Mantan Presiden Korea Selatan Lee Ditahan Atas Tuduhan Korupsi

EpochTimesId
-
0
Mantan Presiden Korea Selatan Lee Ditahan Atas Tuduhan Korupsi

Epochtimes.id- Mantan presiden Korea Selatan Lee Myung-bak ditahan Jumat (23/03/2018) atas tuduhan menerima suap.

Dia ditahan menjadi pemimpin ke empat negara itu yang berakhir di balik jeruji besi.

Lee ditahan oleh jaksa pada awal bulan ini atas hampir 20 dakwaan yang melibatkan kecurigaan bahwa ia mengambil sekitar 11 miliar won ($ 10,28 juta) secara tidak sah dari sejumlah institusi dan individu.

Namun demikian, ia membantah melakukan kesalahan.

Seorang hakim Korea Selatan mengeluarkan surat perintah penangkapan pada Kamis malam karena dikhawatirkan menghilangkan alat bukti.

Mantan presiden itu dibawa ke pusat penahanan di Seoul segera setelah tengah malam.

Lee, yang berkuasa dari 2008 hingga 2013, mengatakan penyelidikan atas tuduhan penyuapan bermotif politik oleh jaksa di bawah pemerintahan liberal yang berkuasa.

Tahun lalu, mantan presiden Lee Park Geun-hye digulingkan dari kekuasaannya setelah skandal atas tuduhan penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan dan paksaan.

Jaksa Korea Selatan menuntut 30 tahun penjara untuk Park dan pengadilan Seoul akan memberikan putusan pada awal April mendatang. (asr)

Sumber : Reuters

Kapal Perusak AS Berlayar ke 12 Mil dari Meiji Reef Laut Tiongkok Selatan

EpochTimesId
-
0
Kapal Perusak AS Berlayar ke 12 Mil dari Meiji Reef Laut Tiongkok Selatan

oleh Zhang Dun

Pada 23 Maret 2018 kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan pelayaran bebas di  Laut Tiongkok Selatan.

Pejabat berwenang Tiongkok langsung menanggapi dengan mengumumkan lewat media mereka bahwa militer Tiongkok akan menyelenggarakan latihan militer rutin di tempat tersebut.

Reuters melaporkan bahwa seorang pejabat AS yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, kapal perusak Angkatan Laut AS USS Mustin pada 23 Maret melakukan pelayaran bebas di Laut Tiongkok Selatan, kapal memasuki perairan sedalam 12 mil dari pulau terumbu Meiji di Kepulauan Nansha untuk bermanuver.

Pada bulan Januari 2015, pihak berwenang Beijing mulai meningkatkan konstruksi pulau terumbu Meiji, membangun landasan pesawat terbang.

Pada bulan Juni tahun yang sama, luas pulau terumbu Meiji telah berubah menjadi sebesar 5,52 kilometer persegi, menjadikannya sebagai pulau terbesar di Kepulauan Nansha, Laut Tiongkok Selatan.

Tiongkok, Taiwan, Filipina, Vietnam semuanya mengklaim memiliki kedaulatan atas pulau terumbu Meiji, namun pulau ini dikendalikan oleh Tiongkok dan merupakan wilayah administratif Provinsi Hainan.

Sebelumnya, sebuah wadah pemikir AS menggunakan foto satelit mengatakan bahwa di pulau terumbu Meiji tersembunyi gudang penyimpanan amunisi bawah tanah, hanggar pesawat, tempat penampungan rudal, dan radar array.

Amerika Serikat menuduh Tiongkok mereklamasi pulau dan terumbu karang demi membangun fasilitas militer di Laut Tiongkok Selatan. Amerika Serikat prihatin bahwa terumbu karang dan fasilitas militer buatan ini dapat mengganggu kebebasan pelayaran di wilayah laut strategis ini.

Reuters mencoba menghubungi Kementerian Luar Negeri Tiongkok dan Kementerian Pertahanan Nasional Tiongkok untuk meminta komentar tentang masuknya kapal perang AS ke wilayah perairan Meiji. Namun, tidak ada tanggapan yang diberikan.

Pada 23 Maret, juru bicara Kementerian Pertahanan Tiongkok Ren Guoqiang menanggapi dengan mengatakan bahwa 2 kapal fregat ‘Huang Shan’ dan ‘Liupanshui’ telah mendeteksi dan segera mengeluarkan peringatan untuk pengusiran.

Pada hari yang sama, militer Tiongkok melaporkan bahwa Angkatan Laut Tiongkok akan mengadakan latihan praktis di Laut Tiongkok Selatan. Namun, latihan tersebut adalah bagian dari latihan rutin tahunan dan tidak diarahkan ke negara lain.

Tindakan militer AS bertepatan dengan hari kedua penandatanganan perintah presiden AS. Surat perintah presiden itu bermaksud untuk memberlakukan tarif hukuman sebesar 60 miliar dollar AS terhadap komoditas yang diimpor dari Tiongkok. Namun, penerapan formal akan menunggu hingga daftar perpajakan diumumkan, diikuti dengan periode konsultasi yang maksimum lamanya adalah 30 hari.

Trump usai menandatangan perintah itu mengatakan, pihak Tiongkok selama ini mencuri hak kekayaan intelektual milik AS, membuat AS mengalami defisit perdagangan yang di luar kendali. Trump berjanji tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Dan perintah yang ia tandatangani hari ini hanyalah salah satu dari banyak tindakan lainnya.

“Kami mengalami defisit perdagangan yang jumlahnya mencapai 500 miliar dollar AS. Sebagian  orang mengatakan bahwa 375 miliar dollar, tetapi tidak peduli angka mana yang dipakai, tak satu pun negara lain di dunia ini yang dapat menandinginya dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah”

Pada hari yang sama, pemerintah Tiongkok juga mengumumkan pengenaan tarif produk buah, daging babi, anggur, dan pipa baja yang diimpor dari Amerika Serikat senilai 3 miliar dollar AS. (Sinatra/asr)

Presiden Myanmar Mundur dengan Alasan Ingin Beristirahat Sejenak

EpochTimesId
-
0
Presiden Myanmar Mundur dengan Alasan Ingin Beristirahat Sejenak

oleh Huang Kaixi

Presiden yang berhasil mengakhiri kekuasaan militer atas Myanmar selama setengah abad, tiba-tiba mengumumkan pengunduran dirinya setelah 2 tahun menjabat dengan alasan ingin beristirahat sejenak.

