Epochtimes.id- Pada Jumat (19/01/2018), Departemen Pertahanan AS mengumumkan Laporan Strategi Pertahanan Nasional.
Laporan menempatkan Tiongkok dan Rusia sebagai pesaing yang paling berbahaya, menyebutkan bahwa ancaman mereka terhadap pasukan AS lebih besar daripada terorisme.
Menteri Pertahanan AS James Norman Mattis mengatakan bahwa sekarang fokus keamanan nasional adalah “bukan berasal dari terorisme, tapi dari persaingan negara kuat”
Pada halaman ke 11 dari laporan (National Defense Strategy. NDS) yang diumumkan oleh Pentagon, disebutkan bahwa Tiongkok yang telah dengan cepat memperluas kekuatan militer mereka dan Rusia yang lebih agresif, telah melemahkan keunggulan militer AS di dunia.
Menghadapi situasi demikian AS perlu meningkatkan pengeluaran di bidang pertahanan untuk membuat militer AS lebih kuat dan lebih tanggap, setiap saat siaga menghadapi peperangan.
Fox News memberitakan bahwa laporan NDS ini merupakan laporan pertahanan pertama Amerika Serikat dalam 10 tahun terakhir dan juga menjadi laporan pertama setelah Jim Mattis memangku jabatan Menhan AS.
Laporan NDS menyebut Tiongkok dan Rusia merupakan pesaing utama, ancaman mereka lebih berbahaya daripada terorisme. (foto Dept Pertahanan AS)
Pada hari Jumat, bertempat di gedung Johns Hopkins School of Advanced International Studies, Washington DC, Jim Mattis, panggilan James Norman Mattis mengatakan, laporan tersebut memberikan analisis rinci tentang gambaran posisi Amerika Serikat di dunia.
“Kami akan memerangi terorisme namun kini fokus utama keamanan nasional AS adalah persaingan dari negara kuat, bukan terorisme. ”
Selain itu, ia mengumumkan kemenangannya atas Khilafah, sebuah kelompok organisasi ekstremis Islam di Irak dan Suriah, namun memperingatkan bahwa dunia masih akan terus terancam oleh kelompok-kelompok seperti IS, Al-Qaida dan ekstremis lainnya.
Pada saat bersamaan Mattis juga menunjuk rezim Korea Utara dan Iran sebagai ancaman utama.
Laporan Strategi Pertahanan yang baru juga mencakup persaingan di luar angkasa dan di dunia maya. “di semua bidang perang termasuk darat, laut, udara, luar angkasa dan internet, keunggulan AS sedang terkikis dan mengalami pelemahan”. Mattis memperingatkan : “Amerika Serikat tidak memiliki keunggulan di semua medan perang.”
“Kami berkomitmen untuk memodernisasi kemampuan kunci dan menyadari bahwa kami tidak dapat mengandalkan senjata dan perlengkapan kemarin untuk menghadapi konflik besok”
Mattis mengatakan, selama 20 tahun terakhir, modernisasi militer Tiongkok dan keunggulan yang dimiliki Rusia, ditambah lagi dengan partisipasi militer Amerika Serikat dalam perang yang terpanjang dalam sejarah, telah mengakibatkan militer AS kehilangan daya saingnya.
Tujuan strategis baru adalah mengirim pesan ke semua lawannya. Mattis memperingatkan : “Bagi mereka yang mencoba untuk mengancam demokrasi Amerika, jika kalian menantang kami, maka kalian akan mengalami hari paling panjang dan paling buruk”
Associated Press mengutip ucapan Elbridge Colby, Wakil Asisten Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan AS pada hari Kamis (18 Januari) mengatakan : “Kami telah melakukan banyak hal selama 25 tahun terakhir dan kami selalu berfokus pada isu-isu lain”.
“Sekarang, laporan strategis ini menunjukkan adanya pergeseran mendasar, dalam arti bahwa kita harus kembali ke prinsip paling dasar dari sebuah perang potensial, yaitu, berfokus pada persiapan perang, terutama pada perang dengan negara kuat”
Laporan strategi pertahanan nasional yang baru berulang kali menyebutkan Tiongkok komunis
Laporan Strategi Pertahanan Nasional yang baru cukup banyak menyebutkan Tiongkok. antara lain : Tiongkok adalah pesaing strategis yang menggunakan cara ekonomi predator untuk mengintimidasi negara tetangganya saat melakukan militerisasi di Laut Cina Selatan.
Makin jelas bahwa Tiongkok dan Rusia ingin membentuk dunia yang sesuai dengan sistem diktator mereka dan untuk menggenggam hak veto terhadap ekonomi, diplomatik dan keamanan negara lain.
Tiongkok sedang menggunakan modernisasi militernya untuk mempengaruhi perang demi ekonomi yang predator untuk memaksa negara-negara tetangganya, mengubah tatanan di wilayah Indo-Pasifik demi kepentingan Tiongkok.
Seiring mengembangkan kemampuan ekonomi dan militernya, pemerintah Tiongkok melalui strategi pembangunan nasional jangka panjangnya mendapatkan kekuatan. Bersamaan itu dalam jangka pendek, hal itu akan terus mendorong pelaksanaan modernisasi militernya demi mempertahankan hegemoni atas wilayah Indo Asia Pasifik. Secara jangka panjangnya adalah akan menggantikan posisi Amerika Serikat untuk memperoleh keuntungan global.
Sekarang, tatanan internasional termasuk prinsip dan peaturan dasarnya juga mengalami kerusakan akibat perebutan keuntungan antara Tiongkok dan Rusia. (Sinatra/asr)
ErabaruNews – Presiden Donald Trump mengatakan pemerintahannya akan sepenuh hati membela hak kehidupan janin. Sikap tersebut disampaikan ketika berpidato di hadapan aktivis anti aborsi, pro-life ketika berkumpul memperingati tahun ke 45 gerakkan ‘March for Life’, Jumat (19/1/2018) waktu setempat.
“Kita akan selalu membela hak pertama dari Deklarasi Kemerdekaan, dan itu adalah hak untuk hidup. Setiap anak adalah pemberian berharga dari Tuhan,” ujar Trump, dalam pidatonya di Rose Garden, Gedung Putih.
Trump sudah memproklamirkan 19 Januari sebagai ‘Hari Kesucian Kehidupan Nasional’, seperti dikutip dari VOA, Sabtu (20/1/2018).
Dalam keterangan tertulis Gedung Putih, Departemen Kesehatan (HHS) akan mengusulkan pembatasan penggunaan dana pajak untuk kelompok-kelompok yang mempraktikkan kebijakan yang bersifat diskriminatif. HHS juga akan melindungi warga Amerika yang punya keyakinan agama atau moral yang terkait dengan layanan kesehatan tertentu.
Mereka menegaskan bahwa Amerika menyadari, warga Amerika tidak boleh didiskriminasi atas keyakinan agama mereka. Dalam kaitannya dengan layanan kesehatan. (waa)
Tiongkok dilaporkan menguji sistem pengenalan wajah yang canggih yang dapat memantau orang-orang yang ditargetkan dengan ketat di sebuah propinsi berpenduduk Muslim.
Jaringan tersebut dipasang di rumah penduduk dan tempat kerja di Daerah Otonomi Xinjiang di Tiongkok barat, demikian dilaporkan Bloomberg.
Xinjiang adalah rumah bagi sekitar 10 juta orang Uighur, yang beragama Islam dan terlihat berbeda dari orang Han yang mayoritas Tiongkok.
Propinsi tersebut, yang terbesar di Tiongkok dan kira-kira dua kali ukuran Turki, telah dianggap sebagai sarang bagi separatisme agama oleh Partai Komunis Tiongkok.
Xinjiang adalah provinsi paling barat dan terbesar di Tiongkok yang didiami oleh umat Islam. Dalam file foto di atas, umat Islam sholat di sebuah masjid di Kota Hotan di Daerah Otonomi Uygur Xinjiang.
Pada tahun 2009, sebuah kerusuhan yang dibawa oleh warga Uighur di wilayah Han, dan kemudian orang-orang Han membalas pada orang-orang Uighur, menyebabkan setidaknya 197 orang tewas dan 1.700 orang terluka.
Serangan kekerasan yang melibatkan masyarakat Uighur juga terjadi pada 2013 dan 2014.
Teknologi AI (kecerdasan buatan) dengan wajah baru akan memperingatkan pihak berwenang jika ada tersangka yang meninggalkan lebih dari 300 meter di luar area aman yang ditunjuk, kata laporan Bloomberg yang mengutip orang dalam yang tidak dikenal.
Beijing telah menempatkan Xinjiang di bawah pengawasan ketat setelah terjadi kerusuhan mematikan pada tahun 2009. Otoritas tersebut dilaporkan menghabiskan sekitar Rp 60 triliun pada tahun 2016 untuk pasukan polisi dan peralatan pengawasan di wilayah tersebut.
Dilaporkan telah dikembangkan oleh China Electronics Technology Group, sebuah perusahaan milik negara yang memproduksi peralatan industri dan militer untuk Beijing.
Sistem ini diduga sedang diuji di Xinjiang selatan dimana proporsi populasi Muslim jauh lebih tinggi daripada di Xinjiang utara.
Rupanya, ini adalah bagian dari usaha yang lebih besar dari perusahaan yang berbasis di Beijing untuk mengembangkan perangkat lunak yang dapat mengumpulkan data warga biasa untuk memprediksi tindakan teroris sebelum terjadi.
Penggunaan sistem pengenalan wajah di Xinjiang dimulai pada pertengahan tahun 2015 ketika otoritas pertama kali menggunakan teknologi ini di terminal transportasi.
