EpochTimesId – TV pemerintah Rusia membocorkan target potensial Rusia di Amerika Serikat. Target tersebut akan diincar jika perang nuklir pecah. Media negara itu mengklaim bahwa rudal Rusia yang baru dapat mencapai kota-kota di Amerika hanya dalam hitungan menit.
Menurut kantor berita Reuters, yang menyebut laporan-laporan itu tidak biasa dilakukan. Bahkan TV pemerintah dan negara Rusia sangat jarang memberitakan isu semaca itu. Berita tentang target nuklir Rusia di AS itu disiarkan pada hari Minggu, 24 Februari 2019 lalu.
Berita itu muncul setelah Presiden Rusia, Vladimir Putin mengatakan Kremlin siap untuk menghadapi krisis ‘gaya Rudal Kuba’ yang baru. Khususnya jika Amerika Serikat ingin terlibat dalam krisis tersebut.
Putin menegaskan bahwa Dia tidak akan menjadi yang pertama untuk meluncurkan rudal jarak menengah hipersonik di Eropa. Akan tetapi, Dia memperingatkan bahwa opsi itu ada di atas meja-nya, jika Amerika Serikat menempatkan rudal jarak menengah serupa di benua Eropa.
Sasaran nuklir Rusia termasuk gedung Pentagon, atau kantor pusat kementerian pertahanan Amerika Serikat di Washington. Ada pula Camp David, tempat peristirahatan presiden lama di Maryland.
Menurut laporan itu, Fort Ritchie di Maryland, pangkalan militer McClellan di California, dan Stasiun Radio Angkatan Laut Jim Creek di negara bagian Washington terdaftar di peta untuk kemungkinan menjadi target serangan nuklir oleh Rusia.
Fort Ritchie sudah ditutup pada 1998 dan McClellan ditutup pada 2001. Jim Creek hingga kini masih beroperasi.
Dmitry Kiselyov, presenter acara berita TV mingguan utama Rusia, ‘Vesti Nedeli’, mempresentasikan peta Amerika Serikat dan mengidentifikasi target.
“Untuk saat ini, kami tidak mengancam siapa pun, tetapi jika penyebaran seperti itu terjadi, respons kami akan instan,” kata Kiselyov.
Presenter itu dikatakan sangat dekat dengan Kremlin, kementerian pertahanan Rusia.
Kiselyov sebelumnya mengatakan Rusia bisa mengubah Amerika Serikat menjadi abu radioaktif.
Presiden Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin mengadakan konferensi pers bersama di Istana Presiden di Helsinki pada 16 Juli 2018. (Samira Bouaou/The Epoch Times)
Kremlin mengatakan kepada Reuters minggu ini bahwa mereka tidak akan mengomentari laporan Kiselyov. Kementerian pertahanan Rusia itu menambahkan bahwa mereka tidak mencampuri kebijakan editorial TV pemerintah.
Sementara itu, Amerika Serikat menegaskan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk menempatkan rudal jarak menengah di Eropa.
“Setiap kali Putin mengeluarkan ancaman bom ini dan memuji perangkat kiamatnya yang baru, Dia seharusnya tahu bahwa Putin hanya memperdalam tekad NATO untuk bekerja sama, untuk memastikan keamanan kolektif kami,” Eric Pahon, juru bicara Pentagon, mengatakan kepada Reuters.
Amerika Serikat baru-baru ini mundur dari Perjanjian Rudal Nuklir Jangka Menengah (INF) 1987. Amerika mundur karena Rusia telah sejak lama dinilai melakukan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut.
Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengatakan bahwa jika dalam waktu enam bulan, Rusia menerima tuntutan AS untuk menghancurkan rudal jelajah yang menurut Washington melanggar perjanjian, perjanjian itu dapat diselamatkan. Jika tidak, maka perjanjian itu sudah berakhir. Pompeo mengatakan hal itu kepada The Associated Press. (JACK PHILLIPS/The Epoch Times/waa)
Epochtimes.id- Pasukan Khusus Bangladesh menembak mati seorang penumpang pada, Minggu (24/2/2019) yang mencoba memasuki kokpit penerbangan Biman Bangladesh Airlines. Penumpang itu membawa benda senjata dan mengancam akan meledakkan pesawat.
Seorang penumpang mengatakan dia memiliki masalah pribadi dengan istrinya dan mengatakan kepada pilot bahwa dia ingin berbicara dengan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina. Si pembajak meninggal karena tembakan setelah pasukan komando menyerbu pesawat di Bandara Internasional Shah Amanat Chittagong.
“Kami mencoba menangkapnya atau membuatnya menyerah tetapi dia menolak dan kemudian kami menembaknya,” kata Mayor Jenderal SM Motiur Rahman dari Angkatan Darat Bangladesh.
Pria itu mengancam meledakkan pesawat. Akibatnya, pesawat yang sedang dalam perjalanan ke Dubai dari Dhaka melalui Chittagong, membuat pilot melakukan pendaratan darurat.
Sebelum pasukan komando bergerak, semua 142 penumpang dan sebagian besar kru telah dilepaskan dari pesawat tanpa cedera. Seorang anggota awak disandera.
Pejabat Bangladesh, Marsekal Nayeem Hasan, selaku ketua Otoritas Penerbangan Sipil Bangladesh kepada wartawan pada konferensi pers mengatakan bahwa selain memegang apa yang tampak seperti pistol, penumpang itu mengklaim memiliki bahan peledak yang terikat di tubuhnya.
ketika pesawat yang dekat dengan Chittagong setelah meninggalkan Dhaka, penumpang berdiri dari kursinya dan mencoba pergi ke kokpit. Ketika seorang kru pesawat menghalangi jalannya, dia menunjukkan pistolnya.
Kru pesawat lainnya kemudian menyampaikannya kepada pilot tentang masalah tersebut. Pilot kemudian berkomunikasi dengan kontrol lalu lintas udara setempat untuk pendaratan darurat.
Tidak jelas apakah ia memiliki bahan peledak, meskipun pistolnya asli, menurut seorang pejabat senior penerbangan. Meski demikian, tak jelas bagaimana pistol itu bisa melewati keamanan di bandara di Dhaka.
Seorang pejabat penerbangan mengatakan pertanyaan tentang keamanan adalah masalah yang menjadi perhatian dan akan menjadi subjek investigasi.
Menurut dia, pria itu tampaknya berusia 20-an, dan mungkin orang Bangladesh ketika dia berbicara bahasa Bangla, tetapi identitasnya masih belum dirinci lebih lanjut. (asr)
Pada Senin (25/2/2019), Presiden AS Trump dalam acara sarapan pagi bersama para gubernur seluruh AS di Gedung Putih mengatakan bahwa, delegasi perdagangan Tiongkok mungkin akan datang lagi ke Washington (untuk negosiasi), dan diprediksikan akan ada suatu perjanjian yang ditandatangani saat KTT Trump – Xi Jinping nanti.
Presiden Trump dijadwalkan akan berangkat ke Vietnam pada 25 Pebruari pukul 11 siang untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan Kim Jong-un. Sebelum berangkat, ia menikmati sarapan pagi bersama seluruh gubernur AS, dan menyampaikan pidato selama 30 menit.
Mengenai masalah perdagangan AS – Tiongkok ia mengatakan : “Negosiasi perdagangan kami dengan Tiongkok berjalan sangat baik. Tampaknya mereka akan kembali lagi … Kami akan memiliki KTT dengan Xi yang lebih baik dengan menandatangani perjanjian.”
“Kita akan menandatangani perjanjian” kata Trump : “Kita sudah sangat, sangat dekat (untuk menghasilkan perjanjian)”
Pada 24 Februari sore, Trump mengirim pesan tweet yang menyebutkan bahwa negosiasi memiliki kemajuan substansial. Ia memutuskan untuk menunda kenaikan tarif terhadap komoditas Tiongkok. Jika ada kemajuan yang lebih baik, ia berencana untuk mengadakan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping di Mar-a-Lago, Florida untuk merealisasikan kesepakatan akhir.
Sehari sebelumnya, Trump bermaksud untuk mengubah dokumen yang ditandatangani dengan Xi Jinping nantinya dari kesepakatan menjadi perjanjian untuk memudahkan penelusuran di kemudian hari.
Dalam acara makan malam bersama gubernur seluruh AS pada 24 Pebruari, Trump mengatakan : “Jika semuanya berjalan lancar, maka akan ada pengumuman berita yang sangat penting pada satu atau dua minggu ke depan” Selain itu, ia menyebutkan bahwa delegasi perunding Tiongkok dijadwalkan untuk kembali ke Beijing malam itu. Dan pagi berikutnya, Trump mengatakan : “Sepertinya mereka akan datang lagi.”
Ini berarti bahwa Beijing sedang berusaha mencapai ‘kemajuan yang lebih baik’ dalam negosiasi dengan AS agar KTT Trump – Xi dapat segera berlangsung. Pada saat yang sama, negosiator Tiongkok mungkin menunjukkan lebih banyak fleksibilitas terhadap beberapa masalah sulit untuk membuat Trump lebih optimis dalam menandatangani perjanjian saat KTT.
