![[PREMIERE]* Beijing Jatuhkan Sanksi Kepada Nancy Pelosi dan Batalkan 8 Program Kerjasama AS-Tiongkok](https://etindonesia.com/wp-content/uploads/2022/08/Beijing-Menjatuhkan-Sanksi-Kepada-Nancy-Pelosi-dan-Membatalkan-8-Program-Kerjasama-AS-Tiongkok-768x432.jpg "[PREMIERE]* Beijing Jatuhkan Sanksi Kepada Nancy Pelosi dan Batalkan 8 Program Kerjasama AS-Tiongkok")
![[PREMIERE] * PKC Meluncurkan 11 Rudal Dongfeng di Selat Taiwan, Taiwan Mengutuk](https://etindonesia.com/wp-content/uploads/2022/08/PKC-meluncurkan-11-rudal-Dongfeng-di-Selat-Taiwan-Taiwan-mengutuk-768x432.jpg "[PREMIERE] * PKC Meluncurkan 11 Rudal Dongfeng di Selat Taiwan, Taiwan Mengutuk")
Irjen Ferdy Sambo Tersangka Pembunuhan Brigadir J, Dijerat dengan Pasal Pembunuhan Berencana
ETIndonesia- Setelah sekian waktu pembunuhan Brigadir J masih menjadi misteri, akhirnya kini kian terang benderang. Polisi resmi menetapkan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen. Pol. Ferdy Sambo sebagai tersangka pembunuhan.
“Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara. Dan timsus telah memutuskan untk menetapkan saudara FS sebagai tersangka,” kata Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo Rabu, (10/8/22).
Sambo dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Penetapan sebagai tersangka ini setelah timsus memeriksa sejumlah saksi dan gelar perkara.
Kapolri juga menyampaikan temuan perkembangan terbaru bahwa tidak ditemukan fakta persitiwa tembak menembak seperti dilaporkan pada awalnya. Selain itu, Timsus juga menemukan bahwa peristiwa penembakan terhadap Brigadir J yang mengakibatkan kematian dilakukan Brigadir E atas perintah FS.
Oleh karena itu, kata Kapolri, FS membuat skenario seolah-oleh terjadi tembak menembak. Bahkan, sambo ternyata menggunakan senjata Brigadir J untuk menembak beberapa kali dinding rumah.
“Saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik senjata K ke dinding berkali kali untuk membuat kesan seolah terjadi tembak menembak,” ungkap Kapolri.
Hingga kini kepolisan belum mengungkapkan motif pembunuhan terhadap Brigadir J. (Tribratanews/asr)
Soal Kasus Kematian Brigadir J, Jokowi : Jangan Ragu-ragu, Jangan Ada yang Ditutup-tutupi, Ungkap Kebenaran Apa Adanya
ETIndonesia- Presiden Jokowi kembali menyampaikan ketegasannya terkait dengan kasus penembakan anggota Polri yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J. Presiden meminta aparat mengusut tuntas kasus tersebut tanpa ada keraguan untuk mengungkapkan kebenaran.
“Sejak awal saya sampaikan, usut tuntas, jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa adanya,” tegas Presiden saat menjawab pertanyaan jurnalis di Kabupaten Mempawah, P Kalimantan Barat, Selasa, 9 Agustus 2022.
Lebih lanjut, Kepala Negara menegaskan agar jangan sampai kasus tersebut menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Menurutnya, citra Polri harus terus dijaga.
“Jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Itu yang paling penting. Citra Polri apapun harus tetap kita jaga,” imbuhnya. (BPMI Setpres)
Putin Gagal Capai Target ! AS Perkirakan 80.000 Tentara Rusia Tewas dan Luka di Ukraina, 4.000 Kendaraan Lapis Baja Rusak
NTD
Sudah lebih dari 5 bulan sejak Rusia menginvasi Ukraina, Wakil Menteri Pertahanan AS untuk Kebijakan, Colin Kahl dalam konferensi pers di Kementerian Pertahanan AS pada 9 Agustus mengumumkan bahwa AS akan memberi Ukraina bantuan militer tambahan senilai USD. 1 miliar. Dalam pidatonya ia juga memperkirakan, bahwa tentara Rusia yang terbunuh atau terluka di Ukraina sejak invasi Rusia ke Ukraina pada akhir Februari telah mencapai sekitar 80.000 orang.
