Home Blog Page 1942

Akademisi Australia Diselidiki Terlibat Penelitian Pengambilan Organ Paksa di Tiongkok

0

Seorang akademisi Australia dengan sejarah membuat komentar-komentar yang memfitnah tentang kelompok spiritual Falun Gong sedang diselidiki oleh universitasnya atas tuduhan kesalahan akademik.

Campbell Fraser, seorang dosen senior di departemen bisnis internasional dan studi Asia Universitas Griffith, yang telah melakukan penelitian tentang penyalahgunaan transplantasi organ dalam beberapa tahun terakhir, sering disebut di media pemerintah Tiongkok untuk memperkuat pernyataan Beijing bahwa pengambilan organ dari para tahanan hati nurani tidak tidak ada.

Menurut laporan baru-baru ini oleh The Australian, seorang anggota Himpunan Falun Dafa Australia secara resmi mengeluh tentang pernyataan-pernyataan akademis Fraser selama kesaksian yang diberikan pada sidang Parlemen Australia tentang masalah perdagangan organ dan wisata transplantasi organ pada bulan Juni.

Sekarang, dia sedang diselidiki oleh universitas untuk ketiga kalinya, menurut The Australian. Surat kabar tersebut melaporkan bahwa universitas sedang melihat insiden 2016 di mana Fraser mewawancarai 11 praktisi Falun Gong di Sydney untuk proyek akademik, tetapi menolak kesaksian mereka sebagai tidak kredibel.

Selain itu, selama segmen yang disiarkan bulan Februari 2017 oleh CCTV, media televisi corong Partai Komunis, Fraser berusaha untuk mendiskreditkan penelitian yang dilakukan oleh para ahli dalam Koalisi Internasional untuk Mengakhir Pelanggaran Transplantasi di Tiongkok (International Coalition to End Transplant Abuse in China). “Jelas, mereka menggunakan apa yang disebut pengambilan organ untuk mendapatkan tujuan politik tertentu,” katanya.

Fraser, yang mengatakan dia masih terus meragukan bahwa pengambilan organ paksa dilakukan dalam skala besar di Tiongkok, saat ini telah dilarang oleh universitas untuk bepergian ke luar negeri atau berbicara dengan media, menurut The Australian. Dia mengatakan kepada The Australian bahwa penyelidikan saat ini terhadap pelanggaran adalah yang ketiga kalinya, dan bahwa dia telah dibebaskan dua kali sejak yang pertama.

Ketika dihubungi oleh The Australian, Fraser mengatakan bahwa Tiongkok telah mengundangnya untuk berbicara di konferensi internasional tentang perdagangan organ dan bahwa rezim membayar untuk perjalanan dan akomodasinya. Namun, dia menyangkal bahwa dia berada “di bawah kendali langsung Tiongkok” terutama karena alasan keuangan.

Sementara itu, universitas telah memberi tahu The Australian bahwa mereka tidak berkomentar secara terbuka tentang investigasi yang sedang berlangsung, tetapi menambahkan bahwa: “Kami mendukung hak akademisi kami untuk berbicara secara terbuka tentang bidang keahlian mereka. Falun Gong berada di luar bidang keahlian akademik Dr. Fraser… universitas tidak akan mendukung komentar apa pun dari akademisi yang tidak terbukti atau berpotensi mencemarkan nama baik organisasi atau individu lain.”

Sebagai contoh, dalam artikel bulan Agustus 2017 di China Daily, surat kabar berbahasa Inggris yang dikelola negara, Fraser disebut sebagai seorang ahli yang percaya bahwa penelitian sebelumnya tentang pengambilan organ telah diputarbalikkan dan bahwa para praktisi Falun Gong telah menciptakan klaim-klain tersebut. “Kita tidak bisa membiarkan kultus-kultus menghalangi jalan kita,” katanya, mengulang kata-kata kunci propaganda rezim Tiongkok.

Ini adalah penghinaan untuk berbagai studi independen yang dilakukan oleh para ahli hak asasi manusia dan profesional medis yang menemukan banyak bukti bahwa para tahanan hati nurani terus-menerus menjadi stok organ untuk dipanen. Sebuah laporan Juli oleh Pusat Penelitian Panen Organ Tiongkok (China Organ Harvest Research Center), misalnya, menyebut sebagai bukti faktanya bahwa jumlah transplantasi terus-menerus melebihi jumlah sumbangan-sumbangan organ legal, organ-organ tetap tersedia “sesuai permintaan” untuk wisatawan medis asing, dan masih ada kekurangan tidak adanya pengawasan atas sistem transplantasi tersebut.

Falun Gong juga disebut Falun Dafa adalah latihan meditasi berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran, belas kasih, dan toleransi [sejati-baik-sabar]. Ia dilarang oleh rezim Tiongkok pada Juli 1999 setelah pemimpin Partai Komunis Jiang Zemin meyakini popularitas kelompok meditasi tersebut akan mengancam otoritas partai, dimana menurut perkiraan negara praktisinya telah mencapai 100 juta. Dengan bekal kekhawatirannya Jiang meluncurkan kampanye nasional untuk membasmi latihan tersebut.

Ribuan praktisi Falun Gong di Tiongkok telah ditangkap dan ditahan, dengan konfirmasi 4.251 kematian sebagai akibat dari penganiayaan, menurut Minghui.org, sebuah situs web berbasis di AS yang didedikasikan untuk mendokumentasikan penganiayaan Falun Gong di Tiongkok. Jumlah sebenarnya dikhawatirkan jauh lebih besar dikarenakan kesulitan memperoleh informasi sensitif dari Tiongkok.

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa peneliti independen telah melakukan penelitian yang menunjukkan adanya pengambilan organ secara luas, pemindahan paksa organ dari para pendonor yang tidak rela bersedia, dari para praktisi Falun Gong dan tahanan hati nurani lainnya di Tiongkok. (ran)

https://www.youtube.com/watch?v=0x2fRjqhmTA&t=27s

ErabaruNews

Barat Merencanakan Pendekatan Baru yang Lebih Besar di Pasifik untuk Menghadapi Pengaruh Tiongkok

0

SYDNEY — Amerika Serikat, Australia, Prancis, dan Inggris akan membuka kedutaan baru di Pasifik, meningkatkan tingkat pengadaan staf personel, dan lebih sering terlibat dengan pemimpin-pemimpin negara kepulauan Pasifik dalam upaya untuk melawan meningkatnya pengaruh Tiongkok di kawasan tersebut, orang-orang yang mengetahui situasinya telah mengatakan pada Reuters.

Bersaing untuk mendapatkan pengaruh di Pasifik yang penduduknya jarang penting karena masing-masing negara pulau kecil tersebut memiliki suara di forum internasional seperti PBB. Mereka juga mengendalikan banyak lautan yang kaya sumber daya.

Tiongkok telah menghabiskan $1,3 miliar untuk pinjaman-pinjaman lunak dan hadiah sejak tahun 2011 untuk menjadi donor terbesar kedua di Pasifik setelah Australia, memicu kekhawatiran di Barat bahwa beberapa negara kecil tersebut bisa menjadi terlalu terbebani dan berutang pada Beijing.

Sebagai tanggapan, Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat mengatakan mereka akan meningkatkan bantuan ekonomi dan memperluas kehadiran diplomatik mereka ke negara-negara di kawasan tersebut, pejabat-pejabat pemerintah dan diplomat mengatakan kepada Reuters.

“Kami cemas dengan praktik-praktik Tiongkok yang mengarah pada utang yang tidak berkelanjutan,” menurut sumber pemerintah AS yang mengetahui rencana Washington untuk wilayah tersebut, yang berbicara dengan syarat tanpa menyebut nama.

Pejabat AS itu mengatakan Washington perlu memiliki perwakilan yang memadai di negara-negara Pasifik untuk membiarkan pemerintah mereka tahu pilihan-pilihan apa yang terbuka bagi mereka, dan konsekuensi dari mengambil tawaran-tawaran dari tempat lain.

Perwakilan untuk pemerintah Australia, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat di Canberra tidak segera menanggapi permintaan untuk komentar.

Washington bertujuan untuk meningkatkan jumlah staf diplomatik di Palau, Negara Federasi Mikronesia, dan kemungkinan Fiji dalam dua tahun ke depan, kata sumber pemerintah AS.

Pemerintah Australia diperkirakan memberi nama komisioner pertamanya di Tuvalu dalam beberapa minggu, bergegas untuk mengisi jabatan yang Canberra telah tetapkan yang dibentuk hanya beberapa bulan lalu, sumber pemerintah yang tidak mau disebut namanya mengatakan kepada Reuters karena tidak berwenang untuk berbicara dengan media.

Inggris akan membuka komisi-komisi tinggi baru di Vanuatu, Tonga, dan Samoa pada akhir Mei 2019, sementara Presiden Prancis Emmanuel Macron berusaha mengatur pertemuan para pemimpin Pasifik awal tahun depan, sumber-sumber diplomatik dan pemerintah mengatakan pada Reuters.

Awal bulan ini, Perdana Menteri Tonga ‘Akilisi Pohiva mencari dukungan dari pemerintah-pemerintah lain di kawasan tersebut untuk membuat sebuah permintaan yang telah dikoordinasikan agar Tiongkok memaafkan utang-utang yang sedang meningkat jumlahnya. Pemimpin Pasifik tersebut kemudian secara mendadak berbalik arah mendukung setelah Beijing mengeluh tentang rencana tersebut.

Palau dan Tuvalu sama-sama mengakui Taiwan. Meskipun Taiwan adalah sebuah pulau yang memiliki pemerintahan sendiri, Beijing mengklaim itu adalah provinsi pemberontak yang suatu hari akan dipersatukan kembali dengan daratan. Tiongkok telah menekan banyak sekutu diplomatik Taiwan untuk memutuskan hubungan dengan pulau itu dalam upaya untuk mendorong prinsip “satu Tiongkok”.

Tiongkok tidak hanya menawarkan dana untuk membangun pengaruh. Pada akhir tahun 2018, Fiji berharap menerima kapal hidrografi Tiongkok yang dapat memetakan dasar laut, Viliame Naupoto, kepala angkatan bersenjata Fiji, mengatakan pada Reuters. Ini akan menjadi hadiah militer pertama bagi negara Pasifik tersebut dari Tiongkok, dan para diplomat Barat melihat itu sebagai upaya Beijing untuk menjilat Fiji, salah satu ekonomi yang lebih besar di kawasan tersebut. (ran)

Rangkaian Perdagangan Bebas ASEAN 2025, Indonesia Minta Minuman Alkohol Tidak Dibuka Akses Pasar

0

Epochtimes.id- Para  Menteri  ASEAN  Free  Trade  Area  (AFTA)  Council  kembali melangsungkan pertemuan rutin tahunan yang ke-32 dalam rangkaian acara pertemuan Menteri Ekonomi  ASEAN  (ASEAN  Ministers’  Meeting/AEM)  ke-50  pada  Rabu  (29/8/2018)  di  Shangri-La Hotel, Singapura.