Hari Senin pagi, Trump juga memberi tahu para gubernur bahwa Amerika Serikat telah menjalin hubungan kerja sama dengan Tiongkok … berusaha menciptakan sebuah masa depan yang lebih aman dan sejahtera. Hanya sedikit pemerintah yang bisa mencapai sebagaimana yang telah kita capai sejauh ini.
Pekan lalu, Amerika Serikat dan Tiongkok melakukan negosiasi perdagangan putaran keempat sejak Trump bertemu Xi Jinping tahun lalu. Pertemuan yang sedianya dijadwalkan 4 hari diperpanjang selama 2 hari pada akhir pekan lalu.
Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin bersama Liu He akhirnya melakukan pembicaraan tingkat menteri selama 4 hari dari Kamis (21/2/2019) hingga Minggu (24/2/2019). (Sin/asr)
EpochTimesId — Presiden Meksiko, Andres Manuel Lopez Obrador mengatakan sudah menginstruksikan jajaran pemerintahnya untuk membantu keluarga Joaquin ‘El Chapo’ Guzman dalam mendapatkan visa kemanusiaan. Keluarga raja kartel sinaloa itu membutuhkan visa kemanusiaan dari AS, agar dapat mengunjungi penyelundup narkoba ke Amerika Serikat tersebut.
Selama kunjungan minggu lalu ke kota kelahiran Guzman, Badiraguato di negara bagian Sinaloa, seorang pengacara memberikan surat kepada Lopez Obrador. Surat itu ditulis oleh ibu Guzman. Lopez Obrador berada di Sinaloa minggu lalu untuk mengumumkan proyek pembangunan jalan raya di daerah tersebut.
“Seperti layaknya seorang ibu mana pun di dunia, yang meminta dukungan untuk dapat menemui putranya,” kata Lopez Obrador.
Kemudian pada sore hari, presiden menerbitkan surat Consuelo Loera di Twitter. Sang Ibu itu meminta bantuan Lopez Obrador, agar dapat memperoleh visa kemanusiaan untuk dirinya sendiri dan dua putrinya.
Dalam surat tertanggal 14 Februari 2019, Loera menggambarkan dirinya sebagai ibu yang ‘menderita dan putus asa’. Dia menulis bahwa dirinya belum melihat putranya lebih dari lima tahun. Dia menyebut ekstradisi anaknya ilegal, dan meminta agar Guzman dipulangkan ke Meksiko.
Lopez Obrador mengatakan pertanyaan hukum harus ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri Meksiko, Kantor Kejaksaan Agung dan pengadilan.
Dukungan AS untuk permintaan seperti itu akan sangat tidak mungkin, mengingat Guzman telah melarikan diri dari dua penjara Meksiko.
Akan tetapi di bidang kemanusiaan, Lopez Obrador mengatakan, “Saya memberikan instruksi bahwa mereka memfasilitasi (meminta visa) dan bahwa ‘para suster’ dapat pergi ke Amerika Serikat dan membantu mereka sesuai dengan hukum, peraturan yang dimiliki negara, sehingga mereka dapat mengunjunginya atau berkomunikasi.”
Menurut Badan Kewarganegaraan dan Layanan Imigrasi AS, izin tersebut, yang dikenal sebagai pembebasan bersyarat kemanusiaan, dimungkinkan untuk orang-orang dengan keadaan darurat yang mendesak. Akan tetapi, siapa pun dapat mengajukan permohonan. Mereka yang dapat dianggap memenuhi syarat harus memiliki ‘alasan kemanusiaan yang kuat’ atau ‘manfaat publik yang signifikan’ untuk dapat memasuki wilayah AS.
Aplikasi permohonan visa akan dipertimbangkan berdasarkan permasalahan ‘kasus per kasus’.
Guzman alias El Chapo divonis oleh pengadilan AS di New York atas dakwaan gelombang beberapa perdagangan narkoba dan konspirasi pada 12 Februari 2019. Dia berpotensi menghabiskan seluruh masa hidupnya di dalam penjara Amerika. Pada hari Jumat, tim pembelanya mengatakan ingin pengadilan ulang, karena ada pelanggaran kode etik dan kesalahan oleh beberapa juri.
Hakim Brian Cogan (kanan atas), memberikan instruksi kepada juri dalam persidangan raja kartel narkoba, Joaquin ‘El Chapo’ Guzman di New York, pada 20 Februari 2019. (Foto : Elizabeth Williams/AP/The Epoch Times)
Pengacara Eduardo Balarezo mengatakan dalam pengajuan pengadilan, bahwa Dia bermaksud untuk meminta Hakim Distrik A. Brian Cogan untuk melakukan pemeriksaan pembuktian, untuk menentukan sejauh mana pelanggaran juri tersebut.
Pengajuan itu dilakukan dua hari setelah VICE News melaporkan bahwa setidaknya lima anggota juri mengikuti laporan media dan umpan Twitter selama proses persidangan yang berlangsung dalam tiga bulan. Juri diduga membaca dan mengetahui materi yang berpotensi merugikan terdakwa, yang tidak diadili dalam proses persidangan.
Seorang anggota juri secara anonim mengatakan kepada VICE News bahwa lima anggota juri dan dua orang juri alternatif mendengar berita tentang tuduhan pemerkosaan pada anak oleh Guzman. Berita itu diliput oleh media berita tetapi tidak diajukan sebagai bukti di persidangan. Juri itu juga mengatakan bahwa anggota panel yang lain menggunakan jam tangan pintar untuk mencari berita selama persidangan berlangsung.
“Jelas kami harus membawa mereka kembali ke pengadilan dan mendapatkan beberapa jawaban tentang beberapa kesalahan besar,” kata pengacara Guzman, Jeffrey Lichtman kepada The Associated Press pekan lalu. “Kami berharap itu akan menyebabkan Joaquin Guzman mendapatkan persidangan (ulang) yang adil yang layak Dia dapatkan.”
Anak El Chapo Tersangka Baru
Pengumuman tim pembela datang sehari setelah dua putra raja obat bius yang terkenal, didakwa dengan tuduhan konspirasi narkoba, menurut pernyataan pada 21 Februari 2019 oleh Departemen Kehakiman AS.
Joaquin Guzman Lopez, 34, dan Ovidio Guzman Lopez, 28, telah didakwa dengan dakwaan tunggal yang belum dapat disidangkan seminggu sebelumnya di Washington.
Jaksa menuduh kedua saudara bersekongkol untuk mendistribusikan kokain, metamfetamin, dan ganja ke AS dari Meksiko dan tempat lain di dunia. Kejahatan itu diduga dilakukan dari 2008 hingga 2018. Mereka berdua diyakini tinggal di Meksiko dan kini masih buron. (THE ASSOCIATED PRESS/The Epoch Times/waa)
Sebuah pabrik pembotolan air Tiongkok sedang dibangun di Rusia memicu protes dari penduduk setempat yang takut akan efek berbahaya terhadap ekosistem.
Pabrik pembotolan (kemasan) air tersebut sedang dibangun di Distrik Slyudyansky, yang terletak di Oblast Irkutsk di Siberia tenggara di bawah pengawasan Federal. Danau terdekat adalah Danau Baikal, danau air tawar terbesar di dunia berdasarkan volume, yang akan menjadi sumber air kemasannya.
Menurut media Rusia, pembangunannya diharapkan akan selesai pada tahun 2021, dengan kapasitas produksi 132 meter kubik (sekitar 132.000 liter) air kemasan per hari, yang akan dijual ke Tiongkok. Perusahaan AquaSib yang berbasis di Rusia sedang membangun pabrik tersebut. Investor utama perusahaan adalah Daqing Water Supply Co. yang dikelola pemerintah, yang berbasis di Provinsi Heilongjiang, Tiongkok.
Warga setempat segera membuat petisi online di Change.org, menyerukan agar pembangunan pabrik itu dihentikan. Pada saat penulisan, lebih dari 652.000 orang telah menandatanganinya.
Petisi tersebut menyatakan bahwa danau ini dikenal sebagai ekosistem unik untuk burung-burung yang bermigrasi dan spesies hidup lainnya. Selain itu, pembangunan pabrik itu berarti akan membuat jaringan pipa-pipa untuk menguras air yang membentang lebih dari 3 kilometer di atas danau yang akan mencegah penduduk setempat untuk dapat menangkap ikan. Dikarenakan hal ini, petisi tersebut menunjukkan bahwa situs tersebut layak dilindungi dan bukan untuk pembangunan industri.
Warga Kultuk, sebuah desa di Distrik Slyudyansky, bersama dengan para aktivis lingkungan dari organisasi setempat yang diberi nama Perlindungan Lingkungan 365 (Environmental Protection 365), juga baru-baru ini mengadakan konferensi lokal, menurut sebuah artikel pada 22 Februari oleh kantor berita Rusia, Agency of Social Information (ASI).
Menurut ASI, penduduk setempat khawatir bahwa setelah penyelesaian pabrik tersebut, pabrik-pabrik yang lain akan segera dibangun, yang akan menyebabkan “kerusakan yang tidak dapat diperbaiki untuk lanskap dan perairan Danau Baikal.”
Stanislav Filippov, warga setempat, menyerukan referendum nasional tentang pabrik itu. Dia menyatakan keprihatinan bahwa penduduk setempat mungkin harus menyerahkan rencana-rencana kebun sayur mereka karena kedekatan dan relevansinya dengan pabrik tersebut.
