Madiun, 16 Oktober 2025 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur secara resmi memasuki babak baru dengan dilantiknya Kepala OJK Jatim yang baru, Yunita Linda Sari. Dalam acara Media Gathering yang digelar di Kandang Ingkung Resto, Madiun, Yunita menegaskan bahwa peran OJK Jatim kini mengalami transformasi strategis: tidak lagi sekadar sebagai regulator, tetapi berkembang menjadi arsitek ekonomi daerah yang aktif membangun fondasi ekonomi melalui penguatan data sistemik dan literasi keuangan berbasis komunitas.
Di hadapan 56 perwakilan media dari 45 institusi, Yunita menyampaikan apresiasi sekaligus harapan akan sinergi berkelanjutan. “Semua yang kita kerjakan adalah untuk mengidentifikasi dan mensosialisasikan pengaturan maupun hal-hal baru yang sudah dilakukan OJK. Kita tidak bisa melakukan sendiri. Banyak yang harus kita minta bantuan dari teman-teman media,” ujarnya, menekankan pentingnya peran media sebagai mitra strategis dalam membangun kesadaran dan transparansi keuangan publik.
Dari Pengawasan ke Pendampingan Aktif
Yunita mengungkapkan bahwa di tengah rencana pemerintah pusat menggelontorkan dana stimulan sebesar Rp 200 triliun untuk memperkuat perekonomian nasional, OJK Jatim telah menyiapkan diri untuk menjalankan peran ganda: tidak hanya mengawasi, tetapi juga mendampingi.
“Kami masih menunggu mekanismenya. Begitu ada kepastian, akan kami informasikan kepada rekan-rekan media,” tuturnya, menegaskan komitmen OJK Jatim untuk memastikan penyaluran dana berjalan tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat Jawa Timur.
Tugas Baru: Pemberdayaan Ekonomi Daerah
Lebih lanjut, Yunita menjelaskan bahwa OJK kini juga mengemban tugas tambahan di luar fungsi regulasi. “OJK bukan hanya regulator, tetapi juga ikut serta memberdayakan potensi ekonomi yang ada di daerah, terutama di wilayah kerja kami, Jawa Timur,” paparnya.
Fokus pemberdayaan akan dilakukan melalui dua pendekatan utama:
Penguatan data keuangan berbasis sistem, untuk memetakan kesehatan dan potensi sektor jasa keuangan secara real-time.
Literasi keuangan berbasis komunitas, yang menyasar tidak hanya masyarakat urban, tetapi juga pelaku UMKM dan komunitas di daerah tertinggal.
Media sebagai Mitra Strategis
Acara Media Gathering ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan bagian dari strategi komunikasi kebijakan yang inklusif. Yunita berharap, dengan dukungan media, informasi mengenai produk, regulasi, dan risiko keuangan dapat disampaikan secara masif dan mudah dipahami semua kalangan.
“Kami sangat berterima kasih dan apresiasi. Dukungan media sangat penting. Informasi-informasi yang memang diperbolehkan untuk dibagikan kepada publik, termasuk gambaran besar industri keuangan Jatim, akan kami sampaikan secara transparan,” janjinya.
Dengan kepemimpinan baru Yunita Linda Sari, OJK Jatim bertekad untuk tidak hanya menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi inklusif di Jawa Timur – sebuah langkah transformatif dari regulator menjadi arsitek ekonomi daerah yang pro-aktif, kolaboratif, dan berdampak nyata.
EtIndonesia. Presiden Madagaskar, Andry Rajoelina, meninggalkan negaranya pada Senin (13/10/2025) setelah sehari sebelumnya memperingatkan adanya ancaman kudeta militer.
Siteny Randrianasoloniaiko, anggota parlemen Madagaskar, membenarkan bahwa Rajoelina telah meninggalkan pulau tersebut, namun lokasi terkini presiden masih belum diketahui.
Rajoelina seharusnya menyampaikan pidato kepada bangsa pada pukul 19.00 waktu setempat, namun pidato tersebut tertunda setelah sebuah halaman resmi Facebook kantor presiden menyatakan bahwa militer sedang mengambil alih kendali media milik negara.
Madagaskar, yang terletak di lepas pantai tenggara Afrika, kini sedang dilanda protes politik yang dipimpin kaum muda selama beberapa minggu, dengan warga setempat menuntut mundurnya presiden Rajoelina.
Mamy Rabenirina, anggota Majelis Nasional Madagaskar, mengatakan aksi protes bermula dari inisiatif tiga anggota dewan kota yang mendorong warga untuk “menyuarakan pendapat” terkait gangguan pasokan air dan listrik
. “Ini merupakan akumulasi dari banyak masalah yang telah dihadapi negara selama bertahun-tahun,” ujar Rabenirina dalam wawancara dengan SABC News pada 12 Oktober.
Jika presiden mengundurkan diri, menurut konstitusi, kursi kepresidenan akan diambil alih oleh presiden Senat Madagaskar. .
Kerusuhan ini dimulai pada 25 September dan dipicu oleh akun media sosial yang menggunakan tagar #GenZMada. Para pengunjuk rasa memblokade jalan, membakar beberapa stasiun kereta gantung dan merampas toko-toko lokal.
Para demonstran membawa bendera hitam dengan logo tengkorak dari kartun Jepang populer “One Piece”, serupa dengan bendera yang terlihat dalam kerusuhan Gen Z di Nepal beberapa waktu lalu.
Pada 29 September, Rajoelina membubarkan pemerintahannya dan menunjuk Jenderal Ruphin Fortunat Zafisambo sebagai perdana menteri baru, dengan janji melakukan reformasi.
Dalam kekerasan yang terjadi, lebih dari 20 orang tewas dan banyak lainnya terluka, menurut Rabenirina.
Pada Sabtu lalu, pasukan elit militer CAPSAT berpihak pada pengunjuk rasa yang menamakan diri “Gen Z Madagaskar”, dan mengumumkan telah mengambil alih kendali militer, menunjuk Jenderal Demosthene Pikulas sebagai pemimpin baru. Sementara itu, faksi lain dari tentara, yaitu gendarmerie paramiliter, menentang presiden pada 12 Oktober setelah menolak membantu menertibkan pengunjuk rasa.
“Segala bentuk penggunaan kekerasan dan perilaku yang tidak pantas terhadap warga kami dilarang, karena gendarmerie adalah kekuatan yang bertugas melindungi masyarakat, bukan membela kepentingan beberapa individu,” demikian pernyataan Intervensi Pasukan Gendarmerie Nasional.
Rajoelina sebelumnya mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada 2009, namun mundur setelah pemilihan umum pertama digelar pada 2013. Ia kembali terpilih sebagai presiden pada 2018 dan terpilih kembali pada 2023.
Aksi protes di Madagaskar meledak bersamaan dengan kerusuhan Gen Z serupa di Nepal dan Sri Lanka. Di Nepal, aksi protes dipicu larangan media sosial oleh pemerintah, yang berujung pada pengunduran diri perdana menteri dan pembakaran gedung parlemen serta rumah sejumlah pejabat.
Laporan ini disusun dengan kontribusi dari Associated Press dan Reuters.
EtIndonesia. Situasi keamanan di kawasan Karibia memasuki fase paling genting sejak awal tahun. Pada 18 Oktober 2025, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Trinidad dan Tobago mengeluarkan peringatan keamanan darurat tingkat tinggi, mendesak seluruh warga AS untuk menghindari semua fasilitas AS dan tetap sangat waspada selama libur Diwali.
Langkah ini dinilai tidak lazim dan menandakan adanya indikasi ancaman militer langsung di sekitar wilayah tersebut.
Serangan Udara AS di Wilayah Karibia Meningkat
Menurut laporan Associated Press, peringatan itu muncul bersamaan dengan serangkaian serangan udara presisi yang dilakukan militer AS sejak awal September 2025 terhadap kapal-kapal yang dicurigai membawa narkoba di perairan Karibia.
Dalam sedikitnya 7 operasi militer, AS dilaporkan telah:
Melancarkan lebih dari 6 serangan udara langsung
Menewaskan sedikitnya 29 orang
Menyerang wilayah yang hanya beberapa mil dari perbatasan Venezuela
Di Trinidad dan daerah pesisir sekitar, warga kini sedang berduka atas hilangnya dua nelayan lokal yang diduga ikut menjadi korban dalam serangan terbaru.
Pemerintah Trinidad: “Ini Sangat Serius”
Menteri Keamanan Nasional Trinidad dan Tobago, Roger Alexander, mengonfirmasi bahwa peringatan mendadak dari AS ini “sangat mungkin” berkaitan langsung dengan eskalasi militer regional.
“Kami telah mengaktifkan mekanisme pengamanan darurat nasional,” ujar Roger Alexander.
AS Tegaskan Siap Perang
Pada saat bersamaan, Jenderal Eric Smith, Komandan Korps Marinir AS, dalam pidato resmi memperingati 250 tahun berdirinya United States Marine Corps, memberikan pernyataan yang dianggap paling agresif dalam beberapa tahun terakhir.
