Home Blog Page 1973

Praktisi Falun Gong New York Peringati 19 Tahun Penganiayaan di Tiongkok

0

NEW YORK — Saat matahari terbenam perlahan-lahan mendekati pada malam musim panas yang panas pada 16 Juli, lilin dinyalakan, satu per satu, untuk mengenang mereka yang telah kehilangan nyawa karena penganiayaan brutal.

Tepat di seberang jalan dari Konsulat Tiongkok, di tepi Sungai Hudson, musik diwarnai dengan dukacita yang dimainkan para praktisi disiplin spiritual yang disebut Falun Dafa, juga dikenal sebagai Falun Gong, duduk dalam protes hening atas penganiayaan yang telah menuntun pada kematian ribuan praktisi di Tiongkok.

Latihan meditasi kuno tersebut, pertama kali diperkenalkan kepada publik pada tahun 1992 oleh Mr. Li Hongzhi, dipandu oleh prinsip-prinsip moral inti dari kebenaran, belas kasih, dan toleransi (sejati-baik-sabar). Manfaatnya untuk kesehatan jiwa dan raga telah menyebabkan popularitasnya di Tiongkok, dan pada tahun 1999, antara 70 juta hingga 100 juta orang ikut berlatih, menurut perkiraan resmi.

Namun pemimpin Partai Komunis Tiongkok Jiang Zemin percaya bahwa popularitas itu telah mengancam kekuasaannya atas rakyat tersebut. Pada 20 Juli 1999, ia meluncurkan penganiayaan skala nasional, memobilisasi aparat keamanan negara untuk menangkap dan menahan para praktisi di penjara, kamp kerja paksa, pusat pencucian otak, dan fasilitas lainnya.

Lebih dari 4.000 orang dikonfirmasi telah meninggal akibat penyiksaan dan pelecehan saat dalam tahanan, meskipun jumlah sebenarnya diyakini jauh lebih tinggi, dikarenakan sulitnya mendapatkan informasi dari Tiongkok, menurut Pusat Informasi Falun Dafa, kantor pers kelompok latihan tersebut. Selain itu, sejumlah besar diyakini telah dibunuh demi mendapatkan organ-organ mereka untuk digunakan dalam industri transplantasi miliaran dolar di Tiongkok.

Meskipun suhu panas, sekitar 200 praktisi Falun Gong setempat berkumpul di depan Konsulat Tiongkok untuk menandai peringatan ke-19 penganiayaan tersebut, bersama menyerukan rezim Tiongkok untuk mengakhiri kampanye brutalnya terhadap latihan tersebut.

Zhang Hongyu, seorang praktisi Falun Gong dari Provinsi Liaoning yang melarikan diri ke Amerika Serikat, berbicara tentang bagaimana ibunya meninggal pada tahun 2013 setelah bertahun-tahun menjalani penahanan berulang oleh pihak berwenang Tiongkok, termasuk di kamp kerja paksa Masanjia yang terkenal brutal.

praktisi falun gong (falun dafa) memberi kesaksian di acara peringatan penganiayaan ke 19
Zhang Hongyu di rapat umum untuk menyerukan diakhirinya penganiayaan Falun Gong di Tiongkok, dekat konsulat Tiongkok di Manhattan, New York City, pada 16 Juli 2018. (Larry Dye / The Epoch Times)

Ayah Zhang, Zhang Ming, baru-baru ini ditangkap oleh pihak berwenang Tiongkok. Kerabatnya dilarang mengunjunginya. Zhang mendesak para pejabat konsuler di seberang jalan tersebut untuk menyampaikan pesannya: Bebaskan ayahnya dan semua praktisi Falun Gong lainnya yang masih ditahan di Tiongkok.

“Pada saat kritis dalam sejarah ini, apakah memilih untuk melindungi atau menghancurkan moralitas manusia adalah pilihan yang harus dijalani setiap kehidupan di bumi ini,” katanya.

Gao Hongmei dari Provinsi Jilin berbicara tentang ibunya yang berusia 72 tahun, yang ditahan bulan Mei ini setelah seseorang melaporkan kepada pihak berwenang setempat bahwa dia membagikan brosur yang berisi informasi tentang penganiayaan Tiongkok terhadap Falun Gong. Ibunya masih dalam tahanan.

Gao mengatakan bahwa tidak peduli berapa banyak penderitaan yang dialami praktisi Falun Gong selama dipenjara, mereka tetap teguh dalam keyakinan mereka. “Penyiksaan tidak dapat mengubah hati mereka yang baik,” katanya.

praktisi falun gong serukan partai komunis tiongkok hentikan penganiayaan terhadap praktisi
NEW YORK — Saat matahari terbenam perlahan-lahan mendekati pada malam musim panas yang panas pada 16 Juli, lilin dinyalakan, satu per satu, untuk mengenang mereka yang telah kehilangan nyawa karena penganiayaan brutal.

Shi Ling dari Provinsi Shandong berbicara tentang penangkapan sewenang-wenang yang dihadapi para praktisi Falun Gong. Seorang praktisi dari provinsinya ditangkap saat berjalan ke rumah seorang anggota keluarganya. Keluarga praktisi tersebut telah ditolak hak kunjungannya.

Wang Zhiyuan, juru bicara penelitian Organisasi Dunia nirlaba untuk Menyelidiki Penganiayaan Falun Gong, menyebut penganiayaan yang sedang berlangsung tersebut sebagai “genosida.”

Dia juga mencatat bahwa mantan-mantan petinggi Partai Komunis Tiongkok yang membantu Jiang melakukan penganiayaan, seperti mantan kepala keamanan Zhou Yongkang, mantan wakil menteri keamanan publik Li Dongsheng, dan mantan jenderal militer Xu Caihou, telah menemui kejatuhan mereka dan telah digulingkan dari Partai. Dia mendesak mereka yang masih membantu kampanye Jiang untuk segera berhenti.

Beberapa aktivis Tiongkok, termasuk penulis Lin Zhang, juga berbicara di rapat umum. Lin menyaksikan praktisi Falun Gong disiksa ketika dia ditahan di sebuah fasilitas di Provinsi Guangzhou karena perbedaan pendapatnya.

“Keberanian mereka, ketekunan mereka, meninggalkan kesan mendalam pada saya,” katanya, menambahkan bahwa dia berharap mereka semua bisa benar-benar bebas suatu hari nanti. (ran)

ErabaruNews

Cara AS Menghadapi Iran Juga cocok Untuk PKT

Zhou Xiaohui

Baru-baru ini ketika menlu AS Mike Pompeo menerima wawancara VOA, telah mengungkap sasaran strategi baru Amerika terhadap Iran adalah supaya penguasa Iran dapat ber bertindak seperti “seorang pemimpin pada umumnya”.Cara AS menghadapi Iran cocok untuk Partai Komunis Tiongkok (PKT).

Pompeo menjelaskan lebih lanjut, seorang pemimpin yang “normal”, dia tidak akan merampok rakyatnya sendiri, juga tidak akan menghambur-hamburkan uang rakyat pada “petualangan” di Suriah dan Yaman.

Selanjutnya Pompeo menyatakan, jika pemimpin Iran dapat menerima permintaan Amerika, tindakannya normal seperti negara-negara pada umumnya, maka “rakyat AS juga akan mengunjungi Iran, kita akan berteman dan bersekutu, melakukan semua hal-hal yang baik diantara kita”.

Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah, dalam wawancara itu Pompeo juga menyinggung dukungan pemerintah Trump terhadap pemberlakuan undang-undang oleh kongres yang menyangkut pengungkapan harta gelap pemimpin Iran.

Pompeo mengatakan: “Rakyat Iran berhak mengetahui fakta sebenarnya. Pemimpin tingkat tinggi mereka melakukan korupsi, terus terang saja, mereka menggunakan perusahaan sebagai tedeng aling-aling, secara cerdik melakukan perampokan. Saya menyambut adanya kesempatan untuk mengungkap kebenaran, supaya rakyat Iran sendiri yang memutuskan apakah mereka itu adalah pemimpin negara yang mereka inginkan.”

Menurut laporan,  jika “Undang-undang transparansi asset pemimpin Iran” yang sedang digodok oleh kongres AS dapat lolos, maka akan menuntut Menteri Keuangan Amerika mengumumkan asset keuangan pemimpin tingkat tinggi Iran yang diduga tersangkut korupsi. Undang-undang tersebut pada Desember tahun lalu telah lolos dari DPR AS, dewasa ini sebuah panitia di Kongres AS sedang meneliti undang-undang tersebut.

Pertimbangan pendahuluan atas “Undang-undang transparansi asset pemimpin Iran”, sesungguhnya berhubungan dengan aksi protes atas harga barang yang membumbung tinggi dan demo anti pemerintah yang korup, yang meletus diberbagai kota di Iran akhir tahun lalu.

Menurut data statistik tidak lengkap dari media Barat awal tahun lalu, aksi protes telah mengakibatkan sedikitnya puluhan orang tewas dan ratusan orang ditangkap. Selain itu penguasa Iran juga melakukan penekanan protes melalui cara-cara pemutusan komunikasi, memblokir platform media sosial dan lain sebagainya.

Saat itu Presiden Trump telah menyatakan: “Banyak media telah melaporkan peristiwa protes secara damai masyarakat Iran, masyarakat tersebut telah muak terhadap korupsi penguasa, dan menggunakan harta kekayaan negara untuk membiayai terorisme asing.

Pemerintah Iran harus menghargai hak dan kepentingan rakyat, termasuk hak untuk mengekspresikan pandangan mereka.” Iran telah “sampai waktunya untuk berubah”. Ini mungkin juga merupakan salah satu penyebab mendorong Trump keluar dari Perjanjian Nuklir Iran.

 Dapat diperkirakan, jika kongres AS akhirnya dapat meloloskan “Undang-undang transparansi asset pemimpin Iran”, Menteri Keuangan AS akan harus mengumumkan aset keuangan pemimpin tingkat tinggi Iran yang diduga tersangkut korupsi, ini jelas akan mengguncangkan masyarakat Iran, bahkan Timur Tengah. Kelak Iran akan terjadi perubahan situasi yang bagaimana, sulit untuk dikatakan.

Selain masalah Iran, penulis malah merasakan jika kongres AS telah meloloskan “Undang-undang transparansi asset pemimpin RRT”, maka di daratan Tiongkok akan terjadi guncangan yang bagaimanakah?

Kita semua tahu, korupsi telah menjadi kebudayaan pejabat PKT (Partai Komunis Tiongkok), berdasarkan beberapa pejabat teras PKT yang telah jatuh dari kedudukannya dapat terlihat, sesungguhnya, PKT memang sengaja menutupinya, dan banyak rakyat Tiongkok tidak mengetahui pemimpin PKT serta pejabat diberbagai tingkatan telah melakukan korupsi uang seberapa banyak, terutama tidak sedikit orang yang telah memindahkan aset kekayaannya  keluar negeri.

