Menkeu AS Scott Bessent: Jika Beijing dan Negara Lain Tidak Memutus Hubungan dengan Iran, Mereka Akan Menghadapi Konsekuensi

EpochTimesId
-
0
Menkeu AS Scott Bessent: Jika Beijing dan Negara Lain Tidak Memutus Hubungan dengan Iran, Mereka Akan Menghadapi Konsekuensi

EtIndonesia.com  Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent pada Senin (24 Agustus), saat mengumumkan sanksi bersejarah AS terhadap Iran, mengatakan bahwa jika Beijing dan negara-negara lain tidak memutuskan hubungan dengan Iran, mereka akan menghadapi konsekuensi.

 “Setiap negara dan setiap entitas harus memahami bahwa mereka harus bersiap menghadapi sanksi Amerika Serikat. Tidak seorang pun berada di atas sanksi. Kami akan meminta pertanggungjawaban semua pihak. Ini akan menjadi pencekikan ekonomi terhadap rezim tersebut,” katanya. 

Ketika wartawan secara khusus menanyakan apakah Bank of China termasuk dalam sasaran sanksi kali ini, Bessent memberikan jawaban tegas.

Bessent:  “Jika mereka memfasilitasi transaksi atau berada dalam sistem yang mengubah minyak Iran menjadi uang, yang pada akhirnya digunakan untuk melakukan penindasan, mereka akan menjadi sasaran sanksi.”

Bessent juga mengatakan bahwa pada akhir pekan ini kemungkinan akan diumumkan sanksi besar terhadap lembaga-lembaga keuangan.

Ia menegaskan bahwa Amerika Serikat akan menggunakan jalur diplomatik untuk mengidentifikasi satu per satu negara yang selama ini memberikan dukungan finansial kepada Iran.

 “Kami tahu siapa mereka, dan mereka sendiri juga tahu. Jadi, ketika palu sanksi Departemen Keuangan AS jatuh kepada mereka, mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri,” ujarnya. 

Menghadapi sanksi Amerika Serikat, para pejabat tinggi Iran menunjukkan sikap yang sangat berbeda.

Menteri Ekonomi dan Keuangan Iran Ali Madanizadeh pada Senin mengatakan bahwa Iran telah menyusun rencana selama dua tahun dan telah melakukan persiapan yang memadai untuk menghadapi sanksi baru yang diumumkan AS. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci apa saja rencana tersebut.

Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian baru-baru ini menyatakan dukungannya terhadap nota kesepahaman gencatan senjata yang ditandatangani Iran dan Amerika Serikat dua bulan lalu, meskipun nota tersebut kini telah berakhir masa berlakunya.

Menurut perkembangan terbaru, Menteri Dalam Negeri Pakistan pada Selasa (25 Agustus), setelah mengakhiri kunjungannya ke Teheran, mengatakan bahwa pembicaraan tersebut menghasilkan “kemajuan signifikan.” Kedua pihak masih menilai bahwa menghidupkan kembali nota kesepahaman tersebut dapat membantu membuka jalan menuju perdamaian jangka panjang di kawasan.

Terlepas dari perbedaan sikap para pemimpin Iran, tingkat inflasi tahunan Iran pada Juli mencapai 88%. Mata uang Iran, rial, juga baru-baru ini merosot ke titik terendah sepanjang sejarah, dengan 2 juta rial hanya setara dengan 1 dolar AS.

Presiden Donald Trump pada Senin menulis bahwa “Iran berada di ambang keruntuhan ekonomi dan militer secara bersamaan.”

Laporan gabungan wartawan NTDTV Li Mei dan Chen Qian.

AS Serukan Rusia dan Ukraina Kembali ke Meja Perundingan, Lebih dari 50 Negara Desak Rusia Hentikan Perang Tanpa Syarat

EpochTimesId
-
0
AS Serukan Rusia dan Ukraina Kembali ke Meja Perundingan, Lebih dari 50 Negara Desak Rusia Hentikan Perang Tanpa Syarat

EtIndonesia.com  Lebih dari 50 negara dan Uni Eropa pada Senin (24 Agustus) mengeluarkan pernyataan bersama yang mendesak Rusia melakukan gencatan senjata tanpa syarat dalam perang Rusia-Ukraina. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan, hingga saat ini perang tersebut telah menyebabkan sekitar 68.000 warga sipil Ukraina menjadi korban, termasuk sekitar 4.000 anak-anak. Perwakilan AS untuk PBB pada Senin juga mendesak Rusia dan Ukraina kembali ke meja perundingan.

Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen:  “Rusia hanya perlu menerima gencatan senjata tanpa syarat yang telah diserukan oleh Ukraina dan masyarakat internasional selama satu setengah tahun.”

Rasmussen mengumumkan pernyataan bersama tersebut pada Hari Kemerdekaan Ukraina, 24 Agustus. Pernyataan itu mengecam invasi Rusia serta menegaskan kembali dukungan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina.

Para penandatangan pernyataan tersebut mencakup Uni Eropa, Inggris, Australia, Kanada, Jepang, serta lebih dari 50 negara dan organisasi lainnya.

PBB mengatakan jumlah korban sipil di Ukraina telah mencapai tingkat tertinggi sejak tahap awal perang, dengan jumlah kematian dalam satu bulan meningkat hingga hampir 450 orang.

Tom Fletcher, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan: “Saya bertemu dengan seorang pria yang sedang berjualan buah ketika dia diserang oleh drone FPV. Orang lainnya kehilangan kedua anggota tubuhnya, menjalani tiga kali operasi dan menerima 17 kali transfusi darah.”

Tom Fletcher mengunjungi Kherson, Ukraina, pekan lalu dan menyaksikan langsung kehancuran akibat perang. Ia mengungkapkan bahwa sekitar 70% cedera yang dialami warga sipil berasal dari ledakan drone.

Perwakilan AS untuk Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Dan Negrea :  “Kami, bersama Presiden Trump, terus menyerukan gencatan senjata segera dan perundingan yang sungguh-sungguh untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina, sehingga kedua negara dapat kembali mencapai perdamaian dan stabilitas.”

Amerika Serikat masih aktif menjadi mediator dalam perundingan Rusia-Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sebelumnya mengatakan bahwa peluang tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina terbuka pada akhir tahun ini hingga musim panas tahun depan.

Laporan gabungan wartawan NTDTV An Qi dan Liu Fang.

AS Secara Resmi Mengeluarkan Suriah dari Daftar “Negara Pendukung Terorisme”

EpochTimesId
-
0
AS Secara Resmi Mengeluarkan Suriah dari Daftar “Negara Pendukung Terorisme”

 Pemerintah Amerika Serikat pada Senin (24 Agustus) secara resmi mengeluarkan Suriah dari daftar “Negara Pendukung Terorisme”, mengakhiri penetapan tersebut yang telah berlangsung selama 47 tahun sejak 1979. AS mengatakan keputusan bersejarah ini akan membuka peluang baru bagi pemulihan ekonomi Suriah, menarik investasi, dan rekonstruksi pasca perang.

EtIndonesia.com Pada 24 Agustus, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengumumkan bahwa setelah berakhirnya masa pemberitahuan kepada Kongres selama 45 hari sebagaimana diwajibkan undang-undang, AS secara resmi mencabut status Suriah sebagai “Negara Pendukung Terorisme.”

Marco Rubio mengatakan, “Tindakan ini akan membuka potensi baru bagi pemulihan dan perkembangan ekonomi Suriah.”

Pada 8 Juli, Presiden AS Donald Trump telah secara resmi memberitahu kepada Kongres AS mengenai niat untuk mengambil langkah tersebut. Pada saat yang sama, AS juga mengeluarkan Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) dari daftar “Teroris Global yang Ditunjuk Secara Khusus”.

Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa menyampaikan terima kasih kepada Trump dan negara-negara yang mendukung Suriah.

Presiden Pemerintahan Transisi Suriah Ahmed al-Sharaa:  “Hari ini, Suriah sedang melepaskan beban gelap yang selama ini dipikulnya, membalik halaman masa lalu yang penuh penderitaan, dan menapaki jalan menuju pembangunan, rekonstruksi, serta pembaruan.”

Suriah dimasukkan Amerika Serikat ke dalam daftar hitam sejak 1979 dan selama bertahun-tahun menghadapi berbagai pembatasan, termasuk terhadap bantuan luar negeri, ekspor produk pertahanan, serta sebagian transaksi keuangan.

Pada Desember 2024, rezim diktator Bashar al-Assad digulingkan. Setelah itu, Ahmed al-Sharaa menjadi pemimpin Suriah.

Saat ini, daftar “Negara Pendukung Terorisme” Amerika Serikat masih mencakup Kuba, Iran, dan Korea Utara.

Laporan gabungan wartawan NTDTV Ning Xiu dan Wen Hui.

AS Perluas Sanksi terhadap Iran, Menteri Perang : Serangan Militer Tidak Dikesampingkan

EpochTimesId
-
0
AS Perluas Sanksi terhadap Iran, Menteri Perang : Serangan Militer Tidak Dikesampingkan

EtIndonesia.com Pada Senin (24 Agustus), Amerika Serikat secara resmi mengumumkan peluncuran “Operasi Paria Ekonomi” terhadap Iran. Menteri Perang AS Pete Hegseth mengatakan bahwa jika Iran memprovokasi Amerika Serikat, militer AS tidak mengesampingkan kemungkinan melakukan tindakan militer terhadap Iran.

Media AS mengutip juru bicara Departemen Luar Negeri Tommy Pigott yang mengatakan bahwa Presiden Donald Trump bertekad untuk mengakhiri ancaman senjata nuklir Iran, “dengan cara apa pun yang diperlukan.”

Amerika Serikat telah mengumumkan sanksi baru yang keras terhadap Iran. Namun, hal tersebut tidak berarti kemungkinan tindakan militer telah sepenuhnya dikesampingkan. Menteri Perang AS Pete Hegseth mengatakan kepada wartawan pada Senin bahwa opsi penggunaan kekuatan militer terhadap Iran masih tetap tersedia.

 “Apakah bisa dikatakan bahwa untuk saat ini serangan udara dihentikan, atau Anda…?” ujar Pete Hegseth, Menteri Perang AS (24 Agustus 2026) kepada wartawan.

“Tidak. Jika diperlukan serangan kinetik, kami akan menggunakannya. Jika Iran cukup bodoh untuk bermain api dan membahayakan diri sendiri atau memprovokasi militer AS, kami akan mengambil tindakan yang diperlukan. Namun, kami tahu bahwa saat ini tekanan ekonomi memberikan dampak terbesar terhadap mereka,” ujarnya. 

“Meski demikian, kami sama sekali tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan serangan kinetik di mana pun, termasuk di Selat Hormuz atau wilayah di sekitar Iran.”

Hegseth mengatakan bahwa Amerika Serikat akan melakukan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas produksi amunisi dan yakin dapat memenuhi kebutuhan militer di masa mendatang.