“Pertempuran berikutnya sudah di depan mata. Marinir akan siap. Siap bertempur. Siap menang,” katanya.
Pernyataan ini langsung memicu spekulasi global bahwa Washington sedang bersiap untuk operasi militer terbuka terhadap Venezuela, terutama setelah Presiden Donald Trump di minggu-minggu sebelumnya telah mengerahkan pasukan elit 160th SOAR “Night Stalkers” hanya 140 km dari Caracas.
EtIndonesia. Militer Israel secara resmi menegaskan bahwa pada hari Minggu, 19 Oktober 2025, pihaknya mendeteksi adanya pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata oleh Hamas. Klaim ini muncul setelah serangan yang ditujukan ke pasukan Israel di wilayah selatan Gaza, tepatnya di sektor sekitar Kota Rafah, menurut pernyataan resmi dari pihak Israel.
Kronologi Kejadian
Menurut laporan dari media lokal dan pengumuman resmi dari IDF, serangan awal terjadi ketika pasukan Israel yang sedang beroperasi di Rafah mengaku diserang dengan rudal anti-tank dan tembakan granat peluncur roket oleh kelompok bersenjata yang oleh Israel dikaitkan dengan Hamas. IDF menegaskan bahwa serangan tersebut terjadi di kawasan yang dilindungi oleh gencatan senjata — yaitu zona di mana aktivitas militer besar harus dihentikan.
Sebagai respons, militer Israel melancarkan serangan udara dan artileri di Rafah dan beberapa lokasi lainnya di Jalur Gaza pada hari yang sama. Target yang disebutkan adalah terowongan bawah tanah dan fasilitas militer Hamas yang digunakan sebagai jalur penyusupan senjata atau personel.
Pihak Gaza melalui Kementerian Kesehatan melaporkan sejumlah korban tewas dan luka akibat serangan tersebut, termasuk warga sipil.
Pernyataan dan Posisi Masing‐masing Pihak
Pihak Israel dalam pernyataannya menyebut bahwa tindakan Hamas merupakan “pelanggaran terbuka” terhadap perjanjian gencatan senjata yang ditengahi oleh Amerika Serikat dan negara‐negara mediator lainnya. (Tanggal mulai gencatan senjata: 10 Oktober 2025)
Israel menegaskan akan memberikan “tanggapan tegas” dan bahwa mereka memegang hak untuk menyerang sasaran militer yang dianggap melanggar.
Sementara itu, pihak Gaza maupun Hamas sejauh ini belum mengeluarkan pernyataan terperinci yang secara eksplisit mengakui serangan rudal anti‐tank ke pasukan Israel seperti yang diklaim Tel Aviv. Beberapa saluran media lokal menyebut bahwa Hamas menyatakan tidak bertanggung jawab atas insiden tersebut dan menuding Israel menggunakan dalih untuk melakukan serangan udara.
Selain itu, Departemen Luar Negeri AS dalam keterangan persnya menyebut bahwa intelijen Amerika menerima laporan kredibel bahwa Hamas berencana melakukan serangan baru — yang bahkan ditujukan kepada warga Gaza sendiri — yang jika terbukti benar akan menjadi pelanggaran gencatan senjata yang serius. Washington menegaskan komitmennya untuk “melindungi warga Gaza dan menjaga integritas perjanjian gencatan senjata”
Dampak terhadap Gencatan Senjata dan Situasi Kemanusiaan
Tindakan ini menempatkan gencatan senjata yang telah berlaku sejak awal Oktober 2025 dalam kondisi genting. Sebelumnya, dalam periode beberapa minggu terakhir gencatan sempat berlangsung tetapi dengan sejumlah pelanggaran ringan yang dilaporkan oleh kedua belah pihak.
Dengan adanya serangan ini, akses kemanusiaan melalui perbatasan Rafah dengan Mesir juga menjadi korban — Israel menegaskan bahwa pembukaan kembali perbatasan akan dibatasi hingga Hamas menyerahkan jasad sandera Israel yang tersisa, yang menjadi bagian dari kesepakatan.
Dari sisi korban, media Gaza melaporkan sekurang‐kurangnya 11 orang tewas akibat serangan udara Israel di tengah gencatan senjata pada hari yang sama.
Analisis: Apa yang Terjadi dan Bagaimana Prospeknya?
Tentang tuduhan pelanggaran – Israel mengklaim bahwa serangan terjadi di luar “garis kuning” yang telah disepakati sebagai batas aktivitas militer oleh pihak Israel dan Hamas.
– Jika benar bahwa rudal anti‐tank diluncurkan dari wilayah Gaza dan mengenai pasukan Israel, maka ini jelas menjadi pelanggaran mekanisme gencatan senjata. – Namun, karena Hamas belum mengonfirmasi atau mengakuinya, terdapat kemungkinan bahwa pihak yang menyerang bukan bagian langsung dari Hamas, melainkan kelompok bersenjata lepas — namun Israel tetap menilai tanggung jawab politiknya berada pada Hamas sebagai pihak penguasa di Gaza.
Respon Israel dan skala serangan – Serangan udara Israel menargetkan infrastruktur terowongan dan fasilitas militer, yang menunjukkan bahwa Israel memandang insiden tersebut sebagai lebih dari sekadar “peringatan”. – Keputusan Israel untuk menutup perbatasan Rafah bisa menjadi alat tekan tambahan terhadap Hamas dalam konteks negosiasi sandera dan pembebasan tahanan.
Dampak pada gencatan senjata – Gencatan senjata yang masih baru dan rapuh bisa runtuh jika kedua belah pihak melakukan eskalasi lebih lanjut. – Keterlibatan pihak ketiga seperti AS, dan tekanan internasional terhadap dua belah pihak, menjadi semakin penting untuk mencegah meluasnya konflik. – Situasi kemanusiaan di Gaza tetap sangat genting, dan setiap eskalasi bisa memperparah kondisi sipil yang sudah terhimpit oleh blokade dan konflik.
Prospek ke depan – Jika Israel melanjutkan serangan dengan skala besar, Hamas mungkin merespon dengan serangan balik yang lebih besar atau menggandeng faksi‐lain di Gaza. – Sebaliknya, jika Hamas memilih untuk menahan diri, gencatan senjata mungkin bisa diperkuat, tetapi persyaratan Israel (seperti penyerahan jenazah sandera dan pembebasan tahanan) akan tetap menjadi batu sandungan. – Dunia internasional, khususnya AS dan Mesir, mungkin akan mendorong mediasi segera untuk mencegah konflik menyebar lebih luas.
Kesimpulan
Insiden pada 19 Oktober 2025 menandai momen kritis bagi gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Tuduhan pelanggaran yang dilontarkan Israel terhadap Hamas serta serangan balasan yang dilancarkan menunjukkan bahwa perdamaian yang baru tercapai berpotensi kembali terguncang. Dengan berbagai faktor internal – termasuk kondisi kemanusiaan di Gaza, tekanan dari Israel, serta jaminan keamanan bagi warga sipil – serta pengaruh eksternal dari AS dan negara mediator, jalan menuju stabilitas masih penuh tantangan.
Apabila Hamas membenarkan atau diidentifikasi sebagai pelaku dan Israel melanjutkan operasi militer besar, maka risiko eskalasi menuju konflik berskala lebih besar sangat nyata. Sebaliknya, jika kedua pihak menahan diri dan pihak mediator berhasil menengahi, maka ada peluang meski kecil untuk kembali ke jalur gencatan senjata yang lebih kokoh.
EtIndonesia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, mengeluarkan pernyataan peringatan keras terhadap Hamas setelah intelijen AS mendeteksi adanya rencana serangan baru terhadap warga sipil di Jalur Gaza. Tindakan itu dinilai sebagai ancaman langsung terhadap perjanjian gencatan senjata bersejarah yang difasilitasi oleh Presiden Donald Trump pada awal Oktober 2025.
Rubio menegaskan dalam konferensi pers darurat di State Department: “Jika Hamas berani melakukan provokasi militer, Amerika Serikat akan merespons secara tegas dan cepat. Gencatan senjata bisa runtuh total dalam hitungan jam.”
Isi Perjanjian Gencatan Senjata Trump–Hamas (Oktober 2025)
Kesepakatan monumental tersebut mencakup tiga pilar utama:
Pembebasan seluruh sandera asal Israel dan negara Barat
Penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza
Komitmen perlucutan senjata penuh terhadap Hamas dalam periode transisi yang diawasi internasional
Hingga saat ini, menurut laporan Al Jazeera, sebagian sandera telah dibebaskan. Namun implementasi penuh perjanjian disebut terhambat oleh dugaan manuver militer diam-diam yang disiapkan Hamas.
Tekanan Diplomatik Internasional Meningkat
Qatar dan Mesir — dua mediator utama perjanjian — langsung menghubungi pimpinan Hamas dan meminta mereka untuk menahan diri sepenuhnya. Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan siap mengirim tim pemantau tambahan ke lapangan, dan mengingatkan agar keselamatan warga sipil tidak dijadikan alat tawar-menawar politik.