Pada 2012 berita dari kalangan intern PKT sendiri mengungkapkan, dari 1995 hingga 2005, terdapat 1,18 juta istri pejabat beserta anaknya telah menetap di luar negeri, sedikitnya terdapat 20 ribu pejabat korup PKT telah melarikan diri keluar negeri, diperkirakan mereka telah membawa lari uang sebesar 800 miliar hingga 1500 miliar Yen RMB.

Selain itu, pada tahun 2011 mantan guru besar ilmu hukum Universitas Beijing Yan Hongbing  pernah mengatakan, pejabat PKT diatas tingkat Fu Ke Ji (posisi kepemimpinan terendah di tingkat administrasi kader) sebagian besar memiliki rekening bank diluar negeri, dan tidak sedikit mantan pejabat dan pejabat sekarang juga sama, walau asset mereka diluar negeri dilihat dari permukaan tidak ada hubungan dengannya, namun pemiliknya tetap saja ada hubungan keluarga dengan pejabat itu.

Misalnya mantan pentolan PKT Jiang Zemin ketika masih menjabat, memanjakan dua anaknya menggunakan kekuasaannya mengeruk uang dalam jumlah besar, putra Jiang bernama Mianheng dijuluki sebagai “koruptor nomor satu di RRT”.

Berapa banyak uang yang dikorup oleh keluarga Jiang? Jelas merupakan sebuah lubang gelap. Menurut media China Affairs beberapa tahun silam mengungkapkan: “Jiang Zemin memiliki asset rahasia di Bank Swiss sebesar 350 juta US$; di pulau Bali Indonesia ia membeli sebuah rumah mewah, pada 1990 senilai 10 juta US$, yang menangani adalah mantan Menlu Tang Jiaxuan. ”

Selain itu , media Hongkong melaporkan, pada Desember 2002 International Settlement Bank pernah menemukan, lebih dari 2 miliar US$ dana yang keluar dari RRT tidak ada orang yang mengakuinya, dikemudian hari, kepala cabang Shanghai Bank of China Liu Jinbao mengakui didalam penjara, uang tersebut adalah milik Jiang Zemin, mantan ketua PKT pada menjelang kongres PKT ke-16, untuk mempersiapkan dirinya dikemudian hari, lalu mengalihkan dana keluar negeri.

Tidak diragukan lagi, pejabat tinggi PKT sejenis itu jelas tidaklah sedikit, uang yang dirampas dari rakyat Tiongkok sudah pasti merupakan sebuah bilangan astronomi. Sedangkan seberapa banyak rekening bank diluar negeri, seberapa perusahaan maupun aset keuangan diluar negeri yang memiliki hubungan dengannya, yang dikuasai inteligen Amerika, tentu jauh lebih banyak dari yang terungkap ditengah masyarakat.

Dengan kata lain, jika kongres Amerika juga mempersiapkan sebuah “Undang-undang transparansi asset pemimpin RRT” dan diloloskan, aset pejabat RRT yang diungkap pasti akan merupakan sebuah berita yang sangat menakjubkan, dan pada tingkat tertentu juga akan memperkuat arus masyarakat RRT untuk meninggalkan PKT, bahkan dapat mempercepat kemusnahan PKT.

RRT juga telah “sampai waktunya untuk berubah”. Tentunya, kartu dalam aspek ini, pemerintah Amerika dan Trump masih belum menggunakannya. (TYS/WHS/asr)

Skandal Vaksin di Tiongkok Soroti Parahnya Kelalaian Pemerintah

0

Penarikan kembali vaksin besar-besaran telah diperintahkan di Tiongkok, menggarisbawahi nasib orang-orang Tiongkok yang jatuh sakit akibat dari vaksin-vaksin cacat.

Pada 15 Juli, Administrasi Obat dan Makanan Tiongkok (CFDA) mengumumkan bahwa Changchun Changsheng Bio-teknologi, produsen vaksin yang berbasis di Kota Changchun, ibukota Provinsi Jilin di Tiongkok timur laut, telah menemukan bukti data palsu dalam produksi vaksin rabies sel Vero-nya, menurut surat kabar Securities Daily yang dikelola negara. Pihak berwenang tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Ketika rabies jarang terjadi di Amerika Serikat, dengan hanya satu hingga tiga kasus dilaporkan setiap tahun, ia masih merupakan masalah kesehatan yang signifikan di beberapa negara, seperti India dan Tiongkok. Platform sel Vero adalah teknologi berbasis sel canggih untuk produksi vaksin.

CFDA mengumumkan bahwa Changchun Changsheng sama sekali tidak menyingkirkan batch (produksi partaian) vaksin rabies yang bermasalah tetapi, sebagai tindakan pencegahan, akan menarik kembali semua produk yang baru-baru ini diproduksi.

Lisensi GMP (Good Manufacturing Practice) Changchun Changsheng telah dicabut oleh administrasi makanan dan obat-obatan Provinsi Jilin.

Changchun Changsheng adalah pembuat vaksin rabies terbesar kedua di Tiongkok. Vaksin rabies sel Vero dari perusahaan tersebut pertama memukul pasar pada tahun 2012. Pada tahun 2017, perusahaan menjual 3,04 juta batch, dengan pendapatan penjualan 734 juta yuan (sekitar $109 juta), hampir 50 persen dari total pendapatan operasionalnya, menurut harian yang dikelola negara Tiongkok, The Paper.

Dalam sebuah wawancara dengan The Paper, Tao Lina, seorang ahli vaksin dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Shanghai, menjelaskan bahwa data manufaktur palsu dapat berarti bahwa perusahaan tersebut telah berbohong tentang jumlah bahan aktif yang terkandung dalam vaksin dan kemungkinan bisa kurang dari 2,5 unit internasional per mililiter, jumlah terendah yang dapat diterima per dosis imunisasi tunggal menurut World Health Organization.

Tao menjelaskan bahwa untuk menghemat biaya produksi, beberapa perusahaan ditemukan telah menggunakan kurang dari bahan aktif yang diperlukan untuk memproduksi vaksin rabies mereka.

Pada tahun 2008, Dalian Jingang, produsen obat di Tiongkok timur laut, telah dicabut GMP-nya setelah pihak berwenang menemukan bahwa ia telah menambahkan bentuk asam nukleat ke vaksin rabies. Vaksin yang dihasilkan dengan demikian akan terdaftar sebagai memiliki tingkat potensi yang diperlukan sementara mengandung kurang dari jumlah yang diperlukan untuk bahan-bahan aktif.

Dalian Jingang akhirnya mengeluarkan perintah penarikan besar-besaran vaksinnya, lebih dari 320.000 dosis, pada awal tahun 2009, menurut laporan Mei 2009 oleh portal berita Tiongkok, Sohu. Masalah vaksin ternaungi oleh tidak adanya tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang Tiongkok: Mereka telah mengetahui tentang vaksin yang cacat tersebut sejak tahun 2004, tetapi tidak mengeluarkan investigasi atau menarik kembali produk-produk tersebut hingga tahun 2009.

Menurut Sohu, Pusat Pengawasan Reaksi Balik Obat Nasional, sebuah lembaga di bawah yurisdiksi CFDA, mencatat reaksi yang parah, ensefalitis (peradangan otak), ruam purpura (peradangan pembuluh darah kulit), dan syok anafilaktik (reaksi alergi yang mengancam jiwa), dalam tiga orang yang diimunisasi dengan vaksin rabies Dalian Jingang.

Setelah skandal di Dalian Jingang, media Tiongkok menggali sejarah perusahaan tersebut dan menemukan bahwa pusat pengendalian dan pencegahan penyakit di Provinsi Liaoning tersebut pernah menjadi pemegang saham utama di perusahaan tersebut. Pada satu titik, para eksekutif puncak perusahaan tersebut juga pejabat di pusat pengendalian penyakit. Namun, pusat itu tidak pernah diselidiki atau diimplikasikan.

Banyak skandal vaksin telah meletus di Tiongkok selama bertahun-tahun, tetapi rezim Tiongkok secara konsisten telah gagal mengendalikan perusahaan farmasi untuk menghentikan malpraktik dan meningkatkan keamanan obat. Pada saat yang sama, ketidakpedulian rezim terhadap korban vaksin di bawah standar telah terdokumentasi dengan baik.

Pada awal Juli, 40 orangtua mencari keadilan untuk anak-anak mereka yang menderita sakit karena mendapat vaksin yang cacat telah mengirim surat permohonan ke pengadilan tertinggi Tiongkok. Mereka belum menerima tanggapan dari pihak-pihak berwenang.

Wang Hailan, seorang penduduk di Kabupaten Yuncheng di Provinsi Shandong, Tiongkok timur, telah ditahan berulang kali sejak dia mulai mengajukan petisi kepada pemerintah pusat tentang putranya, yang menjadi sakit setelah mendapatkan vaksin flu yang diproduksi oleh Changchun Changsheng pada Oktober 2010, menurut laporan Juli 16 oleh Radio Free Asia (RFA).

“Dalam dua hari setelah dia mendapat vaksin, dia mengalami ruam serius. Dia bisa berjalan sekarang, tetapi dia cacat,” kata Wang kepada RFA.

Wang menjelaskan bahwa ia telah menghabiskan lebih dari 170.000 yuan (sekitar $25.690) untuk perawatan medis untuk putranya. Beban biaya medis putranya telah mendorongnya untuk melakukan perjalanan ke Beijing untuk mengajukan banding pejabat-pejabat dari pemerintah pusat.

Pada 2015, ketika membawa putranya ke Beijing untuk perawatan medis, Wang mengatakan polisi di Kabupaten Yuncheng mengikutinya ke Beijing, menghentikannya, dan secara paksa mengawal dia dan putranya kembali ke rumah. Polisi menuduhnya menyebabkan gangguan sosial.

Dalam beberapa kasus, petugas keamanan obat lokal berkolusi dengan perusahaan farmasi. Pada 6 Juni, Cai Ming, mantan direktur sebuah kantor yang bertanggung jawab atas keamanan obat di Administrasi Makanan dan Obat-obatan Provinsi Guangdong, dijatuhi hukuman delapan tahun penjara setelah ia dinyatakan bersalah menerima suap, termasuk dari perusahaan-perusahaan obat, sebesar 6,23 miliar yuan (sekitar US$973,725). (ran)

ErabaruNews

Donald Trump Tegaskan Dukung Intelijen Amerika Hadapi Rusia

0

EpochTimesId – Presiden Donald Trump menegaskan kembali dukungannya untuk badan-badan intelijen Amerika pada 17 Juli 2018. Dukungan Trump disampaikan di tengah-tengah sorotan media, setelah pertemuannya dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin di Helsinki.

