Home Blog Page 1855

Duta Besar Tiongkok Peringatkan ‘Akibatnya’ Jika Kanada Melarang Masuk Jaringan 5G Milik Huawei

0

OTTAWA — Duta Besar Tiongkok Lu Shaye mengatakan penangkapan Kanada terhadap eksekutif Huawei Technologies adalah tindakan “pengkhianatan” oleh seorang teman.

Dan Lu memperingatkan “akibat-akibatnya” jika Kanada melarang perusahaan tersebut dalam mengembangkan jaringan 5G-nya yang baru karena alasan keamanan, seperti halnya tiga sekutunya yang berbagi intelijen.

Dalam wawancara yang jarang terjadi dengan wartawan Kanada, Lu juga mengatakan kepada Perdana Menteri Justin Trudeau untuk mengurungkan niatnya mengumpulkan dukungan internasional dalam pertikaian Kanada dengan Tiongkok. Dia mengatakan hal itu akan menjadi ide buruk bagi Menteri Luar Negeri Chrystia Freeland yang akan menggunakan KTT Forum Ekonomi Dunia mendatang di Davos untuk menekan kasus tersebut.

Lu mengatakan hubungan ekonomi antara kedua negara dapat diperbaiki dan kebuntuan saat ini dapat diselesaikan melalui negosiasi, tetapi dia membenarkan upaya penangkapan dua orang Kanada di Tiongkok dan mengkritik penangkapan Kanada terhadap eksekutif telekomunikasi, dengan mengatakan Meng Wanzhou tidak melanggar hukum-hukum Kanada.

Kanada telah menahan Meng Wanzhou di Vancouver 1 Desember lalu, atas permintaan pihak berwenang Amerika yang ingin dia menghadapi tuduhan penipuan karena berurusan dengan bank-bank Amerika. Dia telah keluar dengan jaminan dan menghadapi proses-proses ekstradisi.

Tiongkok telah menahan Michael Kovrig, seorang diplomat Kanada yang sedang berlibur, dan Michael Spavor, seorang wirausahawan, setelah penangkapan Meng dengan tuduhan-tuduhan yang tidak jelas tentang “keterlibatan dalam kegiatan yang membahayakan keamanan nasional.” Para analis Barat percaya bahwa penangkapan mereka adalah upaya menekan Kanada untuk membebaskan Meng sepenuhnya.

Tiongkok juga memvonis warga Kanada lain, Robert Lloyd Schellenberg, dengan hukuman mati pada 14 Januari dalam sidang ulang mendadak kasus penyelundupan narkoba. Dia semula dijatuhi hukuman 15 tahun pada tahun 2016, namun pengadilan menjatuhkan hukuman baru setelah mempertimbangkan kembali kasusnya.

Seorang mantan menteri kehakiman Liberal menuduh Tiongkok menggunakan “diplomasi sandera” terhadap ketiga warga Kanada tersebut.

Irwin Cotler, pendiri Raoul Wallenberg Centre for Human Rights, telah mengecam kelakuan Tiongkok menggambarkan karakter penangkapan warga Kanada karena Meng tersebut sebagai “keji, tidak berbudi dan jahat.”

“Kata-kata ini menegaskan dan menggambarkan diplomasi sandera Tiongkok sejak saat itu, termasuk penahanannya terhadap warga Kanada Michael Kovrig dan Michael Spavor dan hukuman mati yang kejam terhadap Robert Schellenberg,” kata Cotler dalam email kepada The Canadian Press.

“Tetapi tidak ada yang menyingkap dan membuka kedok penghinaan yang dilakukan Tiongkok terhadap aturan hukum, di Tiongkok dan juga di Kanada, dan tabiatnya yang ‘keji, tidak berbudi dan jahat’ selain perlakuan kejamnya dan tidak manusiawi terhadap Ti-Anna Wang dan putrinya yang masih bayi,” Kata Cotler.

Pekan lalu, Wang tiba di Tiongkok selatan di mana ayahnya, Wang Bingzhang, dianggap sebagai bapak gerakan pro-demokrasi internasional Tiongkok yang bernasib buruk, telah dipenjara sejak agen-agen Tiongkok menangkapnya di Vietnam pada tahun 2002 dan membawanya kembali ke RRT.

Tiongkok secara konsisten telah menolak memberi izin upaya-upaya Wang untuk mengunjungi ayahnya selama hampir satu dekade, karena kesehatannya telah menurun.

Pada bulan Agustus, Wang diberi visa Tiongkok baru, tetapi ketika dia tiba di Tiongkok selatan minggu lalu dengan suaminya dan putrinya yang berumur 11 bulan, dia ditolak setelah siksaan berat di bandara selama enam jam. Dia dikirim kembali ke Korea Selatan, di mana dia mengunjungi keluarga suaminya.

Pada 16 Januari, ketika dia dan keluarganya berganti penerbangan di Beijing dalam perjalanan mereka kembali ke Kanada, Wang mengatakan enam agen Tiongkok telah mengikutinya selama dalam penerbangan, membawa dia dan putrinya ke tahanan, dan memisahkannya dari suaminya.

Dua jam kemudian mereka dipaksa ke penerbangan yang berbeda dan dikirim kembali ke Korea Selatan. Keluarga Wang harus memesan kembali perjalanan mereka ke Montreal dengan penerbangan baru dari Korea Selatan yang membawa mereka melewati Amerika Serikat.

“Tidak seperti yang terakhir kali, tidak ada pertanyaan yang diajukan. Saya tidak diizinkan menggunakan ponsel atau komputer saya, atau menghubungi Kedutaan Besar Kanada. Saya tidak bisa berkonsultasi dengan suami saya, yang tidak saya lihat lagi sampai kami diantar ke gerbang, atau menghubungi Air Canada untuk memesan lagi penerbangan saya,” kata Wang dalam email dari Korea Selatan.

“Itu adalah cobaan yang mengejutkan, menakutkan dan tidak masuk akal tanpa tujuan selain untuk menggertak, menghukum dan mengintimidasi saya dan keluarga saya,” tulisnya.

Kementerian luar negeri Kanada tidak mengomentari tentang perlakuan-perlakuan yang dialami Wang oleh otoritas-otoritas Tiongkok. (ran)

Video pilihan:

Huawei dan Ancaman Mata-mata Tiongkok

https://www.youtube.com/watch?v=8upq6ZW3sYQ

Pejabat Elit Partai Ateis Percaya Fengsui Vena Naga Pegunungan Qinling (2)

0

Wang Jingwen

Alasan pemerintah membongkar vila-vila yang dibangun di Qinling, Tiongkok adalah bangunan liar yang sangat merusak lingkungan ekologis, tentu secara resmi tidak berdalih adanya fengsui Vena Naga, namun sesungguhnya ilmu fengsui, di zaman Tiongkok kuno, diyakini sebagai ilmu pengetahuan hasil eksplorasi tentang hubungan antara lingkungan alam dengan tempat tinggal manusia.

Ilmu pengetahuan Barat sekarang dari sudut pandang hubungan lingkungan dengan ilmu engineering sistem dari umat manusia juga telah mengakui bahwa prinsip-prinsip ilmu fengsui Tiongkok adalah masuk akal.

Pemilik Misterius Villa Chen Lu Terungkap

Pada awalnya media pemerintah telah berkali-kali mengungkapkan bahwa di kaki gunung bagian utara pegunungan Qinling terdapat sejumlah besar bangunan liar tersebar di area seluas 5.000 KM², yang telah mengakibatkan kerusakan parah lingkungan ekologis bagi vegetasi dan sungai.

Hasil penyelidikan media pemerintah menunjukkan, vila-vila itu mencapai 300 lebih bangunan, kebanyakan telah selesai dibangun. Pemiliknya adalah orang kaya atau pejabat tinggi, juga terdapat pejabat penting partai dan pemerintah dari provinsi Shaanxi dan kota Xi An, Tiongkok.

Setelah diungkap oleh media pemerintah, bangunan liar tersebut bergeming, bahkan malah berkembang memanjang memenuhi gunung. Iklan penjualan properti dari sebagian proyek vila masih menancap di jalan masuk yang strategis.

BACA JUGA : Pejabat Elit Partai Atheis Percaya Fengsui Vena Naga Pegunungan Qinling (Bagian 1)

Laporan Majalah mingguan Berita Tiongkok terbitan November 2018 yang memberitakan contoh kasus vila liar Qinling yakni “Vila Chen Lu” yang sejak 2005 dibangun sampai 2018 baru dibongkar, telah sempat eksis selama 10 tahun lebih.

Bangunan bergaya Tiongkok dengan karakteristik taman lanskap, luas tanah 9.280 M², luas bangunan 5.179 M², luas kolam ikan 1.098 M² dan luas kandang anjing 78 M². Di interior vila terdapat berbagai jenis benda peninggalan budaya, dari identifikasi terdapat 26 buah benda kerajinan tangan modern dan 211 buah benda peninggalan budaya.

Di tengah proses pembangunan vila, telah ditanam berbagai jenis pohon berharga nan langka, termasuk sebatang pohon Pagoda Jepang (Sophora japonica) yang berusia 500 tahun, sebatang pohon Tanduk Sabun (Gleditsia sinensis) yang harganya lebih dari 200.000 Yuan RMB (425 juta Rupiah).

Di dalam pekarangan terdapat sejumlah besar batu giling, batu genderang, tonggak pengikat kuda, singa batu antik dan lain-lain, serta menghadap arah depan tergantung sebuah papan merah bertuliskan “Semuanya Mendapatkan Kehormatan Tinggi”. Didalam vila juga terdapat patung Bhodhidharma setinggi 1-2 meter, didalam aula tergantung lukisan besar 8 kuda karya Fan Zeng.

Menurut laporan, pemilik vila ini bernama Chen Lu, putra seorang pejabat tinggi kota Xi An. Ayah Chen sangat memandang penting Fengsui, ketika memilih lokasi vila, ia khusus mendatangkan master Fengsui dari kota Xi An. Konon ayah Chen Lu benama Chen Baogen, mantan ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional kota Xi An.

Akhir Juli 2018 Xi Jinping memerintahkan wakil Sekretaris Komite Disiplin Pusat beserta Inspektur Sumberdaya Alam Nasional merangkap Menteri Sumber Daya Alam turun ke Provinsi Shaanxi melakukan sidak, barulah mulai Agustus lalu Komite Disiplin Kota Xi An memutuskan membentuk grup investigasi secara menyeluruh.

Setelah Chen Lu mendapat kabar, ia ingin membongkar sendiri dan pada saat itu pula mulai memindahkan barang-barang berharga didalam vila, namun berhasil dicegah.

Dewasa ini, semua orang yang bersangkutan dengan pelanggaran pembangunan “Vila Chen Lu” yang menyalah-gunakan kekuasaan untuk melakukan penyelewengan, seluruhnya ditahan sambil menunggu tindakan selanjutnya.