U Htin Kyaw dilantik sebagai presiden Myanmar pada 31 Maret 2016, namun 10 hari menjelang 2 tahun berkuasa, ia menyampaikan berita yang cukup mengejutkan tersebut lewat situs web resmi Facebook pada 21 Maret.

Alasannya simple sekali, yakni ingin beristirahat sejenak. Tetapi U Htin Kyaw tidak membubuhkan tandatangannya di pernyataan itu.

Pernyataan itu, menurut Konstitusi Myanmar, proses pengunduran diri seorang presiden harus diselesaikan dalam 7 hari kerja dan Wakil Presiden U Myint Swe akan mengambil alih posisi sampai majelis atas dan rendah mengajukan calon dan presiden berikutnya terpilih.

Pemimpin spiritual Myanmar Aung San Suu Kyi, tidak dapat mencalonkan diri sebagai presiden karena pembatasan yang diberlakukan oleh Konstitusi Myanmar.

Lebih dari setahun yang lalu desas-desus mengenai presiden Myanmar ingin turun tahta sudah beredar.

Namun, pejabat pemerintah dan Liga Nasional untuk Partai Demokrasi berulang kali membantah desas-desus tersebut, sampai saat ini pejabat pemerintah baru bersedia mengakui bahwa presiden telah berulang kali melakukan perjalanan ke luar negeri untuk konsultasi medis. (Sinatra/asr)

Korea Selatan Mengusulkan Pertemuan Moon – Kim Akhir Maret

EpochTimesId
-
0
Korea Selatan Mengusulkan Pertemuan Moon – Kim Akhir Maret

Lin Yu, Liang Guo

Pada Rabu (21/03/2018), Kantor Kepresidenan Korea Selatan mengumumkan bahwa mereka akan mengajukan usulan kepada Korea Utara untuk sebuah pertemuan tingkat tinggi pada 29 Maret mendatang sebagai pembuka jalan bagi KTT bulan April.

Pada hari yang sama, Presiden Korea Selatan mengatakan bahwa jika situasinya berjalan dengan baik, mungkin saja pertemuan dapat dikembangkan menjadi pertemuan 3 pihak yakni  Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Korea Utara.

Pada hari Rabu (21 Maret) panitia persiapan pertemuan kedua Korea mengadakan pertemuan kedua, Moon Jae-in telah mendengarkan laporan tentang perkembangan persiapannya.

Juru bicara Kantor Kepresidenan Korea Selatan Kim Eui-kyeom mengatakan, pertemuan memutuskan bahwa Korea Selatan akan mengusulkan sebuah pertemuan pejabat tinggi antar kedua Korea dengan tujuan utama untuk membahas pengaturan khusus untuk KTT Korea Utara – Korea Selatan.

Kim Eui-kyeom mengatakan : “pertemuan pejabat senior antar kedua Korea adalah untuk menentukan pengaturan dasar KTT Korea Utara – Korea Selatan, termasuk tanggal, agenda, daftar delegasi, dan lain-lain.

Kim Eui-kyeom mengungkapkan bahwa pertemuan diusulkan di Panmunjom pada 29 Maret. Menteri Unifikasi Korea Selatan Cho Myung-gyun akan ditunjuk sebagai ketua delegasi Korea Selatan.

Dalam pertemuan itu Moon Jae-in lebih lanjut menyatakan bahwa pertemuan tripartit antara para pemimpin Korea Selatan, Amerika Serikat dan Korea Utara mungkin dapat diadakan setelah pertemuan antara kepala negara AS – Korea Utara.

“Dengan melihat perkembangan situasi saat ini, dapat dikatakan bahwa KTT tripartit akan terlaksana” kata Moon.

Saat ini, pertemuan para pemimpin kedua Korea rencana akan diadakan pada bulan April, sedangkan KTT AS – Korea Utara sebelum bulan Mei berakhir.

Selain itu, pembicaraan informal tripartit antara AS – Korea Selatan – Korea Utara  di Helsinki, Finlandia yang berlangsung selama 2 hari, telah berakhir pada hari Rabu kemarin. Pertemuan itu masih saja belum mempublikasikan hasil pertemuan.

Pejabat Kementerian Luar Negeri Finlandia Kimmo Lahdevirta mengatakan, pertemuan berlangsung dalam suasana yang positif dan konstruktif, tetapi ia menolak untuk mengungkapkan isi spesifik dari pertemuan tersebut.

Pertemuan yang diakui ‘setengah resmi’ itu dihadiri oleh 2 orang mantan dubes AS untuk Korea Selatan, dan Choe Kang-il, pejabat diplomat senior Korea Utara yang menangani urusan Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri Finlandia pernah mengatakan bahwa pertemuan tidak akan menyinggung isu senjata nuklir. (Sinatra/asr)

Rokok Harus Mahal dan Tak Dijual Batangan, Catatan Mudahnya Anak SD Terpengaruh Rokok

EpochTimesId
-
0
Rokok Harus Mahal dan Tak Dijual Batangan, Catatan Mudahnya Anak SD Terpengaruh Rokok

Epochtimes.id- Prihatin dengan tingginya prevalensi perokok anak di Aceh, komunitas anak muda merespon aktif dengan mensosialisasikan bahaya merokok kepada pelajar dan mahasiswa di Banda Aceh.

Sosialisasi ini dimulai sejak Sabtu (17/3/2018) dan akan terus berlanjut hingga pertengahan April mendatang.

Raudhatul Jannah, warrior FCTC kota Banda Aceh, menjadi penggerak sosialisasi ini. Ia berkolaborasi dengan komunitas Youth Generation of Tobacco Control (YGTC) dan relawan dari Duta Peduli Rimba Aceh, mengedukasi bahaya merokok kepada pelajar Sekolah Dasar.