“Saya memiliki keyakinan penuh dan dukungan untuk badan-badan intelijen besar Amerika,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih sebelum pertemuan dengan anggota parlemen.

Pernyataan Trump ini disampaikan sehari setelah menerima bantahan Putin bahwa Rusia tidak terlibat dalam intervensi pemilu Amerika. Pernyataan Trump ketika konfrensi pers bersama Putin memicu kecaman keras dari para anggota Partai Republik dan Partai Demokrat. Trump dinilai lebih percaya pada kata-kata seorang pemimpin asing dibandingkan badan-badan intelijennya sendiri.

Trump tercatat ada enam kali menegaskan dukungannya bagi penilaian atau kesimpulan badan-badan intelijen bahwa Rusia ikut campur dalam pemilihan AS. Trump sebelum bertemu Putin di Eropa mengatakan bahwa dia memiliki kepercayaan besar pada orang-orang intelijen.

Namun, Trump berkilah bahwa pemimpin Rusia menyatakan bantahan yang sangat kuat atas tuduhan tersebut.

Pada bulan Maret tahun ini, Trump mengatakan bahwa campur tangan orang-orang Rusia tidak berdampak besar pada hasil pilpres. Namun dia mengaku yakin, ada upaya campur tangan Rusia.

Pada November tahun lalu, Trump mengatakan, “Saya sepakat dengan agen-agen kami. Rusia ikut campur.”

Januari dan Juli 2018, Trump kembali mengatakan, “Saya pikir itu Rusia, yang ikut campur dalam pemilihan.”

“Saya telah beberapa kali mencatat temuan intelijen kami bahwa orang-orang Rusia berusaha ikut campur dalam pemilihan kami,” kata Trump.

“Dan saya telah merasa sangat yakin bahwa, tindakan Rusia tidak berdampak sama sekali pada hasil pemilihan, saya harus benar-benar jelas mengatakan hal itu, dan saya telah mengatakan ini berkali-kali, saya menerima kesimpulan komunitas intelijen kami bahwa Rusia ikut campur dalam pemilihan 2016. Bisa jadi orang lain juga; ada banyak orang di luar sana.”

Trump dan Putin di Gothic Hall, istana kepresidenan Finlandia. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty Images)

Trump melanjutkan bahwa dia sempat melihat ulang transkrip dan video pernyataannya di Helsinki setelah ramainya kritik media dalam negeri. Dia kemudian menyadari bahwa dia salah bicara.

“Kalimat penting dalam pernyataan saya itu saya mengatakan kata-kata yang seharusnya berarti ‘bukan’. Kalimat itu seharusnya, “Saya tidak melihat alasan apapun mengapa bukan Rusia yang melakukannya,” ujar Trump.

“Saya menyadari perlu ada klarifikasi,” kata Trump. “Seharusnya sudah jelas. Saya pikir itu akan menjadi jelas. Tetapi saya ingin mengklarifikasi, untuk berjaga-jaga kalau tidak.”

Trump menunjukkan bahwa pemerintahannya mengambil langkah aktif untuk mempertahankan diri dari upaya-upaya di masa depan untuk ikut campur dalam pemilu. Berbeda dengan pemerintahan Obama, Trump mengaku akan memberikan perintah yang jelas ketika diberitahu tentang upaya campur tangan Rusia seperti sebelum pemilihan 2016.

“Tidak seperti pemerintahan sebelumnya, pemerintahan saya telah dan akan terus bergerak secara agresif untuk, mencegah segala upaya untuk ikut campur dalam pemilihan kami,” kata presiden Trump. “Kami melakukan segala upaya untuk mencegah campur tangan Rusia pada 2018.”

Pada Mei tahun lalu, Trump menandatangani sebuah perintah eksekutif yang mengarahkan pemerintah untuk memperkuat dan meninjau keamanan dunia maya pemerintah AS dan infrastruktur penting.

Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) memimpin upaya untuk meningkatkan keamanan pemilu. Badan ini membantu 34 negara bagian dan 52 pemerintah lokal dan daerah dengan melakukan cybersecurity secara berkelanjutan. DHS juga telah melakukan penilaian kerentanan di tempat di 16 negara berdasarkan permintaan.

Selain melindungi terhadap pemilihan ikut campur, Gedung Putih juga telah menghukum Rusia melalui serangkaian sanksi dan pengusiran sejak tahun lalu.

Pemerintah memberikan sanksi kepada individu dan badan Rusia pada bulan Februari, April, dan Juni tahun ini, menurut Gedung Putih. Langkah-langkah ini berada di atas sanksi dan kontrol perdagangan yang dikeluarkan pada tahun 2017.

Pada bulan Maret tahun lalu, Gedung Putih menjatuhkan sanksi kepada beberapa individu dan badan Rusia terkait peretasan dan gangguan pemilihan. Bulan itu, Trump memerintahkan pengusiran terhadap 60 petugas intelijen Rusia dari Amerika Serikat. Pemerintah juga telah menjatuhkan sanksi pada total 100 individu dan entitas sebagai tanggapan atas pendudukan Moskow di Timur Ukraina dan Krimea, dan beberapa entitas lainnya karena melanggar sanksi untuk rezim Iran dan Korea Utara.

Trump juga mengumpulkan dukungan dari sekutu Amerika untuk menghalangi ambisi geopolitik Rusia. Presiden mengatakan berhasil meyakinkan sekutu NATO untuk menghabiskan miliaran dolar lebih banyak untuk anggaran pertahanan.

“Kami akan memiliki kedamaian,” kata Trump. “Itu yang kami inginkan; itulah yang akan kita miliki.” (Ivan Pentchoukov/The Epoch Times/waa)

Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :

https://youtu.be/0x2fRjqhmTA

Tiongkok Terlalu Membebani Negara-negara Miskin dengan Utang

0

JOHANNESBURG – Tiongkok sedang membebani negara-negara miskin dengan utang tidak berkelanjutan melalui proyek-proyek infrastruktur berskala besar yang tidak layak secara ekonomi, kata kepala Badan Investasi Swasta Luar Negeri AS, Overseas Private Investment Corporation (OPIC) pada 16 Juli.

Kritik terhadap Beijing tersebut muncul ketika Washington berusaha meningkatkan pendanaan pembangunan dalam menghadapi ambisi global Tiongkok.

Diresmikan pada tahun 2013, One Belt, One Road, inisiatif pemimpin Tiongkok Xi Jinping yang bertujuan untuk membangun jaringan infrastruktur yang menghubungkan Tiongkok melalui darat dan laut ke Asia Tenggara, Asia Tengah, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika.

Tiongkok telah menjanjikan $126 miliar untuk rencana tersebut, dimana para pengamat lihat sebagai upaya rezim Tiongkok untuk memperluas pengaruh geopolitiknya melalui investasi-investasi asing.

Dalam wawancara dengan Reuters di Johannesburg, CEO OPIC, Ray Washburne memperingatkan bahwa strategi Tiongkok tersebut telah menciptakan jebakan utang bagi banyak negara miskin.

“Lihat saja proyek apapun di negara-negara ini dan mereka membuat ukurannya terlalu besar,” katanya. “Kita mencoba membuat negara-negara menyadari bahwa mereka menikam diri mereka sendiri dengan Tiongkok.”

Washburne bukan yang pertama memperingatkan meningkatnya utang terkait proyek-proyek infrastruktur Tiongkok.

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde pada bulan April memperingatkan mitra-mitra Sabuk dan Jalan (One Belt,One Road) Tiongkok agar tidak mempertimbangkan pembiayaan tersebut sebagai “makan siang gratis.”

Dan pada bulan Maret, sebuah laporan oleh lembaga think tank Pusat Pembangunan Global (Center for Global Development), yang berbasis di AS, menganalisis risiko kesulitan utang di antara 68 negara yang berpartisipasi dalam inisiatif Sabuk dan Jalan tersebut dan menyimpulkan bahwa mayoritas berisiko bangkrut akibat gagal bayar pada proyek-proyek Sabuk dan Jalan tersebut.

Pada bulan Desember tahun lalu, Sri Lanka secara resmi menyerahkan kegiatan-kegiatan komersial di pelabuhan utamanya di selatan yang terletak di Hambantota pada sebuah perusahaan Tiongkok, sebagai bagian dari rencana untuk mengubah pinjaman sebesar $6 miliar yang Sri Lanka telah utang ke Tiongkok menjadi ekuitas, kepemilikan nilai properti yang digadaikan.

Para pejabat AS telah memperingatkan bahwa sebuah pelabuhan strategis di wilayah kecil Tanduk Afrika, negara Djibouti, bisa menjadi yang berikutnya, sebuah prospek yang telah ditolak pemerintahan tersebut.

Washburne juga menyuarakan keprihatinan atas perluasan bandara senilai $360 juta di ibukota Zambia, Lusaka, saat ini sedang dilakukan dengan pembiayaan dari Exim Bank of Tiongkok.

“Ekonomi lokal tidak diuntungkan dari itu. Itu adalah bandara yang terlalu besar. Mereka akan memiliki terlalu banyak utang. Pada titik tertentu, seseorang harus membayar. Membayar atau Tiongkok yang akan mengambil kendali,” katanya.

OPIC bulan ini meluncurkan prakarsa yang berfokus pada Afrika yang akan mengalokasikan lebih dari $1 miliar selama tiga tahun ke depan untuk proyek-proyek yang mendukung teknologi transportasi, informasi dan komunikasi, serta rantai nilai (value chain). (ran)

ErabaruNews

Sidang Pemimpin Kartel Narkoba El Chapo Ditunda Dua Bulan

0

EpochTimesId – Seorang hakim Amerika Serikat menunda pengadilan terhadap terdakwa kasus kartel narkoba asal Meksiko, Joaquin ‘El Chapo’ Guzman selama dua bulan. Sidang akan digelar pada 5 November 2018.

Pengacara Guzman mengatakan membutuhkan lebih banyak waktu untuk meninjau bukti yang baru-baru ini diterima dari jaksa.

Hakim Distrik AS di Brooklyn, Brian Cogan, mengatakan penundaan itu dibenarkan oleh bukti ‘tebal’ yang diserahkan jaksa pada 3 Juli 2018. Dia menolak permintaan pengacara Guzman, Eduardo Balarezo, untuk melarang jaksa menggunakan bukti yang tidak diserahkan pada 26 Juni 2018.