Wakil Menteri Pertahanan AS untuk Kebijakan, Colin Kahl mengatakan bahwa dalam waktu kurang dari 6 bulan, jumlah korban tentara Rusia mungkin telah mencapai 70.000 atau 80.000. Selain itu Rusia juga telah kehilangan 3.000 hingga 4.000 kendaraan lapis baja. Dan, jumlah rudal berpemandu presisi yang tersisa, termasuk rudal jelajah yang diluncurkan dari udara dan laut, mungkin telah banyak berkurang setelah diluncurkan untuk menyerang sejumlah besar sasaran di Ukraina sejak invasi pada 24 Maret.
Kepada para wartawan yang meliput, Colin Kahl mengatakan : “Kerugian yang cukup besar ini menarik perhatian, karena tentara Rusia belum mencapai tujuan Presiden Rusia Vladimir Putin yang ditetapkan pada awal invasi”. Dengan menunjuk pada perlambatan dalam penggunaan rudal jarak jauh dan peluru kendali presisi oleh militer Rusia, Colin mengatakan bahwa hal ini mencerminkan Rusia sekarang sudah harus mempertimbangkan jumlah persediaan rudal dan peluru kendali presisi yang harus dipertahankan oleh Moskow untuk menghadapi keperluan mengatasi situasi kontinjensi lainnya.
Colin Kahl mengakui bahwa Ukraina juga kehilangan banyak pasukannya di medan perang, namun ia tidak memberikan angka spesifiknya. Perang ini adalah “konflik konvensional paling intens di Eropa sejak Perang Dunia II”, katanya. Tetapi Ukraina memiliki banyak keuntungan, yang paling penting adalah “tekad mereka untuk membela tanah air”.
Selain itu, Kementerian Pertahanan AS juga telah meningkatkan dukungan militernya kepada Ukraina senilai USD. 1 miliar yang di antaranya termasuk Sistem Artileri Roket Mobilitas Tinggi (High Mobility Artillery Rocket System. HIMARS). (sin)
Akibat Epidemi Terus Merebak, Prefektur, Kota-Kota di Xinjiang dan Tibet Diblokir
NTD
Menyusul Provinsi Hainan, sejumlah pemerintah daerah di bagian barat laut dan barat daya daratan Tiongkok seperti Xinjiang, Tibet juga sudah mulai mengambil tindakan tegas pemblokiran dan memaksa warganya untuk menjalankan tes uji asam nukleat.
Sejak 30 Juli, ketika penemuan pasien terinfeksi dengan tanpa gejala dilaporkan di Prefektur Ili, Xinjiang, epidemi telah menyebar ke 7 prefektur lainnya, kota-kota, dan 12 kabupaten di Xinjiang.
Tercatat hingga 8 Agustus, sudah ada 123 kasus baru pasien terinfeksi tanpa gejala di Prefektur Otonomi Kazakh Ili, Xinjiang. Di antaranya termasuk 119 kasus di Kota Yining dan 4 di Kabupaten Yining. Karena PKT terbiasa dengan menutupi jumlah kasus epidemi, sehingga angka sebenarnya semestinya lebih tinggi.
Mrs. Li, seorang warga Kota Yining mengatakan : “Seluruh prefektur sudah diblokir, bahkan seluruh Prefektur Ili sudah diblokir saat ini. Ya, tampaknya situasinya cukup serius, dan semua warga berada dalam rumah masing-masing. Data terinfeksi yang saya lihat meningkat setiap harinya”.