“Kami fokus mengedukasi adik-adik di Sekolah Dasar karena jumlah pelajar SD yang merokok terus meningkat,” kata Raudha, panggilan akrabnya dalam siaran pers tertulis Warrior FCTC.

Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ini mengutip data Riset Kesehatan Dasar Kemenkes RI 2010, perokok aktif di Provinsi Aceh mencapai 37,1 persen, berada di atas rata-rata nasional yang hanya 34,7 persen. Rata-rata mereka mengisap 10 hingga 30 batang rokok per hari.

“Tapi yang memprihatinkan, usia mulai merokok di Aceh semakin muda. Anak-anak usia 10-14 tahun sudah mencapai 10%. Sangat menyedihkan karena mereka masih pelajar SD,” ujarnya. Itu sebabnya Raudha dan komunitas YGTC aktif mengampanyekan bahaya merokok kepada pelajar Sekolah Dasar.

Edukasi pertama dilakukan di lapangan sekolah SDN 12, dengan peserta pelajar kelas 5 dan 6.

“Sangat sedih karena dalam edukasi tersebut kami mendengar sendiri sebagian mereka sudah merokok. Awalnya mereka bilang karena ingin coba-coba. Ini didorong faktor mudahnya mereka membeli rokok karena harga rokok perbatang sangat murah dan banyak dijual di warung dekat sekolah,” papar Raudha.

Raudha yang bergiat di organisasi Duta Peduli Rimba Aceh ini mengakui harga rokok perbatang sangat murah, bahkan lebih murah dari harga permen, minuman kemasan, atau jajanan anak lainnya.

“Ada rokok yang dijual Rp 1.000 perbatang, sedangkan harga snack atau minuman dingin di warung dekat sekolah Rp 3.000 hingga Rp 5.000. Ini yang membuat anak-anak tergiur untuk mencoba merokok dan akhirnya membeli rokok. Apalagi mereka mengakui pemilik warung tidak menolak menjual rokok kepada anak,” ujar pemenang putri Duta Rimba 2015 ini.

Kondisi inilah yang mendorong Raudha bersama komunitas anak muda Aceh akan terus mengadakan roadshow edukasi bahaya merokok kepada pelajar hingga April mendatang.

Selain itu, mereka juga merencanakan di pertengahan April akan beraudiensi dengan pemangku kebijakan kota Banda Aceh, yakni Walikota, Dinas Kesehatan, Kepala BNN, dan Dinas Pendidikan.

“Kami ingin menyampaikan kegelisahan sebagai anak muda Aceh terhadap kondisi adik-adik kami pelajar SD yang sudah merokok. Kami sangat khawatir kondisi ini menjadikan mereka kecanduan karena sifat rokok yang adiktif, dan berdampak pada timbulnya penyakit di saat usia produktif mereka nanti. Karena ini kami akan menyuarakan pesan supaya harga rokok dinaikkan setinggi-tingginya dan dilarag dijual batangan supaya tidak terjangkau anak,” tegas pegiat Asian Law Student Association (ALSA) ini.

Pentaskan Wayang FCTC

Tak hanya aktif melakukan edukasi kepada pelajar SD, Raudha dan komunitasnya juga mementaskan wayang FCTC kepada anak muda dan relawan YGTC pada Rabu malam (21/3/2018).

“Melalui pementasan wayang ini kami mengajak anak muda memerangi rokok menolak menjadi target pemasaran industri rokok. Anak muda harus sehat karena generasi mudalah yang akan menjadi pemimpin bangsa ini di masa depan,” tegas Raudha.

Pementasan wayang FCTC juga menjadi rangkaian Estafet ke-16 Petualangan FCTC Warrior yang tiba di Banda Aceh pekan ini.

Warrior FCTC adalah 40 anak muda dari 25 kota di Indonesia yang berkolaborasi menolak hegemoni industri rokok dan menolak menjadi target pemasaran industri rokok. Mereka mengikuti Konferensi Youth Summit di Bogor pada Mei 2017 dan mendeklarasikan dukungan untuk Indonesia aksesi FCTC.

Sejak Agustus tahun lalu, Wayang FCTC yang menjadi simbol FCTC Warrior, diperjalankan ke 25 kota untuk mengajak lebih banyak anak muda bersuara menolak menjadi target pemasaran industri rokok.

Banda Aceh menjadi kota ke-16 yang didatangi Wayang FCTC dalam rangkaian “Petualangan 365 Hari FCTC Warrior di 25 Kota”.

Sebelumnya Wayang FCTC sudah melalui kota Tangerang Selatan, Bogor, Bandung, Pekalongan, Semarang, Yogyakarta, Jember, Tabanan, Badung, Mataram, Sumbawa, Makassar, Banggai, Palu dan Banjarmasin. Setelah Banda Aceh, Wayang FCTC akan diperjalankan ke kota Medan. (asr)

Duterte Umumkan Filipina Keluar dari Pengadilan Pidana Internasional

EpochTimesId
-
0
Duterte Umumkan Filipina Keluar dari Pengadilan Pidana Internasional

Epochtimes.id- Filipina mengumumkan negara itu keluar dari Pengadilan Pidana Internasional (ICC). Presiden Rodrigo Duterte mengatakan sikap tersebut sebagai balasan serangan “keterlaluan” dari pejabat PBB dan setelah diproses hukum oleh ICC.

Keputusan tersebut menandai sikap Duterte, yang pada awalnya menerima pemeriksaan ICC yang diumumkan bulan lalu setelah diajukan oleh seorang pengacara Filipina.

Gugatan ini menuntut Duterte sebagai pejabat tinggi kejahatan terhadap kemanusiaan saat perang melawan peredaran obat-obatan terlarang yang menewaskan ribuan orang.

Pernyataan 15 halaman, tertanggal 13 Maret dan tidak ditandatangani oleh Duterte, mengatakan penarikan dari perjanjian ICC, Statuta Roma, “segera berlaku”.

Fakta tersebut dikonfirmasi secara terpisah oleh juru bicara Duterte dan penasihat hukumnya.