Pada tahun 2009, sebuah kerusuhan di Urumqi (foto) menyebabkan setidaknya 197 orang tewas dan 1.700 orang terluka. Kerusuhan dimulai saat orang Uighur mulai menyerang orang Han dan kemudian orang Han berbalik membalas pada orang Uighur.
Namun, perbedaan sistem baru tersebut tampaknya menjadi bagaimana mengumpulkan data dengan cara yang dipersonalisasi.
Ini hampir seperti ‘pagar elektronik tertentu’ yang mampu mengenali wajah, kata Maya Wang, seorang peneliti senior di Human Rights Watch.
Wang mengatakan di masa lalu otoritas telah menggunakan peralatan pengenalan wajah di stasiun bus dan kereta api di Xinjiang untuk memverifikasi identifikasi para pelancong.
Xinjiang, yang terletak di Asia Tengah, adalah tanah air bagi orang-orang Uighur yang mengikuti Islam
Agustus lalu, Cloudwalk, sebuah firma berteknologi tinggi yang didukung pemerintah, menunjukkan serangkaian peralatan membaca wajah di Pameran Teknologi dan Peralatan Polisi Anti Teror Xinjiang.
Alat-alat canggih tersebut termasuk sistem pengenalan wajah yang disebut ‘Fire Eye‘ dan pintu putar yang mampu mengidentifikasi orang dengan memindai wajah mereka.
Cloudwalk mengklaim di situsnya bahwa alat tersebut dirancang untuk memerangi terorisme dan menjaga stabilitas sosial.
“Jika Anda bertanya seberapa luas teknologi pengenal wajah digunakan di Xinjiang pada umumnya, saya akan mengatakannya, sangat luas,” kata Maya Wang.
“Pihak berwenang telah menyiapkan banyak, banyak pos pemeriksaan melalui kota-kota, di sepanjang jalan, masuk ke kota-kota kecil dan kabupaten.”
“Pengenalan wajah digunakan di banyak pos-pos pemeriksaan; Perangkat genggam polisi menggunakan pengenal wajah.”
Di Tiongkok, tidak ada perlindungan-perlindungan yang dapat dilakukan untuk hak privasi terhadap pengawasan negara, menurut Wang.
William Nee, peneliti Tiongkok di Amnesty International, mengatakan bahwa Amnesty International prihatin dengan apa yang sedang terjadi di Xinjiang sekarang.
Nee mengakui bahwa pemerintah Tiongkok menghadapi masalah keamanan di wilayah tersebut dan memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari bahaya.
“Tetapi ada bukti bahwa pemerintah menggunakan teknologi baru, seperti kamera CCTV yang luas dikombinasikan dengan teknologi pengenalan wajah, untuk menciptakan keadaan polisi yang sempurna,” kata Nee.
Dia menambahkan, “Di bawah hukum internasional, orang memiliki hak atas kebebasan bergerak di negara mereka sendiri.”
“Jika memang benar bahwa pemerintah menerima peringatan melalui teknologi pengenalan wajah saat orang meninggalkan kampung halaman mereka, maka ini akan menjadi pelanggaran besar terhadap hak asasi manusia.”
“Maksudnya, intinya, agar orang-orang hidup di bawah bentuk tahanan rumah yang dipuja.”
Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing telah memberlakukan serangkaian larangan terhadap populasi Islam di Xinjiang, termasuk melarang pria memanjangkan jenggot atau melarang wanita memakai kerudung.
Mengapa Beijing takut?
Pada tahun 2009, sebuah kerusuhan yang dibawa oleh warga Uighur pada warga Han, dan kemudian Han membalas orang-orang Uighur, menyebabkan setidaknya 197 orang tewas dan 1.700 orang terluka.
Serangan kekerasan yang melibatkan masyarakat Uighur juga terjadi pada 2013 dan 2014.
Rupanya, langkah keamanan di Xinjiang begitu ketat sehingga Beijing menghabiskan 30 miliar yuan (sekitar Rp 60 triliun) pada 2016 untuk pasukan polisi dan peralatan pengintai di wilayah tersebut, menurut Cloudwalk.
Selain itu, untuk setiap 100.000 orang yang diawasi oleh polisi di Xinjiang, mereka menggunakan peralatan pengawasan yang sama yang cukup untuk jutaan orang di wilayah lain di Tiongkok, lapor Wall Street Journal.
Fakta Xinjiang
Daerah Otonomi Xinjiang adalah propinsi terbesar dan paling barat di Tiongkok.
Menempati 1.665.000 kilometer persegi, ini lebih dari dua kali lebih besar dari Turki.
Dihuni oleh orang-orang Uighur yang beragama Islam, daerah ini dianggap sebagai sarang separatisme agama oleh Partai Komunis Tiongkok.
Bahasa Uighur lebih dekat ke bahasa Turki daripada bahasa Mandarin, bahasa resmi Tiongkok.
Sebuah penerbangan dari Shanghai di pantai timur Tiongkok ke Urumqi, ibu kota Xinjiang, memakan waktu sekitar lima jam. (Dailymail/ran)
Epochtimes.id- Polisi Myanmar menembak mati tujuh demonstran, sementara 12 lainnya terluka di negara bagian Rakhine yang bermasalah.
Peristiwa penembakan terjadi setelah pertemuan setempat yang merayakan hari kerajaan Arakan Buddha kuno berubah menjadi kekerasan.
Para demonstran berkumpul Selasa malam di kota Mrauk U di bagian utara Rakhine untuk memperingati berakhirnya kerajaan Arakan seperti disampaikan sekretaris pemerintah negara bagian Rakhine, Tin Maung Swe, kepada Reuters, Rabu (17/01/2018)
Demonstrasi kekerasan tersebut menggarisbawahi tantangan yang dihadapi pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi. Puluhan kelompok etnis telah menuntut otonomi khusus sejak kemerdekaan dari Inggris pada 1947.
Sekitar 4.000 orang mengepung sebuah gedung pemerintah setelah upacara tahunan yang menandai dimulainya kerajaan Arakan.
Penyelenggara disebut tidak meminta persetujuan dari pihak berwenang setempat untuk pertemuan tersebut.
“Polisi menggunakan peluru karet pada awalnya tapi kerumunan tidak menjauh. Akhirnya, anggota keamanan harus menembak. Konflik terjadi ketika beberapa orang mencoba merebut senjata dari polisi,” katanya.
Tun Ther Sein, anggota parlemen daerah dari Mrauk U, mengatakan beberapa pemrotes yang mengalami luka parah dibawa ke ibukota negara bagian Sittwe, tiga jam perjalanan ke selatan kota kuno yang dipenuhi kuil Buddha.
Perserikatan Bangsa-Bangsa di Myanmar, meminta pihak berwenang untuk “menyelidiki penggunaan kekuatan atau tindakan ilegal lainnya yang mungkin terjadi sehubungan dengan kejadian ini”.
“Kami mendesak penghormatan terhadap hak untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi, dan meminta pasukan keamanan dan demonstran untuk bertindak dengan menahan diri dan untuk menghindari kekerasan lebih lanjut,” tulis agensi tersebut dalam sebuah pernyataan.
Kedutaan Besar AS dalam sebuah pernyataan menyatakan “keprihatinan mendalam untuk semua orang tak berdosa yang terkena dampak kekerasan.”
Juru Bicara Pemerintah Burma, Zaw Htay tidak menanggapi permintaan komentar.
Rakhine, yang juga dikenal sebagai Arakanese, adalah satu dari 135 kelompok etnis yang diakui secara resmi di Myanmar.
Identitas etnis ini terkait erat dengan kerajaan Arakan yang dulu kuat di sepanjang Teluk Benggala, yang ditaklukkan oleh kerajaan Burma pada tahun 1784. Kerajaan ini pernah menjadi perhentian penting dalam rute perdagangan jalur sutra.
Ketegangan di Rakhine telah meningkat sejak operasi tentara Myanmar dalam operasi bumi hangus pada bulan Agustus menyebankan ketegangan komunal dan memicu eksodus lebih dari 650.000 Muslim Rohingya ke Bangladesh.
“Sangat sedih mendengar laporan korban sipil di Mrauk U, Rakhine sangat membutuhkan peraturan hukum tanpa kekerasan,” kata Dubes Uni Eropa untuk Myanmar, Kristian Schmidt di twitter. (asr)
Sumber : Yimou Lee, Shoon Naing dan Thu Thu Aung/Reuters/The Epochtimes
EpochTimesId – Pemerintah Amerika Serikat akan mengambil keputusan besar sebelum akhir bulan Januari terkait Tiongkok. Amerika tengah mempertimbangkan apakah akan memberlakukan sanksi perdagangan terhadap Tiongkok.
Sanksi yang rencananya akan dijatuhkan ini sebagai respon terhadap defisit perdagangan yang sudah sangat membesar. Sementara pada sisi lain, Tiongkok melanggar norma-norma dalam kerjasama perdagangan internasional.
Pemerintah AS pada akhir Januari akan mengumumkan soal dugaan pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual perusahaan AS, seperti dikutip EpochTimes.com dari Reuters. Amerika juga akan mengumumkan tentang hasil penyelidikan yang dilakukan Departemen Perdagangan atas tuduhan dumping baja impor, panel surya dan sejumlah komoditas lainnya.
Presiden AS, Donald Trump dikabarkan akan menerapkan denda besar kepada Tiongkok atas Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Trump menuduh Tiongkok melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI), untuk itu akan mengenakan sanksi berupa denda besar kepada Tiongkok atas temuan terhadap pelanggaran tersebut.
