Page 1854 – EtIndonesia

Taiwan Tingkatkan Penyelidikan Terhadap Media Pro-Tiongkok

Internasional

admin

-

January 19, 2019

Taiwan Tingkatkan Penyelidikan Terhadap Media Pro-Tiongkok

TAIPEI / HONG KONG — Taiwan akan meningkatkan penyelidikannya terhadap surat kabar pro-Beijing yang dituduh oleh para politisi di pulau yang diperintah sendiri tersebut karena menyebarkan berita-berita palsu dan kegiatan memata-matai yang melanggar keamanan nasional, kata seorang pejabat keamanan pada 18 Januari.

Diklaim oleh Beijing sebagai wilayah keramatnya, Taiwan adalah masalah Tiongkok yang paling sensitif, pada saat yang sama pemimpin Tiongkok Xi Jinping telah meningkatkan tekanan di pulau itu sejak tahun 2016, ketika Tsai Ing-wen yang berpihak pada pro-kemerdekaan terpilih menjadi presidennya.

Pernyataan hari Jumat tersebut menyusul setelah laporan-laporan dalam sebuah tabloid yang berbasis di Hong Kong, Wen Wei Po, yang menyetujui sikap pro-Beijing, tentang kegiatan-kegiatan beberapa aktivis pro-kemerdekaan Hong Kong yang melakukan perjalanan ke Taipei minggu lalu.

Bersamaan dengan surat kabar lain, Ta Kung Pao, tabloid tersebut dikenal karena pelaporannya yang agresif untuk memburu para aktivis kemerdekaan dan demokrasi di Hong Kong dan Taiwan.

“Mengerahkan upaya untuk kekuatan-kekuatan asing yang tidak bersahabat merupakan prioritas utama kami,” You Cheng-hua, wakil direktur unit keamanan nasional yang melapor ke Biro Investigasi Taiwan, mengatakan kepada wartawan.

“Kami telah meningkatkan penyebaran dan mengumpulkan intelijen.”

You menambahkan, “Saya juga mendesak publik dan media untuk membantu memberikan informasi apa saja tentang aktivitas-aktivitas yang mencurigakan atau ilegal.”

Dalam hubungannya dengan Taiwan yang diperkirakan akan mengadakan pemilihan presiden dalam jangka waktu sekitar satu tahun, Tsai telah memperingatkan tentang upaya-upaya Tiongkok, termasuk penyebaran “berita-berita palsu,” untuk mengganggu politik dan pemilihan domestik.

“Organisasi-organisasi media Tiongkok sedang melakukan tindakan memata-matai di Taiwan,” Lo Chih Cheng, seorang anggota parlemen dari Partai Progresif Demokratik, mengatakan kepada wartawan. “Ini telah mengungkap masalah keamanan nasional yang nyata.”

Lo, yang duduk di komite Pertahanan Luar Negeri dan Nasional Taiwan, menambahkan, “Saya khawatir bahwa ‘teror merah’ sedang terjadi di Taiwan … Mereka mengikuti orang-orang Hong Kong hari ini. Apakah mereka akan mengikuti orang Taiwan besok?”

Sebelumnya, Alex Huang, juru bicara kantor kepresidenan Taiwan, mengatakan koran Ta Kung Pao telah melakukan tindakan “melanggar hukum” melakukan tindakan memata-matai terhadap orang-orang, dan menambahkan bahwa ia menyebarkan “berita-berita palsu.”

Media-media tersebut, Ta Kung Pao dan Wen Wei Po, tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

Seorang aktivis pro-kemerdekaan Hong Kong yang telah diikuti dan dilaporkan, Tony Chung, mengatakan kepada Reuters bahwa ia dan dua anggota dari kelompoknya, Student Localism, terbang ke Taiwan pada 11 Januari.

Kedua surat kabar tersebut pada hari Senin merinci pertemuan mereka, gerak-geriknya, dan bahkan buku-buku yang mereka lihat di toko buku, bersama dengan foto-foto.

“Tindakan memata-mati itu sangat serius,” kata Chung, seorang siswa sekolah menengah berusia 17 tahun. “Sangat menakutkan yang bahkan di Taiwan kami diikuti 24 jam sehari.”

Target-target media pro-Beijing tersebut juga termasuk mereka yang bukan warga negara Hong Kong atau Taiwan.

Pada bulan Desember, Wen Wei Po memuat berita halaman depan tentang seorang akademisi yang berbasis di Australia, Kevin Carrico, mengirim sebuah tim untuk membuntutinya selama kunjungan ke Hong Kong.

Carrico, yang telah melakukan penelitian tentang politik Hong Kong dan gerakan kemerdekaan, dicap sebagai “separatis” oleh surat kabar tersebut. (ran)

Video pilihan:

Tiongkok Memoles Kamp Penahanan Uighur, untuk Hindari Inspeksi Internasional

https://www.youtube.com/watch?v=Uv1RJYlnXnE

19 Ton Apel Tiongkok Terkontaminasi, Rusia Melarang Impor

EpochTimesId

-

January 19, 2019

0

19 Ton Apel Tiongkok Terkontaminasi, Rusia Melarang Impor

oleh Gao Shan

Kementerian Kesehatan dan Pencegahan Epidemi Rusia mengumumkan bahwa mereka telah mengeluarkan larangan masuk sejumlah apel yang diimpor dari daratan Tiongkok dengan alasan mengandung hama.

Menurut laporan situs media Chita.ru pada 16 Januari bahwa Federasi Pengawasan Kesehatan Hewan dan Tanaman Rusia, Kantor Regional Baikal pada 15 Januari telah mengeluarkan larangan tersebut.

Laporan menyebutkan bahwa sejumlah apel yang diimpor dari Tiongkok tersebut berjumlah sekitar 19 ton.

Buah apel ini awalnya direncanakan untuk dikirim ke Rusia melalui Manchuria dan pelabuhan-pelabuhan di Baikal yang berbatasan antara Tiongkok-Rusia. Namun, petugas karantina Federasi Pengawasan Kesehatan Hewan dan Tanaman Rusia menemukan bahwa apel telah terkontaminasi dan banyak terdapat ngengat yang masih hidup (Grapholita molesta) di dalam apel.

Sesuai dengan undang-undang tentang tindakan phytosanitary di Federasi Rusia, petugas karantina Rusia memutuskan untuk melarang masuk seluruh kumpulan apel tersebut untuk mencegah penyebaran barang-barang karantina di Rusia.

Media Rusia mengungkapkan bahwa ini bukan pertama kalinya buah yang diproduksi Tiongkok yang terkontaminasi hama tetap diekspor ke Rusia dan telah mendapat larangan masuk ke negara itu.

Pada tahun lalu, petugas karantina Federasi Rusia untuk Pengawasan Kesehatan Hewan dan Tanaman menyelidiki dan menginvestigasi setidaknya delapan batch buah asal Tiongkok yang terkontaminasi (ngengat buah Oriental, ngengat persik).

Total berat buah Tiongkok yang terkontaminasi dan tidak boleh didistribusikan itu mencapai lebih dari 60 ton.

Menurut data yang relevan, nama ilmiah ngengat buah (Grapholita molesta) adalah heartworm persik, juga dikenal sebagai heartworm pir, Lepidoptera dan Tortricidae, merupakan hama yang berbahaya yang tersebar di seluruh dunia.

Hama ini dapat menghancurkan tunas dan buah-buahan muda. Buah-buahan yang terkontaminasi dengan hama benar-benar hancur dan menjadi tidak bisa dimakan, yang mengakibatkan kerugian ekonomi. (Sin/asr)

Modernisasi Militer Tiongkok untuk Menyerbu Taiwan

Internasional

admin

-

January 19, 2019

0

Modernisasi Militer Tiongkok untuk Menyerbu Taiwan

Tiongkok dengan cepat memodernisasi militernya, dan mungkin sedang mempersiapkan operasi militer pertamanya selama dalam 40 tahun di Taiwan, menurut sebuah laporan baru, yang diterbitkan pada 15 Januari, oleh Defense Intelligence Agency (DIA).

Laporan tersebut merinci tujuan-tujuan Tiongkok dalam waktu dekat untuk memodernisasi sampai tingkat militer-militer terkenal lainnya, termasuk militer AS, untuk tujuan menyerang Taiwan.

Militer Tiongkok, yang dikenal sebagai Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), “kemungkinan akan tumbuh lebih maju secara teknologi, dengan peralatan yang sebanding dengan militer modern lainnya,” kata laporan tersebut.

Lebih jauh lagi, “Minat lama Beijing untuk akhirnya memaksa penyatuan kembali Taiwan dengan daratan dan menghalangi apa pun upaya Taiwan untuk mendeklarasikan kemerdekaan telah menjadi pendorong utama modernisasi militer Tiongkok tersebut,” kata laporan.

