Beijing memamerkan visinya tentang blok non-Barat di KTT SCO, tetapi para analis menyoroti adanya celah dan keterbatasan dalam aliansi tersebut.

Analisis Berita

Gambaran persahabatan dan solidaritas antara Tiongkok, Rusia, dan India menjadi salah satu momen penting dalam KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) 2025, yang diadakan pada 31 Agustus–1 September di kota pelabuhan Tianjin, Tiongkok utara.

Namun, para analis percaya bahwa India kemungkinan besar akan semakin dekat dengan Barat seiring waktu; hanya saja negara itu membutuhkan ruang untuk mengatur transisi. Selain itu, menurut seorang pakar, setelah perang di Ukraina berakhir atau mereda secara signifikan, Rusia mungkin akan menyeimbangkan kembali kebijakan luar negerinya dengan menjauh dari ketergantungan eksklusif pada Tiongkok menuju keterlibatan multilateral yang lebih luas.

Pemimpin Tiongkok Xi Jinping menggunakan KTT ini sebagai panggung untuk menegaskan ambisi kepemimpinan Tiongkok, menyerukan negara-negara anggota SCO untuk “menentang mentalitas Perang Dingin, dan menghalangi konfrontasi serta tindakan intimidasi.” 

Menurut media resmi Tiongkok, Xinhua, Xi menempatkan SCO sebagai juara “multilateralisme sejati,” secara implisit membandingkannya dengan tatanan global saat ini yang dipimpin Barat.

Xi juga mengumumkan bantuan dan investasi infrastruktur bernilai miliaran dolar serta menekankan bahwa “masa depan dunia harus diputuskan bersama oleh semua negara.”

Presiden Rusia Vladimir Putin menggemakan sentimen ini, memuji SCO sebagai platform bagi “multilateralisme sejati” dan menyalahkan ekspansi NATO serta kudeta yang didukung Barat di Ukraina sebagai akar penyebab konflik yang sedang berlangsung.

 Perdana Menteri India Narendra Modi, meski terlihat ramah dan bahkan berjalan bergandengan tangan dengan Putin memasuki arena KTT, menyatakan harapan agar perang segera berakhir dan menegaskan kembali kemitraan strategis India dengan Rusia.

Dalam konteks yang tampak anti-AS dan anti-Barat ini, pertunjukan keakraban di antara ketiga pemimpin tersebut secara wajar memicu kekhawatiran di kalangan negara demokrasi Barat.

India Mengutamakan Otonomi Strategis

Shen Ming-shih, direktur Divisi Riset Keamanan Nasional di Institute for National Defense and Security Research Taiwan, mengatakan partisipasi Modi dalam KTT SCO tidak boleh dianggap sebagai tanda pendalaman hubungan Tiongkok–India.

“Sejak berakhirnya Perang Dingin, doktrin inti kebijakan luar negeri India telah bergeser dari non-blok ke otonomi strategis,” katanya kepada The Epoch Times. Pendekatan ini memungkinkan New Delhi bermanuver di antara kekuatan besar dan kelompok internasional, memaksimalkan kepentingan nasional sekaligus menjaga fleksibilitas.

“Singkatnya, jika Anda ingin memahami kebijakan luar negeri India, logikanya seperti ini: India cenderung condong ke negara atau kemitraan mana pun yang menawarkan manfaat terbesar pada waktu tertentu, tetapi tidak pernah sepenuhnya berkomitmen pada satu pihak,” jelas Shen.

Hui Huyu, komentator dan kontributor The Epoch Times, mencatat bahwa keputusan Modi untuk melewatkan parade militer 3 September di Beijing merupakan pesan jelas: ia tidak ingin terlihat sejalan dengan Beijing.

India Butuh Waktu untuk Transisinya

Lan Shu, pakar Tiongkok dan kontributor The Epoch Times, mengatakan India sepenuhnya sadar bahwa blok Barat menawarkan lebih banyak manfaat ekonomi jangka panjang dibandingkan yang bisa diberikan oleh Tiongkok. Menurutnya, India tidak boleh dikritik karena mengadopsi pendekatan fleksibel dalam hubungan internasional, karena hal itu mencerminkan kepentingan pragmatis sekaligus keterbatasan struktural.