KRISIS AIR TIONGKOK
Kekurangan air minum bersih Tiongkok telah mendorong negara itu untuk menemukan sumber air di luar perbatasan wilayahnya.
Air tanah memasok air minum untuk sekitar 70 persen dari 1,3 miliar penduduk Tiongkok.
Namun menurut Kementerian Sumber Daya Air Tiongkok, dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada tahun 2016, sebanyak 80 persen air tanah negara tersebut tidak layak untuk diminum atau digunakan sehari-hari, karena kontaminasi dan polusi dari air yang dibuang oleh pabrik-pabrik industri dan unit-unit pertanian.
Selain kurangnya air minum bersih, kekurangan air masih terus melanda provinsi-provinsi Tiongkok utara.
Charles Parton, rekan sejawat dari lembaga think tank Royal United Services Institute yang berbasis di London dan wakil organisasi nirlaba Chinadialogue, merinci krisis tersebut dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada April 2018.
Masalahnya adalah bahwa sekitar 80 persen sumber air Tiongkok terletak di Tiongkok selatan. Ini berarti delapan provinsi Tiongkok; Tianjin, Ningxia, Beijing, Shandong, Shanghai, Hebei, Henan, dan Shanxi, menghadapi kelangkaan air yang parah, sementara empat yang lain; Gansu, Shaanxi, Liaoning, dan Jiangsu, menderita kelangkaan air.
Kurangnya air di wilayah utara-tengah ini dianggap serius karena 12 kota dan provinsi-provinsi di atas menyumbang 38 persen pertanian Tiongkok, 46 persen industri, dan 50 persen pembangkit listriknya, sementara menjadi rumah bagi 41 persen dari Populasi Tiongkok, menurut laporan.
Tiongkok juga sangat bergantung pada energi batubara dan nuklir untuk pembangkit listrik. Pembangkit listrik termal yang beroperasi pada kedua sumber energi tersebut membutuhkan air dalam jumlah besar, baik dalam bentuk uap untuk menggerakkan turbin untuk pembangkit listrik atau untuk tujuan pendinginan.
Selain itu, laporan tersebut meramalkan bahwa solusi yang diusulkan rezim Tiongkok, sebuah proyek pengalihan air yang diprakarsai oleh mantan pemimpin Partai Komunis Tiongkok Jiang Zemin yang disebut Proyek Pemindahan Air Selatan-Utara, South-North Water Transfer Project (SNWTP), tidak akan menyelesaikan krisis air tersebut.
Bahkan jika SNWTP mencapai target operasinya mengirimkan 20,9 miliar meter kubik air ke daerah Beijing, Tianjin, dan Hebei, “itu hanya akan meningkatkan air per kapita menjadi sekitar dua pertiga dari kelangkaan air akut,” kata laporan itu.
Pemerintah kota untuk Kota Lanzhou, ibukota Provinsi Gansu, telah mengusulkan pembangunan saluran pipa yang akan membentang lebih dari 965 kilometer dan akan mengalirkan air dari Danau Baikal ke kota tersebut, menurut artikel Global Times bulan Maret 2017. (ran)
EpochTimesId – Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence bergabung dengan para pemimpin regional dari seluruh Amerika Latin dan Kanada pada 25 Februari 2019. Mereka berkumpul untuk mengecam pemblokiran bantuan kemanusiaan internasional ke Venezuela dan mengumumkan sanksi baru terhadap pemimpin rezim otoriter sosialis Nicolas Maduro.
Pertemuan ‘Kelompok Lima’, negara yang dibentuk untuk menyelesaikan krisis Venezuela, ini adalah yang pertama sejak upaya yang gagal untuk memasukkan bantuan yang disumbangkan AS ke Venezuela. Upaya gagal yang mengakibatkan truk-truk bantuan dihalau kembali dan dibakar oleh militer Venezuela dan kelompok kriminal yang pro Maduro.
Hampir 300 orang terluka pada akhir pekan lalu, ketika orang-orang yang berusaha mengirimkan bantuan itu, bentrok dengan Garda Nasional Venezuela dan kelompok-kelompok sipil yang setia kepada Maduro. Lima orang, termasuk dua yang merupakan penduduk asli daerah perbatasan di selatan Venezuela dengan Brasil, meregang nyawa.
Setelah Juan Guaido mengheningkan cipta satu menit untuk lima orang yang kehilangan nyawa mereka dalam prakarsa bantuan, Pence mengatakan kepada pers internasional dan presiden dari seluruh Amerika Latin bahwa, “Tidak masuk akal bahwa Maduro memblokir ratusan ton bantuan untuk sampai kepada rakyat miskin.”
Dia berulang kali mengecam bahwa diktator itu bersuka-cita ketika truk-truk penuh bantuan dan obat-obatan terbakar. Guaido diakui oleh Washington dan puluhan negara demokratis lain sebagai presiden sementara Venezuela yang sah.
“Sosialisme sedang sekarat, kebebasan dan kemakmuran dilahirkan kembali di depan mata kita,” kata Pence. “Terlepas dari kebrutalan yang disaksikan dunia akhir pekan ini, era baru akan tiba di Amerika Latin.”
Dia meminta agar anggota Grup Lima lainnya membekukan semua aset perusahaan minyak nasional Venezuela, PDSVA. Dia juga meminta mentransfer kepemilikan aset Venezuela dari Maduro ke Guaido, dan memperkenalkan pembatasan visa kepada siapa pun di lingkaran dalam tirani Maduro.
“Dalam beberapa hari ke depan. Amerika Serikat akan mengumumkan sanksi yang lebih kuat pada jaringan keuangan rezim korup,” kata Pence.
Dia juga menegaskan kembali seruan Presiden Donald Trump kepada militer Venezuela untuk membelot. Agar mereka menyusul lebih dari 100 tentara yang telah melarikan diri dari Venezuela ke Kolombia, pada akhir pekan. Meletakkan senjata mereka dan meminta perlindungan.
Dalam sebuah tweet pada 23 Februari, Guaido mengatakan dia akan secara resmi meminta kepada masyarakat internasional agar memberikan semua opsi dukungan untuk mencapai kemerdekaan rakyat Venezuela. Gayung bersambut, Pence juga tidak mengesampingkan opsi intervensi militer. Dia menekankan bahwa Trump telah menegaskan, bahwa semua opsi ada di mejanya, guna mengakhiri rezim diktator di Venezuela.
Beberapa negara, termasuk Brasil dan Chili, sejauh ini mengesampingkan intervensi militer.
Lebih dari tiga juta rakyat Venezuela telah melarikan diri dari krisis sosial dan politik yang menghasilkan kekurangan pangan dan obat-obatan, serta hiperinflasi yang meluas. Krisis parah bahkan membuat barang-barang paling mendasar tidak dapat terjangkau oleh jutaan rakyat miskin. Selain itu, semakin banyak pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara terhadap rakyat.
Pence juga mengatakan bahwa koalisi yang mendukung oposisi Venezuela akan terus mencari titik alternatif di Amerika Latin, guna menerobos perbatasan venezuela demi mengantarkan kebutuhan pokok untuk rakyat Venezuela yang kelaparan.
Presiden Kolombia, Ivan Duque, sekutu regional yang kuat untuk Trump dan Guaido, menyarankan titik masuk itu bisa datang dari Kolombia. Dia mengumumkan bahwa negaranya akan terus mengumpulkan bantuan dari Amerika Serikat. (LUKE TAYLOR/The Epoch Times/waa)
EpochTimesId – Ayah dari Shamima Begum, anak SMA London yang melakukan perjalanan ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS, mengatakan bahwa Pemerintah Inggris berkewajiban untuk memungkinkan sang anak kembali ke Inggris dari Suriah. Ahmed Ali juga menegaskan bahwa anaknya harus menghadapi proses hukum atas kejahatan yang dia lakukan.
Pernyataan terakhirnya, dalam sebuah wawancara dengan AFP pada 25 Februari 2019, bertentangan dengan pernyataannya seperti yang dilaporkan oleh Daily Mail sehari sebelumnya. Dia mengatakan pernyataannya disalahtafsirkan.
Begum, yang sekarang berusia 19 tahun, baru-baru ini melakukan serangkaian wawancara yang menyatakan keinginannya untuk kembali. Namun, dia tidak menunjukkan penyesalan, yang membangkitkan perhatian publik dan mendorong menteri dalam negeri Inggris mengumumkan pada minggu lalu, bahwa kewarganegaraannya telah dicabut.
“Saya tidak berpikir bahwa mencabut kewarganegaraan Begum adalah hal yang benar untuk dilakukan,” kata Ahmed Ali, yang tinggal di Bangladesh dengan istri keduanya.
“Melakukan kesalahan adalah manusiawi. Anda dan saya bisa membuat kesalahan. Boleh-boleh saja melakukan kesalahan, semua manusia melakukan itu. Seseorang merasa sedih jika seorang anak melakukan kesalahan,” sambungnya kepada AFP.
Komentar terbaru Ali kini sama dengan anggota keluarga Begum lainnya, yang tinggal di Inggris.