Rezim Tiongkok menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya yang akan dipersatukan dengan daratan suatu hari nanti, walaupun faktanya Taiwan adalah negara yang merdeka secara de facto, dengan memiliki konstitusi sendiri, pemerintah, mata uang, dan militer yang dipilih secara demokratis.

TARGET: TAIWAN

Laporan DIA mengutip laporan resmi Tiongkok dari tahun 2015, berjudul “Strategi Militer Tiongkok” (PDF), di mana rezim Tiongkok menjelaskan bahwa ketika perang dunia tidak mungkin, ia bermaksud untuk mempersiapkan kemungkinan perang lokal.

Militer Tiongkok telah secara khusus merancang peralatan militer untuk pertempuran dengan Taiwan, menurut laporan tersebut, mengantisipasi bahwa Taiwan akan didukung oleh negara-negara lain jika terjadi konflik. Ini termasuk berbagai macam rudal dan sistem-sistem pendaratan di lapangan, termasuk kendaraan yang meluncurkan rudal balistik yang khusus melawan kapal-kapal induk.

“Antisipasi Beijing bahwa pasukan asing akan melakukan intervensi dalam skenario Taiwan membuat PLA mengembangkan berbagai sistem untuk mencegah dan menolak proyeksi pasukan regional asing,” kata laporan tersebut.

Selain itu juga menjelaskan bahwa kemajuan Tiongkok dalam beberapa teknologi akan segera menjadi salah satu yang terdepan di dunia. “Kemajuan teknologi Tiongkok dalam desain angkatan laut telah mulai mendekati tingkat yang sepadan dengan, dan dalam beberapa kasus melebihi, angkatan laut modern lainnya.”

Jenis baru kapal perusak angkatan laut yang dikembangkan di dalam negeri oleh Tiongkok, yang disebut kelas Tipe 055 Renhai, “akan menjadi salah satu kapal paling canggih dan kuat di dunia.”

Namun, belanja pertahanan Tiongkok tetap rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Laporan itu mengatakan bahwa Tiongkok mendapat manfaat dari “keuntungan peserta belakangan,” di mana ia membeli, memodifikasi, atau mencuri teknologi yang dikembangkan oleh negara-negara lain.

ESKALASI ANCAMAN

Dalam pidato 2 Januari, pada perayaan tahunan pernyataan kebijakan Partai Komunis Tiongkok tentang hubungan lintas selat, Xi mengatakan “Tiongkok harus dan akan disatukan” dengan Taiwan.

Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, membantah keras klaim-klaim aturan yang dilakukan Beijing, dan kemudian menyerukan dukungan dari komunitas internasional.

“Ketika negara seperti kita menghadapi kesulitan dan ancaman, kita berharap bahwa masyarakat internasional menanggapinya dengan serius dan dapat menyuarakan dukungan dan membantu kita,” katanya.

Beberapa hari kemudian, Xi berbicara pada pertemuan politik untuk petinggi-petinggi Partai, menyerukan angkatan bersenjata Tiongkok untuk “mempersiapkan pertempuran militer yang komprehensif dari langkah pertama yang baru,” menurut media pemerintah Tiongkok Xinhua pada 4 Januari.

“Persiapan untuk perang dan pertempuran harus diperdalam untuk memastikan tindakan yang efisien di saat darurat,” katanya.

Rick Fisher, pakar PLA dan rekan senior dari International Assessment and Strategy Center, mengatakan pernyataan-pernyataan Xi merupakan peningkatan ancaman terhadap Taiwan.

“Ketika Xi Jinping dan kepemimpinan PKT menjadi lebih percaya diri dalam kemampuan mengumpulkan PLA untuk menyerang Taiwan, kita dapat memperkirakan ancaman mereka menjadi lebih keras,” kata Fisher.

“Pada tahun 2019 kita bisa menduga Xi Jinping mengulangi ancaman-ancamannya untuk Taiwan, yang akan digemakan oleh alat-alat propaganda Tiongkok dan diperkuat oleh latihan-latihan intimidasi angkatan udara dan laut PLA di sekitar Taiwan.” (ran)

Video pilihan:

Tiongkok Dituding Menyalahgunakan Teknologi AS untuk Menindas Rakyatnya, terutama Uighur

https://www.youtube.com/watch?v=54nyZ2UVJ4M

2,8 Juta Pekerja Tiongkok di-PHK Tahun 2018 Akibat Perang Dagang

tiongkok

EpochTimesId

-

January 19, 2019

0

2,8 Juta Pekerja Tiongkok di-PHK Tahun 2018 Akibat Perang Dagang

Oleh Liu Yi

Hasil survei terhadap 370.000 perusahaan besar di daratan Tiongkok menunjukkan bahwa hingga bulan November lalu, sebanyak 2.8 juta pekerja dalam tahun 2018 telah kehilangan pekerjaan akibat perang dagang AS – Tiongkok.

Sejak Amerika Serikat mengenakan kenaikan tarif impor terhadap komoditas Tiongkok senilai USD. 200 miliar, sebagian besar perusahaan Tiongkok mulai melakukan PHK karyawannya.

Media ‘Freedom Times’ mengutip ucapan Ernan Cui, seorang analis dari Gavekal Dragonomics, Beijing melaporkan bahwa hasil survei resmi terhadap lebih dari 370.000 perusahaan besar Tiongkok menunjukkan, jumlah orang yang dipekerjakan pada perusahaan responden telah menurun sekitar 2,8 juta orang per bulan November tahun lalu.

Namun, menurut perkiraan Bank UBS, potensi PHK karyawan pada industri-industri yang terkait dengan ekspor Tiongkok mungkin mencapai 1,5 juta orang.

Banyak ahli percaya bahwa angka pengangguran di Tiongkok menunjukkan tanda-tanda memburuk.

CEO Internasional Beige Book China, Leland Miller mengatakan bahwa pada kuartal ke empat tahun lalu, kinerja ketenagakerjaan industri-industri besar di Tiongkok berangsur-angsur memburuk.

Dampak paling langsung dari perang dagang AS – Tiongkok adalah bahwa sebagian besar perusahaan pemrosesan dari Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Hongkong telah pindah dari daratan Tiongkok untuk menghindari tarif tinggi.

Dari 29 Agustus-5 September tahun lalu, Kamar Dagang Amerika di Tiongkok dan Kamar Dagang Amerika di Shanghai melakukan survei terhadap pedagang AS yang berinvestasi di daratan. Sekitar sepertiga dari lebih 430 perusahaan AS sedang dalam perencanaan untuk hengkang dari jalur produksi mereka di Tiongkok.

GoPro, produsen kamera olahraga Amerika yang terkenal pada 10 Desember lalu menyebutkan bahwa pihaknya sedang berencana untuk mengalihkan ke luar daratan Tiongkok sebagian besar produk yang mereka jual ke Amerika Serikat untuk menghindari kenaikan tarif.

Sebuah media pada 14 Januari mengekspos Viacom Inc., grup media terbesar keempat di dunia yang sedang berhubungan dengan pembeli asal daratan untuk mempersiapkan penjualan sebagian besar saham bisnis perusahaannya yang di Tiongkok.

Perusahaan internasional lain seperti Samsung Electronics asal Korea Selatan, LG, Nikon, Toshiba, Sony dan lain-lain telah bersiap-siap untuk menarik diri dari jalur produksi mereka di Tiongkok. Pabrik-prabrik ini beralih ke negara-negara Asia Tenggara, India atau Brazil yang biaya operasionalnya lebih rendah. Atau pindah langsung ke pasar utama yakni Amerika Serikat dan Uni Eropa, membangun pabrik di sana.

Jumlah perusahaan asal Taiwan dan Hongkong di daratan Tiongkok yang ditutup jauh lebih tinggi daripada jumlah perusahaan Amerika Serikat dan Jepang.

Beberapa lembaga mengatakan bahwa dengan meningkatnya perang dagang AS – Tiongkok, perusahaan asing di daratan dan perusahaan internasional yang membeli barang di daratan telah memindahkan pabrik dan lokasi pengadaan ke luar daratan. Beberapa orang di industri mengatakan bahwa hengkangnya industri dari Tiongkok telah menjadi sebuah tren.

Konsekuensi paling langsung dari penarikan besar-besaran modal asing adalah sejumlah besar pekerja menganggur, apalagi Tiongkok sendiri sekarang juga sedang dalam resesi. Bahkan menambah kesulitan bagi pekerja yang menganggur untuk mencari pekerjaan.

Pada 16 Juli tahun lalu, OMRON Precision Electronics (Suzhou) Co., Ltd. mengumumkan bahwa pabrik Suzhou akan ditutup secara permanen mulai sekarang. Menurut situs resmi OMRON, jumlah karyawan perusahaan di Tiongkok per bulan Maret 2018 mencapai 11.000.