Berkat Pengaruh Jia Dashan, Xi Mengumpulkan Dana Merestorasi Kuil Kuno

Qinling sebagai Vena Naga, tidak diperbolehkan mendirikan bangunan secara besar-besaran diatasnya, khususnya tidak boleh menekan Vena Naga, setiap dinasti yang pernah merusak Vena Naga, pasti akan mengalami peristiwa buruk, misalnya setelah mendirikan istana Afang, dinasti Qin binasa; kaisar Xuan Zong dari Dinasti Tang mendirikan kolam Hua Qing dan menimbulkan pemberontakan An Shi.

Siapapun mendirikan bangunan besar di Qinling, maka negerinya akan bernasib buruk, mengenai hal ini Xi Jinping sangat percara, maka itu barulah terjadi berturut-turut 6 kali instruksi dan secara tegas membongkar bangunan yang dapat merusak nasib negara.

Xi Jinping dilahirkan di provinsi Shaanxi dan selama 7 tahun tinggal di kota Yan An. Shi Cangshan, seorang ahli masalah Tiongkok di Washington menyatakan: “Xi Jinping dipermukaan selalu berbicara tentang Komunisme, padahal dia sendiri sangat memercayai Fengsui dan hal-hal yang berkaitan dengan senam meditasi. Oleh sebab itu Xi tidak segan-segan membabat sekelompok besar pejabat dan tanpa memberi muka kepada orang nomor satu provinsi Shaansi Zhao Leji, seluruh vila itu juga harusdibabat habis, hal yang paling krusial adalah berhubungan dengan Fengsui Qinling.”

Rangkaian buku terbitan “New Epoch Weekly” Taiwan pernah memperkenalkan pengalaman Xi Jiping di masa mudanya, yang memengaruhi langsung pandangan hidupnya dan cara menyelesaikan pekara di kemudian hari. Diantaranya seorang bernama Jia Dashan, sangat besar pengaruhnya terhadap Xi Jinping.

Siapakah Jia Dashan? Silakan baca kelanjutannya di edisi berikutnya. (TYS/WHS/asr)

Jelang Kunjungan Utusan Tiongkok ke AS, Perwakilan Dagang AS Menyampaikan Peringatan

0

Li Muyang

Epochtimes.id- Setengah dari masa 90 hari ‘gencatan senjata’ untuk negosiasi perdagangan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat telah berlalu.

Pada Rabu (16/01/2019) Reuters mengutip isi dokumen yang dikeluarkan oleh Robert Lighthizer pada 11 Januari memberitakan bahwa, Amerika Serikat mungkin akan memperluas penerapannya untuk pembebasan tarif.

Dalam surat yang disampaikan kepada Senator Republik Pat Toomey, Robert Lighthizer menyebutkan, jika Amerika Serikat dan Tiongkok tidak mencapai kesepakatan pada 2 Maret mendatang, maka Amerika Serikat akan menaikkan tarif komoditas Tiongkok senilai USD. 200 miliar sesuai rencana sebelumnya, namun demikian, Amerika Serikat akan meluncurkan suatu prosedur pengecualian yang tepat.

Prosedur pengecualian berarti bahwa setelah AS menaikkan tarif, perusahaan AS dapat mengajukan pengecualian. Lingkup tindakan saat ini hanya terbatas pada komoditas kena pajak yang masuk daftar sanksi putaran pertama.

Lighthizer memperingatkan : Tidak ada kemajuan dalam menangani masalah struktural

Sejauh ini, kedua belah pihak baru satu kali melakukan konsultasi tatap pada minggu lalu, dan tak satu pun dari kedua negara tersebut mengumumkan rincian perundingan. Kemarin, Senator Republik Chuck Grassley mengatakan bahwa Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer mengatakan kepadanya pada Jumat lalu bahwa kedua pihak tidak membuat kemajuan dalam menegosiasikan masalah struktural. Misalnya, hak kekayaan intelektual, pencurian rahasia dagang, tekanan pada perusahaan untuk berbagi informasi dan lainnya.

Dalam konferensi melalui telepon Chuck Grassley mengatakan bahwa meskipun skup pembelian kedelai AS oleh pihak Tiongkok tidak termasuk besar, tetapi komentar Lighthizer  sangat positif. Menurut dirinya bahwa ekonomi Tiongkok sedang berada dalam posisi yang sulit dan bahwa negosiasi pada akhir bulan ini mungkin bisa mengalami kemajuan.

Menanggapi pernyataan Chuck Grassley, juru bicara Kantor Perwakilan Perdagangan AS (USTR) tidak segera memberikan tanggapan. Namun sehari sebelum kemarin mereka mengatakan bahwa negosiasi perdagangan antara kedua belah pihak masih berlangsung.

Liu He akan berkunjung pada akhir bulan, AS menyiapkan 2 kemungkinan

Sebuah sumber yang mengetahui rencana konsultasi administrasi Trump mengatakan bahwa Liu He , Wakil Perdana Menteri Tiongkok telah menerima undangan untuk mengunjungi Amerika Serikat dari 30-31 Januari untuk bertemu dengan Robert Lighthizer dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin di Washington DC. ‘South China Morning Post’ juga mengutip sumber yang mengatakan bahwa Liu He benar akan mengunjungi Amerika Serikat.

Meskipun Amerika Serikat dan Tiongkok tidak mengkonfirmasi apakah Liu He ingin mengunjungi Amerika Serikat, juga belum ada pengumuman tentang waktunya. Tetapi Mnuchin mengatakan minggu lalu bahwa kunjungan Liu He ke AS mungkin pada akhir bulan ini.

‘The Hongkong Economic Times’ mengutip pandangan arus utama dari lingkaran politik dan ekonomi memberitakan bahwa Liu He sangat mungkin untuk mengunjungi Amerika Serikat dalam waktu dekat. Namun, negosiasi yang ia hadapi akan sangat sulit. Tetapi AS telah mempersiapkan diri dengan dua kemungkinan yang bisa dihadapi.

Dengan kata lain, ini mungkin menjadi peluang terakhir yang diberikan oleh AS kepada Tiongkok. Semua ini harus kembali pada inti dari kontradiksi perdagangan AS – Tiongkok.

Seperti yang kita semua tahu, pandangan umum Amerika Serikat adalah bahwa konflik dan defisit perdagangan hanyalah masalah akibat atau sekunder, tetapi masalah penyebab atau utamanya adalah struktur ekonomi Tiongkok yang di bawah rezim komunis, itu yang merupakan masalah struktural yang selalu ditekankan oleh Amerika Serikat.

Sosok “hawkish” yang diwakili oleh Lighthizer percaya bahwa masalah struktural telah menyebabkan Amerika Serikat dalam jangka panjang berada dalam posisi yang tidak adil dalam perdagangannya dengan Tiongkok. di antaranya termasuk masalah subsidi pemerintah Tiongkok untuk perusahaan milik negara dan sejumlah industri strategis, masalah pencurian teknologi AS dan lainnya.

Masalah-masalah itu semua telah disinggung dalam negosiasi sebelumnya, termasuk saat konsultasi dengan wakil pejabat kementerian AS dan Tiongkok pekan lalu, tetapi tidak ada solusi.

Bukan hanya karena ada akumulasi masalah yang sudah terjadi selama 20 tahun dan sulit dikembalikan, tetapi juga karena masalah struktural, masalah struktural yang melibatkan kelompok-kelompok kepentingan istimewa dari Partai Komunis Tiongkok.

Jika merubah struktur, maka “kue” besar yang digunakan kelompok kepentingan elit untuk menghasilkan uang dari perusahaan milik negara akan lenyap.

Dengan kata lain, masalah struktural ini telah menjadi penyakit kanker yang sulit diobati.

‘The Hongkong Economic Times’ menyebutkan bahwa, bahkan jika Liu He pergi ke Amerika Serikat untuk negosiasi pada akhir bulan ini, apakah ia dapat mencapai kesepakatan dalam konsultasi yang cuma berlangsung dua hari ? Itu benar-benar adalah tanda tanya besar.

Setengah dari 90 hari masa ‘gencatan senjata’ telah lewat, kesempatan terakhir buat Beijing ?

Waktu tidak memberikan toleransi. Menurut persetujuan dari KTT Trump – Xi Jinping awal bulan Desember lalu, kedua belah pihak memiliki periode negosiasi 90 hari. Jika Liu He mengunjungi Amerika Serikat pada 30 dan 31 Januari, itu terjadi pada titik 2/3 dari negosiasi 90 hari, sebagian besar periode negosiasi sudah berlalu.

Yang lebih penting setelah ini, Tahun Baru Imlek akan tiba dan sudah merupakan tradisi di daratan Tiongkok bahwa liburan biasanya berlangsung selama 4-5 hari. Apakah itu pegawai negeri sipil pemerintah, pekerja atau petani, mereka akan bersantai selama beberapa hari. Biasanya liburan akan berlangsung hingga akhir hari tanggal 6 bulan pertama Imlek, sehingga baru kembali bekerja pada tanggal tujuhnya yakni 12 Februari 2019.

Tetapi semua orang tahu bahwa bulan Februari hanya 28 hari, dengan waktu kerja normal yang kurang dari 20 hari. Dengan kata lain, pembicaraan Liu He dengan pihak Amerika Serikat kali ini jika tidak membawa kemajuan yang berarti, berarti peluang untuk menjembatani perbedaan dan menyelesaikan masalah pada setengah bulan terakhir akan semakin sulit, ruang untuk negosiasinya pun akan semakin kecil. Ini berarti bahwa peluang tersebut sangat mungkin menjadi peluang terakhir untuk bernegosiasi.

Negosiasi tatap muka telah meningkatkan harapan untuk kesepakatan. Jika negosiasi berjalan mulus, berarti Beijing menerima semua persyaratan yang diajukan oleh Amerika Serikat. Meskipun waktu sudah sangat pendek dan menantang.

Namun jika kesepakatan tidak tercapai, itu akan memperburuk kesan Amerika Serikat terhadap Tiongkok yang hanya bisa omong kosong. Jika pihak Tiongkok di kemudian hari ingin mengusulkan waktu negosiasi baru, kesulitannya akan sangat besar.

Hubungan ekonomi AS – Tiongkok sedang berangsur-angsur terputus

Hal yang lebih penting lagi, perang dagang akan berkobar kembali sehingga makin banyak rantai industri akan hijrah dari daratan Tiongkok. Faktanya, kecepatan perusahaan asing yang hijrah dari Tiongkok sekarang semakin tinggi, celakanya, arus keluar tersebut tidak dapat dihambat.

Negara-negara seperti Vietnam, Kamboja dan India secara bertahap telah menggantikan posisi Tiongkok sebagai pabrik pemrosesan dunia. Ditinjau dari sudut lain, maka hubungan ekonomi antara Amerika Serikat dan Tiongkok sedang berangsur-angsur terputus.

Kondisi ini persis seperti apa yang telah diramalkan oleh Derek Scissors, seorang peneliti senior di American Enterprise Institute, dan peneliti lain yang bernama Dan Blumenthal.

Mereka menulis di ‘New York Times’ bahwa apa yang benar-benar penting bagi Amerika Serikat adalah melindungi teknologi dan hak kekayaan intelektual.