Hanya sehari sebelumnya, Ali dikutip oleh Daily Mail mengatakan bahwa, “Saya tahu mereka [pemerintah Inggris] tidak ingin membawanya kembali, dan dalam hal ini, saya tidak punya masalah. Saya tahu dia terjebak di sana [di Suriah] tetapi itu karena dia telah melakukan tindakan yang membuatnya terjebak seperti ini.”
“Saya tidak bisa mengatakan apakah itu benar atau salah. Jika hukum negara mengatakan bahwa itu benar untuk membatalkan kewarganegaraannya, maka saya setuju.”
Ali mengatakan pernyataan itu salah kutip, menurut AFP. Sebab tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai maksud pernyataannya tersebut.
Sementara itu, Begum berbicara kepada The Sunday Telegraph di kamp al-Hol di Suriah di mana dia tinggal bersama putranya yang baru lahir. “Mereka membuat contoh tentang saya. Saya menyesal berbicara kepada media. Saya berharap saya tetap merendah dan menemukan cara berbeda untuk menghubungi keluarga saya. Itu sebabnya saya berbicara dengan surat kabar,” ujar Begum.
Dia mengakui, bagaimanapun, bahwa dia mendapat manfaat dari perawatan luar biasa di kamp pengungsian karena bantuan dan keterlibatan pihak internasional.
“Mereka memberi saya tenda saya sendiri. Mereka agak baik pada saya sekarang karena saya sudah mengetahui semua berita.”
Pengantin ISIS Alabama
Wilayah ISIS terjepit hingga sangat kecil oleh pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir. Keinginan ‘pengantin ISIS’ yang melakukan perjalanan dari Barat dan sekarang terakumulasi di kamp-kamp pengungsi di Suriah untuk bertahan menjadi sirna. Mereka ingin kembali ke negara barat yang sebelumnya menjadi tempat menyambung hidup.
Begum melakukan perjalanan ke Suriah ketika masih SMA, dan baru berusia 15 tahun. Dia kabur dari rumah orangtuanya di London, untuk bergabung dengan apa yang disebut kekhalifahan. Dia melahirkan anak ke-tiga-nya beberapa hari lalu di sebuah kamp pengungsi Kurdi, setelah memicu kontroversi dengan sejumlah wawancara. Dua anak sebelumnya telah meninggal dunia.
Kamp pengungsian itu terdiri dari 40.000 orang. Diperkirakan sebanyak 1.500 orang diantaranya yang melakukan perjalanan dari negara-negara Barat, terutama Eropa, untuk bergabung dengan ISIS.
Hoda Muthana, sekarang berusia 24 tahun, dalam gambar yang dirilis sekitar tahun 2012. (Foto : SMA Hoover/The Epoch Times)
Menurut Guardian, hanya ada satu orang di kamp yang melakukan perjalanan dari Amerika Serikat untuk bergabung dengan ISI, dia adalah Hoda Muthana. Seperti Begum, dia melakukan perjalanan ke Suriah untuk menjadi ‘pengantin ISIS’.
Muthana, 24, diduga telah menjadi agitator online terkemuka untuk ISIS. Dia menikahi tiga anggota organisasi teroris setelah melakukan perjalanan ke Suriah pada 2014.
Dilacak oleh media di sebuah kamp pengungsi beberapa hari yang lalu, dia sekarang memiliki seorang putra berusia 18 bulan. Dia mengaku ingin kembali ke Amerika Serikat.
Atas permintaan Presiden Trump, Sekretaris Negara Mike Pompeo mengatakan bahwa dia akan diblokir (dicekal) untuk kembali.
“Hoda Muthana bukan warga negara AS dan tidak akan diterima di Amerika Serikat. Dia tidak memiliki dasar hukum, tidak ada paspor AS yang sah, tidak ada hak untuk paspor, atau visa untuk bepergian ke Amerika Serikat,” kata Pompeo dalam sebuah pernyataan.
Ayah Muthana telah mengajukan gugatan perdata yang menggugat sikap pemerintah AS.
Kekhalifahan ISIS yang pernah meluas di sebagian besar wilayah Suriah dan Irak, sekarang terbatas hanya di Baghouz, sebuah kota di Suriah timur.
Pada 20 Februari, ISIS tampak nyaris kalah dalam kantong terakhirnya di Suriah timur ketika warga sipil tumpah ruah melarikan diri. Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS mengatakan jihadis yang tersisa ingin bertempur sampai mati, menurut catatan Reuters. (SIMON VEAZEY dan Tom Ozimek/The Epoch Times/waa)
Komunis Tiongkok terus memperketat kontrol terhadap ideologi para petani Tiongkok, dan sekali lagi mempromosikan cusi otak tanpa terputus melalui sistem penyiaran speaker besar ala Revolusi Kebudayaan di masa lalu. Kini berulang kali menanamkan ideologi ateis, menyanyikan lagu-lagu merah komunis kepada sejumlah besar penduduk desa.
Baru-baru ini, majalah ‘Bitter Winter’ mendapatkan surat edaran dari Pemkot Shangqiu, Henan yang berjudul ‘Pemberitahuan Pelaksanaan Kampanye Selamat Hari Minggu’ di Distrik Xiangyang.
Surat edaran ini dengan tema membatasi kepercayaan agama sebagai topik untuk menggalakkan penggunaan sistem penyiaran speaker besar ala Revolusi Kebudayaan kepada rakyat pedesaan dengan tujuan mempromosikan kebijakan agama Partai Komunis Tiongkok yang ateis dan ideologi Karl Marx.
Sistem speaker besar merupakan salah satu alat ikon Revolusi Kebudayaan dan alat “pencerahan” penting bagi PKT pada tahun 1960-an dan 1970-an.
Alat-alat itu dapat dilihat di mana-mana baik di pinggir jalan tau digantungkan di atas tiang listrik untuk menyiarkan lagu-lagu komunisme, lagu pujaan terhadap Mao Zedong, dan mempromosikan kebijakan Partai Komunis Tiongkok (PKT).
Akhir-akhir ini speaker besar itu kembali banyak digunakan di daerah pedesaan. Setiap hari pukul 7:00 pagi, dengan diiring lagu merah yang berjudul ‘Tiongkok Baru Tidak Akan Lahir Tanpa Partai Komunis’, stasiun radio ‘Suara PKT Cabang Jiangkouzhen’ di Propinsi Henan memulai siarannya.
Tugas resmi stasiun radio ini adalah mempromosikan tradisi revolusioner PKT, membentuk kembali cita-cita revolusioner, kepercayaan, dan moral PKT, dengan tujuan agar masyarakat mencintai partai, merasakan rahmat yang didapat dari partai, dan sejalan dengan partai.
Menurut laporan media corong PKT ‘Global Times’ bahwa pada akhir bulan Desember tahun lalu, lebih dari 200 kota dan kabupaten di daratan Tiongkok telah bergabung dengan apa yang disebut ‘proyek speaker besar pedesaan baru’.
Gerakan yang dipimpin oleh PKT ini menghendaki setiap hari pagi, siang dan malam bersiaran sebanyak 3 kali. Dari 2019 hingga 2020, proyek ini diharapkan mencakup 300.000 desa di 14 provinsi.
Cuci otak secara paksa
Sistem speaker besar yang diam-diam dimunculkan kembali di wilayah pedesaan Tiongkok telah menarik perhatian banyak pihak. Zhang Lifan, seorang sejarawan Akademi Ilmu Sosial Tiongkok mengatakan bahwa kembalinya speaker ala Revolusi Kebudayaan itu berarti bahwa PKT mencoba untuk memaksakan kehendaknya sendiri kepada rakyat, tidak peduli apakah mereka ingin mendengarnya, pokoknya harus !
Beberapa komentator dunia maya menyamakan proyek speaker besar tersebut sebagai propaganda yang dilakukan oleh menteri propaganda Nazi Jerman Joseph Goebbels yang membagikan radio kepada setiap keluarga Jerman, memaksa mereka untuk mendengarkan propaganda Nazi setiap hari. Tapi speaker besar yang dipasang PKT sekarang ini “tidak bisa dimatikan”.
Seorang warganet daratan Tiongkok berkomentar bahwa karena suara yang keluar dari speaker besar itu keras dan berisik, beberapa anak muda yang kembali ke rumah untuk bertahun baru Imlek sampai ingin membongkar speaker, tetapi diperingatkan bahwa mereka berisiko masuk penjara.
Beberapa orang berpikir bahwa dampak dari speaker besar itu terhadap perilaku orang adalah sama dengan pencucian otak secara paksa.
Seorang warga Tiongkok berkomentar : “Ini (speaker besar di pedesaan) adalah bagian dari kenangan masa kecil saya. Di depan rumah nenek saya ada digantung satu speaker. Karena tidak bisa dimatikan saya terpaksa mendengarkan setiap hari. Tidak ada lagi cara yang lebih efektif daripada ini.”
Dalam buku ‘Tujuan Akhir Komunisme’ yang diterbitkan oleh The Epoch Times telah jelas disebutkan bahwa, Partai Komunis menyebut cuci otak sebagai transformasi pemikiran. Transformasi ideologis semacam ini harus disertai dengan cara-cara paksaan, sehingga orang tidak dapat secara aktif melarikan diri dari sana. Selain itu juga dibarengi dengan penyiksaan spiritual yang kejam, memaksa orang untuk tunduk.