Pada akhir bulan Desember tahun lalu, pabrik Samsung di Tianjin telah ditutup, langsung menyebabkan lebih dari 2.000 orang karyawannya kehilangan pekerjaan.

Beberapa orang yang berkecimpung dalam industri mengatakan bahwa jika dihitung dampak akibat penutupan pabrik terhadap perusahaan penunjang asal Tiongkok yang berada di hulu dan hilir, maka pekerja yang menganggur seharusnya mencapai beberapa kali lebih besar dari pabrik yang ditutup.

Hasil analisa Lembaga think tank Jerman Merics (Mercator Institute for China Studies) yang dikeluarkan baru-baru ini menyebutkan bahwa tahun 2019 akan menjadi tahun yang sangat sulit bagi Tiongkok. Jika negosiasi perdagangan tidak mengalami kemajuan, Sebagian besar induastri Tiongkok akan terpukul keras dan secara langsung menyebabkan jumlah PHK karyawan bertambah.

Situasi saat ini sangat serius bagi kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok dan memaksa otoritas Tiongkok untuk melakukan segala cara yang dimungkinkan guna menstabilkan pasar kerja. Jika tidak, peningkatan jumlah pengangguran akan menyebabkan keresahan sampai gejolak sosial. (Sin/asr)

Tentara Zimbabwe Bubarkan Aksi Protes Melambungnya Harga BBM, Belasan orang Terluka

Internasional

EpochTimesId

-

January 19, 2019

0

Tentara Zimbabwe Bubarkan Aksi Protes Melambungnya Harga BBM, Belasan orang Terluka

The Associated Press

Epochtimes.id- Pemerintahan Zimbabwe mengerahkan tentara di beberapa daerah perkotaan hingga menyebabkan terjadi bentrokan dengan pengunjuk rasa yang memprotes kenaikan harga bahan bakar. Kerusuhan ini memicu krisis di negara yang mana perekonomiannya kian memburuk.

Seorang pengacara HAM dan dokter mengatakan setidaknya 13 orang terluka gara-gara tembakan dan 12 demonstran ditangkap setelah tentara dikerahkan.

Seorang wartawan Associated Press melihat tiga truk militer yang dipenuhi tentara menuju Chitungwiza. Daerah ini terletak di pinggiran kota besar tenggara Harare, ibukota Zimbabwe. Bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa tak terhindarkan di Chitungwiza. Bahkan, helikopter militer terlihat terbang di atas kota Harare.

Pengerahan anggota militer setelah sebuah laporan resmi mengatakan polisi dan tentara menggunakan pasukan “tidak tepat dan tidak proporsional” hingga menewaskan 6 orang selama protes pemilu pada 2018.

Sebuah laporan menuding para pemimpin oposisi telah menghasut kekerasan sebelum pengerahan tentara di Harare.

Militer meninggalkan baraknya ke jalan-jalan kota Zimbabwe pada November 2017 dalam pengambilalihan kekuasaan yang menyebabkan penggulingan pemimpin Robert Mugabe setelah puluhan tahun berkuasa.

Pengerahan militer pada 14 Januari 2019 dikritik oleh Crisis in Zimbabwe Coalition, sekelompok organisasi non-pemerintah.

“Langkah pemerintah untuk mengerahkan polisi bersenjata dan tentara terhadap warga negara yang menggunakan hak demokratis mereka untuk melakukan protes harus dikutuk dalam istilah terkuat,” kata koalisi.

“Taktik pemerintah “akan berfungsi untuk memperburuk krisis saat ini di negara itu. Bahkan lebih jauh mengasingkan negara dari komunitas internasional,” katanya.

Mereka yang tertembak pada 14 Januari termasuk seorang wanita yang menjadai sasaran pukulan oleh polisi. Insiden ini dilaporkan oleh seorang wartawan AP di tempat kejadian. Wanita yang menjadi korban tidak terlibat dalam protes ketika seorang petugas polisi mengarahkan senjata api kepada dirinya.

Polisi Zimbabwe mengatakan perusuh akan ditangkap.”Kami memiliki video yang menunjukkan mereka yang terlibat dalam kekacauan, kami akan menangkap semua yang terlibat,” kata juru bicara kepolisian Charity Charamba di televisi pemerintah.

“Orang-orang diizinkan untuk berdemonstrasi dengan damai tetapi apa yang kami lihat adalah kekacauan,” katanya.

Polisi di pinggiran Mabvuku dan Epworth Harare menembakkan gas air mata untuk membubarkan demonstran yang murka dengan membakar ban, melempar batu, memblokir jalan. Massa melarang kendaraan angkutan umum beroperasi.

Anak-anak yang masih berseragam sekolah ikut bergabung dalam aksi protes terhadap keputusan pemerintah terkait kenaikan harga BBM sebanyak dua kali lipat.

Tak hanya di Harare, Polisi menembakkan gas air mata ke pengunjuk rasa di Bulawayo, kota terbesar kedua di Zimbabwe. Kota ini merupakan pusat oposisi terhadap pemerintah.

Banyak massa mengarahkan kemarahan mereka kepada Presiden Emmerson Mnangagwa, yang mengambil alih kekuasaan setelah Mugabe terpaksa mengundurkan diri tetapi belum memenuhi janji untuk menghidupkan kembali ekonomi.

“Mnangagwa telah gagal, dia harus pergi,” teriak seorang pemrotes. Massa lainnya meneriakkan slogan-slogan oposisi dan menyanyikan lagu-lagu yang mengecam Mnangagwa, mantan orang kepercayaan Mugabe yang terpilih sebagai presiden tahun lalu. Oposisi menilai kemenangan ini diwarnai kecurangan.

“Dia berbohong bahwa hidup kita akan membaik, tetapi keadaan semakin memburuk dari hari ke hari sejak dia mengambil alih. Harga-harga telah naik setiap hari, ”kata demonsran Judith Chamambo.

Mnangagwa saat ini sedang dalam kunjungan ke Rusia dan berencana untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, minggu depan. Dia mencoba menormalkan kembali investasi internasional.

“Agar Zimbabwe pulih, kita tidak bisa melakukannya sendiri,” kata Mnangagwa pada akhir pekan. Dia mengumumkan harga bahan bakar $ 3,11 per liter (sekitar 1 liter) untuk diesel, dan $ 3,33 per liter untuk bensin.

Sebagian besar pusat bisnis tutup di pusat Harare pada Senin lalu. Beberapa dibuka secara sebentar tetapi ditutup pada tengah hari, meminta pekerja pulang ke rumah.

Banyak warga terpaksa harus berjalan kaki karena mereka tidak mampu membayar kenaikan ongkos yang ditetapkan oleh angkutan umum.

Beberapa sekolah tutup dan meminta murid pulang ke rumah. Kongres Serikat Buruh Zimbabwe, federasi buruh terbesar di negara itu, menyerukan pemogokan tiga hari pada minggu-minggu ini.

Juru bicara pemerintah Nick Mangwana menuduh pihak oposisi, kelompok sipil, dan beberapa organisasi asing sedang mencoba menggunakan kekurangan bahan bakar dan kenaikan harga untuk menggulingkan pemerintah.

Oposisi utama partai MDC, beberapa kelompok non-pemerintah, dan aktivis terkemuka Evan Mawarire mengatakan mereka mendukung aksi massa. (asr)

Uni Eropa Berlakukan Tarif Impor E-sepeda Tiongkok

admin

-

January 19, 2019

0

Uni Eropa Berlakukan Tarif Impor E-sepeda Tiongkok

BRUSSEL— Uni Eropa mengenakan bea masuk mulai 19 Januari untuk sepeda listrik Tiongkok guna mengekang impor murah yang menurut produsen Eropa mendapat manfaat dari subsidi-subsidi yang tidak adil dan sedang membanjiri pasar.

E-sepeda (sepeda listrik) yang berasal dari Tiongkok akan dikenakan tarif antara 18,8 dan 79,3 persen, sebuah dokumen dalam jurnal resmi Uni Eropa mengatakan pada hari Jumat, sejalan dengan proposal Komisi Eropa di mana negara-negara Uni Eropa memberikan suara pada bulan Desember.

Bea masuk anti-dumping dan anti-subsidi adalah yang terbaru dari serangkaian langkah Uni Eropa terhadap ekspor Tiongkok mulai dari panel surya hingga baja, yang telah memicu kata-kata keras dari Beijing.

Komisi tersebut menemukan ekspor e-sepeda Tiongkok ke Uni Eropa naik tiga kali lipat dari tahun 2014 hingga September 2017. Pangsa pasar mereka naik menjadi 35 persen, sementara harga rata-rata turun 11 persen.

Ia juga mengatakan para produsen Tiongkok mendapat keuntungan dari harga-harga aluminium yang dikendalikan serta pembiayaan yang menguntungkan dan keringanan pajak serta persyaratan-persyaratan hak guna tanah.

