Korban Banjir Nepal Bertambah Menjadi 903 Tewas dan 4.247 Hilang, PKT Masih Mengumumkan Hanya 16 Orang Tewas

Setelah bencana melanda kawasan perbatasan Tiongkok-Nepal, Partai Komunis Tiongkok (PKT) tidak hanya menghapus video-video dari lokasi bencana, tetapi juga menghukum lebih dari 10 warganet yang membahas jumlah korban tewas dan hilang. Media asing juga dibatasi dalam melakukan peliputan, sehingga masyarakat internasional semakin sulit mengetahui kondisi sebenarnya di lokasi bencana.

EtIndonesia.com Ekskavator terus menggali untuk mencari kemungkinan korban yang masih hidup. Pada 26 Agustus, banjir bandang dahsyat melanda kawasan perbatasan Tibet dan Nepal. Berdasarkan statistik terbaru dari pemerintah Nepal, bencana tersebut sejauh ini telah menyebabkan 903 orang tewas, 4.247 orang hilang, dan 267 orang terluka.

Selain mengerahkan puluhan ribu personel militer dan kepolisian untuk melakukan pencarian dan penyelamatan, pihak berwenang Nepal juga memusatkan perhatian pada sebuah pembangkit listrik tenaga air, untuk mencari ratusan pekerja yang kemungkinan terjebak di dalam terowongan.

Sebaliknya, jumlah korban yang diumumkan PKT kepada publik tetap berada pada angka 16 orang tewas dan 546 orang hilang.

Menurut berbagai laporan, di Pos Perbatasan Gyirong, yang hampir seluruhnya rata dengan tanah akibat terjangan longsor lumpur, terdapat lebih dari 1.000 pedagang dan pekerja di lokasi ketika bencana terjadi. Hal ini menimbulkan keraguan besar di kalangan masyarakat mengenai skala sebenarnya dari jumlah korban.

Terkait hal tersebut, pengamat media Fang Wei mengatakan di media sosial bahwa PKT saat ini telah menghapus seluruh video banjir besar di Tibet dari internet dan hanya mengizinkan informasi mengenai bantuan bencana yang sengaja dipilih oleh pemerintah untuk tetap beredar.

Menurut Fang Wei, tim penyelamat PKT bahkan membutuhkan waktu tiga hari penuh untuk mencapai lokasi. Setelah tiba, mereka hanya berteriak, “Ada orang di sana?”, yang menurutnya dilakukan sekadar untuk menarik perhatian publik.

Jumlah korban tewas juga tidak pernah diperbarui. Setelah muncul tekanan dan pertanyaan dari masyarakat, angka tersebut akhirnya diubah menjadi 16 korban tewas, yang hanya sekitar 2% dari jumlah korban meninggal di Nepal.

Namun demikian, pada saat bencana terjadi, lebih dari 1.000 orang berada di kawasan Pos Perbatasan Gyirong yang diterjang longsoran lumpur. Jumlah tersebut jauh melebihi total angka “tewas + hilang” yang diumumkan oleh PKT.

Selain itu, PKT juga meningkatkan tindakan pengawasan dan penindasan terhadap informasi di internet. Pada 30 Agustus, kepolisian Tibet mengumumkan 10 kasus yang disebut sebagai “rumor internet” dan menghukum sejumlah warganet yang membahas jumlah korban tewas yang sebenarnya di dunia maya.

Tindakan tersebut memicu kecaman dari banyak warganet yang mengatakan: “Penyelamatan tidak mampu, tetapi membungkam orang justru paling ahli.”

Sementara itu, pembatasan terhadap media asing untuk melakukan peliputan di lokasi bencana semakin menimbulkan kekhawatiran bahwa kondisi sebenarnya di sisi Tibet mungkin akan terkubur bersama lumpur dan reruntuhan bencana tersebut.

Laporan gabungan NTD Asia-Pasifik, Huang Liangjian dan Huang Yukai.

Iran di Ambang Ledakan? Polisi Mulai Bersuara, Pemerintah Cemas Demonstrasi Besar Pecah!

EtIndonesia.com  Memasuki akhir Agustus hingga 1 September 2026, tekanan terhadap Iran dilaporkan semakin berat. Di tengah meningkatnya tekanan ekonomi dari Amerika Serikat, memburuknya daya beli masyarakat, serta ketidakpastian politik dan keamanan, muncul kekhawatiran bahwa Republik Islam Iran dapat kembali menghadapi gelombang demonstrasi besar.

Sejumlah laporan menyebutkan bahwa kekhawatiran tersebut tidak hanya berkembang di tengah masyarakat, tetapi juga mulai dirasakan oleh kalangan pejabat senior pemerintah Iran. Mereka disebut mencemaskan kemungkinan tekanan ekonomi yang terus meningkat pada akhirnya berubah menjadi kemarahan publik berskala luas.

Bahkan, terdapat laporan yang menyebut beberapa pejabat mulai mempertimbangkan kemungkinan meninggalkan Iran apabila situasi politik dan keamanan dalam negeri memburuk. Namun, laporan mengenai rencana tersebut masih perlu diperlakukan secara hati-hati karena belum terdapat konfirmasi terbuka yang memadai mengenai identitas maupun jumlah pejabat yang disebut mempertimbangkan langkah tersebut.

Meski demikian, tanda-tanda tekanan ekonomi di tingkat masyarakat semakin sulit diabaikan.

Salah satu gambaran yang menarik perhatian datang dari sebuah video yang beredar baru-baru ini. Dalam rekaman tersebut, seorang anggota kepolisian Iran secara terbuka menyampaikan keluhannya mengenai keadaan ekonomi dan mengkritik kondisi yang dihadapi masyarakat.

Tindakan semacam itu menjadi perhatian karena aparat kepolisian merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Iran. Kritik terbuka yang datang dari seorang anggota aparat dapat menunjukkan bahwa tekanan ekonomi bukan hanya dirasakan masyarakat sipil, tetapi juga telah menyentuh sebagian kalangan yang bekerja untuk negara.

Dalam video tersebut, polisi itu menggambarkan betapa beratnya kehidupan yang harus dijalani dirinya dan rekan-rekannya.

Menurut penuturannya, pendapatan yang mereka peroleh semakin sulit mengimbangi kenaikan harga kebutuhan sehari-hari. Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya sudah cukup lama tidak mampu membeli susu untuk keluarganya.

Pernyataan sederhana mengenai susu tersebut justru memberikan gambaran mengenai persoalan yang lebih besar. Ketika seorang aparat negara mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, kondisi itu memperlihatkan bagaimana tekanan inflasi dan penurunan daya beli dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Polisi tersebut juga menceritakan situasi yang tidak kalah memprihatinkan di lapangan.

Menurutnya, masyarakat yang frustrasi akibat melonjaknya biaya hidup terkadang datang ke kantor polisi untuk menyampaikan keluhan. Akibatnya, anggota kepolisian yang berada di garis depan harus berhadapan langsung dengan kemarahan masyarakat, meskipun mereka sendiri menghadapi persoalan ekonomi yang hampir sama.

Situasi seperti ini berpotensi menciptakan persoalan serius bagi pemerintah Iran.

Dalam kondisi normal, aparat keamanan menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam mengendalikan demonstrasi dan menjaga stabilitas. Namun, apabila sebagian anggota aparat mulai merasakan penderitaan ekonomi yang sama dengan masyarakat yang mereka hadapi, loyalitas dan moral internal dapat menghadapi tekanan yang semakin besar.

Dalam rekaman tersebut, polisi itu bahkan secara terbuka mempertanyakan kepemimpinan negara.

Ia menyatakan bahwa rakyat Iran memiliki pilihan lain yang dianggap lebih baik untuk mengelola negara. Ia kemudian menyampaikan permohonan emosional kepada para pejabat agar memperhatikan penderitaan masyarakat dan mengambil tindakan untuk memperbaiki keadaan.

“Demi Tuhan,” demikian inti permohonannya, pemerintah diminta melihat kondisi rakyat biasa dan mengulurkan tangan untuk menyelamatkan mereka.

Kemunculan video tersebut tentu tidak serta-merta membuktikan bahwa aparat keamanan Iran secara keseluruhan telah berbalik menentang pemerintah. Kepolisian dan berbagai lembaga keamanan Iran merupakan institusi yang besar, sehingga pandangan seorang anggota tidak dapat dianggap mewakili keseluruhan aparat.

Namun, secara simbolis, video itu tetap memiliki arti penting.

Keluhan terbuka dari seorang polisi memperlihatkan bahwa tekanan ekonomi berpotensi menembus batas antara masyarakat sipil dan aparat negara. Jika kesulitan ekonomi terus berlangsung, ketidakpuasan dapat berkembang bukan hanya di jalanan, tetapi juga di lingkungan institusi yang selama ini menjadi penopang stabilitas pemerintahan.

Kondisi tersebut menjadi semakin sensitif karena Iran memiliki sejarah panjang demonstrasi besar.

Dalam beberapa tahun terakhir, negara itu berulang kali diguncang aksi protes yang dipicu berbagai persoalan, mulai dari kondisi ekonomi, kenaikan harga, pengangguran, kebijakan pemerintah, hingga persoalan sosial dan politik.

Karena itu, tekanan ekonomi yang semakin berat pada akhir Agustus 2026 kembali menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa lama masyarakat mampu bertahan.

Amerika Serikat pada saat yang sama terus meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Teheran. Kebijakan tersebut bertujuan mempersempit kemampuan Iran memperoleh pendapatan dan mengakses sistem keuangan internasional. Bagi pemerintah Iran, semakin terbatasnya sumber pendapatan dapat membuat ruang untuk memberikan bantuan ekonomi kepada masyarakat menjadi semakin sempit.

Persoalannya, tekanan eksternal itu bertemu dengan berbagai kelemahan ekonomi yang telah berkembang di dalam negeri.

Ketika harga kebutuhan pokok meningkat sementara pendapatan tidak mampu mengimbanginya, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah menjadi pihak yang paling cepat merasakan dampaknya. Apabila kondisi tersebut berlangsung berkepanjangan, ketidakpuasan ekonomi dapat berubah menjadi tuntutan politik.

Di sinilah pemerintah Iran menghadapi dilema yang semakin rumit.