 “Ini merupakan investasi lintas generasi. Kami akan menggandakan, melipatgandakan, bahkan meningkatkan hingga empat kali lipat kapasitas produksi amunisi perang yang kami tahu akan dibutuhkan dan digunakan di masa depan,” katanya. 

Semua investasi ini akan dilakukan. Tentu saja, media telah membuat banyak pernyataan yang tidak benar mengenai berbagai hal. Kami sangat yakin dengan kondisi kami saat ini dan kemampuan untuk memastikan bahwa kami memiliki amunisi yang cukup di masa depan.”

Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) juga mengunggah dua pernyataan di X. Disebutkan bahwa Korps Marinir AS baru-baru ini melakukan latihan kesiapan tempur di atas kapal serbu amfibi USS Boxer di Laut Arab.

Selain itu, kelompok tempur kapal induk USS George H.W. Bush juga terus berada dalam kondisi siaga dan menjalankan misi untuk melakukan blokade terhadap Iran.

Media AS Newsmax melaporkan bahwa juru bicara Departemen Luar Negeri Tommy Pigott pada Senin mengatakan Presiden Trump bertekad untuk mengakhiri ancaman nuklir Iran “dengan cara apa pun.”

Pigott mengatakan Amerika Serikat juga akan berupaya memutus seluruh sumber pendanaan Iran yang digunakan untuk mendukung apa yang disebutnya sebagai “kegiatan jahat” Iran, sehingga semakin memperketat kebijakan tekanan maksimum terhadap Teheran.

Laporan dirangkum oleh Lin Jiawei dan Chen Lingzhi dari NTDTV Asia-Pasifik

【Berita Terlarang】 Banjir Melanda Berbagai Wilayah Tiongkok, Video Permintaan Tolong dari Korban Banjir Malah Diblokir

EpochTimesId
-
0
【Berita Terlarang】 Banjir Melanda Berbagai Wilayah Tiongkok, Video Permintaan Tolong dari Korban Banjir Malah Diblokir

Bencana terus terjadi di berbagai wilayah Tiongkok. Beberapa topan datang secara beruntun dan membawa hujan lebat dalam skala luas ke Tiongkok timur dan selatan. Ditambah dengan pelepasan air secara darurat dari berbagai waduk besar, menengah, dan kecil, kondisi tersebut menyebabkan banjir meluas serta memicu bencana seperti banjir bandang, longsor, dan aliran lumpur. Guangxi kembali mengalami banjir parah di sejumlah wilayah. Para korban yang mengunggah video untuk meminta bantuan justru dilaporkan diblokir oleh platform.

EtIndonesia.com  Topan ke-18 tahun ini, Saudel, topan ke-19 Narra, topan ke-20 Goenari, dan topan ke-21 Atsani, terbentuk berturut-turut dalam waktu enam hari. Sejak 24 Agustus, keempat topan tersebut berada di laut secara bersamaan.

“Saudel” dan “Narra” mengepung Guangdong dari dua sisi. Guangdong bagian utara dan timur serta kawasan Delta Sungai Mutiara berada di wilayah pertemuan dua aliran udara, sehingga menyebabkan hujan deras dalam skala luas.

Pusat Topan “Narra” telah mendarat di kawasan pesisir Kota Zhangban, Kecamatan Zhangban, Zona Investasi Taiwan, Quanzhou, Provinsi Fujian, pada siang 24 Agustus. Saat mendarat, kecepatan angin maksimum di sekitar pusat topan mencapai level 8. Setelah itu, topan terus bergerak ke arah barat laut.

Sementara itu, kekuatan Topan “Narra” semakin meningkat. Setelah 25 Agustus, topan tersebut berbelok ke arah timur laut dan secara bertahap mendekati wilayah pesisir dari Guangxi bagian tenggara hingga sisi barat Semenanjung Leizhou di Guangdong.

Akibat pengaruh “Narra”, sejak 23 Agustus sejumlah wilayah Guangxi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat, bahkan hujan ekstrem secara lokal. Hingga 25 Agustus, 14 sungai di Guangxi dan 20 stasiun pemantauan mencatat banjir yang melampaui batas siaga. Saat ini, permukaan air di berbagai sungai masih terus naik. Sungai Yujiang juga mengalami banjir kedua pada 2026.

Salah satu dari tiga waduk terbesar di Guangxi, Waduk Naban, terpaksa membuka pintu air untuk melakukan pelepasan air secara darurat. Hal ini menyebabkan banjir parah di Kota Fangchenggang serta Kabupaten Ningming dan Longzhou di Chongzuo, Guangxi.

Video menunjukkan banyak rumah di Kabupaten Ningming, Chongzuo, terendam air banjir berlumpur. Banyak korban terpaksa naik ke atap rumah atau tempat yang lebih tinggi untuk menyelamatkan diri. Media daratan Tiongkok menyebut bahwa genangan di sekitar bagian timur Jalan Xingning Avenue di Kabupaten Ningming mencapai sekitar 4 meter.

Seorang warga Kabupaten Ningming, Chongzuo, mengatakan bahwa air banjir telah melewati lantai pertama. Banyak warga terjebak dan sangat membutuhkan pertolongan.

 “Air sudah naik sampai ke jembatan. Sisi timur jembatan sudah terendam seluruhnya. Air sudah melewati lantai pertama dan sepertinya sudah mencapai lantai dua. Banyak sampah dan potongan kayu hanyut terbawa air. Ekskavator bekerja semalaman untuk membersihkannya. Di kecamatan-kecamatan tidak ada jaringan internet maupun listrik, dan banyak jalan mengalami longsor,” ujar Li, warga Kabupaten Ningming, Chongzuo, Guangxi.

Pejabat Kabupaten Ningming mengatakan bahwa di sekitar Jembatan Ningming terdapat tumpukan material hanyut sepanjang lebih dari 100 meter, dengan perkiraan volume keseluruhan sekitar 20.000 meter kubik. Hingga saat ini, sekitar 2.000 meter kubik telah dibersihkan dan diangkut.

Warga Chongzuo mengatakan bahwa daerah tersebut mengalami banjir setiap tahun, dan kondisinya semakin parah dari tahun ke tahun. Kenaikan air kali ini bahkan melampaui perkiraan. Mereka tidak tidur semalaman dan berpacu dengan waktu untuk memindahkan harta benda ke tempat yang lebih aman.

 “Sudah tiga tahun berturut-turut kebanjiran. Kali ini lebih parah dibandingkan tahun lalu dan air masih terus naik. Di depan gerbang Zhonghua City di Jalan Chengbei, semuanya dipenuhi sampah. Lantai pertama dan ruang bawah tanah sudah terendam, bahkan air sudah masuk ke lift. Orang-orang sedang memindahkan barang,” katanya. 

Kabupaten Shangsi, Kota Fangchenggang, Guangxi, juga berubah menjadi lautan. Video memperlihatkan banjir berlumpur menenggelamkan sejumlah jalan di kawasan kota dan desa-desa. Toko-toko di sepanjang jalan serta rumah-rumah warga juga terendam.

 “Banjir sebesar ini di Guangxi ternyata tidak masuk daftar pencarian terpopuler. Saya benar-benar heran,” ujar seorang streamer langsung dari daratan Tiongkok. 

Kemudian, beberapa korban banjir mengunggah video kondisi banjir untuk meminta bantuan, tetapi video tersebut justru diblokir oleh platform. Ada pula warganet yang mengunggah video mobil terseret banjir dan kemudian dilaporkan.

Selain Guangxi, hujan deras yang terus berlangsung juga menyebabkan Kabupaten Mabian, Kota Leshan, Sichuan, dilanda banjir besar pada 22 Agustus. Banyak kendaraan, toko, dan rumah di sepanjang jalan mengalami kerusakan parah.

Zhang, warga Kabupaten Mabian, Leshan, Sichuan:  “Kondisi di jalan sekarang benar-benar mengenaskan. Bencananya sangat besar. Lumpur tidak bisa dibersihkan dengan cepat, dan persediaan bantuan sangat terbatas.”

Pada 23 Agustus dini hari, longsor dan aliran lumpur terjadi di Desa Anshi, Kecamatan Fengshan, Kabupaten Fengqing, Kota Lincang, Provinsi Yunnan. Pada 24 Agustus, pemerintah setempat mengumumkan bahwa bencana tersebut telah menyebabkan 4 orang meninggal dunia dan 2 orang masih hilang.

Pada 24 Agustus, Kota Dandong di Liaoning juga dilanda hujan ekstrem yang terus berlangsung. Observatorium Meteorologi Dandong berulang kali mengeluarkan peringatan merah hujan lebat, sementara sejumlah wilayah mengalami genangan dan banjir perkotaan yang parah. Namun, media pemerintah tampak tidak memberitakannya secara luas.

Namun, bencana masih jauh dari berakhir. Meskipun Topan Atsani melemah di perairan Pasifik Barat Laut pada 25 Agustus, Topan Saudel yang berkekuatan setara super-taifun telah memasuki wilayah dalam radius pemantauan 48 jam Tiongkok dan bergerak cepat ke arah barat-barat laut.

Pada 26 Agustus, topan tersebut memasuki Laut Tiongkok Timur dan secara bertahap berbelok ke arah barat-barat daya. Topan itu diperkirakan mendarat di pesisir Zhejiang dan Fujian antara malam 27 hingga pagi 28 Agustus.

Provinsi Zhejiang telah mengaktifkan respons darurat antisipasi topan di laut pada pukul 14.00 tanggal 24 Agustus. Pada 25 Agustus, Fujian menaikkan tingkat respons darurat terhadap banjir dan topan menjadi Level II. Pada hari yang sama, Beijing juga mengaktifkan peringatan kuning petir dan peringatan kuning risiko bencana banjir bandang. (***)

Penurunan Angka Kelahiran di Tiongkok Menghantam TK dan Sekolah Dasar, Jumlah Siswa Terus Menyusut

EpochTimesId
-
0
Penurunan Angka Kelahiran di Tiongkok Menghantam TK dan Sekolah Dasar, Jumlah Siswa Terus Menyusut

EtIndonesia.com  Penurunan angka kelahiran secara drastis terus memberikan dampak terhadap daratan Tiongkok. Dahulu, para orangtua rela “berebut mati-matian” untuk mendapatkan tempat di taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar yang dianggap unggulan. Namun kini, akibat jumlah anak usia sekolah yang terus menyusut, banyak TK dan sekolah dasar terpaksa ditutup atau digabungkan.

Menurut angka dalam Statistical Bulletin on the Development of National Education in 2025 yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Partai Komunis Tiongkok, jumlah anak yang terdaftar di TK di seluruh Tiongkok pada 2025 mencapai 32,2552 juta, turun sekitar 10% dibandingkan 2024, atau berkurang sebanyak 3,5847 juta anak.