Giant Taiwan, salah satu pembuat sepeda terbesar di dunia, yang memiliki pabrik di Tiongkok dan juga di Belanda, akan dikenakan bea masuk 24,8 persen.

Produser-produser Uni Eropa termasuk kelompok Belanda, Accell dan Gazelle, Eurosport DHS Rumania dan Derby Cycle Holding Jerman.

Asosiasi Produsen Sepeda Eropa (European Bicycle Manufacturers Association) mengatakan mereka memuji langkah tersebut yang katanya akan melindungi 800 perusahaan kecil dan menengah yang mempekerjakan 90.000 orang.

Bagaimanapun, ia telah memperingatkan bahwa perusahaan-perusahaan manufaktur e-sepeda Tiongkok telah membuat jalannya ke Eropa melalui negara-negara ketiga tempat sepeda-sepeda tersebut dikemas ulang. (ran)

Video pilihan:

Kuatnya Intervensi Tiongkok pada Dunia Bisnis, Membuat Jack Ma Ingin Pensiun

https://www.youtube.com/watch?v=gl4ZBazsxU8

Latihan Militer Taiwan Melawan Ancaman Agresi, Ketegangan Lintas Selat Meningkat

Internasional

EpochTimesId

-

January 18, 2019

0

Latihan Militer Taiwan Melawan Ancaman Agresi, Ketegangan Lintas Selat Meningkat

Epochtimes.id- Melihat situasi ketegangan lintas selatan yang akhir-akhir ini kian meningkat, media Amerika Serikat melaporkan bahwa militer Taiwan mengadakan latihan militer besar-besaran di pantai barat pada 17 Januari untuk melawan ancaman agresi militer komunis Tiongkok.

Central News mengutip laporan CNN memberitakan, militer Taiwan menyertakan sejumlah tank, peluncur roket dan helikopter tempur untuk berpartisipasi dalam latihan militer di pantai dekat Taichung pada 17 Januari. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi agresi militer amfibi komunis Tiongkok. Ini adalah latihan tembak dengan peluru tajam yang pertama di Taiwan tahun ini.

Mayor Jenderal Chen Zhongji, juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional mengatakan kepada CNN : “Tentara kita siap untuk melawan segala macam ancaman … termasuk ancaman dari komunis Tiongkok.”

Chen Zhongji mengatakan : “Latihan-latihan ini didasarkan pada prinsip pelatihan di tempat di mana perang mungkin terjadi” Dia menambahkan : “Kami sedang bersiap untuk mengawal wilayah dan kebebasan kami.”

Laporan itu menyebutkan bahwa Chen Zhongji tidak ingin mengomentari ukuran atau jenis senjata yang terlibat dalam latihan militer. Fase pertama latihan militer ini akan berlangsung hingga akhir bulan Januari.

Laporan pemerintah AS menunjukkan bahwa pemerintah Tiongkok telah melakukan serangkaian reformasi militer yang ambisius dan memperoleh teknologi baru dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan kekuatan militernya dalam memerangi konflik regional.

Militer Taiwan melakukan latihan dengan peluru tajam yang disebut “operasi anti-landing” pada 17 Januari pagi di area yang terletak di Qingshui District, Taichung. Latihan simulasi seakan pasukan Komunis akan melakukan pendaratan melalui Pantai Selatan.

Lebih dari seribu orang tentara dan perwira Taiwan menyerang musuh dalam suasana hujan lebat dan dinginnya udara dini hari.

Militer gabungan antara Angkatan Darat, Udara menyerang pasukan komunis. Suara senjata yang memekakkan telinga bergema di pantai, cukup mengejutkan.

Komando latihan militer kali ini diserahkan kepada Angkatan Darat Nasional dari Zona Perang Kelima, yang menurunkan pasukan laut dan udara, helikopter Apache milik Angkatan Darat dan berbagai unit persenjataan darat untuk ikut dalam latihan.

Senjata-senjata yang digunakan termasuk roket, kendaraan lapis baja CM33, senjata self-propelled M109A6, tank M60A3 dan senapan sniper. Kantor Berita Angkatan Darat juga mengirim kamera berkecepatan tinggi yang baru dibeli untuk merekam peluncuran roket multi-barel Thunder 2000. (Sin/asr)

Jerman Suarakan Kekhawatiran Tentang Pinjaman Tiongkok ke Zambia

Internasional

admin

-

January 18, 2019

0

Jerman Suarakan Kekhawatiran Tentang Pinjaman Tiongkok ke Zambia

Pejabat Jerman adalah otoritas pemerintah terbaru yang menyuarakan keprihatinan tentang negara-negara berkembang yang mengambil pinjaman-pinjaman dari Tiongkok.

Gerd Muller, menteri Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi Jerman, kementerian tingkat kabinet, menyatakan bahwa persyaratan untuk pinjaman Tiongkok seringkali “sangat tidak transparan,” menurut artikel 16 Januari oleh surat kabar harian Handelsblatt berbahasa Jerman. Muller membuat pernyataan tersebut selama kunjungan baru-baru ini ke Zambia.

Dia berbicara tentang situasi di Sri Lanka di mana pemerintah setempat mengalihkan hak kepemilikan Pelabuhan Hambantota selama 99 tahun ke Tiongkok untuk penyelesaian sebagian dari utang-utangnya. Menteri Jerman mengatakan pelabuhan tersebut seharusnya menjadi sinyal peringatan bagi negara-negara berkembang lainnya tentang pembiayaan Tiongkok.

Muller telah menunjukkan bahwa Zambia telah mendapat manfaat dari keringanan utang Tiongkok, namun negara tersebut sekarang lagi berutang budi. “Kami prihatin tentang itu,” tambahnya.

Sementara Muller tidak merinci tentang jenis-jenis bantuan utang tersebut, Zambia adalah salah satu dari sembilan negara yang menerima pembatalan utang senilai 1,42 miliar yuan (US$209 juta) dari Tiongkok pada tahun 2014, menurut situs resmi Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Tiongkok.

Pada September 2018, Zambia telah mendapatkan US$30 juta dalam bentuk pinjaman tanpa bunga dan hibah US$30 juta dari Tiongkok, menurut Voice of America.

Handelsblatt, mengutip laporan-laporan yang belum dikonfirmasi, mengangkat masalah tentang bagaimana pemerintah Zambia telah menggunakan perusahaan listrik milik negara, Zesco, sebagai jaminan dalam perjanjian kredit dengan Tiongkok.

Pada Desember 2018, penasihat keamanan nasional AS John Bolton menyatakan bahwa Tiongkok siap untuk mengambil alih Zesco untuk menagih utang yang harus dibayar pemerintah Zambia, antara US$6 hingga 10 miliar, menurut Reuters. Juru bicara kepresidenan Zambia Amos Chanda membantah klaim Bolton saat itu. Chanda menambahkan bahwa negara tersebut memiliki utang luar negeri sebesar US$9,7 miliar, di mana US$3,1 miliar merupakan utang ke Tiongkok.

Mengutip data dari Dana Moneter Internasional (IMF), Handelsblatt menunjukkan bahwa utang Zambia mencapai 36 persen dari output ekonomi pada tahun 2014. Persentasenya akan naik menjadi 77 persen pada tahun 2019, menurut perkiraan IMF.

IMF menyebut Zambia ada di antara daftar negara-negara Afrika sub-Sahara dengan “risiko tinggi karena tekanan utang,” dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Mei 2018. Namun IMF tidak menyebut Tiongkok sebagai biang keladinya.

Baik Sri Lanka maupun Zambia telah menerima investasi-investasi yang signifikan dari Tiongkok di bawah inisiatif One Belt, One Road (OBOR).

Beijing meluncurkan OBOR pada tahun 2013 dengan tujuan membangun rute perdagangan yang menghubungkan Tiongkok, Asia Tenggara, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin.

Menurut situs web resmi OBOR di Tiongkok, ada lebih dari 500 perusahaan investasi Tiongkok yang saat ini sedang beroperasi di Zambia, dengan keterlibatannya dalam proyek-proyek mulai dari pertambangan, pertanian, manufaktur, dan infrastruktur.

Sebagai contoh, sebuah bandara internasional baru sedang dibangun di Ndola, sebuah kota di Provinsi Copperbelt Zambia, dengan perkiraan biaya US$397 juta yang dibiayai oleh Bank Ekspor dan Impor milik negara Tiongkok, menurut situs web resmi OBOR Tiongkok. Bandara ini sedang dibangun oleh AVIC International, anak perusahaan dari Perusahaan Industri Penerbangan Tiongkok, Aviation Industry Corporation of China (AVIC), milik negara, sebuah konglomerat kedirgantaraan dan pertahanan.

KEKHAWATIRAN-KEKHAWATIRAN AMERIKA

Kekhawatiran-kekhawatiran yang disampaikan oleh Muller juga telah disuarakan oleh pejabat-pejabat pemerintah AS.