Untuk memaksa komunis Tiongkok mengubah kesalahan perdagangan dan menyesuaikan masalah yang berkaitan dengan struktural mereka, tidak cukup hanya dengan mengandalkan kenaikan tarif. Mereka mengusulkan untuk secara terpisah memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan Tiongkok yang diuntungkan dari pencurian teknologi dan transfer teknologi secara paksa, memutus sebagian hubungan ekonomi dengan Tiongkok.

Beijing tentu tidak akan tidak menyadari konsekuensi dari akibat ambruknya negosiasi. Jadi, bisakah Beijing menangkap peluang terakhir ini ? Mari kami menunggu dan melihat bersama. (Sin/asr)

FBI Selidiki Apakah Pengembang Real Estat Tiongkok Menyuap Pejabat Los Angeles untuk Memenangkan Tender Proyek

0

FBI baru-baru ini telah menggerebek rumah dan kantor-kantor Dewan Kota Los Angeles Jose Huizar sebagai bagian dari penyelidikan apakah ia dan beberapa pejabat kota lainnya telah menerima suap dari pengembang real estat Tiongkok untuk proyek-proyek utama di dan sekitar pusat kota Los Angeles (LA), menurut laporan investigasi 14 Januari oleh Los Angeles Times.

Empat perusahaan Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir yang telah memenangkan penawaran lelang proyek (tender) untuk beberapa pengembangan real estat terbesar di LA: Shenzhen New World Group, Shenzhen Hazens, Greenland Holdings berbasis di Shanghai, dan Oceanwide Holdings berbasis di Beijing.

Los Angeles Times melaporkan pada 14 Januari bahwa FBI sedang mencari bukti kemungkinan adanya penyuapan, pemerasan, pencucian uang, dan kejahatan-kejahatan lainnya di dalam proyek-proyek dari perusahaan-perusahaan ini.

Di antara proyek-proyek yang terlibat adalah rencana Shenzhen New World Group untuk membangun kembali Grand Hotel 77 lantai dan membangun hotel baru berlantai 31 di dekat Universal Studios Hollywood; Proyek Metropolis Greenland, yang mencakup tiga menara kondominium dan Hotel Indigo; dan pembangunan hotel Park Hyatt baru di lingkungan South Park oleh Oceanwide Holdings.

Beberapa proyek ini telah menerima subsidi wajib pajak, seperti Hotel Indigo ptoyek Greenland, telah menerima US$18,7 juta, menurut Los Angeles Times.

Tokoh utama dalam penyelidikan ini adalah Huizar, anggota dewan kota yang mewakili sebagian besar pusat kota. Huizar mengepalai Komite Manajemen Perencanaan dan Tata Guna Lahan dewan kota selama lebih dari lima tahun. Komite tersebut memantau semua proyek pembangunan di kota tersebut.

Laporan Los Angeles Times telah mengutip surat perintah polisi yang diajukan di pengadilan federal California November lalu dan dua sumber anonim yang mengetahui penyelidikan FBI tersebut. Para pengembang real estat Tiongkok tersebut telah dipanggil oleh dewan juri federal untuk memberikan informasi tentang kontribusi apa saja yang telah mereka buat dalam penawaran untuk dipilih kembali oleh Huizar; sumbangan-sumbangan untuk almamater Huizar, Bishop Mora Salesian High School; dan dana-dana untuk dua komite politik yang memiliki hubungan dengan Huizar: Komunitas Pendukung PAC (Community Support PAC) dan Families for a Better Los Angeles.

Surat panggilan pengadilan tersebut juga meminta para pengembang untuk mengungkapkan hadiah-hadiah, makanan, perjalanan, liburan, penerbangan, tiket acara, permainan golf, dan tindakan-tindakan memberi kesenangan lainnya yang telah mereka berikan pada Huizar dan staf-stafnya, menurut dua sumber tersebut. Surat perintah polisi mengatakan para penyelidik juga sedang menyelidiki apakah Shawn Kuk, wakil perencanaan Huizar, dan George Esparza, mantan asisten Huizar, telah melakukan kejahatan-kejahatan.

Artikel Los Angeles Times telah mengklarifikasi bahwa surat perintah tidak mengatakan bahwa FBI telah mengumpulkan bukti aktivitas kriminal oleh salah satu pihak yang disebutkan dalam dokumen tersebut.

November lalu, FBI telah menggerebek kantor-kantor dan rumah Huizar, yang telah dipindahkan dari posisinya di Komite Perencanaan Tata Ruang dan Penggunaan LA setelah penggerebekan. FBI belum menangkap atau menahan siapa pun sehubungan dengan penggerebekan tersebut.

Eric Garcetti, walikota Los Angeles sejak tahun 2013, dan Joel Jacinto, yang bertugas di Dewan Pekerjaan Umum LA dan diangkat oleh Garcetti, juga sedang diselidiki, menurut surat perintah.

Disebutkan juga dalam dokumen tersebut bahwa yang sedang dalam penyelidikan polisi adalah Ray Chan, mantan wakil walikota untuk pembangunan ekonomi, yang bekerja dengan Garcetti dan mengepalai departemen pembangunan LA.

Alex Comisar, juru bicara Garcetti, membantah berita itu ketika dihubungi oleh LA Times. Dia mengatakan tidak ada seorang pun di kantor walikota yang tunduk pada panggilan pengadilan federal, atau bahkan permintaan secara resmi untuk dimintai informasi dari FBI.

Herb Wesson, presiden Dewan Kota LA, dan kepala stafnya Deron Williams dilaporkan sedang dalam penyelidikan. Namun Ed Johnson, asisten kepala deputi Wesson, telah membantahnya.

Curren Price anggota dewan LA adalah tokoh kunci lain dalam penyelidikan FBI, kata laporan Los Angeles Times. Price saat ini mengepalai komite dewan yang berfokus pada pengembangan ekonomi yang memutuskan bagaimana subsidi-subsidi pembayar pajak dialokasikan untuk para pengembang hotel.

FBI belum secara terbuka mengkonfirmasi penyelidikannya. (ran)

Video pilihan:

Alat Huawei Dikembangkan untuk Menindas Falun Gong yang Mencekam di Seluruh Tiongkok

https://www.youtube.com/watch?v=l4yQjS1MqNA&t=347s

Kemenkes Ingatkan Masyarakat Waspada dengan DBD

0

Epochtimes.id- Keberadaan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) identik dengan musim hujan karena pada saat musim tersebut menimbulkan banyak genangan air. Namun perlu diwaspadai bahwa DBD juga dapat menyerang di musim kemarau.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengingatkan kepada masyarakat untuk mewaspadai DBD tidak hanya di musim hujan, tapi juga musim kemarau terutama di tempat-tempat genangan air atau barang bekas.

”DBD pun rentan menyerang manusia di musim kemarau kalau ada tempat genangan air seperti di barang bekas di gudang rumah atau bak mandi yang jarang dikuras,” kata Menkes Nila dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/1/2019).

Berdasarkan data Kejadian Luar Biasa (KLB) dari Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Kemenkes, pada 2018 telah ada 584 kasus DBD berdasarkan laporan dari 6 provinsi dan 8 kabupaten/kota.

Pada Novmber 2018 Kemenkes telah mengirimkan surat edaran kewaspadaan peningkatan kasus DBD kepada para gubernur.

Kemekes juga melakukan tindakan pencegahan dengan Pemberantas Sarang Nyamuk (PSN) dan 3M+, yakni menutup semua tampungan air atau sumber air, menguras bak mandi, mendaur ulang barang bekas, menaburkan bubuk larvasida pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan, menggunakan obat nyamuk atau anti nyamuk, menggunakan kelambu saat tidur, memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk, menanam tanaman pengusir nyamuk, mengatur cahaya dan ventilasi dalam rumah, serta menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah yang bisa menjadi tempat istirahat nyamuk.

Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid mengatakan fasilitas layanan kesehatan diimbau tetap waspada jika ada demam untuk segera memikirkan kemungkinan demam dengue dan memperhatikan pola penambahan kasus.

”Bila ada kasus DBD maka segera lakukan penyelidikan epidemi dan penanggulangan fokus seperti foging dan pemberian larvasida,” katanya.

Selain itu, tambah dr. Nadia, ada tim gerak cepat yang terintegrasi antara pusat dan daerah termasuk imbauan ke sekolah untuk mengaktifkan PSN.

Untuk mengendalikan kejadian DBD, Kemenkes terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terutama dalam pemantauan dan penggiatan surveilans DBD. (asr)

Berikut Visi dan Misi Jokowi-Ma’ruf Vs Prabowo-Sandiaga di Debat Perdana Capres-Cawapres

0

Epochtimes.id- Pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyampaikan visi dan misinya soal hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Hal demikian disampaikan dalam Debat Perdana capres dan cawapres 2019 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Dua moderator, Ira Koesno dan Imam Priyono memimpin debat perdana ini. Debat ini turut disiarkan secara langsung melalui Kompas TV, TVRI, RTV, dan RRI.

Capres 01 Joko Widodo menyampaikan temanya dengan judul Indonesia maju. Capres 01 mengklaim pihaknya menawarkan optimisme dan masa depan Indonesia berkeadilan.

“Saya berkeyakinan semakin maju semakin demokratis dan modern sebuah negara, maka penegakan hukum dan HAM akan semakin baik,” katanya.

Jokowi memaparkan, bukan hanya hak sipil dan politik yang penting, tetapi pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya menjadi pilihan kami untuk memajukan Indonesia seperti akses terhadap lahan, akses terhadap pendidikan akses, terhadap pelayanan kesehatan, akses terhadap pemodalan, dan hak atas pembangunan merupakan cara pemenuhan hak asasi manusia yang paling dasar.

Meski demikian, Jokowi mengakui masih memiliki beban pelanggaran HAM berat masa lalu tidak mudah menyelesaikannya karena masalah kompleksitas hukum, masalah pembuktian dan waktu yang terlalu jauh. Harusnya ini sudah selesai setelah peristiwa itu terjadi. Akan tetapi, kata Jokowi, pihaknya tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah HAM ini dan untuk menjamin hak-hak tersebut.

Jokowi menegaskan, negara harus didukung oleh sistem hukum yang adil dan penegakan supermasi hukum yang baik, melalui reformasi kelembagaan dan penguatan sistem manajemen hukum yang baik, dan budaya taat hukum yang harus terus kita perbaiki.

Dia menjelaskan, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu hukum harus ditegakan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang tegas, lanjutnya, merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang terus kita lakukan melalui perbaikan sistem pemerintahan dan bekerja sama menguatkan KPK, serta mendorong sinergi antara KPK dengan kejaksaan dan Kepolisian.

“Dan terakhir, kita tetap harus waspada terhadap ancaman terorisme pemerintah terus bekerja keras lewat pendekatan penegakan hukum yang tegas dan pendekatan yang persuasif lewat pembinaan agama ekonomi sosial,” katanya.

Sementara itu, Capres 02, Prabowo Subianto mengatakan pihaknya mengusung dengan tema Indonesia menang. Menurut Prabowo, Indonesia menang karena sekarang dirasakan indikator-indikator menujukan, bahwa Indonesia berada dalam kondisi yang tidak begitu menguntungkan.