Laporan keduanya mengatakan bahwa pemeriksaan ICC merupakan bagian dari sebuah rencana dari musuh presiden.

Pernyataan Duterte mengatakan penarikan tersebut dilakukan karena “serangan tak berdasar, belum pernah terjadi sebelumnya dan keterlaluan” oleh pejabat PBB.

Juru bicara ICC, Fadi el Abdallah mengarahkan sebagain besar pertanyaan ke jaksa pengadilan. Namun tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar.

Perang Duterte terhadap narkoba telah mendatangkan kritik dari dunia internasional. Kritik paling sengit dari pelapor PBB termasuk Pejabat Tinggi HAM PBB, Zeid Ra’ad al-Hussein yang mengatakan Duterte harus menyerahkan dirinya untuk pemeriksaan kejiwaan.

Mantan walikota maverick telah berdebat tanpa henti dengan para kritikus dan menolak untuk mengubah pendekatannya.

Polisi menolak tuduhan terlibat pembunuhan. Aparat keamanan berdalih hanya menewaskan sekitar 4.100 pengedar narkoba dalam baku tembak.

Polisi mengatakan mereka tidak memiliki hubungan dengan orang-orang bersenjata yang bertanggung jawab atas kematian sekitar 2.300 pengguna narkoba dan penjaja.

Duterte sangat populer di kalangan Rakyat Filipina. Dia mengatakan ICC “tidak berguna” dan “munafik”. (asr)

Jembatan Penyeberang Miami Amerika Ambruk Tewaskan Sejumlah Warga

admin
-
0
Jembatan Penyeberang Miami Amerika Ambruk Tewaskan Sejumlah Warga

ErabaruNews – Sebuah jembatan penyeberang di atas jalur lalu lintas yang ramai di kota Miami, Florida, Amerika Serikat tiba-tiba runtuh, Hari Kamis (15/3/2018) sore waktu setempat. Ambruknya jembatan menyebabkan beberapa orang meninggal dunia dan belasan lainnya luka-luka.

Sebanyak delapan unit mobil dikabarkan rusak tertimpa jembatan. Belasan orang mengalami luka-luka ringan, sementara delapan orang korban luka berat dilarikan ke rumah sakit.

Jembatan yang ambruk ini terletak di kawasan kampus Universitas Internasional Florida. Jembatan beton yang beratnya mencapai 950 ton dengan panjang 174 kaki yang membentang di atas jalan raya delapan jalur tiba-tiba runtuh.

Seorang saksi mata Susie Bermudez mengatakan jembatan itu mulai ambruk dari sisi bagian kiri. Dia mengaku tidak yakin orang-orang yang tertimpa jembatan bisa selamat.

“Saya takut sekali. Kendaraan yang tertimpa berjumlah kira-kira 7 atau 8 unit, ringsek karena tertimpa. Saya benar-benar ketakutan. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya yang hampir menjadi korban masih diselamatkan oleh-Nya,” tutur Susie.

Setelah kejadian itu, Universitas Internasional Florida menyampaikan pernyataan belasungkawa.

Presiden AS, Donald Trump juga telah mendapatkan laporan singkat tentang kecelakaan itu. Gedung Putih terus memperhatikan dan siap memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh pejabat setempat dan masyarakat yang menjadi korban.

Rick Scott, Gubernur Florida berjanji akan mendatangi lokasi kejadian untuk mendengarkan laporan. Sedangkan Dewan Keselamatan Transportasi Nasional (NTSB) telah mengirim tim untuk melakukan penyelidikan atas penyebab ambruknya jembatan tersebut.

Karena lalu lintas yang padat di lokasi kejadian, banyak mahasiswa dan dosen universitas tersebut sebelumnya meminta pihak berwenang untuk memfasilitasi jembatan penyeberang untuk pejalan kaki. Jembatan tersebut yang sedang dibangun awalnya dijadwalkan selesai pada awal tahun 2019, namun diluar dugaan hal yang tidak diinginkan terjadi. (Li Muran/NTDTV/Sinatra/waa)

Video pilihan :

https://youtu.be/HnYhSbfn13Y

Revisi UU MD3 Berlaku, Kantor Berita Luar Negeri Laporkan “Indonesia Menjadikan Mengkritik Politikus Sebagai Kriminal”

EpochTimesId
-
0
Revisi UU MD3 Berlaku, Kantor Berita Luar Negeri Laporkan “Indonesia Menjadikan Mengkritik Politikus Sebagai Kriminal”

Epochtimes.id- Kantor berita AFP menulis beritanya dengan judul ‘Indonesia makes criticising politicians a crime.’ Laporan ini disampaikannya setelah revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) secara resmi berlaku dengan label UU Nomor 2 Tahun 2018.

Kantor berita asing menyebut yang dilansir media India, New Indian Express menulis warga Indonesia bisa dipenjara karena mengkritik politikus berdasarkan Undang-Undang baru yang mulai berlaku Kamis, (15/03/2018).

Pemberlakuan salah satunya pasal yakni anti penghinaan terhadap anggota DPR dinilai sebagai langkah besar kemunduran bagi demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Walaupun Presiden Joko Widodo menolak menandatangani Undang-Undang kontroversial tersebut, namun tetap berlaku. Apalagi, Jokowi tidak memiliki hak veto atas UU di Indonesia.

Undang-undang MD3 yang disebut membuka pintu untuk mengajukan tuntutan kepada siapa pun yang “tidak menghormati parlemen atau anggotanya” namun tidak menetapkan persyaratan minimum atau maksimum penjara.

Media ini juga menulis bahwa seluruh pemrotes di seluruh Indonesia mengecam UU tersebut. Pasalnya, berpotensi menajdikan mereka dipenjara karena mengkritik parlemen.

“Bagaimana hukum menentukan tentang tidak hormat?” kata Sebastian Salang dari Koordinator Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI).

“Ini tidak dijelaskan secara rinci dan bisa ditafsirkan secara bebas asalkan sesuai dengan kepentingan legislatif untuk membungkam kritik.”