Pada bulan Februari 2018, David Malpass, Wakil Menteri Departemen Keuangan AS untuk Urusan Internasional, memberikan pidato di think tank Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang berbasis di Washington, menyebut Tiongkok sebagai pihak yang bertanggung jawab atas masalah-masalah ekonomi Venezuela karena pemberian pinjamamannya yang tidak transparan.

“Jika Anda menanyakan Tiongkok untuk persyaratan-persyaratannya, Anda tidak akan menemukannya,” kata Malpass tentang pinjaman-pinjaman Tiongkok yang dibuat untuk negara Amerika Selatan dengan imbalan minyak, diperkirakan sekitar US$50 miliar selama dekade terakhir, menurut Reuters.

Malpass menambahkan bahwa pinjaman seperti itu “memotong insentif-insentif dari negara-negara penerima untuk meningkatkan lingkungan-lingkungan bisnis mereka, struktur tata kelola, dan kebijakan-kebijakan ekonomi makro.”

Pada saat yang sama, kesepakatan-kesepakatan Tiongkok semacam ini “seringkali terdiri dari kontrak jangka panjang untuk ekspor komoditas dengan harga yang menguntungkan bagi Tiongkok, bukan bagi negara pengekspor,” kata Malpass.

Selain itu, kelompok bipartisan dari 16 senator AS, termasuk Chuck Grassley, Joe Donnelly, David Perdue, Dan Patrick Leahy, telah mengirim surat pada bulan Agustus 2018 untuk Menteri Keuangan Steve Mnuchin dan Sekretaris Negara Mike Pompeo, menyatakan keprihatinannya “atas permintaan-permintaan bailout kepada IMF oleh negara-negara yang telah menerima pembiayaan infrastruktur Tiongkok yang bersifat merampok.”

Sebagai contoh, para senator menunjukkan bailout US$1,5 miliar yang ditawarkan IMF ke Sri Lanka pada tahun 2016 karena utang yang tidak berkelanjutan pada Tiongkok. Ada juga contoh Pakistan yang sedang mencari bailout IMF untuk kewajiban utangnya yang disebabkan oleh pembangunan Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan (CPEC).

China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) adalah proyek OBOR terpenting bagi Tiongkok di Pakistan dengan investasi mencapai US$57 miliar. Proyek ini berpusat di sekitar jaringan transportasi yang menghubungkan Kota Kashgar Tiongkok di Xinjiang dengan pelabuhan Gwadar di Pakistan.

Surat kabar harian berbahasa Inggris India, The Times of India melaporkan pada 13 Januari 2019, bahwa Pakistan kini telah memutuskan untuk tidak mencari paket bailout IMF, dan akan mencari opsi-opsi lain, setelah berbulan-bulan negosiasi yang bertujuan untuk mendapatkan bailout $8 miliar.

“Krisis keuangan ini menggambarkan bahayanya diplomasi perangkap utang Tiongkok dan inisitif OBOR, yang juga disebut Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative), ke negara-negara berkembang,” tulis para senator. (ran)

Video pilihan:

Di Balik Gelontoran Dana Tiongkok untuk Afrika, Ekonomi ataukah Politis?

https://www.youtube.com/watch?v=abxt-0TXluE&t=7s

Amerika Luncurkan Sistem Pertahanan Rudal yang Siap Tangkal Senjata Hipersonik

Amerika

admin

-

January 18, 2019

0

Amerika Luncurkan Sistem Pertahanan Rudal yang Siap Tangkal Senjata Hipersonik

EpochTimesId – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengumumkan peluncuran Sistem Rudal Pertahanan 2019 pada 17 Januari 2019. Pengumuman itu menyusul pernyataan para pejabat Pentagon yang menyoroti meningkatnya ancaman teknologi rudal baru yang dikembangkan oleh negara-negara asing dan semakin pentingnya sistem persenjataan berbasis luar angkasa.

“Tujuan kami sederhana: untuk memastikan bahwa kami dapat mendeteksi dan menghancurkan rudal yang diluncurkan terhadap Amerika Serikat di mana saja, kapan saja, di segala tempat,” kata Trump.

Penjabat Menteri Pertahanan AS, Patrick Shanahan menggambarkan ancaman yang meningkat dari serangan rudal.

“Hari ini, jumlah program rudal baru di seluruh dunia tumbuh secara tidak proporsional dengan kemampuan lain. Seluruh dunia tidak mengembangkan pesawat tempur dan bomber baru. Mereka mengembangkan rudal. Yang mencerminkan penilaian ulasan tentang ancaman yang semakin kompleks,” ujar Shanahan.

Pemerintahan Amerika sebelum Trump menurut Menhan, pada dasarnya berfokus pada serangan rudal balistik dari musuh-musuh asing. Laporan kementerian pertahanan juga menekankan teknologi rudal jelajah canggih dan rudal hipersonik yang sedang dikembangkan oleh Rusia dan Tiongkok.

Pada konferensi pers setelah pengumuman itu, Wakil Menteri Pertahanan untuk Kebijakan, John Rood menyebut penekanan baru ini sebagai perubahan penting dalam kebijakan pertahanan AS, sebagai era pertahanan rudal masa depan. Dia menggambarkan pendekatan AS yang baru sangat kuat dalam menggunakan pendekatan dan teknologi baru, serta bekerja lebih erat dengan sekutu AS, senada dengan komentar dari Presiden Trump dalam pidato pengumumannya.

“Kami telah melakukan beberapa upaya yang sangat substansial dan sukses serta kolaborasi dengan negara-negara seperti Jepang, serta dengan sekutu NATO dan Timur Tengah,” kata Rood.

Dalam berbicara dengan ancaman asing tertentu, Rood mengkonfirmasi bahwa Korea Utara sekarang dapat mencapai Amerika Serikat dengan teknologi rudal balistik saat ini. Tinjauan ini memberikan ukuran konstruksi yang akan cukup untuk melampaui skala ancaman Korea Utara.

Wakil Menteri Riset dan Teknik Michael Griffin, dalam berbicara tentang rudal jelajah yang muncul dan teknologi hipersonik dari Rusia dan Tiongkok, mengatakan bahwa implikasi strategis dari kemampuan sistem ini untuk menempatkan pasukan AS dalam bahaya memerlukan respons terhadap sistem yang lebih baru serta rudal strategis.

Komponen besar melawan ancaman hipersonik Rusia dan Tiongkok akan datang dalam penyebaran sistem berbasis ruang angkasa, untuk memasukkan sensor untuk mendeteksi serangan serta pencegat. Wakil menteri Griffin menggambarkan sebuah rencana tahun ini untuk menggunakan satelit sensor di orbit Bumi yang rendah. Dia menegaskan bahwa ini adalah arahan dari Kongres.

Baik Rood maupun Griffin tidak akan memberikan perincian tentang jumlah dana dalam anggaran Pentagon yang akan didedikasikan untuk rencana yang diuraikan dalam MDR, atau jika ada yang akan datang dari Angkatan Luar Angkasa yang diumumkan oleh Presiden Trump tahun lalu. (TOMMY SEARS/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Universitas Oxford Menolak Sumbangan dan Sponsor dari Huawei

EpochTimesId

-

January 18, 2019

0

Universitas Oxford Menolak Sumbangan dan Sponsor dari Huawei

oleh Su Jinghao

Universitas Oxford di Inggris telah menolak penerimaan dana penelitian atau sumbangan dari perusahaan telekomunikasi Tiongkok Huawei.

Saat ini, karena masalah keamanan nasional, banyak negara Barat telah melarang penggunaan perangkat Huawei di jaringan 5G, Huawei mungkin menghadapi dakwaan pidana di Amerika Serikat karena diduga mencuri rahasia dagang.

Menurut laporan ‘The Guardian’ pada Rabu (16/01/2019) bahwa jaksa penuntut AS sedang menyelidiki kasus duga pencurian rahasia dagang perusahaan AS oleh Huawei.

Pada Kamis, Universitas Oxford membuat keputusan ini. Menurut laporan, Jerman juga sedang mempertimbangkan langkah-langkah untuk mencegah Huawei meluncurkan infrastruktur seluler 5G di Jerman.

Pernyataan Universitas Oxford menyebutkan bahwa larangan penerimaan dana Huawei terkait dengan keprihatinan publik tentang kerja sama UK – Huawei dalam beberapa bulan terakhir.

Menghentikan penerimaan dana dari Huawei untuk bidang penelitian

Sebuah email yang ditujukan kepada siswa doktoral menyebutkan bahwa komite universitas telah melakukan pertemuan pada minggu lalu. Hasilnya, memutuskan untuk menghentikan penerimaan dana dari Huawei untuk bidang penelitian.