Pertemuan ini membahas isu-isu pendalaman integrasi ekonomi ASEAN di bidang perdagangan barang.

Dalam   masa   Keketuaan   Singapura   di   ASEAN   pada   tahun   ini,   ASEAN   berhasil   menyepakati mekanisme  penerbitan  Surat  Keterangan  Asal  (SKA)  secara  mandiri  oleh  eksportir  bersertifikasi, baik  produsen-eksportir  maupun  “trader-exporter”.

Pada  kesempatan  ini,  mekanisme  tersebut disahkan   oleh   para   Menteri   AFTA   Council   dengan   menandatangani   Perjanjian   Amandemen Pemberlakuan  Sertifikasi  Mandiri  di  ASEAN  (ASEAN  Wide  Self  Certification/AWSC).

Diharapkan sertifikasi   mandiri   ini  dapat   dinikmati   oleh   para   pelaku   usaha   dalam   melakukan   eksportasi produknya pada tahun 2019.

“Pemberlakuan  Sertifikasi  Mandiri  ini  akan  mendorong  lahirnya  eksportir-eksportir  baru  yang bersertifikasi di ASEAN termasuk di Indonesia karena produk ekspornya dapat menikmati tarif 0% di negara anggota ASEAN lainnya,” kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam rilis Kemendag.

“Dengan lahirnya eksportir baru, permintaan akan produk akan meningkat dan dengan demikian produsen akan juga tumbuh. Hal ini berarti industri nasional akan tumbuh  merespon  permintaan  yang  terus  meningkat,  dan  pada  gilirannya  ekspor  Indonesia meningkat   dengan   demikian   diharapkan   volume   ekspor   Indonesia   dapat   meningkat   secara signifikan,” ujarnya.

Apabila  Sertifikasi  Mandiri  diterapkan  di  ASEAN,  maka  terdapat  tiga  alternatif  pembuktian  Surat Keterangan Asal  yang dapat digunakan untuk mendapatkan tarif preferensi  (0%) di  ASEAN, yaitu SKA Form D yang dicetak, disahkan dan dikirim melalui jasa pengiriman yang memakan waktu; SKA Form D dikirim secara elektronik melalui website ASEAN Single Window; atau invoice perusahaan untuk   Sertifikasi   Mandiri.

Eksportir   Indonesia   dapat   memilih   salah   satu   dari   tiga   fasilitasi perdagangan tersebut untuk memperlancar ekspornya ke ASEAN.

Selain  Sertifikasi  Mandiri,  fasilitasi  perdagangan  lain  yang  juga  dan  terus  dikembangkan  oleh ASEAN adalah ASEAN  Single Window (ASW), ASEAN  Trade Repository (ATR) dan ASEAN  Solutions for  Investments,  Services  and  Trade  (ASSIST)  untuk  memperlancar  arus  perdagangan  barang  di ASEAN  dalam  rangka  mendorong  perluasan  integrasi  ekonomi  ASEAN  2025.

Selain  itu,  para Menteri  AFTA  Council  juga  mengesahkan  Pedoman  Mengurangi  Hambatan  Nontarif  (Guidelines Non Tariff Measures) di negara anggota ASEAN.

Sementara  itu,  Direktur  Jenderal  Perundingan  Perdagangan  Internasional  (PPI)  menyampaikan bahwa ke depan fasilitasi perdagangan ASEAN akan terus berkembang, selain Sertifikasi Mandiri, ASEAN  juga  mulai  mengoperasikan  e-SKA  Form  D  (e-Form  D)  yang  dikirim  melalui  ASEAN  Single Window (ASW).

“Mandat Menteri AFTA Council untuk mengurangi biaya transaksi perdagangan di ASEAN  sebesar  10%  tahun  2020  dipastikan  dapat  dipenuhi  apabila  mekanisme  penerbitan  SKA dapat  dilakukan  secara mandiri oleh produsen maupun  trader  dan dapat  disampaikan ke  negara tujuan ekspor dengan menggunakan elektronik SKA (e-SKA) melalui ASW,” tegasnya.

Dalam    intervensinya,   Mendag   mendorong   negara   anggota   ASEAN   lainnya   untuk   segera membangun  National  Single  Window  (NSW)  agar  10  negara  anggota  ASEAN  terhubung  secara efektif  dengan  ASW  sehingga  penyampaian  dokumen  e-SKA  dan  dokumen  ekspor  lainnya  dapat disampaikan    secara    elektronik    melalui    ASW.

Dengan    implementasi    penuh,    ASW    akan menyelesaikan   permasalahan   bukti   fisik   dokumen   preferensi,   memperlancar   implementasi operasional  Sertifikasi  Mandiri  dan  lebih  lanjut  dapat  dikembangkan  ke  negara  mitra  ASEAN lainnya, misalnya dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Minuman Beralkohol Tetap dalam General Exception List

Pada  pertemuan  AFTA  Council  ke-32,  Mendag  juga  berhasil  meyakinkan  para  negara  anggota ASEAN mengenai posisi Indonesia yang tetap mempertahankan minuman alkohol sebagai produk yang tidak dibuka akses pasarnya dan tetap menempatkannya dalam  General Exception List (GEL List) di ASEAN.

Hal ini terus dibicarakan dan didesak oleh negara anggota ASEAN kepada Indonesia dan Malaysia dalam  perundingan  ATIGA  sejak  2007.

“Namun,  hingga  saat  ini  pengurangan  hambatan  nontarif untuk  minuman  beralkohol  tidak  dapat  diimplementasikan  karena  memiliki  dampak  sosial  serta berpengaruh   terhadap   kesehatan   masyarakat   Indonesia,” kata Mendag.

“Indonesia   meminta   ASEAN   untuk mempertimbangkan  penyelesaian  atas  isu  ini  tidak  secara  ekonomi  seperti  yang  diatur  dalam ATIGA, melainkan secara politis, mengingat hal ini sudah berlarut-larut,” pungkas Mendag.

Tiongkok Rangkul Negara Afrika dengan Tabur Uang dan Tarif Nol

0

EpochTimesId – Wakil Menteri Perdagangan Tiongkok, Qian Keming mengatakan bahwa Tiongkok memberikan fasilitas dengan nol tarif untuk masuk pasar Tiongkok. Kemudahan itu diberikan bagi 97 persen komoditas yang diekspor oleh 33 ‘negara Afrika termiskin’, Selasa (28/8/2018) lalu.

Selain itu, Pameran Internasional Komoditas Impor Tiongkok (China International Import Expo) akan diadakan pada akhir tahun ini. Pameran itu juga akan menyediakan banyak gerai gratis kepada negara-negara miskin Afrika.

Rezim Tiongkok sejauh ini telah menjalin hubungan diplomatik dengan 53 negara Afrika. Itu adalah sekitar 30 persen dari total hubungan diplomatik Luar Negeri Tiongkok. Menurut situs web Kementerian Luar Negeri, Tiongkok sekarang memiliki 178 negara sekutu diplomatik. Hanya satu negara Afrika yang belum memiliki hubungan diplomatik dengan Tiongkok.

Tiongkok komunis menekankan bahwa membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara Afrika adalah keputusan politik, bukan karena tawar-menawar. Akan tetapi, dalam mempertahankan hubungan diplomatik dengan mereka, hubungan ekonomi dan perdagangan dibangun melalui ‘aksi penaburan uang’ yang memang merupakan bagian penting.

Pada hari Selasa, Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) diselenggarakan di Beijing. Qian Keming dalam forum tersebut kembali membicarakan tentang etika Tiongkok dalam mengembangkan perdagangan dan ekonomi dengan ‘saudara-saudara Afrika’.

Keming mengatakan bahwa pihak Tiongkok telah mengambil banyak langkah untuk memperluas impor komoditas dari Afrika. Negara yang dikuasai partai komunis secara otoriter itu juga akan mengatur beberapa kelompok promosi perdagangan untuk pergi ke Afrika, untuk membeli produk-produk mereka.

Selain itu, beberapa pameran komprehensif dan promosi khusus akan diadakan di Tiongkok daratan untuk membantu negara-negara Afrika mengekspor komoditasnya ke Tiongkok. Mereka akan memperkuat kerjasama pabean antara Tiongkok dengan negara Afrika. Itu akan membantu negara-negara Afrika meningkatkan efisiensi tugas-tugas kepabeanan, dan mempercepat kelangsungan ekspor.

Qian Keming melanjutkan, pasar Tiongkok akan tetap terbuka bagi negara Afrika, termasuk Shanghai China International Impor Expo yang akan diadakan pada bulan November 2018 mendatang. Tiongkok telah menyediakan cukup banyak gerai gratis kepada negara-negara Afrika yang tergolong paling miskin. Sehingga produk-produk mereka bisa masuk ke pasar Tiongkok.

Diplomatik ‘menabur uang’ Tiongkok komunis terus menjadi topik ramai pembahasan di media. Bulan Mei lalu, Menlu Tiongkok Wang Yu berharap seluruh negara Afrika yang tersisa dapat menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Pernyataan itu mengundang ejekan dari warga-net daratan. Netizen mengatakan, untuk hal yang kurang penting ini, berapa banyak uang yang harus dihabiskan.

Sebagai contoh, Dominika, negara kepulauan Karibia yang telah 77 tahun menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan, tiba-tiba mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik. Negara itu meninggalkan Taiwan untuk berpaling kepada Tiongkok komunis.

Reuters mengutip seorang pejabat kementerian luar negeri Taiwan yang tidak menghendaki namanya diekspos. Pejabat itu menyebutkan bahwa menurut perkiraan awal, Tiongkok komunis telah menjanjikan investasi, bantuan keuangan dan pinjaman berbunga rendah sebesar 3,09 miliar dolar AS kepada Dominika.

Pinjaman itu termasuk 400 juta dolar untuk membangun jalan raya baru, dan 1,6 miliar dolar untuk pembangunan infrastruktur. Ada pula pinjaman senilai 300 juta dolar untuk membangun pembangkit listrik gas alam baru.

Seorang netizen daratan mengungkapkan, “Kebetulan saya mengenal seorang pejabat Tiongkok komunis yang diutus ke Kamerun. Ia sendiri pun melampiaskan kemarahannya setelah tahu banyak tentang bantuan-bantuan yang diberikan oleh Tiongkok komunis kepada negara Afrika. Dia mengatakan bahwa di Afrika saja sekolah gratis dari tingkat sekolah dasar sampai universitas sudah diterapkan di sana, akomodasi universitas adalah satu kamar.”