Jika demonstrasi kembali muncul dalam skala besar, pemerintah membutuhkan aparat keamanan untuk mengendalikan situasi. Namun, apabila polisi dan personel keamanan sendiri mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga mereka, pemerintah juga harus memastikan bahwa institusi tersebut tetap memiliki moral dan loyalitas yang kuat.

Video seorang polisi yang mengeluhkan bahwa dirinya bahkan kesulitan membeli susu untuk keluarganya karena itu menjadi lebih dari sekadar kisah mengenai kesulitan seorang individu. Rekaman tersebut dapat dipandang sebagai salah satu gambaran mengenai tekanan yang sedang berkembang di dalam masyarakat Iran.

Meski demikian, hingga 1 September 2026, belum dapat dipastikan apakah tekanan tersebut benar-benar akan berkembang menjadi demonstrasi nasional berskala besar atau bahkan gerakan yang secara luas menuntut perubahan pemerintahan.

Yang terlihat adalah meningkatnya faktor-faktor yang dapat memicu ketidakstabilan: tekanan ekonomi, penurunan daya beli, ketidakpuasan masyarakat, tekanan internasional, serta munculnya keluhan bahkan dari sebagian aparat negara.

Bagi pemerintah Iran, tantangannya kini bukan semata-mata bagaimana menghadapi tekanan Amerika Serikat dari luar negeri.

Persoalan yang mungkin jauh lebih menentukan justru berada di dalam negeri: berapa lama masyarakat Iran mampu bertahan menghadapi tekanan ekonomi, dan apa yang akan terjadi apabila kemarahan publik kembali turun ke jalan dalam jumlah besar?

Jika ketidakpuasan masyarakat terus meningkat sementara sebagian aparat mulai merasakan penderitaan ekonomi yang sama, pemerintah Iran dapat menghadapi ujian stabilitas yang jauh lebih berat. 

Dan apabila gelombang demonstrasi benar-benar kembali meledak, pertanyaan terbesar bukan hanya seberapa besar aksi tersebut akan berlangsung, tetapi juga apakah aparat keamanan masih mampu mempertahankan tingkat loyalitas dan kekompakan yang dibutuhkan pemerintah untuk mengendalikan keadaan. (***)

Saat Trump Siap Hantam Iran Lagi! Teheran Mendadak Melunak, Perang Besar Tinggal Selangkah?

EtIndonesia.com  Situasi antara Amerika Serikat dan Iran kembali memasuki fase yang sangat tegang pada 31 Agustus 2026. Setelah beberapa pekan relatif tanpa bentrokan langsung berskala besar, kedua negara kembali saling melancarkan serangan, sementara ancaman eskalasi yang lebih luas mulai membayangi kawasan Timur Tengah.

Di tengah meningkatnya ketegangan tersebut, perkembangan mengejutkan juga terjadi di Washington. Pada 31 Agustus 2026, Menteri Angkatan Darat Amerika Serikat Daniel Driscoll dilaporkan telah mengajukan pengunduran dirinya.

Laporan mengenai pengunduran diri Driscoll muncul setelah selama beberapa bulan terakhir beredar kabar mengenai ketegangan antara dirinya dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth. 

Sejumlah media Amerika melaporkan bahwa keduanya memiliki perbedaan pandangan dalam berbagai persoalan di Pentagon. Ketika dimintai tanggapan mengenai laporan pengunduran diri tersebut, Gedung Putih tidak membantahnya.

Namun, perhatian terbesar Washington saat ini tertuju pada perkembangan terbaru di Timur Tengah.

Ketegangan kembali meningkat setelah militer Amerika Serikat pada 30 Agustus 2026 melancarkan serangan terhadap dua peluncur milik Iran di Pulau Larak, sebuah pulau strategis yang berada di kawasan Selat Hormuz.

Menurut pihak Amerika Serikat, sasaran tersebut berkaitan dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC yang diduga sedang mempersiapkan operasi penempatan ranjau laut di jalur pelayaran Selat Hormuz. Washington menyatakan operasi itu bertujuan mencegah munculnya kembali ancaman terhadap jalur pelayaran internasional.

Iran kemudian membalas.

IRGC mengumumkan operasi serangan terhadap fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania. Teheran menyebut dua lokasi sebagai sasaran, termasuk pangkalan di Al Azraq. Namun, militer Yordania mengatakan sistem pertahanan udaranya berhasil mencegat delapan rudal yang memasuki wilayah udara kerajaan dan tidak ada korban luka yang dilaporkan di pangkalan yang menjadi sasaran.

Ketegangan kemudian meluas ke Uni Emirat Arab.

Militer Iran mengklaim telah mengerahkan puluhan drone untuk menyerang aset militer Amerika Serikat di Pangkalan Udara Al Minhad. Namun, pemerintah Uni Emirat Arab membantah klaim bahwa pangkalan tersebut berhasil diserang. Abu Dhabi hanya mengonfirmasi bahwa sebuah drone yang datang dari arah Iran telah dicegat di atas perairannya.

Dengan demikian, serangkaian peristiwa pada 30 hingga 31 Agustus 2026 menjadi salah satu pertukaran serangan langsung paling serius antara Washington dan Teheran sejak akhir Juli.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kemudian memperingatkan bahwa Washington siap memberikan respons keras apabila Iran terus menyerang pasukan dan kepentingan Amerika.

Pada 31 Agustus 2026, Trump mengatakan Amerika Serikat akan “menghantam Iran dengan keras” sebagai balasan terhadap serangan terbaru Teheran. Ancaman tersebut meningkatkan kekhawatiran bahwa bentrokan yang semula terbatas dapat berkembang menjadi operasi militer yang lebih luas.

Fokus utama Amerika Serikat tetap berada di sekitar Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran energi paling strategis di dunia.

Washington menuduh Iran berusaha kembali membangun kemampuan untuk mengancam kapal-kapal yang melewati kawasan tersebut, termasuk melalui rudal, drone dan ranjau laut. Amerika sebelumnya mengklaim telah membersihkan jalur pelayaran utama dari ranjau, sementara Iran membantah bahwa Washington telah sepenuhnya menguasai situasi di selat tersebut.

Di tengah meningkatnya ancaman militer, muncul pula berbagai laporan mengenai kemungkinan Amerika Serikat mempersiapkan serangan yang lebih besar terhadap Iran. Media Iran bahkan menyoroti kemungkinan penggunaan persenjataan berdaya ledak sangat besar.

Namun, hingga saat ini belum terdapat konfirmasi resmi yang cukup kuat bahwa Washington benar-benar berencana menggunakan GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, senjata yang populer dengan julukan “Mother of All Bombs” atau MOAB, dalam operasi terhadap Iran. Karena itu, laporan tersebut masih harus diperlakukan sebagai klaim yang belum terverifikasi.

Menariknya, ketika tekanan militer meningkat, pemerintah Iran justru memperlihatkan sinyal bahwa jalur diplomasi belum sepenuhnya tertutup.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian, yang pada 31 Agustus 2026 menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Shanghai atau SCO di Bishkek, Kirgizstan, bertemu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas perkembangan konflik di Asia Barat dan meningkatnya ketegangan regional. Modi menegaskan posisi India bahwa persoalan yang ada harus diselesaikan melalui dialog dan diplomasi serta menekankan pentingnya menjaga kebebasan navigasi dan perdagangan.

Pezeshkian pada saat yang sama memberikan sinyal penting mengenai sikap Teheran.

Ia mengatakan Iran masih berusaha mencapai kesepakatan dan pemahaman meskipun menuduh Amerika Serikat tidak memenuhi komitmen sebelumnya. Menurut Pezeshkian, berlanjutnya perang tidak menguntungkan Iran, kawasan Timur Tengah maupun masyarakat internasional secara keseluruhan.

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya dua pendekatan yang berjalan secara bersamaan.

Di satu sisi, Iran memperingatkan bahwa setiap serangan baru akan dibalas dan Teheran masih memiliki kemampuan menyerang berbagai sasaran di kawasan. Namun di sisi lain, kepemimpinan Iran mulai semakin terbuka menyampaikan keinginan untuk mencari penyelesaian melalui diplomasi.

Masalahnya, sikap Washington saat ini terlihat jauh lebih keras.

Pada 31 Agustus 2026, Trump kembali menyerang kondisi pemerintahan dan perekonomian Iran melalui pernyataan publiknya. Ia menggambarkan Iran sebagai negara yang sedang mengalami kegagalan serius, dengan tekanan ekonomi, inflasi tinggi, kesulitan keuangan dan persoalan dalam membiayai aparatur negara.

Trump bahkan mengklaim Iran telah kehilangan sebagian besar kemampuan angkatan laut dan udaranya serta menghadapi kekacauan dalam struktur kepemimpinan. Sejumlah angka dan penilaian yang disampaikan Trump merupakan klaim politiknya sendiri dan tidak semuanya dapat diverifikasi secara independen.

Kini pertanyaan terbesar adalah apakah pertukaran serangan pada akhir Agustus ini akan berhenti sebagai konfrontasi terbatas atau justru menjadi awal dari babak baru konflik Amerika Serikat–Iran.

Iran telah memberikan sinyal bahwa jalur perundingan masih terbuka. Namun Trump juga telah memperingatkan bahwa setiap serangan terhadap pasukan Amerika akan memperoleh balasan keras.

Dengan Selat Hormuz kembali menjadi pusat pertarungan, kepentingan ekonomi global ikut dipertaruhkan. Harga minyak telah bereaksi terhadap meningkatnya ketegangan, sementara keamanan pelayaran melalui kawasan tersebut kembali menjadi perhatian internasional.

Karena itu, perkembangan dalam beberapa hari mendatang akan sangat menentukan: apakah Washington dan Teheran akhirnya memilih menahan diri dan kembali ke meja perundingan, atau justru memasuki siklus serangan dan serangan balasan yang jauh lebih berbahaya. (***)

Suara Tangisan Terdengar dari Bawah Reruntuhan, Bocah Perempuan Nepal Berusia 6 Tahun Diselamatkan Setelah Terkubur Selama 3 Hari

Bencana tanah longsor dahsyat terjadi di wilayah perbatasan Nepal dan Tibet, menghancurkan desa, jembatan, jalan, serta berbagai infrastruktur, dan menyebabkan banyak korban tewas maupun hilang. Tim penyelamat Nepal terus berpacu menyelamatkan nyawa di tengah lumpur dan reruntuhan yang porak-poranda, meninggalkan banyak momen yang mengharukan. Baru-baru ini, seorang bocah perempuan Nepal berusia 6 tahun berhasil diselamatkan secara ajaib setelah tertimbun selama tiga hari, memberikan secercah harapan bagi ribuan keluarga yang masih mencari kerabat mereka.