Prabowo menjelaskan, di dunia ini ada 200 negara, kurang lebih 30 disebut sangat berhasil, 30 sangat tidak berhasil dan miskin, sisanya berada di tengah-tengah.

Lebih jauh Prabowo menguraikan, ciri khas negara yang berhasil adalah harus swasembada pangan, bahan bakar, air bersih. Selain itu, lembaga lembaga pemerintahan harus kuat terutama lembaga-lembaga penegak hukum hakim, jaksa, dan polisi harus unggul dan harus baik dan harus tidak boleh sama sekali diragukan integritasnya.

“Karena itu kami dalam menghadapi masalah hukum masalah korupsi masalah HAM dan masalah terorisme, kami ingin menyelesaikan dari muara masalah,” ujarnya.

Prabowo mengatakan muara masalah adalah Indonesia harus cukup uang untuk menjamin kualitas hidup semua petugas yang punya wewenang mengambil keputusan, sehingga dia tidak bisa di korupsi. Dia tidak bisa tergoda oleh godaan-godaan koruptor atau yang akan menyogok dan akan mempengaruhi dia. Ini strategi kami.

“Kita bisa mengatasinya secara represif tapi menurut kami masalahnya harus berakar dari akar masalah. Kita harus gaji hakim kita begitu hebat, sehingga dia tidak akan terpengaruh demikian jaksa, demikian polisi, untuk itu kita harus menguasai sumber sumber ekonomi bangsa Indonesia,” tambanya.

Prabowo menuturkan, mereka yakin dengan lembaga-lembaga yang bersih yang kuat, kita bisa menegakkan kepastian hukum. Hukum untuk semua bukan hukum untuk orang-orang kuat atau orang-orang kaya saja.

“Saya kira itu tekad kami keadilan untuk semua, keamanan untuk semua, kemakmuran untuk semua. Saya kira demikian,” pungkasnya.

Cawapres Sandiaga Uno menambahkan hukum yang tidak tebang pilih, tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Hukum yang menghadirkan kepastian sehingga bisa membuka peluang ekonomi, menciptakan lapangan kerja.

“Juga kita pastikan, hukum tersebut, menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. Banyak masyarakat yang masih mengeluh itu PR kita, dan bersama Prabowo-Sandi, insya Allah kita tegakkan hukum. Kita pastikan tidak ada korupsi lagi,” katanya. (asr)

Menlu AS dan Menlu Kanada Berbicara Tentang Ekstradisi Meng Wanzhou

0

Epochtimes.id- Kementerian Luar Negeri AS pada 16 Januari mengeluarkan pernyataan mengenai Menteri Luar Negeri Mike Pompeo telah melakukan panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland pada Selasa lalu. Agenda ini bertujuan bertukar pikiran soal masalah global dan bilateral, termasuk membicarakan topik ekstradisi Meng Wanzhou.

Pernyataan itu berbunyi antara lain bahwa baik Pompeo dan Chrystia menyampaikan keprihatinan atas penahanan dan pengadilan sewenang-wenang warga Kanada oleh pemerintah Tiongkok untuk tujuan politik.

Menanggapi Amerika Serikat yang meminta Kanada untuk mengekstradisi kepala keuangan Huawei, Meng Wanzhou ke AS, Mike Pompeo dan Chrystia Freeland menekankan bahwa mereka akan terus bekerja pada penanganan prosedur peradilan yang relevan secara adil dan transparan.

Atas permintaan Kementerian Kehakiman AS, pada 1 Desember ketika Meng Wanzhou transit pesawat di Bandara Vancouver, ia ditangkap oleh polisi Kanada.

Pada 11 Desember, ia memperoleh jaminan bersyarat dan diekstradisi ke Amerika Serikat untuk diadili. AS menuduh Meng Wanzhou telah melakukan penipuan terhadap sejumlah bank yang menyebabkan bank-bank menghadapi pelanggaran sanksi AS terhadap Iran.

BACA JUGA : Bagaimana Komunis Tiongkok Mencuri Rahasia dan Menjadi Ancaman Keamanan AS

Setelah Meng Wanzhou ditangkap, pemerintah Tiongkok menangkap mantan diplomat Kanada Michael Kovrig dan pengusaha Michael Spavor dengan alasan membahayakan keamanan nasional dan tidak segera mengungkapkan berita tersebut. Pemerintah AS dan Kanada menuduh komunis Tiongkok melakukan tindakan pembalasan atas penangkapan Meng Wanzhou oleh pihak berwenang Kanada.

Hari Senin, pengadilan Tiongkok juga menghukum mati seorang lelaki Kanada yang dicurigai sebagai penyelundup obat bius, yang sekali lagi menimbulkan kemarahan publik.

Pada Desember tahun lalu, Chrystia Freeland menekankan bahwa penangkapan terhadap Meng oleh pihak berwenang Kanada adalah tindakan yudisial dan bukan karena faktor politik. Pengadilan Kanada telah memberikan perlakuan yang adil kepada Meng Wanzhou, dan Meng juga menerima layanan konsuler tepat waktu. Isu selanjutnya mengenai ekstradisi, pemerintah Kanada akan mengani masalah ini dengan sikap tidak mengganggu aturan hukum.

Mantan duta besar AS untuk Tiongkok Gary Locke juga mengatakan bahwa perjanjian ekstradisi Kanada – AS adalah independen secara politik. Pelaksanaan investigasi kejahatan dan penuntutan pidana sepenuhnya terpisah dari pemerintah.

AS harus mengajukan permintaan ekstradisi resmi dalam waktu 60 hari sejak tanggal penangkapan Meng Wanzhou, ini akan mencakup semua bukti yang mendukung ekstradisi. Setelah itu, Kanada akan memiliki waktu 30 hari untuk memutuskan apakah akan mengekstradisi.

Ketika pengadilan Kanada melakukan dengar pendapat ekstradisi, jaksa AS fokus pada tuduhan Meng tentang penipuan bank, daripada berfokus pada pelanggaran terhadap sanksi Iran.

Canadian Broadcasting Corporation (CBC) melaporkan bahwa dalam dekade terakhir, 90 % dari mereka yang ditangkap di Kanada dan minta diekstradisi oleh negara bersangkutan telah berhasil diekstradisi. (Sin/asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=8upq6ZW3sYQ

Kanada dan Terungkapnya ‘Kapal Selam Nuklir Berteknologi Tinggi’ Milik Tiongkok

0

TORONTO — Dalam desakan untuk membuat mereknya menjadi sebuah nama yang terkenal, raksasa telekomunikasi Tiongkok Huawei sering memanfaatkan keuntungan dari kegiatan paling digemari dalam mengisi waktu luang dari negara-negara di mana ia sedang berusaha untuk memperluas usahanya. Di Kanada, perusahaan tersebut merupakan sponsor utama untuk acara “Hockey Night in Canada,” dan di Polandia, ia menggunakan superstar sepakbola dan kapten tim nasional Robert Lewandowski untuk menjual mereknya.

Di kedua negara tersebut, bagaimanapun, Huawei telah menerima rentetan publisitas negatif dalam beberapa pekan terakhir, berada di tengah meningkatnya pertengkaran internasional antara Kanada dengan Tiongkok, dan terkait dengan spionase di Polandia.

Pekan lalu, otoritas Polandia menangkap seorang karyawan senior Huawei bersama dengan warga negara Polandia atas dugaan spionase. Polandia sekarang sedang mempertimbangkan untuk melarang penggunaan produk-produk Huawei dan menyerukan kesatuan posisi UE dan NATO terhadap perusahaan tersebut.

Rezim Tiongkok telah bereaksi terhadap perkembangan-perkembangan di Polandia tersebut dengan mengungkapkan keprihatinan serius dan meminta Polandia untuk menghormati hak-hak nasional Tiongkok. Akan tetapi dalam kasus Kanada, di mana CFO Huawei Meng Wanzhou ditangkap atas permintaan ekstradisi dari Amerika Serikat, reaksi Beijing adalah memperingatkan Kanada tentang “konsekuensi-konsekuensi besar.”

hukuman mati pada warga kanada sebagai pembalasan atas kasus penangkapan eksekutif huawei
Robert Lloyd Schellenberg dari Kanada muncul di pengadilan untuk sidang ulang kasus penyelundupan narkoba di Dalian, provinsi Liaoning, Tiongkok, pada 14 Januari 2019. (Handout via Reuters)

Warga Kanada Michael Kovrig dan Michael Spavor, yang ditangkap oleh rezim Tiongkok tak lama setelah penangkapan Meng, masih ditahan tanpa perwakilan hukum. Dan minggu ini, pengadilan Tiongkok menghukum warga negara Kanada Robert Schellenberg, yang sebelumnya dijatuhi hukuman 15 tahun atas tuduhan penyelundupan narkoba, menjadi hukuman mati setelah proses yang sangat tidak biasa dan liputan media pemerintah yang luas. Pada 16 Januari, muncul berita bahwa Ti-Anna Wang, warga negara Kanada yang ayahnya adalah tahanan politik di Tiongkok, ditahan sebentar bersama keluarganya dan diinterogasi saat transit melalui Bandara Internasional Beijing.

Sheng Xue, seorang penulis Kanada kelahiran Tiongkok, mengatakan alasan meningkatnya reaksi Beijing terhadap penangkapan Meng adalah karena ia mengekspos perusahaan unggulan Tiongkok menjadi sorotan tajam.

“Huawei adalah kapal selam nuklir berteknologi tinggi milik Partai Komunis Tiongkok yang kejam. Penangkapan Meng Wanzhou di Kanada telah menyebabkan kapal selam ini muncul ke permukaan, jadi ini membuat rezim Tiongkok sangat ketakutan dan marah,” kata Sheng Xue.

Huawei terlibat dalam sejumlah prakarsa penting untuk Beijing, kata Sheng Xue, mulai dari Great Firewall yang digunakan untuk menyensor internet hingga “membantu Partai Komunis Tiongkok untuk memiliki pintu belakang akses rahasia di ponsel-ponsel, komputer-komputer, peralatan komunikasi, dan teknologi 5G.”

Kanada saat ini sedang mengevaluasi apakah akan memungkinkan Huawei menjadi bagian dari jaringan 5G-nya, generasi berikutnya dalam teknologi internet. Mayoritas sekutu Kanada di aliansi intelijen Five Eyes telah menolak Huawei untuk jaringan-jaringan 5G mereka.

Jacob Kovalio, seorang profesor yang tergabung di Departemen Sejarah Universitas Carleton dan seorang peneliti Asia, mengatakan Beijing khawatir jika Meng diekstradisi ke Amerika Serikat, dia dapat “mengungkapkan rahasia” di bawah interogasi, yang dapat menjadi implikasi yang sangat buruk bagi rezim tersebut.

“Elemen penting di sini adalah bahwa kata terakhir tentang apa pun, termasuk kegiatan-kegiatan, investasi-investasi dari perusahaan-perusahaan swasta formal, tidak dimiliki atau dikendalikan [perusahaan-perusahaan seperti] Huawei itu sendiri,” kata Kovalio. “Kata terakhir tentang semuanya adalah tentang supremasi politik, kepemimpinan politik di Beijing, bahkan dalam kasus tentang perusahaan yang dianggap sebagai swasta seperti Huawei tersebut.”