“Siswa setahun hanya diwajibkan untuk membayar biaya admistrasi yang setara dengan 150 renminbi. Padahal anak-anak rakyat Tiongkok sendiri banyak yang tidak bisa bersekolah, gedung sekolah di daerah pedesaan jauh tertinggal dari Afrika, tapi kita justru menghambur-hamburkan sebagian besar dolar untuk membantu Afrika”. (ET/Sinatra/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Semakin Banyak Anak Amerika Berpotensi Kecanduan dan Keracunan Obat

0

EpochTimesId – Sekitar 20 persen anak dan remaja di Amerika Serikat menggunakan obat resep. Sebagian dari mereka mengkonsumsi lebih dari satu jenis pada saat yang bersamaan. Hal itu dinilai menempatkan mereka pada risiko interaksi zat kimia yang berbahaya di dalam tubuh, berdasarkan temuan penelitian terbaru.

Sebanyak 7,5 persen dari anak dan remaja AS menggunakan lebih dari satu obat, berdasarkan penelitian terhadap 23.152 anak-anak di bawah usia 19 tahun dalam jurnal Pediatrics. Mereka yang mengonsumsi lebih dari satu obat, 1 dari 12 berisiko mengalami interaksi zat kimia yang besar.

Resep yang tumpang tindih tersebut dapat meningkatkan risiko kesehatan jika mereka menggabungkan cara-cara yang mengurangi atau mengubah efek yang dimaksudkan oleh obat-obatan. Obat-obatan dapat bercampur di dalam tubuh dengan cara yang mengubah cara kerjanya.

Beberapa interaksi dapat menghasilkan efek samping atau beracun. Efek samping obat adalah penyebab utama kematian di antara anak-anak di AS. Padahal, sebagian besar apotek memiliki perangkat lunak untuk menangkap kombinasi berbahaya, sebelum obat diberikan kepada pasien.

Penelitian itu, yang terbesar yang pernah melihat kombinasi obat umum yang diminum oleh kaum muda, menemukan bahwa sebagian besar interaksi obat berpotensi menimbulkan masalah yang melibatkan antidepresan. Gadis remaja lebih berpotensi daripada anak laki-laki untuk memakai obat resep.

Anak dan remaja putri juga lebih berisiko diresepkan kombinasi obat yang berpotensi berbahaya. Itu sebagian besar didorong oleh tingkat penggunaan ‘antidepresan’ yang lebih tinggi di kalangan anak perempuan, menurut penelitian tersebut.

Selain itu, obat resep yang dikaitkan dengan peningkatan risiko bunuh diri umumnya digunakan pada anak-anak dan remaja. Obat tersebut sering digunakan secara bersamaan, studi menemukan.

“Apa yang kami temukan adalah bahwa meskipun tidak lazim, jadi lebih sedikit anak-anak dan remaja menggunakan narkoba bila dibandingkan dengan orang dewasa. Ketika mereka menggunakannya dan ketika mereka menggunakannya bersama-sama, ada bagian tertentu dari anak-anak yang berisiko. Dan ini, resikonya berbeda dan belum dikenali sebelumnya,” kata Dima Qato, salah seorang rekan penulis studi dan asisten profesor di University of Illinois di Chicago.

Pasien sering menemui lebih dari satu dokter, jadi ada risiko bahwa dokter yang meresepkan mungkin tidak mengetahui semua obat yang sebelumnya diminum oleh pasien. Pada orang tua, yang rata-rata mengonsumsi lebih banyak obat resep daripada anak-anak, sebagian besar interaksi berbahaya terkait dengan pendarahan, menurut Qato.

Dia melanjutkan, bahwa pada anak-anak, kombinasi obat berbahaya dikaitkan dengan kematian jantung mendadak, yang tidak dilaporkan pada anak-anak.

Penelitian ini, berdasarkan data survei, tidak menganalisis bahaya, artinya tidak diketahui apakah interaksi apa pun yang ditemukan benar-benar menyakiti anak-anak.

Lisa Schwartz, direktur senior urusan profesional di National Community Pharmacists Association, mengatakan sulit bagi orang tua untuk menerima konseling tentang obat yang diminum oleh anak-anak mereka. Karena konsultan farmasi lebih memilih menggunakan data online yang tersedia, yang menghilangkan kemungkinan konsultasi tatap muka dengan orangtua dan anak remaja.

“Ketika apoteker mengeluarkan resep, mereka mengandalkan kombinasi pendidikan mereka, pemeriksaan perangkat lunak komputer yang otomatis, dan referensi lain untuk menyaring dan meneliti interaksi obat-obat,” kata Schwartz. “Itulah yang membuat mereka menjadi sumber informasi yang hebat tentang resep dan obat-obatan yang dijual bebas.”

Padahal, belum tentu semua obat yang diminum oleh anak-anak dan remaja tercatat dalam sistem basis data. (Reuters/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

32.129 Unit Rumah Rusak Akibat Gempa Lombok, Upaya Perbaikan Rumah Terus Dilakukan

0

Epochtimes.id- Pendataan dan verifikasi kerusakan rumah akibat gempa Lombok terus dilakukan di 7 kabupaten/kota di wilayah Pulau Lombok dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan petugas terus melakukan verifikasi sesuai tingkat kerusakan rumah yaitu rumah rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan sesuai nama pemilik dan alamat. Bahkan di beberapa daerah juga dicantumkan foto rumahnya.

“Data sementara kerusakan rumah hingga Rabu (29/8/2018) terdapat 83.392 unit rumah rusak, dimana 32.129 unit rumah sudah diverifikasi,” tulis Sutopo dalam rilisnya.

Dari 32.129 rumah rusak yang sudah terverifikasi terdapat 16.231 unit rumah rusak berat, sedangkan sisanya rusak sedang dan rusak ringan. Jumlah rumah rusak ini masih dapat bertambah mengingat proses pendataan masih berlangsung. Petugas dari Dinas PU, BPBD, SKPD dan relawan masih melakukan pendataan.

Sebaran 83.392 unit rumah rusak terdapat di Kabupaten Lombok Utara 23.098 unit (terverifikasi 12.493 unit), Lombok Barat 37.285 unit (11.787 unit), Lombok Timur 7.280 unit (3.121 unit), Lombok Tengah 4.629 unit (3.246 unit), Kota Mataram 2.060 unit (1.482 unit) dan Sumbawa 9.040 unit (belum terverifikasi).

BNPB telah menyalurkan bantuan perbaikan rumah sebesar Rp 250 milyar. BNPB sudah mengajukan tambahan anggaran ke Kementerian Keuangan untuk bantuan perbaikan rumah. Upaya mempercepat perbaikan rumah terus dilakukan. 20 unit rumah contoh dengan teknologi tahan gempa RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat).

Kementerian PUPERA akan mengerahkan 400 orang insinyur untuk membantu percepatan pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi. Saat ini masih dilakukan rekuitmen 135 orang tenaga fasilitator pendamping.

Perbaikan perumahan dan permukiman nantinya dikerjakan oleh masyarakat dengan menggunakan pola Rekompak (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Permukiman Berbasis Komunitas).

Pola Rekompak ini telah berhasil diterapkan dalam pascabencana gempa Yogyakarta dan Jawa Tengah tahun 2006, pasca erupsi Gunung Merapi tahun 2010, pascagempa Pidie Jaya 2016, dan lainnya.

Sementara itu, perbaikan darurat fasilitas publik seperti pasar darurat, sekolah, puskesmas, perkantoran juga dilakukan agar aktivitas masyarakat dapat segera berjalan kembali. Sebagian masyarakat telah kembali melakukan aktivitas di pasar.

Sebagian juga tetap melakukan aktivitas di ladang, kebun dan lahan pertaniannya. Saat siang hari mereka bekerja, dan malam hari mereka tinggal di pengungsian atau tenda.

Pembersihan puing-puing bangunan roboh terus dilakukan oleh aparat gabungan dengan mengerahkan alat-alat berat. Masyarakat di Lombok dan Sumbawa juga bergotong royong memperbaiki rumah dan membersihkan lingkungan pascagempa. (asr)

Demi Menyingkirkan Kedudukan Taiwan, Beijing Mengharuskan Eksportir Membuang Label ‘Made in Taiwan’

0

Beijing tampaknya melakukan upaya untuk mendelegitimasi Taiwan.

Meskipun pulau yang diperintah sendiri tersebut memiliki militer, mata uang serta pemerintahan yang dipilih secara demokratis, Beijing bersikeras mengklaim kedaulatan dan menganggap Taiwan sebagai provinsi Tiongkok yang akan bersatu kembali dengan daratan suatu hari.

Dalam beberapa bulan terakhir, rezim Tiongkok telah menekan perusahaan-perusahaan, negara, dan maskapai penerbangan secara agresif untuk mengadopsi agenda politik Beijing: hanya mengakui “satu Tiongkok” dan menyingkirkan Taiwan dari panggung internasional.

Sekarang, berita telah muncul bahwa pihak berwenang Tiongkok telah memaksa perusahaan-perusahaan Taiwan yang mengekspor barang ke Tiongkok untuk mengakui klaim kedaulatan Beijing tersebut.

Seorang CEO firma biotek Taiwan yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada surat kabar Taiwan, Liberty Times dalam laporannya pada 27 Agustus bahwa para distributor di Tiongkok mengatakan kepadanya bahwa pihak berwenang Tiongkok mewajibkan semua produk yang diberi label “Made in Taiwan” untuk dikeluarkan dari rak dengan segera. Hanya akan dikembalikan ke rak-rak jika perusahaan tersebut setuju untuk mengubah label menjadi “wilayah Tiongkok Taiwan,” menyiratkan bahwa Taiwan adalah wilayah administrasi di bawah lingkup Beijing.

Liberty Times telah menemui pedagang-pedagang di Tiongkok, yang mengatakan bahwa sejak paruh kedua tahun ini, produk “made in Taiwan” untuk ekspor ke Tiongkok telah dihentikan di bea cukai. Pejabat meminta agar barang-barang tersebut diberi label “Tiongkok Taiwan” atau “wilayah Tiongkok Taiwan,” atau mereka akan dikembalikan, kata mereka.

CEO biotek menyatakan keprihatinan bahwa produk-produk perusahaannya memiliki masa simpan yang singkat dan tidak dapat bertahan terlalu lama. Beberapa bisnis Taiwan sudah memenuhi permintaan tersebut.

Sementara itu, beberapa orang dalam industri biotek mengatakan kepada Liberty Times bahwa Tiongkok telah mencoba memikat perusahaan-perusahaan biotek Taiwan untuk mendirikan pabrik di Tiongkok. Beberapa orang memerintahkan bahwa, agar obat-obatan baru dari suatu perusahaan dapat memasuki pasar Tiongkok, perusahaan tersebut harus melakukan uji klinis di Tiongkok. Akibatnya, beberapa perusahaan terpaksa memilih antara mendirikan pabrik di Tiongkok, atau mematuhi aturan pelabelan baru tersebut.

Beberapa media Taiwan mengatakan bahwa hal itu telah melanggar pemberitahuan tahun 2001 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Tiongkok. Pemberitahuan yang tertuang dalam ketetapan ketujuh bahwa produk-produk dari Taiwan dilabeli sebagai dari “Taiwan”, “Republic of China” atau “Republic of China Taiwan”. Ini adalah praktik standar, hingga sekarang.