EtIndonesia.com  Hingga pukul 13.00 waktu setempat pada 30 Agustus, informasi dari Kepolisian Nepal menunjukkan bahwa jumlah korban tewas akibat banjir telah mencapai 788 orang, sementara 2.502 orang masih hilang, termasuk sedikitnya 540 warga negara asing. Sementara itu, jumlah orang yang berhasil diselamatkan telah mencapai 8.730 orang.

Menurut laporan Deccan Herald, pada Jumat tim penyelamat Nepal melakukan operasi penyelamatan yang disebut sebagai keajaiban. Seorang bocah perempuan berusia 6 tahun bernama Manisha di Distrik Rasuwa berhasil diselamatkan oleh Angkatan Polisi Bersenjata Nepal (APF) setelah tertimbun selama sekitar tiga hari di bawah lumpur dan reruntuhan akibat banjir serta longsor.

Bocah yang terperangkap itu ditemukan ketika anggota APF sedang mencari korban yang tertimbun dan mendengar suara tangisan dari bawah tumpukan reruntuhan. Tim kepolisian segera melakukan penggalian dan akhirnya menemukan Manisha yang tertimbun di bawah tanah. Saat ditemukan, kondisi kesehatannya terus memburuk.

Video penyelamatan merekam proses evakuasi Manisha. Dalam rekaman terlihat sejumlah petugas keamanan berseragam loreng berjongkok di tepi lubang sempit dan dengan sangat hati-hati menyingkirkan berbagai penghalang. Mereka kemudian mengangkat bocah tersebut dan membawanya ke tempat yang aman. Seluruh proses penyelamatan berlangsung sekitar dua jam.

Setelah berhasil dikeluarkan, petugas terlebih dahulu memberinya sedikit air. Setelah kesadarannya pulih, ia diberi air tajin untuk membantu memulihkan tenaganya. Dalam video, gadis tersebut tampak lemah dan ketakutan, tetapi sudah membuka mata dan memberikan respons.

Menurut laporan, pihak berwenang sempat berusaha mengatur penerbangan untuk membawanya ke Kathmandu pada Jumat. Namun, upaya tersebut tidak dapat dilakukan karena hari sudah gelap dan kondisi cuaca buruk. Ia akhirnya diterbangkan ke ibu kota Nepal pada Sabtu sore. Kondisinya kini dilaporkan membaik dan ia telah bertemu kembali dengan kedua orang tuanya di rumah sakit.

Keselamatan bocah perempuan ini memberikan secercah harapan yang langka di tengah bencana yang masih membuat ribuan keluarga mencari anggota keluarga mereka yang hilang.

Dalam proses penyelamatan para korban yang terjebak, tim penyelamat Nepal juga menemukan banyak kisah yang mengharukan. Sebelumnya, beredar rekaman yang memperlihatkan dua tentara Angkatan Darat Nepal di Camp Trishuli menggendong sepasang bayi dan menenangkan mereka dengan lembut. Momen tersebut dengan cepat menjadi viral di media sosial.

Namun, sejauh ini diketahui bahwa kedua bayi tersebut adalah anak kembar, sementara informasi lebih lanjut belum diketahui, termasuk proses dan lokasi penyelamatan serta apakah orang tua dan anggota keluarga lainnya juga berhasil selamat.

Sebelumnya, rekaman lain juga memperlihatkan petugas penyelamat mengeluarkan seorang anak laki-laki berusia 2 tahun dari bawah reruntuhan.

Dalam rekaman terbaru, seorang pria yang telah terjebak selama dua hari akhirnya berhasil ditarik keluar dari lumpur akibat longsor di Nepal. Seluruh tubuhnya tertimbun dan hanya bagian kepalanya yang terlihat. Ia tampak terus gemetar setelah berhasil diselamatkan.

Selain itu, seorang perempuan berusia 97 tahun juga berhasil diselamatkan dari tumpukan reruntuhan dan lumpur setelah tentara, polisi, serta warga setempat melakukan operasi penyelamatan selama empat jam. (***)

Empat Hari Setelah Banjir, Upaya Penyelamatan di Nepal Terus Berlangsung; Peringatan Bencana Kembali Dikeluarkan 

EtIndonesia.com  Pada Minggu (30 Agustus), memasuki hari keempat setelah banjir besar melanda perbatasan Tiongkok–Nepal, keluarga para korban di sisi Nepal masih terus mencari anggota keluarga mereka yang hilang. Pada pagi hari yang sama, pihak berwenang kembali mengeluarkan peringatan, menyatakan bahwa permukaan air di wilayah hulu Tibet meningkat dan terdapat risiko terjadinya banjir kembali.

Di Nuwakot, ayah seorang korban yang hilang mengatakan bahwa bencana telah berlangsung selama empat hari dan pemerintah perlu mengerahkan tim penyelamat profesional.

“Anak saya adalah seorang insinyur mesin. Dia terjebak di dalam fasilitas pembangkit listrik tenaga air Trishuli 3A, beberapa kilometer dari sini. Ada sekitar 35 hingga 37 orang yang terjebak di dalam terowongan,” ujar Sher Bahadur Shahi, ayah korban hilang. 

Di Distrik Chitwan, sejumlah keluarga korban mendatangi Rumah Sakit Bharatpur untuk melihat foto-foto jenazah dan mencoba mengidentifikasi korban yang meninggal.

“Kakak saya bekerja di Pembangkit Listrik Tenaga Air Mailung. Sejak banjir melanda pada tanggal 10 bulan Bhadra dalam kalender Nepal (26 Agustus), dia terus dinyatakan hilang. Saya sudah pergi ke banyak tempat, termasuk Nuwakot dan Trishuli, untuk mencarinya, tetapi kami belum berhasil mengidentifikasi siapa pun. Selama tiga atau empat hari terakhir saya terus mencarinya tanpa beristirahat. Saya yakin masih banyak keluarga seperti keluarga saya yang sedang mengalami penderitaan,” kata Suman Bajgain, adik korban yang hilang. 

Menteri Luar Negeri Nepal, Shishir Khanal, pada Minggu mengunjungi lokasi di Trishuli untuk memantau langsung kondisi penanganan bencana.

“Pemerintah sedang melakukan segala upaya untuk penyelamatan. Saat ini kami masih berada dalam tahap penyelamatan. Saya sendiri baru tiba di lokasi dan belum menerima laporan dari tim di garis depan. Dalam tiga hari terakhir, kami telah menyelamatkan lebih dari 4.000 orang. Lebih dari 600 orang telah meninggal dunia, dan upaya penyelamatan aktif masih berlangsung di berbagai komunitas,” katanya. 

Pada Minggu pagi, Departemen Manajemen Bencana Nepal bersama Pusat Prakiraan Banjir mengeluarkan peringatan kepada penduduk di wilayah Rasuwa, Nuwakot, dan Dhading.

Permukaan air Sungai Bhotekoshi diperkirakan dapat meningkat dan arusnya dapat menjadi sangat deras. Warga diperingatkan akan kemungkinan terjadinya banjir kembali, diminta tetap waspada dan segera mengungsi ke daerah yang lebih tinggi.

Pada Rabu (26 Agustus), runtuhnya gletser memicu longsoran batu, es, dan lumpur yang kemudian mengalir mengikuti Sungai Bhotekoshi dan Sungai Trishuli. Bencana tersebut menghancurkan rumah, jembatan, serta pembangkit listrik tenaga air.

Saat ini, jumlah korban tewas telah melebihi 800 orang, sementara lebih dari 3.000 orang masih hilang di Tiongkok dan Nepal, termasuk sedikitnya 540 warga negara asing.

Sebagian jenazah korban telah mengalami pembusukan parah. Pihak berwenang mengambil foto dan sampel DNA sebelum memakamkan jenazah sesuai prosedur guna mencegah penyebaran penyakit.

Laporan gabungan: Hong Qiji dan Wang Yanqiao, NTD.

Xi Jinping Hadiri KTT SCO dengan Wajah Pucat, Terlihat Berpegangan Erat pada Tangan Peng Liyuan Saat Turun dari Pesawat

EtIndonesia.com  Pemimpin Partai Komunis Tiongkok (PKT) Xi Jinping tiba di Kirgizstan pada 30 Agustus untuk menghadiri KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) 2026.

Dalam video yang beredar di internet, kondisi fisik Xi Jinping diduga menunjukkan kejanggalan. Wajahnya tampak pucat dan sembab, langkahnya terlihat tidak stabil, dan ketika turun dari pesawat, tangan kirinya terlihat menggenggam erat tangan istrinya, Peng Liyuan.

Menurut laporan kantor berita resmi PKT, Xinhua, pada sore 30 Agustus waktu setempat, Xi Jinping tiba dengan pesawat khusus di ibu kota Kirgizstan, Bishkek. Ia menghadiri KTT SCO 2026 sekaligus melakukan kunjungan kenegaraan ke Kirgizstan.

Yang menarik, dalam gambar yang pertama kali dirilis Xinhua, CCTV, dan media pemerintah lainnya, hanya terlihat video pesawat khusus Xi Jinping sedang bergerak di landasan bandara. Tidak seperti biasanya, media pemerintah tidak langsung menampilkan adegan Xi turun dari pesawat dan melambaikan tangan kepada para penyambut.

Namun, video yang memperlihatkan Xi turun dari pesawat sambil berpegangan erat pada tangan Peng Liyuan kemudian beredar di platform media sosial luar negeri.

Komentator independen Xiang Yang mengunggah video tersebut di platform X dan mengatakan bahwa Xi Jinping tiba di Bishkek untuk menghadiri KTT SCO 2026.

Menurut Xiang Yang, ketika keluar dari pesawat, wajah Xi Jinping tampak pucat dan sembab. Langkahnya terlihat tidak stabil, sisi kanan tubuhnya tampak kurang lincah, sementara tangan kirinya menggenggam erat tangan kanan Peng Liyuan.