Sejak 2022, jumlah TK di seluruh Tiongkok juga terus menurun. Dalam periode 2022 hingga 2025, jumlahnya secara kumulatif berkurang sekitar 57.300 TK, atau turun sekitar 19,8%.

Pada 2025 saja, jumlah TK di seluruh Tiongkok berkurang 21.400 dibandingkan 2024. Artinya, rata-rata hampir 59 TK tutup setiap hari.

Zhu Lin (nama samaran), kepala TK:  “Selama tiga tahun pandemi, saya berhasil bertahan. Tetapi saya tidak mampu bertahan menghadapi penurunan angka kelahiran yang begitu drastis. Jumlah anak turun dari beberapa ratus menjadi hanya beberapa puluh.”

Xiao Peng (nama samaran), seorang orang tua di Maoming, Guangdong, mengatakan bahwa sejumlah TK di daerah tersebut sudah tutup.

Xiao Peng (nama samaran), orang tua di Maoming, Guangdong:  “Sekarang angka kelahiran sangat rendah. Banyak TK sudah tutup karena tidak mendapatkan murid. Orang-orang sudah tidak mau punya anak. Semakin banyak TK yang tutup, dan sekolah dasar juga mulai tutup.”

Gao Feng (nama samaran), warga Linyi, Shandong, berpendapat bahwa sedikitnya jumlah kelahiran anak merupakan penyebab langsung banyaknya TK dan sekolah yang ditutup atau digabungkan.

Gao Feng (nama samaran), warga Linyi, Shandong:  “Di depan kompleks perumahan kami ada sebuah TK yang sudah tutup sejak dua tahun lalu. Dengan kondisi seperti sekarang, siapa yang masih mau punya anak? Kaum muda sudah memahami kenyataannya.” 

“Banyak yang tidak memiliki pekerjaan yang baik, sehingga tidak ingin punya anak. Berikutnya mungkin sekolah menengah dan universitas. Secara bertahap, seperti efek domino, semuanya akan ikut ditutup.”

Pada saat yang sama, penerimaan murid baru di sekolah dasar juga menghadapi kesulitan. Jumlah sekolah yang digabungkan atau ditutup terus meningkat.

Menurut data Dinas Pendidikan Provinsi Jiangxi, pada awal tahun ajaran musim gugur 2024, Jiangxi telah melakukan restrukturisasi dan penggabungan terhadap 5.943 sekolah yang memiliki sekitar 100 siswa atau kurang. Sementara itu, Kabupaten Tongxin, Ningxia, juga menggabungkan 43 sekolah dasar pada 2025.

Sekolah negeri tempat anak Xiao Peng bersekolah tahun ini hanya menerima lebih dari 20 murid baru.

Xiao Peng (nama samaran), orang tua di Maoming, Guangdong:  “Anak saya yang kecil masuk kelas satu dan hanya ada satu kelas. Anak saya yang lebih besar dulu ada dua kelas. Ketika anak saya yang besar masuk kelas satu, ada dua kelas dengan lebih dari 100 siswa.” 

“Sekarang kelas satu hanya satu kelas, dengan lebih dari 30 siswa. Saya dengar tahun ini yang diterima hanya lebih dari 20 anak, bahkan belum cukup untuk satu kelas, tetapi kelasnya tetap harus dibuka.”

Gao Feng mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kelahiran telah turun secara signifikan. Jumlah anak di kompleks perumahannya jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya.

 “Dulu kalau keluar bermain, di kompleks perumahan selalu terlihat banyak orang yang mengasuh anak. Sekarang ketika keluar, hampir tidak terlihat anak-anak. Kalau melihat satu anak saja, rasanya sudah sangat langka,” pungkasnya. 

Laporan NTDTV oleh wartawan Hong Ning dan Zhou Tian.

Air Banjir di Chongzuo, Guangxi, Tiongkok, Naik Hingga Mencapai Lantai Dua atau Tiga Rumah Warga Menyebabkan Kerugian Besar

EpochTimesId
-
0
Air Banjir di Chongzuo, Guangxi, Tiongkok, Naik Hingga Mencapai Lantai Dua atau Tiga Rumah Warga Menyebabkan Kerugian Besar

EtIndonesia.com  Hujan deras mengguyur berbagai wilayah di Guangxi, Tiongkok.  Sebanyak 14 sungai, termasuk Sungai Zuojiang, mengalami banjir yang melampaui batas siaga. Beberapa wilayah di sepanjang sungai di sejumlah kabupaten di Kota Chongzuo terdampak parah, dengan ketinggian air mencapai lantai dua hingga tiga rumah warga.

Menurut pemantauan Pusat Hidrologi Guangxi, dari pukul 08.00 tanggal 24 Agustus hingga pukul 08.00 tanggal 25 Agustus, sebagian wilayah Kota Guilin, Wuzhou, Guigang, Chongzuo, Hezhou, Laibin, dan Nanning mengalami hujan lebat hingga sangat deras.

Sebanyak 14 sungai dan anak sungai, termasuk Sungai Zuojiang, Sungai Heishui, Sungai Pingxiang, dan Sungai Mingjiang, serta 20 stasiun pemantauan, mencatat banjir yang melampaui batas siaga.

Kabupaten Ningming di Kota Chongzuo menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak paling parah. Beberapa kecamatan terisolasi oleh banjir selama tiga hari, sementara transportasi dan komunikasi terputus.

Pada 23 Agustus 2026, Ningming, Longzhou, Pingxiang di Chongqing, Guangxi, dan Shangsi di Fangchenggang terdampak Topan No. 19 “Zitan,” yang memicu curah hujan lebat dan menyebabkan gelombang banjir baru. Puncak banjir di Kabupaten Ningming mencapai 123,50 meter, melebihi rekor ketinggian air tertinggi tahun 2008. (Cuplikan video/Komposit Epoch Times)

Seorang warga kota Ningming mengatakan bahwa pasokan air di pusat kota terhenti selama tiga hari dan air mineral di pasaran habis diborong warga. Jembatan Ningming dipenuhi ranting pohon, batang tebu, dan sampah yang terbawa arus dari hulu. Ekskavator bekerja siang dan malam selama dua hari untuk membersihkannya, tetapi belum juga selesai.

 “Seluruh kota tidak memiliki air, dan banyak rumah sudah terendam. Bahkan alun-alun yang lokasinya cukup tinggi juga terendam. Banyak mobil yang terendam air. Di sebelah timur jembatan, yang lokasinya lebih rendah, air sudah mencapai lantai dua bahkan lantai tiga. Kondisinya sangat parah. Kami sampai tidak bisa tidur, benar-benar sangat mencemaskan,” kata Huang, warga Kabupaten Ningming, Chongzuo, Guangxi. 

Kota Chongzuo dikenal sebagai “Ibu Kota Gula Tiongkok”. Luas perkebunan tebunya selama bertahun-tahun mencapai lebih dari 4 juta mu (sekitar 267.000 hektare), menjadikannya wilayah penghasil tebu terbesar di Tiongkok.

Kabupaten Fusui dan Longzhou yang berbatasan dengan Ningming, serta Distrik Jiangzhou di Chongzuo, merupakan kawasan utama perkebunan tebu dan juga terdampak banjir. Video yang beredar di internet memperlihatkan perkebunan tebu dalam skala luas roboh diterjang banjir atau terendam air. Sebagian tanaman mulai membusuk dan menguning pada bagian akarnya.

Chen, warga Kota Dongmen, Kabupaten Fusui, Chongzuo:  “Permukaan air masih terus naik, dan kenaikannya cukup cepat. Arusnya juga sangat deras. Puncak banjir diperkirakan tiba malam ini. Kami tidak tahu sampai setinggi apa air akan naik. Kami agak panik. Tebu ini beberapa bulan lagi sudah bisa dipanen. Sekarang diterjang banjir, kerugiannya tidak bisa dihindari.”

Pada 24–25 Agustus, banjir merendam sejumlah ruas jalan di pusat Kabupaten Longzhou. Banyak warga tidak tidur semalaman dan buru-buru memindahkan barang-barang serta harta benda mereka ke tempat yang lebih aman.

Li, warga Kabupaten Longzhou, Chongzuo:  “Vietnam kembali melepaskan air dari waduk, sehingga airnya sangat besar. Kami tidak bisa tidur malam ini. Kondisinya lebih parah dibandingkan tahun lalu. Jalan Dushan dan Jalan Jiqeng sudah terendam. Semua orang sedang memindahkan barang. Bagian Jalan Xingren dan pasar lama juga terendam hingga lantai dua.”

Di Distrik Jiangzhou, Chongzuo, sejumlah ruas jalan tampak berubah menjadi lautan. Air sungai meluap kembali ke daratan sehingga banyak toko di lantai satu dan kendaraan terendam. Kerugian dilaporkan sangat besar. Warga juga mengeluhkan lambannya bantuan penyelamatan.

Wei, warga Distrik Jiangzhou, Chongzuo, Guangxi:  “Permukaan Sungai Zuojiang sudah terlalu tinggi dan air meluap. Saat ini listrik juga sudah padam. Lantai satu sudah terendam, jadi kami naik ke lantai dua. Biasanya tim penyelamat lebih dulu menyelamatkan orang-orang di jalan, baru kemudian masuk ke desa. Namun biasanya ketika mereka sampai di desa, air juga sudah hampir surut.”

Laporan wartawan NTDTV Xiong Bin dan Chen Jianming

AS Berencana Mencabut 200 Ribu Visa, Menargetkan Pemohon Suaka

EpochTimesId
-
0
AS Berencana Mencabut 200 Ribu Visa, Menargetkan Pemohon Suaka

EtIndonesia.com  Bagi mereka yang sudah mengajukan permohonan suaka, pengacara mengingatkan bahwa jika ditahan oleh petugas penegak hukum imigrasi, mereka harus segera mencari bantuan hukum. Jika diperlukan, mereka dapat mengajukan writ of habeas corpus (perintah perlindungan terhadap penahanan yang tidak sah) ke pengadilan federal untuk memperjuangkan hak-hak hukum dan menghindari deportasi secara cepat.

Wartawan NTD melaporkan: Para pejabat Amerika Serikat menegaskan bahwa suaka tidak boleh menjadi celah untuk menghindari undang-undang imigrasi. Kategori visa yang terutama menjadi sasaran pencabutan kali ini adalah visa B1 dan B2 yang diterbitkan antara 2016 hingga 2026.

Pencabutan visa tidak berarti orang tersebut akan langsung dideportasi dari Amerika Serikat. Permohonan suaka mereka tetap akan diproses, tetapi pemohon akan kehilangan status sebelumnya sebagai pelaku perjalanan bisnis atau wisatawan.