Li Yan, mantan guru asal Tiongkok yang tinggal di Amerika Serikat pernah mengatakan : “PKT menggunakan cara ini untuk memaksa seluruh masyarakat menanggalkan kepercayaan agama mereka, dengan cara seperti itu supaya tujuan roh-roh jahat komunisme mengendalikan manusia dapat terwujud. Yang akhirnya menghancurkan kehidupan.” (Sin/asr)
EpochTimesId — Sebuah pemilihan di Moldova menghasilkan suara parlemen yang tergantung, dengan tidak adanya pemenang mutlak. Perolehan suara antara partai pro-Barat dan pro-Rusia berlangsung sengit, ketika hubungan republik bekas Soviet itu dengan Uni Eropa sedang memburuk.
Hasilnya berpotensi menetapkan panggung koalisi canggung, atau mungkin saja memaksa digelarnya pemilihan umum baru. Kondisi yang sama pernah dialami negara itu, ketika pulih dari krisis politik dan ekonomi setelah skandal perbankan $ 1 miliar pada tahun 2014 dan 2015.
Kondisi ini menambah ketidakpastian. Dengan para pemimpin oposisi mengancam protes jalanan setelah meningkatkan kecurigaan pembelian suara pada proses pemilihan umum.
Oposisi Sosialis, yang lebih menyukai hubungan dekat dengan Moskow, muncul sebagai partai terbesar dengan 35 dari 101 kursi berdasarkan perkiraan sementara. Penghitungan ulang mungkin akan dilakukan di beberapa daerah pemilihan.
Partai Demokrat yang berkuasa, yang menginginkan integrasi lebih dekat dengan UE, berada di urutan kedua dengan 30 kursi. Sementara itu, sebuah blok oposisi yang disebut ACUM, yang berkampanye untuk memerangi korupsi, berada di urutan ketiga dengan 26 kursi.
Pemimpin Demokrat, Vladimir Plahotniuc mengatakan partainya siap untuk bernegosiasi dalam membentuk koalisi mayoritas dan menyetujui pemerintahan baru. “Saya berharap negosiasi semacam itu terjadi sesegera mungkin,” ujar Plahotniuc.
Skandal korupsi dan kekhawatiran tentang kesehatan demokrasi melanda Moldova, yang terjepit di antara Ukraina dan anggota UE, Rumania. Moldova juga merupakan salah satu negara termiskin di Eropa, sehingga mencoreng citra negara itu dan melemahkan daya tarik kelas politik pro-Barat.
Partai Sosialis mengatakan pengacara mereka sedang mempelajari pelanggaran pemilu yang dilaporkan. Mereka menyatakan bahwa ada kemungkinan untuk tidak mengakui hasil pemilu.
Sementara itu pemimpin ACUM, Maia Sandu mengatakan bloknya tidak mengakui pemilu itu sebagai pemilihan yang bebas dan demokratis.
Pemantau pemilu, The Organization for Security and Co-operation in Europe, mengatakan pemilihan umum tersebut pada umumnya berjalan dengan baik. Akan tetapi pemilu ternoda oleh tuduhan tekanan pada aparatur negara, indikasi kuat pembelian suara, dan penyalahgunaan sumber daya negara.
Presiden Igor Dodon, mantan ketua Partai Sosialis, pada 23 Februari 2019 menyebut kampanye pemilu kali ini adalah salah satu yang paling kotor di sepanjang sejarah Moldova. (Reuters/The Epoch Times/waa)
Epochtimes.id- Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un telah tiba di Vietnam pada, Selasa (26/2/2019) untuk pertemuan puncak dengan Presiden AS Donald Trump di mana mereka akan mencoba mencapai kesepakatan tentang perjanjian Korea Utara untuk menyerahkan program senjata nuklirnya .
Trump dijadwalkan tiba di ibukota Vietnam, Hanoi, pada Rabu (26/2/2019) malam.
Gedung Putih mengatakan Trump akan bertemu Kim untuk pembicaraan empat mata pada Rabu malam, diikuti dengan makan malam, di mana mereka masing-masing akan ditemani oleh dua tamu dan penerjemah. Setelah itu, akan digelar lebih banyak pertemuan antara kedua pemimpin pada Kamis lusa.
Pembicaraan mereka digelar setelah delapan pertemuan di Singapura, sebagai agenda pertama kalinya antara presiden ASdan seorang pemimpin Korea Utara.
Pertemuan tersebut diharapkan mengarah kepada deklarasi bahwa Perang Korea 1950-53 secara resmi berakhir.
Amerika Serikat berharap langkah signifikan Kim terhadap denuklirisasi sebagai imbalannya.
Di Singapura, Kim berjanji untuk bekerjasama menuju denuklirisasi total semenanjung Korea, tetapi perjanjian tersebut telah menghasilkan beberapa hasil nyata. Senator dan pejabat keamanan Demokrat AS telah memperingatkan Trump agar tidak membuat kesepakatan yang tidak akan banyak membantu mengekang ambisi nuklir Korea Utara.
Kim , yang melakukan perjalanan dari ibukota Korea Utara dengan kereta api, tiba di stasiun di kota Dong Dang di Vietnam setelah menyeberang perbatasan dari Tiongkok.
Sejumlah pejabat Vietnam siap menyambutnya di stasiun kereta dengan karpet merah termasuk penjaga kehormatan dan kibaran bendera Korea Utara dan Vietnam.
Kim terlihat meninggalkan kereta di Dong Dang dan masuk ke kendaraan Mercedes Benz untuk menempuh perjalanan 105 mil ke ibukota, Hanoi, dengan mobil.
Sebelum berangkat, dia melambai dari mobil kepada pemuda yang berbaris di jalanan sambil mengibarkan bendera Vietnam dan Korea Utara.
Sebanyak belasan penjaga berlari di samping mobilnya ketika ia berangkat. Kim dan Trump juga akan mengadakan pembicaraan terpisah dengan para pemimpin Vietnam.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo juga tiba di Hanoi, Selasa (26/2/2019) seperti diungkapkan seorang wartawan yang bepergian bersamanya.
Pompeo telah menjadi utusan utama Trump dalam upayanya untuk meningkatkan hubungan dengan Korea Utara yang tertutup. Pompeo telah melakukan sejumlah perjalanan ke Pyongyang untuk menegosiasikan langkah-langkah menuju mengakhiri program nuklir korut.
Optimisme Menjelang KTT AS-Korea Utara
Menjelang pertemuan puncak keduanya dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un akhir bulan ini di Vietnam, Presiden Donald Trump menyuarakan optimisme dengan mengatakan bahwa pertemuan itu akan “menjadi pertemuan yang sangat sukses.”
“Saya harap kita memiliki keberuntungan yang sama dengan yang kita miliki di KTT pertama. Banyak yang telah dilakukan dalam KTT pertama, “kata Trump pada konferensi pers di Gedung Putih pada 15 Februari 2019.
“Tidak ada lagi roket yang terbang. Tidak ada lagi rudal yang meluncur. Tidak ada lagi pengujian nuklir. Kembali sisa-sisa jasad kami, pahlawan besar kita dari Perang Korea. Dan kembalikan sandera.”
Administrasi Trump ingin “melangkah sejauh mungkin,” kata Sekretaris Negara Mike Pompeo pada konferensi pers di Warsawa pada 14 Februari. Washington bertujuan untuk memetakan serangkaian hasil kongkret termasuk proses denuklirisasi.
Pakar di Cato Institute, Doug Bandow menilai engumuman KTT kedua adalah perkembangan positif meskipun ada beberapa pihak khawatir.
Sejumlah kritikus berpendapat bahwa tidak ada tanda-tanda kemajuan menuju denuklirisasi Semenanjung Korea, tujuan utama yang ditetapkan dalam KTT Singapura tahun lalu.
Namun, menurut Bandow, tidak realistis untuk mengharapkan denuklirisasi Korea Utara yang penuh dan segera.
Menurut dia, denuklirisasi adalah tujuan yang bermanfaat tetapi tidak penting bagi Amerika Serikat.
“Ini sedikit berbeda dari ketakutan Uni Soviet memiliki senjata nuklir,” katanya, seraya menambahkan bahwa Korea Utara bukan ancaman signifikan bagi Amerika Serikat.
Bandow menekankan pentingnya menetapkan mekanisme dan proses yang akan membantu menciptakan perdamaian dan stabilitas jangka panjang di Semenanjung Korea.
“Saya pikir harapannya mungkin berlebihan. Namun demikian, presiden ini telah melakukan sesuatu yang saya pikir tidak akan dilakukan oleh presiden lain. Dan saya pikir dia layak mendapatkan pujian untuk itu,” kata Bandow.
“Karena kita memiliki peluang hari ini untuk penyelesaian masalah yang lebih baik di Korea daripada yang kita miliki di tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya. (asr)
Oleh Khanh Vu dan Jeff Mason
Jurnalis Epoch Times, Emel Akan berkontribusi pada artikel ini
GENEVA — Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu menyuarakan keprihatinan pada 25 Februari atas tuduhan penganiayaan terhadap Uighur dan Muslim lainnya di wilayah Xinjiang Tiongkok dan menyerukan Beijing untuk melindungi kebebasan beragama dan identitas budaya.