Dalam unggahannya disebutkan bahwa ketika Xi Jinping menuruni tangga pesawat, Peng Liyuan diam-diam meletakkan lengan kanannya di bawah lengan kiri Xi Jinping dan tampak berusaha menopangnya. Kedua kaki Xi terlihat tidak stabil saat berjalan. Penulis unggahan tersebut bahkan menyebut kondisinya semakin mirip dengan kondisi Mao Zedong pada masa tuanya.

Sejumlah warganet memberikan komentar.

Salah satunya berkata:

“Trump jauh lebih tua darinya, tetapi saya belum pernah melihat Trump harus ditopang istrinya ketika turun dari pesawat!”

Warganet lain mengatakan bahwa adegan Xi Jinping turun dari pesawat tersebut “memang agak tidak biasa”. Biasanya, menurut mereka, pria berjalan dengan postur tubuh yang normal sementara wanita hanya menggandeng lengannya dengan ringan.

Media komentar “Xingao Di” menggambarkan adegan Peng Liyuan membantu Xi Jinping turun dari pesawat:

“Seperti seorang perawat rumah sakit yang membantu seorang lelaki tua yang telah lama sakit keluar untuk menghirup udara segar. Orang tua itu bahkan tidak dapat berjalan dengan stabil, dan pemandangan di matanya seolah sudah berubah menjadi abu-abu dan gelap.”

Mengenai situasi Xi Jinping saat ini, Xiang Yang menganalisis bahwa mungkin Xi merasa terus-menerus dikelilingi orang-orang yang membentuk kelompok dan menjalankan perintah hanya di permukaan, tetapi diam-diam melakukan hal lain, yang pada akhirnya mengancam kekuasaan dan posisinya.

Menurut Xiang Yang, kondisi itu mungkin telah membuat Xi Jinping sangat kelelahan. Ia juga mengatakan bahwa bencana di Tibet mungkin sudah sama sekali tidak menjadi perhatian Xi Jinping. Karena kemungkinan adanya laporan palsu atau informasi yang ditutup-tutupi oleh pejabat bawahannya, Xi bahkan mungkin tidak mengetahui kondisi dasar bencana tersebut.

Editor penanggung jawab: Wen Bin

Sebelum Longsor Menerjang, Kepala Sekolah Nepal Bertindak Cepat Mengevakuasi Siswa, Menyelamatkan Lebih dari 1.000 Nyawa 

EtIndonesia.com Pada 26 Agustus, terjadi longsor besar di wilayah perbatasan Nepal dan Tibet. Seorang kepala sekolah menengah segera bertindak setelah menerima telepon peringatan dan langsung memimpin seluruh siswa untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, sehingga menyelamatkan lebih dari 1.000 nyawa. Ia dipuji oleh berbagai pihak sebagai pahlawan.

Sekolah tersebut adalah Tribhuvan Trishuli Secondary School, yang terletak di Lembah Trishuli, Distrik Nuwakot, Nepal, hanya sekitar 100 meter dari sungai. Pada hari bencana terjadi, kepala sekolah sekaligus guru bahasa Inggris, Rajendra Dawadi, menerima telepon peringatan dari seorang teman yang memintanya segera melarikan diri. Saat itu, terdapat 1.643 siswa di lingkungan sekolah dan sekitarnya.

Awalnya, Dawadi mengira sekolah tersebut berada di lokasi yang aman. Menurut laporan The Times, gedung sekolah beton tiga lantai itu berada sekitar 60 meter di atas permukaan sungai dan sejajar dengan jembatan baja yang menghubungkan desa dengan kawasan di tepi timur sungai. Namun, tak lama kemudian, seorang orang tua siswa berlari masuk ke sekolah dan mengatakan bahwa permukaan air sedang naik dengan sangat cepat.

Dawadi mengatakan kepada BBC bahwa dalam waktu hanya beberapa menit, ia menerima peringatan dari empat orang berbeda. Salah satu panggilan bahkan memberitahukan bahwa Desa Betrawati di bagian hulu telah ditelan banjir.

Dawadi kemudian mengambil keputusan tegas: “Tidak boleh menunda lagi. Kalaupun banjir tidak datang, paling buruk kami hanya kehilangan satu hari kegiatan belajar.”

Ia segera membunyikan lonceng sekolah dan meminta para guru membawa siswa keluar dari ruang kelas. Ia juga menelepon para pengemudi bus sekolah dan meminta mereka kembali. Namun, satu bus sekolah tidak dapat dihubungi. Tak lama kemudian, ia melihat sendiri bus tersebut sedang melintasi jembatan.

Para siswa mulai bergerak menuju daerah yang lebih tinggi. Di tengah proses evakuasi, seorang siswi mengalami serangan panik dan dibawa menggunakan sepeda motor menuju sebuah bukit. Siswa lainnya berlari meninggalkan lokasi dengan berjalan kaki. Dawadi kemudian menyusul mereka, dan akhirnya seluruh siswa berlindung di bawah sebuah pohon bodhi.

Tak lama kemudian, banjir menerjang kawasan tersebut. Lumpur, bebatuan, bongkahan es, dan puing-puing menghancurkan bangunan, jembatan, serta berbagai struktur lainnya. Para guru dan siswa menyaksikan langsung asrama di dekat sekolah tersapu banjir.

Beruntung, seluruh 1.643 siswa berhasil selamat secara ajaib. Sebagian besar staf sekolah juga berhasil melarikan diri, meskipun dua orang staf sekolah meninggal dunia.

Salah satunya adalah Santos Pariyar, guru sejarah dan ilmu sosial berusia 32 tahun. Ia tersapu banjir ketika kembali ke rumah kontrakannya di dekat sungai untuk menyiapkan sarapan.

Sementara itu, petugas administrasi sekolah Sultan Lama meninggal ketika kembali ke sekolah untuk menutup gerbang.

Dawadi menegaskan: “Jika kami terlambat 10 menit dalam mengambil keputusan untuk mengungsi, semua orang—termasuk para siswa dan saya sendiri—mungkin tidak akan bisa berdiri di sini dan berbicara kepada kalian hari ini.”

Editor Li Qing

Artikel Netizen Saat Banjir Bandang Tibet-Nepal : Di Hadapan Pemerintah Nepal, PKT Kalah Telak dalam Segala Hal

EtIndonesia.com  Ketika banjir besar tiba-tiba melanda perbatasan Tibet–Nepal pada 26 Agustus 2026, video-video bencana dari pihak Nepal tersebar di seluruh Nepal dan kemudian ke seluruh dunia. Sementara itu, video bencana dari wilayah Tibet diblokir, dihapus, dan disensor oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT). Ketika pemerintah Nepal memberitahukan dunia mengenai bencana banjir tersebut dan segera mengerahkan upaya penyelamatan, PKT justru sibuk menutupi kebenaran.

Ketika sudah tidak mungkin lagi menutupinya, PKT baru mengakui bahwa bencana telah terjadi dan hanya menyinggungnya secara sekilas. Fokusnya justru pada upaya melepaskan tanggung jawab. Berbagai media pemerintah, termasuk CCTV, serta akun-akun propaganda di internet, berulang kali mengarahkan narasi bahwa bencana “datang dari pihak Nepal”, atau menggunakan narasi yang seragam bahwa kondisi bencana di Tibet relatif ringan.

Ternyata, apa yang disebut PKT sebagai tanggung jawab sebuah negara besar adalah sibuk melemparkan kesalahan kepada Nepal sebelum fakta sebenarnya diketahui secara jelas.

Singkatnya, logika “bandit komunis” adalah: apa pun kesalahannya, semuanya salah Nepal. Di mana tanggung jawab sebagai negara besar? Yang terlihat justru adalah perilaku negara besar yang bertindak seperti preman.

Ketika ternyata cukup banyak warga negara asing menjadi korban, pemerintah PKT mungkin dapat mengabaikan rakyatnya sendiri, tetapi jika warga asing mengalami kecelakaan, hal itu dapat mempengaruhi citra internasional Tiongkok. Karena itulah Xi Jinping baru mengirim Perdana Menteri Li Qiang ke garis depan.

Ketika warga negara asing seolah-olah memiliki kedudukan lebih tinggi, berapa banyak rakyat Tiongkok sendiri yang bahkan tidak dianggap sebagai sebuah angka?

Ketika Nepal memperbarui berbagai data bencana setiap setengah hari, pihak Tiongkok justru membiarkan angka-angka tersebut stagnan. Daftar orang yang hilang tidak terlihat dan semuanya ditutup rapat, seolah-olah Tiongkok adalah negara yang dilapisi berlapis-lapis penutup, dengan data paling penting di bagian dalam yang tidak pernah diketahui orang luar.

Sebaliknya, Nepal secara terbuka dan transparan mempublikasikan berbagai data, termasuk jumlah korban tewas, orang hilang, dan orang yang berhasil diselamatkan. Hal semacam ini merupakan sesuatu yang sulit diharapkan oleh masyarakat yang hidup di Tibet.

Ketika banyak pejabat Nepal segera memasuki daerah bencana untuk mengunjungi korban dan memeriksa kondisi di lapangan, PKT justru sibuk melakukan pertunjukan. Para pejabat tidak sampai menginjak lumpur, tetapi sibuk membuat berbagai video propaganda tentang teknologi penyelamatan berteknologi tinggi.

Perdana Menteri Li Qiang digambarkan seperti boneka di tangan Xi Jinping, yang biasanya hanya menjalankan perintah. Ia dianggap tidak memiliki pendirian sendiri dan tidak tahu bagaimana menangani persoalan sulit, sehingga disebut sebagai pejabat penjilat.

Ketika pihak Nepal dalam beberapa hari mampu menyelamatkan ribuan korban, tim PKT bahkan membutuhkan beberapa hari untuk mencapai pusat lokasi bencana, yaitu Pelabuhan Perbatasan Gyirong.

Petugas penyelamat yang dikirim justru sibuk melakukan pengambilan gambar, berjalan kaki, dan menyeberangi sungai sambil menggunakan tali. Cara tersebut dinilai tidak aman dan tidak efisien untuk operasi penyelamatan. Tidak terlihat helikopter maupun robot penyelamat. Setelah melakukan “pertunjukan” selama beberapa hari, mereka baru mencapai Pelabuhan Gyirong dan telah kehilangan 72 jam pertama yang merupakan masa emas untuk penyelamatan.