Huawei didirikan oleh Ren Zhengfei, mantan perwira Tentara Pembebasan Rakyat dan ayah dari Meng.

Meng telah ditangkap di Vancouver pada 1 Desember, didakwa oleh Amerika Serikat karena memberikan pernyataan tidak benar tentang hubungan Huawei dengan perusahaan yang berbasis di Hong Kong yang telah melakukan bisnis dengan Iran, menjadikan bank-bank kemungkinan menghadapi pelanggaran sanksi-sanksi AS yang diberlakukan terhadap Iran.

TANGGAPAN UNTUK BEIJING

Menyusul ketegangan yang meningkat setelah penangkapan Meng, Amerika Serikat mengubah peringatan perjalanannya (travel advisory) untuk pergi ke Tiongkok pada 3 Januari, memperingatkan para warga untuk semakin berhati-hati karena “penegakan hukum setempat yang sewenang-wenang.”

Meskipun sejumlah orang Kanada telah ditahan sejak tanggal penangkapan Meng, Kanada baru mengubah peringatan perjalanannya pada 14 Januari, segera sesudah Schellenberg dijatuhi hukuman mati.

Perdana Menteri Justin Trudeau menyebut hukuman mati tersebut sewenang-wenang dan mengatakan Kanada sangat prihatin.

kasus penangkapan CFO huawei berbuntut panjang
Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau berpartisipasi dalam akhir konferensi pers sesi di Ottawa pada 19 Desember 2018. (The Canadian Press / Adrian Wyld)

Beijing telah menanggapi dengan mengeluarkan peringatan perjalanannya sendiri kepada warga yang ingin melakukan perjalanan ke Kanada dan mengecam Kanada karena membuat komentar-komentar “tidak bertanggung jawab” tentang masalah ini.

Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland mengatakan para pejabat Kanada telah meminta duta besar Tiongkok untuk Kanada untuk memberikan grasi bagi Schellenberg.

Kovalio mengatakan para pemimpin Kanada seharusnya bereaksi lebih tegas dalam menanggapi tindakan Tiongkok terhadap warga-warga Kanada.

“Rezim agresif, totaliter, neo-fasis seperti Beijing hanya menghormati mereka yang menghargai diri mereka sendiri,” katanya.

Brian Lee Crowley, direktur pelaksana lembaga think tank Macdonald-Laurier Institute, mengatakan Tiongkok tidak menghormati karakter lemah.

“Perilaku buruk Tiongkok terhadap para warga negara Kanada di Tiongkok itu sendiri merupakan pertanda keyakinan Tiongkok bahwa Kanada adalah negara yang lemah yang ingin mendapatkan persetujuan Tiongkok,” kata Crowley.

“Saya pikir segera setelah kita mengubah pemberian isyarat dan memperjelas bahwa Kanada tidak memerlukan perdagangan bebas dengan Tiongkok yang begitu buruk yang tanpa ragu-ragu menodai nama baik institusi-institusi dan prinsip-prinsip dasarnya sendiri, saya pribadi percaya bahwa perilaku Tiongkok akan berubah menjadi lebih baik terhadap kita.”

Untuk saat ini, katanya, ada sejumlah hal yang dapat dilakukan Kanada dalam menanggapi Tiongkok, termasuk mengusir duta besar Tiongkok untuk Kanada, Lu Shaye, yang menulis dalam sebuah editorial opini tentang penangkapan Meng bahwa Kanada dan sekutu Baratnya adalah supremasi kulit putih.

“Saya pikir jenis karakterisasi Kanada menurut sifat yang mewakili kekuatan asing sama sekali tidak dapat diterima,” kata Crowley.

Kanada juga dapat meningkatkan hubungannya dengan Taiwan, katanya, menerapkan sanksi-sanksi untuk para pejabat Tiongkok yang bertanggung jawab atas penahanan warga Kanada berdasarkan Undang-undang Magnitsky yang baru disahkan Kanada, dan mengambil lebih banyak posisi kepemimpinan dalam koalisi negara-negara Barat yang berupaya membawa “penegakan kedisiplinan moral dan ketertiban terhadap kemunculan Tiongkok sebagai kekuatan dunia.” (ran)

Video pilihan:

Waspada !!! Aplikasi Smartphone Buatan Tiongkok Mencuri Data Penggunanya

https://www.youtube.com/watch?v=Z2XD_O0MbKU

Diduga Mencuri Rahasia AS, Huawei Diselidiki dan Segera Dituntut Pidana

0

oleh Su Jinghao

The Wall Street Journal mengutip ungkapan dari sumber yang akrab dengan permasalahan memberitakan bahwa jaksa federal AS sedang melakukan penyelidikan kasus kriminal yang dilakukan Huawei Technologies Tiongkok. Penyelidikan ini dikarenakan Huawei diduga mencuri rahasia dagang perusahaan AS. Termasuk rahasia teknis robot T-Mobile USA yang digunakan untuk menguji smartphone.

Menurut sumber tersebut, bagian dari alasan penyelidikan adalah karena dari gugatan perdata perusahaan AS terhadap Huawei, termasuk juri Seattle yang menentukan bahwa Huawei bertanggung jawab atas pencurian robot di laboratorium Bellevue T-Mobile di Washington, DC.

Sumber menyebutkan bahwa penyelidikan sedang dalam tahap akhir dan akan segera mengarah ke penuntutan.

Juru bicara Kementerian Kehakiman menolak memberikan komentar.

Juru bicara Huawei menolak berkomentar. Meskipun Huawei keberatan dengan tuduhan T-Mobile, tetapi mengakui bahwa kedua karyawan mereka melakukan pelanggaran.

Investigasi kriminal oleh otoritas federal telah memberikan tekanan lebih lanjut pada Huawei. Ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah Trump untuk memerangi pencurian kekayaan intelektual dan transfer teknologi wajib oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok.

Huawei diduga mencuri teknologi robot T-Mobile

Sumber mengungkapkan bahwa penyelidikan federal baru terhadap Huawei melibatkan tuntutan hukum perdata T-Mobile pada tahun 2014.

Operator telekomunikasi T-Mobile USA pada saat itu menyebutkan bahwa Huawei telah mencuri perangkat lunak, parameter teknis dan informasi rahasia lainnya dari robot uji ponsel yang diberi nama Tappy.

Gugatan itu menuduh bahwa pada saat itu, Huawei menyediakan ponsel untuk T-Mobil. T-Mobile telah mengembangkan robot uji yang disebut “Tappy” untuk melakukan tes kontrol kualitas pada ponsel yang dijualnya.

Gugatan T-Mobile menunjukkan bahwa selama hubungan bisnis dengan Huawei, karyawan Huawei mengajukan pertanyaan terperinci tentang robot dan berulang kali mencari informasi tentang teknologi hak milik.

Dari dokumen gugatan diketahui bahwa dalam satu kasus, 2 orang karyawan Huawei membawa karyawan ketiga ke laboratorium pengujian dan mengambil foto robot “Tappy” tanpa izin.

Seorang karyawannya mencoba untuk menyembunyikan komponen robot di belakang monitor komputer agar terhindar dari pemantauan kamera keamanan. Kemudian mencoba untuk menyembunyikan bagian-bagian di tas laptopnya dan menyelinap keluar dari laboratorium.

Disebutkan dalam gugatan tersebut bahwa karyawan Huawei itu kemudian mengakui bahwa ia telah mengambil komponen “Tappy” karena departemen R&D Huawei percaya bahwa informasi (teknis) ini untuk membantu meningkatkan kemampuan robot yang dikembangkannya.

Dalam gugatan tersebut juga disebutkan : Akibat Huawei secara serius melanggar kontrak dengan T-Mobile dan mencuri rahasia dagang, T-Mobile terpaksa menghentikan hubungan pasokan ponselnya dengan Huawei dengan kerugian yang cukup besar. Huawei kemudian menggunakan teknologi robotiknya yang dicuri dari T-Mobile untuk secara tidak adil memperoleh keuntungan bisnis sampai jutaan dolar AS.

Dalam menanggapi tuduhan T-Mobile, Huawei mengatakan bahwa pihaknya tidak mencuri rahasia dagang karena “Tappy” bukan rahasia sama sekali. Huawei mengatakan bahwa video perangkat itu dapat dengan mudah ditemukan di YouTube, dan rincian desain serta spesifikasinya telah dipublikasikan di beberapa paten.

Kasus ini akhirnya memasuki proses ajudikasi. Pada tahun 2017, juri memutuskan bahwa Huawei melanggar kontrak dengan T-Mobile dan dikenakan wajib membayar denda kepada T-Mobile sebesar USD. 4,8 juta.

Pengacara T-Mobile : Kasus ini mengungkapkan perilaku ilegal Huawei

Pengacara T-Mobile, John Hueston pada hari Rabu mengatakan : “Perusahaan kami memenangkan gugatan pertama ketika juri menemukan (Huawei) mencuri rahasia dagang dan melanggar kontrak”

Dia juga mengatakan bahwa kasus itu mengungkapkan kejahathan mereka (Huawei) dan mulai mengungkap kisah (kejahatan) Huawei.

Huawei adalah perusahaan swasta dengan struktur kepemilikan saham yang kompleks dan didirikan pada tahun 1984 oleh Ren Zhengfei, insinyur militer Komunis Tiongkok. Ren Zhengfei adalah anggota Partai Komunis Tiongkok dan perwakilan dari Kongres Nasional ke-12 Partai Komunis Tiongkok.

Bertahun-tahun yang lalu, Huawei dituduh mencuri rahasia dagang dari Nortel dan Cisco. Cisco menggugat Huawei atas pelanggaran paten pada tahun 2003.

Dalam beberapa bulan terakhir, Kementerian Kehakiman AS telah meningkatkan upayanya untuk menuntut pencurian teknologi oleh Tiongkok, termasuk investigasi kriminal dan penuntutan untuk kasus-kasus litigasi sipil.

Pada November tahun lalu, Kementerian Kehakiman AS mengajukan gugatan terhadap perusahaan Tiongkok Fujian Jinhua dan mitra Taiwan-nya, Taiwan Lianhua Electronics, yang diduga mencuri rahasia dagang Micron Technology Inc., pembuat chip memori terbesar di Amerika Serikat.

Pemerintah AS terus menekan Huawei

Untuk waktu yang lama, Huawei telah berada di bawah pengawasan pemerintah AS karena kegiatan spionase dan masalah mengancam keamanan nasional, Amerika Serikat telah melarang Huawei memasang peralatan telekomunikasi di jaringan utama AS dan juga melarang semua kementerian dan militer untuk menggunakan peralatan Huawei.

Atas permintaan Kementerian Kehakiman AS, pada 1 Desember, ketika Meng Wanzhou hendak transit pesawat di Bandara Vancouver, ia ditangkap oleh polisi Kanada. Pada 11 Desember, ia diberikan jaminan bersyarat dan menghadapi diekstradisi ke Amerika Serikat untuk diadili. AS menuduh Meng Wanzhou menipu sejumlah bank, menyebabkan bank-bank menghadapi pelanggaran sanksi AS terhadap Iran.