Situasi Dinilai Sangat Genting
Para analis memperingatkan bahwa “pelanggaran sekecil apapun — bahkan satu tembakan — dapat membatalkan seluruh kesepakatan” dan memicu perang jilid baru di Gaza, yang kemungkinan kali ini akan menghadirkan keterlibatan militer langsung AS sejak awal.
Media internasional menyebut rencana perdamaian Trump sebagai: “Terobosan terbesar setelah satu dekade konflik Timur Tengah.”
Namun mereka juga menekankan: Amerika Serikat dan Israel tidak akan ragu melancarkan operasi gabungan jika Hamas dianggap melanggar komitmen gencatan senjata.
EtIndonesia. Isyarat gejolak diplomasi global kembali menguat setelah CNN melaporkan bahwa Donald Trump menyatakan minat untuk bertemu kembali dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un. Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, bahkan disebut telah secara pribadi mengundang Trump ke KTT APEC di Seoul, membuka peluang terjadinya pertemuan bersejarah jilid berikutnya antara Washington dan Pyongyang.
Sejumlah analis menilai, jika pertemuan ini terwujud, maka ini bukan demi isu Semenanjung Korea semata — melainkan bagian dari operasi global Trump untuk memutus pengaruh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik dan Timur Tengah secara bersamaan.
Spekulasi Memanas : Beijing “Melempar Tanggung Jawab” ke Pyongyang?
Di media sosial Weibo dan X, muncul dugaan bahwa PKC (Beijing) sedang menjadikan Korea Utara sebagai “tameng politik”, agar bisa lepas dari tekanan internasional atas kerasnya dugaan keterlibatan Tiongkok dalam operasi militer Hamas di Gaza.
Salah satu komentar yang viral menyindir tajam: “PKC buang Korea Utara jadi kambing hitam. Kim Jong Un disiapkan jadi perisai politik Xi Jinping.”
Laporan terpisah yang beredar minggu ini bahkan menyebut bahwa pekerja konstruksi terowongan Hamas di Gaza diduga berasal dari perusahaan konstruksi milik Tiongkok — namun Beijing sejauh ini menolak berkomentar.
Analisis : PKC Mulai Terdesak – “Kehilangan Pengaruh Terbesar dalam 40 Tahun”
Pengamat independen Tang Boqiao menyatakan dalam wawancara bahwa Trump telah memenangkan Timur Tengah tanpa perang, membuat Beijing sepenuhnya tersisih setelah membakar miliaran dolar dalam proyek pengaruh geopolitik yang gagal total.
Dia menyebut lima blok kekuatan pro-Beijing yang selama ini dibiayai PKC:
Iran
Suriah
Hizbullah
Hamas
Milisi Houthi Yaman
“Hampir seluruhnya sedang mengalami kekalahan strategis, dan PKC akan kehilangan pengaruh paling besar di Timur Tengah dalam 40 tahun terakhir,” ujar Tang.
Ironisnya, hingga detik-detik sebelum penandatanganan gencatan senjata Gaza, media corong Beijing masih bersikeras menulis: “Hamas tidak akan menyerah, dan akan berperang sampai akhir.”
Strategi Global Trump : Serangan “Tiga Lapisan” untuk Mengepung Beijing
Jurnalis investigasi OAN, Chanel Rion, menyebut kebijakan luar negeri Trump saat ini bukan respons acak terhadap krisis, melainkan bagian dari strategi geopolitik besar menutup ruang gerak Beijing di tiga front utama:
Dia menyebutkan tiga lapisan serangan Trump terhadap PKT:
Lapisan Pertama — Iran Trump memperketat sanksi dan tekanan militer terhadap Iran, memutus jalur energi strategis PKT dalam proyek Belt and Road Initiative.
Lapisan Kedua — Gaza dan Hamas Trump memaksa terciptanya perdamaian historis di Timur Tengah, membebaskan sandera Israel, dan mengakhiri kekuasaan militan pro-PKT seperti Hamas. Dampaknya: PKT kehilangan pijakan politik dan aset intelijen utama di Timur Tengah.
Lapisan Ketiga — Venezuela (Wilayah Belakang PKT di Amerika Latin) Trump memberi sinyal siap menggerakkan pasukan elite CIA dan melakukan operasi perubahan rezim terhadap pemerintahan Maduro — yang selama ini menjadi “klien energi strategis Beijing di Karibia”.
Chanel Rion menegaskan: “Tidak masuk akal AS mengerahkan 10.000 tentara + 8 kapal perang hanya untuk urusan narkoba. Ini operasi geo-ekonomi untuk menghabisi blok Beijing.”
Maduro Mengalah – Tapi Washington Tidak Tergiur
Pada 17 Oktober 2025, Trump mengungkap secara terbuka bahwa Presiden Venezuela, Nicolás Maduro diam-diam menawarkan kompromi besar — termasuk membuka kembali akses minyak dan emas Venezuela bagi perusahaan AS, dengan imbalan normalisasi hubungan dan pencabutan sanksi.
Jawaban Trump sangat keras:
“Dia (Maduro) akan kasih apa saja. Dia tahu dia tidak bisa melawan Amerika Serikat.”
Namun mengejutkan, Gedung Putih menolak tawaran itu, menandakan Washington tampaknya tidak lagi tertarik pada kompromi ekonomi — melainkan perubahan rezim total.
EtIndonesia. Situasi politik Gaza kembali tegang setelah seorang pejabat senior Hamas menegaskan bahwa kelompok tersebut tidak akan melucuti senjata dalam kondisi saat ini dan akan tetap mempertahankan kendali penuh atas Jalur Gaza. Namun, Hamas menyatakan bersedia menerima gencatan senjata hingga lima tahun demi rekonstruksi total Gaza.
Pemerintahan Donald Trump segera merespons. Gedung Putih mengonfirmasi bahwa tim pelaksana “Trump Peace Deal” telah dibentuk dan mulai meninjau implementasi lapangan agar perjanjian tidak hanya berhenti pada deklarasi politik.
Menurut laporan Reuters (17 Oktober 2025), anggota Biro Politik Hamas, Nazzar, menyampaikan bahwa Hamas akan tetap menguasai keamanan Gaza selama masa transisi dan tidak dapat menjanjikan pelucutan senjata penuh. Ia menegaskan bahwa Palestina juga menuntut jaminan nyata menuju pembentukan negara berdaulat.
Pernyataan itu dikuatkan oleh pejabat Hamas lainnya, Haya, dalam wawancara dengan Al Jazeera pada hari yang sama. Dia menyatakan dengan keras: “Selama pendudukan Israel masih ada, perlawanan bersenjata tidak akan berhenti.”
Reaksi Global Meningkat
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengecam keras sikap Hamas dan memperingatkan bahwa operasi militer dapat dilanjutkan kapan saja. Gedung Putih juga menyatakan kewajiban “untuk memastikan perjanjian berjalan nyata, bukan sekadar kata-kata.”
Dewan Keamanan PBB menyerukan penahanan diri, sementara Qatar memperingatkan risiko terjadinya eskalasi militer baru.
Pada hari yang sama, Hamas menyerahkan satu jenazah sandera melalui Palang Merah — Eliyahu Magalit, 75 tahun, menjadikannya jenazah ke-10 yang telah dikembalikan sejak gencatan senjata berlangsung.
Israel merespons dengan memastikan penutupan penuh Perlintasan Rafah hingga 18 jenazah terakhir diserahkan dan seluruh poin perjanjian ditegakkan tanpa pengecualian.
Hamas balik menegaskan komitmennya terhadap kesepakatan, namun mendesak agar bantuan kemanusiaan segera dipercepat dan tidak dijadikan alat tekanan politik.
Tahap Kedua “Rencana Damai 20 Poin Trump”
Sumber Gedung Putih mengonfirmasi bahwa tahap kedua perjanjian Trump secara eksplisit mensyaratkan pelucutan total senjata Hamas sebagai syarat mutlak pencairan dana rekonstruksi internasional bernilai miliaran dolar.
Wakil Presiden AS, JD Vance, dijadwalkan tiba di Israel pada 20 Oktober 2025, didampingi Utusan Khusus Timur Tengah, Whitcoff dan Jared Kushner. Media AS seperti Axios menyebut kunjungan ini sebagai “misi penyelesaian hambatan final kesepakatan Trump.”
Penangkapan Mendadak di AS
17 Oktober 2025 — Washington DC, Departemen Kehakiman AS secara mengejutkan mengumumkan penangkapan seorang pria asal Gaza berusia 33 tahun bernama Mukhtadi yang telah bermukim di negara bagian Louisiana.
Dia dituduh sebagai anggota Brigade Perlawanan Nasional Hamas dan terlibat langsung dalam serangan 7 Oktober 2023. Dalam permohonan visanya pada 12 September 2024, Mukhtadi menyembunyikan keterlibatannya dengan Hamas.