Jika memang masih ada penyintas yang selamat, mereka mungkin telah menghabiskan sisa tenaga dan menghembuskan napas terakhir selama menunggu pertolongan yang begitu lama.

Sementara itu, Nepal bertindak cepat dan efektif, berpacu dengan waktu setiap detik. Mereka menggunakan metode penyelamatan sederhana untuk menyelamatkan banyak orang, sekaligus mengerahkan helikopter dan berbagai peralatan berteknologi tinggi.

Sebuah negara yang mengklaim dirinya sebagai negara adidaya teknologi justru menunjukkan kemampuan seperti negara yang lemah dalam teknologi ketika nyawa manusia berada dalam bahaya. Sebaliknya, Nepal yang merupakan negara dengan tingkat teknologi jauh lebih rendah justru mampu “mengalahkan” negara adidaya teknologi karena kepeduliannya terhadap kemanusiaan dan penghormatannya terhadap kehidupan.

Warga Nepal memang hidup dalam kemiskinan, tetapi mereka memiliki martabat dan kebebasan serta hak asasi manusia. Mereka juga dapat mengkritik pemerintah Nepal. Alam telah lama memberikan peringatan kepada manusia. Pada 2024 dan 2025, banjir juga terjadi di wilayah perbatasan Tibet–Nepal.

Seolah-olah alam sedang menyampaikan pesan: “Kalian telah membuatku terluka di sekujur tubuh. Aku akan mengembalikannya kepada kalian berlipat ganda.”

Namun, PKT masih belum belajar dari pelajaran tersebut dan tidak memiliki rasa hormat terhadap alam. Mereka tetap membanggakan sistem peringatan dini dan teknologi tinggi mereka, sambil terus melakukan peledakan, membangun terlalu banyak bendungan, serta merusak ekosistem alam.

Pemerintah Nepal juga disebut terlalu percaya kepada PKT, dan akhirnya bencana tahun 2026 ini menjadi begitu mengenaskan.

Pemerintah yang bahkan dikeluhkan dan tidak disukai oleh rakyat Nepal justru menjadi pemerintahan yang dianggap jauh lebih normal dibandingkan PKT oleh pihak luar.

Pemerintah dibiayai oleh para pembayar pajak, sehingga mengkritik pemerintah merupakan salah satu hak dasar pembayar pajak. Warga Nepal dapat mengkritik pemerintah tanpa dengan mudah ditangkap. Sementara itu, masyarakat Tibet dan sekitar 1,4 miliar warga Tiongkok lainnya disebut tidak dapat mengkritik PKT, karena penjara dan hukuman menanti mereka.

Di hadapan pemerintah salah satu negara paling kurang berkembang di dunia, PKT kalah telak.

Rezim yang tidak sungguh-sungguh melakukan penyelamatan, tidak berusaha maksimal, dan tidak menganggap nyawa manusia penting—dengan sikap seolah berkata, “Saya malas peduli kepadamu. Memangnya kamu bisa berbuat apa?”—menurut penulis merupakan pemerintahan yang sangat kejam.

Jika PKT tidak runtuh, menurut penulis, langit dan hukum moral tidak akan dapat menerimanya.

Diadaptasi dari unggahan X akun “Deng Liting adalah Molu.” / Editor: Wen Hui

Perbandingan Penanganan Bencana Longsor : Nepal Sibuk Menyelamatkan Korban, PKT Sibuk Menjaga Stabilitas 

Setelah bencana longsor besar terjadi di perbatasan Tiongkok–Nepal, terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara cara pihak Nepal dan Partai Komunis Tiongkok (PKT) melaporkan serta menangani bencana tersebut. Beijing, seperti biasa, memperketat pengendalian opini publik dan memblokir informasi dari masyarakat. Para pengamat menilai PKT sibuk menjaga stabilitas politik dan melakukan propaganda pencitraan, sehingga tidak benar-benar memprioritaskan penanganan bencana dan penyelamatan korban.

EtIndonesia.com Pada 26 Agustus, bencana longsor besar di perbatasan Tiongkok–Nepal menjadi perhatian dunia. Masyarakat internasional sangat memperhatikan kondisi para korban serta upaya penyelamatan di lokasi.

Di pihak Nepal, informasi dari lapangan disampaikan dengan cepat dan transparan, sementara operasi penyelamatan segera dilakukan. Militer dan helikopter langsung dikerahkan. Media internasional juga dapat memasuki wilayah bencana untuk mewawancarai para penyintas, keluarga korban tewas, dan petugas penyelamat, serta merekam langsung proses evakuasi menggunakan helikopter.

Sebaliknya, pihak PKT memblokir berbagai video dan foto terkait bencana yang berasal dari masyarakat. Operasi penyelamatan juga berlangsung sangat lambat, sementara pemerintah justru lebih sibuk melakukan propaganda dan pencitraan.

“Pada dasarnya mereka menghapus dalam jumlah besar informasi tangan pertama dari masyarakat. Tujuannya adalah agar pemerintah mengendalikan informasi dan menempatkan stabilitas politik serta citra PKT sebagai prioritas utama, bukan bantuan dan penyelamatan korban bencana itu sendiri,” ujar Xing Tianxing, komentator politik yang berbasis di Amerika Serikat. 

Setelah bencana terjadi, gambar Pelabuhan Perbatasan Gyirong di wilayah Tibet yang dalam sekejap tersapu dan hancur, sementara orang-orang berlarian menyelamatkan diri dalam kepanikan, tersebar ke seluruh dunia dan menjadi salah satu gambar paling ikonik dari bencana tersebut. Namun, video itu telah diblokir di Tiongkok daratan.

Di media dan internet Tiongkok, masyarakat tidak dapat melihat kesaksian para penyintas maupun keluarga korban. Mereka juga tidak dapat melihat video yang direkam sendiri oleh warga setempat.

“Di wilayah Tibet, hal-hal seperti ini sejak dulu dianggap sensitif oleh PKT dan selalu dikendalikan. Mereka selalu menempatkan pertimbangan keamanan dan politik sebagai prioritas utama. Mereka tidak melonggarkan kontrol hanya karena bencana terjadi. Jadi, dari apa yang terlihat saat ini, PKT memberikan kesan kepada dunia bahwa Tiongkok adalah negara yang sangat tidak normal,” katanya. 

Menurut informasi yang tersedia untuk publik, Pelabuhan Perbatasan Gyirong milik Tiongkok terletak di lembah pertemuan Sungai Gyirong Zangbu dan Sungai Donglin Zangbu. Di bagian hulu terdapat danau glasial dan lereng pegunungan yang tidak stabil. Pada 2024 dan 2025, gempa bumi serta longsor juga pernah terjadi di wilayah tersebut.

Masyarakat mempertanyakan keputusan PKT membangun pelabuhan perbatasan di daerah yang rawan bencana geologi, bahkan di dasar lembah tempat dua sungai bertemu. Mereka menilai pembangunan tersebut sama sekali mengabaikan keselamatan manusia dan merupakan proyek yang melanggar aturan karena mengutamakan kepentingan politik.

Sejumlah komentator juga menunjukkan bahwa selama bertahun-tahun PKT telah membangun banyak bendungan, pembangkit listrik, jaringan transmisi listrik tegangan tinggi, dan pangkalan militer di Tibet. 

Pembangunan besar-besaran tersebut meliputi aktivitas membelah gunung dan membuat terowongan, yang dinilai dapat menyebabkan lereng menjadi tidak stabil serta mengganggu keseimbangan geologis. Mereka berpendapat bahwa di balik banyak bencana alam terdapat pula faktor yang disebabkan oleh tindakan manusia di bawah pemerintahan PKT.

“Aktivitas seperti membelah gunung dan membuat terowongan pada dasarnya terus-menerus memberikan tekanan dan mengganggu bagian dalam pegunungan. Hal tersebut memang dapat memengaruhi keseimbangan lingkungan alam yang sebelumnya sudah ada,” ujar Sheng Xue, Wakil Ketua Global Democratic China Front. 

Selama ini, media internasional sangat dibatasi untuk memasuki Tibet. Setelah bencana kali ini terjadi, wartawan media asing juga tidak diizinkan masuk, sementara personel bantuan internasional turut ditolak.

“Yang paling penting bagi mereka adalah mencegah dunia luar mempertanyakan pembangunan besar-besaran yang dilakukan di wilayah tersebut. Terutama karena PKT memiliki sejumlah proyek yang tidak boleh diketahui pihak luar, termasuk proyek strategis dan militer-strategis,” katanya. 

Dalam penyampaian data bencana, pihak Nepal memperbarui jumlah korban tewas dan hilang dengan cepat setiap hari, termasuk kewarganegaraan orang-orang yang masih hilang.

Sebaliknya, pemerintah PKT dinilai sangat tertutup. Selain memperbarui data dengan lambat, pemerintah juga tidak memberikan identitas orang-orang yang hilang.

Pada pukul 23.00 malam ketika bencana terjadi, PKT mengumumkan bahwa 3 orang tewas dan 265 orang hilang. Pada pagi 27 Agustus, angka tersebut diubah menjadi 3 orang tewas dan 558 orang hilang. Setelah itu, angka tersebut tidak berubah selama 36 jam.

“Di permukaan, kalian mengaku sebagai negara besar di dunia. Namun ketika menghadapi bencana yang sebenarnya, kalian bahkan kalah dibandingkan Nepal, negara kecil seperti itu. Seolah-olah rakyat Tiongkok bukan manusia,” ujar Xing Tianxing. 

Dua hari setelah bencana, pada sore 28 Agustus, tim profesional pertama PKT yang terdiri dari 21 orang baru tiba di Pelabuhan Perbatasan Gyirong.

Dalam laporan media pemerintah Tiongkok, terlihat petugas penyelamat berulang kali berteriak, “Apakah ada orang di sana?”, sambil berdiri di atas tanah yang sudah mengeras akibat tertimbun lumpur.

Hal tersebut menuai ejekan dari masyarakat di internet, antara lain:

“Berteriak di atas tanah yang padat seperti itu, agak terlalu lucu.”

“Bisakah CCTV berhenti melakukan adegan yang dibuat-buat?”

Pemerintah Tibet menyatakan bahwa hingga pukul 18.00 pada 29 Agustus, terdapat 16 orang tewas dan 546 orang masih hilang.