Meng Wanzhou membantah tuduhan itu, dan Huawei mengklaim bahwa mereka mematuhi hukum di semua negara di mana mereka beroperasi.

Di sisi lain, otoritas Polandia pekan lalu menangkap direktur penjualan Huawei cabang Polandia, menuduhnya melakukan spionase atas nama pemerintah Tiongkok. Huawei kemudian memecat karyawan itu.

Reuters melaporkan bahwa senator Republik Tom Cotton dan anggota Kongres Mike Gallagher dan senator Demokrat Chris Van Hollen dan Ruben Gallego bersama-sama memperkenalkan RUU yang meminta Presiden Trump untuk melarang ekspor komponen AS ke perusahaan telekomunikasi Tiongkok yang melanggar sanksi AS atau undang-undang kontrol ekspor.

RUU itu secara spesifik menyebutkan Huawei dan ZTE kedua perusahaan komunis Tiongkok yang telah diperiksa oleh Amerika Serikat. Pemerintah AS khawatir bahwa peralatan kedua perusahaan dapat digunakan oleh untuk memantau orang Amerika. Huawei dan ZTE telah dituduh gagal mematuhi sanksi AS terhadap Iran.  (Sin/asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=rs4JYizAPzU

CEO Huawei Memecah Keheningan, Mengatakan Perusahaan Tidak Memata-matai untuk Tiongkok

0

Pendiri dan CEO Huawei Ren Zhengfei, dalam penampilan publik yang langka setelah penangkapan putrinya di Kanada, mengatakan perusahaannya tidak pernah memata-matai untuk pemerintah Tiongkok, Financial Times melaporkan.

“Tidak ada undang-undang di Tiongkok yang mewajibkan perusahaan mana pun untuk wajib memasang pintu belakang (akses rahasia),” kata Ren, dalam komentar publik pertamanya selama bertahun-tahun, selama wawancara dengan wartawan di kota Tiongkok Shenzhen pada 15 Januari. “Huawei, dan saya sendiri, tidak pernah menerima apa pun permintaan dari pemerintah mana pun untuk memberikan informasi.”

Komentar-komentar terbuka dari Ren yang biasanya tertutup tersebut terjadi ketika raksasa telekomunikasi Tiongkok tersebut menghadapi beberapa kontroversi. Meng Wenzhou, yang adalah putri Ren dan kepala keuangan Huawei, menghadapi ekstradisi ke Amerika Serikat, tempat jaksa penuntut menuduhnya telah melanggar sanksi-sanksi AS terhadap Iran dengan mengelabui bank-bank dengan cara memasukkan kebutuhan negara Timur Tengah tersebut ke dalam perusahaannya.

Huawei juga telah dilarang memasuki pasar beberapa negara karena masalah keamanan, sementara seorang karyawan telah ditangkap atas tuduhan mata-mata di Polandia akhir pekan lalu, bersama dengan seorang mantan pejabat keamanan Polandia.

Ren, seorang mantan insinyur militer dan anggota Partai Komunis saat ini, mengatakan perusahaannya “tidak akan menanggapi” permintaan-permintaan dari rezim Tiongkok untuk menyerahkan informasi, Wall Street Journal melaporkan.

Ren tidak memberikan detail tentang bagaimana perusahaannya akan menolak permintaan dari pemerintah. Namun di bawah undang-undang keamanan nasional Tiongkok, semua perusahaan yang beroperasi di negara tersebut diwajibkan untuk memberikan otoritas kendali atas datanya jika diminta. Konsep keamanan nasional secara luas didefinisikan mencakup ancaman-ancaman terhadap kontrol otoriter Partai Komunis Tiongkok, termasuk opini-opini kritis terhadap Partai tersebut.

Huawei, produsen peralatan telekomunikasi terbesar di dunia, telah mendapat sorotan tajam di Barat atas hubungan eratnya dengan rezim Tiongkok dan tuduhan bahwa produk-produknya dapat digunakan oleh Beijing untuk memata-matai, sebuah tuduhan yang telah dibantahnya.

Perusahaan tersebut telah secara efektif dikeluarkan dari pasar AS sejak laporan kongres tahun 2012 membunyikan alarm peringatan bahwa produk-produk perusahaan tersebut dapat menimbulkan ancaman keamanan.

Agustus lalu, Amerika Serikat telah melarang kantor-kantor pemerintah menggunakan atau membeli peralatan dari Huawei dan ZTE pesaing domestiknya. Presiden Donald Trump sedang mempertimbangkan perintah eksekutif yang juga akan melarang perusahaan-perusahaan AS untuk melakukannya.

Dalam laporan bulan November, outlet berita The Australian telah mengutip laporan rahasia intelijen Australia yang mengkonfirmasi bahwa Huawei telah menyerahkan kata-kata sandi dan detail-detail akses ke layanan intelijen Tiongkok untuk memungkinkan mereka melakukan akses ke “jaringan asing,” meskipun bukan jaringan Australia, kata sebuah sumber.

Tahun lalu, Australia dan Selandia Baru telah melarang Huawei menyediakan teknologi untuk jaringan 5G mereka, dengan alasan risiko keamanan. Jepang juga melarang kantor-kantor pemerintahnya membeli teknologi Huawei.

Di Inggris, perusahaan telekomunikasi terbesar di negara tersebut, BT, mengatakan pada bulan Desember 2018 bahwa mereka tidak akan menggunakan Huawei untuk mengembangkan jaringan 5G-nya, dan juga akan menghapus peralatan Huawei dari inti jaringan 4G dan 3G yang masih ada. Kanada saat ini juga sedang meninjau kembali apakah peralatan perusahaan tersebut memberikan risiko keamanan nasional.

Baru-baru ini, Polandia mengatakan pada 13 Januari bahwa mereka kemungkinan mempertimbangkan untuk melarang penggunaan produk-produk Huawei oleh lembaga-lembaga publik, setelah penangkapan pejabat Huawei Tiongkok. (ran)

Video pilihan:

Huawei dan Ancaman Mata-mata Tiongkok

https://www.youtube.com/watch?v=8upq6ZW3sYQ

Kanada Minta Tiongkok Membebaskan Schellenberger dari Hukuman Mati

0

oleh Zhang Ting

Robert Schellenberg, warga negara Kanada yang dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Tiongkok terus menjadi perhatian pemerintah Kanada.

Perdana Menteri Kanada Trudeau mengutuk Komunis Tiongkok yang sewenang-wenang dalam penegakan hukum.

Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland mengatakan bahwa hukuman itu tidak manusiawi dan tidak pantas, meminta pemerintah Tiongkok untuk membebaskan Robert Schellenberg dari hukuman mati. Para ahli menyebut Tiongkok sedang memainkan ‘Politik Sandera’.

Pengadilan negeri Tiongkok pada Senin (14 Januari) menjatuhkan hukuman mati kepada warga Kanada berusia 36 tahun yang bernama Robert Schellenberg, karena menyelundupkan narkoba.

Hukuman ini telah meningkatkan sengketa diplomatik antara Kanada dengan Tiongkok sejak bulan lalu.

Tindakan Beijing mendorong Ottawa untuk memperingatkan warga Kanada bahwa ada risiko “penegakan hukum sewenang-wenang” di Tiongkok.

Perdana Menteri Kanada Trudeau mengatakan bahwa komunis Tiongkok memilih untuk secara sewenang-wenang menerapkan hukuman mati dalam kasus ini, dan sasarannya adalah warga negara Kanada, Hal tersebut sangat memprihatinkan bagi Kanada dan sekutunya.

Pada Selasa (15/01/2019), pemerintah Kanada mendesak Beijing untuk membebaskan Schellenberger dari hukuman mati. Menteri Luar Negeri Chrystia Freeland mengatakan kepada wartawan di Sainte-Hyacinthe, Quebec bahwa Kanada telah berbicara dengan duta besar Tiongkok untuk Kanada dan meminta pengampunan (hukuman mati Sherenberger).

Chrystia Freeland percaya bahwa hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan Tiongkok itu tidak manusiawi dan tidak pantas.

Ahli : Komunis Tiongkok sedang memainkan ‘Politik Sandera’

Persidangan ulang pengadilan Tiongkok terhadap kasus Schellenberg bahkan merubah hukuman kepada Schellenberg dari 15 tahun penjara sebelumnya menjadi hukuman mati. Hal tersebut memicu kecaman luas terhadap kasus tersebut.

Schellenberg dituduh menyelundupkan 222 kilogram sabu-sabu. Pada tahun 2016, ia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara oleh pengadilan tingkat menengah antara Dalian karena menyelundupkan obat-obatan terlarang. Schellenberg menolak untuk menerima banding.

Selanjutnya, Pengadilan Tinggi Liaoning mengajukan kasus tersebut dan secara terbuka mendengarkannya pada 29 Desember 2018.

Penuntutan di pengadilan saat itu menghadirkan bukti yang mengarah ke pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan hukuman yang lebih ringan kepada Schellenberg. Setelah itu pengadilan tinggi memutuskan untuk diadakan pengadilan ulang.

16 hari kemudian (14 Januari 2019), pengadilan tingkat pertama mengeluarkan putusan pengadilan ulang dan menjatuhkan hukuman mati pada Scherenberg.

Pengacara Schellenberger, Zhang Dongshuo mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Reuters pada hari Selasa bahwa undang-undang Tiongkok menetapkan bahwa hanya bukti baru yang dapat ditemukan dan diperiksa ulang selama periode banding, itu yang dapat menambah hukuman, tetapi bukti baru yang disajikan oleh penuntut bukanlah fakta baru.

Bukti tersebut sudah diserahkan sebelumnya. Sekalipun pengadilan menerima semua tuntutan, pengadilan seharusnya tidak menambah hukuman kepada Schellenberger.

Pengacara Zhang Dongshuo mengatakan bahwa Schellenberger akan mengajukan banding, dan pembelaan Schellenberger akan fokus pada bukti yang tidak cukup untuk menuduhnya  bergabung dengan kelompok penyelundup narkoba atau berpartisipasi dalam penyelundupan sabu-sabu.

Media ‘South China Morning Post’ memberitakan bahwa waktu dan kecepatan pengadilan dalam memutus perkara Schellenberg dan “bukti baru” yang digunakan oleh mereka telah menimbulkan pertanyaan dari para pengamat.

Kenneth Roth, direktur eksekutif Human Rights Watch mengatakan bahwa komunis Tiongkok sedang memainkan “Politik Sandera”.

Pengamat percaya bahwa putusan ini adalah pembalasan terbaru dari komunis Tiongkok untuk kasus Huawei.

Pada awal bulan lalu, atas permintaan pemerintah AS, Kanada menangkap Meng Wanzhou, kepala keuangan Huawei yang kemudian memicu konflik antara Ottawa dengan Beijing. Amerika Serikat meminta ekstradisi Meng Wanzhou akibat dugaan pelanggaran Huawei terhadap sanksi Iran.