Perusahaan Lain Dalam Kesulitan

Sementara itu, Tiongkok masih terus melecehkan perusahaan-perusahaan internasional karena tidak mengikuti klaim-klaim kedaulatan Beijing. Pada bulan Februari, pengecer Jepang Muji dipaksa untuk menghancurkan salinan-salinan katalog produk setelah pihak berwenang Tiongkok menemukan bahwa peta yang muncul tidak memasukkan Kepulauan Senkaku yang dikuasai Jepang dan beberapa pulau di Laut China Selatan sebagai wilayah di bawah wilayah Tiongkok. Beijing telah mengklaim kedaulatan tersebut, meskipun ada klaim-klaim dari negara-negara Asia lainnya.

Pada bulan April, regulator penerbangan Tiongkok memberi batas waktu 25 Mei bagi maskapai penerbangan internasional untuk menghapus referensi di situs web mereka atau di materi lain yang menunjukkan Taiwan, Hong Kong, dan Makau adalah terpisah dari Tiongkok, langkah yang telah digambarkan oleh Gedung Putih Amerika Serikat sebagai “omong kosong Orwellian.” Beberapa maskapai penerbangn sejak itu telah memenuhi permintaan tersebut.

Pada bulan Mei, pengecer pakaian, Gap, meminta maaf karena telah menjual kaos dengan peta Tiongkok yang tercetak di atasnya yang tidak memasukkan Taiwan dan pulau di Laut China Selatan, meskipun kaos tersebut tidak dijual di Tiongkok.

Sementara itu, sebuah artikel 27 Agustus oleh Global Times, sebuah surat kabar yang dikuasai negara, telah mengkritik produsen furnitur dan alat rumah tangga Ikes, yang berbasis di Swedia karena memasukkan referensi tentang Taiwan sebagai terpisah dari Tiongkok pada situs web dan manual produknya. Artikel tersebut menyatakan bahwa tindakan Ikea telah melanggar prinsip “satu Tiongkok” dan bahwa Ikea harus “memperbaiki kesalahannya,” karena Tiongkok adalah salah satu pasar terbesar untuk perusahaan tersebut.

Para pengguna internet Tiongkok segera meninggalkan komentar marah di akun Ikea di Sina Weibo, sebuah platform yang mirip dengan Twitter, memberi tahu perusahaan tersebut untuk keluar dari pasar Tiongkok, mengekspresikan penyesalan atas pembelian dari Ikea, atau menuduh perusahaan mendukung kemerdekaan Taiwan.

Hingga 28 Agustus, mayoritas lebih dari 2.300 komentar di pos terbaru Ikea terkait dengan masalah Taiwan. Ikea tidak berkomentar tentang kritik tersebut. (ran)

Penantian Ilahi di Kota Suci- Kisah 4.000 Tahun Yerusalem (8-2)

0

Cai Daya

Meneliti peradaban manusia kali ini, mungkin tidak ada satu kota pun yang bisa disamakan dengan Yerusalem, sepanjang tiga ribu tahun sejarah pembangunan kota ini, telah berkali-kali dihancurkan dan mengalami perang, namun tetap bisa berdiri lagi di lokasi semula. Yerusalem terletak di perbukitan dengan ketinggian 700 meter di atas permukaan laut, bersebelahan dengan tiga lembah dan dikitari oleh gunung yang lebih tinggi, menjadikan Yerusalem sebagai lokasi strategis yang mudah dipertahankan namun sulit diserang. Namun bukan karena letak geografisnya yang strategis, melainkan kekuatan spiritual yang membuat kota ini abadi, karena kota ini merupakan kota suci bagi tiga agama besar.

3. Dua Ribu Tahun Keruntuhan Negara, Israel Berdiri Kembali

Tahun 1948 Inggris mengakhiri masa pendelegasian, sehari sebelum Inggris hengkang dari Palestina, orang Yahudi mengumumkan berdirinya negara Israel.

Amerika, Uni Soviet dan banyak negara lain pun dengan cepat mengakui Israel, bangsa Arab langsung membentuk pasukan gabungan untuk menyerang, maka meletuslah Perang Timur Tengah (di Israel disebut Perang Kemerdekaan) yang pertama.

Meski satu melawan delapan, namun Israel meraih kemenangan dan menduduki sisi barat Yerusalem.

Selama perang berlangsung, lebih dari 700.000 orang Palestina melarikan diri dari wilayah kekuasaan Israel, dan pasca perang. Israel melarang para pengungsi itu kembali ke kampung halamannya dan membiarkan orang-orang Arab yang tetap bertahan di sana untuk mendapatkan kewarganegaraan Israel.

Orang Palestina yang tidak bisa kembali ke kampung halamannya itu pun menjadi pengungsi, dan hingga kini masalah itu tak terselesaikan.

Tahun 1949 Israel dan Jordania menandatangani kesepakatan gencatan senjata. Garis batas gencatan senjata melintasi tengah kota Yerusalem, yang memisahkan kota suci itu menjadi sisi barat dan sisi timur (kota tua yang merupakan kota suci bagi tiga agama terletak di sisi timur), dan masing-masing dimiliki oleh Jordania dan Israel.

Tahun 1950 Israel menetapkan Yerusalem sebagai ibukota negara. Namun tidak diakui oleh dunia internasional, banyak negara yang mendirikan kantor Konsulat Jendral-nya di Tel Aviv.

4. Israel Rebut Kembali Yerusalem

Tahun 1967 empat negara Arab di sekitarnya melancarkan serangan gelombang ketiga, tapi berhasil dipukul mundur oleh pasukan Israel yang jumlahnya lebih sedikit hanya dalam 6 hari.
Perang yang disebut sebagai Perang Timur Tengah ketiga ini atau Pertempuran 6 hari itu, menjadi suatu peperangan yang paling legendaris dalam sejarah militer abad ke-20. Ini karena satu pihak yang jumlahnya sedikit bisa meraih kemenangan mutlak atas lawannya yang lebih banyak dengan cepat.

Dalam perang ini, Israel berhasil merebut kembali sisi timur Yerusalem, dan menyatukan kembali kota tua yang berusia dua ribu tahun ini ke dalam kekuasaannya.

Bagi bangsa Yahudi, ini adalah momen penting dalam sejarah, Menteri Pertahanan pada masa itu berlutut di depan Tembok Barat, sambil menangis ia berkata: “Kita telah kembali ke tempat suci ini, selamanya tidak akan pergi lagi dari sini.”

Di tahun 1980 lewat Undang-Undang Dasar, Israel secara tekstual menetapkan Yerusalem sebagai ibukota Israel “selamanya dan tak terpisahkan”. Namun di tahun yang sama PBB dengan suara bulat (hanya AS yang abstain) meloloskan Resolusi Nomor 478. Resolusi ini menyatakan bahwa undang-undang Israel tersebut tidak sah. Resolusi ini juga menuntut semua negara anggotanya agar menarik Kedubesnya masing-masing dari Yerusalem, sebagai pernyataan sikap tidak mengakui status Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Selama ini Amerika selalu menjadi sekutu setia Israel, tahun 1995 dengan suara mayoritas Kongres AS meloloskan resolusi untuk memindahkan Kedubes AS ke Yerusalem.

Tapi menurut sistem kekuasaan terpisah di AS, sebagai badan legislatif. Kongres tidak berhak atas kebijakan diplomatik yang merupakan otoritas dari badan eksekutif. Bagi presiden dan Kemenlu AS resolusi Kongres itu hanya merupakan usulan yang bersifat referensi, dan tidak memiliki kekuatan apa pun.

Oleh sebab itu setiap presiden memilih menanda-tangani perintah suspense setiap setengah tahun sekali dengan alasan pertimbangan keamanan negara untuk menolak melaksanakan resolusi dari Kongres ini.

Tahun 2017 Presiden AS Donald Trump secara resmi mengumumkan bahwa AS mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, dan menaati resolusi Kongres AS tahun 1995 silam dan memutuskan untuk memindahkan gedung Kedubes AS ke kota Yerusalem.

Keputusan AS itu menggemparkan dunia internasional, terutama negara Arab beraksi paling keras. Ada yang bahkan memperingatkan, jika AS benar-benar melakukan pemindahan Kedubes, maka akan menuai “akibat yang membahayakan”.

Terhadap keputusan AS itu, PBB segera mengeluarkan resolusi yang diloloskan dengan suara mutlak, yang intinya status kota Yerusalem harus diselesaikan lebih lanjut dengan perundingan dan negosiasi.

Keputusan sepihak dari negara mana pun terhadap kondisi ini akan “dianggap tidak sah”, dan harus kembali ke kondisi semula. Dalam hal ini AS bergeming, dan terus melakukan keputusannya, diperkirakan sebelum tahun 2019 pekerjaan pemindahan Kedubes sudah rampung.

5. Ibukota Sekarang vs Ibukota Masa Depan

PBB berinisiatif masalah Yerusalem harus diselesaikan lewat perundingan, selain karena ingin menerapkan resolusinya di tahun 1947 yakni Yerusalem berada di bawah pengawasan langsung PBB. Ini juga karena pihak yang mengumumkan Yerusalem sebagai ibukota negaranya tidak hanya Israel saja, melainkan Pemerintahan Otoritas Palestina (PNA) juga menetapkan Yerusalem sebagai “ibukota masa depan” negara Palestina.

PNA adalah pemerintahan otonomi yang dibentuk sesuai pilihan rakyat Palestina pada tahun 1996, sesuai dengan kesepakatan antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Walaupun terdapat banyak kelompok di dalam rezim tersebut dan terdapat konflik, namun dalam hal Yerusalem sebagai ibukota negara ini, mereka semua sepakat dan sama sekali tidak berkompromi.

Karena Yerusalem adalah kota suci ketiga dalam agama Islam, selain dikuasai oleh umat Kristen selama 102 tahun pada masa Perang Salib. Yerusalem mulai abad ke-7 hingga awal abad ke-20 selama lebih dari seribu tahun selalu di tangan kaum Muslim. Maka di hati bangsa Arab, Yerusalem seharusnya eksis sebagai kota suci umat Islam.

Sedangkan orang Yahudi sejak abad ke-1 Masehi telah diusir keluar oleh Imperium Romawi, dan hidup mengembara di berbagai penjuru dunia selama hampir dua ribu tahun. Karena keunikan kebangsaan dan pandangan agamanya, orang Yahudi tidak hanya sulit berasimilasi dengan masyarakat setempat, bahkan juga dikucilkan.

Dalam sejarah orang Yahudi selalu menjadi korban, menderita karena tidak memiliki kampung halaman dan tidak ada yang bisa diandalkan.

Kini orang Yahudi telah tertempa tekad kuat tak tergoyahkan mendirikan negaranya, membuat suatu bangsa yang telah musnah selama dua ribu tahun ini kembali muncul di dalam sejarah.