Sementara itu, pihak Nepal mengumumkan bahwa hingga pukul 13.00 pada 30 Agustus, terdapat 752 orang tewas, 2.502 orang hilang, dan 8.730 orang berhasil diselamatkan.

Serangan Udara Paling Mematikan di Kyiv Tahun Ini, Serangan Rusia terhadap Gudang Amunisi Ukraina Tewaskan 38 Orang 

EtIndonesia.com  Pada 29 Agustus, Rusia menghantam sebuah gudang amunisi militer Ukraina dan memicu serangkaian ledakan besar. Hingga 30 Agustus, pihak Ukraina mengonfirmasi bahwa serangan tersebut telah menewaskan 38 orang. Ini merupakan serangan dengan jumlah korban terbesar yang ditimbulkan pasukan Rusia di wilayah Kyiv sepanjang tahun ini.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada 30 Agustus mengatakan bahwa jumlah korban tewas akibat serangan Rusia di wilayah Kyiv pada 29 Agustus telah meningkat menjadi 38 orang, sementara 20 orang terluka dan empat lainnya masih hilang.

Ledakan di gudang amunisi tersebut merusak sedikitnya 50 gedung hunian, sementara lebih dari 370 orang harus dievakuasi dalam keadaan darurat. Serangan ini menjadi salah satu serangan paling mematikan yang dialami Ukraina sepanjang tahun ini.

Seorang warga setempat mengatakan: “Dinding api melesat ke arah kami. Anak laki-laki saya jatuh berlutut di tanah dan berteriak, ‘Mama, cepat tiarap!’ Jadi saya berlutut dan mulai merangkak pulang.”

Zelenskyy juga mengkonfirmasi bahwa dalam sepekan terakhir, Rusia telah meluncurkan hampir 2.000 drone serang, lebih dari 1.600 bom udara, serta 31 rudal berbagai jenis ke Ukraina, termasuk rudal balistik buatan Korea Utara.

Pada saat yang sama, pasukan Ukraina juga melancarkan serangan jarak jauh ke sejumlah wilayah Rusia.

Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengonfirmasi bahwa pada dini hari 30 Agustus, pasukan Ukraina menyerang sebuah kilang minyak besar di wilayah Leningrad, Rusia bagian barat laut. Kilang tersebut memiliki kapasitas pengolahan sekitar 20 juta ton minyak per tahun dan memasok bahan bakar untuk militer Rusia.

Selain itu, sebuah pangkalan udara di wilayah Krasnodar Krai juga menjadi sasaran serangan Ukraina.

Menurut laporan Axios, dua sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan bahwa Direktur CIA John Ratcliffe secara diam-diam mengunjungi Moskow awal pekan ini. Dalam kunjungan tersebut, ia mengusulkan digelarnya pertemuan tiga pihak antara pemimpin Amerika Serikat, Rusia, dan Ukraina untuk mengakhiri perang.

Pemerintahan Trump sebelumnya juga pernah mengusulkan gagasan serupa. Zelensky menyatakan dukungannya, tetapi Presiden Rusia Vladimir Putin menolak usulan tersebut.

Pada 30 Agustus, Zelenskyy mengonfirmasi bahwa Ukraina sedang mempersiapkan komunikasi putaran baru dengan perwakilan Amerika Serikat dan akan melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa perang tidak menjadi satu-satunya pilihan bagi masa depan negara tersebut.

Laporan: Yu Liang, NTD Television.

Kampus ITS Kirim Bantuan dan Tim Ahli: Rumah Tahan Gempa hingga Drone Pemetaan Disiapkan

SURABAYA — Belum lama ini, Nusa Tenggara Timur (NTT) diguncang gempa bumi yang cukup dahsyat. Rumah-rumah roboh, jalan terputus, dan banyak warga kehilangan tempat tinggal. Melihat kondisi itu, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya tidak tinggal diam. Lewat tim Satgas Kemanusiaannya, kampus ini mengirimkan bantuan dan “otak-otak” terbaik untuk membantu pemulihan di sana.

Rektor ITS, Prof. Bambang Pramujati, bilang kalau pihaknya memang sengaja menerjunkan para ahli. “Karena perguruan tinggi menghadirkan solusi tepat dan nyata bagi masyarakat dan wilayah terdampak agar cepat bangkit,” ujarnya. Mulai dari memperbaiki dermaga, jalan, hingga jembatan yang jadi penghubung antardaerah.

Nasi Hangat dan Trauma Healing untuk Korban

Bantuan yang dikirimkan ITS tidak hanya berupa logistik. Ada dapur umum yang didirikan di Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai Timur, yang setiap harinya menyediakan sekitar 250 porsi makanan. Selain itu, tim juga mengadakan kegiatan trauma healing untuk membantu pemulihan psikologis para korban, terutama anak-anak yang mungkin masih ketakutan.

Bantuan tahap kedua ini menyasar lima daerah paling parah, seperti Kabupaten Sikka, Ende, dan Nagekeo. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 400 juta, yang digunakan untuk membeli tenda darurat, selimut, hingga paket-paket berisi obat, vitamin, dan perlengkapan kebersihan.

Bikin Rumah Anti-Gempa dan Drone Pemetaan

Yang menarik, ITS juga menyiapkan teknologi untuk jangka panjang. Tim dari Pusat Studi Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim (MKPI) ITS berencana mengembangkan rumah tahan gempa yang bisa dibangun dengan biaya terjangkau. Mereka juga akan membuat sensor pendeteksi dini gempa serta drone untuk memetakan bangunan-bangunan yang rusak.

“Prototipe teknologi dan modul bangunan yang dikembangkan dirancang agar mudah diaplikasikan oleh tenaga lokal secara ekonomis dan efektif,” jelas Hepi Hapsari Handayani, ketua pusat studi tersebut. Artinya, teknologi ini nantinya bisa dibuat dan dirawat oleh warga setempat sendiri.

Gotong Royong dari Kampus untuk NTT

Aksi kemanusiaan ini tidak mungkin terjadi tanpa kerja sama banyak pihak. ITS menggandeng Yayasan Manarul Ilmi (YMI) dan Ikatan Alumni (IKA) ITS untuk menggalang dana dan mengirimkan bantuan. Gerakan ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama dalam hal menyediakan pemukiman yang layak dan aman bagi masyarakat.

 Zhang Youxia dan Liu Zhenli Resmi Dicopot dari Jabatan, Pakar Menganalisis Kesulitan Xi Jinping Mengendalikan Militer

 Pemerintah Partai Komunis Tiongkok (PKT) akhirnya mengumumkan bahwa dalam beberapa hari terakhir, Wakil Ketua Komisi Militer Pusat (KMP) Zhang Youxia dan anggota KMP  Liu Zhenli telah dicopot dari jabatan mereka. Pada saat yang sama, Zhong Shaojun, yang selama ini dipandang sebagai salah satu orang kepercayaan penting Xi Jinping di dalam sistem militer, juga secara resmi diumumkan telah diberhentikan.

Para pakar menganalisis bahwa saat ini tidak ada lagi tokoh militer di dalam PKT yang memiliki cukup wibawa untuk membuat seluruh jajaran militer tunduk. Xi Jinping memang masih memiliki kekuasaan, tetapi disebut menghadapi kesulitan dalam mengendalikan dan memberikan komando efektif kepada militer. Kondisi ini dapat membuatnya menghadapi perlawanan pasif dari tubuh militer.

EtIndonesia.com Pada 28 Agustus, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (KRN) ke-14 PKT mengesahkan keputusan untuk mencopot Zhang Youxia dari jabatan Wakil Ketua KMP dan Liu Zhenli dari jabatan anggota KMP. Pada saat yang sama, status Zhang Youxia dan Liu Zhenli sebagai anggota KRN juga dihentikan.

Sebelumnya, Zhang Youxia selalu dipandang sebagai sekutu Xi Jinping dan merupakan salah satu jenderal paling berkuasa di PKT. Sementara itu, Liu Zhenli juga menjabat sebagai Kepala Departemen Staf Gabungan KMP, yang bertanggung jawab atas perencanaan operasi militer dan komando operasi gabungan militer Tiongkok.

Dengan demikian, dari tujuh anggota KMP yang dibentuk pada Maret 2023, setelah serangkaian pembersihan kini hanya tersisa Xi Jinping dan Zhang Shengmin.

Pada 24 Januari tahun ini, Kementerian Pertahanan Tiongkok mengumumkan bahwa Zhang Youxia dan Liu Zhenli sedang diselidiki karena diduga melakukan “pelanggaran disiplin dan hukum yang serius”. Pemerintah kemudian menuduh keduanya telah “secara serius menginjak-injak dan merusak sistem tanggung jawab Ketua KMP”.

“Mengapa sekarang dia mencopot begitu banyak orang dan membersihkan mereka? Karena sebagian dari mereka tidak loyal secara politik, sementara sebagian lainnya menentang dimulainya perang di Selat Taiwan. Orang seperti Zhang Youxia sama sekali menentang dimulainya perang di Selat Taiwan,” ujar Mark, pembawa acara kanal militer YouTube “Mark Space”. 

“Selain itu, karena dia memiliki pengaruh besar di dalam militer dan pada awalnya banyak membantu Xi Jinping dalam menstabilkan militer, Xi Jinping terus menahan diri untuk tidak menyingkirkannya dan justru memberinya tanggung jawab penting,” tambahnya. 

Mark berpendapat bahwa seperti Perang Korea dan Perang Vietnam, perang dapat terjadi ketika secara politik dibutuhkan. Bagi seorang diktator, korban jiwa maupun menang atau kalah dalam perang bukanlah pertimbangan utama. Karena itu, ketika Xi Jinping menghadapi krisis atau membutuhkan perang untuk kepentingan politiknya, ia dapat memulai perang dan terlebih dahulu menyingkirkan berbagai pihak yang menjadi penghalang.

Orang-orang yang pada hari yang sama kehilangan status sebagai anggota KRN juga mencakup mantan Kepala Kantor KMP Zhong Shaojun dan mantan Komandan Pasukan Dukungan Strategis PLA, Ju Qiansheng.