Dia telah bekerja di sebuah restoran di Kota Lafayette sebelum akhirnya ditangkap oleh FBI dalam operasi senyap, kini menghadapi dakwaan terorisme dan penipuan visa.
Publik AS bereaksi keras di platform X (Twitter). Banyak yang menduga akan ada penangkapan lanjutan, bahkan menyebut bahwa insiden ini menunjukkan komitmen Trump memburu hingga lapisan tersembunyi jaringan Hamas di AS.
Spekulasi: Ada “Bayangan Beijing & Korea Utara”?
Perdebatan global mencuat: siapa penyokong utama kekuatan struktur Hamas?
Sebuah video investigasi viral mempertanyakan: “Siapa yang membangun 500 km terowongan bawah tanah Gaza — sedalam 50 meter, lengkap dengan rel kereta, listrik, ventilasi industri?”
Banyak analis Israel dan AS ikut berspekulasi — Iran dianggap tidak punya kapasitas teknis sebesar itu.
Nama Korea Utara mencuat sebagai pemasok teknologi bawah tanah paling mungkin. Beberapa analis bahkan menyebut “aroma shadow engineering ala Beijing” terkait pembiayaan dan kebutuhan data geologi level strategis.
EtIndonesia. Lebih dari 5.000 praktisi Falun Gong berkumpul di Chiang Kai-shek Memorial Hall, Taipei, Taiwan pada Sabtu (18/10/2025). Mereka membentuk formasi raksasa bergambar lambang Falun. Pemandangan tersebut sangat megah dan sakral.
Selain menampilkan kedamaian serta keindahan prinsip “Sejati, Baik, Sabar (Zhen, Shan, Ren)”, acara ini juga menyampaikan kepada wisatawan mancanegara tentang kebenaran di balik penganiayaan brutal Partai Komunis Tiongkok (PKT) terhadap Falun Gong.
Mereka berkumpul di bawah terik matahari serta duduk dengan rapi dan seragam sesuai warna pakaian masing-masing. Mereka membentuk gambar Falun berukuran 90 meter panjang dan 87 meter lebar, disertai tulisan “Falun Chang Zhuan” (Falun Berputar Selamanya) di halaman luas memorial tersebut. Dari udara, formasi itu tampak sangat spektakuler.
Pada 18 Oktober 2025, lebih dari 5.000 praktisi Falun Gong dari Taiwan, Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Korea, Hong Kong, dan daerah lainnya membentuk gambar raksasa “Simbol Falun” serta tulisan ‘Falun Changzhuan’ (Roda Fa Berputar Selamanya) di Liberty Square, Balai Peringatan Chiang Kai-shek, Taipei. Pemandangannya begitu khidmat dan megah, menyampaikan keindahan Falun Dafa kepada masyarakat Taiwan. (Sung Pi-lung/The Epoch Times)
Perhimpunan tersebut merupakan acara tahunan pembentukan karakter yang diselenggarakan oleh para praktisi Falun Gong setempat, sebuah tradisi yang berawal dari Tiongkok sebelum rezim komunis melancarkan penganiayaan brutal terhadap kelompok kepercayaan ini pada tahun 1999.
Tahun ini, para praktisi dari Korea Selatan, Jepang, Jerman, Kanada, Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Hong Kong, dan Amerika Serikat turut berpartisipasi dalam acara tersebut.
Setelah formasi karakter selesai, para peserta tetap tinggal untuk berlatih perangkat gerakan Falun Gong bersama-sama.
Falun Gong, yang juga dikenal sebagai Falun Dafa, adalah sebuah disiplin spiritual yang berpusat pada prinsip-prinsip Sejati, Baik, dan Sabar. Pertama kali diperkenalkan kepada publik di Tiongkok pada tahun 1992, latihan ini dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut hingga mencapai antara 70 juta hingga 100 juta praktisi di seluruh negeri pada tahun 1999, menurut perkiraan resmi.
Para praktisi Falun Gong melakukan latihan bersama di Taipei, Taiwan, pada 18 Oktober 2025.
(Sung Pi-lung / The Epoch Times)
Dikarenakan takut popularitas Falun Gong mengancam kekuasaan rezim, Partai Komunis Tiongkok memulai kampanye brutal untuk memberantas latihan ini pada Juli 1999. Selama 26 tahun terakhir, banyak praktisi telah dikirim ke penjara, kamp kerja paksa, dan pusat pencucian otak—tempat di mana mereka mengalami kerja paksa, penyiksaan, dan bahkan kematian akibat pengambilan organ secara paksa.
Para praktisi Falun Gong melakukan latihan bersama di Taipei, Taiwan, pada 18 Oktober 2025.
(Sung Pi-lung / The Epoch Times)
Huang Chun-mei, penyelenggara acara sekaligus wakil ketua Himpunan Falun Dafa Taiwan, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa ia dan para praktisi lainnya berpartisipasi dalam acara tersebut setiap tahun dengan harapan semakin banyak orang yang akan mengenal Falun Gong, yang menurutnya telah memberikan manfaat besar baik secara spiritual maupun fisik.
“Latihan ini juga yang paling mudah dilakukan—karena tidak mengganggu kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan Anda,” kata Huang. “Ini adalah sesuatu yang bisa dipraktikkan oleh orang dari segala usia dan jenis kelamin.”
Pada 18 Oktober 2025, lebih dari 5.000 praktisi Falun Gong dari Taiwan, Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Korea, Hong Kong, dan daerah lainnya membentuk gambar raksasa “Simbol Falun” serta tulisan ‘Falun Changzhuan’ (Roda Fa Berputar Selamanya) di Liberty Square, Balai Peringatan Chiang Kai-shek, Taipei. Foto menunjukkan kegiatan latihan besar bersama.
(Foto: Lin Chia-hung / The Epoch Times)
Huang menambahkan bahwa penyelenggaraan acara tahunan di Liberty Square—salah satu landmark paling banyak dikunjungi di Taiwan—menunjukkan kontras yang kuat: demokrasi dan kebebasan yang hidup di Taiwan berbanding dengan cengkraman ketat Partai Komunis Tiongkok terhadap masyarakat di seberang Selat Taiwan.
Pada 18 Oktober 2025, lebih dari 5.000 praktisi Falun Gong dari Taiwan, Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Korea, Hong Kong, dan daerah lainnya membentuk gambar raksasa “Simbol Falun” serta tulisan ‘Falun Changzhuan’ (Roda Fa Berputar Selamanya) di Liberty Square, Balai Peringatan Chiang Kai-shek, Taipei. Foto menunjukkan kegiatan latihan besar bersama.
(Foto: Sun Hsiang-yi / The Epoch Times)
Wu Ching-hsiang, arsitek pensiunan yang membuat rancangan formasi karakter tersebut, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa ia berharap empat karakter Tionghoa dalam formasi itu dapat membangkitkan rasa ingin tahu orang tentang makna yang lebih dalam dan mendorong mereka untuk mempelajari Falun Gong.
Ketua Himpunan Falun Dafa Jepang, Kentaro Inagaki (Tangkapan layar NTD)
Ketua Himpunan Falun Dafa Jepang, Kentaro Inagaki, mengatakan: “Setiap tahun acara pembentukan formasi seperti ini diadakan di Taiwan. Saya selalu ingin menjadi bagian darinya. Saya yakin semua praktisi Dafa ingin ikut serta, karena ini sungguh luar biasa.”
Peserta luar negeri lainnya, Kim Chang-rok, 54 tahun, seorang karyawan perusahaan perlengkapan medis asal Korea Selatan, mengatakan bahwa hari Sabtu tersebut menandai keterlibatannya yang ketiga kalinya dalam kegiatan pembentukan karakter.
Kim Chang-rok di Liberty Square, Taipei, Taiwan, pada 18 Oktober 2025.
(Frank Fang / The Epoch Times)
“Dunia membutuhkan Sejati, Baik, dan Sabar,” kata Kim kepada The Epoch Times, seraya mencatat bahwa sejak Falun Gong diperkenalkan di Tiongkok pada tahun 1992, ajaran ini telah menyebar ke lebih dari 100 negara di seluruh dunia.
Banyak penduduk lokal dan wisatawan asing berdiri di sekitar lokasi dan menyaksikan proses pembentukan karakter berlangsung.
Seorang turis dari Amerika Serikat (tangkapan layar NTD)
Seorang turis dari Amerika Serikat berkata: “Ini pemandangan yang indah. Saat kami lewat, kami melihat begitu banyak orang mengenakan pakaian kuning. Bisa menyaksikan langsung dan ikut merasakan suasana ini benar-benar menyenangkan.”
Turis dari Inggris menambahkan: “Ini sangat berbeda dengan di negara kami. Di sana, protes atau pertemuan sering disertai bahaya. Namun di sini terasa sangat tertib, penuh rasa hormat, dan damai.”
Turis dari Inggris (NTD)
Sedangkan Refet Gokce Bozkurt, 50 tahun, seorang insinyur sipil dari Turki mengatakan bahwa ia merasa “luar biasa” melihat para praktisi mengadakan acara tersebut untuk meningkatkan kesadaran tentang pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok.