Faktanya, selama masa jabatan kedua Presiden Donald Trump, berbagai kebijakan imigrasi terus diperketat, termasuk kewajiban membayar uang jaminan visa dalam jumlah besar, peningkatan pemeriksaan media sosial, serta pencabutan sekitar 175.000 visa dalam 18 bulan terakhir terhadap warga negara asing yang dianggap berpotensi mengancam Amerika Serikat atau menentang kebijakan AS.

Selain itu, seorang pengacara imigrasi AS mengatakan bahwa seorang perempuan keturunan Tionghoa berusia 38 tahun yang masuk ke Amerika Serikat dengan visa turis dan kemudian mengajukan suaka politik, ditangkap petugas penegak hukum imigrasi ketika kembali dari Hawaii ke California pada akhir Juli.

Pada 20 Agustus, pengacaranya mengajukan permohonan habeas corpus. Pada 21 Agustus, setelah seorang hakim federal mengabulkan permohonan tersebut, perempuan itu dibebaskan.

Dalam gugatan tersebut, pengacara Li Guofeng mengatakan bahwa perempuan itu telah ditahan selama lebih dari tiga minggu. Selama masa penahanan, ia tidak memperoleh sidang mengenai jaminan di pengadilan imigrasi. Pemerintah juga tidak melakukan “peninjauan individual” untuk menentukan apakah penahanan tersebut memang diperlukan, misalnya dengan memeriksa apakah ia memiliki catatan kriminal, membahayakan masyarakat, atau berisiko melarikan diri.

Pengacara imigrasi AS Li Guofeng:  “Tidak harus menunggu mengajukan permohonan jaminan di pengadilan imigrasi terlebih dahulu sebelum mengajukan habeas corpus ke pengadilan federal. Perlindungan dari pengadilan federal melalui habeas corpus seharusnya lebih kuat bagi para imigran baru, khususnya mereka yang ditangkap petugas penegak hukum imigrasi.

Para hakim federal juga akan secara jelas meminta pemerintah bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa seseorang berisiko melarikan diri atau membahayakan masyarakat, dan standar pembuktiannya cukup tinggi. Jadi, dalam banyak kasus, ketika petugas penegak hukum tidak mampu memenuhi standar pembuktian tersebut, orang yang ditahan akhirnya dibebaskan.”

Wartawan: Pengacara mengatakan bahwa pemohon suaka yang memiliki alasan kuat untuk memperoleh perlindungan, jika ditangkap oleh petugas penegak hukum imigrasi, harus segera mencari bantuan hukum setempat. Hal ini penting untuk mencegah mereka dibawa ke perbatasan Amerika Serikat atau dideportasi dengan cepat.

Laporan NTDTV oleh Yu Liang dan Ying Xiang, New York.

160 Orang Tewas dan Ratusan Hilang Setelah Banjir Bandang Dahsyat Menerjang Perbatasan Nepal–Tibet

EpochTimesId
-
0
160 Orang Tewas dan Ratusan Hilang Setelah Banjir Bandang Dahsyat Menerjang Perbatasan Nepal–Tibet

Sebanyak 47 warga Amerika Serikat termasuk dalam ratusan orang yang masih belum diketahui keberadaannya di Nepal.

EtIndonesia.com  Setidaknya 160 orang dilaporkan tewas dan ratusan lainnya masih hilang setelah gelombang besar berisi air, lumpur, dan bebatuan menerjang kawasan perbatasan Nepal–Tibet. Banjir bandang itu menyapu rumah, jalan, dan jembatan, sekaligus memutus akses ke sejumlah komunitas yang berada di lembah-lembah Himalaya.

Kepolisian Nepal dalam pembaruan pada 26 Agustus melaporkan 157 orang tewas. Di seberang perbatasan, komando penanganan bencana Gyirong, Tiongkok, melaporkan tiga orang tewas dan 265 orang hilang.

Secara terpisah, Dewan Pariwisata Nepal melaporkan 403 wisatawan kehilangan kontak, terdiri atas 341 warga asing dan 62 warga Nepal. Mereka mencakup 133 warga India, 47 warga Amerika, 34 warga Australia, 33 warga Inggris, 24 warga Kanada, dan 19 warga Malaysia.

Namun, para wisatawan  dilaporkan kehilangan kontak melalui perusahaan perjalanan yang mereka gunakan. Karena itu, tidak semua orang dalam daftar tersebut dipastikan menjadi korban banjir.

Rekaman CCTV dari Pelabuhan Gyirong memperlihatkan sejumlah orang berlarian beberapa saat sebelum gelombang lumpur, air, dan puing menerjang kawasan perlintasan perbatasan tersebut.

Ratusan Orang Belum Diketahui Keberadaannya

Banjir menerjang permukiman di sepanjang sistem Sungai Bhote Koshi di Distrik Rasuwa, Nepal, sebelum bergerak deras ke wilayah hilir.

Pelaksana Kepala Dewan Pariwisata Nepal, Hikmat Singh Ayer, mengatakan 403 wisatawan tersebut bepergian menggunakan perusahaan tur menuju Gosaikunda dan Kailash Mansarovar. Polisi pariwisata, pemerintah daerah, dan aparat keamanan dikerahkan untuk mencari keberadaan mereka.

Dalam pembaruan pada Rabu malam, Kepolisian Nepal mengatakan 41 korban luka sedang menjalani perawatan, sementara 3.391 personel polisi telah dikerahkan.

Tim pencarian dan penyelamatan ditempatkan di berbagai wilayah Rasuwa dan daerah hilir untuk melakukan evakuasi, pencarian korban, pengangkutan jenazah, serta penyaluran bantuan.

Kepolisian Nepal mengatakan personel khusus, tim medis, anjing pelacak, dan drone digunakan di wilayah terdampak.

Bencana tersebut juga memutus komunikasi dengan polisi yang ditempatkan di sepanjang koridor sungai. Public Service Broadcasting Nepal sebelumnya melaporkan 26 polisi di Timure, Syaphrubesi, Simle, dan Mailung kehilangan kontak.

Kepolisian Nepal juga merilis rekaman dari lokasi bencana ketika operasi penyelamatan terus berlangsung.

Pelabuhan Gyirong Terputus dari Akses

Di sisi perbatasan Tiongkok, bencana menghancurkan Pelabuhan Gyirong, salah satu jalur penyeberangan darat utama antara Tibet dan Nepal.

Kementerian Manajemen Darurat Tiongkok mengatakan akses jalan, listrik, dan komunikasi menuju pelabuhan terputus setelah longsoran lumpur menerjang kawasan perbatasan.

Pada awalnya, otoritas Tiongkok hanya menyatakan bahwa bencana tersebut menyebabkan banyak korban dan sejumlah orang hilang. Namun, komando lapangan Gyirong kemudian melaporkan tiga orang tewas dan 265 orang hilang. Angka tersebut masih bersifat sementara dan jumlah korban masih dalam proses verifikasi.

Akses ke lokasi menjadi salah satu kendala terbesar.

Jalan dari Kota Gyirong menuju perbatasan ditutup dari dua arah setelah lumpur dan puing membuat perjalanan sangat berbahaya. Pemberitahuan lalu lintas setempat melarang kendaraan melintas, kecuali kendaraan yang digunakan untuk operasi darurat dan penyelamatan.

Otoritas darurat Tibet mengerahkan ratusan personel penyelamat, kendaraan, anjing pelacak, perahu, serta peralatan pendeteksi korban.

Pemerintah regional mengaktifkan respons bencana alam tingkat tertinggi. Di tingkat nasional, Kementerian Manajemen Darurat dan Komisi Penanggulangan Bencana Tiongkok mengaktifkan respons darurat Level II.

Kementerian Manajemen Darurat mengatakan 30.000 barang kebutuhan darurat, termasuk tenda, tempat tidur lipat, dan pakaian, dikirim ke wilayah terdampak.

Jalan dan Jembatan Hanyut Diterjang Banjir

Di wilayah Nepal, banjir menyebabkan kerusakan parah di Syaphrubesi, Timure, dan sejumlah permukiman di sekitarnya.

Rumah, jalan, jembatan, dan berbagai infrastruktur rusak diterjang banjir. Otoritas setempat memperingatkan warga agar menjauh dari sungai dan lereng yang rawan longsor susulan.

Kepala Distrik Rasuwa mengatakan lima helikopter—tiga milik operator swasta dan dua milik Angkatan Darat Nepal—dikerahkan untuk operasi penyelamatan.

Kepolisian Nepal juga mengirim tim medis beranggotakan sembilan orang dari Rumah Sakit Kepolisian Nepal menuju Rasuwa, lengkap dengan ambulans dan perlengkapan darurat.

Kerusakan jalan dan jembatan yang menghubungkan Rasuwagadhi dengan wilayah Nepal lainnya semakin menyulitkan akses menuju permukiman yang berada paling dekat dengan perbatasan.

Kepolisian Nepal mengatakan tim di lapangan terus melakukan pencarian, evakuasi, pengangkutan jenazah, dan penyaluran bantuan, sementara warga di daerah rawan diminta menjauhi bantaran sungai serta lereng yang tidak stabil.

Hujan Susulan Mengancam Operasi Penyelamatan

Bahaya belum berakhir.

Otoritas meteorologi di Kabupaten Gyirong, Tibet, Tiongkok, memperkirakan hujan masih akan berlangsung hingga 30 Agustus, dengan hujan lebih deras berpotensi terjadi di sejumlah wilayah dataran rendah.

Prakiraan cuaca memperingatkan risiko berlanjutnya banjir bandang, aliran lumpur, dan longsor.

Petugas cuaca mengatakan prakiraan untuk kawasan operasi penyelamatan akan diperbarui setiap dua jam, di tengah kekhawatiran hujan susulan dapat memperparah bencana dan menghambat upaya menemukan ratusan orang yang masih hilang.

Sumber : Theepochtimes.com

Iran Dibuat Geger! Israel Bongkar Fasilitas Rahasia di Perut Gunung, AS Mulai Memburu Elite IRGC

EpochTimesId
-
0
Iran Dibuat Geger! Israel Bongkar Fasilitas Rahasia di Perut Gunung, AS Mulai Memburu Elite IRGC

EtIndonesia.com  Tekanan terhadap jaringan militer Iran kembali menjadi sorotan setelah Israel mengungkap lebih jauh aktivitas Teheran dan kelompok-kelompok sekutunya di kawasan, sementara Amerika Serikat secara terpisah meningkatkan upaya memburu informasi mengenai jajaran penting Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC.

Perkembangan tersebut terjadi di tengah meningkatnya tekanan politik, ekonomi, dan keamanan terhadap Iran. Namun, sejumlah bagian dari informasi yang beredar perlu diluruskan berdasarkan tanggal serta identitas tokoh yang tercantum dalam sumber resmi.

Salah satu perkembangan yang berkaitan dengan Israel adalah tindakan terhadap UNRWA, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani pengungsi Palestina.