Pemilihan juri telah dijadwalkan pada 5 September 2018. Dalam pengajuan pengadilan pekan lalu, Balarezo mengatakan bahwa bukti yang terlambat dari pihak penuntut menghapuskan kemiripan proses hukum dan hak Guzman untuk mendapatkan pengadilan yang adil.

Balarezo mengatakan dalam emailnya Senin bahwa Guzman ‘sangat kecewa’ dengan keputusan itu. Dia meyakini bahwa persidangan seharusnya tertunda lebih lama, yaitu selama lima bulan.

“Dia (Guzman) meyakini bahwa penuntut sengaja bermain dalam upaya untuk menyangkal, dia yakin keadilan akan terungkap, dan percaya bahwa juri yang tidak memihak akan melihat melalui asap dan cermin di pengadilan,” tulis Balarezo.

John Marzulli, juru bicara untuk Pengacara Negara AS Richard Donoghue di Brooklyn, menolak berkomentar.

Guzman, 61, telah berada di penjara dengan sel isolasi sejak diekstradisi ke Amerika Serikat dari Meksiko pada Januari 2017. Dia dikirim ke Amerika Serikat untuk menghadapi dakwaan perdagangan narkoba dan tuduhan konspirasi.

Dia dikenal secara internasional sebagai kepala Sinaloa Cartel Meksiko. Namun, Balarezo mengatakan pada sidang bulan lalu bahwa Guzman berencana menunjukkan bahwa dia bukanlah pemimpin tertinggi, namun berperan sebagai pemimpin yang lebih rendah. (Reuters/The Epoch Times/waa)

Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :

https://youtu.be/0x2fRjqhmTA

Proyek OBOR Menimbulkan Kesulitan Bagi Negara Kecil Eropa

0

EpochTimesId – KTT Tiongkok-Uni Eropa mulai digelar pada 16 Juli 2018. Beberapa media asing mengungkapkan kekhawatiran bahwa Montenegro mengalami masalah keuangan karena proyek ‘jalur sutra’ atau ‘One Belt One Road/OBOR’ Tiongkok.

Negara kecil di Eropa itu telah menanggung beban berat utang yang bakal sulit dibayar akibat menerima tawaran proyek OBOR Tiongkok. Akibat utang besar pada fase pertama proyek, Montenegro tidak mampu membayar lebih banyak utang untuk menyelesaikan proyek.

Pemilihan yang sulit bagi Montenegro
Laporan Reuters menyebutkan bahwa puluhan pekerja dari Tiongkok sedang berada di atas lembah sungai Moraca yang memiliki pemandangan indah di Montenegro. Mereka datang dalam rangka pembangunan sebuah highway (jalan tol) ‘paling modern’ yang melalui sejumlah medan paling berat di Eropa bagian selatan.

Highway yang panjangnya mencapai 165 KM tersebut dilukiskan sebagai jalan raya yang akan melintasi jembatan paling megah dan terowongan paling dalam di Eropa. Jalan tol itu diklaim sebagai pintu gerbang menuju dunia modern.

Proyek tersebut bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan Bar Harbor dengan negara tetangga pedalaman, Serbia. Tetapi ketika pembangunan jalan di atas pegunungan sepanjang 41 km di sebelah utara ibukota selesai dikerjakan, pemerintah mulai menghadapi pilihan yang sulit.

Pada tahap pertama konstruksi, pinjaman Tiongkok telah melonjakkan jumlah utang Montenegro. Karena itu, pemerintah Montenegro terdesak untuk menyelesaikan masalah fiskal dengan menaikkan pungutan pajak, membekukan beberapa upah sektor publik, dan membatalkan beberapa kebijakan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.

Laporan menyebutkan bahwa utang Montenegro tahun ini diperkirakan mencapai jumlah yang mendekati 80 persen dari produk domestik bruto (PDB) negaranya. Dana Moneter Internasional mengatakan bahwa negara itu tidak mampu membayar lebih banyak utang untuk menyelesaikan proyek-proyek yang tersisa.

“Bagaimana mereka dapat menyelesaikannya (pembangunan jalan raya) adalah masalah besar,” ujar seorang pejabat Uni Eropa yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.

“Ruang fiskal mereka menyusut secara signifikan, mereka sudah mulai menyiksa diri sendiri, dan situasi saat ini adalah bahwa jalan raya tersebut merupakan jalan raya yang belum selesai, belum dapat digunakan,” sambungnya.

Proyek di Montenegro tersebut memicu perdebatan sengit di antara negara-negara anggota Uni Eropa. Demikian juga di kalangan negara-negara yang berniat untuk bergabung dengan Uni Eropa (Montenegro, Serbia, Makedonia dan Albania). Mereka takut bahwa ini adalah salah satu proyek yang dapat dimanfaatkan oleh Tiongkok komunis untuk menaikkan pengaruh di Eropa.

Bernd Lange, ketua Komite Perdagangan Internasional Parlemen Eropa mengatakan bahwa di balik peningkatan investasi Tiongkok di negara-negara Eropa, mungkin secara tidak langsung untuk memperoleh pertukaran pengaruh pada politik Eropa. Lange berharap bahwa Komisi Eropa dan pemerintah anggota harus memeriksa tujuan di balik investasi Tiongkok di Eropa.

Tiongkok komunis menggunakan inisiatif OBOR untuk memperluas lingkup ekonominya dan mencoba untuk mempengaruhi beberapa negara miskin dengan menawarkan pembangunan infrastruktur dasar. Mereka berusaha membuat komitmen besar untuk merealisasinya transformasi infrastruktur sebagai daya tarik buat negara bersangkutan agar mereka mau menerima pinjaman dengan bunga tinggi dari Tiongkok.

Banyak negara kecil dan miskin seperti Sri Lanka, Djibouti dan Mongolia telah menemukan bahwa mereka terseret oleh utang. Dan dengan demikian, mereka terpaksa lebih mengandalkan pada ‘kemurahan hati’ (pasrah) Tiongkok.

Laporan menyebutkan bahwa Montenegro adalah negara Eropa pertama yang telah sadar bahwa dirinya telah terjebak dalam situasi seperti itu.

Dalam hal ini, Mladen Grgic, seorang sarjana yang telah mempelajari proyek jalan raya mengatakan, “Jalan raya ini adalah sebuah perjanjian besar bagi Montenegro.”

Namun, ia mengingatkan orang-orang tentang Tito dan hari-hari proyek sosialis di wilayah tersebut. Tito atau mendiang Josip Broz Tito adalah pemimpin komunis dari bekas Yugoslavia.

“Jelas ini merupakan jebakan. Sekarang sudah dimulai, tidak peduli seberapa besar bahayanya, politisi tidak mampu menghentikannya,” kata Mladen Grgic.

Kasus Montenegro dan program PPP Tiongkok menarik perhatian masyarakat internasional. Montenegro awalnya berharap dapat mempromosikan pertumbuhan ekonomi di negara ini melalui pembangunan jalan raya tersebut, dan memperkuat hubungan perdagangan dengan Serbia sekaligus meningkatkan keselamatan di jalan raya.

Namun negara itu sadar bahwa mereka hanya memiliki sedikit ruang untuk menerima lebih banyak beban utang. Pemerintah Montenegro memiliki pilihan terbatas untuk membangun tiga fase berikutnya dari proyek jalan raya itu.

Negara itu, kini cenderung membentuk sebuah kemitraan publik-swasta (Public-private partnership/PPP). Mitra eksternal akan bertanggung jawab untuk membangun dan mengoperasikan jalan raya, namun memiliki hak untuk mengelola jalan raya selama 30 tahun untuk memperoleh pengembalian dari investasinya.

Perusahaan BUMN Tiongkok sedang membangun bagian pertama dari proyek PPP yakni pembangunan jalan dan jembatan di Montenegro. MOU telah mereka tandatangani pada bulan Maret tahun ini, PPP berkomitmen untuk menyelesaikan sisa jalan yang belum selesai dibangun.

Tetapi lembaga kredit Eropa khawatir bahwa Montenegro harus memberikan perlindungan pendapatan yang mahal kepada perusahaan mitra, yakni kepada BUMN Tiongkok, agar proyek sisa tersebut dilanjutkan hingga selesai. Ini mungkin dapat memperburuk kesulitan keuangan Montenegro.

“Kami sudah memberitahu mereka (para pemimpin Montenegro) bahwa model PPP mereka tidak memiliki kandungan pembiayaan, itu hanya pelemparan dari risiko yang tidak bisa mereka atasi,” kata seorang pejabat di Bank Investasi Eropa (EIB).

Pada bulan Mei tahun ini, Dana Moneter Internasional memperingatkan pemerintah Montenegro untuk tidak mengadopsi program PPP, karena itu mungkin dapat mengundang utang yang lebih besar. Seorang pejabat menyarankan bahwa Montenegro harus menunggu sampai berhasil bergabung dengan Uni Eropa baru menuju perbaikan infrastruktur jalan raya.

Karena setelah Montenegro menjadi bagian dari Uni Eropa, Montenegro akan menerima pendanaan yang lebih terstruktur dan kohesif dari Uni Eropa.

Proyek OBOR memperburuk risiko utang negara-negara kecil yang miskin
Sebuah studi baru yang dikeluarkan oleh lembaga think tank Washington ‘Center for Global Development’ pada bulan Maret tahun ini menunjukkan bahwa proyek OBOR yang diluncurkan oleh Tiongkok komunis dapat secara signifikan meningkatkan utang sejumlah negara kecil. Terutama risiko keuangan yang dipikul delapan negara, adalah yang paling mengkhawatirkan.

Montenegro adalah salah satu negara itu. Tujuh negara lainnya adalah Pakistan, Djibouti, Maladewa, Laos, Mongolia, Tajikistan dan Kyrgyzstan.

Pengamat meyakini bahwa pemerintah Tiongkok menyediakan investasi berbunga tinggi untuk mendirikan landasan kuat bagi pemerintah Tiongkok dalam posisinya mempengaruhi keputusan strategis negara yang mengalami masalah pengelolaan dan pelunasan utang. Alasan lainnya, juga untuk memperoleh hak penguasaan terhadap infrastruktur tersebut.

Kasus proyek OBOR di Sri Lanka adalah salah satu contoh terbaik. Pada bulan Desember tahun lalu, Sri Lanka terpaksa menyerahkan hak kendali pelabuhan strategis Hambanthota kepada Tiongkok, karena tidak mampu membayar utangnya. (Zhang Ting/ET/Sinatra/waa)

Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :

https://youtu.be/0x2fRjqhmTA

Ketidakpatuhan Media Tiongkok Menjelang Pertemuan Politik Tahunan, Pertanda Xi Jinping Kehilangan Pamor?