Orang Yahudi yang telah menderita kehilangan negaranya dan akan melakukan berbagai cara untuk mempertahankan keberadaan negaranya.

Sebelum Israel mendirikan negaranya, peristiwa kekerasan terhadap bangsa Yahudi telah banyak bermunculan.

Setelah mengumumkan pendirian negaranya, langsung terjebak di dalam kancah peperangan, setelah itu setiap beberapa tahun sekali Israel selalu diserang oleh negara Arab di sekitarnya. Total pernah terjadi lima kali perang berskala besar dan tak terhitung jumlahnya konflik kecil, tidak pernah sekali pun Israel dikalahkan.

Negara Arab pun perlahan mulai memahami, yang mereka hadapi ini bukanlah sekedar suatu bangsa yang bisa ditindas seenaknya.

Setelah beberapa kali mengalami kekalahan perang, mungkin putus asa, mungkin juga karena tidak sanggup menghadapi perang saudara di dalam negerinya sendiri, ketegangan dengan Israel pun kian hari kian mereda.

Antar negara sepertinya tenang tidak ada masalah. Namun konflik bersenjata di kalangan sipil, terutama serangan teroris yang menjadikan tentara atau warga sipil Israel sebagai sasaran.

Aksi balasan yang dilakukan Israel terhadap insiden tersebut, tetap menjadi penyebab utama yang menyebabkan kota itu tidak pernah bisa tenang dan damai seperti yang didoakan bangsa Israel. (SUD/WHS/asr)

Bersambung

Penantian Ilahi di Kota Suci — Kisah 4000 Tahun Yerusalem (1)

Penantian Ilahi di Kota Suci — Kisah 4000 Tahun Yerusalem (2)

Penantian Ilahi di Kota Suci – Kisah 4000 Tahun Yerusalem (3)

Penantian Ilahi di Kota Suci- Kisah 4.000 Tahun Yerussalem (4)

Penantian Ilahi di Kota Suci- Kisah 4.000 Tahun Yerusalem (5)

Penantian Ilahi di Kota Suci- Kisah 4.000 Tahun Yerusalem (6)

Penantian Ilahi di Kota Suci- Kisah 4.000 Tahun Yerusalem (7-1)

Penantian Ilahi di Kota Suci- Kisah 4.000 Tahun Yerusalem (7-2)

Penantian Ilahi di Kota Suci- Kisah 4.000 Tahun Yerusalem (8-1)

Kematian Para Ahli Pembuatan Kapal Membuat Suram Masa Depan Pembangunan Militer Tiongkok

0

Kematian tiga peneliti pembuatan kapal, yang tenggelam ketika mencoba menyelamatkan kapal percobaan yang sedang mengapung yang digempur oleh Topan Rumbia, telah mengungkapkan kekurangan-kekurangan dalam rencana militer Partai Komunis Tiongkok dan mungkin mempengaruhi perkembangan masa depan kapal induk Tiongkok atau kapal selam nuklir, para ahli militer mengatakan.

Tiga ahli almarhum tersebut: Huang Qun, Song Yuecai, dan Jiang Kaibin, telah bekerja untuk Perusahaan Industri Kapal Tiongkok (CSIC) milik negara, yang sering berbisnis dengan militer Tiongkok. CSIC adalah konglomerat Tiongkok terbesar dalam perancangan, manufaktur, dan perdagangan kapal-kapal militer dan sipil, teknik perkapalan, dan perlengkapan perkapalan.

Ketiganya adalah pemimpin di Institut Riset 760 (760 Research Institute) milik CSIC, yang berbasis di Dalian, sebuah kota pantai di Provinsi Liaoning Tiongkok timur laut.

Pada 20 Agustus, Topan Rumbia menyebabkan angin kencang dan ombak besar di pelabuhan Dalian, menyebabkan kapal percobaan penting oleh Institut 760 tersebut mengalami risiko hancur atau terbalik. Media negara melaporkan bahwa kapal tersebut digunakan untuk penelitian ilmiah dan teknologi inti penting dalam industri pembuatan kapal Tiongkok, meskipun tidak lebih spesifik.

Untuk melindungi kapal, tiga ahli dan sembilan anggota staf lainnya berusaha memperbaiki kabel yang telah dilonggarkan oleh gelombang tinggi. Karena kondisi badai, tujuh dari mereka jatuh ke air. Empat berhasil diselamatkan, tetapi tiga ahli tersebut terseret ke laut.

Ketiganya adalah insinyur kunci. Huang (51 tahun) meneliti model-model senjata dan perlengkapan. Song (61 tahun) adalah kepala proyek kapal percobaan tersebut dan ahli dalam kapal selam. Jiang (61 tahun) bertanggung jawab atas sistem elektromekanik kapal dan telah bekerja di bidang teknik elektromekanik selama lebih dari 30 tahun.

Pemimpin Tiongkok Xi Jinping menyesalkan kematian mereka dalam pernyataan 26 Agustus, menunjukkan betapa pentingnya pekerjaan para peneliti tersebut.

Li Cheng-hsiu, seorang ahli militer di lembaga think tank Taiwan National Policy Foundation mengatakan kepada Radio Free Asia dalam wawancara 24 Agustus bahwa karena topan telah diperkirakan, CSIC seharusnya tahu bahwa kondisi tersebut tidak cocok. “Anda dapat memprediksi seberapa kuat hembusannya, seberapa serius dampak dari gelombang itu,” katanya. “Itu kelalaian dari pihak perusahaan.”

Proyek Misterius

Li berpendapat bahwa kapal tersebut terkait dengan kapal induk buatan domestik pertama Tiongkok, Type 001A, sehingga kematian ketiga ahli ini telah membuat masa depan pengembangan kapal induk di masa depan tidak pasti.

“Sangat sulit untuk melatih seorang ahli,” kata Li.

Menurut media pemerintah Tiongkok, galangan kapal CSIC Dalian yang telah membangun Type 001A; kapal percobaan milik Institute 760 tersebut ditempatkan di dalam dermaga pribadi di galangan kapal yang sama.

Mei lalu, Tipe 001A menyelesaikan uji coba laut pertamanya, dengan uji coba laut kedua, yang dimulai 26 Agustus, berfokus pada komunikasi, GPS, dan sistem elektromekaniknya. Militer kemudian akan menguji radar dan senjatanya. Waktu peluncuran pelaksanaan yang diproyeksikan adalah tahun 2020.

Sementara itu, Huang Dong, seorang peneliti militer Macau, mengatakan kepada surat kabar Hong Kong Apple Daily bahwa dia berpikir kapal tersebut sedang mengembangkan kapal selam nuklir baru.

Tiongkok telah menyimpan rincian-rincian penelitian dari Institut 760 secara super rahasia. Semua institut penelitian milik negara Tiongkok dengan angka yang dimulai dengan 7 sedang mengerjakan kapal militer. Bisnis mereka bersifat rahasia.

Tiongkok memiliki dua kapal selam nuklir yang sedang dibangun di galangan kapal Bohai CSIC, yang terletak di Huludao, kota lain di Provinsi Liaoning, menurut citra satelit. (ran)

Pesawat Penumpang Tiongkok Mendarat Darurat karena Dua Roda Lepas

0

SHANGHAI – Sebuah pesawat penumpang Tiongkok dengan 166 orang di dalamnya melakukan pendaratan darurat karena dua roda lepas di bandara Shenzhen pada hari Selasa, setelah pilot membatalkan pendaratan di dekat Macau dan mengirimkan sinyal “Mayday”, kata otoritas penerbangan.

Penerbangan tersebut, yang telah lepas landas dari Beijing, dioperasikan oleh Capital Airlines, Administrasi Penerbangan Sipil Tiongkok (CAAC) mengatakan dalam sebuah pernyataan di situsnya. Capital Airlines adalah unit dari Hainan Airlines.

Para kru juga melaporkan kesalahan di salah satu mesin Airbus A320, menurut CAAC.

Capital Airlines mengatakan dalam sebuah posting di Weibo, mirip denganTwitter di Tiongkok, bahwa mereka menduga penerbangan mengalami terpaan angin yang menggeser roda-roda ketika mencoba mendarat di Macau dan para awak “menyimpulkan bahwa gigi roda pendaratan mungkin telah rusak.”

Dilaporkan ada 157 penumpang dan sembilan awak di dalamnya.

Bandara di Shenzhen, sekitar 40 kilometer arah timur laut dari Macau, menutup salah satu landasan terbang selama tiga jam untuk mengakomodasi pendaratan darurat tersebut, kata bandara di microblog resmi Weibo.

CACC mengatakan lima penumpang melaporkan ketidaknyamanan fisik selama insiden tersebut. (ran)

Penantian Ilahi di Kota Suci- Kisah 4.000 Tahun Yerusalem (8-1)

0

Cai Daya

Meneliti peradaban manusia kali ini, mungkin tidak ada satu kota pun yang bisa disamakan dengan Yerusalem, sepanjang tiga ribu tahun sejarah pembangunan kota ini, telah berkali-kali dihancurkan dan mengalami perang, namun tetap bisa berdiri lagi di lokasi semula. Yerusalem terletak di perbukitan dengan ketinggian 700 meter di atas permukaan laut, bersebelahan dengan tiga lembah dan dikitari oleh gunung yang lebih tinggi, menjadikan Yerusalem sebagai lokasi strategis yang mudah dipertahankan namun sulit diserang. Namun bukan karena letak geografisnya yang strategis, melainkan kekuatan spiritual yang membuat kota ini abadi, karena kota ini merupakan kota suci bagi tiga agama besar.

Kapan Ada Kedamaian di Kota Suci: Abad ke-19 ~ Sekarang

  1. Arus Kembali Ke Kampung Halaman Bangsa Yahudi

Hari-hari Kota Suci di bawah kekuasaan Kerajaan Ottoman Turki sangat suram dan panjang, seolah telah dilupakan oleh dunia. Kalaupun ada yang mengenangnya, mungkin hanya orang-orang Yahudi saja, karena bagaimanapun juga kota itu adalah kampung halaman mereka.

Sejak diusir oleh bangsa Romawi di tahun 135 M keluar dari tanah Palestina, orang Yahudi terus mengembara di dataran Eropa, Asia, Afrika, dan selalu hidup di negeri orang.

Mereka kerap didiskriminasi dan dirampok, bahkan menjadi kambing hitam atas segala bencana serta musibah, seperti saat lebih dari separuh dataran Eropa dilanda wabah hitam (penyakit pes) pada Abad Pertengahan (sekitar 476 – 1453), dianggap berkaitan dengan orang Yahudi.

Dalam komunitas umat Kristen, orang Yahudi dianggap telah mencelakakan Yesus dan dalang penindasan umat Kristen zaman dulu. Sehingga selalu mendapat perlakuan tidak adil, sebagai contoh orang Yahudi dibatasi wilayah pemukimannya, wajib mengenakan busana yang ditetapkan, hanya boleh melakukan sedikit pekerjaan di bidang yang telah ditentukan, dan lain sebagainya.