Setelah penangkapan Meng Wanzhou di Kanada, Tiongkok mengancam pemerintah Kanada untuk membebaskan Meng. “Jika tidak, Kanada akan memiliki konsekuensi serius”. Tetapi Kanada mengatakan bahwa pemerintah tidak dapat mengganggu proses peradilan.

Komunis Tiongkok segera menangkap Michael Kovrig yang mantan diplomat Kanada dan anggota International Crisis Group, juga pengusaha Kanada Michael Spavor. Alasannya adalah bahwa keduanya dicurigai membahayakan keamanan nasional. Kanada telah berulang kali meminta pemerintah Tiongkok untuk segera membebaskan kedua pria itu.

Julian Ku, seorang profesor di Fakultas Hukum Universitas Hofstra kepada Canadian Broadcasting Corporation (CBC) mengatakan bahwa penangkapan Michael Kovrig dan Michael Spavor adalah sewenang-wenang. Hingga saat ini masih belum jelas kesalahan apa yang mereka tuduhkan. Tiongkok tidak mengeluarkan bukti nyata, bahkan uraian bukti pun belum ada.

Menanggapi putusan terbaru kasus Schellenberg, profesor hukum Universitas George Washington dan pakar hukum Tiongkok Donald Clarke mengatakan bahwa kasus Schellenberg telah memperkuat pesan yang dirilis oleh otoritas Tiongkok terhadap penahanan dua orang Kanada lainnya, yaitu, komunis Tiongkok percaya bahwa sandera dapat difungsikan sebagai bentuk diplomasi yang dapat diterima. (Sin/asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2XD_O0MbKU

Kejanggalan-kejanggalan Dalam Hukuman Mati Schellenberg oleh Pengadilan Tiongkok

0

Pada 14 Desember, pengadilan di Dalian, Tiongkok timur laut, menghukum mati warga negara Kanada Robert Lloyd Schellenberg dengan tuduhan penyelundupan narkoba. Putusan tersebut telah diubah dari putusan sebelumnya di mana Schellenberg dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, meskipun pihak penuntut gagal menghasilkan tuduhan tambahan untuk membenarkan pengubahan putusan tersebut menjadi hukuman mati.

Dipahami secara luas bahwa hukuman Schellenberg bermuatan politik, sejak rezim komunis Tiongkok meningkatkan tekanan diplomatik pada pemerintah Kanada karena melakukan penangkapan terhadap Meng Wanzhou, kepala keuangan perusahaan teknologi Huawei pada 1 Desember.

Meng ditangkap atas perintah otoritas yudisial AS, karena perusahaannya yang terkait dengan militer Tiongkok diduga telah melanggar sanksi-sanksi AS yang diberlakukan tehadap Iran. Sejak itu, rezim Tiongkok telah menahan sejumlah warga Kanada di Tiongkok sebagai pembalasan atas penangkapan Meng.

HUKUMAN MATI YANG TIDAK BIASA

Schellenberg sekarang berusia 36 tahun. Pada November 2014, ketika ia berada di Dalian, Kejaksaan kota mengatakan Schellenberg telah mencoba mengemas total 222 kilogram methamphetamine (salah satu jenis narkoba yang sangat berbahaya) ke dalam ban-ban di dalam sebuah gudang.

Kejaksaan mengatakan bahwa dengan bantuan seorang penerjemah Tiongkok, Schellenberg berkonspirasi untuk mengirimkan methamphetamine (Meth) tersebut ke Australia. Pada 1 Desember tahun itu, Schellenberg ditangkap di Guangzhou ketika dia dalam transit untuk penerbangannya ke Thailand, dan ditahan di Dalian sejak saat itu.

Pengadilan Menengah Dalian mendaftarkan kasus tersebut pada 15 Maret 2016, namun tidak menjatuhkan hukuman hingga 20 November 2018. Pada hari itu, Schellenberg dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dengan denda 150.000 yuan (US$22.200).

Schellenberg mengajukan banding. Pengadilan Tinggi Liaoning mengadakan sidang pada tanggal 29 Desember, dan memerintahkan Pengadilan Menengah mengadili kembali kasus ini. Pada 14 Januari, Pengadilan Menengah menjatuhkan hukuman mati kepada Schellenberg.

Mo Shaoping, seorang pengacara Tiongkok terkenal, mengatakan kepada Voice of America (VOA) bahwa kasus tersebut tanpa preseden dan tidak sesuai dengan praktik-praktik normal dalam beberapa hal.

“Kami belum pernah melihat preseden apa pun untuk kasus ini, di mana hukuman mati diumumkan pada persidangan. Biasanya, hukuman mati diumumkan kemudian setelah pengadilan ditunda dan panitia ajudikasi telah mempertimbangkannya,” kata Mo pada 16 Januari, dalam komentar yang diterjemahkan oleh situs hak asasi manusia China Change.

Mo adalah pendiri dan presiden Firma Hukum Mo Shaoping Beijing. Zhang Dongshuo, salah satu pengacara Schellenberg, bekerja untuk perusahaan tersebut. Mo percaya bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menghukum Schellenberg, dan juga bahwa kurangnya bukti baru di persidangan ulang untuk kasusnya berarti bahwa tidak mungkin bagi pengadilan untuk meningkatkan bobot hukumannya.

“Para pengacara pembela percaya bahwa apa yang disebut fakta-fakta kriminal baru yang disediakan dalam dakwaan tambahan tersebut sama sekali tidak ada. Namun, jika jaksa tidak menambah dakwaannya, pengadilan pasti tidak akan menjatuhkan hukuman mati,” kata Mo.

Mo mencatat empat kejanggalan pada kasus Schellenberg.

Schellenberg ditahan pada tahun 2014, tetapi hanya dihukum untuk pertama kalinya pada bulan November 2018, yang sangat lambat untuk sistem peradilan Tiongkok. “Karena pengadilan berpikir bahwa bukti tidak cukup dan meminta instruksi-instruksi sepenuhnya sampai ke Mahkamah Agung, Supreme People’s Court (SPC). SPC mengatakan Schellenberg bisa dihukum dan hukumannya harus 15 tahun.”

Kedua, pengadilan melakukan upaya untuk menggelar sidang banding Schellenberg, ketika praktik standar adalah untuk mengeluarkan hasil tertulis.

Mo juga mencatat bahwa Kejaksaan hanya menggunakan waktu satu hari untuk mencari fakta baru tentang kejahatan tersebut, dan bahwa dari waktu sidang banding hingga penggantian bobot hukuman, hanya 16 hari telah digunakan.

Akhirnya, hakim sampai pada putusannya setelah mendengar kasus tersebut hanya selama 20 menit.

“Schellenberg tidak pernah mengaku bersalah. Dia tidak mengaku sebelumnya, tidak mengaku sekarang. Dia pergi ke Dalian sebagai turis, dan tidak tahu-menahu tentang narkoba,” kata Mo.

Zhang, pengacara Schellenberg, mengatakan dia sedang bersiap untuk naik banding. Menurut peraturan peradilan, Zhang memiliki 10 hari untuk melakukannya. (ran)

Video pilihan:

Waspada Kalau ke Tiongkok!!! Itu Peringatan Amerika

https://www.youtube.com/watch?v=G_OzYMwYQv8

Pria Puerto Rico Ditangkap karena Ancam Bunuh Presiden Donald Trump

0

EpochTimesId – Seorang pria Puerto Rico keturunan Arab, Migdoel Cruz-Ruiz, ditangkap polisi Amerika Serikat karena mengancam akan membunuh Presiden Donald Trump. Tuntutan pidana yang diajukan terhadap pria itu pada 16 Januari menyatakan, bahwa tersangka melanggar Pasal 871 UU Pidana AS, menurut Jaksa Rosa A. Rodríguez-Vélez dalam sebuah pernyataan.

Pernyataan tertulis yang mendukung pengaduan menyatakan bahwa Cruz-Ruiz, menghubungi Pusat Operasi Ancaman Nasional FBI melalui telepon. Dia kemudian membuat ancaman untuk segera membunuh Presiden Trump dan menghancurkan Newark, Boston, Colorado, dan Gedung Putih.

Dia mengatakan berencana untuk membunuh Trump dan menghancurkan tempat-tempat tersebut sebagai balas dendam atas hal-hal yang dilakukan Amerika Serikat kepada rakyat Pakistan, India, dan Iran.

“Otoritas Federal akan terus menuntut mereka yang menggunakan alat komunikasi untuk mengancam, mempromosikan, atau menghasut tindakan kekerasan,” kata Rodríguez-Vélez, Jaksa AS untuk Distrik Puerto Rico, dalam sebuah pernyataan.

Jika dinyatakan bersalah, Cruz-Ruiz menghadapi hukuman maksimum lima tahun penjara dengan pembebasan yang diawasi hingga tiga tahun, dan denda US$ 250.000 (sekitar 3,5 miliar rupiah).

Pria Yang Mengancam Menembak Trump Dihukum
Penangkapan itu terjadi sebulan setelah seorang pria Arizona yang mengancam akan menembak Presiden Donald Trump, bersama dengan tokoh-tokoh politik lainnya, dijatuhi hukuman 37 bulan penjara.

Jerrod Hunter Schmidt dari Kingman dijatuhi hukuman oleh Hakim Distrik AS Steven Logan pada 17 Desember, kata Departemen Kehakiman.

Hukuman itu muncul setelah Schmidt dinyatakan bersalah pada bulan September oleh juri yang terdiri dari dua dakwaan mengancam Presiden Amerika Serikat dan dua dakwaan membuat pernyataan yang mengancam negara bagian.

Jaksa penuntut mengatakan bahwa Schmidt membuat beberapa panggilan telepon setelah mengetahui bahwa hukumannya atas tindak pidana sebelumnya ditegaskan oleh Pengadilan Banding Nebraska.

Panggilan pada 10 April dan 11 April dibuat ke kantor panitera. Di dalamnya, Schmidt mengatakan dia akan menembak dan membunuh Trump, salah satu panitera Pengadilan Banding Nebraska, dan tokoh-tokoh politik lainnya.

Dia mengatakan akan menempatkan peluru di kepala Presiden Trump, menurut personil Secret Service yang menerima panggilan telepon, berdasarkan catatan pengadilan yang diperoleh oleh acara Arizona Republic.

Kejahatan yang ditegaskan adalah untuk penganiayaan anak. Setelah menjalani hukuman sembilan tahun penjara karena kejahatan tersebut, Schmidt mengajukan mosi ke Pengadilan Banding Nebraska dengan mengklaim bahwa Dia berhutang karena dipenjara secara tidak sah, akan tetapi pengadilan menolak bandingnya.

Setelah menjalani hukuman 37 bulan penjara di Arizona, Dia akan menjalani tiga tahun pembebasan bersyarat dan tetap diawasi.

Dalam kasus lainnya, seorang pria Dakota Utara mengakui berencana untuk melakukan pembunuhan terhadap Presiden Donald Trump. Gregory Lee Leingang, 42, mengaku bersalah di pengadilan federal pada 30 November karena satu upaya berusaha masuk atau tetap tinggal di gedung tertutup dengan membawa senjata.