Sejumlah pengunjuk rasa menggelar aksi mereka di luar Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Para aktivis menyerukan Hakim Konsitusi agar menolak pasal-pasal kontoversial Undang-undang tersebut.

Nantinya, setiap investigasi terhadap seorang anggota parlemen harus disetujui oleh Mahkamah Kehormatan DPR RI di bawah Undang-Undang yang baru. Seperti ditulis AFP, UU ini dinilai dapat menghalangi penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Beberapa pengamat mengatakan undang-undang baru tersebut akan mengkriminalisasi kritik terhadap korupsi endemik dan kinerja buruk di antara beberapa anggota parlemen.

Selama beberapa waktu terakhir, sekitar delapan anggota parlemen ditangkap karena korupsi. Termasuk mantan Ketua DPR RI Setya Novanto yang diadili dalam skandal korupsi e-KTP. (asr)

Sumber : AFP

Deretan BNN Bongkar Kasus Selundupkan Sabu di Sepatu, Pelaku Terancam Hukuman Mati

EpochTimesId
-
0
Deretan BNN Bongkar Kasus Selundupkan Sabu di Sepatu, Pelaku Terancam Hukuman Mati

Epochtimes.id- Sejumlah kasus penyelundup sabu berbagai benda perantara berhasil dibongkar oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang kini dipimpin oleh Irjen (Pol) Heru Winarko menggantikan Komjen Budi Waseso karena memasuki masa pensiun.

Seperti dalam siaran pers tertulis BNN, Maret 2018, penyelundupan sabu yang berhasil diungkap adalah penyelundupan 1.028 gram sabu yang dilakukan oleh dua orang pria berinisial MK (34) dan MI (32).

Kedua tersangka diamankan petugas BNN dan Bea Cukai di Bandara Soekarno Hatta sesaat setelah mendarat dari Medan menuju Jakarta.

Sabu yang dikemas didalam beberapa bungkus plastic bening tersebut disembunyikan di dalam sepatu, pakaian dalam dan tas kedua tersangka.

Control delivery dilakukan, tim berhasil mengamankan tersangka lainnya bernama FE (30) di Jl. Merdeka Raya, Tangerang.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka terancam Pasal 114 ayat (2) junto Pasal 132 ayat (1), Pasal 112 ayat (2) junto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup.

Kasus lainnya, bekerjasama dengan Bea Cukai dan TNI AU Bandara Halim, Jakarta, BNN berhasil menggagalkan penyelundupan 1.500 gram sabu dari Banda Aceh.

Berawal dari kecurigaan petugas terhadap tiga orang tersangka yang terbang menuju Jakarta dari bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh, Minggu (25/2/2018). Ketiganya adalah MU (32), RA (28) dan MUR (26).

Tim tidak langsung melakukan penangkapan, control delivery dilakukan hingga akhirnya berhasil mengamankan seorang kurir penerima sabu bernama AH (33) di Jl. Mayjen Sutoyo, Jakarta Timur.

Modus yang digunakan serupa dengan kasus sebelumnya, 1.500 gram sabu dikemas dan disembunyikan didalam sepatu dan barang bawaan tersangka.

Dari keterangan para tersangka, BNN berhasil mengantongi nama pengendali jaringan tersebut. Pengembangan dilakukan, hingga akhirnya berhasil diamankan seorang pria bernama DR (49) di daerah Cibinong, Bogor.

Atas perbuatannya ketiga tersangka terancam pasal Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1), Pasal 112 ayat (2) junto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup. (asr)

Kenderaan Ganjil-Genap di Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diberlakukan

EpochTimesId
-
0
Kenderaan Ganjil-Genap di Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diberlakukan

Epochtimes.id- Lalu lintas di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek  mulai Senin,12 Maret 2018 akan diberlakukan pembatasan kenderaan dengan sistem ganjil-genap.

Pemberlakuan paket kebijakan ini berdasarkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 18 Tahun 2018 tentang pengaturan lalu lintas.

Adapun paket kebijakan tersebut meliputi, pengaturan kendaraan pribadi melalui skema ganjil genap pada akses Gerbang Tol Prioritas Bekasi Timur dan Bekasi Barat arah Jakarta pukul 06.00-09.00 WIB pada hari Senin-Jum’at (kecuali hari libur nasional).

Pengaturan jam operasional angkutan barang akan diberlakukan pada pukul 06.00-09.00 WIB untuk golongan 3,4 dan 5 (2 arah) pada hari Senin-Jum’at (kecuali hari libur nasional) dan pengaturan tentang Prioritas Lajur Khusus Angkutan Umum (LKAU) Bekasi Timur Arah Jakarta dan Bus Transjabodetabek Premium pukul 06.00-09.00 WIB pada Senin-Jum’at (kecuali hari libur nasional) diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 99 Tahun 2017.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kajian matang sudah dilakukan sebelumnya memutuskan peraturan tersebut.  Kementerian Perhubungan sebelumnya telah melakukan uji coba sejak tahun 2017 lalu sebelum efektif berlaku 12 Maret 2018.

Tujuan Kementerian Perhubungan menerbitkan kebijakan lalu lintas di ruas Tol Jakarta-Cikampek agar mengurai kemacetan. Pemberlakuan peraturan ini diharapkan pengguna kendaraan pribadi beralih ke moda transportasi umum.

“Kebijakan lalu lintas ini adalah hasil survei kepadatan lalu lintas di Tol Jakarta-Cikampek, khususnya lintasan Cikunir hingga Bekasi Barat,” Kata Menhub Budi Karya Sumadi dalam pemberitaan Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub.

Di ruas tol tersebut volume kendaraan sangat padat sebagai dampak pengerjaan fisik infrastruktur tol berupa jalan layang Tol Jakarta-Cikampek, Light Rapid Transit (LRT) dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang bergulir secara bersamaan pada 2017.

Menhub menerangkan, kondisi yang terjadi saat ini di ruas jalan tol Jakarta – Cikampek adalah tidak sebandingnya antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan.