0

Serangkaian insiden telah membuat para ahli berspekulasi bahwa perpecahan yang mendalam bisa ada di dalam eselon atas Partai Komunis Tiongkok, di tengah perang dagang yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat.

Pada 15 Juli, surat kabar corong Partai, Rakyat Harian, telah gagal memuat pemimpin Tiongkok Xi Jinping di halaman depan, penghilangan kedua dalam seminggu, melaporkan Voice of America (VOA). Banyak media Tionghoa perantauan independen telah melaporkan bahwa penghilangan yang berulang merupakan kejadian pertama sejak 2013, sekitar waktu Xi secara resmi mengambil alih kekuasaan.

Rejim Tiongkok terus memegang teguh berita tentang apa yang dilaporkan oleh media, dan bahkan kata-kata yang tepat secara hati-hati dibuat untuk mengikuti garis Partai. Dengan demikian, kelalaian tidak mungkin menjadi suatu kebetulan.

Bagi surat kabar resmi Partai, sangat mengejutkan bahwa nama pemimpinnya tidak muncul di halaman depan. Penghilangan ini dianggap membawa signifikansi politik tertentu mengingat bagaimana pada Maret 2016, Xi mengatakan kepada media yang dikelola negara untuk “menggunakan Partai di dalam nama keluarga Anda” —sebuah langkah untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, kemungkinan dengan begitu Xi dapat memastikan kampanye anti-korupsinya terpelihara tanpa hambatan.

Dengan kata lain, kontrol atas media pemerintah yang dikelola negara, yang sangat penting bagi penyebaran propaganda Partai, sangat penting bagi Xi untuk menegakkan kebijakannya di dalam Partai yang cenderung suka membuat masalah secara luas dengan lawan-lawan politiknya.

Ketidakhadiran yang mencolok lainnya dari halaman depan adalah liputan berita tentang tarif balas-membalas yang dikenakan oleh Tiongkok setelah Amerika Serikat mengumumkan bahwa bea masuk impor Tiongkok senilai $34 miliar yang berlaku mulai tanggal 6 Juli.

Menurut VOA, penghilangan nama Xi merupakan indikasi bahwa ia telah kehilangan kendali atas media pemerintah, dan secara tidak langsung mengungkapkan bahwa Partai tidak senang dengan bagaimana Xi telah menangani perang dagang dengan Amerika Serikat.

Perang dagang yang berlarut-larut dapat menimbulkan pukulan finansial yang serius bagi ekonomi Tiongkok. Yang paling dikhawatirkan adalah bagaimana Tiongkok dapat memenuhi permintaan kedelai dari negara lain, mengingat Amerika Serikat adalah salah satu eksportir kedelai top dunia. Permintaan besar Tiongkok dalam menghadapi pasokan yang terbatas dapat mendorong harga kedelai naik.

Perang dagang telah membuat investor khawatir dan menekan pasar saham Tiongkok. Sementara itu, beberapa perusahaan asing, khawatir bahwa mereka mungkin akan terperangkap dalam baku hantam antara kedua negara tersebut, telah mengatakan mereka berencana untuk keluar dari pasar Tiongkok.

Pada 11 Juli, media pemerintah yang dikelola Xinhua juga memuat laporan yang dimaksudkan untuk mengkritik kepemimpinan Partai saat ini, menurut Zha Jianguo, seorang pembangkang yang tinggal di Beijing, dalam wawancara dengan Radio Free Asia.

Artikel Xinhua menggambarkan sebuah insiden pada tahun 1980, ketika Komisi Pusat Inspeksi Disiplin, pengawas anti-korupsi internal Partai Komunis, mengumumkan bahwa mereka akan menyelidiki tiga insiden “ibadah pemujaan tokoh” terhadap ketua Partai saat itu, Hua Guofeng, yang dengan cepat menggantikan Mao Zedong sebelum Deng Xiaoping menjadi terkenal. Pemerintah lokal di Provinsi Shanxi, Tiongkok utara, telah merenovasi rumah tua milik Hua menjadi museum. Menurut Xinhua, Hua kemudian meminta maaf atas insiden-insiden tersebut.

Karena Xi telah menghilangkan batas waktu kepemimpinan Partai dan mengabadikan ideologi partainya ke dalam konstitusi Partai, yang membuatnya menjadi pemimpin PKT yang paling kuat sejak Mao, musuh-musuh politik Xi dengan sengaja menggunakan propaganda untuk mengagungkan Xi secara berlebihan, yang mengarah ke persepsi publik bahwa Xi menjadi seorang Mao, seperti, tokoh yang dikultuskan.

Tidak ada yang tahu pasti motivasi di balik penghapusan dari Harian Rakyat dan artikel Xinhua tentang Hua, tetapi protes baru-baru ini terhadap Xi telah mengumpulkan banyak perhatian, dengan para peniru di dalam dan di luar Tiongkok yang menirukan peristiwa tersebut dengan maksud mengejek.

Dong Yaoqiong, seorang manajer di sebuah perusahaan real estate di Shanghai, memulai siaran langsung di Twitter sekitar jam 6:40 pagi pada 4 Juli, menurut surat kabar Taiwan, United Daily News (UDN). Siaran selama kira-kira dua menit mempertontonkan dia sedang menuangkan tinta di atas poster Xi Jinping yang tergantung di depan gedung pencakar langit di Distrik Lujiazui yang ramai, sambil menyuarakan ketidaksenangannya pada “aturan otoriter” Xi.

Menurut UDN, “menuangkan tinta” telah menjadi istilah yang disensor di internet Tiongkok. Surat kabar Taiwan, Liberty Times melaporkan pada 14 Juli bahwa Dong dan ayahnya telah ditangkap. Peristiwa tersebut menunjukkan ketidaksepakatan yang jarang terjadi terhadap Xi meskipun ada penyensoran berat.

Dapatkah ejekan-ejekan halus pada Xi mengisyaratkan perpecahan di dalam kepemimpinan Partai, atau bahwa Xi telah kehilangan dominasinya atas Partai? Ini tetap menjadi pertanyaan kunci ketika pemimpin senior Tiongkok mempersiapkan pertemuan politik yang akan datang, yang diadakan setiap tahun di kota wisata Beidaihe, beberapa mil dari Beijing di pantai Laut Bohai.

Menurut laporan 14 Juli oleh media Hong Kong Apple Daily, mengutip sumber-sumber dalam lingkaran politik Beijing, pertemuan pantai tersebut akan diadakan pada bulan Agustus tahun ini, dan di bagian atas agenda akan membahas “kesalahan-kesalahan besar” yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi Tiongkok sejak konklaf penting Partai yang diadakan Oktober lalu. Laporan tersebut tidak menyebutkan masalah apa yang akan dibahas.

Analisis 15 Juli oleh World Journal, surat kabar berbahasa Mandarin yang diterbitkan di Amerika Serikat, mengindikasikan bahwa kudeta politik bisa terjadi untuk menggeser Xi, dan bahwa Wang Huning, ahli strategi politik utama untuk Xi dan anggota yang paling berkuasa badan pembuat keputusan di dalam Partai, Komite Tetap Politbiro, bisa menjadi korban pertama di tengah gejolak internal Partai.

Wang akan digantikan oleh Hu Chunhua, wakil perdana menteri negara dan anggota Politbiro, badan paling kuat kedua, menurut World Journal. (ran)

ErabaruNews

Perang Melawan Narkoba di Bangladesh Sudah Menewaskan 200 Orang dan 25.000 Dipenjara

Epochtimes.id- Jumlah korban tewas akibat perang melawan narkoba di Bangladesh sejak Mei telah mencapai 200 jiwa. Laporan ini dirilis oleh kelompok hak asasi setempat dilansir Arabnews Selasa (17/07/2018). Sekitar 25.000 jiwa lainnya dipenjarakan dalam perang ini.

Bangladesh meluncurkan tindakan keras untuk menghancurkan perdagangan narkoba yang dikenal di negara itu dengan istilah “yaba,” pil metamfetamin dan pil kafein, yang menurut pihak berwenang telah menyebar ke hampir setiap pelosok desa dan kota.

Menteri Dalam Negeri Bangladesh, Asaduzzaman Khan mengatakan “perang” akan berlangsung sampai perdagangan narkotika dikendalikan. Dia mengatakan mereka yang tewas semuanya terlibat dalam setidaknya 10 kejahatan narkoba.

Namun kelompok-kelompok hak asasi mengatakan bahwa banyak dari korban ditembak oleh polisi dengan darah dingin. Kelompok HAM ini mengatakan serangan itu sebagian digunakan sebagai mengejar target.

Pada Juni lalu, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Zeid Ra’ad Al Hussein, mengatakan dia “sangat prihatin” bahwa “sejumlah besar orang” telah meninggal dunia.

Pernyataan resmi bahwa tidak ada korban yang tidak bersalah adalah “berbahaya … dan menunjukkan ketidakpedulian total terhadap aturan hukum,” kata pernyataan PBB.

Komisi Hak Asasi Manusia Nasional yang dikelola negara juga telah memberikan peringatan.

“Ini belum pernah terjadi sebelumnya di Bangladesh. Begitu banyak orang terbunuh dalam waktu singkat, ”kata Sheepa Hafiza, direktur eksekutif kelompok hak asasi Ain o Salish Kendra.

“Ini sangat disayangkan. Kami mengutuk pembunuhan di luar proses hukum dan menginginkan investigasi yang adil terhadap setiap pembunuhan ini, ”katanya.

Juru bicara kementerian dalam negeri Bangladesh Sharif Mahmud Apu mengatakan sekitar 25.000 tersangka pengedar narkoba telah ditangkap.

Menurut dia, populasi penjara telah membludak hingga 89.589 orang, hampir dua setengah kali lebih tinggi dari kapasitas penghuni penjara.

Bangladesh telah berjuang untuk membendung perdagangan “yaba,” dengan ratusan juta pil masuk ke negara itu dari Myanmar.

Pihak berwenang tahun lalu menyita rekor 40 juta pil tetapi mengatakan sekitar 250-300 juta lebih sudah beredar di pasarn.

Perang brutal yang dilakukan oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte terhadap narkoba sejak berkuasa pada tahun 2016 telah menyebabkan ribuan orang tewas dan mendorong tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sri Lanka juga telah menyatakan minatnya untuk meniru Duterte, mengumumkan rencana untuk mengerahkan tentara dan mulai menggantung penjahat narkoba, mengakhiri hampir setengah abad moratorium hukuman mati. (asr)

Agen Mata-Mata Rusia Diseret ke Pengadilan Amerika

0

EpochTimesId – Seorang warga Rusia berusia 29 tahun telah dituduh bekerja sebagai mata-mata Rusia di Amerika Serikat. Departemen Kehakiman AS, Department of Justice (DOJ) kemudian menuntut terdakwa ke pengadilan, dan mengumumkan pada publik pada 16 Juli 2018 waktu setempat.