Leingang juga didakwa dengan satu tuduhan berupaya merusak properti pemerintah, tetapi tuduhan itu dicabut dalam kesepakatan pembelaan yang dilaporkan oleh Bismarck Tribune.

Asisten Jaksa Agung AS, Brandi Sasse Russell mengatakan Leingang tahu Trump akan memberikan pidato tentang reformasi pajak di Kilang Andeavor Mandan di Bismarck, North Dakota pada 6 September 2017. Sebelum kedatangan Trump, Dia mencuri forklift di Mandan dan memasuki rute iring-iringan.

“Maksudnya adalah pada dasarnya mencoba untuk mencapai limusin, membalik limusin dan sampai ke presiden. Dia ingin membunuh presiden,” kata Russell.

Tapi rencana itu gagal setelah forklift macet di area yang terjaga keamanannya. Leingang mencoba melarikan diri tetapi berhasil ditangkap. Dia kemudian mengakui rencana itu. (ZACHARY STIEBER/NTD News/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Tahun 2019, Proses Transisi Blok Rokan Lebih Diintensifkan

0

Epochtimes.id- Pemerintah telah menetapkan PT Pertamina (Persero) sebagai pengelola blok minyak dan gas (migas) terbesar di Indonesia, Blok Rokan di Riau mulai 9 Agustus 2021 mendatang.

Dengan dikelolanya Blok Rokan oleh Pertamina maka kontribusi produksi minyak BUMN tersebut meningkat menjadi 60% dari produksi minyak nasional.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar menyatakan bahwa PT Pertamina segera akan menanamkan investasinya setelah ditandatanganinya kontrak kerja sama bagi hasil gross split.

“Pertamina segera menanamkan investasinya di Blok Rokan. Segera setelah ditandatanginya kontrak, Inshaa Allah secepatnya. Pertamina juga sudah melaporkan sumur-sumur mana yang akan di bor,” ujar Arcandra dalam siaran pers Kementerian ESDM tertulis Senin (14/01/2019).

Senada, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik Dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi mengatakan bahwa sejak Desember tahun 2018 lalu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bergerak cepat agar proses transisi berjalan dengan baik.

Kolaborasi kelompok kerja dari SKK Migas, PT Pertamina (Persero) dan Chevron Pacific Indonesia pun telah dimulai. Hal ini dilakukan untuk membahas persiapan alih kelola, yang secara intensif bekerja menganalisis aspek keteknikan, legal dan komersial untuk berupaya menjaga tingkat produksi Blok Rokan dapat dipertahankan dan di optimalkan, hingga nanti pengelolaan beralih ke Pertamina di tahun 2021.

“Belajar dari pengalaman transisi Blok Mahakam, pembahasan dan persiapan transisi Blok Rokan, dilakukan lebih awal, lebih intensif namun tetap efektif, sehingga diharapkan akan mempercepat proses transisi dengan hasil yang lebih baik. Kolaborasi kelompok kerja di maksud akan semakin di intensifkan di tahun 2019 dan ke depannya ,” ujar Agung.

Saat ini, produksinya mencapai 207.000 barel per hari atau setara dengan 26% produksi nasional.

Blok yang memiliki luas 6.220 kilometer ini memiliki 96 lapangan, dimana tiga lapangan berpotensi menghasilkan minyak sangat baik yaitu Duri, Minas dan Bekasap.

Tercatat, sejak beroperasi 1971 hingga 31 Desember 2017, total produksi di Blok Rokan mencapai 11,5 miliar barel minyak sejak awal operasi.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah melalui Kementerian ESDM memutuskan untuk memercayakan pengelolaan Blok Rokan kepada Pertamina pada 31 Juli 2018.

Keputusan ini murni diambil atas dasar pertimbangan bisnis dan ekonomi setelah mengevaluasi pengajuan proposal Pertamina yang dinilai lebih baik dalam mengelola blok tersebut. (asr)

Kelompok Bersenjata Menyerang Hotel di Kenya Tewaskan Belasan Orang, Serangan Diklaim oleh Teroris Somalia

0

Epochtimes.id- Sejumlah orang bersenjata menyerbu ke sebuah hotel dan kompleks perkantoran di ibukota Kenya pada 15 Januari 2019. Aksi ini menewaskan setidaknya 15 orang.

Sejumlah pekerja hotel-hotel tersebut bersembunyi di bawah meja untuk meloloskan diri dari serangan yang diklaim oleh kelompok teroris Islamis Al Shabaab yang bermarkas di Somalia.

Lebih dari 12 jam setelah serangan tersebut dimulai di kompleks Riverside Drive 14 di Nairobi, rentetan tembakan dan ledakan terdengar di daerah tersebut. Insiden ini merongrong jaminan pemerintah bahwa semuanya sudah terkendali.

Tembakan-tembakan itu terdengar sekitar pukul 3.30 pagi waktu setempat ketika sekelompok sekitar 150 pekerja dikawal dari sebuah gedung tempat mereka mencari perlindungan. Masih banyak lagi yang berada di dalam dan membutuhkan pertolongan pertama akibat luka tembak sebagaimana diungkapkan oleh seorang responden kepada Reuters.

Reuters melaporkan, pada pukul 1 siang waktu setempat, sebanyak 15 jenazah telah tiba di Chiromo Mortuary.

Surat-surat identifikasi menunjukkan bahwa 11 orang Kenya, satu orang Amerika, dan satu orang Inggris. Dua lainnya tidak membawa dokumen.

Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengkonfirmasi salah satu korban adalah warga Amerika Serikat.

“Kami dapat mengonfirmasi bahwa seorang warga AS tewas dalam serangan itu,” kata pejabat itu tanpa memberikan perincian lebih lanjut.

Menteri Dalam Negeri Kenya Fred Matiang’i mengatakan bahwa semua bangunan di lokasi kejadian telah diamankan dan sejumlah orang dievakuasi. Tetapi dia tidak mengomentari keberadaan penyerang dan mengatakan pasukan keamanan masih “membersihkan.”

Nairobi adalah pusat utama bagi ekspatriat dan markas yang ditargetkan berisi kantor-kantor berbagai perusahaan internasional. Sebelumnya terjadi serangan mematikan tahun 2013 di pusat perbelanjaan Nairobi di wilayah yang sama.

“Pintu utama hotel itu terbuka dan ada lengan manusia di jalan terputus dari bahu,” kata Serge Medic selaku pemilik perusahaan keamanan Swiss yang berlari ke tempat kejadian untuk membantu ketika dia mendengar serangan dari supir taksi.

Menurut dia, tenaga medis, pihak bersenjata, memasuki gedung dengan seorang polisi dan dua tentara. Tetapi mereka diserang dan mundur. Sebuah granat yang tidak meledak tergeletak di lobi.

“Seorang pria mengatakan dia melihat dua pria bersenjata dengan syal di kepala mereka dan bandolier peluru,” kata Medic kepada Reuters, ketika terjadi rentetan tembakan.

Kenya sering menjadi sasaran oleh al Shabaab, yang menewaskan 67 orang di pusat perbelanjaan Westgate pada 2013 dan hampir 150 mahasiswa di Universitas Garissa pada 2015.

Al Shabaab mengatakan serangannya merupakan balas dendam atas pasukan Kenya yang ditempatkan di Somalia, yang telah dihancurkan oleh warga sipil saat perang sejak 1991.

Sebelumnya pada hari itu, pekerja kantor telah meninggalkana dari kompleks, beberapa melompat dari jendela. Pasukan keamanan terus mengawal kelompok-kelompok kecil ke tempat yang aman sampai malam. Beberapa tentara bergegas masuk ke kendaraan lapis baja di tengah-tengah tembakan sporadis.

Penasihat keamanan asing di wilayah tersebut bergegas untuk memastikan klien mereka aman.

Tembakan dan Ledakan

Kepala polisi Kenya Joseph Boinnet mengatakan serangan itu dimulai sekitar pukul 03.00 malam. Terjadi ledakan yang menargetkan mobil di luar bank diikuti dengan ledakan bom bunuh diri di lobi hotel.

Ketika dia berbicara, seorang wartawan Reuters di tempat kejadian melaporkan terjadi tembakan, kemudian terjadi sebuah ledakan tak lama setelah itu.

Video pengawasan menunjukkan tiga penyerang berpakaian hitam berlari melintasi tempat parkir pada pukul 3:30 malam, kemudian segera diikuti oleh orang keempat.

Paling tidak dua dari pria tersebut mengenakan syal hijau dalam rekaman close-up.

Seseorang tampak mengenakan sabuk hijau dengan granat di atasnya.

Dua warga Kenya berusia awal 30-an yang bekerja dengan konsultan tata kelola Adam Smith International termasuk di antara yang tewas. Keduanya memiliki keluarga muda, katanya.

Seorang warga negara Spanyol termasuk di antara yang terluka sebagaimana dilaporkan seorang diplomat Spanyol kepada Reuters.

Kedutaan Besar AS telah menawarkan bantuan dan menambahkan bahwa semua diplomat Amerika dalam kondisi aman.

Seorang wanita ditembak di kaki dibawa keluar dari kompleks, dan beberapa pria muncul berlumuran darah. Beberapa pekerja kantor melompat dari jendela.

Banyak orang yang mengatakan kepada Reuters bahwa mereka harus meninggalkan rekan kerja mereka, masih meringkuk di bawah meja mereka.

“Ada granat di kamar mandi,” teriak seorang petugas ketika polisi bergegas keluar dari satu gedung.

Geoffrey Otieno, yang bekerja di salon kecantikan di kompleks tersebut mengatakan ia mendengar suara keras dari sesuatu yang dilemparkan ke dalam gedung, lalu melihat kaca yang pecah.”Kami bersembunyi sampai kami diselamatkan,” katanya.

Sementara itu, Simon Crump, seorang Australia yang bekerja untuk sebuah perusahaan internasional di kompleks tersebut membarikade dirinya di dalam kamar cadangan bersama dua orang lainnya. Mereka menunggu di sana selama dua setengah jam untuk mendapatkan bantuan.

“Anda bersembunyi di bawah meja berusaha mencari tahu apa yang terjadi, dan Anda tidak tahu, karena ada begitu banyak informasi yang salah,” katanya.

Ketika tentara akhirnya mencapai kelompok tersebut, mereka menginstruksikan agar meletakkan ponsel mereka dan meletakkan tangan mereka ke atas ketika mereka menuju ke lokasi yang aman.

Al Shabaab ingin menggulingkan pemerintah Somalia yang lemah didukung PBB. Kelompok ini ingin memberlakukan hukum ekstremis yang keras. Mereka merespon bertanggung jawab atas serangan berdarah ini.

“Kami berada di balik serangan di Nairobi. Operasi sedang berlangsung, ” kata Abdiasis Abu Musab, juru bicara operasi militer kelompok itu, mengatakan kepada Reuters melalui sambungan telepon di Somalia.

Kenya adalah basis bagi ratusan diplomat, pekerja bantuan, pengusaha, dan lainnya yang beroperasi di Afrika Timur. (asr)

Oleh George Obulutsa and Baz Ratner/Reuters via The Epochtimes