Zhong Shaojun telah lama menjadi sekretaris pribadi Xi Jinping ketika Xi bekerja di Zhejiang, Shanghai, hingga pemerintahan pusat. Setelah Xi Jinping berkuasa, Zhong Shaojun yang tidak memiliki pengalaman militer sama sekali dipindahkan ke posisi Kepala Kantor KMP pada 2013. Pada April 2024, Zhong Shaojun dipindahkan ke Universitas Pertahanan Nasional sebagai komisaris politik.

“Menurut saya, masalah yang menimpa Zhong Shaojun terjadi setelah Sidang Pleno Keempat Komite Sentral ke-20 pada Oktober tahun lalu. Saat itu merupakan periode ketika Zhang Youxia diduga telah membuat Xi Jinping kehilangan kendali, mempermalukan Xi sebagai ketua, merendahkan kewibawaannya, dan membahayakan posisinya,” ujar Tang Jingyuan, komentator masalah terkini yang berbasis di Amerika Serikat. 

“Jadi, masalah yang menimpa Zhong Shaojun justru berkaitan dengan fakta bahwa dia adalah orang kepercayaan Xi Jinping, orang yang sangat setia kepada Xi, serta orang yang ditempatkan Xi di dalam militer untuk menjalankan fungsi sebagai pengawas militer,” katanya. 

Tang Jingyuan mengatakan bahwa dalam proses melemahkan posisi Xi Jinping, Zhang Youxia hampir sepenuhnya menyingkirkan para jenderal berpangkat tinggi yang sebelumnya dipromosikan oleh Xi.

Akibatnya, militer Tiongkok kini mengalami situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni banyak posisi strategis diisi oleh pejabat berpangkat letnan jenderal. Saat ini, lebih dari 90% komandan dan komisaris politik di berbagai wilayah komando militer, serta di berbagai cabang angkatan bersenjata, disebut masih dijabat sementara oleh para letnan jenderal.

Sejak Xi Jinping mengambil alih kekuasaan pada 2012, militer Tiongkok telah mengalami dua gelombang pembersihan besar-besaran.

Menurut data yang diumumkan pemerintah menjelang dan sekitar Kongres Nasional PKT ke-19, sekitar 157 perwira militer tersingkir dari jabatan antara 2012 hingga 2017. Di antaranya adalah dua mantan Wakil Ketua CMC, Guo Boxiong dan Xu Caihou, serta anggota KMP yang masih menjabat saat itu, Fang Fenghui dan Zhang Yang.

Menurut perhitungan Center for Strategic and International Studies (CSIS), sebuah lembaga pemikir terkenal di Amerika Serikat, dalam gelombang pembersihan militer kedua dari 2022 hingga Februari 2026, setidaknya 101 perwira senior berpangkat jenderal dan letnan jenderal telah secara terbuka dikonfirmasi sebagai orang yang dibersihkan, dicopot, atau dikenai tindakan serupa.

Mark menunjukkan bahwa sejak era Jiang Zemin, para Sekretaris Jenderal PKT tidak pernah bertugas langsung di militer. Oleh karena itu, untuk membuat militer patuh, Jiang Zemin membiarkan para pejabat militer melakukan korupsi dan “diam-diam menjadi kaya”.

“Tidak peduli seberapa korupnya Guo Boxiong dan Xu Caihou dahulu, orang-orang yang mereka promosikan pada dasarnya patuh kepada mereka. Inilah masalah yang benar-benar dihadapi Xi Jinping sekarang. Karena para tokoh militer besar telah dia singkirkan satu demi satu, dia tidak lagi memiliki seorang tokoh militer yang benar-benar mampu mempengaruhi angkatan bersenjata dan membuat seluruh militer tunduk. Menurut saya, inilah salah satu kesulitan yang dihadapi Xi Jinping,” katanya. 

Mark mengatakan bahwa ketika berusaha mengendalikan militer, Xi Jinping pernah mempromosikan secara luar biasa cepat orang-orang dari bekas Unit 31 dan melanggar banyak aturan tradisional dalam militer. Namun, Xi tidak berhasil membangun seorang tokoh militer yang benar-benar memiliki wibawa di dalam tubuh angkatan bersenjata.

Akibatnya, hubungan kepercayaan yang sebelumnya menopang militer serta rantai komando dari tingkat atas hingga bawah menjadi terganggu.

Mark menilai Xi Jinping mungkin masih memiliki kekuasaan politik, tetapi belum tentu mampu memberikan komando yang efektif kepada militer.

Militer dapat melakukan berbagai bentuk perlawanan pasif, seperti bekerja dengan lambat, tidak mengerahkan kemampuan secara maksimal, atau sekadar menjalankan perintah secara minimal.

Menurut Mark, justru kondisi inilah yang dapat menjadi potensi masalah terbesar bagi militer PKT di masa mendatang.

Pos Perbatasan Gyirong Rata dengan Tanah, Petugas Teriak “Ada Orang?” dalam Video Resmi yang Picu Amarah Publik

Banjir bandang dan tanah longsor melanda perbatasan Tiongkok–Nepal, menenggelamkan Pos Perbatasan Gyirong (Jilong) di Kabupaten Gyrong, Kota Shigatse, Tibet. Beberapa hari setelah bencana terjadi, tim penyelamat Partai Komunis Tiongkok (PKT) baru tiba di lokasi. Gedung pos perbatasan tersebut kini hanya menyisakan fondasi. Sebuah video yang dirilis media pemerintah pusat, yang dinilai sebagai aksi pencitraan, memicu kritik dan ejekan publik.

EtIndonesia.com  Pada pagi 26 Agustus, Pos Perbatasan Gyrong di Kabupaten Gyrong, Kota Shigatse, Tibet, hancur diterjang banjir. Gelombang lumpur setinggi puluhan meter dalam sekejap menelan seluruh bangunan, orang, dan kendaraan. Pada 27 Agustus, media resmi PKT berturut-turut merilis foto perbandingan kondisi Pos Perbatasan Gyrong sebelum dan sesudah bencana, serta mengakui bahwa pos tersebut telah hancur sepenuhnya.

Rekaman menunjukkan gedung Pos Perbatasan Gyrong pada dasarnya rata dengan tanah. Yang tersisa hanyalah lumpur, batu, dan reruntuhan, menciptakan pemandangan yang sangat memilukan.

Media pemerintah Tiongkok melaporkan bahwa pada pagi 29 Agustus, tim penyelamat PKT masih melakukan pencarian di reruntuhan Pos Perbatasan Gyrong. 

Di area inti bencana, dengan reruntuhan dan timbunan lumpur serta bebatuan yang sangat tebal, para penyelamat menggunakan tangan untuk menyingkirkan pecahan material dan batang baja yang menghalangi jalan, sambil terus berteriak dengan suara serak, “Apakah ada orang?”

Video tersebut kemudian ramai beredar di platform X dan memicu berbagai sindiran. Salah satu komentar menyebut, “Anda bisa melihat bahwa para tentara ini hanya menjalankan formalitas, bukan melakukan operasi penyelamatan yang sebenarnya.”

Penulis Cui Chenghao menulis di X pada 29 Agustus bahwa ia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Menurutnya, setelah para petugas penyelamat “mengalami berbagai kesulitan” untuk mencapai Pos Perbatasan Gyrong, mereka berjalan beberapa langkah dalam barisan lalu berteriak, “Apakah ada orang?” Ia mempertanyakan apakah masih mungkin menemukan orang hidup di reruntuhan setelah tanah longsor berlalu, serta apakah kegiatan tersebut sebenarnya lebih ditujukan untuk menghasilkan foto dan video bagi CCTV.

Tokoh pro-demokrasi terkenal Tang Baiqiao mengatakan bahwa orang yang terkubur di bawah timbunan lumpur setinggi puluhan meter selama dua hari masih bisa menjawab panggilan? Ia menyebut adegan tersebut sangat absurd dan mengatakan bahwa bahkan penulis skenario pun mungkin tidak dapat membayangkan situasi seperti itu.

Musisi independen “Yu Zijiele” mengatakan bahwa ia tidak tahan melihat bencana tanah longsor yang begitu parah di Nepal dan Tibet. Menurutnya, banyak korban terkubur di bawah lapisan tanah yang tebal dan di sejumlah tempat lumpurnya telah mengeras. Dalam situasi seperti itu, yang paling penting bukanlah propaganda, melainkan menyelamatkan nyawa.

Ia mengkritik apa yang disebutnya sebagai pola yang berulang: menempatkan beberapa peralatan, mengetuk-ngetuk lumpur beberapa kali, mengambil beberapa gambar, lalu menayangkannya di berita. Menurutnya, lokasi bencana membutuhkan tindakan nyata, bukan pertunjukan.

Pengguna bernama “Neo.mingzhou” mengatakan bahwa itulah cara tim penyelamat PKT dari negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia menangani bencana.

Pengguna “Pierre just” mengatakan secara terus terang bahwa semuanya hanyalah sandiwara karena, menurutnya, semua orang sudah mengetahui bahwa para korban telah meninggal.

“老倪” mengatakan bahwa ia dapat memahami sulitnya para petugas penyelamat mencapai lokasi dan memahami bahwa kemungkinan menemukan korban selamat sangat kecil. Namun, ia tidak memahami apa gunanya berteriak, “Apakah ada orang?”

“冷空氣” berkomentar bahwa setelah dua atau tiga hari, sangat kecil kemungkinan orang yang terkubur di bawah reruntuhan masih mampu bersuara. Menurutnya, yang penting bukan apakah orang dapat diselamatkan, melainkan bahwa “prosedurnya harus dijalankan: pertama ambil gambar, kedua foto, ketiga slogan.”

Pengguna “gvm.su” menyindir bahwa pertunjukan memang lebih besar daripada tindakan nyata. Jika benar-benar ingin berteriak mencari korban, katanya, menggunakan pengeras suara justru akan lebih efektif.

Pengguna “fa994cbf7681” mengatakan bahwa berteriak mencari korban memang merupakan bagian dari prosedur standar penyelamatan bangunan runtuh, karena pada bangunan yang roboh biasanya masih terdapat celah yang memungkinkan orang bertahan hidup. Namun, menurutnya, melakukan hal tersebut di atas permukaan tanah yang padat dalam kasus tanah longsor terlihat konyol. Ia mengatakan seharusnya menunggu alat berat untuk melakukan penggalian.