“Saya pikir ini sangat spiritual,” kata Bozkurt kepada The Epoch Times.
Seorang praktisi Falun Dafa Taiwan, Tuan Lin, mengatakan: “Dari ajaran Guru, kami belajar bahwa sebagai praktisi, kami harus selalu mencari ke dalam, mempertimbangkan orang lain, dan berusaha mempraktikkan prinsip ‘Sejati, Baik, Sabar’ dalam kehidupan sehari-hari.”
Praktisi lain, Nyonya Chen, berbagi pengalamannya: “Anak saya mulai belajar Dafa sejak berusia dua tahun. Mereka dulu sering menangis di malam hari karena alergi. Namun setelah berlatih Falun Gong, kondisi tubuh mereka berangsur membaik.”
Praktisi Taiwan, Mahasiswi Xu, mengatakan:“Banyak orang di sekitar saya belum tahu tentang penganiayaan ini. Mereka sering bertanya kenapa kami membagikan brosur di jalan. Setelah mendengar penjelasan, mereka sangat terkejut mengetahui bahwa hal semacam ini masih terus terjadi di Tiongkok.”
Mahasiswi Chen menambahkan:“Melihat PKT terus-menerus menganiaya Falun Gong membuat saya merasa bahwa ini harus dikecam dan ditentang dengan tegas. Saya berharap penganiayaan ini segera berakhir.”
Yan Siang-lin di Liberty Square, Taipei, Taiwan, pada 18 Oktober 2025.
(Frank Fang / The Epoch Times)
Yan Siang-lin, 26 tahun, seorang guru bahasa Jepang, mengatakan bahwa ia sangat menghargai cara ia dibesarkan, karena kedua orang tuanya mendidiknya berdasarkan prinsip-prinsip Falun Gong.
“Saya dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang damai dan bahagia,” kata Yan. “Saya pikir hal itu telah berperan penting dalam membentuk karakter, kepribadian, dan nilai-nilai moral saya.”
Yan berharap bahwa pengalamannya sendiri dapat memotivasi orang lain untuk membaca buku utama Falun Gong, “Zhuan Falun,” yang telah diterjemahkan ke dalam 40 bahasa dan tersedia secara daring.
Sumber : NTD Asia Pasifik dan Epochtimes.com
Pada 18 Oktober 2025, lebih dari 5.000 praktisi Falun Gong dari Taiwan, Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Korea, Hong Kong, dan daerah lainnya mengadakan kegiatan pembentukan karakter di Liberty Square, Balai Peringatan Chiang Kai-shek, Taipei. Foto menunjukkan masyarakat yang sedang melihat papan informasi tentang kebenaran Falun Gong.
(Foto: Sun Hsiang-yi / The Epoch Times)Pada 18 Oktober 2025, lebih dari 5.000 praktisi Falun Gong dari Taiwan, Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Korea, Hong Kong, dan daerah lainnya mengadakan kegiatan pembentukan karakter di Liberty Square, Balai Peringatan Chiang Kai-shek, Taipei. Foto menunjukkan masyarakat yang sedang melihat papan informasi tentang kebenaran Falun Gong.
(Foto: Chao Yu-cheng / The Epoch Times)Pada 18 Oktober 2025, lebih dari 5.000 praktisi Falun Gong dari Taiwan, Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Korea, Hong Kong, dan daerah lainnya mengadakan kegiatan pembentukan karakter di Liberty Square, Balai Peringatan Chiang Kai-shek, Taipei. Foto menunjukkan masyarakat yang sedang melihat papan informasi tentang kebenaran Falun Gong.
(Foto: Sun Hsiang-yi / The Epoch Times)
Etindonesia. Seorang siswi berusia 14 tahun di Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok, pada 8 April 2025 dibunuh oleh teman sekelasnya yang juga berusia 14 tahun. Dalam persidangan baru-baru ini, ibu korban mengungkapkan bahwa pelaku sama sekali tidak pernah meminta maaf — sampai ia mendengar kemungkinan dijatuhi hukuman mati, barulah ia berlutut memohon ampun.
Kasus pembunuhan di sekolah Shenzhen itu telah mulai disidangkan. Menurut surat dakwaan, korban bernama Pan dan pelaku bernama Zhong, keduanya adalah siswa kelas 3 SMP di sebuah sekolah di Shenzhen.
Mereka tinggal di kompleks apartemen yang sama bersama seorang siswa lain bermarga Chen. Sejak kelas 1 SMP, ketiga anak itu diantar jemput bergantian oleh ayah Pan dan ayah Chen.
Peristiwa tragis itu terjadi pada 8 April 2025. Sore hari setelah pulang sekolah, ketiganya naik mobil bersama hingga tiba di depan gerbang kompleks.
Menurut dakwaan, Zhong merasa tidak senang terhadap Pan karena hal-hal sepele. Ia lebih dulu kembali ke gedung tempat tinggalnya, lalu setelah melihat Pan berjalan sendirian pulang, ia membawa pisau lipat hitam yang telah dibelinya secara online dan menghampiri Pan untuk bertanya. Tidak lama kemudian, ia menikam Pan beberapa kali lalu pergi. Ketika mendengar Pan berteriak minta tolong, Zhong malah kembali lagi dan menikamnya beberapa kali lagi.
Zhong kemudian pulang dan berbohong kepada keluarganya dengan mengatakan bahwa “ia terluka karena berusaha menolong orang.” Petugas keamanan kompleks yang menemukan korban segera melapor ke polisi. Saat polisi tiba di lokasi, Pan langsung dibawa ke rumah sakit, tetapi nyawanya tidak tertolong.
Pada 9 April 2025, Zhong ditahan secara kriminal. Kemudian, pada 22 April ia resmi ditangkap. Kasus tersebut disidangkan pada 15 Oktober di Pengadilan Menengah Kota Shenzhen. Pihak keluarga korban dan pengacara menuntut agar pelaku dijatuhi hukuman mati.
Sidang hari itu berlangsung sekitar empat jam. Ibu korban, Nyonya Zeng, mengatakan, “Dia sangat kejam, dia menikam putri saya sebanyak 26 kali.” Nyonya Zeng mengungkapkan bahwa dari berkas kasus dan dokumen tambahan pengacara, mereka mengetahui bahwa Zhong telah merencanakan pembunuhan tersebut. “
Terungkap juga, pelaku bukan hanya membeli pisau secara sengaja di internet, tapi juga menggunakan komputer untuk mencari tahu apa konsekuensi hukum bagi anak berusia 14 tahun jika membunuh orang. Dia bahkan sudah mencoba menelusuri rute yang biasa dilalui putri Nyonya Zheng. Dia juga pernah mencoba membeli racun secara online, tetapi gagal karena itu obat terlarang. Bagi keluarga, pelaku adalah pembunuh yang lebih kejam daripada orang dewasa.
Menurut laporan Xiaoxiang Morning Post, polisi menemukan bahwa sebelum beraksi, Zhong sempat mencari kata kunci seperti “hukuman bagi anak 14 tahun yang membunuh” di internet. Nyonya Zeng mengatakan, ia sangat sulit menerima kebrutalan dan rencana dingin seperti itu.
Ia menambahkan, keluarganya biasanya mengantar-jemput anak-anak dengan mobil, dan telah membantu menjemput Zhong hampir tiga tahun, bahkan juga pernah mengantar kakak perempuan Zhong selama setahun. Tak disangka, akhirnya putrinya dibunuh oleh anak yang sering mereka bantu itu.
Kasus ini menimbulkan perdebatan luas di kalangan masyarakat Tiongkok. Banyak warganet menyerukan agar Zhong dijatuhi hukuman mati, dengan alasan bahwa pelaku kejahatan seberat ini tidak seharusnya lolos hanya karena masih di bawah umur.
Beberapa komentar di internet berbunyi: “Dalam aturan ‘anak di bawah umur tidak bisa dijatuhi hukuman mati’, seharusnya ada pengecualian untuk kasus pembunuhan dengan niat jahat.”
“Kalau dibiarkan hidup, di masa depan akan muncul sepuluh atau seratus kasus seperti ini lagi; tapi kalau dieksekusi, akan jadi peringatan keras dan mencegah puluhan atau ratusan kasus serupa terjadi.”
Namun ada juga warganet yang berpendapat, jika seorang anak mampu merencanakan pembunuhan dengan tenang dan bahkan memanfaatkan celah hukum agar selamat dari hukuman mati, maka masyarakat harus bertanya pada diri sendiri:
“Di mana letak kesalahan pendidikan kita? Apakah karena kurangnya kasih sayang di rumah, kelalaian sekolah, atau karena masyarakat sudah terlalu memaklumi kejahatan sehingga bahkan anak-anak pun belajar untuk memanipulasi hukum?” (Hui/asr)
Hubungan antara Amerika Serikat dan Venezuela terus memanas akibat masalah narkoba. Pada Kamis (16 Oktober), militer AS kembali melancarkan serangan terhadap sebuah kapal pengangkut narkoba di Laut Karibia.