Dewan HAM PBB telah membuka sidang empat minggu tahunan utamanya dan para diplomat dan aktivis mengatakan Tiongkok telah dilobi keras untuk menghindari menggunakan pengawasan atas kebijakan-kebijakannya di Xinjiang dan masalah hak asasi lainnya.
Negara-negara Barat mengalihkan pandangan pada Turki dan anggota-anggota lain dari Organisasi Kerjasama Islam, Organization of Islamic Cooperation (OKI), untuk menyoroti apa yang disebut Tiongkok sebagai fasilitas pendidikan dan pelatihan di Xinjiang.
Para pakar dan aktivis PBB mengatakan kamp-kamp tersebut menampung sejuta orang Uighur, yang berbicara dalam bahasa Turki, dan Muslim lainnya. Tiongkok telah membantah tuduhan-tuduhan penganiayaan dan menganggap kritik di dewan PBB sebagai gangguan dalam kedaulatannya.
Cavuslogu tidak secara khusus menyebutkan kamp-kamp penahanan massal di wilayah barat terpencil Tiongkok. Namun dia mengatakan kepada forum Jenewa bahwa laporan pelanggaran HAM terhadap Uighur dan Muslim lainnya di Xinjiang adalah alasan serius untuk dikhawatirkan.
Perbedaan harus dibuat antara “teroris dan orang-orang tak bersalah,” tambah Cavusoglu.
“Kami mendorong otoritas-otoritas Tiongkok dan berharap bahwa hak asasi manusia universal, termasuk kebebasan beragama, untuk dihormati dan perlindungan penuh terhadap identitas budaya Uighur dan Muslim lainnya dijamin,” kata Cavusoglu.
Para pejabat Partai Komunis Tiongkok mengatakan penahanan massal di kalangan penduduk Uighur, yang mayoritasnya mempraktikkan Islam, adalah bagian dari langkah-langkah untuk menindak terorisme, ekstremisme agama, dan separatisme di negara tersebut. PKT telah menggunakan alasan potensi “ancaman ekstremis” untuk membenarkan pengawasan ketat dan tindakan keras terhadap warga Uighur dan kelompok minoritas Muslim lainnya di wilayahnya.
Bekas orang-orang tahanan mengatakan kepada The Epoch Times bahwa warga Uighur disiksa, diperkosa, dan dibunuh di kamp-kamp rahasia “pendidikan-politik”.
Warga Uighur dan Muslim lainnya yang ditahan di fasilitas seperti kamp-kamp konsentrasi dilarang menggunakan sapaan Islam, harus belajar bahasa Mandarin, dan menyanyikan lagu-lagu propaganda, menurut laporan oleh Human Rights Watch.
Tiongkok, anggota dari Dewan HAM yang beranggotakan 47 negara, tidak segera menanggapi pada pernyataannya, tetapi para delegasi akan bebas untuk menjawab tuduhan-tuduhan di kemudian hari dalam sidang tersebut. (ran)
Pada awal bulan ini, juru bicara Kemenlu Turki yakni Hami Aksoy mendadak mengeluarkan pernyataan keras yang menyebutkan, ‘kamp re-edukasi’ yang dibangun oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) bagi etnis minoritas muslim di Xinjiang dan penerapan kebijakan asimilasi di wilayah Xinjiang, adalah pelanggaran HAM terhadap suku Uighur dan kaum muslim (etnis) Turki lainnya dan ‘sudah bukan rahasia lagi’, ‘Kamp Re-edukasi itu sama saja dengan kamp konsentrasi” dan “merupakan aksi berencana pembersihan etnis terhadap kaum Uighur”, mereka “tidak dapat berkomunikasi dengan keluarganya”, dan ini adalah “pelecehan serius terhadap kemanusiaan”.
Pernyataan itu juga mengemukakan, pihak Turki telah mendapat kabar bahwa seorang musisi dan sastrawan Uighur yang bernama Abdurehim Heyit tewas di dalam penjara di RRT. Heyit divonis 8 tahun penjara hanya gara-gara lagu ciptaannya yang berjudul “Ayah”. Untuk itu, Aksoy menghimbau masyarakat internasional dan Sekjend PBB agar mengambil tindakan kongkrit untuk menghentikan “tragedi kemanusiaan” ini.
Terkait dengan lebih dari 1 juta warga Uighur yang dipenjara di berbagai ‘Kamp Re-edukasi’ di Xinjiang dan mengalami penyiksaan serta cuci otak oleh PKT, sebelum ini telah banyak diberitakan oleh berbagai media massa luar negeri, kecaman dari berbagai negara Barat dan ormas HAM internasional pun mengalir bertubi-tubi.
Pada 4 Februari lalu ormas HAM seperti Human Rights Watch, Amnesty International, International Human Rights Service dan juga World Uighur Congress telah menyampaikan pernyataan bersama, yang menghimbau Dewan HAM PBB meloloskan resolusi untuk membentuk suatu tim investigasi dan pencarian fakta internasional, yang akan bertugas menyelidiki masalah penahanan ilegal kaum muslim Xinjiang ini.
Akan tetapi, ironisnya adalah negara-negara muslim yang selama ini terhubung erat secara ras, budaya dan agama dengan suku Uighur di Xinjiang, justru diam membisu. Seperti November tahun lalu, ketika Dewan HAM PBB melakukan tinjauan periodik universal terhadap RRT, sebanyak 13 negara menuntut agar PKT menutup kamp konsentrasinya, sedangkan negara anggota OKI (Organisasi Kerjasama Islam) tidak ada satu pun (termasuk Indonesia) yang secara terbuka mengecam PKT.
Sebagai salah 1 negara anggota OKI, waktu itu Turki hanya mengakui telah terjadinya “penahanan orang tanpa dasar hukum”, namun tidak secara konkrit menyebut Xinjiang.
Namun hanya tiga bulan berlalu, sikap Turki mendadak berubah, serangan pun langsung ditujukan pada Beijing. Apakah karena tekanan kaum muslim dari dalam negeri Turki sendiri? Atau karena mengikuti arus tren dunia?
Perlu diketahui, hubungan diplomatik Turki-RRT saat ini dipandang sebagai periode terbaik sepanjang sejarah. Di satu sisi karena perusahaan RRT dikontrak untuk membangun proyek KA cepat periode kedua sepanjang 158 km dari Ankara sampai ke Istanbul, ini adalah salah satu dari segelintir proyek KA cepat RRT yang benar-benar terealisasi di negara lain.
Di sisi lain, mesin pembangkit listrik terbesar Turki adalah buatan RRT, lalu ZTE dan Huawei juga menguasai lebih dari separuh pangsa pasar telekomunikasi di Turki. Tahun 2017 perdagangan kedua negara mencapai USD 26 milyar (367 triliun Rupiah), turis RRT yang melancong ke Turki dari 50.000 orang di tahun 2008 telah meningkat menjadi 250.000 orang tahun lalu. Para petinggi Turki tidak mungkin tidak tahu, akibat yang mungkin akan ditimbulkan bila menyerang Beijing.
Terhadap tudingan Turki, keesokan harinya Kedubes RRT di Turki menanggapi, pernyataan yang disampaikan oleh Turki sangat bertentangan dengan fakta, dan “sangat mengada-ada serta memutar-balikkan fakta”, pihak RRT menyatakan tentangannya atas hal tersebut.
Juru bicara pers Kedubes RRT menyebut istilah kamp penahanan tersebut dengan istilah ‘Pusat Pendidikan & Pelatihan’ dan mengatakan bahwa kamp tersebut ‘sama sekali bukan “kamp konsentrasi” seperti yang telah disebut oleh pihak Turki’, suku Uighur di dalamnya belajar bahasa nasional, belajar hukum, belajar ketrampilan, dan de-ekstrimisasi, sedangkan tentang Heyit belum meninggal, ‘Heyit ditahan karena terlibat aktivitas membahayakan keamanan negara, saat ini kondisinya sehat walafiat’. PKT bahkan menunjukkan sepenggal video yang memperlihatkan Heyit masih hidup.
Bantahan PKT yang sama sekali sudah kehilangan kredibiltasnya, selain rakyat Tiongkok sendiri yang terus dicuci otaknya oleh PKT, sebagian besar orang mana ada yang percaya? Logikanya sederhana: jika ada pilihan, tidak akan ada orang etnis Uighur yang akan memilih untuk belajar di lingkungan yang tidak memiliki kebebasan semacam “Pusat Pelatihan & Pendidikan” bentukan PKT itu, karena memiliki kebebasan adalah sifat dasar manusia.
Jadi penjelasan PKT itu sesungguhnya hanya memutar-balikkan fakta, dan sangat memalukan, apalagi di era teknologi modern seperti sekarang ini, membuat sepenggal video (manipulatif) bukanlah hal sulit.
Kesimpulan yang rasional adalah, memerintahkan untuk melakukan tindakan keras terhadap suku Uighur seharusnya telah mendapat persetujuan dari pemimpin tertinggi PKT. Yang dimaksud dengan “aksi terorisme bukan masalah suku dan agama, melainkan musuh bersama semua suku”, terhadap terorisme harus “dengan pola tekanan tinggi”, dan masih jelas dalam ingatannya ledakan di Xinjiang tahun 2014 saat ia baru menyelesaikan kunjungannya ke Xinjiang, dipandang sebagai tantangan terhadap dirinya, bahkan pada Rapat Politik Hukum Pusat bulan Januari lalu masih mengungkit hal ini, menyampaikan sikap yang keras atas hal ini. Jelas, penanggung jawab Xinjiang yakni Chen Quanguo melaksanakan tuntas segala perintahnya.