Pengguna “人間故障” mengatakan bahwa pertanyaan sebenarnya bukan “mengapa mereka berteriak”, melainkan apakah setelah itu mereka menggunakan anjing pelacak, alat pendeteksi kehidupan, drone, dan melakukan penggalian di area-area yang menjadi prioritas.

Menurutnya, bukan sekadar menjalankan prosedur penyelamatan secara formal. Ia menilai bahwa meskipun petugas dapat berdalih bahwa berteriak merupakan bagian dari standar penyelamatan internasional, cara tersebut tidak banyak berguna dalam kasus tanah longsor. Ia bahkan menyebut pihak yang mengatur adegan tersebut untuk kebutuhan CCTV sebagai “bodoh atau jahat”.

Komentar lain mempertanyakan, “Bukankah ada alat pencitraan termal dan alat pendeteksi kehidupan?” Ada pula yang bertanya, “Ke mana sensor inframerah, robot, sensor penginderaan jauh, dan drone?”

Seorang pengguna menyindir, “Setelah lebih dari 50 jam baru tiba di lokasi, absen, lalu pulang kerja. Pimpinan puas.” Ada pula yang mengatakan, “Bisakah CCTV berhenti melakukan pemotretan yang dibuat-buat?”

Para ahli menunjukkan bahwa lumpur berkecepatan tinggi yang membawa sejumlah besar sedimen dapat membentuk campuran dahsyat yang menyerupai “beton cair”. 

Ketika menghadapi arus mematikan yang bergerak dengan kecepatan puluhan meter per detik, melarikan diri dengan berjalan kaki ataupun kendaraan tidak akan sempat dilakukan. Satu-satunya peluang untuk menyelamatkan diri adalah segera bergerak ke lereng pegunungan di kedua sisi dan mencapai tempat yang lebih tinggi, setidaknya 6 meter di atas permukaan untuk memiliki peluang bertahan hidup.

Setelah banjir melanda wilayah perbatasan Tiongkok–Nepal, sejumlah besar wartawan berdatangan ke daerah bencana di Nepal. Menurut laporan program Tagesschau dari stasiun televisi Jerman, di Tibet—wilayah yang berada di bawah pengawasan ketat—pemberitaan independen dan bebas hampir tidak mungkin dilakukan. Wartawan asing menghadapi berbagai pembatasan dan hampir tidak mendapatkan izin untuk memasuki wilayah tersebut guna melakukan peliputan.

Organisasi hak asasi manusia yang berbasis di Berlin, International Tibet Support Network, menyerukan kepada pemerintah PKT agar meningkatkan transparansi informasi. Organisasi tersebut menunjukkan bahwa pihak Nepal telah memberikan informasi terkait bencana secara tepat waktu, sehingga pihak Tiongkok juga seharusnya memberikan tingkat transparansi yang sama di Tibet.

Sumber : NTDTV.com

Penanganan Penyelamatan PKT di Tibet Lamban, Analis: Tidak Peduli pada Nyawa Manusia

Pada Rabu, 26 Agustus 2026 pagi, Pelabuhan Gyirong di perbatasan Tiongkok–Nepal dilanda longsor lumpur dahsyat. Nepal segera mengerahkan pasukan dan helikopter untuk menyelamatkan warga di wilayah yang paling parah terdampak. Hingga kini, lebih dari 3.700 orang telah berhasil diselamatkan. Sementara itu, respons pemerintah Partai Komunis Tiongkok (PKT) terhadap bencana besar tersebut kembali dinilai tidak biasa dan menimbulkan berbagai spekulasi.

EtIndonesia.com  Menurut laporan media Tiongkok, lebih dari dua hari setelah bencana terjadi, pada pukul 16.30 tanggal 28 Agustus, tim profesional pertama yang terdiri dari 21 petugas pemadam kebakaran dan satu anjing pelacak tiba di “area inti penyelamatan” Pelabuhan Gyirong. Para petugas tidak menggunakan helikopter, melainkan berjalan kaki menerobos lumpur untuk mencapai wilayah bencana.

Pihak Tiongkok mengatakan tim penyelamat melakukan pencarian secara manual dengan bantuan anjing pelacak. Namun, sekitar satu setengah jam kemudian, pada pukul 18.00, seluruh petugas penyelamat ditarik dari lokasi karena khawatir danau bendungan alami kembali jebol dan menimbulkan bencana susulan.

Respons pejabat tinggi PKT juga menimbulkan keraguan publik. Setelah bencana terjadi, pihak Nepal segera memberitakan berbagai informasi, foto, jumlah korban, serta perkembangan operasi penyelamatan. Sejumlah video memperlihatkan militer Nepal menggunakan helikopter untuk menyelamatkan warga terdampak, sementara tentara menggendong orang-orang yang terjebak keluar dari lumpur.

Sebaliknya, pemerintah Tiongkok disebut menghapus video-video mengenai bencana dan melarang wartawan asing memasuki wilayah tersebut untuk melakukan peliputan. Dalam pemberitaan media pemerintah, sangat sedikit informasi mengenai kondisi korban maupun keluarga orang yang hilang. Daftar orang yang hilang dan hasil pencarian secara rinci di area inti bencana juga hingga kini belum dipublikasikan.

Pemberitaan pemerintah Tiongkok terutama berfokus pada betapa sulitnya akses menuju lokasi, beratnya perjuangan para petugas penyelamat, perbaikan jalan, serta pencarian di wilayah sekitar. Namun, informasi mengenai operasi penyelamatan penting di area inti yang paling parah terdampak hampir tidak terlihat.

Menanggapi hal tersebut, analis politik yang berbasis di Amerika Serikat, Chen Pokong, mengatakan bahwa kondisi ini menunjukkan perbedaan antara negara demokrasi dan negara komunis yang diperintah secara otoriter.

“Negara demokrasi benar-benar menempatkan rakyat sebagai pusat,menganggap nyawa manusia sangat penting, dan mengutamakan kehidupan. Mereka membuktikannya melalui tindakan, bukan sekadar meneriakkan slogan. Sementara negara otoriter hanya meneriakkan slogan, setiap hari mengatakan bahwa nyawa dan kehidupan manusia adalah yang terpenting. Namun, apa yang mereka lakukan justru sebaliknya,” katanya. 

Chen Pokong mengatakan bahwa rezim PKT selalu mempersiapkan diri untuk “menjaga stabilitas”, tetapi pada kenyataannya tidak benar-benar memperhatikan keselamatan masyarakat.

“Namun dalam menghadapi gempa, bencana alam, banjir bandang, maupun banjir, mereka tidak pernah benar-benar melakukan persiapan. Hal itu terjadi setiap tahun. Setiap tahun terjadi banjir besar, dan satu-satunya cara mereka adalah membuka bendungan untuk melepaskan air, lalu membiarkan masyarakat terendam banjir,” ujarnya. 

Reporter NTDTV Tang Li dan Gao Yu, bersama reporter khusus Luo Ya, berkontribusi dalam laporan ini.

Sulit Menemukan Jenazah Korban? Sepanjang Jalur Pelabuhan Gyirong Dipenuhi Sobekan Pakaian

EtIndonesia.com  Longsor lumpur di perbatasan Tiongkok–Nepal menghancurkan Pelabuhan Gyirong di Tibet dan menyebabkan korban jiwa dalam jumlah besar. Media pemerintah Partai Komunis Tiongkok (PKT) melaporkan bahwa di sepanjang tepi sungai dekat pelabuhan, dahan-dahan pohon dipenuhi sobekan pakaian yang berlumuran lumpur.

Pada 29 Agustus, media pemerintah PKT mulai melaporkan kondisi lokasi bencana di Pelabuhan Gyirong. Foto-foto menunjukkan tidak terlihat tanda-tanda kehidupan di pelabuhan maupun sekitarnya. Yang tersisa hanya sebagian fondasi bangunan, serta bebatuan dan lumpur yang memenuhi area tersebut.

Laporan media pemerintah daerah Tibet Daily menunjukkan bahwa dahan-dahan pohon di lereng sepanjang tepi sungai dipenuhi berbagai benda yang terbawa arus. Yang paling banyak terlihat adalah potongan pakaian yang penuh lumpur. Di salah satu pohon saja terdapat lebih dari selusin potongan pakaian dengan warna dan bahan yang berbeda-beda, sehingga diduga berasal dari korban yang berbeda.

Di media sosial Tiongkok daratan, beredar banyak video dan foto operasi penyelamatan yang diproduksi oleh pemerintah Tiongkok dan dianggap memiliki tanda-tanda pengambilan gambar yang telah diatur. Salah satu yang paling banyak mendapat kritik adalah video CCTV yang memperlihatkan apa yang disebut sebagai petugas penyelamat berdiri di depan lumpur yang memenuhi area pelabuhan sambil berteriak bersama-sama, “Apakah ada orang?”

Warganet menyindir : “Kalian kira orang Tiongkok itu ikan loach? Bisa bertahan hidup di bawah lumpur selama tiga hari?”

Meskipun media pemerintah mengerahkan pemberitaan besar-besaran mengenai “upaya penyelamatan”, dari  27 hingga 29 Agustus, pemerintah selama tiga hari berturut-turut tidak mengumumkan adanya korban selamat yang ditemukan. Jumlah korban tewas juga hanya meningkat dari 3 orang menjadi 7 orang, yang berarti kemungkinan hanya empat jenazah yang ditemukan.

Warganet menduga bahwa akibat dahsyatnya hantaman longsor lumpur, sebagian besar korban di Pelabuhan Gyirong mungkin tidak dapat ditemukan dalam kondisi utuh.

Menurut laporan, pada 26 Agustus, longsor lumpur mengalir deras dari hulu Sungai Donglin Zangbu (Lhende Khola) di sebelah timur pelabuhan. 

Setelah menghancurkan pelabuhan, material longsor kemudian bergerak ke utara melalui arah berlawanan arus di Sungai Kyirong Zangpo, menghantam wilayah hingga beberapa kilometer jauhnya. Setelah energinya berkurang, material tersebut berbalik dari arah hulu dan kembali melaju dengan kecepatan tinggi menuju kawasan pelabuhan.

Setelah menghancurkan Pelabuhan Gyirong, material longsor kembali bergerak ke selatan mengikuti aliran sungai dan kemudian menerjang wilayah Nepal, menyebabkan bencana besar di negara itu. 

Sumber : NTDTV.com