“Jika Anda memiliki kontak dengan siapa pun di Huawei, harap dicatat bahwa keputusan ini tidak akan mencegah Anda untuk tetap berhubungan dengan mereka. Namun, kami tidak merekomendasikan untuk mendiskusikan informasi rahasia,” tulis email tersebut.

Universitas Oxford juga menyatakan bahwa kontrak penelitian yang ada terkait dengan dana Huawei akan tetap berlanjut.

Juru bicara Huawei mengatakan bahwa keputusan itu belum diberitahukan kepada pihaknya dan sedang menunggu penjelasan lengkap dari universitas tersebut.

Gavin Williamson, Sekretaris Negara untuk Pertahanan Inggris dan anggota Komite Khusus Urusan Luar Negeri menyatakan keprihatinan tentang peran Huawei dalam 5G

Gavin Williamson mengatakan : “Kita harus melihat apa yang dilakukan mitra seperti Australia dan Amerika Serikat untuk memastikan keamanan maksimum pada jaringan 5G. Kita harus menyadari bahwa sebagaimana fakta yang terungkap baru-baru ini, pemerintah Tiongkok terkadang bisa bertindak dengan cara yang jahat.”

British Telecommunication (BT), perusahaan telekomunikasi terbesar di Inggris telah menyatakan bahwa pihaknya berencana menghapus peralatan Huawei dari jaringan seluler 3G dan 4G yang ada sekarang. BT menambahkan tidak akan menggunakan peralatan Huawei pada jaringan 5G-nya.

BT juga mengkonfirmasi bahwa peralatan Huawei sedang ditarik dari struktur inti departemen layanan darurat domestik Inggris. BT mengatakan bahwa saat ini peralatan Huawei akan digantikan oleh peralatan telekomunikasi yang diproduksi oleh perusahaan lain, seluruh proses akan memakan waktu beberapa tahun, dan kerugian akan ditanggung oleh BT.

Huawei mengalami benturan di mana-mana

Dikarenakan hubungan eratnya dengan Partai Komunis Tiongkok, peralatan Huawei dapat menimbulkan risiko keamanan nasional. Pemerintah AS melarang peralatan Huawei memasuki jaringan 5G, dan seluruh kementerian pemerintah maupun militer AS juga melarang penggunaan peralatan Huawei.

Wall Street Journal mengutip informasi dari sumber terpercaya melaporkan pada hari Rabu bahwa jaksa federal AS sedang melakukan penyelidikan kasus kriminal yang dilakukan Huawei Technologies karena dugaan mencuri rahasia dagang perusahaan AS, termasuk teknologi robotika T-Mobile America untuk pengujian smartphone. Sumber tersebut juga mengatakan bahwa penyelidikan sedang dalam tahap akhir dan akan segera mengarah ke penuntutan.

Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah AS telah memberikan tekanan pada sekutunya untuk menolak penggunaan teknologi dan produk Huawei dari infrastrukturnya. Washington khawatir PKT dapat memonitor komunikasi dan informasi negara lain melalui peralatan Huawei.

The Wall Street Journal mengutip ucapan seorang pejabat Jerman pada hari Kamis memberitakan, bahwa Berlin sedang mempertimbangkan untuk memperkuat persyaratan keamanan untuk jaringan komunikasi generasi 5G. Langkah tersebut akan menyebabkan operator di Jerman tidak lagi bisa menggunakan peralatan Huawei.

Pekan lalu, otoritas Polandia menangkap Wang Weijing, direktur penjualan Huawei di Polandia, dan mantan perwira intelijen seniornya Piotr Durbajlo, dengan alasan bahwa kedua orang tersebut melakukan spionase demi kepentingan Partai Komunis Tiongkok. (Sin/asr)

Video Rekomendasi :

https://www.youtube.com/watch?v=n94fJ9r_ftA

Bom Mobil Serang Akademi Kepolisian Kolombia

admin

-

January 18, 2019

0

Bom Mobil Serang Akademi Kepolisian Kolombia

EpochTimesId — Sebuah bom mobil meledak di sebuah akademi kepolisian di ibukota Kolombia, Bogota pada 17 Januari 2019 waktu setempat. Bom menewaskan sedikitnya sembilan orang dan melukai lebih dari 20 orang, dalam serangan yang memicu kekhawatiran kembalinya kekerasan ke masa lalu yang kejam di negara itu.

Menurut pihak berwenang, mobil menerobos pos pemeriksaan ke halaman Akademi Kepolisian General Santander di selatan ibukota sebelum meledak. Ledakan menghancurkan kaca-kaca jendela gedung di sekitarnya.

Presiden Ivan Duque menyebut bom itu sebagai ‘aksi teroris gila’ terhadap taruna yang tidak bersenjata. Presiden mengatakan sudah memerintahkan polisi dan militer untuk menemukan para pelaku dan membawa mereka ke pengadilan.

“Kolombia tidak pernah menyerah pada terorisme, kami selalu mengalahkannya. Ini tidak akan menjadi pengecualian,” kata Doque dalam konferensi pers.

“Penyelidik telah mengidentifikasi pengemudi mobil sebagai Jose Aldemar Rojas Rodriguez, yang termasuk di antara korban yang tewas,” kata Jaksa Agung Kolombia, Nestor Humberto Martinez.

Jaksa Agung mengatakan mobil itu membawa 80 kilogram pentolit bahan berdaya ledak tinggi, yang sering digunakan oleh kelompok gerilyawan pemberontak Kolombia di masa lalu.

Tidak ada klaim kelompok atau organisasi yang bertanggungjawab langsung atas serangan itu. Humberto Martinez mengatakan bahwa para penyelidik kini sedang mencari aktor intelektual serangan.

Kementerian Pertahanan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa sembilan orang tewas dan 24 lainnya luka-luka; Delapan diantara korban meregang nyawa adalah taruna di akademi itu, menurut polisi.

Sebuah helikopter polisi terbang di atas daerah itu dan anggota keluarga berkumpul. Sebagian besar keluarga menangis ketika mereka mencari informasi nasib anak-anak mereka. Gambar di media sosial menunjukkan sisa-sisa kendaraan terbakar di area parkir, dan personil darurat siaga di tempat kejadian.

Bom mobil sering terjadi di Kolombia selama beberapa dekade perang saudara antara negara dan berbagai kelompok pemberontak sayap kiri. Bom mobil juga sering digunakan dalam kekerasan yang melibatkan kartel narkoba Medellin, yang dipimpin oleh mendiang penguasa kartel narkoba, Pablo Escobar.

Perang terburuk, yang menewaskan sekitar 260.000 jiwa dan menyebabkan jutaan orang terlantar, berakhir ketika pemerintah mencapai kesepakatan damai dengan Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC) pada tahun 2016.

Serangan besar terakhir adalah pada Januari 2018, ketika kelompok pemberontak sayap kiri terbesar yang tetap aktif, Tentara Pembebasan Nasional (ELN), meledakkan sebuah bom di kota pelabuhan utara Barranquilla. Serangan itu menewaskan lima petugas polisi dan melukai puluhan lainnya. (Reuters/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

70 Tahun Hubungan Indonesia-Amerika Serikat : Memupuk Kerja Sama Perdagangan Lebih Luas

Nasional

EpochTimesId

-

January 18, 2019

0

70 Tahun Hubungan Indonesia-Amerika Serikat : Memupuk Kerja Sama Perdagangan Lebih Luas

Epochtimes.id- Memasuki tahun ke-70 hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), Menteri Perdagangan mengawali diplomasi perdagangan Indonesia tahun ini dengan melakukan kunjungan ke AS pada 14―19 Januari 2019.

“Kunjungan kerja sekaligus misi dagang ini dilakukan karena AS merupakan salah satu negara terpenting tujuan ekspor Indonesia dan sumber investasi asing saat ini. Melalui kunjungan kerja ini, Indonesia terus menjaga dialog terbuka untuk memperkuat kemitraan perdagangan dan investasi dengan AS,” jelas Mendag dalam siaran persnya.

Delegasi bisnis Indonesia yang menyertai kunjungan kerja Mendag kali ini terdiri dari para pengusaha yang berminat mengembangkan ekspor dan impor dengan AS, serta melakukan investasi baik di AS maupun di Indonesia.

Hal ini merupakan kelanjutan dari kunjungan kerja pada bulan Juli 2018, dimana Mendag RI dan Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross antara lain sepakat untuk meningkatkan perdagangan dua arah dari USD28 milliar saat ini menjadi USD50 milliar.

Salah satu kegiatan dalam kunjungan kerja Mendag kali ini adalah pertemuan dengan Perwakilan Perdagangan AS (USTR) Duta Besar Robert E. Lighthizer di kantor USTR di Washington DC, AS, pada hari Selasa (15/1) waktu setempat.

Dalam pertemuan tersebut antara lain dibahas perkembangan isu-isu terkait Generalized System of Preferences/GSP yang saat ini tengah ditinjau kembali oleh Pemerintah AS.