Trump dan penasihat ekonominya Gary Cohn dalam sebuah wawancara dengan Reuters pada 17 Januari 2018 mengatakan bahwa Tiongkok memaksa perusahaan AS untuk melakukan transfer HKI milik mereka sebagai harga yang harus dibayar atau syarat dalam melakukan bisnis di Tiongkok.
Trump juga menyinggung soal dirinya yang sedang membahas langkah-langkah perdagangan menghadapi Tiogkok. Kebijakan terbaru, nantinya akan disampaikan dalam pidato tentang kondisi nasional tahunan pada 30 Januari 2018.
Sejak memangku jabatan presiden, Trump terus menekankan perdagangan yang adil dan prinsip prioritas untuk Amerika Serikat dalam upaya mengubah situasi yang dihadapi AS dalam kerjasama perdagangannya dengan Tiongkok.
Menurut statistik perdagangan tahunan 2017 yang dikeluarkan pemerintah Tiongkok, defisit perdagangan kedua negara mencapai rekor baru sebesar 10 persen. Jumlahnya mencapai 275,8 miliar dolar AS. Angka itu lebih tinggi dari rekor pada tahun 2015 sebesar 261 miliar.
Pemimpin Tiongkok Xi Jinping dan istri Peng Liyuan dan Presiden AS Donald Trump dan Ibu Negara Melania menghadiri makan malam kenegaraan di Aula Besar Rakyat pada tanggal 9 November 2017 di Beijing, Tiongkok. (Thomas Peter – Pool / Getty Images)
Pada 15 Agustus 2017 Trump meminta perwakilan dagang Robert E. Lighthizer melakukan pengusutan terhadap pelanggaran HKI yang dilakukan Tiongkok. Trump juga meminta Robert untuk mendalami peraturan tentang HKI yang diberlakukan di Tiongkok, khususnya untuk mengusut soal adanya peraturan yang memaksa perusahaan AS di Tiongkok untuk mentransfer kecakapan teknik yang dimiliki kepada pihak Tiongkok.
Menurut Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan 1974 yang ditafsir oleh Robert E. Lighthizer bahwa pemerintah AS dapat secara sepihak memberlakukan tarif hukuman atau cara lain untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran dalam perdagangan.
Gary Cohn mengatakan bahwa Badan Perwakilan Perdagangan AS akan membuat rekomendasi mengenai masalah ini dalam waktu dekat.
“Tidak lama lagi kami akan mengeluarkan usulan tentang konten soal denda atas pelanggaran HKI,” ujar Trump.
Trump menekankan bahwa kerusakan yang diakibatkan oleh denda akan sangat besar. “Kami sedang membahas jumlah kompensasi atas kerusakan yang dialami perusahaan pemilik HKI, dapat dipastikan besarnya denda akan membuat Anda terkejut,” sambungnya.
Trump mengatakan, ia sangat berharap AS dan Tiongkok memiliki hubungan yang baik. Namun, Beijing harus memperlakukan Amerika Serikat secara adil.
Ketika ditanya apakah pemberlakuan sanksi yang dikeluarkan Amerika Serikat terhadap Tiongkok dalam masalah perdagangan baja, aluminium, panel surya dan lainnya akan memicu perang dagang? Trump menjawab, “mudah-mudahan tidak.” (ET/Sinatra/waa)
Dalam sebuah video yang diunggah ke media sosial Tiongkok, seorang wanita tampak sedang menyeret seorang anak di belakang kendaraan skuter yang dia kendarai, yang menurutnya merupakan hukuman atas perilaku buruknya.
Dalam rekaman yang diambil dari perlakuan kejam tersebut, sang ibu duduk di atas skuter sementara anaknya, terseret di belakangnya di atas jalan, dengan tubuh menempel tanah dengan kedua tangan terikat tali di belakang skuter.
Wanita yang mengaku sebagai ibu anak laki-laki itu, mengatakan dalam video bahwa anaknya nakal dan dia sedang mengajarinya pelajaran.
Suara seorang wanita di video berkomentar bahwa bahkan ibu tiri pun tidak akan melakukan sesuatu yang sangat kejam terhadap seorang anak, apalagi seorang ibu sejati.
Wanita tersebut mengatakan bahwa ibu itu telah melakukan hal ini selama beberapa hari.
Seorang narator di video tersebut mengatakan bahwa anak laki-laki itu menangis saat ibunya menyeretnya ke trotoar, dan seorang pengamat mencoba menghentikan kendaraannya namun dilarang oleh ibu tersebut.
Narator mengatakan bahwa video tersebut direkam di Zhaotang, di Propinsi Yunnan Tiongkok.
Polisi Ludian mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa pada 16 Januari, seseorang melaporkan uang 2.000 yuan ($311 USD) hilang dari tempat tinggal mereka, menurut sebuah laporan di Beijing News. Polisi mengatakan seorang anak laki-laki berusia 10 tahun mengaku mengambil uang itu.
Menurut laporan polisi, ibu tersebut mengatakan bahwa dia telah berusaha membuat anak laki-laki tersebut mengerti apa yang dia lakukan adalah salah, namun ketika dia tidak belajar dari kesalahannya, dia meningkatkan hukumannya.
Pada hari Rabu, 17 Januari, ibu menggunakan tali untuk mengikat tangan anak laki-lakinya ke sepeda motor dan menyeretnya di belakangnya, lapor Beijing News.
Setelah diselidiki, Polisi Ludian mengatakan bahwa ibu tersebut menyadari bahwa dia seharusnya tidak mendidik anaknya seperti itu. Mereka juga melaporkan bahwa anak itu tidak terluka.
Ini bukan pertama kalinya sesuatu seperti ini terjadi di Zhaotong.
Juli lalu, seorang ayah mengikat seorang anak laki-laki yang dia katakan adalah anaknya di belakang sepeda motornya lalu menyeretnya telanjang di jalanan kota, lapor South China Morning Post.
Kejahatan anak laki-laki itu? Dilaporkan mencuri 100 yuan (USD$15), menghabiskannya malam sebelumnya bermain di luar, dan bolos sekolah. (NTD.tv/ran)
EpochTimesId – Badan Intelijen Amerika Serikat menemukan enam buah kapal yang secara diam-diam membantu Korea Utara. Keenam kapal yang memiliki hubungan dengan Tiongkok tersebut melanggar resolusi sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pejabat AS menggunakan citra satelit dan alat intelijen lainnya untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi. Data yang dikumpulkan berkaitan dengan jalur pelayaran, kargo dan jalur kapal lain. Mereka menelusuri keenam kapal Tiongkok ini, termasuk daftar perusahaan Tiongkok yang memiliki atau mengelola kapal ini.
Wall Street Journal pada Kamis (18/1/2018) lalu melaporan bahwa bukti terkait telah disampaikan kepada komite sanksi PBB. Amerika Serikat menuntut agar lembaga di PBB secara resmi mengumumkan 10 kapal kargo yang melanggar sanksi terhadap Korea Utara.
Pemerintah Tiongkok sendiri sudah dua kali memboikot permintaan AS. Namun, mereka menyepakati untuk memasukkan keempat kapal lainnya yang terlacak oleh AS ke dalam daftar hitam PBB. Tetapi, empat kapal itu tidak ada hubungannya dengan Tiongkok.
Wall Street Journal dalam laporannya menyebutkan bahwa berdasarkan foto-foto dan peta yang diserahkan ke PBB serta laporan intelijen yang telah dideklasifikasi diketahui, kapal-kapal tersebut memuat kargo ilegal. Muatan utamanya berupa batubara akan dikirim ke Rusia, atau Vietnam. Namun, muatan dipindhkan ke kapal lain di tengah laut.
Beberapa dari mereka berusaha untuk menyembunyikan lokasi keberadaan kapal dengan mematikan sistem identifikasi otomatis.
Dengan memeriksa catatan perusahaan dan database pengiriman, Wall Street Journal dapat memastikan bahwa keenam kapal yang terdaftar di Hongkong tersebut dimiliki oleh perusahaan Tiongkok.
Warga negara Tiongkok, yang menggunakan alamat domisili di Tiongkok, berinvestasi di perusahaan-perusahaan pemilik kapal tersebut.
Pemerintah Tiongkok telah menginvestigasi setidaknya empat dari enam kapal kargo. Pejabat berwenang juga telah menanyai beberapa pemilik serta pengurus dari perusahaan ekspedisi. The Wall Street Journal melaporkan bahwa setidaknya sudah ada seorang manajer dari sebuah kapal yang ditangkap.
https://www.youtube.com/watch?v=qwydWdD-ZzQ
Bulan Desember tahun lalu Dewan Keamanan PBB mengeluarkan larangan ekspor minyak sulingan hingga 90 persen ke Korea Utara. Bulan Agustus, PBB lebih dulu melarang Korea Utara mengekspor Batubara, biji besi, timah dan makanan laut. Langkah tersebut setidaknya telah berhasil mengurangi pemasukan ke kas negara Korea Utara sebesar 1 miliar dolar AS.
Setelah Korea Utara terus melakukan uji coba nuklir dan rudal, Amerika Serikat telah berulang kali memimpin pelaksanaan pemungutan suara guna menjatuhkan sanksi kepada Korea Utara. Presiden Trump telah berulang kali menghimbau pemerintah Tiongkok untuk memberi tekanan pada Korea Utara agar program nuklir Korea Utara dapat segera diakhiri.
Menanggapi temuan badan intelijen AS, Kementerian Luar Negeri Tiongkok belum menjawab pertanyaan spesifik mengenai keenam kapal tersebut. Mereka hanya mengatakan bahwa Beijing telah sepenuhnya mematuhi resolusi PBB. (ET/Lin Yen/Sinatra/waa)
Epochtimes.id- Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti sepakat dengan para nelayan bahwa pemerintah tidak akan mencabut Peraturan Menteri tentang pelarangan cantrang. Namun demikian, pemerintah akan memberikan perpanjangan waktu hingga pengalihan alat tangkap selesai.
