Para pembuat kebijakan Tiongkok memperkenalkan peraturan utama pada 17 November, skala yang telah dibandingkan dengan Undang-Undang Dodd-Frank A.S. untuk menyatukan peraturan bagi industri pengelolaan aset dan membatasi aktivitas shadow banking.

Aturannya berbasis luas, mencakup produk pengelolaan aset senilai $ 15 triliun di Tiongkok yang dikeluarkan oleh semua lembaga keuangan. Peraturan tersebut – sebuah titik kulminasi untuk kampanye pemimpin rezim komunis Tiongkok Xi Jinping untuk mengendalikan risiko keuangan tahun ini – akan menargetkan bisnis di luar neraca bank, perusahaan asuransi, dan entitas manajemen aset seperti trust dan reksa dana.

“Produk pengelolaan aset” adalah istilah longgar yang digunakan untuk menggambarkan beberapa jenis investasi dengan hasil tinggi, yang dikeluarkan oleh bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan manajemen aset, yang telah mendapatkan popularitas dalam beberapa tahun terakhir di antara pelanggan ritel kecil yang mencari keuntungan lebih besar. Investor Tiongkok telah menuangkan triliunan yuan ke dalam kelas aset yang diatur dengan ketat, terpikat oleh tingkat pengembalian tinggi yang telah dijanjikan dan komitmen pemerintah atau institusional yang implisit.

Lembaga keuangan telah meningkatkan leverage dan toleransi risiko mereka dalam beberapa tahun terakhir untuk menghasilkan keuntungan yang cukup tinggi untuk mendanai produk pengelolaan aset tersebut, yang pada gilirannya menciptakan gelembung aset dan meningkatkan volatilitas pasar saham.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Beijing adalah berbagai badan pengawas yang berbeda dan terkadang menentang badan pengawas yang mengontrol sektor keuangan Tiongkok yang sedang terkapar. Peraturan pengelolaan aset sekarang disatukan – peraturan baru tersebut dikeluarkan bersama oleh People’s Bank of Tiongkok dan badan pengawas puncak yang mengawasi sektor perbankan, sekuritas, valuta asing, dan asuransi negara. Aturan baru tersebut terbuka untuk konsultasi publik dan akan mulai berlaku pada bulan Juni 2018.

Rinciannya

Peraturan Jumat lalu mengenalkan pembatasan jenis klien yang dapat dilayani oleh lembaga keuangan dan jenis produk yang dapat mereka pasarkan.

Misalnya, peraturan akan melarang manajer aset untuk menjanjikan tingkat pengembalian yang dijamin kepada investor, dan meminta para emiten menyisihkan 10 persen dari biaya mereka untuk mengelola aset klien di escrow (ditahan oleh pihak ketiga), untuk dijadikan penyangga terhadap kerugian.

Peraturan baru tersebut juga memanfaatkan rasio leverage untuk produk investasi. Untuk dana yang ditawarkan secara publik, total aset tidak boleh melebihi 140 persen dari nilai aset bersih dana. Rasio yang sama ditetapkan sebesar 200 persen untuk dana yang ditawarkan secara pribadi.

Produk keuangan berisiko tertentu hanya bisa dijual ke investor yang memenuhi syarat, atau mereka yang memiliki aset likuid minimal 5 juta yuan ($750.000) atau berpenghasilan lebih dari 400.000 yuan per tahun selama tiga tahun.

Aturan tersebut juga akan mengatur perusahaan yang hanya mengeluarkan produk keuangan melalui internet, yang dapat memperlambat pertumbuhan bank online dan asuransi saat ini.

Regulator Super

Rancangan peraturan 17 November adalah yang pertama dikeluarkan oleh Komite Stabilitas dan Pengembangan Keuangan yang baru dibuat, sebuah regulator super di bawah pengawasan langsung Dewan Negara, kabinet Tiongkok.

Komite tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Ma Kai, menurut sebuah laporan oleh Xinhua, media yang dikendalikan negara. Statusnya di dalam Dewan Negara kemungkinan akan memberi lebih banyak peraturan dan kekuatan penegakan hukum daripada berbagai kementerian negara.

Regulator super yang baru ini akan dapat mengatasi risiko lintas sektor yang sebelumnya tergelincir melalui celah pengawas khusus sektor Tiongkok.

Badan pengawas super tersebut diperlukan karena “peraturan saat ini dan pembagian kerja antar pengawas belum sesuai dengan inovasi produk dan evolusi pasar,” menurut sebuah laporan oleh Caixin Global, majalah bisnis dan keuangan daratan.

Caixin mengutip contoh produk internet dan keuangan “hibrida” yang bersemayam secara online dan berhasil lolos dari genggaman para regulator selama bertahun-tahun, seperti platform pemberian pinjaman peer-to-peer milik Ezubao yang populer, yang ternyata merupakan skema Ponzi, dan catatan hasil tinggi dijual oleh Fanya Metal Exchange yang terkenal, yang dilaporkan oleh The Epoch Times pada tahun 2015 saat duduk “di dalam sebuah lubang hitam peraturan.”

Membatasi Shadow Banking  

Dengan langkah-langkah tertentu, penerbitan produk-produk  pengelolaan aset baru telah melambat sampai suatu penghentian.

Untuk pertama kalinya sejak 2012, tingkat pertumbuhan resmi GDP Tiongkok lebih cepat dari aset shadow banking pada enam bulan pertama 2017 (H1 2017), menurut lembaga pemeringkat kredit Moody’s Investors Service.

Produk manajemen aset turun menjadi 82,6 persen dari PDB pada 30 Juni, dibandingkan dengan puncak baru-baru ini sebesar 86,5 persen pada 2016.

“Aktivitas shadow banking Tiongkok berhenti tumbuh pada H1 2017 karena masuknya, pertama, penerbitan instrumen berisiko tinggi seperti produk-produk pengelolaan kekayaan keluaran bank-bank, dan, kedua, rencana pengelolaan aset lembaga keuangan bukan bank,” Michael Taylor, seorang direktur manajer Moody’s dan pejabat kredit utama untuk Asia-Pasifik, mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Setelah Kongres Nasional Partai Komunis 19 bulan lalu, peraturan sektor keuangan untuk lebih mengekang aktivitas shadow banking adalah yang diharapkan, Moody’s mengatakan.

“Menangani reformasi seperti mengunyah tulang keras,” kata Xu Zhong, direktur umum biro penelitian People’s Bank, dalam KTT Caixin ke-8 di Beijing pada 16 November, menurut sebuah laporan Caixin.

“Reformasi sama sekali bukan proses dimana kesuksesan bisa terjamin. Kita harus mengambil inisiatif untuk keluar dari ‘zona kenyamanan psikologis’ kita, dan sepenuhnya mengenali dan mempersiapkan kesulitan, tantangan, dan bahkan risiko utama lainnya.” (ran)