Parlemen Israel atau Knesset sebelumnya mengesahkan undang-undang pada Oktober 2024 yang melarang kegiatan UNRWA di wilayah yang dianggap Israel sebagai wilayah kedaulatannya serta membatasi hubungan antara pejabat Israel dan badan tersebut. Ketentuan utama undang-undang itu mulai berlaku pada 30 Januari 2025.

Israel menuduh sejumlah pegawai UNRWA memiliki hubungan dengan Hamas dan menyatakan keberadaan badan tersebut menimbulkan persoalan keamanan. UNRWA dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menolak tindakan Israel tersebut dan menegaskan bahwa badan PBB memiliki perlindungan berdasarkan hukum internasional.

Perselisihan itu kembali meningkat pada 29 Desember 2025, ketika Knesset mengesahkan perubahan undang-undang yang semakin memperketat pembatasan terhadap UNRWA. Amendemen tersebut antara lain memungkinkan penghentian layanan penting terhadap fasilitas UNRWA serta memberikan kewenangan tertentu terkait pengambilalihan properti yang digunakan badan tersebut.

Ketegangan mencapai titik baru pada 20 Januari 2026, ketika pasukan Israel memasuki kompleks markas UNRWA di Yerusalem Timur dan alat-alat berat mulai merobohkan sejumlah bangunan di dalamnya. UNRWA mengecam tindakan itu sebagai serangan terhadap fasilitas PBB dan menyebutnya bertentangan dengan kewajiban Israel berdasarkan hukum internasional.

Pada saat yang sama, perhatian keamanan Israel tetap diarahkan pada jaringan militer Iran di kawasan, termasuk infrastruktur yang sebelumnya dibangun Teheran di Suriah.

Salah satu kasus paling menonjol adalah fasilitas bawah tanah di kawasan Masyaf, Provinsi Hama, Suriah barat. Fasilitas tersebut dibangun jauh di dalam gunung dan, menurut militer Israel, dirancang Iran sebagai pusat produksi rudal berpemandu presisi yang dapat dipasok kepada Hizbullah di Lebanon serta sekutu Iran lainnya.

Israel mengatakan telah memantau pembangunan fasilitas itu sejak pekerjaan penggalian dimulai sekitar akhir 2017. Kompleks tersebut kemudian berkembang menjadi fasilitas bawah tanah yang berada sekitar 70 hingga 130 meter di bawah permukaan, sehingga dinilai sangat sulit dihancurkan hanya melalui serangan udara.

Pada 8 September 2024, pasukan khusus Angkatan Udara Israel dari Unit Shaldag melakukan operasi darat berisiko tinggi untuk menghancurkan fasilitas tersebut.

Pasukan Israel diterbangkan jauh memasuki wilayah Suriah dengan dukungan pesawat tempur, helikopter dan pesawat nirawak. Setelah memasuki fasilitas, mereka memasang bahan peledak pada infrastruktur produksi, mengambil material intelijen dan kemudian meninggalkan lokasi sebelum kompleks bawah tanah tersebut dihancurkan. Israel baru mengungkap secara resmi rincian operasi itu pada 2 Januari 2025.

Menurut penilaian militer Israel, apabila beroperasi penuh, fasilitas itu berpotensi memproduksi sekitar 100 hingga 300 rudal per tahun, termasuk rudal berpemandu presisi dan rudal jarak jauh dengan jangkauan hingga sekitar 300 kilometer. Israel menggambarkannya sebagai salah satu proyek utama Iran untuk memperkuat kemampuan persenjataan Hizbullah.

Dengan memproduksi rudal lebih dekat ke Lebanon, Iran dinilai dapat mengurangi ketergantungan pada jalur pengiriman senjata dari Iran melalui Irak dan Suriah—jalur yang selama bertahun-tahun berulang kali menjadi sasaran serangan Israel.

Sementara Israel terus menyoroti jaringan militer Iran di kawasan, Washington mengambil langkah berbeda.

Pada Senin, 24 Agustus 2026, program Rewards for Justice di bawah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan tawaran hadiah hingga 10 juta dolar AS bagi informasi mengenai para pemimpin utama IRGC dan cabang-cabangnya.

Untuk lima tokoh senior IRGC yang menjadi perhatian khusus, nama yang tercantum dalam pengumuman tersebut adalah Ahmad Vahidi, Ali Abdollahi, Sa’id Aghajani, Hamidreza Lashgarian, dan Majid Khademi. 

Vahidi disebut sebagai komandan IRGC. Ali Abdollahi dikaitkan dengan Markas Pusat Khatam al-Anbiya. Sa’id Aghajani merupakan tokoh yang berkaitan dengan komando pesawat nirawak Pasukan Dirgantara IRGC, sedangkan Hamidreza Lashgarian dikaitkan dengan Komando Siber-Elektronik IRGC. Majid Khademi tercantum sebagai pejabat organisasi intelijen IRGC.

Rewards for Justice menyatakan bahwa informasi yang dicari dapat berkaitan dengan identifikasi maupun lokasi tokoh-tokoh tersebut. Selain hadiah finansial hingga US$10 juta, orang yang memberikan informasi yang dapat ditindaklanjuti juga berpotensi memperoleh bantuan relokasi.

Washington menuduh unsur-unsur IRGC terlibat dalam serangan terhadap personel Amerika serta operasi siber terhadap infrastruktur penting AS. Pemerintah Amerika Serikat sendiri telah menetapkan IRGC sebagai Foreign Terrorist Organization sejak 15 April 2019.

Langkah terbaru Washington ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap Iran tidak hanya dilakukan melalui jalur ekonomi dan diplomatik. Amerika Serikat juga berusaha meningkatkan tekanan terhadap struktur kepemimpinan militer dan jaringan operasional IRGC dengan mendorong masuknya informasi dari orang-orang yang mengetahui kegiatan mereka.

Dengan demikian, perkembangan pada 24–25 Agustus 2026 memperlihatkan dua jalur tekanan yang berjalan secara paralel. Israel terus menyoroti dan membongkar jaringan infrastruktur militer Iran serta kelompok proksinya di kawasan, sedangkan Amerika Serikat menggunakan instrumen intelijen, finansial, dan program hadiah untuk memperoleh informasi mengenai tokoh-tokoh penting IRGC.

Situasi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa persaingan dengan Iran kini berlangsung jauh melampaui medan perang konvensional. Infrastruktur bawah tanah, produksi rudal, jaringan proksi, operasi siber, intelijen, hingga tekanan ekonomi telah menjadi bagian dari pertarungan yang semakin luas.

Dan selama ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat belum mereda, setiap pengungkapan baru mengenai jaringan militer Teheran—serta setiap langkah Washington terhadap jajaran IRGC—berpotensi kembali meningkatkan tensi keamanan di Timur Tengah. (***)

Baru 24 Jam! Iran Mulai Goyah, Rial Ambruk dan Antrean BBM Mengular di Mana-Mana

EpochTimesId
-
0
Baru 24 Jam! Iran Mulai Goyah, Rial Ambruk dan Antrean BBM Mengular di Mana-Mana

EtIndonesia— Tekanan ekonomi terhadap Iran memasuki fase baru setelah Amerika Serikat pada Senin, 24 Agustus 2026, mengumumkan perluasan besar-besaran kampanye sanksi terhadap Teheran. Hanya sekitar 24 jam setelah langkah tersebut diumumkan, tekanan mulai terlihat semakin kuat di pasar keuangan Iran, terutama melalui kejatuhan nilai rial dan meningkatnya kekhawatiran mengenai ketersediaan bahan bakar.

Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent pada 24 Agustus menggambarkan langkah Washington sebagai sebuah “economic D-Day”, atau serangan ekonomi berskala besar yang dirancang untuk semakin membatasi hubungan keuangan Iran dengan dunia luar.

Pemerintah AS juga memperingatkan negara, perusahaan, lembaga keuangan, serta jaringan perdagangan internasional yang tetap membantu Teheran bahwa mereka dapat menghadapi risiko sanksi sekunder Amerika Serikat.

Dalam paket terbaru tersebut, Washington menjatuhkan sanksi terhadap hampir 60 individu, perusahaan, entitas dan kapal yang terkait dengan Iran, termasuk jaringan yang menurut pemerintah AS berhubungan dengan sektor nuklir, rudal, teknologi, perdagangan dan aktivitas lainnya.

Dampak paling cepat terlihat pada mata uang Iran.

Pada Senin, 24 Agustus 2026, rial sudah tertekan hingga sekitar 2,02 juta rial terhadap satu dolar AS di pasar terbuka. Angka tersebut menjadi rekor terendah baru bagi mata uang Iran.

Namun tekanan tidak berhenti.

Pada Selasa, 25 Agustus 2026, dolar AS kembali menguat hingga sekitar 2,054 juta rial, sekaligus membawa mata uang Iran ke rekor terendah baru.

Dalam hitungan beberapa hari saja, dolar tercatat naik sekitar 10 persen terhadap mata uang Iran. Pelemahan tersebut semakin menambah tekanan terhadap masyarakat karena harga barang impor dan kebutuhan yang bergantung pada valuta asing berpotensi ikut meningkat.

Bank Sentral Iran Turun Tangan

Menghadapi gejolak tersebut, Bank Sentral Iran akhirnya mengambil langkah intervensi.

Pada 25 Agustus 2026, bank sentral mengumumkan akan menyediakan sekitar 500 juta dolar AS dalam bentuk uang tunai valuta asing melalui sistem perbankan.

Dana tersebut akan diberikan kepada bank-bank komersial, kemudian dijual melalui kantor cabang dan lembaga penukaran valuta asing yang telah ditunjuk kepada perusahaan maupun individu sesuai ketentuan yang berlaku.

Bank Sentral Iran mengatakan langkah tersebut ditujukan untuk memperbaiki akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap valuta asing sekaligus mencegah munculnya permintaan spekulatif yang dapat semakin mendorong pelemahan rial.

Yang menarik, angka 500 juta dolar AS itu baru merupakan alokasi awal.

Bank sentral menyatakan jumlah tersebut masih dapat ditambah apabila permintaan valuta asing melalui perbankan meningkat.

Intervensi tersebut memperlihatkan besarnya tekanan yang kini harus dihadapi otoritas moneter Iran.

Sehari sebelumnya, Gubernur Bank Sentral Iran Abdolnaser Hemmati masih menyebut pelemahan mata uang tersebut bersifat “sementara”. Ia juga menyalahkan apa yang disebutnya sebagai propaganda politik Amerika Serikat sebagai salah satu faktor yang memperburuk sentimen pasar.

Namun pelemahan rial terus berlanjut.

Antrean Panjang Mulai Terlihat di SPBU

Tekanan tidak hanya terjadi di pasar keuangan.

Persoalan lain yang semakin mengkhawatirkan adalah ketersediaan bahan bakar.

Antrean kendaraan mulai terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar, terutama di sekitar Teheran. Kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan kelangkaan dan kenaikan harga membuat sebagian pengendara memilih mengisi tangki lebih awal.