Hal demikian diungkap dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan perwakilan nelayan, yaitu Ketua Aliansi Nelayan Indonesia Riyono, Wakil Ketua Aliansi nelayan Indonesia Suyoto, Ketua KUD Mina Santosa Tegal Hadi Santoso, dan Nahkoda Kapal Rasmijan, di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (17/01/ 2018).
Perwakilan nelayan hadir bersama Bupati Batang Wihaji, Bupati Tegal Enthus Susmono, Wali Kota Tegal Nursoleh, Bupati Pati Haryanto, dan Bupati Rembang Abdul Hafidz.
Lalu apa Cantrang itu dan bagaimana kerjanya hingga membuat ala tangkap ini dilarang?
Data yang dirilis Biro Kerjasama dan Humas KKP dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo menjelaskan cantrang atau trawl atau pukat harimau merupakan alat penangkapan ikan yang bersifat aktif dengan pengoperasian menyentuh dasar perairan.
Cantrang dioperasikan dengan menebar tali selambar secara melingkar, dilanjutkan dengan menurunkan jaring cantrang, kemudian kedua ujung tali selambar dipertemukan. Kedua ujung tali tersebut kemudian ditarik ke arah kapal sampai seluruh bagian kantong jaring terangkat.
Penggunaan tali selambar yang mencapai panjang lebih dari 1.000 m (masing-masing sisi kanan dan kiri 500 m) menyebabkan sapuan lintasan tali selambar sangat luas. Ukuran cantrang dan panjang tali selambar yang digunakan tergantung ukuran kapal.
Pada kapal berukuran diatas 30 Gross Ton (GT) yang dilengkapi dengan ruang penyimpanan berpendingin (cold storage), cantrang dioperasikan dengan tali selambar sepanjang 6.000 m. Dengan perhitungan sederhana, jika keliling lingkaran 6.000 m, diperoleh luas daerah sapuan tali selambar adalah 289 Ha.
Penarikan jaring menyebabkan terjadi pengadukan dasar perairan yang dapat menimbulkan kerusakan dasar perairan sehingga menimbulkan dampak signifikan terhadap ekosistem dasar bawah laut.
Berdasarkan hasil penelitian di Brondong – Lamongan (IPB, 2009) hanya 51% hasil tangkapan cantrang yang berupa ikan target, sedangkan 49% lainnya merupakan non target. Adapun hasil penelitian di Tegal (Undip, 2008), penggunaan cantrang hanya dapat menangkap 46% ikan target dan 54% lainnya non target yang didominasi ikan rucah.
Ikan hasil tangkapan cantrang ini umumnya dimanfaatkan pabrik surimi dan dibeli dengan harga maksimal 5000/kg. Sedangkan tangkapan ikan non target digunakan sebagai pembuatan bahan tepung ikan untuk pakan ternak.
Hasil Forum Dialog pada tanggal 24 April 2009 antara Nelayan Pantura dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, TNI-AL, POLRI, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggambarkan kondisi Cantrang di Jawa Tengah, yaitu jumlah Kapal Cantrang pada tahun 2004 berjumlah 3.209 unit, meningkat 5.100 unit di tahun 2007 dan pada tahun berjumlah 10.758 unit.
Sedangkan hasil tangkapan per unit (Catch Per-unit of Effort/CPUE) menurun dari 8,66 ton pada tahun 2004 menjadi 4,84 ton di tahun 2007. Dikarenakan telah overfishing, para nelayan di Pantai Utara Jawa tersebut mulai bergerak ke Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) lainnya. Pergerakkan ini bahkan telah tercatat sejak 1970.
Selain itu, dalam Uji Petik yang dilakukan pada tanggal 21 hingga 23 Mei 2015 menunjukkan, hasil pengukuran 10 unit kapal di Kabupaten Tegal dan 5 unit kapal di Kabupaten Pati terdapat indikasi markdown yang menyebabkan banyak izin kapal Cantrang berukuran besar hanya diterbitkan di tingkat Provinsi. Untuk menanggulanginya, KKP telah mengambil langkah pengukuran ulang dan pengelompokan kategori ukuran kapal berdasarkan hasil pengukuran tersebut.
Setelah dilakukan pengukuran ulang, kapal dikelompokan dalam tiga kategori, yaitu kapal berukuran dibawah atau < 10 GT, berukuran antara 10 hingga 30 GT, dan diatas atau > 30 GT. Adapun kebijakan yang ditetapkan untuk setiap kategori adalah sebagai berikut :
Kapal dibawah 10 GT, pemerintah memberikan bantuan alat penangkap ikan baru sebagai pengganti alat penangkapan ikan yang dilarang, di antaranya jaring insang (gillnet), pancing ulur (handline), rawai dasar, rawai hanyut, pancing tonda, pole and line, bubu lipat ikan, bubu lipat rajungan, dan trammel net.
Kapal 10 – 30 GT, KKP akan memberikan fasilitas permodalan untuk memperoleh kredit usaha rakyat.
Kapal diatas 30 GT, KKP akan memberikan fasilitas perizinan dan relokasi DPI ke WPP 711 dan 718.
Sementara itu, di beberapa daerah banyak alat tangkap yang mengalami perkembangan, perubahan bentuk, model, serta cara pengoperasian. Berbagai alat tangkap tersebut juga dikenal dengan sebutan yang berbeda-beda.
Meskipun demikian, alat tangkap tersebut tetap mengacu pada salah satu kelompok alat tangkap ikan yang dilarang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP. 06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Jadi, meskipun namanya telah berubah menjadi cantrang, pada dasarnya tetaplah pukat tarik yang telah dilarang.
Adapun pengaturan penempatan alat tangkap telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. (asr)
Setahun setelah mengumumkan pengunduran dirinya, Peter Mathieson baru-baru ini meninggalkan Hong Kong University (HKU). Pengunduran diri Mathieson terjadi dua tahun lebih awal dari akhir kontraknya pada 2019. Keputusannya terutama dipengaruhi oleh tekanan politik yang terus meningkat dari Beijing.
Bukan universitas atau standar yang membuatnya melepaskan jabatannya, karena sekolah tersebut telah mendapatkan banyak prestise selama tahun-tahun sebelumnya di bawah arahannya.
Mathieson mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa kepergiannya yang lebih awal dari kantor adalah karena ketua dewan universitas, Li Kwok Cheung, dan tekanan yang “datang dari semua penjuru.”
Penindasan Berbicara
Orang bisa memberikan pendapat mereka di HKU, Mathieson berkata, tetapi seharusnya dia yang memiliki ucapan terakhir dan melakukan apa yang terbaik untuk universitas. Namun, terlepas dari posisinya, tekanan “dikendalikan dari jarak jauh” dari para pendukungnya menjadi tak tertahankan.
Meskipun Mathieson adalah kepala universitas tersebut di tingkat manajemen senior, dia hanya diakui sebagai “suara minoritas” di HKU.
“Saya tidak dapat menyuarakan pendapat saya di dewan pemerintahan universitas tersebut, dimana telah muncul situasi yang rumit. Saya berharap para pejabat tidak terlalu mempolitisasi pendidikan tinggi Hong Kong “, Mathieson mengatakan.
Nilai-nilai yang bertentangan
Biasanya, Hong Kong mengizinkan institusi pendidikan mereka memiliki tingkat kebebasan akademik dan otonomi tertentu. Prinsip yang berkaitan dengan kebebasan ini dapat dianggap sebagai kebebasan berbicara menyampaikan pendapat.
Mahasiswa Hong Kong berdemonstrasi pada tahun 2014. (Image: By 湯惠芸 [Public domain], via Wikimedia Commons)
Menurut para kritikus, HKU telah bertentangan dengan kebebasan akademik dan otonomi.
Pada tahun 2015, ketika Li Kwok-Cheung, yang merupakan ketua dewan HKU dan anggota Dewan Eksekutif Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, juga ditunjuk untuk memimpin badan pengurus HKU, para siswa mengadakan sejumlah demonstrasi menentang keputusan tersebut.
Akibatnya, demonstrasi mahasiswa dan tindakan mereka dianggap sebagai “peraturan massa,” dan diberlakukan bahwa mereka yang terlibat dalam demonstrasi harus dikeluarkan dari sekolah.
Panggilan untuk resolusi
HKU, seperti kebanyakan universitas-universitas, terbentang tipis antara menjunjung kebebasan akademis dan otonomi, dengan memenuhi kewajibannya terhadap “tangan” yang memberi makan keuangannya
Beijing dikenal karena menjadi penentang terbesar untuk kebebasan berbicara, hak asasi manusia atau bentuk otonomi sipil lainnya.
Namun, Beijing juga merupakan sumber pendanaan utama bagi Universitas Hong Kong.
Dalam pesannya untuk HKU, Mathison mengatakan bahwa dia berharap setelah kepergiannya, universitas tersebut tetap mempertahankan posisi internasionalnya.
“Sementara bekerja sama dengan Tiongkok, HKU juga harus menjaga kemampuan untuk terhubung dengan negara-negara lain di dunia, karena hubungan internasional antar universitas menggambarkan saling menghormati dan kerjasama satu sama lain.” (VisionTimes/ran)
Epochtimes.id- Saat berkunjung ke Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, pada Senin, 15 Januari 2018 lalu, Presiden Joko Widodo bertemu dengan perwakilan nelayan Jawa Tengah yang berasal dari Tegal, Batang, Pati, dan Rembang.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah dan nelayan berdiskusi serta mencari solusi dari kebijakan pelarangan penggunaan cantrang. Pertemuan pun kembali dilanjutkan pada hari ini Rabu, 17 Januari 2018, di Istana Merdeka Jakarta.