Berdasarkan hasil kajian Kementerian Perhubungan, kata dia, tingkat V (volume)/C (capacity) Ratio di ruas Tol Jakarta – Cikampek mencapai 0,96 yang berakibat kendaraan hanya mampu melaju dengan kecepatan 32,3 kilometer per jam sehingga waktu tempuh mencapai 116 menit.

“Jika V/C Ratio mencapai angka 1 – 1,2 sudah dapat dipastikan kendaraan tidak bisa bergerak. Untuk mencegah hal itu terjadi, sebelum terlambat maka kebijakan lalu lintas ini dilakukan.

“Apabila skenario ini diterapkan, maka V/C Ratio di ruas Tol Jakarta – Cikampek akan turun di angka 0,89. Dengan demikian kendaraan bisa melaju dengan kecepatan 48,45 kilometer per jam dengan perkiraan waktu tempuh 83 menit,” ujarnya. (asr)

Sumber : Kemenhub

Google Bekerjasama dengan Militer AS Kembangkan Teknik Identifikasi Pesawat Tak Berawak

EpochTimesId
-
0
Google Bekerjasama dengan Militer AS Kembangkan Teknik Identifikasi Pesawat Tak Berawak

oleh Zhang Bingkai

Epochtimes.id- Kecerdasan buatan sedang digunakan di bidang militer. Google sedang bekerjasama dengan Departemen Pertahanan AS untuk menggunakan Artificial Intelligence (AI) untuk meningkatkan kemampuan identifikasi pesawat tak berawak (UAV)

Menurut situs teknologi ‘Gizmodo’  Rabu (07/03/2018) mengatakan, Google berpartisipasi dalam Proyek Maven, sebuah penelitian yang dipimpin Dephan AS dalam rangka membantu militer untuk memecahkan masalah bagaimana menggunakan TensorFlow dan teknologi kecerdasan buatan lainnya demi kepentingan militer.

Pihak militer berencana menggunakan teknologi “open source” dari TensorFlow Google untuk menganalisis rekaman video yang dikumpulkan oleh pesawat tak berawak.

Proyek Maven adalah proyek penelitian militer yang dipimpin oleh Departemen Pertahanan AS yang dicanangkan pada bulan April 2017. Proyek ini juga dikenal sebagai Tim Algoritma Warfare Cross-Functional.

Salah satu tugas pengembangan Proyek Maven adalah membantu Departemen Pertahanan menganalisis konten video yang direkam pesawat tak berawak, seperti mengidentifikasi gambar dari berbagai objek misalnya kendaraan.

Juru bicara Google memberitahu ‘Gizmodo’ bahwa Google menyediakan program API TensorFlow untuk Departemen Pertahanan yang akan dimanfaatkan oleh militer untuk membantu mendeteksi objek dalam gambar yang terkumpul.

Juru bicara tersebut mengatakan bahwa pembelajaran mesin adalah topik yang kontroversial untuk tujuan militer, dan bahwa Google saat ini sedang berkonsentrasi pada pembuat kebijakan demi pengamanan langkah yang diambil.

“Kami sudah lama menggunakan teknologi cerdas untuk membantu penyelesaian pekerjaan dari instansi pemerintah, tetapi proyek militer yang kami ikuti adalah konten penelitian awal Departemen Pertahanan AS. Kami menyediakan program API TensorFlow untuk meningkatkan kemampuan identifikasi data-dat yang tidak rahasia” demikian juru bicara Google menjelaskan.

Laporan tersebut mengatakan bahwa Departemen Pertahanan telah menetapkan jadwal yang ketat untuk Proyek Maven dan telah menggunakan proyek ini sejak Desember 2017 dalam tindakan konkretnya untuk memerangi organisasi teroris Islamic Sate.

Selain Google, Departemen Pertahanan tidak menunjukkan apakah ada perusahaan teknologi cerdas lainnya yang terlibat dalam proyek militer tersebut. (Sinatra/asr)

Orangutan di Bonbin Bandung Dikasih Rokok Menjadi Sorotan Media Mancanegara

EpochTimesId
-
0
Orangutan di Bonbin Bandung Dikasih Rokok Menjadi Sorotan Media Mancanegara

Epochtimes.id- Pecinta hewan dan konservasi hutan berang setelah beredar video orangutan tertangkap kamera sedang merokok.

Sejumlah media mancanegara seperti Associated Press, BBC, Fox News, CBS News, ABC, The Boston Globe, Newsweek dan beberapa media lain memberitakan kejadian ini.

Video tersebut disorot oleh Marison Guciano di Kebun Binatang Bandung, Minggu (04/03/2018).

Seorang pengunjung terlihat melemparkan sebatang rokok ke dalam kandang binatang itu.

Lantas Orangutan beranjak ke lokasi jatuhnya rokok, memungutnya dan memasukkannya ke dalam mulut.

Setelah berjalan kembali ke dalam kandang, orangutan kembali duduk dan menghisap rokok yang masih menyala.

“Pengunjung tidak tahu bagaimana menangani hewan, namun kurangnya pengawasan oleh manajemen kebun binatang sama-sama kurang dan merupakan salah satu isu yang harus diatasi,” kata Guciano menulis di Facebook.

https://www.facebook.com/marison.guciano/videos/10213499306150627/

“Indonesia membutuhkan standar kesejahteraan hewan di kebun binatangnya,” tambahnya.

Juru bicara Kebun Binatang Bundung Sulhan Syafi’I kepada Associated Press menyatakan menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut.

“Kami sangat menyesalkan hal seperti itu terjadi,” tambahnya.

Insiden tersebut telah dilaporkan ke pihak berwenang setempat.

Tapi ini bukan pertama kalinya Kebun Binatang Bundung membuat marah aktivis kesejahteraan hewan.

Petisi Change.org yang menuntut penutupan segera kebun binatang itu mencapai hampir satu juta tanda tangan.

Petisi tersebut menuduh pihak kebun binatang membiarkan seperti beruang kelaparan hingga terpaksa memakan kotoran mereka sendiri.