Menurut laporan media asing, Gedung Putih telah menolak proposal Presiden Nicolás Maduro untuk mundur dalam tiga tahun, dengan menegaskan bahwa pemerintahannya tidak sah.
Presiden Donald Trump juga mengkonfirmasi bahwa ia telah memberi wewenang kepada CIA untuk melancarkan operasi rahasia di Venezuela dan sedang mempertimbangkan operasi darat.
EtIndonesia.com. Militer AS pada Kamis (16/10/2025) kembali menyerang kapal yang dicurigai membawa narkoba di Laut Karibia. Untuk pertama kalinya, dilaporkan ada korban selamat dalam operasi tersebut. Pentagon menyebut kapal-kapal pengangkut narkoba itu sebagai “teroris narkotika.”
Sejak September, militer AS telah beberapa kali melakukan serangan mematikan terhadap kapal penyelundup narkoba di wilayah Karibia. Sebelum operasi terbaru ini, AS telah menenggelamkan lima kapal pengangkut narkoba—empat di antaranya berasal dari Venezuela—yang menewaskan sedikitnya 27 orang.
Operasi militer AS di kawasan itu terus meningkat. Pada Rabu (15 Oktober), sedikitnya dua pesawat pembom strategis B-52 terlihat menuju perairan lepas pantai Venezuela untuk menjalankan misi. Selain itu, militer AS juga telah menempatkan tiga kapal perusak bersenjata sistem tempur Aegis di wilayah tersebut.
Di tengah meningkatnya tekanan dari AS, media asing melaporkan bahwa pemerintah Venezuela mengajukan proposal kepada Washington berupa “rencana pengunduran diri bertahap Maduro.”
Dalam proposal itu disebutkan bahwa Presiden Nicolás Maduro akan turun dari jabatan dalam tiga tahun, menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden Delcy Rodríguez untuk menyelesaikan masa jabatan hingga Januari 2031, serta berjanji tidak akan mencalonkan diri lagi.
Namun Gedung Putih menolak usulan tersebut, menegaskan bahwa AS tidak mengakui pemerintahan Maduro dan menuduhnya memimpin negara yang terlibat dalam terorisme narkotika.
“Presiden Trump memandang Maduro sebagai presiden ilegal yang memimpin rezim ilegal. Rezim itu telah lama menyelundupkan narkoba ke Amerika Serikat, dan kami tidak akan mentoleransi hal itu lagi,” ujar juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt.
Presiden Trump juga mengkonfirmasi pada Rabu bahwa ia telah memberi otorisasi kepada CIA untuk menjalankan operasi rahasia di Venezuela, serta mempertimbangkan kemungkinan operasi darat di negara tersebut.
Trump menjelaskan: “Saya memberikan izin itu karena dua alasan. Pertama, mereka telah mengosongkan penjara; dan kedua, karena masalah narkoba — sejumlah besar narkoba masuk dari Venezuela, sebagian besar melalui jalur laut.”
Dengan terungkapnya otorisasi operasi CIA ini, tekanan AS terhadap pemerintahan Maduro kini memasuki fase baru. Namun, Trump menolak menjawab apakah CIA telah diberi izin untuk menargetkan Maduro secara langsung, hanya mengatakan bahwa “Venezuela kini sudah merasakan tekanannya.” (Hui/asr)
Kelompok penipuan asal Tiongkok yang beroperasi di Asia Tenggara bertindak sewenang-wenang dengan dukungan rezim partai Komunis Tiongkok. Seorang warga Korea Selatan yang berhasil melarikan diri dari kompleks penipuan online di Kamboja bersaksi bahwa setelah diselamatkan, ia melihat para penculiknya yang bersenjata sedang bercengkerama dengan kepala polisi — dan ia mengaku “gemetar ketakutan.”
EtIndonesia. Baru-baru ini, seorang mahasiswa Korea Selatan tewas setelah ditipu dan dipaksa bekerja di kompleks penipuan daring di Kamboja. Kasus ini memicu kemarahan besar di Korea Selatan.
Pemerintah Korea Selatan kemudian menghubungi pihak berwenang Kamboja dan berhasil menyelamatkan puluhan warga Korea yang terjebak di jaringan penipuan tersebut. Media Korea pun terus memberitakan kasus ini selama berhari-hari.
Menurut laporan Chosun Ilbo pada Kamis (16 Oktober), seorang pria Korea Selatan bermarga A yang memiliki bisnis suku cadang mobil di Gyeongsang Selatan, tahun lalu ditipu oleh sindikat kriminal asal Tiongkok dengan dalih negosiasi bisnis, lalu diculik dan dibawa ke kompleks penipuan di Kamboja. Ia disiksa dan diancam selama berhari-hari, serta dipaksa meminta uang tebusan kepada keluarganya di Korea.
Kemudian, berkat bantuan warga Korea setempat dan Kedutaan Besar Korea di Kamboja, ia berhasil diselamatkan. Namun ketika ia tiba di kantor polisi Phnom Penh dan sedang menunggu staf kedutaan, para anggota kelompok penculiknya malah muncul di tempat itu.
“Mereka — para anggota geng Tiongkok yang seharusnya sedang diselidiki polisi — justru membawa senjata, bercanda dan merokok bersama kepala polisi,” kata A. “Saat itu saya benar-benar gemetar ketakutan.”
Menurut laporan tersebut, tidak jauh di selatan ibu kota Phnom Penh terdapat sebuah kompleks villa beratap biru yang menjadi markas Grup Prince (Taizi Group) — sebuah organisasi kriminal asal Tiongkok. Sekitar 4.000 orang dari Korea Selatan, Vietnam, Indonesia, dan negara lain telah ditipu dan dijebak di tempat itu, dipaksa untuk melakukan penipuan daring.
Karena kematian mahasiswa Korea akibat penyiksaan oleh kelompok kriminal Kamboja memicu kegemparan besar, pemerintah Kamboja terpaksa meningkatkan penindakan terhadap kejahatan penipuan daring.
Para pelaku yang sebelumnya beroperasi di kompleks Prince Group kini sudah berpindah lokasi, namun polisi Kamboja masih berjaga di area tersebut dan melarang wartawan mendekat atau mengambil foto.
Penduduk komunitas Korea di sekitar lokasi mengatakan kepada wartawan bahwa mereka mencurigai kepolisian setempat melindungi kelompok kriminal itu. Warga Kamboja juga berkomentar bahwa tidak lama lagi sindikat-sindikat tersebut “akan muncul lagi seperti tikus tanah, melanjutkan aksi mereka.”
Media Korea melaporkan bahwa kompleks-kompleks penipuan daring di Kamboja sebagian besar dioperasikan oleh warga Tiongkok. Di dalamnya, para korban yang gagal mencapai target penipuan sering dipukuli, disiksa, bahkan dibunuh. Ada pula laporan mengenai pengambilan organ secara paksa.
Grup Prince yang disebut dalam laporan ini baru-baru ini telah dikenai sanksi oleh pemerintah Amerika Serikat. Pemiliknya, seorang pengusaha keturunan Tionghoa bernama Chen Zhi, juga telah didakwa oleh AS.
Aktivitas kriminal lintas negara kelompok ini menyebabkan kerugian besar bagi warga AS. Pemerintah AS juga menuduh Prince Group terlibat dalam pencucian uang dan berbagai kejahatan lintas negara lainnya, serta menyebut bahwa kelompok tersebut memiliki kaitan dengan organisasi front persatuan Partai Komunis Tiongkok (PKT).
Seorang mantan agen rahasia PKT bernama Rick (Eric), yang pernah “bekerja” di Prince Group, menulis di platform X bahwa organisasi itu sebenarnya merupakan agen utama PKT di Kamboja dan Asia Tenggara untuk menjalankan operasi rahasia. Salah satu kontaknya di grup tersebut, bermarga Li, disebut sebagai pejabat di bawah Divisi Keamanan Politik Chongqing, yang berhubungan langsung dengan Chen Zhi.
Eric mengaku pernah menjadi agen intelijen di Kementerian Keamanan Publik PKT sebelum membelot ke Australia. Ia mengungkapkan bahwa saat bekerja di Prince Group, identitasnya sebagai pegawai di sana hanyalah kedok bagi kegiatan intelijen. Salah satu tugas utamanya adalah bekerja sama dengan Prince Group untuk menjebak dan menangkap para pembangkang Tiongkok di luar negeri.
Sebelumnya, banyak laporan yang telah mengungkap bahwa berbagai kompleks penipuan daring di Asia Tenggara memiliki hubungan erat dengan aparat intelijen PKT dan proyek “Belt and Road” milik rezim tersebut. (hui/asr)
Pada Jumat (17/10/2025), harga emas sempat mencapai rekor tertinggi sebelum kemudian turun kembali di bawah 4.300 dolar AS per ons. Meski demikian, harga emas minggu ini tetap naik 6,7%, menjadi salah satu performa mingguan terbaik sepanjang sejarah.