“Pertemuan dengan USTR berlangsung konstruktif karena kedua pihak memahami bahwa program GSP bagi Indonesia sesungguhnya menguntungkan kedua negara karena produk ekspor Indonesia yang mendapatkan fasilitas GSP tersebut memang dibutuhkan oleh pelaku usaha di AS dalam proses produksi mereka sehingga kompetitif,” tutur Mendag.

Kedua pihak sepakat untuk melanjutkan pembahasan mengenai peninjauan GSP ini agar dicapai hasil yang positif dan saling menguntungkan.

Sementara itu, fasilitas GSP saat ini masih tetap diberikan kepada Indonesia. “Dengan demikian, tidak perlu ada kekhawatiran di kalangan eksportir Indonesia untuk memanfaatkan fasilitas ini,” imbuh Mendag.

Dalam pertemuan Mendag dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) AS, Presiden dan CEO KADIN AS Tom Donohue menyatakan dukungan kuat terhadap keberlanjutan program GSP karena telah memberi manfaat nyata bagi kedua pihak.

Anggota KADIN AS juga mendapatkan informasi terbaru dari Mendag mengenai agenda perdagangan yang ditempuh Indonesia pada tahun 2018 serta rencana selanjutnya di tahun 2019 untuk membawa Indonesia lebih dalam lagi ke dalam mata rantai pasok global.

Mendag juga melakukan pertemuan dengan Presiden dan CEO Footwear Distributors & Retailers of America (FDRA) Matt Priest di KBRI di Washington DC, AS. FDRA juga menyampaikan dukungannya terhadap pemberian fasilitas GSP kepada Indonesia dan dukungan agar kedua pihak mendorong sourcing sepatu yang lebih besar ke Indonesia.

Pertemuan dengan Pelaku Usaha AS

Sementara itu, pada hari Senin (14/1) Mendag bertemu dengan empat pelaku usaha yang mendapatkan manfaat dari pemberian fasilitas GSP di KBRI Washington DC, AS.

Pendekatan kepada para pengusaha/importir AS ini dimaksudkan agar mereka menyampaikan testimoni kepada Pemerintah AS mengenai pentingnya fasilitas GSP untuk Indonesia bagi kelangsungan bisnis mereka.

Keempat pelaku usaha AS tersebut adalah Royal Chain Group, Nike, Allegheny Technology Incorporated (ATI) Metals, sertaMars Inc.

Selain bertemu secara khusus dengan keempat pelaku usaha/importir AS tersebut, Mendag juga bertemu dengan pelaku usaha lainnya dalam ‘roundtable cluster on GSP.’

Dalam pertemuan tersebut dibahas hal-hal yang menjadi persoalan dalam perdagangan Indonesia dengan AS dan upaya untuk meningkatkan perdagangan dan investasi antara kedua negara.

Dalam pertemuan dengan Presiden/CEO danSenior Vice-Presiden Royal Chain Group, Mendag mencatat harapan agar perhiasan dari Indonesia tetap mendapatkan fasilitas GSP guna mempertahankan daya saing Royal Chain Group.

Sementara dalam pertemuan dengan Nike, Mendag mencatat rencana perluasan investasi dan kemitraan di Indonesia. Dalam kaitan ini, Mendag mengimbau agar Nike dapat meningkatkan sourcing-nya dari Indonesia agar Indonesia dapat menjadi produsen sepatu utama di dunia.

Menyusul hasil positif dari kunjungan Mendag ke AS pada bulan Juli lalu, Mendag melakukan pembicaraan dengan Presiden/CEO ATI Metals, Robert Wetherbee, yang melaporkan bahwa tersedia peluang peningkatan ekspor besi baja Indonesia ke AS sebesar 336 ribu ton berdasarkan ketentuan pembebasan tarif Departemen Perdagangan AS terkait penerapan tarif baja dan aluminium tinggi secara global berdasarkan pertimbangan keamanan nasional (Section 232). Dalam kesempatan ini Mendag mengundang ATI Metals untuk membangun industrinya di Indonesia.

Sementara itu dalam pertemuan dengan Frank E. Mars dari Mars Inc., dibahas situasi politik- ekonomi dunia saat ini dan prospek ekonomi di masa depan serta kesempatan yang perlu diraih bersama oleh Indonesia dan AS. (asr)

Gerhana Bulan dan Supermoon Hiasi Akhir Pekan Ini

Fenomena Unik

admin

-

January 18, 2019

0

Gerhana Bulan dan Supermoon Hiasi Akhir Pekan Ini

EpochTimesId – Bulan, Bumi, dan Matahari akan berbaris dalam satu garis lurus akhir pekan ini. Ini akan menjadi satu-satunya gerhana bulan total tahun ini.

Pada saat yang sama, bulan akan semakin dekat ke Bumi. Satelit alami Bumi ini akan tampak sedikit lebih besar dan lebih terang dari biasanya, yang dikenal juga sebagai ‘supermoon’.

“Yang ini sangat bagus,” kata astrofisikawan Rice University, Patrick Hartigan. “Ini bukan hanya supermoon dan itu adalah gerhana total, tetapi gerhana total juga berlangsung cukup lama. Sekitar satu jam.”

Seluruh gerhana dimulai pada Minggu malam atau Senin pagi, tergantung pada lokasinya. Proses gerhana akan memakan waktu sekitar tiga jam.

Dimulai dengan fase parsial sekitar 10:34 malam waktu Amerika Timur, pada 20 Januari 2019. Saat itulah bayangan Bumi akan mulai menutupi bulan. Gerhana total, ketika bayangan Bumi benar-benar menyelimuti bulan, akan berlangsung selama 62 menit, mulai pukul 11:41 malam.

Jika langit cerah, seluruh gerhana akan terlihat di Amerika Utara dan Selatan, serta Greenland, Islandia, Irlandia, Inggris, Norwegia, Swedia, Portugal dan pantai Prancis dan Spanyol. Sisa Eropa, serta Afrika, akan memiliki kesempatan untuk melihat gerhana sebagian sebelum bulan terbenam.

Selama gerhana total, bulan akan terlihat merah karena sinar matahari berhamburan dari atmosfer Bumi. Karena itulah bulan yang pudar terkadang dikenal sebagai bulan darah. Pada bulan Januari, bulan purnama juga kadang-kadang dikenal sebagai bulan serigala atau bulan roh besar.

Jadi berbicara secara informal, gerhana bulan yang akan datang akan menjadi bulan serigala super darah atau bulan roh besar.

Di AS, gerhana akan dimulai pada Minggu malam yang relatif awal, sehingga tidak perlu bergadang untuk menikmati pertunjukan alam ini. Ditambah hari berikutnya adalah hari libur nasional, dengan sebagian besar sekolah tutup. Akan tetapi, ramalan cuaca untuk sebagian besar AS sepertinya tidak terlalu mendukung.

“Orang tua dapat menemani anak-anak mereka,” kata Hartigan, yang akan merekam ekstravaganza bulan dari Houston. “Merupakan hal yang luar biasa bagi seluruh keluarga untuk melihatnya karena sangat jarang ada kesempatan untuk melihat momen yang terjadi bersamaan seperti ini.”

“Hal baiknya adalah Anda tidak membutuhkan peralatan khusus,” tambah Hartigan.

Asia, Australia, dan Selandia Baru kurang beruntung. Akan, tetapi mereka memiliki tontonan utama tahun lalu, ketika dua gerhana bulan total terjadi. Gerhana bulan total berikutnya tidak akan terjadi sampai Mei 2021.

Sedangkan untuk bulan purnama super, ini akan menjadi yang pertama dari tiga tahun terakhir. Supermoon yang akan datang akan berjarak sekitar 222.000 mil (357.300 kilometer) jauhnya. Supermoon 19 Februari akan sedikit lebih dekat dan satu kesempatan lagi di bulan Maret akan menjadi yang terjauh. (AP/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Mahasiswa Perlu Dididik Keterampilan yang Belum Bisa Digantikan oleh Mesin

Nasional

EpochTimesId

-

January 18, 2019

0

Mahasiswa Perlu Dididik Keterampilan yang Belum Bisa Digantikan oleh Mesin

Epochtimes.id. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir menyampaikan revolusi industri 4.0 membutuhkan mahasiswa adaptif, terutama terhadap kemungkinan mesin menggantikan pekerjaan lulusan perguruan tinggi, terutama lulusan politeknik.

Mahasiswa harus dididik pengetahuan dan keterampilan yang belum bisa dilakukan mesin atau kecerdasan buatan (artificial intelligence).