Aksi teror di Xinjiang memiliki latar belakang yang sangat rumit, dan juga terkait erat dengan gagalnya kebijakan PKT. Dan bukan tidak mungkin pula pemimpin tertinggi PKT hanya mendapat informasi yang bias/subyektif saja. Tapi bisa dipastikan, kebijakan pembersihan yang dilakukan di Xinjiang, PKT yang tengah dalam perang dagang dengan AS dan dari ‘negara hebat’ sedang dikembalikan ke wujud aslinya, telah diwaspadai oleh semua negara Barat yang pernah disusupinya, menuai semakin banyak antipasti dari negara lain yang semakin mengenali sifat asli PKT yang bengis. Di saat yang sama negara Arab juga merupakan sasaran penyusupan PKT, Turki yang mengeluarkan pernyataan itu adalah salah satu pertandanya.
Apa pun alasan di balik pernyataan Turki tersebut, mungkin ada intervensi AS di baliknya. Namun dari perubahan sikapnya terhadap Beijing pasti bukan kabar baik, terlebih lagi bagi Huawei yang telah ditolak banyak negara bukanlah suatu kabar baik.
Sudah sejak tahun 2002, Huawei yang berlatar belakang militer dan keamanan nasional PKT telah memulai bisnisnya di Turki, dan memiliki kantor perwakilan di Ankara dan Istanbul. Hingga saat ini Huawei (Turki) memiliki 1.500 karyawan, sebanyak 85% di antaranya adalah WN Turki. Kantor Huawei (Turki) di Istanbul menyediakan tiga layanan utama: pusat riset, pusat pelatihan dan pusat layanan konsumen serta pusat pengalaman terpadu. Di Turki Huawei telah membangun infrastruktur 4.5G yang telah dioperasikan sejak bulan April 2016.
Setelah serangkaian skandal di Huawei terungkap, pemerintah Turki mau tidak mau menjadi ekstra hati-hati, khususnya baru-baru ini Dubes AS untuk Uni Eropa yakni Gordon Sondland berkata, negara Barat mana pun yang mengijinkan Huawei atau perusahaan RRT lainnya dalam proyek infrastrukturnya akan menghadapi kontra-tindakan dari AS, akan diperlakukan lebih hati-hati oleh AS dalam hal berbagi informasi dan hubungan bisnis.
Apalagi Turki pada dasarnya pro-Barat, hubungannya dengan Uni Eropa dan Amerika adalah titik berat diplomatik Turki. Tahun lalu saat Erdogan mendapat tekanan dari AS, akhirnya membebaskan pendeta AS, adalah salah satu contohnya.
Setelah terang-terangan mengutuk PKT atas kejahatan pembersihan suku Uighur, Turki akan mengikuti jejak AS dan Eropa untuk menjauhi PKT, dan bukan tidak mungkin pula akan mendepak Huawei keluar dari pasar 5G-nya dan bagi Beijing ini adalah tamparan keras.
Serangan Turki terhadap Beijing, apakah akan memicu reaksi negara Arab lainnya, patut untuk dinantikan perkembangannya, namun setidaknya semakin kejahatan PKT ini menyebar luas di kalangan negara Arab, maka reputasinya pun akan semakin tergerus. (SUD/WHS/asr)
Presiden Trump pada Senin (25/2/2019) siang berangkat menuju Vietnam untuk menghadiri KTT kedua dengan Kim Jong-un yang dijadwalkan menggelar pertemuan empat mata pada Rabu malam.
Trump menekankan bahwa Kim Jong-un dapat membawa manfaat bagi Pyongyang bila ia bersedia meninggalkan senjata nuklir. Trump mengatakan bahwa ia tidak ingin terburu-buru dalam menangani masalah ini, tetapi sanksi terhadap Korea Utara belum bisa dicabut sebelum DPRK mencapai denuklirisasi penuh.
KTT Trump – Kim kedua akan diadakan di Hanoi, Vietnam pada Rabu dan Kamis waktu setempat. KTT ini adalah pertemuan kedua kedua kepala negara setelah pertemuan puncak bersejarah pertama mereka di Singapura 8 bulan silam.
Pertemuan 4 mata pada Rabu malam
Trump melakukan perjalanan ke Vietnam dari Air Force One di Andrews United Base di pinggiran Washington pada pukul 12:30 ET pada hari Senin, dan akan tiba di Hanoi pada Selasa malam waktu setempat.
Juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan kepada wartawan di pangkalan udara Air Force One bahwa Presiden Trump akan bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Vietnam pada Rabu malam dan kemudian makan malam bersama konsultan.
Pada hari Rabu pagi, sebelum dimulainya KTT, Trump akan bertemu dengan pemimpin Vietnam. Pertemuan lanjutan dengan Kim Jong-un akan diadakan pada hari Kamis.
Dalam masalah senjata nuklir, kemungkinan KTT AS – Korut kedua mencapai kesepakatan denuklirisasi akhir tidak besar, tetapi masih ada harapan untuk menyatakan secara resmi berakhirnya Perang Korea yang telah berlangsung dari tahun 1950 hingga 1953. Sampai saat ini Perang Korea hanya berstatus gencatan senjata.
Dalam pesannya di Twitter Trump menyebutkan bahwa ia sekali lagi menekankan Kim Jong-un untuk meninggalkan senjata nuklir. Dengan denuklirisasi lengkap, Korea Utara akan dengan cepat berubah menjadi kekuatan ekonomi. Ketua Kim akan membuat keputusan yang bijak !
Kim Jong-un telah melakukan perjalanan ke Vietnam dengan kereta api khusus kepresidenan yang berlapis baja. Media nasional Korea Utara telah menerbitkan foto-foto perjalanan kereta api yang membawa Kim Jong-un, pertama kali media negara itu melaporkan pertemuan puncak.
Permusuhan teknis di Semenanjung Korea bisa diakhiri
Reuters melaporkan bahwa masyarakat internasional memperkirakan bahwa sikap terbuka administrasi Trump terhadap perjanjian puncak terbatas, hal ini dapat meningkatkan harapan bahwa kedua belah pihak pada akhirnya akan mengumumkan secara resmi pengakhiran dari keadaan bermusuhan teknis selama ini di Semenanjung Korea.
Seorang juru bicara kepresidenan Korea Selatan mengatakan kepada wartawan di Seoul bahwa kedua pihak dapat mencapai kesepakatan tentang berakhirnya Perang Korea secara resmi.
Para analis mengatakan bahwa sebagai balasannya, Korea Utara dapat mengizinkan inspektur internasional untuk meninjau pembongkaran reaktor nuklirnya di Yongbyon.
Jika Korea Utara menerapkan denuklirisasi secara bertahap, Amerika Serikat juga mungkin setuju untuk membuka kantor penghubung AS-Korut dan mengizinkan beberapa proyek kerja sama antara Korut dan Korsel.
Sebelum denuklirisasi penuh sanksi masih terus berjalan
Dalam pidatonya di Ball’s Governor pada Minggu malam Trump mengatakan : “Kami akan melakukan perjalanan ke Hanoi, Vietnam, dan kami akan bertemu Kim Jong-un. Ini adalah hal yang sangat menarik, tetapi saya telah membangun hubungan yang sangat, sangat baik dengan Kim Jong-un.”
“Kami tidak menyerah. Sanksi masih berjalan. Semuanya ada di sana,” katanya.
“Saya tidak mengejar kemajuan. Kami juga tidak mencabut sanksi. Dua setengah hari di Vietnam nanti akan sangat menarik. Kami memiliki kesempatan untuk melakukan denuklirisasi sepenuhnya di tempat yang sangat berbahaya di dunia”, tambahnya.
Menlu AS Mike Pompeo pada MInggu memberitahu CNN, bahwa sanksi ekonomi inti yang akan mencegah negara-negara melakukan perdagangan dengan Korea Utara dan menciptakan kekayaan bagi Korea Utara tentu masih akan berlanjut sampai terpenuhinya denuklirisasi lengkap.
Namun, ia mengatakan bahwa beberapa konsesi diberikan kepada DPRK mungkin saja bisa dilakukan, seperti pertukaran penduduk, ada banyak cara lain … jika kita mengambil langkah substantif (denuklirisasi).
Trump juga mengatakan pada Minggu malam : “Saya tidak terburu-buru. Saya tidak ingin terburu-buru mendesak siapa pun”, “Saya hanya tidak ingin ada pengujian (misil). Selama tidak ada pengujian, kami cukup senang”.
Korea Utara melakukan uji coba senjata nuklir terakhir pada bulan September 2017 dan peluncuran rudal balistik antar benua pada bulan Nopember 2017. Sejak itu, Korea Utara tidak melakukan uji coba lagi. (Sin/asr)
Ketika Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He berada di Washington untuk perundingan perdagangan pada akhir Januari, beberapa pemohon petisi Tiongkok berusaha menghentikan mobilnya untuk menyerahkan surat-surat keluhan.