Mariia Butina, penduduk kota Washington, ditangkap pada 15 Juli 2018. Menurut DOJ, Butina telah bekerja sejak 2015 sebagai mata-mata, dan melapor langsung kepada pejabat tingkat tinggi di pemerintahan Rusia.

Pejabat yang menjadi ‘penghubung’ Butina itu diduga mantan anggota legislatif Federasi Rusia dan pejabat tinggi di Bank Sentral Rusia. Pejabat itu, yang tidak disebutkan namanya oleh DOJ, dijatuhi sanksi ekonomi oleh Departemen Keuangan AS pada bulan April tahun ini.

Menurut DOJ, “Butina telah mengembangkan jaringan, dengan membina hubungan dengan orang-orang AS dan organisasi-organisasi infiltrasi yang memiliki pengaruh dalam politik Amerika, untuk tujuan memajukan kepentingan Federasi Rusia.”

Terdakwa datang ke Amerika Serikat dengan visa pelajar.

“Dia melakukan kegiatannya tanpa secara resmi mengungkapkan fakta, bahwa dia bertindak sebagai agen pemerintah Rusia, seperti yang diatur dan di-syarat-kan oleh hukum,” kata DOJ dalam sebuah pernyataan.

Pengumuman dakwaan terhadap Butina datang pada hari yang sama saat Presiden Donald Trump bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dalam konferensi pers bersama di Helsinki, Trump mengatakan bahwa, “hubungan kami tidak pernah lebih buruk dari saat ini.”

“Namun, itu berubah sekitar empat jam yang lalu. Saya benar-benar percaya itu,” kata Trump mengacu pada pertemuan yang dia lakukan dengan Putin.

Pada bulan April, pemerintahan Trump mengeluarkan sanksi baru yang menargetkan oligarki Rusia dan 12 perusahaan yang mereka kontrol atau miliki. Sanksi itu juga menargetkan 17 pejabat senior pemerintah Rusia dan sebuah perusahaan Rusia milik negara yang menjual senjata.

Pada bulan Maret, Trump telah memerintahkan pengusiran puluhan perwira intelijen Rusia dari Amerika Serikat. Aksi diplomatik itu diambil sebagai tanggapan atas dugaan penggunaan senjata kimia kelas militer Rusia di Inggris. Trump juga memerintahkan penutupan konsulat Rusia di Seattle. (Jasper Fakkert/The Epoch Times)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Paspampres Donald Trump Tewas Akibat Stroke di Skotlandia

0

EpochTimesId – Menjadi Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) tentu memiliki resiko besar, bahkan kehilangan nyawa. Mereka bisa saja kehilangan nyawa, ketika terjadi serangan terhadap sang Presiden.

Namun, seorang anggota Paspampres Amerika Serikat, atau Agen Dinas Rahasia AS justru kehilangan nyawa bukan karena melindungi Presiden Donald Trump. Agen yang ditugaskan untuk Perlindungan Presiden di resor golf Turnberry milik Trump, di Skotlandia meninggal karena menderita stroke.

“Dengan penuh kesedihan dan penyesalan untuk melaporkan bahwa agen itu, seorang veteran Dinas Rahasia 19 tahun dan profesional yang berdedikasi dari tatanan tertinggi, meninggal pagi ini pada 17 Juli 2018, di Skotlandia,” kata badan itu.

Agensi mengatakan bahwa dia meninggal dikelilingi oleh anggota keluarganya dan agen Dinas Rahasia lainnya. Nama agen itu dirahasiakan untuk menghormati privasi keluarganya.

“Akhirnya, Secret Service (Dinas Rahasia) berterima kasih kepada personel medis di Skotlandia, selain anggota Unit Medis Gedung Putih dan Polisi Skotlandia yang memberikan perawatan dan dukungan luar biasa untuk anggota keluarga kami,” tulis Secret Service.

Detail lainnya tentang kematian agen itu belum dijelaskan.

Presiden Donald Trump berhenti di Skotlandia setelah dia berkunjung ke Belgia untuk menghadiri KTT NATO, dan melakukan kunjungan kenegaraan perdana ke Kerajaan Inggris.

Di Inggris, Trump bertemu Ratu Elizabeth II dan Perdana Menteri Theresa May. Setelah itu, Trump menghabiskan akhir pekan dengan bermain golf di lapangan golf miliknya di pantai barat Skotlandia, Inggris Raya. Setelah itu, dia melanjutkan agenda resmi pertemuan dengan Perdana Menteri Rusia, Vladimir Putin di Helsinki, Finlandia. (Jack Phillips/The Epoch Times)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Karikatur Ungkap Ekonomi Tiongkok Hadapi Masalah Besar

0

EpochTimesId – Sebuah gambar karikatur tentang perang dagang yang disebarkan perusahaan riset investasi AS, Hedgeye, ramai dibahas netizen. Sebuah kapal digambarkan sebagai kapal ekonomi milik Tiongkok, dengan seorang pelaut yang terkejut melihat seekor ikan hiu bertuliskan Tarif AS sedang berenang mendekat.

Namun tanpa disadari bahwa kapal besar itu hanya akan melaju dengan kecepatan yang lambat karena sudah terlilit oleh kaki gurita raksasa.

Dunia luar berpendapat bahwa pembebanan tarif mungkin bukan target utama yang perlu mendapatkan perhatian. Tetapi kekhawatiran yang lebih besar terletak pada masalah ekonomi Tiongkok, karena tingkat pertumbuhan akan lebih lambat dari yang diharapkan. Sedangkan pihak berwenang untuk mengamankan angka pertumbuhan terpaksa menggelontorkan lagi dana pinjaman yang cukup besar.

Mitch Fraser-Jones, direktur komunikasi investasi perusahaan Woodford, (sebuah perusahaan modal ventura di Inggris) mengatakan bahwa gambar karikatur tersebut mengungkapkan kegelisahan pasar modal tentang liputan berita perang tarif yang sedang terjadi saat ini. Tetapi, karikatur juga menunjukkan risiko lebih besar yang bersembunyi di bawah permukaan perekonomian Tiongkok.

Gambar karikatur. (Mitch Fraser-Jones/@Mitchell_FJ)

John Authers, seorang pengamat di Financial Times juga mengatakan bahwa meskipun kebanyakan orang umumnya beranggapan bahwa gejolak pasar baru-baru ini disebabkan oleh tarif, tetapi sebenarnya membutuhkan tinjauan yang lebih teliti terhadap ekonomi Tiongkok.

Investasi di bidang konsumsi menurun, pertumbuhan ekonomi Tiongkok melamban
Pertumbuhan ekonomi Tiongkok kuartal kedua terus melambat dengan pertumbuhan output manufakturing bulan Juni melemah ke titik terendah selama dua tahun terakhir. (6,0%, 0,5% lebih rendah dari perkiraan sebelumnya). Sementara investasi domestik dan ekspor juga terkena dampak dari perang dagang.

“Kami perkirakan bahwa pertumbuhan H2 akan terpengaruh oleh turunnya angka pinjaman dan lemahnya aktivitas real estate. Selain itu, meningkatnya konflik perdagangan dengan Amerika Serikat juga menjadi ancaman menurunnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok,” tulis Louis Kuijs, Direktur Ekonomi Asia, Institut Ekonomi Oxford Hong Kong dalam sebuah laporannya.

“Ketidakpastian tentang dampak tarif AS terhadap ukuran dan struktur ekspor Tiongkok telah melemahkan kepercayaan bisnis dan tertundanya investasi, terutama investasi lintas batas,” jelasnya.

Pertumbuhan investasi aset tetap Tiongkok pada semester pertama tahun ini mencapai rekor terendah. Investasi aset tetap mencakup anggaran yang dikeluarkan untuk pengkonstruksian bangunan baru, pabrik, jalan dan pelabuhan laut. Diantaranya pasar real estat adalah pendorong utama ekonomi Tiongkok. Investasi baru dalam real estat pada bulan Juni adalah yang terendah dalam 6 bulan tahun ini, sementara itu penjualan real estat juga menurun.

Akhirnya, dari perspektif ekspor neto, pendorong kuat naiknya angka ekspor Tiongkok pada bulan Juni tersebut adalah akibat peningkatan kiriman menjelang kenaikan tarif AS. Tetapi data impornya menunjukkan kian pesimis.

Julian Evans-Pritchard, ekonom dari Capital Economics mengatakan, setelah disesuaikan dengan faktor musiman. Impor Tiongkok pada bulan Juni turun 4,2%, menunjukkan bahwa permintaan domestik cenderung lemah.

Pihak berwenang Tiongkok selalu berharap ada rangsangan ekonomi melalui meningkatnya konsumsi internal. Tetapi data konsumsi pada semester pertama tahun ini gagal mencapai pertumbuhan yang diharapkan.

Konsumsi paruh pertama tahun ini (termasuk sektor swasta dan pemerintah) menyumbang 78,5%, periode yang sama tahun lalu adalah 63,4%; Pertumbuhan penjualan ritel dari Mei mulai naik, tetapi tingkat pertumbuhan hanya 9,4% sepanjang tahun ini, sementara tahun lalu angka itu mencapai 10,4%.

Sebagian besar ekonom percaya bahwa ketahanan ekonomi Tiongkok akan pecah dalam beberapa bulan mendatang. Kecuali untuk perdagangan ekspor pada paruh kedua tahun ini, serta efeknya terhadap geopolitik dan kebijakan moneter AS akan muncul satu demi satu, sengketa perdagangan dapat memberikan dampak terhadap PDB 2018 Tiongkok sekitar 0,2 – 0,5%.

Ekonomi Tiongkok selain memiliki risiko penurunan, bahaya lebih besar yang mengancam adalah kandungan yang berada di dalam ekonomi Tiongkok. Rezim melakukan upaya deleverage untuk mempertahankan pertumbuhan yang dapat menyebabkan krisis ekonomi yang semakin serius.

Melonggarkan pengontrolan utang dapat berakibat pada kolaps-nya perekonomian Tiongkok
Guna menghadapi perlambatan permintaan domestik dan risiko perang dagang, para pembuat kebijakan Tiongkok telah mulai meningkatkan daya tahan ekonomi dan melonggarkan sikap mereka terhadap deleveraging.

Selama bertahun-tahun, ekonomi Tiongkok telah mengumpulkan sejumlah besar pinjaman berisiko tinggi. Utang pemerintah, korporasi dan lokal telah menjadi ‘badak abu-abu’ atau beban bagi ekonomi Tiongkok.