“Otomatisasi, globalisasi, dan peningkatan keterampilan telah mendorong restrukturisasi ekonomi besar-besaran. Kalau kita ikuti pendidikan yang dikembangkan oleh Amerika, yaitu di Massachusetts Institute of Technology (MIT), mahasiswa harus dididik pada hal-hal yang mesin tidak bisa lakukan,” kata Menteri Nasir dalam siaran pers Kemenristekdikti saat memberi kuliah umum “Mempersiapkan Generasi Muda Indonesia dalam Era Industri 4.0” di Kampus II Politeknik Kediri, Jawa Timur, pada Kamis, 10 Januari 2019.

Menristekdikti menambahkan bahwa mahasiswa tidak dapat hanya mengandalkan ilmu yang diperoleh di kampus, namun juga perlu menggali dan mempelajari kompetensi lainnya dari berbagai sumber untuk meningkatkan kreativitasnya.

Menurut dia, mahasiswa tidak boleh hanya mengandalkan ilmu yang diajarkan di kuliah saja, tapi bagaimana mahasiswa menjadi kreatif, inovatif.

Dia menambahkan, ada beberapa literasi yang harus dikuasai di era Revolusi Industri 4.0 yaitu literasi data, literasi teknologi, literasi bahasa dan literasi manusia.

Menristekdikti juga mendorong dosen politeknik tidak hanya mengajarkan ilmu atau kompetensi kepada mahasiswa, tapi juga memberi pengalaman dan pandangan inovatif sehingga mahasiswa dapat adaptif saat bekerja.

Setelah kuliah umum di hadapan civitas akademika Politeknik Kediri, Menteri Nasir memberikan masing-masing satu laptop kepada mahasiswa dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) tertinggi pada program studi masing-masing serta satu mahasiswi asal Papua sebagai motivasi meningkatkan prestasi di kampus.

Pada kesempatan ini, Menteri Nasir juga mengungkapkan sinyal positif untuk mengubah status Politeknik Kediri yang saat ini baru melaksanakan Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) D3 Akuntansi, D3 Perawatan dan Perbaikan Mesin, serta D3 Teknik Informatika dari Politeknik Negeri Malang. Jika persyaratannya memenuhi, Politeknik Kediri akan diubah menjadi Politeknik Negeri Kediri, beserta empat politeknik swasta lain.

Kuliah umum ini dihadiri oleh Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar, Direktur Pengembangan Perguruan Tinggi Totok Prasetyo, Direktur Politeknik Kediri Bambang Soekodiono, Direktur Politeknik Negeri Malang (Polinema) Awan Setiawan, dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VII Jawa Timur, Soeprapto. (asr)

Duta Besar Tiongkok Peringatkan ‘Akibatnya’ Jika Kanada Melarang Masuk Jaringan 5G Milik Huawei

Internasional

admin

-

January 18, 2019

0

Duta Besar Tiongkok Peringatkan ‘Akibatnya’ Jika Kanada Melarang Masuk Jaringan 5G Milik Huawei

OTTAWA — Duta Besar Tiongkok Lu Shaye mengatakan penangkapan Kanada terhadap eksekutif Huawei Technologies adalah tindakan “pengkhianatan” oleh seorang teman.

Dan Lu memperingatkan “akibat-akibatnya” jika Kanada melarang perusahaan tersebut dalam mengembangkan jaringan 5G-nya yang baru karena alasan keamanan, seperti halnya tiga sekutunya yang berbagi intelijen.

Dalam wawancara yang jarang terjadi dengan wartawan Kanada, Lu juga mengatakan kepada Perdana Menteri Justin Trudeau untuk mengurungkan niatnya mengumpulkan dukungan internasional dalam pertikaian Kanada dengan Tiongkok. Dia mengatakan hal itu akan menjadi ide buruk bagi Menteri Luar Negeri Chrystia Freeland yang akan menggunakan KTT Forum Ekonomi Dunia mendatang di Davos untuk menekan kasus tersebut.

Lu mengatakan hubungan ekonomi antara kedua negara dapat diperbaiki dan kebuntuan saat ini dapat diselesaikan melalui negosiasi, tetapi dia membenarkan upaya penangkapan dua orang Kanada di Tiongkok dan mengkritik penangkapan Kanada terhadap eksekutif telekomunikasi, dengan mengatakan Meng Wanzhou tidak melanggar hukum-hukum Kanada.

Kanada telah menahan Meng Wanzhou di Vancouver 1 Desember lalu, atas permintaan pihak berwenang Amerika yang ingin dia menghadapi tuduhan penipuan karena berurusan dengan bank-bank Amerika. Dia telah keluar dengan jaminan dan menghadapi proses-proses ekstradisi.

Tiongkok telah menahan Michael Kovrig, seorang diplomat Kanada yang sedang berlibur, dan Michael Spavor, seorang wirausahawan, setelah penangkapan Meng dengan tuduhan-tuduhan yang tidak jelas tentang “keterlibatan dalam kegiatan yang membahayakan keamanan nasional.” Para analis Barat percaya bahwa penangkapan mereka adalah upaya menekan Kanada untuk membebaskan Meng sepenuhnya.

Tiongkok juga memvonis warga Kanada lain, Robert Lloyd Schellenberg, dengan hukuman mati pada 14 Januari dalam sidang ulang mendadak kasus penyelundupan narkoba. Dia semula dijatuhi hukuman 15 tahun pada tahun 2016, namun pengadilan menjatuhkan hukuman baru setelah mempertimbangkan kembali kasusnya.

Seorang mantan menteri kehakiman Liberal menuduh Tiongkok menggunakan “diplomasi sandera” terhadap ketiga warga Kanada tersebut.

Irwin Cotler, pendiri Raoul Wallenberg Centre for Human Rights, telah mengecam kelakuan Tiongkok menggambarkan karakter penangkapan warga Kanada karena Meng tersebut sebagai “keji, tidak berbudi dan jahat.”

“Kata-kata ini menegaskan dan menggambarkan diplomasi sandera Tiongkok sejak saat itu, termasuk penahanannya terhadap warga Kanada Michael Kovrig dan Michael Spavor dan hukuman mati yang kejam terhadap Robert Schellenberg,” kata Cotler dalam email kepada The Canadian Press.

“Tetapi tidak ada yang menyingkap dan membuka kedok penghinaan yang dilakukan Tiongkok terhadap aturan hukum, di Tiongkok dan juga di Kanada, dan tabiatnya yang ‘keji, tidak berbudi dan jahat’ selain perlakuan kejamnya dan tidak manusiawi terhadap Ti-Anna Wang dan putrinya yang masih bayi,” Kata Cotler.

Pekan lalu, Wang tiba di Tiongkok selatan di mana ayahnya, Wang Bingzhang, dianggap sebagai bapak gerakan pro-demokrasi internasional Tiongkok yang bernasib buruk, telah dipenjara sejak agen-agen Tiongkok menangkapnya di Vietnam pada tahun 2002 dan membawanya kembali ke RRT.

Tiongkok secara konsisten telah menolak memberi izin upaya-upaya Wang untuk mengunjungi ayahnya selama hampir satu dekade, karena kesehatannya telah menurun.

Pada bulan Agustus, Wang diberi visa Tiongkok baru, tetapi ketika dia tiba di Tiongkok selatan minggu lalu dengan suaminya dan putrinya yang berumur 11 bulan, dia ditolak setelah siksaan berat di bandara selama enam jam. Dia dikirim kembali ke Korea Selatan, di mana dia mengunjungi keluarga suaminya.

Pada 16 Januari, ketika dia dan keluarganya berganti penerbangan di Beijing dalam perjalanan mereka kembali ke Kanada, Wang mengatakan enam agen Tiongkok telah mengikutinya selama dalam penerbangan, membawa dia dan putrinya ke tahanan, dan memisahkannya dari suaminya.

Dua jam kemudian mereka dipaksa ke penerbangan yang berbeda dan dikirim kembali ke Korea Selatan. Keluarga Wang harus memesan kembali perjalanan mereka ke Montreal dengan penerbangan baru dari Korea Selatan yang membawa mereka melewati Amerika Serikat.

“Tidak seperti yang terakhir kali, tidak ada pertanyaan yang diajukan. Saya tidak diizinkan menggunakan ponsel atau komputer saya, atau menghubungi Kedutaan Besar Kanada. Saya tidak bisa berkonsultasi dengan suami saya, yang tidak saya lihat lagi sampai kami diantar ke gerbang, atau menghubungi Air Canada untuk memesan lagi penerbangan saya,” kata Wang dalam email dari Korea Selatan.

“Itu adalah cobaan yang mengejutkan, menakutkan dan tidak masuk akal tanpa tujuan selain untuk menggertak, menghukum dan mengintimidasi saya dan keluarga saya,” tulisnya.

Kementerian luar negeri Kanada tidak mengomentari tentang perlakuan-perlakuan yang dialami Wang oleh otoritas-otoritas Tiongkok. (ran)

Video pilihan:

Huawei dan Ancaman Mata-mata Tiongkok

https://www.youtube.com/watch?v=8upq6ZW3sYQ