EtIndonesia. Pada Jumat (17/10/2025) siang waktu Timur AS pukul 12:39, harga emas spot turun 2,6% menjadi 4.212,99 dolar AS per ons, setelah sebelumnya sempat menyentuh rekor tertinggi 4.378,69 dolar AS per ons.
Sehari sebelumnya (Kamis), harga emas spot untuk pertama kalinya menembus level 4.300 dolar AS dan ditutup di rekor 4.326 dolar AS per ons, sementara harga emas berjangka sempat menembus 4.344 dolar AS per ons.
Dari sisi teknikal, kenaikan emas dianggap sudah terlalu tinggi, yang biasanya diikuti oleh koreksi harga. Selain itu, pernyataan Presiden AS Donald Trump tentang tarif terhadap Tiongkok juga meredakan kekhawatiran pasar.
Menurut laporan Reuters, penurunan harga emas dipengaruhi oleh penguatan dolar AS serta pernyataan Presiden Trump yang mengatakan bahwa kebijakan tarif menyeluruh terhadap Tiongkok “tidak dapat dipertahankan.”
Trump juga mengonfirmasi bahwa ia akan bertemu dengan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok, Xi Jinping. Berita ini meredakan kekhawatiran pasar akan eskalasi konflik dagang antara AS dan Tiongkok.
Harga emas didorong oleh berbagai faktor, termasuk ketegangan geopolitik, pembelian obligasi oleh bank sentral, keluarnya dana dari dolar AS, serta arus masuk besar ke dalam dana ETF berbasis emas. Taruhan investor bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga juga memperkuat permintaan terhadap emas — aset yang tidak memberikan bunga.
Seiring harga emas yang terus mencetak rekor baru, permintaan emas fisik di Asia tetap tinggi. Di India, premi emas bahkan mencapai level tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir.
Pada Jumat, harga perak spot turun 5,1% menjadi 51,48 dolar AS per ons, setelah sebelumnya sempat mencapai rekor tertinggi 54,47 dolar AS.
Kenaikan Harga Emas Tahun Ini
Sejak awal tahun 2025, harga emas telah melonjak sekitar 60%. Pada Jumat siang, harga emas diperdagangkan di 4.212,99 dolar AS per ons, sedangkan pada awal Januari tahun ini harganya sekitar 2.670 dolar AS per ons.
Perak mengikuti tren kenaikan emas dengan kenaikan yang bahkan lebih besar. Sejauh ini tahun ini, harga perak berjangka naik sekitar 70%. Pada Jumat pagi sempat diperdagangkan di atas 50 dollar AS per ons.
Bank ANZ pada Kamis memprediksi bahwa harga emas akan naik hingga 4.400 dolar AS per ons pada akhir tahun ini, dan mencapai puncak sekitar 4.600 dolar AS pada Juni 2026. Setelah itu, seiring berakhirnya kebijakan moneter longgar The Fed, harga emas diperkirakan akan menurun pada paruh kedua tahun depan.
Sementara itu, Bank of America pada awal pekan ini memperkirakan bahwa harga emas bisa menembus 5.000 dolar AS per ons pada tahun depan. (Hui/asr)
EtIndonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis (16 Oktober) kembali menggugat The New York Times (NYT), menuduh media tersebut menulis laporan yang tidak sesuai dengan fakta dan mencemarkan nama baiknya. Dalam gugatan itu, Trump menuntut ganti rugi sebesar 15 miliar dolar AS atau Rp 249 Triliun ditambah ganti rugi tambahan bersifat hukuman (punitive damages).
Gugatan pencemaran nama baik tersebut diajukan kembali pada Kamis di Pengadilan Distrik Florida Tengah di Kota Tampa. Sesuai dengan permintaan pengadilan, tim hukum Trump telah memperpendek berkas gugatan dari 85 halaman menjadi 40 halaman dan menyerahkannya kembali dalam waktu 28 hari.
Dalam gugatan yang telah direvisi, The New York Times dituduh melakukan pencemaran nama baik melalui pemberitaan tentang acara realitas The Apprentice yang dipandu Trump, termasuk tuduhan terkait dugaan manipulasi pajak.
Trump juga menuduh The New York Times dan sejumlah jurnalisnya mencemarkan nama baiknya dalam dua artikel yang diterbitkan pada tahun 2024, yang membahas hubungannya dengan mendiang pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein.
Selain itu, gugatan tersebut juga menyertakan tuntutan terhadap buku yang ditulis dua wartawan The New York Times dan diterbitkan oleh penerbit Penguin Random House. Buku itu berjudul Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success (“Si Pecundang Beruntung: Bagaimana Donald Trump Menghamburkan Kekayaan Ayahnya dan Menciptakan Ilusi Kesuksesan”).
“Presiden Trump, melalui gugatan yang kuat ini terhadap The New York Times, para jurnalisnya, dan penerbit Penguin Random House, terus menuntut pertanggungjawaban media penyebar berita palsu,” kata juru bicara tim hukum Trump mengatakan kepada Fox News.
Dalam gugatan ini, pihak yang disebut sebagai tergugat meliputi: perusahaan The New York Times, para jurnalis Susan Craig, Russ Buettner, Peter Baker, Michael Schmidt, serta penerbit Penguin Random House.
Menanggapi hal ini, juru bicara The New York Times menyatakan bahwa gugatan tersebut “tidak berdasar.” Sementara itu, Penguin Random House belum memberikan komentar.
Sebelumnya, Trump juga telah menggugat American Broadcasting Company (ABC), Columbia Broadcasting System (CBS), dan The Wall Street Journal. Dalam setahun terakhir, ia mencapai kesepakatan damai dengan ABC dan CBS terkait gugatan pencemaran nama baik dan intervensi pemilu, serta memperoleh kompensasi puluhan juta dolar AS. (hui/asr)
EtIndonesia. The U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF) atau Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional pada 16 Oktober 2025 mengadakan sidang dengar pendapat daring bertema “Kontrol Negara Komunis Tiongkok terhadap Agama”.
Para pejabat dan pakar menyatakan bahwa di Tiongkok sama sekali tidak ada kebebasan beragama — rezim komunis Tiongkok menindas semua kelompok keagamaan, dan beberapa di antaranya, termasuk Falun Gong, mengalami bentuk penganiayaan paling kejam, termasuk pengambilan organ secara hidup-hidup.
Pada 16 Oktober 2025, Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS (USCIRF) mengadakan sidang daring dengan topik “Kontrol Negara Partai Komunis Tiongkok terhadap Agama”. Gambar tersebut menunjukkan Vicky Hartzler, Ketua Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS (USCIRF) dan mantan anggota Kongres, sedang berbicara. (Tangkapan layar video USCIRF)
Ketua USCIRF: Tidak Ada Kebebasan Beragama di Tiongkok
Ketua USCIRF sekaligus mantan anggota Kongres AS, Vicky Hartzler, mengatakan kepada Epoch Times: “Tiongkok sama sekali tidak memiliki kebebasan beragama. PKT sedang berperang melawan iman. Mereka menjalankan program yang disebut ‘Sinisisasi Agama’, yang mewajibkan semua agama tunduk pada ideologi partai. Foto-foto Yesus dan Bunda Maria diganti dengan gambar Xi Jinping, dan kitab suci ditulis ulang—ini adalah bentuk penindasan total terhadap agama.”
Hartzler menambahkan bahwa situasi kebebasan beragama di Tiongkok semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir.
Ia mencontohkan penggerebekan besar-besaran terhadap Gereja Zion di mana lebih dari 30 pendeta ditangkap, termasuk Pendeta Ren Zhiqiang. “PKT dengan sengaja menargetkan semua kelompok keagamaan yang beroperasi di luar kendalinya,” ujarnya.
Pada 16 Oktober 2025, Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS (USCIRF) mengadakan sidang daring dengan topik “Kontrol Negara Partai Komunis Tiongkok terhadap Agama”. Gambar tersebut menunjukkan Asif Mahmood, Wakil Ketua Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS (USCIRF), sedang berbicara. (Tangkapan layar video USCIRF)
Wakil Ketua USCIRF: PKT Berusaha Melenyapkan Falun Gong dan Kelompok Lain
Wakil Ketua USCIRF Asif Mahmood menegaskan bahwa PKT menindas umat Uyghur di Xinjiang, masyarakat Tibet, umat Kristen rumah tangga, umat Katolik bawah tanah, serta berusaha melenyapkan Falun Gong.
“Bagi kelompok agama yang tidak diakui resmi, penganiayaan jauh lebih brutal. PKT berupaya memusnahkan mereka—seperti Falun Gong dan Gereja Tuhan Mahakuasa.”
Menurut data situs Minghui.org, dari Januari hingga Juli 2025 saja terdapat:
90 praktisi Falun Gong tewas akibat penganiayaan,
504 orang lainnya dijatuhi hukuman penjara secara ilegal.