Pada pukul 15.30 WIB, Kepala Negara menepati janjinya bertemu dengan para perwakilan nelayan, yaitu Ketua Aliansi Nelayan Indonesia Riyono, Wakil Ketua Aliansi nelayan Indonesia Suyoto, Ketua KUD Mina Santosa Tegal Hadi Santoso, dan Nahkoda Kapal Rasmijan.
Mereka hadir bersama Bupati Batang Wihaji, Bupati Tegal Enthus Susmono, Wali Kota Tegal Nursoleh, Bupati Pati Haryanto, dan Bupati Rembang Abdul Hafidz.
Sedangkan Presiden saat pertemuan berlangsung didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja.
Di saat yang bersamaan, ribuan nelayan dari berbagai daerah juga menggelar aksi demonstrasi menentang cantrang di depan Istana Merdeka. Bahkan, aksi tersebut sudah dimulai sejak pagi hari.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sepakat dengan para nelayan bahwa pemerintah tidak akan mencabut Peraturan Menteri tentang pelarangan cantrang.
Namun, pemerintah akan memberikan perpanjangan waktu kepada kapal cantrang untuk tetap melaut sampai dengan pengalihan alat tangkap mereka selesai.
“Ini dengan kondisi tidak boleh ada penambahan kapal cantrang. Semua kapal cantrang yang ada harus melakukan pengukuran ulang kapalnya dengan benar dan hanya di Pantai Utara Pulau Jawa,” ucap Susi seperti dirilis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Di akhir pertemuan, Presiden menjelaskan bahwa hasil dari pertemuan hari ini adalah pemerintah memberikan kesempatan kepada nelayan untuk beralih dari penggunaan cantrang.
“Kesimpulannya adalah diberikan waktu untuk sampai rampung semua, pindah dari cantrang menuju ke yang baru, tanpa ada batasan waktu pun. Tapi jangan sampai nambah kapal,” ucap Presiden.
Usai pertemuan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti langsung menemui para nelayan yang sedang melakukan aksi di depan Istana Merdeka. Susi meminta para nelayan menyepakati hasil dari pertemuan tersebut.
“Saya tidak mau ada kapal cantrang ilegal, tidak punya ukuran, ukuran mark down masih melaut. Kemudian tidak boleh ada kapal tambahan lagi. Semua harus berniat beralih alat tangkap. Setuju? Harus. Kalau nggak setuju tak cabut lagi,” ujar Susi.
Susi juga menjelaskan kepada para nelayan bahwa tujuan pemerintah membuat kebijakan tersebut adalah semata-mata untuk melindungi para nelayan dan laut Indonesia. Sehingga ia pun berharap agar para nelayan mendukung setiap program dan kebijakan yang dibuat pemerintah.
“Kalau sampeyan bandel terus nelayan tradisional marah, Pak Jokowi kan juga susah. Jadi tolong kompromi ini dipatuhi,” ungkap Susi.
Terakhir, Susi juga menyatakan kepada para nelayan bahwa pemerintah tak segan untuk membantu agar kehidupan para nelayan di seluruh Tanah Air semakin sejahtera.
“Kredit macet juga akan dibantu tapi nggak boleh bohong ukuran kapal. Kalau masih ada yang bohong tahun depan ditenggelemin. Saya ingin anda-anda menguasai laut Indonesia, bukan kapal-kapal ikan asing. Hidup nelayan Indonesia!,” kata Susi. (asr)
Raksasa Teknologi AS Patuhi Undang-Undang Cybersecurity Rezim Tiongkok, Memberikan Hosting Icloud Pada Perusahaan Milik Negara
Pengguna perangkat Apple di Tiongkok mungkin pernah memiliki harapan bahwa mereka dapat menyimpan datanya dengan penyimpanan awan yang ditawarkan oleh perusahaan Barat ini di luar pengawasan rezim Tiongkok. Namun kenyataannya, data pribadi mereka akan segera dihosting oleh perusahaan yang dimiliki oleh negara (BUMN) Tiongkok, yang mempunyai hubungan intim dengan Tentara Pembebasan Rakyat, fakta-fakta yang tidak nyaman bahwa perusahaan AS belum memberi tahu jutaan pengguna perangkat-perangkatnya di Tiongkok.
Pada tanggal 10 Januari, Apple telah mengumumkan bahwa serah terima ke Cloud Intelligent Cloud Big Data (GCBD) dari penyimpanan iCloud jarak jauh untuk pengguna perangkat Tiongkok akan terjadi pada 28 Februari. Sekitar 131 juta pengguna iPhone dan jutaan pengguna iPad dan Mac di Tiongkok akan terpengaruh, karena mereka harus menyetujui persyaratan layanan baru atau menghentikan akun-akun iCloud mereka.
Keputusan Apple yang kontroversial untuk memberikan akses untuk iCloud-nya tersebut di Tiongkok telah diumumkan pada bulan Juli 2017, karena raksasa teknologi tersebut mengklaim bahwa mereka tidak memiliki pilihan selain harus mematuhi undang-undang cybersecurity rezim Tiongkok, yang mulai berlaku pada 1 Juni. Undang-undang baru mengharuskan perusahaan asing untuk menyimpan semua data yang berasal dari Tiongkok pada server-server di Tiongkok. GCBD berbasis di Propinsi Guizhou, Tiongkok barat daya.
Menurut sejumlah situs informasi bisnis Tiongkok, perusahaan GCG berusia tiga tahun telah terdaftar sepenuhnya dimiliki oleh “Komite Ekonomi dan Teknologi Informasi Guizhou,” yang merupakan bagian dari Pemerintah Rakyat Propinsi Guizhou. Secara nominal, panitia berada di bawah Ministry of Industry and Information Technology (MIIT), Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, Dewan Negara di tingkat nasional.
Komite tersebut, bagaimanapun, juga menggunakan nama resmi lain: “National Defense Industry working Committee of Guizhou Provincial Party Committee” [dari Partai Komunis Tiongkok]. Praktek memiliki dua nama resmi untuk satu kantor fisik adalah umum di semua tingkat pemerintahan sipil dan peralatan Partai Tiongkok, karena Partai Komunis Tiongkok menegaskan kekuatan dan kendalinya melalui mekanisme semacam itu. Dalam pengaturan ini, organisasi Partai selalu mengumumkan maksud dan tujuan-tujuan tersebut.
Screenshot dari situs informasi bisnis Tiongkokmenunjukkan Guizhou-Cloud Big Data (GCBD), sebuah perusahaan yang akan segera mengendalikan server iCloud Apple untuk pengguna Tiongkok di Tiongkok, sepenuhnya dimiliki oleh ” National Defense Industry working Committee of Guizhou Provincial Party Committee” (disorot merah) yang sangat dekat dengan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok. (Screenshot via China Digital Times)
Fungsi-fungsi yang tepat dari “National Defense Industry working Committee” (Komite Kerja Industri Pertahanan Nasional) adalah dugaan-dugaan dari siapapun, para ahli mengatakan bahwa di dalam satu cara atau lainnya itu berhubungan kembali dengan militer Tiongkok. Secara resmi, komite dan organ serupa di berbagai propinsi di Tiongkok bertanggung jawab untuk mengawasi kompleks industri militer besar-besaran rezim Tiongkok yang digunakan untuk membekali dan mempertahankan People’s Liberation Army (PLA), Tentara Pembebasan Rakyat.
Ying-Yu Lin, seorang profesor di Institute of Strategy and International Affairs (ISIA) di Universitas Nasional Chung Cheng Taiwan, mengatakan bahwa ada hubungan yang pasti antara komite tersebut dan PLA. GCBD kemungkinan besar akan memberi PLA akses yang diinginkannya di dalam server-server iCloud Apple di Tiongkok, Ying-Yu mengatakan.
Dalam sebuah wawancara pada bulan Desember 2016 dengan saluran media pemerintah Guizhou, wakil direktur Komite Ekonomi dan Informasi Teknologi, Wang Jian, yang juga menjabat sebagai anggota berkedudukan tinggi Komite Kerja Industri Pertahanan Nasional Guizhou, secara terbuka mengakui bahwa salah satu tugas-tugas “strategis” dari Komite tersebut adalah dengan mengintegrasikan “data besar” dari sumber-sumber sipil ke dalam militer, sebuah proses yang bahkan disebutnya sebagai “Operation Big Data” (Data Operasi Besar).
Kata-kata “integrasi sipil-militer” muncul total 83 kali dalam wawancara Wang Jian, yang dia sebut sebagai bagian dari kebijakan rezim Tiongkok yang lebih luas untuk memfasilitasi arus sumber daya, data, dan teknologi dari lingkungan sipil Tiongkok ke dalam militer.
Ying-Yu Lin mengatakan bahwa pernyataan-pernyataan yang demikian dari pejabat rezim Tiongkok tersebut lebih lanjut menegaskan hubungan antara PLA dan GCBD, perusahaan yang sekarang menguasai semua data iCloud pribadi yang disimpan oleh para pengguna perangkat Apple Tiongkok.
Pelanggan Tiongkok melihat iPhone X baru di toko Apple di Hangzhou, propinsi Zhejiang, Tiongkok timur pada 3 November 2017. (STR / AFP / Getty Images)
Rezim Tiongkok dan PLA bukan hanya setelah data pribadi pengguna Apple Tiongkok, Lin mengatakan, meskipun begitu mereka juga bisa mencari teknologi di balik iCloud Apple, yang kemudian dapat mereka gunakan untuk memberdayakan platform manajemen medan tempur PLA sendiri, terutama di bidang yang terkait dengan komputasi awan.