Iran dilaporkan menghadapi kekurangan pasokan bensin sekitar 15 juta liter per hari, sementara kebutuhan nasional mencapai kurang lebih 135 juta liter per hari.

Situasi semakin rumit karena Iran selama ini harus mengandalkan impor untuk menutup sebagian kekurangan bahan bakar domestiknya, sedangkan blokade laut Amerika Serikat dan kerusakan sebagian kapasitas penyulingan akibat konflik telah mempersempit pilihan pemerintah.

Pemerintah Iran kini menghadapi dilema besar.

Di satu sisi, subsidi membuat harga bahan bakar tetap sangat murah dan meningkatkan beban keuangan negara. Namun di sisi lain, menaikkan harga bensin merupakan keputusan politik yang sangat sensitif.

Iran memiliki pengalaman pahit mengenai masalah tersebut.

Pada November 2019, kenaikan harga bahan bakar memicu demonstrasi besar di berbagai wilayah Iran. Karena itulah pemerintah saat ini harus sangat berhati-hati apabila ingin mengubah harga maupun sistem subsidi.

Percobaan menaikkan harga di Provinsi Kerman baru-baru ini bahkan dilaporkan segera dibatalkan setelah muncul reaksi negatif.

Tekanan terhadap Masyarakat Semakin Berat

Persoalan bahan bakar terjadi ketika daya beli masyarakat Iran juga terus tergerus.

Inflasi tinggi dan pelemahan rial membuat berbagai kebutuhan menjadi semakin mahal. Tekanan tersebut terutama dirasakan rumah tangga berpenghasilan rendah yang sebagian besar pendapatannya sudah digunakan untuk membeli makanan dan kebutuhan pokok.

Situasi inilah yang menjadi tantangan terbesar pemerintah Presiden Masoud Pezeshkian.

Pemerintah Iran berusaha mempertahankan stabilitas ekonomi sambil menghadapi pembatasan perdagangan, tekanan terhadap ekspor minyak, pelemahan mata uang dan kesulitan memperoleh valuta asing.

Namun penting dicatat bahwa sampai 25 Agustus 2026, belum terdapat bukti kuat bahwa tekanan tersebut telah membuat pemerintah Iran menyerah atau mencapai kesepakatan cepat dengan Washington.

Sebaliknya, kepemimpinan Iran masih menunjukkan sikap menentang tuntutan Amerika Serikat, sementara Washington berusaha menggunakan tekanan ekonomi untuk memaksa Teheran memberikan konsesi.

Dengan demikian, perkembangan 24 hingga 25 Agustus menunjukkan satu hal yang lebih jelas: pertempuran antara Washington dan Teheran kini tidak hanya berlangsung melalui kekuatan militer dan jalur diplomatik, tetapi semakin tajam di medan ekonomi.

Rekor kejatuhan rial, intervensi darurat valuta asing sebesar 500 juta dolar AS, serta antrean panjang di SPBU menjadi tanda bahwa tekanan terhadap perekonomian Iran semakin nyata.

Pertanyaan terbesarnya sekarang bukan sekadar seberapa jauh rial masih dapat melemah, melainkan berapa lama pemerintah Iran mampu menahan tekanan ekonomi tersebut tanpa memicu krisis sosial dan politik yang jauh lebih besar di dalam negeri. (***)

Iran di Ujung Krisis! Rial Ambruk, Pelabuhan Sepi, Trump Mulai “Mengunci” Teheran

EpochTimesId
-
0
Iran di Ujung Krisis! Rial Ambruk, Pelabuhan Sepi, Trump Mulai “Mengunci” Teheran

EtIndonesia.com — Tekanan ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran memasuki babak baru setelah pemerintahan Presiden Donald Trump secara resmi meluncurkan Operation Economic Outcast, sebuah kampanye sanksi berskala luas yang dirancang untuk mempersempit akses Teheran terhadap perdagangan, keuangan, pelayaran, teknologi, dan sumber pendapatan internasional.

Operasi tersebut diumumkan Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada Senin, 24 Agustus 2026, di Washington. Dalam pengumumannya, Bessent mengatakan pemerintahan Trump ingin memutus jalur ekonomi yang selama ini dinilai membantu Iran mempertahankan pemasukan dan menghindari sanksi internasional.

Pada tahap awal, Washington memasukkan lebih dari 60 individu, perusahaan, kapal, dan entitas ke dalam daftar sanksi. Sasaran operasi diperluas hingga mencakup perdagangan minyak, pelayaran, penerbangan, emas, teknologi, serta aset digital.

Bessent juga menegaskan bahwa Presiden Trump telah melakukan komunikasi langsung dengan sejumlah pemimpin dunia dengan membawa permintaan khusus agar negara-negara tersebut mengurangi atau menghentikan hubungan ekonomi tertentu dengan Iran. Negara, bank, perusahaan, ataupun perantara yang tetap membantu transaksi yang menjadi sasaran Washington berisiko terkena sanksi sekunder Amerika Serikat.

Namun, sejumlah rincian yang beredar mengenai operasi tersebut perlu dibedakan antara informasi yang telah dikonfirmasi dan klaim yang belum mendapat verifikasi independen. 

Sampai pengumuman 24 Agustus, Bessent tidak mengungkapkan tenggat waktu universal bagi semua negara dan tidak merinci daftar seluruh institusi keuangan Iran di luar negeri yang harus ditutup. Ia hanya menegaskan bahwa kesabaran Washington tidak tanpa batas dan memperingatkan bahwa sebuah lembaga keuangan besar dapat menjadi sasaran berikutnya.

Rial Iran Terjun ke Rekor Terendah

Dampak paling mudah terlihat dari meningkatnya ketidakpastian adalah tekanan terhadap mata uang Iran.

Pada 24 Agustus 2026, nilai rial dilaporkan menyentuh rekor terendah sekitar 2 juta rial terhadap satu dolar AS di pasar bebas. Angka tersebut memperlihatkan besarnya tekanan terhadap kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap kemampuan mata uang nasional mempertahankan daya belinya.

Pelemahan rial menjadi persoalan serius karena Iran masih membutuhkan berbagai barang impor, bahan baku, komponen industri, dan produk lainnya yang harganya terkait mata uang asing. Ketika rial jatuh, biaya impor meningkat. Tekanan itu kemudian dapat diteruskan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga.

Dengan demikian, persoalan mata uang bukan hanya angka di papan perdagangan valuta asing. Bagi masyarakat biasa, pelemahan rial dapat berarti harga makanan yang semakin mahal, biaya produksi meningkat, tabungan kehilangan nilai, dan kemampuan membeli kebutuhan sehari-hari semakin tertekan.

Putra mahkota terakhir Iran yang hidup di pengasingan, Reza Pahlavi, termasuk tokoh oposisi yang menggunakan kejatuhan mata uang tersebut untuk mengkritik keras pemerintahan Republik Islam.

Aktivitas Perdagangan Iran Berada di Bawah Tekanan

Tekanan ekonomi juga semakin terasa pada sektor perdagangan dan logistik. Pelabuhan Shahid Rajaee di Bandar Abbas, yang merupakan salah satu pusat utama arus kontainer Iran, menjadi sangat penting dalam situasi ini karena gangguan terhadap aktivitas pelabuhan dapat merambat ke industri, distribusi pangan, bahan baku, dan barang konsumsi.

Sejumlah rekaman yang beredar diklaim memperlihatkan aktivitas yang jauh lebih sepi dibandingkan keadaan normal. Namun, tingkat penurunan aktivitas pelabuhan tersebut belum dapat dipastikan hanya berdasarkan rekaman visual.

Yang jelas, kombinasi antara pembatasan perdagangan, risiko sanksi sekunder, blokade maritim dan kesulitan pembayaran internasional berpotensi membuat perusahaan asing semakin berhati-hati berhubungan dengan Iran.

Bagi perekonomian Iran, persoalan tersebut sangat sensitif. Jika bahan baku dan komponen sulit masuk, kegiatan manufaktur dapat terganggu. Jika jalur pembayaran internasional semakin terbatas, importir harus mencari mekanisme transaksi yang lebih mahal dan rumit. Pada akhirnya, biaya tambahan tersebut dapat kembali dibebankan kepada konsumen.

Washington Ingin Negara Lain Memilih

Inilah inti strategi Operation Economic Outcast.

Amerika Serikat tidak hanya menargetkan perusahaan Iran, tetapi juga berusaha meningkatkan risiko bagi pihak ketiga yang menyediakan jalur ekonomi bagi Teheran.

Bessent menyatakan bahwa tidak ada pihak yang berada di luar jangkauan sanksi AS. Pernyataan itu menjadi sangat penting karena efektivitas strategi Washington akan sangat bergantung pada sikap negara-negara yang masih memiliki hubungan ekonomi besar dengan Iran—terutama China, pembeli utama minyak Iran.

Di sinilah tantangan terbesar Washington muncul. Memutus hubungan Iran dengan perusahaan kecil relatif lebih mudah dibandingkan memaksa negara besar mengubah kebijakan perdagangan dan energinya. Pemerintah AS juga harus memperhitungkan risiko terhadap sistem keuangan internasional dan hubungan diplomatiknya sendiri.

Karena itu, meskipun retorika Washington sangat keras, penerapan sanksi kemungkinan berlangsung secara bertahap dan berbeda terhadap setiap negara.

Ancaman Selat Hormuz Belum Hilang

Teheran pada saat bersamaan mencoba mempertahankan salah satu kartu strategis terbesarnya: Selat Hormuz.

Pada 23 Agustus 2026, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, memperingatkan negara-negara yang membantu kampanye ekonomi Amerika. Ia mengancam bahwa jika perang ekonomi berlanjut, ekspor minyak melalui Hormuz maupun Teluk Persia dapat kembali terganggu.

Ancaman tersebut penting karena Hormuz merupakan salah satu jalur energi paling strategis di dunia. Gangguan berkepanjangan dapat memengaruhi harga minyak, biaya pengiriman, asuransi kapal, hingga inflasi global.

Namun situasi pelayaran mulai menunjukkan perubahan. Jalur navigasi yang telah dibersihkan memungkinkan kapal bergerak melalui koridor yang lebih aman, sementara Iran dan Oman juga membicarakan kerangka bertahap untuk pemulihan lalu lintas maritim dan kegiatan pembersihan ranjau.

Artinya, kemampuan Teheran menggunakan Hormuz sebagai instrumen tekanan menghadapi tantangan baru.

Meski demikian, belum tepat menyimpulkan bahwa ancaman terhadap selat tersebut telah sepenuhnya berakhir. Situasi keamanan tetap sangat bergantung pada perkembangan konflik dan keputusan politik dari Washington maupun Teheran.

Pertarungan Kini Bergeser ke Medan Ekonomi

Perkembangan 24–25 Agustus 2026 menunjukkan bahwa konfrontasi Amerika Serikat dan Iran kini semakin kuat bergeser ke medan ekonomi.