Bahkan seekor gajah mati terjerumus ke tanah dan jerapah yang mati terdapat belasan kilo sampah di perutnya. (asr)

Depnaker AS Bantu Pekerja Asing Asal Tiongkok Tuntut Upah yang Belum Dibayar Perusahaan Tiongkok

EpochTimesId
-
0
Depnaker AS Bantu Pekerja Asing Asal Tiongkok Tuntut Upah yang Belum Dibayar Perusahaan Tiongkok

oleh Xia Yu

Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat mengumumkan, 4 perusahaan konstruksi asal Tiongkok yang ditunjuk membangun gedung untuk kasino di Pulau Saipan harus membayar upah dan uang kompensasi karyawan yang jumlahnya mencapai hampir 14 juta dollar AS.

The Associated Press pada 6 Maret melaporkan bahwa menurut pernyataan Depnaker AS, penyidik ​​telah menemukan bahwa upah yang dibayarkan oleh kontraktor kepada karyawannya lebih rendah daripada upah yang ditentukan undang-undang AS.

Jumlah pekerja Tiongkok yang terkena dampak dari kekurangan pembayaran upah dan kompensasi mencapai 2.400 orang.

Keempat perusahaan tersebut adalah kontraktor bangunan yang ditunjuk oleh Imperial Pacific International Corporation, Hongkong untuk mendirikan gedung untuk kasino di Pulau Saipan.

Pejabat AS mengatakan bahwa pekerja asal Tiongkok itu menggunakan Visa Waiver Program untuk masuk ke Kepulauan Mariana Utara, Amerika Serikat. Kesepakatan penyelesaian menunjukkan bahwa sebelum diterima bekerja, para pekerja asal Tiongkok itu dipaksa untuk meminjam ribuan dolar AS untuk membayar tiket pesawat dan biaya perekrutan yang muncul.

Bryan Jarrett, seorang penanggung jawab di Depnaker AS dalam pernyataannya menyebutkan : Solusi ini memastikan bahwa ribuan pekerja (Tiongkok) dapat menerima upah yang seharusnya mereka terima secara legal, sambil mengirim pesan yang kuat dan jelas kepada pemberikerja lainnya.

Menurut Li Qiang, direktur eksekutif China Labor Watch bahwa, para pekerja asal Tiongkok akan bekerja 13 jam sehari, mereka tidak memiliki akhir pekan atau hari libur, dan paspor mereka telah disita pemberikerja begitu tiba di Saipan.

Li Qiang telah berbicara dengan pekerja Tiongkok yang terkena dampak, juga dengan pejabat AS berwenang untuk mendesak pertanggungjawaban atas penangguhan pembayaran upah yang mereka lakukan.

“Semakin banyak perusahaan Tiongkok melakukan pengembangan usaha di luar negeri, seperti Amerika Serikat dan Eropa, di mana perekrutan tenaga kerja lokal mungkin saja mahal” kata Li Qiang. “Karena itu perusahaan lebih suka memakai tenaga kerja yang berasal dari Tiongkok”

Ia kemudian menambahkan, tetapi para tenaga kerja asal Tiongkok itu tidak jarang tertipu oleh janji muluk-muluk pemberikerja, seperti upah yang lebih tinggi …. sampai memperoleh green card. tapi setelah mereka sudah berada di AS , janji-janji itu tidak akan terwujud.

Li Qiang mengatakan, otoritas berwenang AS menerapkan denda yang lebih tinggi akan membantu memerangi praktik-praktik seperti ini.

Laporan tersebut mengatakan bahwa hanya segelintir pekerja yang masih tinggal di Pulau Saipan, dan kebanyakan dari mereka telah kembali ke Tiongkok. Beberapa pekerja perlu menunggu sampai satu tahun untuk mendapatkan uang.

Seorang pekerja asal Tiongkok di Pulau Saipan bernama Gong Benji dalam pernyataannya menyebutkan : Tidak ada orang yang memberitahu kami berapa banyak uang yang akan diterima oleh masing-masing pekerja. Bagaimana kita bisa pulang untuk menghadapi orang-orang yang akan meminta kembali dana yang pernah kita pinjam sebagai modal untuk berangkat ke mari ?

Aaron Halegua, seorang pengacara dan peneliti di New York University mengatakan bahwa pihak berwenang perlu lebih banyak pekerjaan untuk mencegah eksploitasi tenaga kerja semacam itu. Misalnya, Departemen Tenaga Kerja mungkin perlu secara tegas meminta Perusahaan Imperial Pacific International Corporation untuk ikut mengawasi perilaku kontraktor.

Aaron mengatakan: “Beberapa pekerja asal Tiongkok memiliki visa kerja legal namun masih juga disalahgunakan. ”

Perusahaan Imperial Pacific International Corporation di Hongkong dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan di pada hari Selasa menyebutkan bahwa pihaknya senang karena masalah sudah dapat diselesaikan.

Pulau Saipan yang terletak di bagian barat Lautan Pasifik adalah rumah bagi pemerintah Kepulauan Mariana Utara AS. (Sinatra/asr)

Hari Perempuan Internasional 2018, DPR dan Presiden Diminta Akhiri Terjadinya Perkawinan Anak

EpochTimesId
-
0
Hari Perempuan Internasional 2018, DPR dan Presiden Diminta Akhiri Terjadinya Perkawinan Anak

Epochtimes.id- Gerakan Multipihak untuk Pencapaian SDGs” dan Indonesia BERAGAM meminta DPR dan Presiden RI untuk segera mengakhiri serta mencegah terjadinya perkawinan anak.

Kelompok ini merupakan lembaga yang mempedulikan terhadap generasi dan masa depan Indonesia terutama perempuan yang rentan menjadi korban perkawinan anak. Apalagi, perkawinan anak merupakan masalah serius karena Indonesia menduduki peringkat ketujuh tertinggi di dunia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 dan 2015 menunjukkan terjadinya 1 kasus perkawinan anak di setiap 5 orang. Atas kasus ini, berbagai analisa menunjukkan terjadinya faktor-faktor kegagalan dalam sejumlah aspek pembangunan sosial.

“Perkawinan anak akan berdampak pada kegagalan Indonesia di bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan dan penurunan ketimpangan,” ungkap Gerakan Multipihak Untuk Pencapaian SDGs dalam siaran persnya, Kamis (08/03/2018).

