuan kemanusiaan secara khusus, disebutkan dan diberi sanksi.

Pembatasan itu terjadi sehari setelah Rusia dan Tiongkok, pendukung setia diktator yang sedang diperangi rakyat yang telah menginvestasikan miliaran ke dalam rezim sosialisnya, memveto resolusi AS. Resolusi yang meminta Dewan Keamanan PBB untuk mendorong pemilihan demokratis dan akses bagi bantuan kemanusiaan di Venezuela. (BOWEN XIAO/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Saham Boeing Anjlok Akibat Dikandangkannya 737MAX8 Setelah Dua Insiden Mematikan

0

EpochTimesId – Produsen pesawat Jet Boeing mendapati sahamnya anjlok hingga hampir 12 persen tidak lama setelah pasar keuangan dibuka pada 11 Maret 2019. Ini menyusul berita tentang kecelakaan kedua yang mematikan dari pesawat 737 MAX 8 dalam waktu kurang dari lima bulan.

Namun, karena trader melihat peluang untuk membeli saham dengan harga diskon, saham pulih sekitar setengah dari penurunan pada penutupan perdagangan reguler.

737 MAX 8 memulai debutnya kurang dari dua tahun lalu, dan maskapai seantero jagat memesan lebih dari 5.000. Namun, pada 10 Maret, Ethiopian Airlines 737 MAX 8 kembali jatuh sekitar enam menit setelah lepas landas dari Addis Ababa, Afrika, dan menewaskan semua dari 157 orang di dalamnya.

Ini adalah contoh kedua yang melibatkan pesawat jenis itu, setelah 737 MAX 8 Lion Air jatuh di lepas pantai Indonesia pada 29 Oktober 2018. Insiden ini menewaskan 189 orang di atas pesawat. Di sana, tampak bahwa para pilot berjuang untuk mengatasi sistem otomatis yang secara keliru memaksa dan mengarahkan hidung pesawat ke bawah, selama 26 kali dalam penerbangan selama 13 menit, hingga pilot akhirnya kehilangan kendali, berdasarkan penyelidikan awal.

Belum jelas apa yang menyebabkan kecelakaan kedua, meskipun keduanya terjadi tak lama setelah lepas landas. Lepas landas dan pendaratan adalah bagian paling berisiko dari penerbangan dan saat itulah sebagian besar kecelakaan terjadi.

Jetliner Dikandangkan
Ethiopian Airlines, yang memiliki empat jet 737 MAX 8 lainnya, mengatakan akan meng-grounded mereka sebagai tindakan pencegahan.

Tiongkok pada 11 Maret 2019 juga memerintahkan perusahaan penerbangannya untuk menunda operasi jet 737 MAX 8 mereka pada pukul 6 sore waktu lokal. Badan Penerbangan Sipil Tiongkok (CAAC) mengatakan akan memberi tahu maskapai ketika mereka diperbolehkan melanjutkan operasional atau menerbangkan jet, setelah menghubungi Boeing dan Federal Aviation Administration (FAA) AS.

Indonesia juga untuk sementara mengandangkan pesawat Boeing terbaru itu untuk diperiksa.

Cayman Airways melakukan tindakan yang sama. Kedua jet barunya untuk sementara dikandangkan. Ada pula India yang mengumumkan upaya tinjauan keselamatan dengan instruksi baru pada 11 atau 12 Maret 2019, untuk maskapai lokal.

Seorang pejabat senior AS mengatakan terlalu dini untuk mengatakan apakah ada hubungan langsung antara kedua kecelakaan itu. Akan tetapi, mereka menilai bahwa potensi hubungan itu adalah prioritas bagi penyelidik.

Logo saham Boeing ditampilkan di layar di lantai Bursa Efek New York, AS pada 11 Maret 2019. (Foto : Spencer Platt/Getty Images/The Epoch Times)

Pilot yang berpengalaman
Ethiopian Airlines mengatakan pilotnya, Yared Getachew, yang merupakan warga negara ganda Ethiopia-Kenya, memiliki ‘catatan terpuji’ dan memiliki lebih dari 8.000 jam pengalaman terbang.

“Pesawat itu, yang dikirim pada November 2018, telah terbang lebih dari 1.200 jam, dan telah kembali dari Johannesburg pada 10 Maret sebelumnya. Meskipun demikian, Getachew telah menyebutkan kesulitan dan ingin kembali,” kata CEO Tewolde GebreMariam.

Pesawat itu jatuh di dekat kota Bishoftu, 38 mil tenggara Addis Ababa, dengan 149 penumpang dan delapan awak di dalamnya.

“Pesawat itu sangat dekat dengan tanah dan berbelok. Kami melihat dan melihat kertas-kertas jatuh dari pesawat,” Malka Galato, petani yang lahannya dihantam pesawat, menuturkan kepada Reuters.

“Sapi-sapi yang sedang merumput di ladang berlari panik. Ada asap dan percikan api muncul dari bagian belakang pesawat.”

Petani lain, Tamirat Abera mengatakan kepada Reuters bahwa pesawat terlihat mencoba untuk naik kembali, tetapi gagal, lalu berbelok tajam. Kemudian diikuti kemunculan asap putih dan benda-benda lain berhamburan, termasuk pakaian, sebelum pesawat jatuh.

Para korban berasal dari 30 negara lebih, termasuk 21 anggota staf Perserikatan Bangsa-Bangsa. AS sebelumnya mengatakan 22 stafnya ada di dalam pesawat.

