Sejumlah investor Tiongkok dalam proyek-proyek yang didukung negara di Laos menghadapi kerugian besar akibat penegakan hukum ketat oleh pihak Laos

EtIndonesia. Zona Kerja Sama Ekonomi Tiongkok–Laos Mohan–Boten, sebuah proyek andalan yang secara pribadi dipromosikan oleh pemimpin Tiongkok Xi Jinping sebagai bagian dari Belt and Road Initiative (BRI), kini menghadapi kemunduran serius. 

Baru-baru ini, lebih dari selusin bisnis yang didanai Tiongkok dan beroperasi di wilayah Laos dalam zona tersebut terpaksa ditutup karena tidak memiliki izin operasi lokal yang sah.

Meski mendapat dukungan resmi dan promosi dari otoritas Tiongkok, para investor kini justru berada di bawah tekanan pemerintah Laos, sementara pejabat Tiongkok melempar tanggung jawab, membuat bisnis-bisnis ini menghadapi kerugian finansial secara signifikan.

Disetujui oleh Dewan Negara Tiongkok pada 2016, Zona Mohan–Boten terletak di perbatasan antara Provinsi Yunnan, Tiongkok, dan Provinsi Luang Namtha, Laos. Proyek ini dibayangkan sebagai gerbang utama menuju Asia Tenggara daratan dan dijadikan etalase kerja sama lintas batas dalam kerangka BRI.

Pihak Laos mengembangkan zona tersebut melalui Haicheng Group yang berbasis di Yunnan. Zona ini beroperasi dengan model kebijakan unik, yakni area bonded bebas bea di dalam wilayah nasional.

Pada 2022, dalam China International Import Expo di Shanghai, Departemen Perdagangan Provinsi Yunnan secara agresif mempromosikan zona itu dengan janji kemudahan perizinan untuk sekolah, rumah sakit, dan fasilitas lain, serta “pusat layanan satu atap” untuk pendaftaran bisnis.

Salah satu insentif yang paling menarik adalah klaim bahwa zona tersebut akan menerbitkan sejumlah lisensi terbatas untuk layanan reproduksi berbantu, seperti bayi tabung (IVF)—yang sangat dibatasi di Tiongkok—hingga menarik investasi dari sejumlah kelompok medis Tiongkok, termasuk Rumah Sakit Internasional Taizhen.

Para investor percaya bahwa setelah infrastruktur perbatasan zona selesai, pasien dari Tiongkok dapat masuk hanya dengan kartu identitas nasional, sehingga pemegang lisensi bisa secara efektif mengakses pasar Tiongkok.

Pengetatan Laos

Seorang investor dengan nama samaran Yang Liwei, berbicara dengan syarat anonim karena dikhawatirkan akan pembalasan, mengatakan kepada Epoch Times edisi bahasa mandarin bahwa ia tertarik karena proyek ini tampak sebagai inisiatif nasional yang didukung pemerintah. Namun, ia kemudian mendapati bahwa Haicheng Group, pengembang zona dari pihak Tiongkok, secara lokal dikenal sebagai “sarung tangan putih pemerintah”—sebuah kedok bagi kepentingan resmi—dan wilayah Boten memiliki reputasi sebagai pusat perjudian dan aktivitas ilegal lainnya.

Pada 2023, Yang menandatangani sewa dan resmi membuka kliniknya pada 2024. Namun, pada Oktober tahun itu, otoritas Laos menggerebek fasilitas tersebut. Kliniknya, bersama Taizhen dan beberapa lainnya, dianggap tidak memiliki izin sah. Beberapa fasilitas bahkan sudah ditutup sebelum penggerebekan berlangsung.

Saat ini, Laos hanya mengizinkan reproduksi berbantu di satu rumah sakit milik negara, tanpa ada fasilitas swasta yang mendapat izin untuk layanan tersebut.

Yang mempertanyakan bagaimana mungkin 13 institusi medis Tiongkok semuanya menghadapi masalah hukum yang sama, menandakan adanya kegagalan sistemik, bukan sekadar kesalahan individu.

Ia menggambarkan kebingungan akibat informasi yang bertolak belakang antara materi promosi Tiongkok dan regulasi Laos yang tidak transparan. Komite pengelola bersama Tiongkok–Laos, menurutnya, “secara fungsional tidak ada,” dengan keterlibatan minimal dari pihak Laos.

Upaya mencari bantuan ke Kedutaan Besar Tiongkok, Departemen Perdagangan Yunnan, dan Kantor Urusan Luar Negeri Shanghai tidak banyak membuahkan hasil. Beberapa pejabat malah menyarankan agar ia menempuh jalur hukum—sesuatu yang dianggapnya tidak realistis di Laos.

Menurut media Tiongkok Caixin, Rumah Sakit Internasional Taizhen yang didirikan investor Tiongkok Dong Shouwei menerima surat penggusuran resmi setelah menunggak sewa dan utilitas sekitar 150.000 yuan (sekitar Rp462 juta). Dong, yang telah menanamkan investasi lebih dari 20 juta yuan (sekitar Rp28 miliar), mengklaim tunggakan itu bukan karena niat, melainkan karena rumah sakitnya tak bisa memperoleh izin operasi.

“Kami bukan menolak membayar,” katanya kepada Caixin. “Kami hanya tidak bisa beroperasi. Kami berharap pihak otoritas zona memberi solusi.”

Investor lain, dengan nama samaran Chen Zhicheng, juga berbicara secara anonim kepada Epoch Times. Ia menyebut bahwa baik otoritas Tiongkok maupun Laos sudah mengetahui masalah struktural dan hukum di zona tersebut sejak awal, namun gagal memberi pengawasan efektif. Ia percaya ini adalah “jebakan kebijakan” yang membuat investor Tiongkok menanggung risiko serius.

Dalam acara promosi 2022 di Shanghai, pejabat Yunnan, termasuk kepala perdagangan provinsi, kembali menegaskan dukungan bagi infrastruktur dan rencana industri zona—yang mendorong Chen menandatangani sewa dan menggelar seremoni pembukaan pada 2024. Kliniknya bahkan sempat diliput media resmi Tiongkok.

Namun, pada Oktober 2024, kliniknya menjadi salah satu dari 13 institusi yang dituduh otoritas Laos melanggar hukum setempat.

Chen telah menghubungi Kementerian Luar Negeri Tiongkok dan Kantor Urusan Luar Negeri Shanghai, tetapi belum ada penyelesaian konkret.

Ia menekankan bahwa ini bukan sekadar sengketa komersial, melainkan memperlihatkan kegagalan regulasi di pihak Laos dan kurangnya pengawasan dari pihak Tiongkok.

Epoch Times edisi bahasa mandarin menghubungi Biro Promosi Investasi Boten pada 16 September. Seorang staf mengatakan pihaknya tidak terlibat dalam persoalan 13 perusahaan Tiongkok tersebut. Panggilan ke direktur dan wakil direktur biro itu tidak dijawab.