Bai Jiemin adalah salah satu dari orang-orang itu. Sebagai hasil dari protesnya, dia ditangkap dan sekarang keluar dengan jaminan.
Pemohon petisi tersebut mengatakan pada Epoch Times berbahasa Mandarin bahwa ia diberi suaka di Amerika Serikat setelah menderita penganiayaan politik di Tiongkok.
DICURIGAI MATA-MATA
Bai adalah mantan pengusaha Shanghai dan istrinya adalah seorang perwira militer tingkat tinggi di departemen rahasia angkatan udara Tiongkok.
Menurut Bai, otoritas komunis Tiongkok curiga bahwa ia adalah mata-mata. Karena itu ia diawasi dengan ketat, katanya, menyebabkan kliennya terlalu takut untuk bertemu dengannya. Akibatnya, ia menderita kerugian finansial yang sangat besar.
Bai percaya dia membangkitkan kecurigaan otoritas komunis karena dia tidak memiliki latar belakang politik yang “benar” di mata mereka.
Kakeknya adalah seorang kepala desa di bawah pemerintahan Kuomintang dan menjadi sasaran kontra-revolusioner setelah Partai Komunis Tiongkok (PKT) merebut kekuasaan pada tahun 1949.
Bai juga tinggal di Jepang selama beberapa tahun dan melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri hampir setiap tahun.
Menurut Bai, otoritas Tiongkok curigai bahwa ia menggunakan pernikahannya dengan seorang perwira angkatan udara untuk mencuri rahasia militer. Bai mengatakan bahwa seringnya dia bepergian ke luar negeri hanya memperdalam kecurigaan mereka.
KEUANGAN HANCUR
Bai mengatakan serangkaian peristiwa telah menunjukkan bahwa ia berada di bawah pengawasan otoritas Tiongkok.
Pada tahun 2010, Bai dijadwalkan menghadiri World Expo di Shanghai untuk urusan bisnis. Namun, suatu pagi ketika mengganti oli di tempat cuci mobil di pinggir jalan, dia menemukan tas di mobilnya telah hilang, katanya. Di dalam kopernya ada bahan-bahan untuk kesepakatan-kesepakatan prospektif di acara pameran: kontrak bisnis, uang untuk pembayaran setoran, dan informasi bisnis rahasia.
Hilangnya uang ini merupakan pukulan berat bagi Bai.
Tidak lama setelah insiden ini, Bai mengatakan dia sedang berbicara dengan seseorang di “sudut demokratis” setempat ketika seorang pria berlari ke arahnya dan tampak aneh. Bai curiga pria ini bekerja dengan polisi.
“Sudut Demokratik” adalah bahasa sehari-hari untuk tempat pertemuan, biasanya terletak di taman, di mana orang berkumpul untuk membahas keluhan mereka dan berbagi pandangan terbuka mereka tentang PKT. Polisi berpakaian sipil sering mengunjungi tempat-tempat ini.
Bai, yang memiliki sejumlah properti investasi, mengatakan pihak berwenang juga mengganggu penjualan vila yang dimilikinya di Shanghai. Ketika nilai pasar rumah itu adalah 4 juta yuan (US$600.000) pada saat itu, ia terpaksa menjual properti tersebut dengan harga 1,8 juta yuan (US$270.000) karena dicurigai melakukan pelanggaran.
Sejak itu, Bai telah menjadi salah satu dari ribuan pemohon petisi di Tiongkok. Akibatnya, ia telah ditargetkan sebagai bagian dari upaya rezim untuk menindak perbedaan pendapat, meskipun orang-orang Tiongkok memiliki hak untuk mengajukan petisi.
DUGAAN DIRACUN
Bai mengatakan bukan hanya polisi yang melecehkannya.
“Dalam kasus saya, pengawasan dan penganiayaan tidak hanya berasal dari sistem keamanan publik setempat, tetapi juga dari departemen keamanan militer. Bagaimana saya bisa menanggungnya sendiri? ”Katanya.
Pada musim panas 2013, Bai mengatakan dia minum dari secangkir air yang dia tinggalkan di mobilnya setelah dia selesai bekerja. Tidak lama kemudian, dia mulai muntah dan diare sampai dia tidak bisa berjalan.
Untungnya, istrinya kembali tepat pada waktunya untuk membawanya ke rumah sakit, katanya. Dokter memberi tahu Bai bahwa dia akan mati jika dia tiba di rumah sakit jika telat 10 menit saja.
Bai datang ke Amerika Serikat pada tahun 2016. Ketika Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang mengunjungi negara tersebut pada tahun itu, Bai juga mencoba mencegat kendaraannya untuk mengajukan surat banding. Segera setelah itu, ia kehilangan kontak dengan istri dan putranya di Tiongkok.
Pada tahun 2018, pejabat imigrasi AS menyetujui permohonan suaka Bai.
Sekarang menjadi pengungsi politik, Bai yang berbasis di New York pergi ke markas besar PBB setiap hari untuk memprotes rezim komunis. Dia memegang spanduk bertuliskan: “Hancur bersama kejahatan, PKT yang jahat dan menyimpang. Usir PKT dari PBB.” (ran)
Universitas Leiden yang merupakan universitas tertua di Belanda pada Selasa (19/2/2019) mengumumkan rencananya untuk menutup Institut Konfusius di tempatnya.
Menurut pernyataan universitas yang disampaikan lewat situs webnya bahwa, Universitas Leiden akan mengakhiri kerjasamanya dengan Institut Konfusius setelah kontrak berakhir pada 31 Agustus 2019 dan tidak akan memperbarui kontraknya.
Institut Konfusius komunis Tiongkok mendirikan kantor cabang di Universitas Leiden pada tahun 2007.
Universitas Leiden dalam pernyataannya menyebutkan : “Karena kegiatan lembaga tersebut sudah tidak lagi sejalan dengan strategi Tiongkok universitas dan arahan yang ditetapkan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga dipandang perlu untuk tidak melanjutkan kerja sama dengan Institut Konfusius”. Di bawah strategi di atas, penelitian Universitas Leiden dan lembaga mitranya di Tiongkok merupakan dasar dari pertimbangan pemutusan.
Menurut surat kabar Universitas Minnesota, AS bahwa Universitas Minnesota pada Kamis (21 Februari) juga telah mengumumkan rencana penutupan Institut Konfusius pada akhir semester nanti. Laporan itu menyebutkan bahwa menurut manajemen universitas penutupan Institut Konfusius didasarkan pada urutan prioritas dan perubahan dalam kebijakan pemerintahan federal AS.
Institut Konfusius dikelola oleh Kantor Tim Nasional Pengarah Promosi Internasional Bahasa Mandarin (selanjutnya disebut sebagai Kantor Bahasa Mandarin) yang berada di bawah Kementerian Pendidikan komunis Tiongkok. Kantor pusatnya berada di Beijing dengan sejumlah Institut Konfusius di luar Tiongkok yang menjadi cabangnya.
Laporan Harian Minnesota menyebutkan bahwa Institut Konfusius memberikan pengajaran budaya dan bahasa Mandarin ke universitas-universitas kerjasamanya. Meskipun mereka mengklaim bahwa kebebasan berbicara tidak dibatasi, tetapi pada kenyataannya Institusi Konfusius di seluruh negeri di Amerika Serikat telah menarik perhatian legislator, organisasi domestik dan Biro Investigasi Federal karena diduga merusak kebebasan akademik.
Institut Konfusius di Universitas Minnesota mengakui bahwa sejak tahun 2014 hingga 2018, mereka telah menerima dana total lebih dari USD. 1,2 juta dari Kantor Bahasa Mandarin. Angka tersebut kira-kira 40% dari dana perguruan tinggi, dan sisanya yang 60 % didapat dari internal universitas dan kiriman pemerintah federal.
Menurut data bulan Januari dari National Association of scholars，NAS bahwa kini ada 105 unit Institut Konfusius di AS, 13 di antaranya telah menutup atau memutuskan akan menutup kerjasama dengan Institut Konfusius. Universitas Minnesota adalah yang ke-14.
Selama 5 tahun terakhir, selain di Amerika Serikat, sejumlah universitas di Kanada, Prancis, Swedia dan lainnya juga telah menutup Institut Konfusius.
Universitas Leiden yang didirikan pada tahun 1575 merupakan universitas tertua di Belanda.
Universitas Leiden adalah anggota dari Aliansi Universitas Grup Coimbra (CG), Aliansi Universitas Eropa dan Aliansi Universitas Riset Eropa dan menikmati reputasi internasional yang sangat tinggi.
Universitas ini dibangun oleh Pangeran William, pemimpin revolusioner Belanda pada 80 tahun silam, dan masih terkait erat dengan Keluarga Kerajaan Oranye. Ratu Wilhelmina, Ratu Juliana, Ratu Beatrix dan Raja Alexander juga pernah belajar di Universitas Leiden.
Saat ini, Universitas Leiden memiliki 6 perguruan tinggi, lebih dari 50 fakultas dengan lebih dari 150 program pendidikan. Lebih dari 40 lembaga penelitian nasional atau internasional didirikan di universitas tersebut. Hingga tahun 2017, ada 16 alumni dan anggota fakultas telah memenangkan Hadiah Nobel. (Sin/asr)