Beberapa korban disebutkan:
Zhao Jiyuan (71 tahun) dari Shenyang, disiksa hingga tewas di penjara Jinzhou.
Du Hongfang (63 tahun) dari Jilin, disiksa dan dipaksa tidak tidur hingga mengalami gangguan mental dan akhirnya meninggal dunia.
Wang Shuzhi dari Heilongjiang, tewas pada Juli 2025 setelah ditahan lebih dari 50 hari.
Anggota Kongres dan Mantan Pejabat AS: Falun Gong Menjadi Korban Pengambilan Organ Hidup-Hidup
Anggota Kongres John Moolenaar mengatakan: “PKT adalah rezim utama di dunia dalam hal penganiayaan agama. Mereka berupaya menggantikan Tuhan dengan negara. Pesannya jelas: sembahlah Partai Komunis, atau tanggung akibatnya.”
Pada 16 Oktober 2025, Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS (USCIRF) mengadakan sidang daring dengan topik “Kontrol Negara Partai Komunis Tiongkok terhadap Agama”. Anggota Kongres dari Partai Republik, John Moolenaar, berbicara melalui video. (Tangkapan layar dari video USCIRF)
Ia menegaskan bahwa praktisi Falun Gong dan kelompok lainnya menjadi korban pengambilan organ hidup-hidup.
Mantan Asisten Menteri Luar Negeri AS Robert Destro menambahkan: “Karena pelanggan di Timur Tengah menginginkan organ ‘halal’, umat Uyghur menjadi sasaran. Sedangkan Falun Gong sudah lama dijadikan sumber organ hidup.”
）Pada 16 Oktober 2025, Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS (USCIRF) mengadakan sidang daring dengan topik “Kontrol Negara Partai Komunis Tiongkok terhadap Agama”. Dalam foto tampak Robert Destro, mantan Asisten Menteri Luar Negeri AS dan profesor hukum universitas. (Tangkapan layar video USCIRF)
Kongres AS telah mengesahkan beberapa undang-undang untuk menghentikan kejahatan ini, termasuk:
Undang-Undang Perlindungan Falun Gong (H.R.1540) — disahkan 5 Mei 2025, yang menetapkan sanksi terhadap pelanggaran HAM oleh PKT.
Undang-Undang Penghentian Pengambilan Organ Paksa 2025 — disahkan 7 Mei 2025 untuk menghukum pelaku pengambilan organ paksa.
Falun Dafa Information Center : Falun Gong Jadi Target Utama Aparat Keamanan PKT
Dalam pernyataannya kepada USCIRF, Falun Dafa Information Center menulis bahwa Falun Gong adalah sasaran utama lembaga keamanan PKT.
Menurut mereka, sejak 2022, para pejabat tinggi PKT, termasuk Xi Jinping, kecewa karena Falun Gong belum berhasil “dihancurkan”, terutama di luar negeri.
Xi dilaporkan telah memerintahkan aparat keamanan untuk meluncurkan operasi global untuk “melenyapkan Falun Gong melalui disinformasi dan perang hukum”, dengan fokus di Amerika Serikat.
Laporan tersebut juga mengungkap bahwa PKT melancarkan kampanye nasional kebencian melalui media sosial seperti WeChat, memanipulasi opini publik dengan “petisi interaktif” yang menyerang Falun Gong. Kampanye ini disebut diikuti jutaan orang di seluruh Tiongkok.
Data Minghui.org menunjukkan bahwa antara 2022–2025, lebih dari 10.000 praktisi Falun Gong ditangkap atau diganggu, dan lebih dari 2.000 orang dijatuhi hukuman hingga 15 tahun penjara.
Pada 16 Oktober 2025, Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS (USCIRF) mengadakan sidang daring dengan topik “Kontrol Negara Partai Komunis Tiongkok terhadap Agama.” Dalam foto, mantan Ketua DPR dan Anggota Kongres dari Partai Demokrat, Nancy Pelosi, sedang berbicara. (Tangkapan layar video USCIRF)
Semua Kelompok Agama di Tiongkok Mengalami Penganiayaan Berat
Mantan Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengatakan: “Di bawah kebijakan ‘Sinisisasi Agama’ Xi Jinping, semua kelompok agama menghadapi penganiayaan berat.”
Senator Ted Budd menambahkan: “Setiap hari, PKT menindas dan menyiksa umat Uyghur, Tibet, Katolik, Protestan, dan Falun Gong.”
Senator Jim Risch menyoroti bahwa PKT berusaha menghapus semua unsur agama yang tidak sejalan dengan ideologinya, padahal “kebebasan beragama justru merupakan kekuatan bagi stabilitas sosial.”
Pada 16 Oktober 2025, Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS (USCIRF) mengadakan sidang daring dengan topik “Kontrol Negara Partai Komunis Tiongkok terhadap Agama.” Anggota Kongres dari Partai Demokrat, James McGovern, berbicara melalui video. (Tangkapan layar video USCIRF)
Anggota Kongres James McGovern menyebut tindakan PKT sebagai “pelanggaran sistematis dan menyeluruh terhadap kebebasan beragama.”
Pada 16 Oktober 2025, Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS (USCIRF) mengadakan sidang daring dengan topik “Kontrol Negara Partai Komunis Tiongkok terhadap Agama.” Annie Wilcox Boyajian, presiden lembaga nirlaba Freedom House yang berbasis di Washington, D.C., berbicara dalam sidang tersebut. (Tangkapan layar video USCIRF)
Presiden Freedom House Annie Wilcox Boyajian menegaskan: “Umat Buddha Tibet, Muslim Uyghur, praktisi Falun Gong, dan umat Kristen rumah tangga mengalami penganiayaan paling brutal. PKT menjalankan sistem pengawasan agama paling canggih di dunia.” Ia juga memperingatkan bahwa kebebasan beragama di Hong Kong kini “hampir lenyap” sejak diberlakukannya Undang-Undang Keamanan Nasional.
Kesaksian dari Korban dan Tokoh Lain
Pada 16 Oktober 2025, Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS (USCIRF) mengadakan sidang daring dengan topik “Kontrol Negara Partai Komunis Tiongkok terhadap Agama”. Rushan Abbas, pendiri dan direktur eksekutif Gerakan Uighur, berbicara dalam sidang tersebut (tangkapan layar video USCIRF)
Rushan Abbas, pendiri Gerakan Uyghur, mengatakan lebih dari 16.000 masjid telah dihancurkan atau diubah menjadi bar dan klub malam, dan umat Uyghur bahkan “dipaksa merekam diri mereka makan dan minum di siang hari” untuk membuktikan bahwa mereka tidak berpuasa.
Pada 16 Oktober 2025, Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS (USCIRF) mengadakan sidang daring dengan topik “Kontrol Negara Partai Komunis Tiongkok terhadap Agama”. Foto tersebut menunjukkan Corey Jackson, presiden Luke Alliance. (Tangkapan layar video USCIRF)
Corey Jackson, presiden Luke Alliance, menuturkan bahwa Pendeta Wang Yi telah dipenjara hampir tujuh tahun dengan tuduhan “subversi” hanya karena berkhotbah tentang Yesus.
Tenzin Norgay dari International Campaign for Tibet mengatakan, PKT sedang “men-sinisasikan-kan” agama Buddha Tibet, dengan mengekang keras para biksu dan masyarakat Tibet.
Pada 16 Oktober 2025, Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS (USCIRF) mengadakan sidang daring dengan topik “Kontrol Negara Tiongkok terhadap Agama”. Tenzin Norgay, seorang analis riset di Kampanye Internasional untuk Tibet, berbicara dalam sidang tersebut. (Tangkapan layar video USCIRF)
Seruan untuk Menuntut Pertanggungjawaban PKT
Pada 16 Oktober 2025, Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS (USCIRF) mengadakan sidang daring dengan topik “Kontrol Negara Partai Komunis Tiongkok terhadap Agama.” Senator Republik Ted Budd berbicara melalui video. (Tangkapan layar video USCIRF)
Senator Ted Budd menyerukan agar AS mempertanggungjawabkan PKT atas pelanggaran berat kebebasan beragama, dan terus menempatkan Tiongkok sebagai “negara perhatian khusus” (Country of Particular Concern).
Ketua USCIRF Vicky Hartzler menkonfirmasi bahwa komisinya telah merekomendasikan langkah tersebut kepada Departemen Luar Negeri AS, yang setiap tahun sejak 1999 telah mengkategorikan Tiongkok sebagai pelanggar berat kebebasan beragama.
Pada 16 Oktober 2025, Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS (USCIRF) mengadakan sidang daring dengan topik “Kontrol Negara Partai Komunis Tiongkok terhadap Agama.” Senator Republik Jim Risch berbicara melalui video. (Tangkapan layar video USCIRF)
Senator Jim Risch menegaskan bahwa AS akan terus mengejar akuntabilitas PKT, dan Corey Jackson menambahkan:
“Kebebasan beragama harus menjadi inti dari semua negosiasi ekonomi dan keamanan nasional antara Amerika Serikat dan PKT.”