“Sebelas dari 15 negara teratas dunia berdasarkan PDB adalah bagian dari blok demokrasi yang dipimpin AS. Tiongkok dan Rusia jelas berada di blok anti-Barat. Saat ini, hanya India dan Brasil yang belum menentukan pilihan,” ujarnya.

Dalam pandangannya, penyesuaian India dengan negara-negara demokrasi pada akhirnya tak terelakkan.

Lan lebih jauh menunjukkan bahwa hubungan erat India dengan Rusia berakar sejak era Soviet.

 “India dan Rusia telah terikat oleh jalinan kepentingan sejak lama, termasuk ikatan industri yang mendalam dan koneksi pribadi di antara keluarga bisnis berpengaruh,” katanya.

Mengenai hubungan Tiongkok–India, Lan mengatakan India tidak mungkin segera memutuskan hubungan dengan Tiongkok, sebagian karena faktor historis—terutama kenyataan bahwa sebagian besar rantai pasokan India masih bergantung pada Tiongkok. Ketergantungan ini membuat pemisahan mendadak berisiko secara ekonomi dan dapat mengancam upaya Modi untuk meraih masa jabatan ketiga serta masa depan politik partainya.

Lan juga menambahkan bahwa Amerika Serikat turut membentuk situasi ini.
“Selama hampir lima dekade, Washington menjalankan kebijakan pro-Tiongkok. Baru pada 2018 hal ini mulai berubah ketika Presiden Trump memberlakukan tarif pada panel surya buatan Tiongkok. Itu langkah nyata pertama untuk keluar dari sistem perdagangan global yang berpusat pada Tiongkok.”

Sama seperti AS butuh waktu untuk melepaskan diri dari globalisasi yang berpusat pada Tiongkok, Lan menyarankan bahwa India juga butuh waktu untuk menyelesaikan poros strategisnya. Namun arah pergeseran itu sudah jelas.

“Kemitraan antara India dan Amerika Serikat—sebagaimana terlihat dalam janji Biden dan Modi untuk bekerja sama ‘dari lautan hingga bintang’—adalah sesuatu yang tidak ingin dilepaskan India,” kata Lan. Dalam kunjungan kenegaraan Modi ke AS pada Juni 2023, kedua pemimpin menggunakan frasa itu untuk menekankan komitmen memperluas kerja sama di bidang keamanan maritim, eksplorasi luar angkasa, teknologi, dan investasi.

Purnawirawan Kapten Angkatan Laut Carl Schuster, mantan direktur operasi di Pusat Intelijen Gabungan Komando Pasifik Angkatan Laut AS, menyampaikan pandangan serupa tentang hubungan India–Tiongkok.

“Kemitraan ini tidak kokoh,” kata Schuster kepada The Epoch Times. “Keterlibatan India dengan Tiongkok dan Rusia sebagian besar merupakan respons terhadap tekanan AS. Jika kita mengurangi tekanan itu dan memperdalam kerja sama dengan India, maka India pada gilirannya akan mengurangi hubungannya dengan Tiongkok.”

Lan menambahkan bahwa media internasional terlalu kritis terhadap unjuk persatuan India di SCO.

 “Butuh waktu bagi India untuk menyelesaikan masalah-masalah kompleks,” katanya. “Tidak mengejutkan juga bila India frustrasi terhadap tarif AS yang dikenakan atas pembelian minyak Rusia, terutama ketika negara-negara Eropa masih terus membeli energi Rusia. India hanya ingin diperlakukan dengan adil.”

Pemerintah Modi membela pembelian minyak Rusia dengan alasan bahwa mengamankan pasokan energi diskon adalah masalah kepentingan nasional dan keamanan energi. India juga menolak kritik tersebut dengan menyatakan bahwa negara itu diperlakukan tidak adil, karena beberapa negara Eropa dan lainnya juga masih terus berdagang dengan Rusia.