Sementara Apple belum menanggapi permintaan komentar dari The Epoch Times, pengumumannya kepada para pengguna iCloud di Tiongkok dan persyaratan layanan baru tersebut tidak memberi petunjuk bahwa GCBD adalah perusahaan milik negara, apalagi fakta bahwa hal itu dapat diakses secara bebas oleh Tentara Pembebasan Rakyat.
Kesepakatan Apple ke rezim Tiongkok menambah daftar perusahaan Amerika yang telah tunduk terhadap transfer teknologi dan data yang dipaksakan, sesuatu yang telah menjadi isu yang diperebutkan dalam hubungan perdagangan AS-Tiongkok, karena administrasi Trump berulang kali menekan Tiongkok untuk mengakhiri praktek-praktek semacam itu. (ran)
Epochtimes.id- Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah memperingatkan adanya ancaman teror baru di negara itu.
“Mungkin ada baiknya untuk mengantisipasi akan terjadi (serangan teror) dalam beberapa hari mendatang,” kata Duterte dalam pidato di tengah laporan semakin banyak pejuang asing di Filipina.
“Mereka ingin meledakkan (tempat) orang berkumpul, di bandara, pelabuhan laut, dan taman, karena apa yang terjadi di provinsi Mindanao,” kata Duterte mengacu pada kekalahan kelompok militan yang didukung Daesh atau ISIS mengepung Marawi.
“Seperti yang telah saya katakan, ancaman tersebut tetap ada,” tambah Duterte.
“Saran saya kepada pasukan keamanan kami, Angkatan Bersenjata Filipina dan Polisi Nasional Filipina, dalam hal ini keamanan terhadap terorisme,” katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Pertahanan Nasional Delfin Lorenzana mengatakan kepada pasukan elit khusus negara tersebut untuk mempersiapkan kemungkinan pengepungan Marawi di kota lain.
Lorenzana mengakui pihak berwenang mengetahui masuknya sejumlah teroris asing ke Filipina selatan.
Juru runding utama Front Pembebasan Islam Moro (MILF), Mohaquer Iqbal, memperingatkan kekalahan kelompok Maute di Kota Marawi tidak berarti kekalahan kelompok-kelompok berorientasi ISIS di Mindanao.
“Harapan mereka akan muncul lagi,” katanya kepada Arabnews.
Iqbal mengulangi pernyataannya mengenai meningkatnya jumlah pejuang asing di Filipina selatan.
Militer baru-baru ini melaporkan mereka mengidentifikasi 48 teroris asing yang saat ini berada di Filipina. Militer kepada Mahkamah Agung menyebutkan sejumlah teroris telah memasuki Filipina selatan yang menyamar sebagai pengusaha atau wisatawan.
Iqbal menegaskan intelijen MILF mendukung tokoh tentara tersebut, dengan mengatakan, “Kami memiliki info sekitar 90 persen terverifikasi (kehadiran teroris asing). Kami memiliki laporan yang andal. ”
Beberapa teroris asing tersebut tiba di negara tersebut setelah pengepungan Marawi berakhir pada bulan Oktober. Banyak yang tiba melalui provinsi pulau Sulu dan Basilan, dan beberapa di antaranya “orang Kaukasia.”
Awal pekan ini, sebuah artikel yang dikeluarkan oleh think tank Asia Rajaratnam School of International Studies (RSIS) mengatakan kematian pemimpin ISIS di Asia Tenggara, Isnilon Hapilon dan Omarkhayam Maute, dinilai tidak secara mendasar hilangnya ancaman jihad di Filiphina.
Artikel tersebut mengatakan bahwa masih ada empat “pemimpin kunci” ekstremis Asia Tenggara: Amin Baco, Bahrumsyah, Abu Turaifie dan Bahrun Naim. ”
Baco, seorang Malaysia yang lahir di Sabah yang membangun kredensial jihad di Basilan dan Sulu, dilaporkan terbunuh saat pengepungan Marawi.
Namun, pada hari Rabu, Komandan Gabungan Komandan Sulu, Brigjen Cirilito Sobejana mengatakan militer berusaha untuk memverifikasi informasi ini.
Walaupun terluka, Baco berhasil melarikan diri dari pengepungan Marawi dan sekarang berada di Sulu bersama Grup Abu Sayyaf (ASG).
Iqbal mengatakan bahwa dia tidak memiliki informasi tentang keberadaan Baco. Namun komandan Toraife dari Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) disebut secara teratur memindahkan lokasinya karena serangkaian operasi militer pada kelompok ini.
“Baru-baru ini dia (Toraife) berada di Cotabato Utara,tapi sepertinya dia sudah pindah dari sana. Mereka tampaknya terus bergerak,” katanya.
Namun, Iqbal menjelaskan bahwa Toraife dan kelompoknya bukanlah ancaman utama pada saat ini. Pasalnya, kelompok ini tidak memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan besar serupa dengan pengepungan militan Maute terhadap Marawi. (asr)
Seandainya beberapa tahun lalu, jika ada perkataan, telah pecah “Perang RRT-Korut”, bisa dikatakan isapan jempol belaka. Akan tetapi dengan situasi internasional saat ini, kemungkinan meletusnya perang kian hari kian besar.
Dalam buku ramalan “Tui Bei Tu” karya Yuan Tiangang (data masa hidup tidak diketahui) dan Li Chunfeng (602 – 670) dari Dinasti Tang gambar ke-45 sepertinya telah meramalkan situasi internasional akan terjadinya perang antara Tiongkok dengan Korut di bawah kepemimpinan rezim Kim Jong-un.
Wu Shen Kan Xia Gen Shang Meng
Gambar ke-45 pada “Tui Bei Tu”. (Foto internet)
Gambar ke-45 Wu Shen (tahun ke 45 dalam suatu siklus sesuai perhitungan kalender Imlek) Kan Xia Gen Shang Meng (situasi tak menentu tatkala air yang bersumber dari bawah gunung mulai mencari jalan)
Ramalan mengatakan:
Ada tamu datang ke Barat
Sampai ke Timur lalu berhenti
Kayu api logam dan air
Bersihkan aib ini
Berikut ini penjelasan atas gambar ini :
Ada tamu datang ke Barat
Sampai ke Timur lalu berhenti
Penjelasan : Kata “tamu” bermakna “bandit dari luar”, yakni musuh. “Datang ke Barat” berarti datang ke arah barat.
“Timur “ bermakna sebuah tempat yang mengandung kata “timur (Korea Utara / 朝鮮 / Chao Xian, Chao 朝 bermakna arah dimana matahari terbit”)
“Berhenti” bermakna “berhenti perang”, bisa diartikan menyerah karena kalah perang. Bandit dari luar (dari timur) datang ke barat untuk menginvasi. Setelah mengalami peperangan, bandit luar yang datang dari suatu tempat di “timur” menyerah karena kalah perang.
Kayu api logam dan air Bersihkan aib ini
Penjelasan : “Kayu api logam dan air”, kurang unsur “tanah”, yang berarti kehilangan wilayah. Setelah perang, terbebas dari aib karena kehilangan wilayah pun terbersihkan.
Dalam kondisi internasional seperti saat ini, satu penjelasan yang mungkin paling masuk akal adalah, yang dimaksud “bandit luar” adalah rezim Kim Korea Utara, yang berada di sisi timur Tiongkok.
Mungkin karena Korut ingin mengalihkan tekanan dari Barat maupun dari internal, atau karena memperebutkan sumber daya strategis (di wilayah timur laut Tiongkok), atau karena menghindari serangan dari selatan, atau keterpaksaan karena sebab musabab lain, rezim Kim Korut melakukan agresi militer terhadap Tiongkok, namun akhirnya gagal.
“Bersihkan aib ini” mungkin memiliki alasan yang lebih mendalam. Letak geografis Korut bisa ditelusuri hingga masa kekuasaan Raja Wu dari (dinasti) Zhou yang disebut “Ji Zi Chaoxian (negeri yang dibentuk oleh Ji Zi, seorang bangsawan dari dinasti Zhou, dalam bahasa Korea disebut Gija Joseon, 1120 – 194 SM)”, dalam buku “Tui Bei Tu” disebut mengenai Koguryo pada masa awal kerajaan Dinasti Tang.
Di masa kekuasaan Kaisar Taizong Dinasti Tang, Koguryo bentrok dengan Dinasti Tang, beberapa kali kedua belah pihak terlibat perang, hingga tahun 668 Masehi Koguryo berhasil diruntuhkan.
Setelah itu kerajaan pada posisi geografis Korea Utara mayoritas merupakan koloni beberapa generasi dinasti Tiongkok, hingga tahun 1894 ketika Dinasti Qing kalah perang di laut melawan Jepang, ditandatanganilah surat “Kesepakatan Shimonoseki”, yang menyebabkan Korut sejak itu terputus hubungan negeri asalnya dengan Tiongkok.
Gambar ke-55 dalam “Tui Bei Tu” yang merefleksikan gambar ini menjelaskan tentang perang laut melawan Jepang.
Pasukan Qing yang perlengkapannya jauh lebih lemah dibandingkan pasukan Jepang, panglima besar pihak Qing yakni Admiral AL Ding Ruchang gugur di medan perang sebagai patriot, dalam beberapa kali perang Ding berhasil membalikkan situasi genting menjadi aman.
Namun apa daya Ding selalu diabaikan oleh kekaisaran, karena tidak berhasil kembali ke negerinya, akhirnya ia bunuh diri setelah kalah perang.