Penerbangan memiliki kecepatan vertikal yang tidak stabil setelah lepas landas, tulis situs pelacakan penerbangan Flightradar24 di Twitter. Data yang dirilis oleh layanan yang berbasis di Swedia menunjukkan bahwa pesawat telah naik hampir 1.000 kaki setelah lepas landas dari bandara yang panas, dengan udara yang lebih tipis yang membutuhkan upaya ekstra dari mesin pesawat.

Ketinggian pesawat kemudian merosot sekitar 450 kaki sebelum dengan cepat naik 900 kaki ke titik di mana data pelacakan satelit hilang.

Saham Boeing telah meningkat dengan sangat baik dan stabil selama 30 bulan terakhir, nilainya hampir tiga kali lipat, meskipun mengalami kemunduran terbaru. Namun, setelah kecelakaan 29 Oktober 2018, sahamnya anjlok sekitar 6,5 persen, namun kemudian pulih hanya dalam tiga hari.

Boeing mengirimkan 806 pesawat tahun lalu, kehilangan target dengan kurang hanya empat jet, tetapi masih mempertahankan gelar pembuat pesawat terbesar di dunia untuk tahun ketujuh berturut-turut. Pesaing dari Eropa, Airbus mengirim 800 pesawat pada 2018.

Maskapai penerbangan barat daya Amerika itu mengatakan mereka tetap sepenuhnya ‘percaya diri’ terhadap kualitas dan penjualan pesawat 737 MAX 8 dan memonitor investigasi. (PETR SVAB dan Reuters/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Terlambat 2 Menit, Pria Yunani Selamat dari Jatuhnya Ethiopian Airlines ET 302

0

Epochtimes.id- Seorang pria Yunani selamat dari kecelakaan nahas Ethiopian Airlines ET 302 pada Minggu (10/3/2019) setelah terlambat 2 menit menaiki pesawat. Dia adalah calon penumpang ke-150 di pesawat Boeing Ethiopia jurusan Nairobi yang jatuh beberapa menit setelah lepas landas.

Pria yang bernama Antonis Mavropoulos adalah seorang Presiden organisasi nirlaba International Solid Waste Association (ISWA). Dia dijadwalkan menghadiri pertemuan tahunan Program Lingkungan PBB di Nairobi, Kenya.

Melansir dari Kantor Berita Tetapi Athens News Agency, Mavropoulos mengunggah tulisannya ke akun Facebooknya mengenai yang dialaminya dengan judul “My lucky day,” dan mengunggah foto tiket penerbangannya.

“Saya marah karena tidak ada yang membantu saya mencapai gerbang tepat waktu,” tulisnya.

Setelah Mavropoulos ketinggalan pesawat, maskapai awalnya memesannya ke penerbangan hari itu, tetapi ia terkejut ketika staf bandara tidak mengizinkannya naik.

“Mereka membawa saya ke kantor polisi bandara. Petugas mengatakan kepada saya untuk tidak memprotes tetapi berdoa kepada Tuhan karena saya adalah satu-satunya penumpang yang tidak naik penerbangan ET 302 yang hilang,” tulisnya.

Pihak berwenang di bandara lalu bertanya kepada Mavropoulos mengapa ia tidak naik ke penerbangan nahas.

“Mereka mengatakan mereka tidak bisa membiarkan saya pergi sebelum memeriksa identitas saya, alasan saya tidak naik ke pesawat,” lanjutnya.

“Ini pertama kalinya. Saya sangat senang saya menulis sebuah posting dan saya bersyukur untuk hidup dan bahwa saya punya banyak teman yang membuat saya merasakan cinta mereka,” tulisnya.

Ethiopian Airlines Boeing 737-8 MAX jatuh hanya beberapa menit setelah lepas landas dari ibukota Ethiopia Addis Ababa, menewaskan semua 149 penumpang di atas kapal dari 35 negara. Terdapat delapan kru di pesawat.

Pihak maskapai merilis tidak ada yang selamat dari kecelakaan penerbangan ET302. Pesawat kehilangan kontak dengan menara kontrol pukul 8.44 pagi waktu setempat setelah berangkat dari Bandara Internasional Bole di Ibukota Ethiopia pukul 8.08 pagi waktu setempat.

Ethiopian Airlines ET 302 jatuh sesaat setelah lepas landas dan di dekat kota Bishoftu — sekitar 31 mil (50 kilometer) tenggara Addis Ababa.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218365926315077&set=a.10203865189485719&type=3&theater

Korban terdiri 8 Amerika, 18 warga Kanada, 32 warga Kanada, 9 warga Etiopia, 8 warga Italia, 8 warga Tiongkok, 7 orang Prancis dan warga negara Inggris. Korban termasuk para pekerja PBB, termasuk di antara mereka yang berada di dalam pesawat.

Pernyataan PBB mengungkapkan sebanyak 19 anggota stafnya termasuk di antara mereka yang menggunakan penerbangan Ethiopian Airlines. Mereka yang tewas bekerja untuk Serikat Telekomunikasi Internasional, Program Pangan Dunia, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, Kantor Komisaris Tinggi untuk Pengungsi, Bank Dunia dan Misi Bantuan PBB di Somalia, Organisasi Internasional untuk Migrasi di Sudan Selatan, dan PBB di Nairobi.

Setelah tragedi itu, Ethiopian Airlines mengatakan pihaknya “sangat menyesalkan kecelakaan fatal” dan telah “bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan untuk melakukan penyelidikan forensik dan mengidentifikasi identitas korban.”

Chief Executif Ethiopian Airlines mengungkapkan rasa simpati dan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga dan orang-orang yang disayangi dari keluarga korban. (asr)