Ketegangan Perbatasan Masih Membayangi Hubungan Tiongkok–India

Shen menekankan bahwa perselisihan perbatasan yang belum terselesaikan telah lama membebani hubungan Tiongkok–India, mendorong Modi untuk mengambil sikap keras terhadap Beijing.

Pada Juni 2020, tentara dari kedua pihak bertempur menggunakan senjata rakitan di Lembah Galwan, menewaskan sedikitnya 20 tentara India—bentrokan paling mematikan antara kedua negara dalam beberapa dekade. Meski negosiasi berikutnya menghasilkan penarikan pasukan dari beberapa area dan mengurangi ketegangan langsung, risiko konfrontasi baru tetap ada.

“Jika konflik lain pecah, Rusia mungkin memilih netral alih-alih memihak India,” kata Shen. “Dalam hal itu, negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, atau Australia yang lebih mungkin turun tangan atau memberikan dukungan.”

Komentator Hui Huyu juga menyatakan bahwa ketegangan antara Tiongkok dan India jauh lebih besar daripada kepentingan yang mereka bagi bersama—mulai dari sengketa perbatasan yang belum terselesaikan, persaingan atas sumber daya air Sungai Yarlung Tsangpo, hingga dukungan lama Beijing terhadap Pakistan, musuh bebuyutan India. Faktor-faktor ini membuat kecil kemungkinan India akan mendekat ke Partai Komunis Tiongkok.

Shen mencatat bahwa India kemungkinan akan menyambut skenario di mana Amerika Serikat dapat mengalihkan lebih banyak fokusnya untuk menghadapi Tiongkok. 

“Rusia mungkin juga berpikir demikian,” tambahnya, dengan menyiratkan bahwa meski India melihat Tiongkok sebagai ancaman strategis, Rusia akan diuntungkan jika Washington mengalihkan perhatiannya dari konflik Rusia–Ukraina.

Rusia Pasca-Perang

Sementara Modi menjaga jarak yang terukur, Putin tampak paling sejalan dengan agenda Xi, setidaknya di permukaan.

Sun Kuo-hsiang, profesor urusan internasional dan bisnis di Universitas Nanhua Taiwan, percaya bahwa kebijakan luar negeri jangka panjang Rusia bisa bergeser setelah perang Ukraina mereda.

“Jika Rusia mencapai semacam rekoneksi ekonomi parsial dengan Eropa, Moskow akan terdorong untuk mengurangi ketergantungan tunggal pada Tiongkok. Dalam hal itu, hubungan Rusia–Tiongkok mungkin bergeser dari kerja sama ‘tanpa batas’ menjadi kemitraan yang lebih pragmatis dengan batasan tertentu,” kata Sun.

Shen mencatat bahwa Rusia secara historis tidak mempercayai Tiongkok dalam kerja sama pertahanan, dengan menunjukkan bahwa India sering menerima teknologi militer yang lebih baik.
“Ini karena Rusia tahu India tidak akan membongkar balik sistem itu. Sedangkan Tiongkok memiliki rekam jejak panjang melakukan hal tersebut,” katanya.

Namun, Schuster percaya bahwa selama Putin masih berkuasa, kebijakan luar negeri Rusia akan tetap kaku—bahkan setelah perang berakhir.

“Menggoda Rusia agar menjauh dari Tiongkok adalah tujuan yang terpuji tetapi mustahil selama Putin berkuasa,” katanya. “Setiap upaya AS untuk melakukan itu akan mengharuskan meninggalkan Ukraina, yang akan meretakkan aliansi Amerika. Mitra-mitra kita di Eropa mungkin kemudian mempertimbangkan untuk berpaling ke Tiongkok guna menyeimbangkan Rusia, dan Tiongkok akan mengeksploitasi hal itu.”

Gu Xiaohua dan Jenny Li berkontribusi pada laporan ini.