“Tui Bei Tu” menilai Ding Ruchang: “Balikkan situasi genting menjadi aman sebagai kebenaran, bukan berarti kekalahan (kehilangan wilayah Korut tersebut) akibat kesalahan diri saya” — yang bermakna Korut yang melepaskan diri dari Tiongkok setelah perang itu adalah “penyerahan wilayah kekaisaran”, yakni kehilangan wilayah teritorial milik Tiongkok.
Dan Perang RRT-Korut yang akan terjadi ini mungkin akan membuat RRT sebagai pemenang perang RRT untuk memperoleh kembali wilayah kedaulatan setara wilayah Korut, penulis “Tui Bei Tu” menganggap hal ini sebagai mencuci aib besar.
Bunyi tembang:
Pergerakan bara membuka lebar dunia
Burung emas bersembunyi di tengah samudera putih
Sejak saat itu tidak berani angkuh lagi
Pamor kekuatannya telah pudar seluruhnya
Arah bara membuka lebar dunia Burung emas hanyut di tengah samudera putih
Penjelasan : “Bara” maksudnya adalah api, bisa diartikan peperangan — “arah bara membuka lebar dunia” bermakna kobar peperangan telah melanda dunia. Penjelasan lain kata “bara” akan dianalisa lebih lanjut pada akhir artikel ini.
“Burung emas” maksudnya adalah rezim keluarga “Kim” di Korut (Kim bermakna: Emas).
“Samudera putih” bisa ada dua penjelasan. Bisa diartikan nama suatu tempat: dalam peperangan ini, Korut akan kalah perang, rezim Kim sebagai tawanan perang akan diadili atau dipenjara di lokasi “samudera putih (dalam terminology orang Tiongkok, bangsa kulit putih disebut sebagai orang berasal dari samudera)”.
“Samudera putih” juga bisa diartikan dengan aliansi dua (kelompok) negara — yang satu negara “putih/白 (aksara Xi dari Xi Jinping, 習 juga mengandung aksara 白 / putih di sebelah bawahnya)” dan satu negara “samudera jauh”, berperang bersama memusnahkan rezim Kim Korut.
Gambar dalam kitab “Tui Bei Tu” ini melukiskan dua orang ksatria memegang tombak menusuk matahari. Legenda kuno mengatakan di tengah matahari ada gagak/burung berkaki tiga, oleh karena itu matahari juga disebut sebagai “gagak/burung emas Kim”.
Dalam gambar ini matahari yang ditusuk adalah “gagak emas Kim”, yang berarti rezim Kim Korut. Di gambar ksatria pada gambar ini di dadanya ada aksara “hati (xin)”, yang diartikan Tiongkok dan sekutunya satu hati berperang bersama, menghancurkan rezim Kim Korut.
Dari situasi internasional saat ini, dalam perang ini kemungkinan terbesar yang akan menjadi sekutu Tiongkok adalah Amerika.
Pada kata “samudera putih”, penjelasan kedua adalah, dua negara sekutu satu “putih” dan satu “samudera”, yang dimaksud “samudera” seharusnya adalah Amerika, dan yang dimaksud “putih” adalah Tiongkok.
Mengapa Tiongkok dikatakan “putih”? Mungkin terkait karya Liu Bowen (1311 – 1375) berjudul “Inkripsi Menara Jinling” yang meramal perkembangan situasi politik di Tiongkok saat ini : “Setelah bunga merah layu bunga putih akan mekar” — penjelasan mendetil bisa dibaca dalam artikel “Penjelasan Inkripsi Menara Jinling (Jīnlíng tǎ bēiwén) Karya Liu Bowen”.
Sejak saat itu tidak berani angkuh lagi
Pamor kekuatannya telah pudar seluruhnya
Penjelasan: “Angkuh” bermakna pamer kekuatan militeristik. Seperti situasi internasional saat ini, makna kedua kalimat ini sangat sesuai dengan sandiwara kegilaan rezim Kim.
……Akhir dari perang ini walaupun Tiongkok menjadi negara yang menang perang dan juga mendapatkan kembali wilayahnya sebagai imbalan, tapi yang mengkhawatirkan adalah: sebagai negara yang mendapatkan kembali imbalan wilayah setelah satu ajang peperangan, sangat mungkin karena dalam perang ini Tiongkok harus membayar mahal untuk mendapatkannya.
Membandingkan kekuatan rezim Kim dengan aliansi RRT-AS, satu-satunya yang akan menyebabkan Tiongkok membayar mahal, rezim Kim akan mengerahkan senjata berdaya bunuh skala besar: “Arah bara membuka lebar dunia” dalam kalimat ini kata ‘bara (炎, dua aksara api “火” yang ditumpuk)’ mungkin yang dimaksud adalah “api dari langit”…
Sesungguhnya hampir seluruh ramalan dalam sejarah Tiongkok telah memprediksikan tamatnya rezim PKT — yakni menjelang berakhirnya rezim PKT akan terjadi “bencana dahsyat” yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Pada banyak ramalan dari dalam dan luar negeri, penjelasan tentang “bencana dahsyat” ini sangat mirip satu sama lain: di tengah “bencana dahsyat” yang berlangsung selama bertahun-tahun, dunia penuh dengan kekacauan akibat peperangan, kekeringan, banjir, kebakaran, wabah, dan lain-lain, daya musnahnya terhadap manusia sangat tragis, yang akhirnya mencapai “tersisa tidak sampai 10%”.
Dan di dalam ramalan, gejala awal “bencana dahsyat” ini akan dimulai tahun 2018, di dunia akan mulai terjadi peperangan berskala agak banyak atau agak besar.
Gambar lainnya dalam “Tui Bei Tu” gambar ke-56 (lihat ilustrasi foto-1), yakni penjelasan tentang fenomena kekacauan perang yang bersifat global.
Akan tetapi, dalam menjelaskan akibat yang terjadi karena “bencana dahsyat” ini, semua ramalan sejarah yang terkait juga menjelaskan ramalan bagaimana dalam menghindari bencana ini: di tengah “bencana dahsyat” ini, akan muncul “seorang suci” — semua pengikutnya dan orang-orang yang baik akan diselamatkan, dan memasuki era yang baru dalam sejarah.
Ramalan ini memprediksi: terhadap setiap jiwa manusia, bahkan ramalan terhadap suatu bangsa atau negara, takdir yang tragis dalam ramalan itu bukan berarti tidak bisa diubah.
Sebenarnya, jika kita membandingkan realita sejarah dengan ramalan itu, akan didapati ramalan tentang sejumlah bencana besar itu telah terjadi perubahan pasca tahun 2000.
Mengenai analisa mendetil akan waktu persisnya terjadinya “bencana dahsyat”, penyebab dan akibatnya serta kemungkinan variable sejarah, silahkan baca di artikel “Prediksi Sejarah Nasib Kuo Min Tang (Partai Nasionalis Tiongkok yang kini memerintah di Taiwan) dan PKT serta ‘Bencana Dahsyat’”.
Bagaimana perkembangan situasinya saat ini, apakah benar sejarah akan membuat lagi perubahan-perubahan yakni pengurangan bencana, kita cermati saja perkembangannya. (SUD/WHS/asr)
Epochtimes.id- Video ucapan perpisahan di bandara dari keluarga Saudi dengan asisten rumah tangga mereka, Houriya yang mana telah menghabiskan 33 tahun di rumah mereka menjadi viral di dunia Arab.
Penonton yang telah melihat video tersebut tidak dapat menahan air mata saat mereka melihat Houriya menyeka air matanya menatap anak-anak dari keluarga ini.
Anak remaja hingga dewasa mengucapkan selamat tinggal seraya memeluknya setelah bertahun-tahun membesarkan dan merawat mereka.
Seorang anggota keluarga, Abdullah Al-Arfaj, mengatakan kepada Arab News mengatakan Houriya pertama kali datang ke rumah kakek dari pihak ibu mereka pada 1986 silam. Houriya telah berada di keluarga ini selama 33 tahun.
Menurut Arfaj, selama tahun-tahun itu, Houriya pergi ke Indonesia untuk mengunjungi keluarganya, tapi dia selalu kembali ke Saudi.
Bagi Arfaj, Houriya membantu membesarkan paman ibunya, generasi keluarganya dan kini anak-anaknya dari tiga generasi yang berbeda.
“Dia harus ada bagi kami, sosok yang ada di samping kakekku, Rashid dan nenekku, dan kami memandangnya dengan hormat, mengecup kepalanya, sama seperti yang kami lakukan pada orangtua kami di keluarga,” katanya.
Arfaj mengungkapkan setelah Houriya tak berada bersama mereka, sekeluarga merasa kehilangan.
“Setelah beberapa hari berlalu semenjak dia pergi, tapi dia seolah membawa pergi ketentraman yang biasanya kami dapat dari para sesepuh dalam keluarga. Nenek kami sudah berpulang pada 2012, dan kakek kami di tahun 1993, dari Houriyalah kami merasakan yang tidak bisa kami dapatkan lagi dalam keluarga,” tambahnya.
Al-Arfaj mengungkapkan bahwa dia tidak menyangka reaksi luar biasa dari video yang disebarkannya. Dia mengungkapkan awalnya dia tak berniat bahkan keluarganya untuk menyebarkannya ke medsos.
“Ini adalah yang kami hargai, bukan karena sakit atau kelelahan, tapi karena dia sudah tua dan lelah, kami memberi dia beristirahat di masa tuanya,” katanya.