De-leveraging adalah upaya untuk mengurangi hutang perusahaan dan pemerintah lokal, tindakan tersebut sendiri akan menyebabkan perlambatan pada pertumbuhan investasi pabrik, pertumbuhan belanja rumah tangga dan peningkatan default perusahaan dalam membayar kembali utang mereka. Perang dagang Tiongkok-AS dapat makin menonjolkan masalah dalam ekonomi Tiongkok yang sengaja mereka sembunyikan.

Sebelum AS menerapkan putaran pertama langkah tarif perdagangan terhadap Tiongkok pada 6 Juli 2018, jumlah kasus default di pasar obligasi korporasi Tiongkok meningkat.

Hingga paro waktu tahun ini, jumlah total tunggakan utang perusahaan Tiongkok telah mencapai 19 miliar RMB (setara 2,9 miliar dolar AS). Jumlah itu lebih tinggi dari 14 miliar RMB yang tercatat pada periode yang sama tahun lalu.

Para analis mengatakan bahwa jika regulator Tiongkok semakin menekan bank komersial Tiongkok untuk membersihkan kredit macet mereka, maka tingkat utang macet perbankan akan jauh lebih tinggi daripada yang mereka laporkan.

Tingkat utang resmi bank-bank komersial yang diumumkan oleh otoritas keuangan kurang dari 2%. Namun, Wall Street Journal baru-baru ini mengutip contoh bank pedesaan di Provinsi Guizhou, seperti yang dipersyaratkan oleh pihak berwenang untuk menggolongkan pinjaman yang tidak dilunasi dalam 90 hari setelah jatuh waktu sebagai non-performing loan/kredit macet. Dengan demikian rasio kredit macet bank tersebut akan melambung 3 kali lipat menjadi 20 %.

Namun, untuk melindungi pertumbuhan ekonomi, pihak berwenang Tiongkok secara diam-diam telah melonggarkan panduan deleveraging bagi perusahaan dan pemerintah lokal.
Pekan lalu, Dewan Negara Tiongkok telah berhenti mengeluarkan pemberitahuan pengawasan, mendesak pemerintah lokal untuk mempercepat proyek-proyek investasi yang telah disetujui untuk merevitalisasi pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Pusat biasanya menggunakan metode pengawasan untuk menilai pejabat lokal dan mempromosikan pelaksanaan Arahan Tertinggi. Sebelum ini, pemerintah telah menekankan perlunya mengendalikan skala pinjaman pemerintah daerah.

Juru bicara Biro Statistik Mao Shengyong juga mengatakan kepada media pada hari Senin (16/7/2018) bahwa ia mengharapkan untuk memulai lebih banyak proyek infrastruktur setelah menyelesaikan pemeriksaan utang pemerintah lokal di Beijing.

Investasi dalam aset tetap infrastruktur meningkat sebesar 7,3% pada semester pertama tahun ini sedangkan pada paruh pertama tahun 2017 adalah 21,1%.

Zhu Chaoping, ahli strategi pasar JP Morgan Asset Management mengatakan, jika Tiongkok kembali melonggarkan kebijakan moneternya, maka kredit BUMN bisa menjadi lebih tinggi, di sinilah letak risiko.

Dalam beberapa tahun terakhir, komunitas internasional telah berulang kali mengeluarkan peringatan tentang masalah utang Tiongkok. Menurut data dari Bank of International Settlements, utang Tiongkok hingga akhir tahun 2016 sudah mencapai 257% dari PDB mereka. Tingkat persentase yang jauh lebih tinggi dari pada negara-negara berkembang yang baru mencapai 184% dari PDB.

Bank menunjukkan bahwa jumlah total utang sangat besar, dan yang lebih mengkhawatirkan adalah tingkat pertumbuhan utang Tiongkok terlalu cepat.

Capital Economics dalam sebuah laporannya tahun lalu telah memperingatkan, tingkat pertumbuhan utang Tiongkok jauh lebih cepat daripada hampir semua negara besar lainnya. Akumulasi utangnya yang berkelanjutan merupakan risiko terbesar yang dihadapi pasar Asia yang sedang tumbuh.

Tahun 2016, Voice of America mewawancarai ekonom penerima Nobel tahun 2008, Paul Krugman. Ketika ditanya tentang, jika ekonomi Tiongkok menghadapi situasi lebih serius, apakah negara lain di dunia dapat melakukan penyelamatan pasar?

Krugman dengan menggeleng-gelengkan kepala menjawab, “Tidak mampu!”

Dia percaya bahwa ekonomi Tiongkok akan sulit untuk diselamatkan karena skupnya terlalu besar. (Lin Yan/ET/Sinatra/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Merkel Dukung Tarif Nol dari Trump – Beijing Bertambah Galau

Pada awal Perang Dagang RRT-AS, tampaknya masalah tarif mobil impor Eropa-Amerika Serikat juga mencapai titik balik. Sebelumnya, terkait dengan pembalasan tarif Uni Eropa, AS mengancam akan mengenakan pajak 20% untuk mobil impor Uni Eropa.

Menurut laporan media Jerman pada 5 Juli lalu, belakangan ini, Duta Besar AS untuk Jerman Richard Grenell mengusulkan ketika bertemu dengan para CEO industri otomotif Jerman dari: Harald Krüger – BMW, Dieter Zetsche – Daimler dan Herbert Diess – Volkswagen bahwa jika Uni Eropa menghapus total tarif impor mobil Amerika maka Presiden Trump akan menerapkan “tarif nol” untuk mobil impor Eropa.

Terhadap usulan Amerika Serikat, tiga top eksekutif industri mobil Jerman itu menyatakan bahwa jika dapat menghindari sebuah perang tarif maka mereka dapat mengeluarkan sebuah jaminan bahwa mereka akan mempertahankan tingkat investasi di Amerika Serikat. Sedangkan Kanselir Jerman Angela Merkel juga secara terbuka menyatakan mendukung proposal ini.

Berita TV Jerman menunjukkan bahwa ini adalah “sinyal meredanya Perang Dagang” Eropa-AS. Meskipun keputusan terakhir berada ditangan Uni Eropa, akan tetapi pernyataan Merkel sebagai PM negara besar eksportir mobil seharusnya sangat berbobot.

Sudah jelas Beijing tidak senang dengan berita semacam ini. Faktanya, di saat setelah Perang Dagang RRT-AS resmi dimulai, badan ekonomi besar yang lain di dunia yakni Uni Eropa telah menjadi kecemasan yang tersembunyi bagi Beijing yang mengkhawatirkan Amerika Serikat akan bergabung dengan Eropa, hal ini akan membuat ekonomi Tiongkok sudah jatuh tertimpa tangga.

Menurut laporan terbaru dari Reuters Inggris, beberapa pejabat senior PKT seperti Wakil PM Liu He dan Menlu Wang Yi, setidaknya di tiga kali kesempatan mengusulkan kepada Uni Eropa untuk membentuk aliansi dengan Beijing.

PKT menyatakan akan membuka lebih banyak pasar kepada Uni Eropa sebagai imbalannya. Pada saat yang sama juga mengusulkan RRT-UE bersama-sama menggerakkan aksi Anti-AS dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan pada pertengahan Juli mengeluarkan pernyataan bersama dalam KTT – RRT-UE untuk menentang kebijakan perdagangan pemerintahan Trump.

Namun, lima pejabat Uni Eropa mengatakan kepada Reuters bahwa UE telah menolak proposal PKT. Karena mereka menyatakan bahwa sebenarnya mereka setuju dengan tuduhan AS terhadap Beijing, PKT telah mendistorsi perilaku perdagangan sebagian industri yang mengakibatkan kelebihan kapasitas dan mencoba untuk mendominasi pasar global.

Sikap Uni Eropa sebenarnya telah ditunjukkan dalam dialog ekonomi dan perdagangan tingkat tinggi RRT-UE VII pada 25 Juni lalu. Pada saat itu Wakil Presiden Komisi Uni Eropa, Jyrki Tapani Katainen, berbicara pada konferensi pers bersama yang diselenggarakan yang menyebutkan tentang perbedaan perdagangan Uni Eropa-RRT, termasuk masuknya perusahaan dan produk Eropa ke pasar Tiongkok serta subsidi besar dan terlibatnya pemerintah RRT dalam perusahaan teknologi tinggi yang ikut merencanakan Program Made in China 2025.

Katainen menghimbau Beijing untuk melonggarkan pembatasan akses pasar dan memecahkan masalah kelebihan produksi baja. Namun, kata-kata Katainen ini sama sekali tidak terlihat di media daratan Tiongkok manapun, jelas sengaja diabaikan/disensor.

Sebaliknya yang terbaca di media daratan Tiongkok adalah RRT dan Eropa bersama-sama disudutkan oleh Amerika Serikat, itu sebabnya kedua belah pihak harus bergabung.

Perhitungan Beijing adalah: Melalui membuka pasar dan menyediakan order besar untuk memisahkan Eropa-AS, memikat Uni Eropa agar bersedia merespon bersama-sama PKT dalam menghadapi tekanan perdagangan AS untuk mengurangi tekanan luar biasa bagi Beijing.

Akan tetapi angan-angan Beijing ini jelas gagal, hal ini disebabkan oleh karena Beijing tidak mau mengakui bahwa perbedaan antara Eropa-AS dan perbedaan antara RRT-AS, sifatnya sama sekali beda.

Pergesekan perdagangan antara Eropa dan Amerika Serikat termasuk pergesekan normal di bawah sistem ekonomi pasar yang sama, kedua belah pihak dapat memecahkan masalah ini melalui komunikasi dan negosiasi di atas meja, misalnya seperti pajak mobil.

Selain itu, hubungan persekutuan antara Eropa-AS dalam aspek politik dan militer yang berlandaskan basis nilai bersama juga tidak akan semudah itu untuk sembarangan diubah. Upaya perpecahan yang dilakukan Beijing tidak diragukan lagi telah menilai secara berlebihan efek umpan yang dilemparkan olehnya.

Adapun perbedaan perdagangan antara RRT-AS dan RRT-Eropa itu merupakan kontradiksi struktural.

Sebuah artikel di Internet berjudul “Kegalauan Mendalam tentang Gesekan Perdagangan Beijing-AS” telah memberi jawaban: Sistem ekonomi AS adalah semacam sistem ekonomi bebas. Yang disebut dengan sistem ekonomi bebas adalah pemerintah itu bagai satpam yang berjaga malam, bertanggung jawab menjaga ketertiban, mengenai industri hendak memproduksi apakah, berapa banyak dan menggunakan jenis teknologi apakah, semuanya adalah urusan kaum kapitalis dan sistem keuangan, pemerintah sama sekali tidak ikut campur tangan.