Oleh karena itu, dibutuhkan kesungguhan dengan menyegerakan payung hukum untuk mencegah perkawinan anak. Disamping itu dibutuhkan sikap tegas untuk menghentikan pihak-pihak yang mempromosikan perkawinan anak dengan menggunakan norma-norma konservatif.

Berdasarkan realitas di lapangan yang dihadapi oleh Gerakan Multipihak untuk Pencapaian SDGs yang terdiri dari elemen pemerintah daerah kabupaten, aktivis prodemokrasi, aktivis perempuan, organisasi keagamaan, akademisi, peneliti dan organisasi perempuan dari kalangan akar rumput menyatakan bahwa perkawinan anak merupakan masalah yang serius bahkan akut.

Perkawinan anak menyebabkan perempuan putus sekolah dan ini menjadi resiko kegagalan program wajib belajar 12 tahun. Perkawinan anak juga beresiko pada belum siapnya alat reproduksi perempuan untuk menjalani kehamilan, artinya angka kematian ibu yang tinggi di Indonesia terancam sulit untuk menurunkannya.

Dampak lainnya adalah mereka tidak dapat mengakses pekerjaan layak dan bekerja di sektor informal, tanpa perlindungan hukum, rentan kekerasan, dan upah rendah. Dengan demikian mereka masuk dalam lingkaran kemiskinan dan menghambat penurunan ketimpangan di Indonesia.

Koalisi gerakan wanita dari wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menyangsikan cita-cita masa depan emas tahun 2045 akan gagal jika perkawinan anak di Indonesia masih marak terjadi.

Oleh karena itu menuntut :

1. DRR RI, Presiden RI, Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk hadir dan memberikan perlindungan hukum dengan menaikkan batasan usia menikah perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun untuk mencegah dan menghentikan perkawinan anak.

2. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang memimpin pelaksanaan dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk memastikan kementerian dan lembaga terkait memberikan prioritas pencegahan perkawinan anak dalam Rencana Aksi Nasional TPB.

3. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar bertindak aktif dan memastikan adanya perlindungan hukum, melakukan proses pemberdayaan masyarakat, pendidikan publik untuk pencegahan dan penghentian perkawinan anak.

4. Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Sosial untuk membuat kebijakan sebagai dasar melakukan penyadaran dan pencegahan perkawinan anak di jajaran masing-masing.

5. Badan Pusat Statistik untuk memberikan data terbaru secara reguler tentang perkawinan anak sampai tingkat kabupaten dan desa. (asr)

Seminggu Setelah Papua Nugini Diguncang Gempa, Hampir 150.000 Jiwa Membutuhkan Bantuan

EpochTimesId
-
0
Seminggu Setelah Papua Nugini Diguncang Gempa, Hampir 150.000 Jiwa Membutuhkan Bantuan

Epochtimes.id- Sepekan setelah gempa mematikan melanda dataran tinggi Papua Nugini, hampir 150.000 orang membutuhkan bantuan mendesak.

Tak lain dikarenakan gempa menyebabkan putusnya jalan raya dan tanah longsor.

Faktor-faktor ini menghambat pengiriman bantuan ke masyarakat terpencil.

Laporan reuters menyebutkan, gempa Papua Nugini merusak rumah milik sekitar 7000 warga, sementara 147.000 jiwa mengalami kekurangan makanan, air dan sanitasi.

Data ini diungkapkan oleh Direktur Palang Merah Internasional di PNG, Udaya Regmi.

“Tantangannya adalah akses jalan masih belum bisa diakses truk dan kendaraan roda empat,” kata Regmi.

“Truk besar tidak bisa ke sana. Itulah salah satu alasan mengapa makanan menjadi semakin berkurang,” ujarnya.

Papua Nugini mengumumkan keadaan darurat di wilayah yang dilanda gempa bumi pekan lalu.

Namun demikian skala kerusakan akibat bencana tidak diketahui secara rinci sampai pekerja bantuan dan pihak berwenang dapat menyelesaikan penilaian mereka di wilayah kejadian.

Laporan Program Pangan Dunia untuk PBB setelah dua hari gempa berkekuatan 7,5 menghantam Dataran Tinggi PNG pada 26 Februari 2018, diperkirakan 465.000 orang terkena dampak.

Gempa ini menyebabkan 143.000 memerlukan bantuan kemanusiaan yang mendesak dan 64.000 terancam kekurangan pangan.

Direktur program CARE International di PNG, Anna Bryan, mengatakan dampak gempa tersebut tidak bisa dipahami dari korban tewas awal sebanyak 31 jiwa. Pasalnya, puluhan ribu orang yang tidak terluka akibat gempa yang sebenarnya telah terputus dari makanan, air minum, komunikasi dan bantuan medis selama seminggu.

“Kesehatan masyarakat dan kebersihan masyarakat sekarang menjadi perhatian,” katanya.

Bryan mengatakan sungai-sungai yang dibendung oleh tanah longsor menciptakan air tergenang yang tercemar oleh lumpur dan bakteri, membuat warga menghadapi ancaman penyakit.

Bantuan telah dikirim. Namun belum diketahui apakah telah berhasil menjangkau semua orang yang membutuhkan.

Gempa susulan membuat penduduk desa ketakutan selama lima hari setelah gempa pertama. Gempa mulai mereda pada Sabtu lalu seperti dituturkan beberapa sumber.

Seorang warga Australia, Sally Lloyd yang mengunjungi PNG mengatakan bahwa penduduk desa sangat ketakutan karena goncangan gempa.

“Ini adalah teror,” katanya melalui telepon dari Gunung Hagen. “Mereka mengira akhir dunia sedang terjadi,” tambahnya.

Gempa bumi biasa terjadi di Papua Nugini, yang berada di kawasan “Cincin Api” Samudera Pasifik.

Pemerintah PNG dan Australia, Palang Merah dan Care Internasional telah mengirimkan bantuan. (asr)

Sumber : Reuters via The Epochtimes

1...2,4962,4972,498...2,551Page 2,497 of 2,551