Negara Eropa Barat pada abad ke-14 mulai mengusir bangsa Yahudi, sehingga orang Yahudi terpaksa harus hijrah ke berbagai tempat di Eropa Timur. Tapi mereka tetap tidak bisa hidup tenang, karena bangsa Slavia di Eropa Timur kemudian menerima agama Yunani ortodoks yang satu aliran dengan agama Kristen, kebencian mereka terhadap Yahudi pun tidak kalah dibanding negara Eropa Barat.

Paham Nasionalis yang marak di abad ke-19 semakin memperkuat kesadaran bangsa yang dijajah untuk merdeka dan menentukan nasibnya sendiri. hal tersebut juga memicu keinginan bangsa Yahudi untuk mengakhiri masa tertindas di negeri orang, dan kembali ke kampung halaman serta membangun kembali negerinya.

Sejak saat itu bangsa Yahudi pun memulai gelombang demi gelombang “Gerakan Kembali”, memanfaatkan momentum Ottoman Turki tidak mampu mengendalikan, orang Yahudi terus hijrah ke Yerusalem.

Wilayah kota lama Yerusalem. (Mattes/Wikimedia Commons)

Semakin bertambahnya populasi di Kota Suci, wilayah kota lama sudah terlalu padat dan tidak mampu lagi menampung imigran baru, bangsa Yahudi pun mulai membangun kota baru di luar tembok. Bangsa lain pun ikut meniru mereka, memperluas wilayahnya masing-masing di berbagai pelosok berbeda sehingga berkembanglah wilayah kota Yerusalem yang baru.

  1. Konflik Bangsa Yahudi Dengan Bangsa Arab

Pada masa PD-I (1914~1918) Kerajaan Ottoman Turki bergabung dalam kubu sekutu yang dipimpin oleh Jerman dan Austria.

Pada akhir tahun 1917 sebelum PD-I berakhir, Inggris yang berada di pihak musuh menduduki Yerusalem dan wilayah Palestina, sampai berakhirnya PD-I tahun 1918.

Setelah itu karena Aliansi Internasional mempercayakan pengelolaan wilayah Palestina pada Inggris dalam membantu mendirikan sebuah negara Yahudi, sehingga menjadikan Inggris sebagai mandatarisnya.

Selama dikelola oleh Inggris, wilayah baru Yerusalem telah menjadi wilayah pemukiman yang semrawut, dan wilayah kota lama bahkan lebih kumuh lagi.

Untuk mempertahankan paras asli wilayah Kota Lama, Inggris pun menetapkan aturan penggunaan material bagi eksterior bangunan yang ada di dalam kota wajib menggunakan bahan yang terbuat dari sandstone (batu pasir).

Pada abad ke-20, di wilayah Palestina terdapat kurang dari 600.000 jiwa warga Muslim, dan lebih dari 80.000 jiwa orang Yahudi serta sekitar 70.000 jiwa umat Kristen.

Namun populasi orang Yahudi kian hari kian banyak akibat menyelamatkan diri dari gerakan anti-Yahudi yang kian sengit di Eropa. Karena rasa nasionalisme sehingga kembali ke wilayah ini, yang kemudian membuat persentase bangsa Yahudi meningkat sampai 30% dari total populasi.

Situasi wilayah Yerusalem yang tadinya masih terkendalikan relatif stabil perlahan mulai kacau, konflik antara kaum Yahudi dan bangsa Arab terus meningkat. Kedua pihak menggunakan senjata untuk saling menyerang. Bangsa Arab tidak puas terhadap Inggris yang telah menerima banyak imigran Yahudi, bahkan kemudian terjadi penyerangan terhadap orang Inggris, Palestina pun menjadi bola panas di tangan orang Inggris.

Untuk meredakan suasana yang tegang itu, sebelum meletus PD-II di Eropa (tahun 1939), Inggris mengeluarkan “Buku Putih Palestina.” Isi buku itu membatasi migrasi orang Yahudi, juga membatasi orang Yahudi membeli tanah milik orang Arab, di saat yang sama juga bersiap-siap mengalihkan wilayah Palestina ini kepada bangsa Arab yang merupakan kaum mayoritas di wilayah tersebut. Namun tetap mengijinkan kaum Yahudi memiliki hak otonomi yang tinggi di bawah rezim Arab.

Buku putih tersebut menuai reaksi keras baik dari bangsa Yahudi maupun bangsa Arab. Bangsa Yahudi menganggap tindakan itu telah melanggar kebijakan Timur Tengah yang sebelumnya dideklarasikan oleh Kerajaan Inggris yakni mendukung pendirian negara Yahudi.

Sementara bangsa Arab beranggapan Inggris seharusnya sepenuhnya melarang orang Yahudi di tanah Palestina dan bukan hanya membatasi bermigrasinya orang Yahudi ke tanah Palestina. Akhirnya kebijakan yang serba salah ini akibat PD-II (1937 di Asia dan di Eropa 1939 ~ 1945) belum dapat diterapkan.

Pasca PD-II, ratusan ribu orang Yahudi yang berhasil selamat dari kamp konsentrasi NAZI menyerbu masuk ke Palestina. Pada saat itu jumlah orang Yahudi telah mencapai 600.000 jiwa. Angka ini hampir setara dengan jumlah orang Arab.

Akibat tekanan dan opini internasional, Inggris tidak berani menolak menerima imigran Yahudi, juga tak berdaya menyelesaikan konflik antara orang Arab dengan orang Yahudi, ditambah lagi kaum radikal Yahudi di Inggris melancarkan berbagai aksi kekerasan yang terus meningkat, memaksa Inggris harus mengalihkan permasalahan Palestina untuk diselesaikan oleh PBB.

Tahun 1947 PBB mengambil suara meloloskan sebuah resolusi, yakni membolehkan orang Yahudi dan orang Arab mendirikan negaranya masing-masing di wilayah Palestina. Luas wilayah dibagi berdasarkan persentase jumlah penduduknya; sementara kota Yerusalem ditetapkan sebagai wilayah administratif khusus, yang tidak menjadi milik Israel maupun Arab, melainkan berada langsung di bawah pengawasan PBB.

Bangsa Yahudi menerima resolusi ini. Namun bangsa Arab menentangnya keras, karena Arab beranggapan PBB terlalu berpihak kepada Yahudi. Alasannya,  pada masa mendatang akan ada lebih banyak lagi orang Yahudi bermigrasi ke wilayah tersebut, sehingga mereka akan diberikan wilayah lebih luas, sama saja dengan membantu orang Yahudi menguasai wilayah pemukiman yang telah dimiliki oleh bangsa Arab selama ribuan tahun ini.

Begitu resolusi PBB ini disahkan, langsung terjadi peristiwa kekerasan yang serius di Palestina. Para petinggi Arab memerintahkan serangan terhadap wilayah pemukiman Yahudi, yang kemudian berujung pada konflik kekerasan kedua pihak.

Konflik tersebut terus berlanjut hingga Perang Timur Tengah yang pertama. Setelah itu api peperangan pun kembali berkobar di wilayah Asia Barat, dan resolusi PBB tersebut tidak pernah bisa diterapkan. (SUD/WHS/asr)

Bersambung

Penantian Ilahi di Kota Suci — Kisah 4000 Tahun Yerusalem (1)

Penantian Ilahi di Kota Suci — Kisah 4000 Tahun Yerusalem (2)

Penantian Ilahi di Kota Suci – Kisah 4000 Tahun Yerusalem (3)

Penantian Ilahi di Kota Suci- Kisah 4.000 Tahun Yerussalem (4)

Penantian Ilahi di Kota Suci- Kisah 4.000 Tahun Yerusalem (5)

Penantian Ilahi di Kota Suci- Kisah 4.000 Tahun Yerusalem (6)

Penantian Ilahi di Kota Suci- Kisah 4.000 Tahun Yerusalem (7-1)

Penantian Ilahi di Kota Suci- Kisah 4.000 Tahun Yerusalem (7-2)

 

Wakil Ketua PKT Berpandangan Sama dengan Trump Soal Perang Dagang

0

EpochTimesId – Wakil Ketua Partai komunis Tiongkok (PKT) dalam pertemuan resmi dengan Jepang mengungkapkan pandangannya tentang konflik perdagangan Amerika Serikat-Tiongkok untuk pertama kalinya. Dia mengatakan bahwa perselisihan antara kedua negara bukan perang dagang. Pandangan Wang pada dasarnya konsisten dengan pandangan Presiden AS, Donald Trump.

Wang Qishan menemui delegasi yang dipimpin oleh presiden Asosiasi Jepang-Tiongkok, Takeshi Noda, pada 24 Agustus di Beijing. Kedua belah pihak sama-sama menyatakan akan bekerja keras untuk meningkatkan hubungan bilateral. Noda mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya Wang Qishan secara resmi bertemu dengan delegasi Jepang, setelah diangkat menjadi wakil ketua PKT, pada Maret 2018.

Kantor berita Jepang, Kyodo melaporkan pada 25 Agustus bahwa kedua pihak juga membicarakan masalah konflik perdagangan Tiongkok-AS yang semakin meruncing. Wang Qishan berpendapat bahwa pergesekan dalam perdagangan kedua negara adalah sangat alami. Dia tidak menganggapnya sebagai perang dagang. Pada kesempatan itu Wang juga mengungkapkan bahwa situasi dan latar belakang di Amerika Serikat sedang dianalia untuk memberikan respon yang diperlukan.

Sedangkan Presiden Trump melalui berita di tweetnya pada 4 April tahun ini telah menegaskan tidak sependapat dengan istilah perang dagang. Istilah itu digunakan untuk menggambarkan perselisihan yang terjadi dalam perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat.

“Kita tidak berperang dagang dengan Tiongkok. AS telah kalah dalam perselisihan perdagangan selama bertahun-tahun lalu yang dilakoni oleh orang-orang bodoh, yang tidak kompeten, orang-orang yang mewakili Amerika Serikat pada waktu itu. Karena itu kita sekarang memiliki defisit perdagangan 500 miliar dolar AS setiap tahun. Ditambah lagi kerugian dari pencurian kekayaan intelektual senilai 300 miliar dolar. Itulah sebabnya kita tidak bisa membiarkan perdagangan tidak adil ini terus berlanjut!” Trump berkicau di Twitter.

Wang Qishan diakui sebagai sekutu terpercaya dan terpenting bagi Xi Jinping. Wang yang sudah mundur dari jabatan di Politbiro Tiongkok diangkat menjadi Wakil Kepala Negara melalui Dwi Konperensi yang diadakan pada bulan Maret tahun ini. Dalam 20 tahun terakhir, pejabat wakil presiden Partai komunis Tiongkok umumnya dipilih dari anggota Komite Tetap Biro Politik Partai Komunis Tiongkok atau anggota Politbiro.