Washington berharap kombinasi antara sanksi sekunder, pembatasan perdagangan, tekanan terhadap ekspor minyak, serta isolasi sistem keuangan akan membuat biaya mempertahankan kebijakan Teheran semakin berat.

Iran, sebaliknya, berusaha menunjukkan bahwa tekanan tersebut tidak akan berhasil. Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf pada 25 Agustus 2026 bahkan menyebut kampanye Amerika sebagai gertakan dan mengatakan mitra perdagangan Iran tidak serta-merta tunduk terhadap tuntutan Washington.

Dengan rial telah jatuh ke sekitar 2 juta per dolar AS, perdagangan menghadapi tekanan dan Washington memperluas ancaman sanksi kepada pihak ketiga, pertanyaan terbesar sekarang bukan lagi apakah ekonomi Iran sedang mendapat tekanan.

Pertanyaannya adalah seberapa jauh Amerika Serikat benar-benar bersedia menerapkan ancaman sanksinya terhadap negara dan perusahaan besar yang tetap berhubungan dengan Teheran—dan seberapa lama perekonomian Iran mampu bertahan jika isolasi tersebut semakin ketat.

Operation Economic Outcast baru dimulai. Dampak sesungguhnya kemungkinan baru akan terlihat ketika Washington mulai menentukan siapa yang dianggap mematuhi ultimatum tersebut—dan siapa yang akan menjadi sasaran berikutnya. (***)

Trump Mulai “Perang Ekonomi” Terbesar! 5 Jalur Kehidupan Iran Dibidik Sekaligus

EpochTimesId
-
0
Trump Mulai “Perang Ekonomi” Terbesar! 5 Jalur Kehidupan Iran Dibidik Sekaligus

EtIndonesia.com— Tekanan Amerika Serikat terhadap Iran memasuki babak baru. Setelah berbulan-bulan mengandalkan kombinasi tekanan militer, diplomatik, dan ekonomi, pemerintahan Presiden Donald Trump kini secara resmi memperluas kampanye untuk mengisolasi Teheran dari perdagangan dan sistem keuangan internasional.

Perkembangan itu menjadi sorotan pada Senin, 24 Agustus 2026, setelah Trump mengunggah pernyataan sangat singkat melalui Truth Social. 

Dengan menggunakan huruf kapital, Presiden AS menyatakan bahwa “Iran sedang runtuh sepenuhnya.” Unggahan tersebut tercatat dipublikasikan sekitar pukul 08.41 waktu Amerika Serikat.

Pernyataan Trump ternyata bertepatan dengan pengumuman kebijakan besar dari Departemen Keuangan AS. Beberapa jam kemudian, Menteri Keuangan Scott Bessent menggelar konferensi pers di Washington dan secara resmi mengumumkan dimulainya Operation Economic Outcast, kampanye tekanan ekonomi yang sebelumnya digambarkan pemerintahan Trump sebagai semacam “Economic D-Day” terhadap Iran.

Operasi tersebut dirancang untuk mempersempit akses Iran terhadap perdagangan internasional, sumber pendapatan, teknologi, dan jaringan keuangan yang selama ini dituding Washington membantu Teheran bertahan menghadapi sanksi.

Bessent menyebut langkah itu sebagai ofensif finansial besar. Menurutnya, tujuan Washington adalah memutus jalur ekonomi yang menopang pemerintah Iran sampai Teheran semakin terisolasi dari perekonomian global.

Lima Sektor Utama Menjadi Sasaran

Salah satu bagian terpenting dari pengumuman tersebut adalah perluasan cakupan sanksi sekunder Amerika Serikat.

Washington tidak hanya membidik lembaga dan perusahaan Iran. Perusahaan, bank, kapal, maupun entitas asing yang dinilai membantu Iran memperoleh pendapatan atau menghindari sanksi juga berpotensi terkena tindakan hukuman.

Bessent mengumumkan perluasan tekanan terhadap lima sektor utama, yakni aset digital, teknologi, emas, penerbangan, dan pelayaran. Pada tahap awal operasi, pemerintah AS juga memasukkan lebih dari 60 individu, entitas, dan kapal ke dalam daftar sanksi karena dituduh terlibat dalam penjualan minyak Iran, pengadaan teknologi nuklir dan rudal, maupun aktivitas siber.

Dengan strategi tersebut, Washington berusaha menutup berbagai celah yang selama ini memungkinkan perdagangan Iran tetap berlangsung.

Perhatian tidak hanya diarahkan pada ekspor minyak secara langsung. Jaringan perusahaan perantara, kapal yang digunakan untuk mengangkut komoditas Iran, transaksi menggunakan aset digital, perdagangan emas, perusahaan teknologi, hingga fasilitas penerbangan dan pelayaran internasional kini ikut berada dalam pengawasan.

Pemerintah AS juga memperingatkan lembaga keuangan asing mengenai risiko kehilangan akses terhadap sistem keuangan Amerika apabila tetap memfasilitasi transaksi tertentu yang berkaitan dengan Iran.

Bessent bahkan mengatakan pemerintah AS telah memetakan jaringan yang digunakan Iran untuk menjual minyak dan menghindari sanksi. Dengan demikian, strategi terbaru Washington tidak hanya diarahkan kepada Teheran, tetapi juga kepada pihak ketiga yang dianggap menjadi penghubung antara Iran dan pasar internasional.

Washington: Ruang Abu-Abu Semakin Sempit

Pesan utama pemerintahan Trump dalam operasi tersebut adalah mempersempit apa yang selama ini dianggap sebagai “zona abu-abu” dalam hubungan ekonomi dengan Iran.

Bessent memperingatkan bahwa keterlibatan ekonomi dengan pemerintah Iran dapat membuat pihak yang terlibat berhadapan dengan sanksi Amerika Serikat. Presiden Trump juga disebut sedang menghubungi sejumlah pemimpin dunia dengan permintaan khusus agar negara mereka mengurangi atau menghentikan hubungan ekonomi tertentu dengan Teheran.

Negara dan perusahaan yang masih melakukan bisnis dengan Iran diperkirakan akan diberikan waktu untuk menyesuaikan diri. Namun, Bessent tidak mengumumkan tenggat yang seragam kepada publik.

Hal ini penting karena penerapan sanksi sekunder dalam skala sangat luas membawa risiko tersendiri. Jika Washington menjatuhkan hukuman terhadap terlalu banyak perusahaan atau lembaga keuangan besar sekaligus, dampaknya dapat merembet ke perdagangan dan sistem keuangan internasional.

Karena itulah, meskipun retorika pemerintahan Trump sangat keras, implementasi Operation Economic Outcast diperkirakan berlangsung secara bertahap. Bessent sendiri menegaskan bahwa Washington tidak memiliki kesabaran tanpa batas, tetapi pemerintah juga harus mempertimbangkan stabilitas sistem keuangan global.

Tiongkok Menjadi Ujian Terbesar

Salah satu pertanyaan terbesar adalah sejauh mana Amerika Serikat berani menerapkan ancaman tersebut terhadap negara-negara besar yang masih memiliki hubungan ekonomi dengan Iran.

Tiongkok menjadi perhatian khusus karena merupakan salah satu mitra ekonomi terpenting Teheran dan pembeli utama minyak Iran. Ketika ditanya mengenai kemungkinan tindakan terhadap perusahaan atau bank Tiongkok, Bessent menegaskan bahwa tidak ada pihak yang berada di luar jangkauan sanksi Amerika Serikat.

Inilah yang membuat Operation Economic Outcast berpotensi berkembang jauh melampaui persoalan bilateral AS-Iran.

Apabila Washington benar-benar menerapkan sanksi sekunder secara agresif terhadap perusahaan dan lembaga keuangan dari negara besar, tekanan terhadap Iran dapat berubah menjadi persoalan perdagangan dan diplomatik yang lebih luas.

Iran Menolak Mengakui Tekanan AS

Teheran, sementara itu, berusaha menunjukkan bahwa ancaman terbaru Washington tidak akan membuat Iran menyerah.

Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Qalibaf pada 25 Agustus 2026 menyebut kampanye tersebut sebagai gertakan dan berpendapat bahwa Amerika Serikat memiliki keterbatasan dalam memaksa seluruh dunia memutus hubungan ekonomi dengan Iran.

Dengan demikian, keberhasilan Operation Economic Outcast belum dapat dinilai hanya berdasarkan pengumuman awalnya.

Yang jelas, 24 Agustus 2026 menjadi titik penting dalam perubahan strategi Washington terhadap Teheran. Pemerintahan Trump kini berusaha menggunakan kekuatan sistem keuangan Amerika sebagai senjata utama untuk mempersempit ruang gerak Iran.

Pertarungan berikutnya tidak hanya akan berlangsung di medan militer atau Selat Hormuz, tetapi juga di bank, pelabuhan, perusahaan pelayaran, pasar emas, jaringan aset digital, serta jalur perdagangan internasional.

Pertanyaan terbesarnya kini adalah apakah tekanan tersebut benar-benar mampu memaksa Teheran mengubah kebijakannya—atau justru memicu konfrontasi ekonomi yang jauh lebih luas dengan negara-negara yang tetap memilih mempertahankan hubungan dengan Iran. (***)

Hari Kemerdekaan Berubah Jadi Mimpi Buruk Rusia! Drone Ukraina Mengguncang Moskow

EpochTimesId
-
0
Hari Kemerdekaan Berubah Jadi Mimpi Buruk Rusia! Drone Ukraina Mengguncang Moskow

EtIndonesia.com — Ukraina memperingati Hari Kemerdekaan ke-35 pada Senin, 24 Agustus 2026, dalam situasi yang sangat berbeda dibandingkan perayaan sebelum perang. Lebih dari empat tahun setelah Rusia melancarkan invasi skala penuh pada 24 Februari 2022, Kyiv masih berada di bawah tekanan perang, tetapi kemampuan Ukraina untuk membawa pertempuran jauh ke wilayah Rusia juga berkembang secara signifikan.

Peringatan tahun ini menjadi simbol perubahan besar dalam karakter perang. Jika pada fase awal invasi perhatian dunia tertuju pada pertempuran untuk mempertahankan Kyiv, kini Ukraina semakin mengandalkan sistem nirawak untuk menyerang fasilitas militer, energi, dan logistik hingga ratusan bahkan lebih dari seribu kilometer dari garis depan.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menggunakan momentum Hari Kemerdekaan untuk kembali menegaskan bahwa negaranya tidak akan menyerah terhadap tuntutan Rusia. Peringatan tersebut juga dihadiri sejumlah pemimpin dan pejabat Eropa sebagai bentuk dukungan terhadap Kyiv di tengah perang yang terus berlangsung.