Meski Houriya telah kembali ke Indonesia, Arfaj mengungkapkan tetap menjalin komunikasi dengan Houriya serta pihak keluarga berencana untuk mengunjungi kampung halamannya di Indonesia. (asr)
Sumber : Arabnews.com
#وفاء_للخادمه (منقول) :
سافرات من #السعودية بعد٣٣ خدمة عند كفيلها ؛ الجميل بالمقطع عمق الوفاء من أسرة الكفيل لها ..👍
يذكر أنهاساهمت بخدمة بناتهم
وأولادهم وأولاد أولادهم جميعاً
بعض اللقطات من لحظة الوداع
والوفاء ؛وحسن عهدٍ من تعاليم الإيمان اللهم اجمع المتوادين👇 pic.twitter.com/5MSJCHp4dd
Beberapa hari yang lalu beredar berita bahwa Tiongkok mempertimbangkan untuk memperlambat atau menangguhkan kepemilikan treasury securities AS. Segera setelah itu, terjadi gejolak penjualan dolar AS dan surat hutang AS di pasar.
Menanggapi pertanyaan dunia luar tentang masalah tersebut otoritas keuangan Tiongkok mengatakan bahwa itu tidak benar.
Beberapa pakar keuangan juga mengatakan bahwa jika otoritas Tiongkok menggunakan metode penjualan treasury securities untuk mencapai maksud menyakiti Amerika Serikat, maka tindakan itu sama saja dengan mengangkat batu yang akan menimpa kakinya sendiri.
Laporan Bloomberg pada 10 Januari menyebutkan akibat pejabat senior Tiongkok menyarankan untuk memperlambat atau menangguhkan pembelian treasury securities AS, dengan alasan pertama bahwa daya tariknya sedang melemah dan yang kedua adalah karena pengaruh hubungan perdagangan dengan AS yang kurang harmonis belakang ini.
Akibat pemberitaan tersebut terjadi penjualan dolar AS dan T-securities besar-besaran di pasar. Pada 11 Januari, Otoritas Tiongkok yang menangani administrasi devisa secara terbuka membantah isu tersebut dan menuduh Bloomberg mengedarkan berita palsu.
Tiongkok mengapa memperlambat atau menangguhkan pembelian treasury securities AS ?
“Alasan paling utama adalah berasal dari dalam negeri Tiongkok sendiri,” kata Frank Tian Xie, seorang profesor di University of South Carolina Aiken Business School kepada Epoch Times.
Pertumbuhan cadangan devisa Tiongkok tidak lagi secepat di masa lalu, sekarang angka itu berkisar antara 3 triliun. “Tidak membeli itu karena keterpaksaan, ini alasan pertama,” kata Frank Tian Xie.
Alasan kedua adalah Tiongkok membeli treasury securities AS saat itu karena pertimbangan politis.
“Tiongkok menggunakan pembelian T-securities sebagai alat tawar-menawar ekonomi dan politik untuk menekan pemerintahan Obama. Namun untuk saat ini, langkah tersebut dipraktekkan pada pemerintahan Trump sepertinya tidak akan efektif,” katanya.
Foto yang diambil pada 16 Januari 2011 ini menunjukkan seorang teller bank yang menghitung tumpukan uang dolar AS dan catatan 100 yuan China di sebuah bank di Hefei, provinsi Anhui, China timur. (STR / AFP / Getty Images)
Satu hal lain adalah bahwa isu nuklir Korea Utara sudah mulai mencapai tahap penyelesaian akhir, kebijakan Trump di kemudian hari akan meningkatkan tekanan kepada Tiongkok.
Menurut Frank, berdasarkan ucapan-ucapan keras menanggapi persoalan di bidang ekonomi atau perdagangan, tidak sulit terlihat bahwa perubahan politik yang halus antara Tiongkok dan Amerika Serikat sudah terjadi.
Bagi Frank, hubungan kedua negara mungkin sedang bergerak menuju ke situasi baru. Apalagi pergeseran politik mungkin juga menjadi alasan pengurangan atau memperlamban keinginan untuk memiliki T-securities AS.
Xia Yeliang, seorang ekonom yang tinggal di AS kepada Epoch Times mengatakan cukup optimis melihat tren perkembangan ekonomi Amerika Serikat saat ini, dan kinerjanya pun menggembirakan.
Lebih jauh yeliang mengatakan tingkat pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja terus meningkat. Dengan makin bertambahnya kepemilikan T-securities AS berarti kesempatan meraih keuntungan di waktu mendatang akan bertambah besar.
“Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah Tiongkok untuk mengurangi, memperlambat langkah pembelian instrumen keuangan itu,” katanya.
“Alasan utamanya adalah masalah sudah menyusutnya cadangan devisa Tiongkok, ditambah lagi dengan banyaknya kewajiban yang perlu dilunasi, jadi sekarang tidak ada lagi sumber keuangan untuk terus membeli instrumen keuangan tersebut dalam jumlah besar. Oleh karena itu, pengurangan pembelian adalah sebuah kebutuhan,” tambahnya.
Treasury securities pemerintah AS adalah surat berharga terbaik di dunia. “Bukan saja instrumen keuangan yang terbitan pemerintah, ia juga setingkat ‘Gilt’ karena bermutu tinggi.”
Surat berharga jenis Gilt karena peringkat kredibilitasnya sangat tinggi. Biasanya, ketika ekonomi suatu negara berjalan relatif stabil, ia akan membeli sejumlah besar surat berharga tipe Gilt.
Menurut Xia, jika pemerintah Tiongkok suatu saat mengurangi kepemilikan atau memperlambat pembelian T-securities AS, ini mungkin juga merupakan cara Tiongkok melindungi diri sendiri.
“Jika itu terjadi dalam suatu jangka waktu yang panjang, baru dapat dikaitkan pada kemampuan keuangan atau daya saing internasional Tiongkok yang melemah,” katanya.
Otoritas keuangan Tiongkok sekarang masih memiliki surat-surat berharga pemerintah AS yang berjumlah total USD. 1.2 triliun, merupakan angka terbesar kedua setelah Federal Reserve yang USD. 2.4 triliun.
Dunia luar percaya bahwa jika pemerintah Tiongkok secara drastis mengubah strategi kepemilikan instrumen keuangan pemerintah AS itu, selain akan berdampak pada pasar modal global, namun juga akan melemahkan status Tiongkok sebagai negara kreditor luar negeri terbesar bagi AS.
Apa akibatnya jika Tiongkok mengurangi atau menunda pembelian surat berharga pemerintah AS ?
Frank Tian Xie mengatakan bahwa stabilitas, keamanan dan risiko rendah treasury securities AS adalah proyek investasi terbaik untuk negara manapun di dunia. Hal ini Tiongkok -lah yang paling jelas.
“Dengan memegang begitu banyak cadangan devisa, dalam jangka panjang Tiongkok pasti akan membeli Treasury securities pemerintah AS,” kata Frank.
Frank Tian Xie percaya bahwa pemerintah Tiongkok tidak akan menjual habis instrumen keuangan AS itu. “Pertama, penjualan habis akan merusak hubungan Tiongkok – AS, secara politis menyinggung AS. Kedua, aksi penjualan habis akan mendepresiasi nilai aset obligasi pemerintah Tiongkok dan nilai obligasi yang masih dipegang pemerintah Tiongkok juga akan menyusut karenanya, menimbulkan kerugian besar bagi negara sendiri. ”
Seorang wanita menghitung ribuan dolar yuan China di Vancouver, Kanada, pada 25 Oktober 2015. (Benjamin Chasteen / Epoch Times)
Li Hangching, kepala eksekutif Institut Informasi dan Strategi kepada Epoch Times bahwa surat-surat berharga AS dijamin oleh pemerintah Amerika Serikat dengan kredit nasional dan bahwa negara-negara yang memiliki cadangan devisa akan memilih memiliki instrumen keuangan tersebut.
Li Hangching mengatakan, surplus perdagangan Tiongkok – AS setiap tahunnya mencapai 300 miliar dolar AS. “Jika mereka tidak membeli T-securities AS, apakah mau membeli surat hutang negara lain yang lebih beresiko ? Sepertinya hal ini tidak mungkin”.
Gejolak jangka pendek di pasar gara-gara penjualan isu tersebut menurut analisa Li Hangching adalah disebabkan oleh karena Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap Tiongkok dalam tiga kesempatan dan melakukan investigasi penyelidikan anti-dumping terhadap produk baja, Electrolytic aluminum dan pelanggaran hak kekayaan intelektual.
Pada saat ini, Tiongkok Ingin membuat isyarat ‘unjuk rasa’ kepada AS. “Tetapi bagaimana pun juga Tiongkok tidak akan menjual habis surat berharga AS sebesar USD. 1.2 triliun yang akhirnya akan membuat aset kekayaannya menyusut yang merugikan diri sendiri.
“Oleh sebab itu kita melihat bahwa Bank Sentral Tiongkok bagian administrasi valuta asing langsung keluar untuk mematikan kabar angin dengan mengatakan bahwa itu tidak benar. Padahal sumber kabar angin itu juga berasal dari intern mereka, kalau tidak siapa orang luar yang mau percaya ?”
Ekonom Paul Krugman, kolumnis ‘New York Times’ mengemukakan dalam artikelnya : “Jika Tiongkok menggunakan instrumen keuangan Amerika untuk menyakiti Amerika Serikat, itu hanya sebuah upaya mengangkat batu yang akan menimpa kakinya sendiri. Karena penjualan besar-besaran akan menyebabkan pasar bergolak, nilai T-securities AS akan menurun karenanya, ini berarti nilai kepemilikan surat-surat berharga yang dipegang Tiongkok juga akan menurun yang akhirnya akan merugikan sistem moneter negara mereka sendiri.” (Sinatra/asr)