Ekonomi Inggris dan Amerika Serikat telah tumbuh dengan menggunakan model ini selama beberapa ratus tahun terakhir. Model ekonomi pasar RRT adalah sistem ekonomi pasar yang dipimpin oleh pemerintah. Intelektual Amerika telah memberi lebel “Kapitalisme Negara” kepada system Republik Rakyat Tiongkok tersebut.

Setelah PKT yang bukan ekonomi pasar sejati bergabung dalam WTO, bukan hanya tidak menepati janji malah menggunakan celah aturan WTO untuk merusak tatanan ekonomi, mengekspor Kapitalisme Negara keseluruh dunia dan menggunakannya sebagai ekspansi ekonomi dan politik serta mengganggu masyarakat demokratis liberal.

Jika terus begini, PKT memerintah dunia bakal menjadi fakta yang tak terbantahkan. Justru menyadari akan bahaya inilah, setelah Trump menjabat barulah memberikan tekanan maksimum kepada Beijing,sedangkan Beijing yang tidak ingin membuat perubahan besar dalam struktur ekonominya juga terpaksa harus menanggung segala konsekuensi dari Perang Dagang.

Mungkin, kekhawatiran terbesar bagi Beijing bukan hanya apakah Uni Eropa akan bergabung dalam perang di masa depan, tetapi adalah AS-Eropa akan segera membangun sebuah komunitas ekonomi baru di masa akan datang, hal ini bukanlah kabar angin belaka.

Belum lama ini pada pertemuan KTT G7, Trump mengajukan Proposal Tarif Nol yakni nol hambatan, nol subsidi dan menolak proteksi perdagangan diantara ketujuh negara, tujuan terakhirnya adalah berharap bahwa ekonomi Barat dapat diintegrasikan.

Nol tarif, nol hambatan dan nol subsidi adalah fitur khas dari Zona Perdagangan Bebas, biasanya dianggap sebagai langkah pertama dalam mempromosikan integrasi ekonomi, selanjutnya diikuti oleh serikat pabean, pasar bersamadan aliansi ekonomi. Saat itu Merkel memberikan respon positif: “Kita akan menggunakannya sebagai titik start.”

Jika negara-negara Barat telah mencapai model integrasi ekonomi baru, maka pertikaian dalam aspek investasi perdagangan Amerika-Eropa akan hilang, hubungan antara kedua belah pihak juga akan lebih erat, WTO akan terpinggirkan. Sedangkan RRT dan negara-negara lain di Asia, Afrika dan Amerika Latin yang disingkirkan di luar gerbang, akan diberi pilihan untuk menyetujui aturan dan bergabung, atau bernegosiasi ulang dengan negara-negara lain serta membayar tarif tinggi.

Ekonomi Beijing yang sudah tak tertahankan lagi akan menghadapi situasi sulit seperti apakah tak perlu dibahas, suatu rezim yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal bisa bertahan berapa lama lagi juga sulit dikatakan. Boleh dikatakan bahwa Perang Dagang Trump ini sedang menjemput nyawa PKT. (LIN/WHS/asr)

Berperan Sebagai Akuntan, Warga Negara Tiongkok Mengaku Bersalah Mencuri Teknologi Militer AS

0

Warga negara Tiongkok yang tinggal di California baru-baru ini mengaku bersalah telah mencuri teknologi militer AS untuk kepentingan rezim Tiongkok.

Antara tahun 2013 dan 2015, Cathy Chen, yang nama Tionghoanya adalah Chen Si, telah mengirim “radar canggih, pengacau komunikasi kelas militer, penguat suara rendah, dan radar komunikasi ruang Ka-band (radar yang beroperasi dalam rentang frekuensi 20-40 GHz)” ke Tiongkok melalui Hong Kong, tanpa meminta persetujuan dari Departemen Perdagangan AS, menurut laporan tanggal 12 Juli oleh Orange County Weekly, surat kabar California, mengutip jaksa federal. Produk-produk dengan teknologi sensitif berada di bawah kontrol ekspor dan memerlukan izin khusus untuk mengirim ke luar negeri.

Chen, yang menggunakan beberapa nama alias sejak tiba di Amerika Serikat pada tahun 2007, dapat memperoleh teknologi tersebut melalui perannya dalam menyediakan layanan akuntansi untuk perusahaan-perusahaan pesawat terbang, termasuk kontraktor pertahanan AS.

Dia memalsukan dokumen imigrasi untuk dapat terus tinggal di negara tersebut. Pada 2012, ia menikah dengan seorang pria Tiongkok yang lulus dari sekolah pelatihan militer Partai Komunis di Tiongkok.

Ayah Chen juga memiliki hubungan dengan militer, menurut OC Weekly.

Setelah mendapatkan peralatan militer tersebut, Chen berkomplot dengan beberapa perusahaan yang berbasis di Shenzhen di Tiongkok selatan untuk menyembunyikan tujuan yang sebenarnya dan pengguna peralatan tersebut. Perusahaan-perusahaan itu termasuk Chen Archangel Systems Space, Century Electronic International Co., dan Star Aero Investment Ltd.

Agen-agen federal mendapatkan rekaman-rekaman yang menunjukkan bahwa Chen menggunakan telepon genggam sekali pakai untuk menghubungi kontak dari Tiongkok, yang memberi instruksi, ketika ditanya, bersikeras bahwa teknologi itu tidak akan meninggalkan Amerika Serikat.

Ia menerima lebih dari $200.000 dalam pembayaran untuk membuat pengiriman-pengiriman peralatan tersebut.

Chen menghadapi maksimal 50 tahun penjara dan denda hingga $1,75 juta. Hukumannya akan diumumkan pada 1 Oktober.

Sejumlah warga negara Tiongkok telah ditangkap oleh otoritas AS yang mencuri teknologi militer untuk mendukung upaya rezim Tiongkok dalam mengejar militer AS.

Pada September 2017, Yiheng Percival Zhang, seorang profesor Tiongkok yang mengajar teknik sistem biologi di Virginia Tech, dituduh telah berkomplot untuk menipu pemerintahan federal. Penelitiannya melibatkan Angkatan Darat AS, angkatan udara, dan Universitas Pertahanan Nasional.

Dua warga negara Tiongkok telah didakwa dengan spionase ekonomi dan pencurian rahasia dagang pada tahun 2015, setelah mereka berkomplot untuk mencuri source code atau kode sumber (bentuk asli dari program komputer sebelum diubah menjadi kode yang dapat dibaca mesin) dan teknologi militer penting lainnya dari majikan-majikan Amerika mereka, Avago Technologies di Colorado dan Skyworks Solutions di Massachusetts. (ran)

ErabaruNews

Pencemaran Minyak Membuat Semua Ikan di Waduk Tiongkok Mati

0

Sepasang suami istri di Tiongkok melihat seluruh stok ikan di peternakan ikan mereka hilang setelah volume tinggi dari limbah minyak yang bocor masuk ke dalam waduk setempat, mencemari air.

Pada 2015, Li Xiaoming (55 tahun), dan istrinya Liu Mingfeng (53 tahun), kembali ke kampung halaman mereka di Kotapraja Dingjunshan di Provinsi Shaanxi, Tiongkok barat laut, setelah 19 tahun bekerja di luar kota, menurut laporan 13 Juli oleh Huashang Daily, harian yang dikelola pemerintah setempat.

Pada Desember 2015, mereka membayar sewa tiga tahun sebesar 120.000 yuan (sekitar $17,955) untuk menggunakan sekitar 6,6 acre (2,67 hektar) waduk setempat. Mereka menghabiskan uang tambahan 40.000 yuan (sekitar $5.986) untuk membeli stok ikan yang ada di waduk tersebut. Pasangan ini menghabiskan tabungan mereka untuk berinvestasi dalam bisnis peternakan ikan ini.

Pada tanggal 17 Juli, setelah Li dan istrinya kembali ke tanah pertanian mereka, ia menemukan setumpuk ikan mati. Dia mengatakan dia mengira ikan itu mati karena kekurangan oksigen di dalam air, dan karena itu dia menyalakan pompa oksigen.

Beberapa hari kemudian, semua ikan telah mati, kerugiannya sekitar 40.000 kilogram (sekitar 40 ton) ikan dengan nilai pasar lebih dari 400.000 yuan ($59.864), menurut pasangan tersebut. Li kemudian menelepon polisi setempat.

Li menyadari ada lapisan tipis minyak di permukaan air waduk, dan ini telah menyebabkan kematian stok ikannya. Dia kemudian sampai pada kesimpulan bahwa hujan lebat beberapa hari sebelumnya telah meningkatkan tingkat air waduk, yang menyebabkan lumpur yang mengandung minyak di dekatnya ketarik masuk ke dalam air, memungkinkan minyak untuk masuk ke dalam air tersebut.

“Sangat sedikit orang yang pernah datang ke sini. Pada tahun 2016, ada pekerjaan konstruksi mengubah jalur utama di jalan raya nasional sekitar 108, dan beberapa limbah minyak ditinggalkan,” kata Liu.

Li menambahkan bahwa tidak ada perusahaan yang beroperasi dekat waduk, jadi tidak mungkin limbah itu berasal dari bisnis swasta.

Biro air lokal di Kabupaten Mian di Shaanxi mengambil sampel air dari waduk yang tercemar minyak tersebut ke perusahaan swasta untuk diuji. Laporan yang dihasilkan mengungkapkan bahwa air memiliki polutan minyak 28,6 miligram per liter, yang berarti 572 kali lebih tinggi dari standar nasional yang diizinkan kurang dari 0,05 miligram per liter.

Li mengatakan dia menghubungi perusahaan yang bertanggung jawab atas proyek konstruksi pada tahun 2016, tetapi perusahaan hanya setuju untuk membayarnya beberapa ratus ribu yuan (sekitar $3.000), tidak cukup untuk menutupi kerugiannya.

Perusahaan-perusahaan di Tiongkok dapat membuat biaya produksi mereka rendah karena mengabaikan lingkungan. Mereka dapat membuat produk tanpa memikirkan tentang pembuangan limbah yang tepat. Sementara itu, otoritas Tiongkok sering menutup mata terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi.

Pada Maret 2015, para petani di beberapa desa di Xinxiang di Provinsi Henan Tiongkok utara berbicara kepada media tentang pabrik-pabrik wig rambut lokal yang membuang air limbah yang tidak diolah. Akibatnya, sumber air dan tanah setempat mereka tercemar dan mereka tidak berani makan beras yang mereka tanam, menurut Dahe Daily yang dikelola negara. Ternyata pabrik-pabrik ini, beroperasi sejak tahun 2009, tidak pernah memperoleh persetujuan dari regulator lingkungan di pemerintah lokal. (ran)

ErabaruNews