Ukraina Gelar Parade Drone Pertama

Salah satu bagian paling mencolok dari perayaan 24 Agustus adalah penyelenggaraan parade drone pertama dalam sejarah Ukraina.

Menurut Kantor Presiden Ukraina, hampir 100 unit persenjataan dan sistem nirawak buatan Ukraina ditampilkan di Kyiv. Parade tersebut mencakup drone udara, kendaraan darat nirawak, serta kapal permukaan tanpa awak yang selama perang telah menjadi salah satu senjata penting Ukraina.

Berbeda dengan parade militer tradisional yang menampilkan barisan besar pasukan dan kendaraan tempur berat, acara tahun ini sekaligus memperlihatkan perubahan doktrin militer Ukraina.

Teknologi nirawak kini digunakan untuk berbagai misi, mulai dari pengintaian, serangan terhadap pasukan di garis depan, penghancuran sistem pertahanan udara, hingga serangan jarak jauh terhadap sasaran strategis di Rusia.

Zelenskyy mengatakan pengalaman perang telah membuat Ukraina memiliki kemampuan yang kelak dapat digunakan untuk membantu keamanan negara-negara mitranya di Eropa.

Dengan demikian, parade tersebut bukan sekadar bagian dari perayaan kemerdekaan. Kyiv juga berusaha menunjukkan bahwa setelah lebih dari empat tahun perang skala penuh, industri pertahanan Ukraina berkembang menuju peperangan yang semakin mengandalkan teknologi otomatis dan nirawak.

Gudang dan Jaringan Logistik Rusia Menjadi Sasaran

Peringatan kemerdekaan Ukraina berlangsung ketika serangan drone terhadap wilayah Rusia semakin intensif.

Dalam beberapa pekan terakhir, fasilitas logistik Rusia menjadi salah satu kelompok sasaran yang mendapat perhatian besar. Salah satu jaringan yang terdampak adalah Wildberries, perusahaan perdagangan elektronik terbesar Rusia.

Serangan terhadap fasilitas pergudangan di Rusia dipandang Kyiv sebagai bagian dari strategi untuk mengganggu jaringan logistik yang dituduh turut menopang kebutuhan perang Rusia. Associated Press melaporkan bahwa salah satu gudang ritel besar di dekat Moskow sebelumnya mengalami kebakaran besar setelah serangan drone Ukraina.

Setelah serangkaian serangan terhadap fasilitas Wildberries, tekanan kemudian meluas ke Ozon, perusahaan e-commerce terbesar kedua Rusia.

Pada 24 Agustus 2026, Ozon menyatakan empat pusat logistiknya di Rusia selatan menjadi sasaran drone Ukraina. Dengan serangan tersebut, jumlah fasilitas Ozon yang dilaporkan menjadi sasaran dalam tiga hari mencapai enam lokasi.

Salah satu insiden serius terjadi di pusat logistik Ozon di Makhachkala, Dagestan, sekitar pukul 05.00 waktu setempat. Kebakaran terjadi setelah serangan drone dan operasional fasilitas tersebut dihentikan sementara. Sejumlah orang dilaporkan terluka.

Serangan lainnya memengaruhi fasilitas di sejumlah wilayah, termasuk Krasnodar, Adygea, Stavropol, Samara dan Orenburg.

Dampaknya segera terasa di pasar keuangan Rusia. Saham Ozon dilaporkan merosot hampir 30 persen di Bursa Moskow setelah gelombang serangan tersebut.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa sasaran serangan jarak jauh Ukraina tidak lagi terbatas pada pangkalan militer atau kilang minyak. Infrastruktur komersial yang dianggap memiliki hubungan dengan rantai pasokan Rusia juga semakin masuk dalam perhitungan Kyiv.

Tekanan terhadap Infrastruktur Ekonomi Rusia

Strategi tersebut berjalan beriringan dengan serangan Ukraina terhadap fasilitas energi Rusia.

Dalam beberapa bulan terakhir, kilang minyak, depot bahan bakar, fasilitas industri dan jaringan logistik berkali-kali menjadi sasaran drone jarak jauh.

Skala persoalan itu bahkan mendorong Kremlin mengambil langkah baru. Pada 25 Agustus 2026, sehari setelah Hari Kemerdekaan Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekret yang memungkinkan pemerintah mengambil kendali sementara atas infrastruktur penting yang rusak akibat serangan drone apabila pemilik swasta dinilai gagal melindungi atau memperbaikinya. Kebijakan itu mencakup sektor energi, industri, komunikasi, transportasi dan logistik.

Langkah tersebut memperlihatkan bahwa serangan drone kini tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga memaksa pemerintah Rusia menyesuaikan kebijakan ekonominya.

14 Target Militer Rusia Diserang

Tekanan Ukraina tidak hanya berlangsung terhadap sektor ekonomi.

Pada 23 Agustus 2026, sehari menjelang Hari Kemerdekaan, Komandan Pasukan Sistem Nirawak Ukraina Robert “Magyar” Brovdi mengumumkan operasi terhadap 14 sasaran militer Rusia di Oblast Rostov, Krasnodar Krai dan Krimea yang diduduki Rusia.

Menurut Brovdi, sebanyak 11 dari 14 sasaran berada di wilayah Rusia, sedangkan tiga lainnya berada di Krimea.

Daftar sasaran tersebut sangat signifikan.

Di sekitar Vityazevo, Krasnodar Krai, pasukan Ukraina melaporkan serangan terhadap sebuah pesawat tempur Su-33, sebuah MiG-29, serta drone serang dan pengintai Orion.

Ukraina juga melaporkan mengenai serangan terhadap posisi sistem pertahanan udara S-400 di Gelendzhik, sistem Tor di Oblast Rostov, serta sistem pertahanan udara Pantsir-S1 di Yeisk.

Delapan fasilitas radar turut menjadi sasaran, termasuk dua radar Nebo-U, dua Kasta 2E2, dua Podlyot, sebuah radar 36D6M, dan sebuah ST-68.

Jika kerusakan yang diklaim Ukraina dapat dikonfirmasi sepenuhnya, serangan tersebut memiliki arti strategis karena radar dan sistem pertahanan udara merupakan lapisan utama yang digunakan Rusia untuk mendeteksi serta mencegat drone dan rudal Ukraina.

Perang Memasuki Fase yang Berbeda

Hari Kemerdekaan Ukraina pada 24 Agustus 2026 akhirnya menggambarkan perubahan besar yang terjadi sejak invasi Rusia dimulai.

Perang yang dahulu diperkirakan Moskow dapat menghasilkan kemenangan cepat kini telah berlangsung lebih dari empat tahun. Ukraina memang masih menghadapi tekanan berat di garis depan dan terus menjadi sasaran serangan rudal serta drone Rusia, tetapi pada saat yang sama Kyiv telah membangun kemampuan untuk menyerang jauh ke belakang wilayah lawannya.

Parade drone di Kyiv menjadi simbol paling jelas dari perubahan tersebut.

Bukan hanya tank, artileri atau pesawat tempur yang menentukan jalannya perang modern. Drone murah, sistem nirawak laut, robot darat, kecerdasan dalam penentuan sasaran, dan kemampuan serangan jarak jauh kini menjadi bagian penting dari pertempuran.

Karena itu, 24 Agustus 2026 bukan sekadar peringatan 35 tahun kemerdekaan Ukraina.

Hari tersebut juga memperlihatkan bagaimana sebuah perang yang dimulai dengan serangan besar Rusia menuju Kyiv pada Februari 2022 telah berkembang menjadi konflik teknologi dan ekonomi yang dampaknya semakin sering dirasakan jauh di dalam wilayah Rusia sendiri. (***)

AS Berencana Mencabut Visa 200.000 Orang, Warga Asing Mana yang Terdampak?

EpochTimesId
-
0
AS Berencana Mencabut Visa 200.000 Orang, Warga Asing Mana yang Terdampak?

EtIndonesia.com  Pemerintahan Trump sedang mempersiapkan langkah pencabutan visa dalam skala besar, yang berpotensi membatalkan visa bisnis dan wisata Amerika Serikat milik hingga 200.000 warga asing.

Yang mana akan terdampak adalah pemegang visa B1 dan B2 yang pernah mengajukan atau saat ini sedang mengajukan permohonan suaka di Amerika Serikat.

Visa B1 terutama digunakan untuk kegiatan bisnis jangka pendek, sedangkan visa B2 terutama digunakan untuk wisata, mengunjungi keluarga atau kerabat, maupun mendapatkan perawatan medis. Kedua jenis visa tersebut merupakan visa kunjungan sementara dan bukan ditujukan untuk tinggal jangka panjang di Amerika Serikat.

Saat ini, orang yang mengajukan visa B1 atau B2 juga diwajibkan membuktikan bahwa mereka berniat meninggalkan Amerika Serikat dan kembali ke negara tempat tinggal mereka.

Menurut sebuah dokumen Departemen Luar Negeri AS yang diperoleh Associated Press (AP) serta keterangan dari dua pejabat AS, jika tidak ada gugatan hukum atau perubahan kebijakan, Departemen Luar Negeri diperkirakan akan mengumumkan langkah tersebut dalam beberapa minggu mendatang.

Peninjauan kali ini mencakup visa B1 dan B2 yang diterbitkan antara 2016 hingga 2026, yang pemegangnya pernah atau sedang mengajukan permohonan suaka di Amerika Serikat. Tindakan tersebut akan dilakukan bersama oleh Departemen Luar Negeri AS dan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS).

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Tommy Pigott mengatakan bahwa karena proses peninjauan masih berlangsung, jumlah akhir visa yang akan dicabut masih dapat berubah. Langkah tersebut juga akan dilakukan secara bertahap.

Namun, pejabat AS menegaskan bahwa pencabutan visa tidak berarti orang-orang tersebut akan langsung dideportasi.

Bagi mereka yang permohonan suakanya masih dalam proses, status imigrasi mereka mungkin akan dikategorikan ulang. Mereka tetap dapat menunggu hingga kasus suaka mereka diproses, tetapi akan kehilangan status sebagai pengunjung bisnis atau wisatawan yang sebelumnya melekat pada visa B1 atau B2 mereka.

Dokumen Departemen Luar Negeri yang diperoleh AP menunjukkan bahwa peninjauan terhadap pemegang visa B1 dan B2 yang masih berlaku tersebut dimulai setelah Departemen Luar Negeri menerima informasi mengenai permohonan suaka dari US Citizenship and Immigration Services (USCIS).

Saat ini belum diketahui secara pasti berapa banyak pemegang visa yang memenuhi kriteria tersebut yang pernah atau sedang mengajukan permohonan suaka, maupun berapa banyak visa yang pada akhirnya akan benar-benar dicabut.

Jika benar-benar diterapkan, langkah ini dapat menjadi salah satu tindakan pencabutan visa dalam satu kali operasi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat, sekaligus berpotensi menghadapi gugatan hukum. (***)

1...252627...2,549Page 26 of 2,549