Wang Qishan pernah menjadi wakil perdana menteri Tiongkok yang bertanggung jawab atas keuangan dan perdagangan. Dia juga memiliki pengalaman dalam berurusan dengan Amerika Serikat.

Dunia luar memprediksi bahwa Wang akan sangat diharapkan untuk memainkan peran penting dalam masalah perdagangan dengan AS. Namun, dalam 3 putaran perundingan perdagangan dengan AS (bulan Mei dan Juni) semuanya dipercayakan kepala Wakil Perdana Menteri, Liu He, yang merupakan pemikir ekonomi utama Xi Jinping.

Media Hongkong ‘South China Morning Post’ mengutip ungkapan dari sumber yang akrab dengan negosiasi perdagangan Tiongkok-AS memberitakan bahwa Wang Qishan masih memainkan peran penting dalam negosiasi ini, meskipun secara tidak langsung. Menurut sumber bahwa Wang Qishan telah mendominasi dialog strategis antara Tiongkok dan Amerika Serikat selama bertahun-tahun dan sangat dekat dengan Xi Jinping, jadi sarannya masih dapat mempengaruhi Xi Jinping.

Beberapa analis percaya bahwa ungkapan menolak istilah perang dagang yang disampaikan oleh Wang Qishan, mungkin juga sebagai inisiatif untuk meredahkan konflik Tiongkok-AS yang belakangan semakin meruncing. Hal itu akan menyediakan ruang bagi rezim Tiongkok komunis, jika perlu membuat langkah mengalah di kemudian hari. (Xiao Jing/NTDTV/Sinatra/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Dua Kubu Demonstran Bentrok di Jerman Timur

0

EpochTimesId – Dua kubu demonstan bentrok di kota Chemnitz, Jerman timur, Senin (27/8/2018) malam waktu setempat. Demonstran berbeda pandangan dalam menanggapi kasus pembunuhan terhadap seorang pria Jerman. Pelaku pembunuhan diduga kuat adalah dua imigran dari Timur Tengah.

Bentrokan menyebabkan enam orang terluka. Bentrokan juga menyebabkan otoritas setempat menghimbau warga agar tidak ‘main hakim sendiri’.

Pihak yang bentrok itu adalah demonstran sayap kanan dengan massa sayap-kiri yang tidak sependapat dengan demonstran. Aksi demonstrasi terjadi menyusul penangkapan warga Irak dan Suriah atas serangan pisau mematikan terhadap seorang pria Jerman.

Dalam bentrokan tersebut, kubu ‘sayap-kiri’ melemparkan botol kepada kubu liberal. Kedua kubu kemudian terlibat perang kembang api. Polisi setempat pun mengerahkan meriam air untuk meredam kekerasan.

Pejabat negara bagian meminta warga untuk tetap tenang di tengah laporan sejumlah aksi serangan balas dendam dan main hakim sendiri terhadap imigran. Pemerintah Pusat Jerman juga menyerukan agar warga tidak main hakim sendiri.

“Itu adalah insiden yang mengerikan,” kata Kanselir Angela Merkel pada konferensi pers di Berlin, mencela pembunuhan itu.

“Tapi bagaimanapun, bahwa warga negara menegakkan hukum dengan tangan mereka sendiri adalah sesuatu yang tidak memiliki tempat di negara di bawah kekuasaan hukum.”

Kerusuhan mencerminkan perpecahan dalam masyarakat Jerman setelah pemerintah Merkel mengizinkan sekitar 1 juta pencari suaka untuk memasuki negara itu pada tahun 2015. Kebijakan itu memicu kekhawatiran bahwa migrasi massal akan melemahkan stabilitas sosial.

Festival Jalanan
Jaksa Christine Muecke mengatakan kepada wartawan bahwa pembunuhan itu dipicu pertengkaran lisan di sela-sela festival jalanan lokal pada dini hari tanggal 26 Agustus 2018. Tidak jelas apa yang menyebabkan perselisihan, yang berakhir dengan terluka parahnya seorang warga Jerman berusia 35 tahun. Korban kemudian meninggal dunia di rumah sakit.

Dua pria Jerman lainnya, berusia 33 dan 38 tahun, menderita luka serius dalam insiden penusukan yang sama. Tiga korban itu dilaporkan diserang oleh sekitar 10 imigran.

Seorang warga Suriah berusia 22 tahun dan seorang warga Irak berusia 21 tahun ditangkap dan ditahan karena dicurigai melakukan pembunuhan berencana. “Mereka diduga menikam korban berkali-kali tanpa alasan yang dapat dibenarkan,” kata jaksa pada 27 Agustus 2018.

Korban telah diidentifikasi sebagai Daniel H, seorang tukang kayu, menurut BBC.

Protes di Balik Pembunuhan
Demonstrasi pertama oleh sekitar 100 orang terjadi tanpa insiden pada 26 Agustus 2018, menurut kantor berita AFP. Ketegangan meningkat, ketika sekitar 800 orang berkumpul di hari berikutnya, mengikuti seruan di media sosial untuk respon yang lebih kuat.

Di antara para pengunjuk rasa terdapat sekelompok orang yang yang siap melakukan kekerasan. Massa keos itu menurut polisi beranggotakan sekitar 50 orang.

Politisi Alternative for Germany (AfD), Markus Frohnmaier berkata di twitter, “Jika negara tidak lagi melindungi warga, maka orang-orang turun ke jalan dan melindungi diri mereka sendiri. Kejadian itu adalah sesederhana itu!”

AfD adalah partai sayap kanan dan oposisi utama di Parlemen. Mereka selalu kritis terhadap penerimaan imigran oleh Jerman. Karena imigran yang diterima itu adalah imigran gelap yang sebelumnya masuk ke sejumlah negara Uni Eropa secara ilegal.

Namun, sejumlah politisi AfD lainnya, termasuk Frohnmaier mengkritik tweet itu, seperti diberitakan oleh Deutsche Welle, sebuah layanan berita Jerman. Dia memberi jaminan bahwa partai tersebut menentang aksi main hakim sendiri.

Polisi mengatakan mereka sedang menyelidiki laporan-laporan tentang serangan terhadap seorang Afghanistan, seorang Suriah, dan seorang Bulgaria pada hari Minggu. Aksi tersebut diduga adalah aksi balas dendam terhadap imigran.

Protes yang lebih besar terjadi pada 27 Agustus. Beberapa orang memegang plakat anti-imigrasi dengan pesan-pesan seperti, “Hentikan banjir suaka.”

Demonstran kontra dari ‘sayap-kiri’ berkumpul di dekatnya. Lemparan proyektil dari kedua belah pihak mengakibatkan sejumlah orang cedera.

Sementara itu, menteri dalam negeri Sachsen, provinsi tempat Chemnitz berada, meminta warga untuk tenang.

“Sekarang adalah waktu untuk tetap tenang dan berkepala dingin,” kata Roland Woeller. Dia menambahkan bahwa otoritas Chemnitz, “Tidak akan mengizinkan para pelaku kekerasan dan anarkis untuk merajalela di jalan-jalan kami, tetapi kami akan menegakkan supremasi hukum.”

Risiko Peradilan Jalanan
Peningkatan kekerasan tampaknya telah mengejutkan polisi, karena para pejabat mengakui bahwa terlalu sedikit petugas yang dimobilisasi untuk demonstrasi hari Senin, kantor berita Jerman DPA melaporkan.

Bala bantuan akhirnya didatangkan dari negara bagian lain. Namun, Ketua Federal Police Union Jerman (GdP) memperingatkan bahwa pengurangan sekitar 16.000 petugas polisi dalam beberapa tahun terakhir telah memperburuk risiko kekerasan massa.

“Setiap perkelahian desa bisa berubah menjadi perburuan,” kata Oliver Malchow, menurut koran New Osnabrück.

Dia menambahkan bahwa, jika orang kehilangan kepercayaan pada kemampuan pemerintah untuk memberikan perlindungan, “Ada bahaya bahwa warga negara akan menegakkan hukum dengan tangan mereka sendiri. Kondisi itu menjadi surga bagi aksi main hakim sendiri.”

“Untuk situasi operasional seperti di Chemnitz, beberapa ratus kolega harus selalu disimpan sebagai cadangan,” kata Malchow.

Dia menambahkan bahwa, dalam situasi saat ini jumlah pasukan cadangan sama sekali tidak realistis.

The GdP menuntut pemulihan atau penerimaan sebanyak 20.000 posisi penegak hukum.

“Negara telah gagal di bidang keamanan internal karena telah mengurangi staf secara besar-besaran,” kata ketua GdP. “Masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan cepat.” (The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

PBB Menyerukan Penuntutan Panglima Militer Myanmar yang Terlibat Pembantaian Rohingya

Epochtimes.id- Tim PBB pencari fakta isu Myanmar pada 27 Agustus 2018 meminta dilakukan investigasi internasional dan pertanggungjawaban secara hukum terhadap kepada komandan angkatan bersenjata Myanmar Min Aung Hlaing. PBB juga meminta pertanggungjawab kelima orang militer lainnya atas kasus pembantaian etnis Rohingya di Myanmar tahun lalu.

Selain itu juga meminta Min Aung Hlaing mengundurkan diri segera. Pada saat yang sama, media sosial Facebook juga melarang orang-orang ini menggunakan Facebook.

Sejumlah media melaporkan bahwa pemerintahan militer Myanmar pada bulan Agustus tahun lalu melancarkan represi brutal terhadap minoritas Rohingya. Tindakan yang dilakukan yakni pembakaran desa, pembunuhan, pemerkosaan dan kekejaman lainnya. Akibatnya, memaksa sekitar 700.000 orang etnis Rohingya beragama Islam yang mendiami bagian utara dari Negara Rakhine melarikan diri ke Bangladesh.

Pada 3 Oktober 2017, pengungsi Rohingya melintasi perbatasan Myanmar dan menyeberangi sungai untuk melakukan perjalanan ke kamp pengungsi di Bangladesh. (Fred Dufour/AFP/Getty Images)

Bulan Maret 2017, tim pencari fakta yang dibentuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB dalam laporannya menyebutkan : Ada cukup informasi menunjukkan bahwa dipandang perlu untuk menyelidiki dan menuntut pertanggungjawaban sejumlah pemimpin tinggi militer Myanmar.

Para kritikus lainnya menuduh pemenang hadiah Nobel perdamaian, pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi : Tidak menggunakan identitas dan otoritas moral dari seorang pemimpin pemerintahan yang substantif untuk mencegah atau menghindari makin berkembangnya peristiwa.

Pada bulan Maret, Zeid Ra’ad Al Hussein dari United Nations Human Rights Committee (UNHRC) menyerukan pembentukan sebuah badan baru untuk mempersiapkan untuk menyelidiki dan menuntut pertanggungjawaban secara hukum mereka-mereka yang terlibat dalam kasus genosida di Myanmar.

Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Min Aung Hlaing. (Ye Aung Thu/AFP/Getty Images)

Pihak Myanmar selama ini membantah keterlibatannya dalam usaha untuk membersihkan etnis dari wilayah itu, dan bersikeras bahwa pihaknya hanya menanggapi serangan yang dilakukan para pemberontak Rohingya.

Pada hari Senin (27 Agustus) tim independen internasional pencari fakta di Myanmar (Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar) menyampaikan sebuah laporan yang bernada keras menyebutkan bahwa strategi militer yang diterapkan militer Myanmar sangat tidak proporsional dalam usahanya untuk mengantisipasi ancaman keamanan.

Laporan menyebutkan : Termasuk para jenderal militer Myanmar Min Aung Hlaing harus menerima pengusutan dan tuntutan keterlibatannya dalam tindak kejahatan kemanusiaan berupa ginosida dan kejahatan perang di bagian utara negara bagian Rakhine, Kachin dan Shan.

Marzuki Darusman, Ketua Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar mengatakan dalam konferensi pers di Jenewa : “Satu-satunya cara adalah menghimbau ia segera mengundurkan diri”.

Darusman menunjukkan tersangka lainnya dalam daftar rahasia termasuk pejabat militer, pasukan tambahan, warga sipil dan militan.

Sebelum tim tersebut mengadakan konferensi pers, juru bicara militer Myanmar Tun Tun Nyi mengatakan bahwa, dia tidak dapat segera mengomentari laporan PBB. Tetapi menurut prosedur standar, pemerintah Myanmar telah menerima salinan laporan PBB, tetapi belum memberikan komentarnya.

Pada 6 Oktober 2017, para pengungsi Rohingya sedang menunggu pembagian jatah makanan di kamp pengungsi Nayapara di Bangladesh. (Fred Dufour/AFP/Getty Images)

Belum pernah terjadi sebelumnya, pemimpin militer dan politisi dilarang gunakan Facebook

Menurut laporan media ‘Central News Agency’ bahwa Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Min Aung Hlaing dan komandan militer tinggi lainnya yang memiliki niat genosida terlibat represi etnis Rohingya Muslim harus dituntut.

Media sosial Facebook segera mengumumkan bahwa pihaknya akan mencegah orang-orang ini menggunakan Facebook.

Menurut juru bicara Facebook Ruchika Budhraja, ini adalah pertama kalinya Facebook melarang seorang pemimpin militer atau politisi suatu negara menggunakan Facebook. Ia mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menerima pengaduan terhadap larangan tersebut.

Ruchika Budhraja mengatakan : “Kami mengambil tindakan ini di Myanmar mengingat temuan para ahli internasional, termasuk laporan investigasi yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa baru-baru ini, bahwasanya banyak dari pejabat militer Myanmar telah melakukan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia di negara tersebut”

Pada 5 Oktober 2017, para pengungsi Rohingya melintasi perbatasan Myanmar dan menyeberangi sungai menuju ke sebuah kamp pengungsi di Bangladesh. (Fred Dufour/AFP/Getty Images)

Keterangan yang dikeluarkan Facebook melalui blog menyebutkan : Secara umum, kami tidak mengizinkan 20 orang dan organisasi Myanmar menggunakan Facebook, termasuk Panglima  Angkatan Bersenjata Min Aung Hlaing dan televisi milik militer Myawady.

Facebook juga menyebutkan : Kita sedang menghapus total 18 akun Facebook, 1 akun Instagram dan 52 akun fan page yang sudah memiliki total sebanyak 12 juta orang pelacak”.

Facebook juga mengatakan bahwa mereka telah menghapus puluhan akun yang diam-diam terlibat mempromosikan akun kampanye informasi militer Myanmar. (Sin/asr)

Pembunuhan Penumpang Didi Chuxing Menuai Tindakan Keras Tiongkok

0

Tiongkok berjanji pada tanggal 27 Agustus untuk memperketat pengawasan industri transportasi dan memperingatkan bahwa negara tersebut tidak membutuhkan perusahaan layanan aplikasi Hitch yang mengurangi kualitas pada keselamatan penumpang, pada 25 Agustus seorang penumpang Didi Chuxing diperkosa dan dibunuh oleh sopirnya.

Aplikasi Hitch adalah aplikasi pemesanan kendaraan online hanya dengan membuka aplikasi untuk meminta tumpangan dan mobil datang menjemput pengguna. Tetapi Hitch membedakan dirinya dari sisa paket dengan membuat penggunaan semua kursi yang ada dalam mobil, yang menurunkan biaya untuk para penggunanya, dengan kata lain memaksimalkan jumlah penumpang yang dapat masuk ke dalam mobil.

Pembunuhan seorang penumpang berusia 20 tahun yang mengendarai kendaraan Didi pada 24 Agustus di kota timur Wenzhou adalah insiden kedua seperti itu sejak Mei, merusak citra perusahaan yang berbasis di Beijing, yang merupakan layanan pemesanan kendaraan online terbesar di dunia oleh jumlah penumpang dan meluas secara global.

Serangan terakhir memicu kritik keras terhadap Didi di media sosial dan mendorong regulator untuk memperingatkan tindakan mencakup semua bagian industri.

“Jika sebuah perusahaan tidak patuh dan disiplin diri, dan mengambil nyawa penumpang sebagai sebuah permainan, masyarakat akan mengekspresikan ketidakpuasannya dengan meninggalkannya dan pemerintah tidak akan hanya berpangku tangan,” kata kementerian transportasi dalam komentar di situsnya.

Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional mengatakan bahwa berbagai departemen pemerintah akan mendorong untuk memperbaiki tata kelola keseluruhan operator dan akan memperluas penggunaan sistem kredit sosial yang baru di seluruh sektor transportasi.

Didi menolak berkomentar pada 27 Agustus. Ia telah menangguhkan layanan carpooling Hitch-nya (pengaturan antar orang-orang untuk melakukan perjalanan biasa dalam satu kendaraan) dan sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya merasa sangat bertanggung jawab dan akan menyelesaikan pada 1 September operasi kepatuhan baru untuk diperiksa oleh kementerian dan masyarakat.

Polisi mengatakan seorang pengemudi berusia 27 tahun bernama Zhong ditahan sekitar pukul 04.00 pada 25 Agustus dan mengaku memperkosa dan membunuh penumpangnya, yang telah menggunakan layanan Hitch untuk memesan perjalanannya. Tubuhnya dibuang di atas pagar pembatas dan menuruni tebing, kata polisi.

Didi mengatakan tersangka tidak memiliki catatan kriminal, telah memberikan dokumentasi otentik dan lulus tes pengenalan wajah sebelum mulai bekerja.

Namun, ia juga mengatakan telah gagal untuk bertindak atas keluhan yang dibuat terhadap sopir tersebut pada 24 Agustus oleh seorang penumpang yang menuduh sopir membawanya ke tempat terpencil dan mengikutinya setelah dia keluar dari mobil.

Diperlukan Perubahan

Pihak berwenang di Shenzhen mengatakan kepada anak perusahaan lokal Didi untuk melakukan perbaikan pada layanannya pada akhir September, lapor People’s Daily.

Biro lalu lintas Shenzhen mengatakan bahwa jika Didi tidak mematuhi persyaratan tersebut, biro kota dapat mencabut izin usaha lokal perusahaan dan mengharuskannya untuk berhenti menawarkan layanan internet di Shenzhen.

Tiongkok memiliki lebih dari 80 perusahaan yang memegang lisensi untuk bersaing di sektor angkutan penumpang, kementerian transportasi mengatakan pekan lalu.

Pendukung Didi termasuk SoftBank Group Corp Jepang, Apple Inc dan Uber Technologies yang berbasis di Amerika Serikat, yang memperoleh bisnis Didi Tiongkok pada tahun 2016, menjadikan Didi operator dominan di negara paling padat di dunia tersebut.

Didi, yang bernilai $56 miliar dalam putaran penggalangan dana tahun lalu, telah melakukan ekspansi ke pasar luar negeri termasuk Australia dan Meksiko, akan berhadapan langsung dengan Uber. Perusahaan tersebut juga telah mempersiapkan penawaran umum perdana secepatnya tahun ini, menurut orang-orang yang mengetahui rencananya.

Didi mengatakan ia membuat 30 juta perjalanan sehari, dengan lebih dari 30 juta pengemudi di platformnya. Ia menawarkan 14 layanan termasuk Hitch, yang memungkinkan pengguna untuk memanggil mobil melalui smartphone mereka dan berbagi tumpangan dengan seseorang menuju ke arah yang sama. Didi mengatakan Hitch telah menjalankan lebih dari 1 miliar perjalanan dalam tiga tahun terakhir.

Dua tuntutan hukum diajukan di pengadilan di provinsi Jiangsu dan Guangdong tahun lalu terhadap pengemudi Hitch Didi oleh penumpang-penumpang yang mengatakan para pengemudi telah memperkosa atau menyerang mereka, menurut dokumen pengadilan. Seorang pengemudi dijatuhi hukuman 10 bulan penjara, sementara yang lain menerima hukuman 3,5 tahun.

Setelah seorang pramugari berusia 21 tahun dibunuh pada bulan Mei, diduga oleh sopir Hitch Didi, perusahaan mengambil langkah termasuk membatasi jam di mana pengemudi carpool dapat mengambil penumpang dari lawan jenis, dan menguji “mode pengawalan” di aplikasinya memungkinkan penumpang untuk berbagi rute dan tujuan mereka dengan kontak darurat.

Pembunuhan terbaru tersebut telah menjadi salah satu topik yang paling banyak dibahas di layanan Weibo seperti Twitter di Tiongkok sejak akhir pekan, dengan posting permintaan maaf resmi Didi yang memperoleh lebih dari 500.000 komentar.

Beberapa komentar mengkritik outsourcing Didi terhadap beberapa fungsi pelayanan pelanggan di beberapa kota, setelah serangkaian laporan media terfokus pada hal itu. Didi mengatakan, insiden tersebut telah mengungkapkan banyak kekurangan dengan proses pelayanan pelanggannya.

Reuters menemukan iklan di portal kerja yang sudah ada sejak 2014 dari perusahaan pihak ketiga yang mencari personil pelayanan pelanggan untuk Didi di kota-kota seperti Beijing, Hefei, dan Chengdu yang menawarkan gaji mulai dari sekitar 3.000 yuan ($436,43) sebulan.

Banyak pengguna media sosial mengatakan bahwa mereka ingin melihat perubahan besar yang dibuat dan kepercayaan publik sedang terkikis karena itu bukan insiden pertama.

“Saya tidak berani menggunakan Didi di masa depan,” kata salah seorang.

Saingan Didi AutoNavi Maps menghentikan layanan carpooling pada 27 Agustus mengatakan bahwa ia melakukannya karena kekhawatiran untuk “keselamatan penumpang”. Ia menolak berkomentar apakah keputusan tersebut terkait dengan kasus Didi. (ran)