Mr. Zhang, seorang warga Kota Yining mengatakan : “Kota Yining sudah dalam keadaan terblokir sekarang. Orang tidak dapat keluar masuk. Yang terinfeksi semua tanpa gejala. Sekarang kami sedang bertugas di sini, dan yang lainnya sudah pulang. Mereka semua dalam isolasi, mereka semua di rumah”.
Sejak 9 Agustus, Kota Urumqi telah menambahkan 10 area berisiko tinggi dan 10 area berisiko sedang di Distrik Tianshan dan Distrik Sayybak.
Wilayah Tibet juga sudah mulai dikontrol ketat.
Mulai 8 Agustus, “manajemen senyap” telah diterapkan selama 3 hari di Kota Shigatse. Dan seluruh warga dihimbau untuk melakukan tes asam nukleat.
Ms. Wu, warga Shigatse mengatakan (suara diubah) : “Kota tempat kami tinggal telah diblokir, meskipun kami masih dapat keluar rumah, tetapi tidak dapat keluar kota. Semua toko tutup, dan semua bisnis tutup selama 3 hari”.
Pada 8 Agustus malam, pihak berwenang Kota Lhasa meningkatkan jumlah loket pengujian asam nukleat menjadi 545 tempat, dan menggiring seluruh warga untuk menjalani tes asam nukleat. Saat ini, Kota Lhasa telah menetapkan 1 kawasan berisiko tinggi dan 15 kawasan berisiko sedang.
Mrs. Lu, warga Kota Lhasa mengatakan (suara diubah) : “Seluruh tempat hiburan telah ditutup, dan semua staf harus menjalani tes asam nukleat. (18 orang yang berkontak dekat dengan terdiagnosis) semuanya dikarantina. Seluruh Kota Lhasa dikendalikan pihak berwenang, dan pengujian asam nukleat harus dilakukan di lokasi yang ditentukan”.
Saat ini, sejumlah lokasi wisata di Tibet seperti Ali, Shigatse, dan Lhasa telah ditutup untuk kunjungan wisatawan. Begitu pula Istana Potala juga ditutup total, beberapa wisatawan terpaksa mengakhiri perjalanan mereka lebih awal, tetapi tidak sedikit pula yang terdampar karena pemblokiran. (sin)
Gedung Putih Merespon Penggerebekan FBI ke Resor Mar-a-Lago yang Memicu Kecaman Keras Partai Republik
oleh Jin Shi
Pada 8 Agustus waktu Amerika Timur, FBI menggerebek Resor Mar-a-Lago, kediaman mantan Presiden Trump di Florida, yang menimbulkan kegemparan di Amerika Serikat, dan Partai Republik pun mengecam keras tindakan tersebut. Gedung Putih mengaku tidak mengetahui insiden tersebut.
Hari Senin 8 Agustus, kediaman mantan Presiden AS Donald Trump di Resor Mar-a-Lago tiba-tiba digerebek oleh sejumlah petugas FBI. Pada saat itu, Trump sendiri sedang berada di New York City.
Menurut pernyataan Trump malam itu, Mar-a-Lago sempat dikepung oleh para petugas FBI dan salah satu brankasnya dibuka secara paksa.
Dalam sebuah pernyataannya, Trump dengan marah mengatakan bahwa hal seperti ini tidak pernah terjadi pada diri mantan presiden, dan bahwa ini merupakan bukti adanya pihak yang memanfaatkan sistem peradilan sebagai senjata, dan Partai Demokrat yang bersayap kiri radikal ingin mencegahnya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden tahun 2024.
Menurut media AS, penggerebekan itu bertujuan untuk menemukan apa yang disebut dokumen rahasia kepresidenan. Arsip Nasional, sebuah lembaga pemerintah, sebelumnya melaporkan kepada Kementerian Kehakiman bahwa Trump membawa serta beberapa file dan dokumen kepresidenan yang mungkin terkait dengan pelanggaran hukum federal ke Mar-a-Lago ketika ia meninggalkan Gedung Putih.
Sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan bahwa petugas FBI yang melakukan investigasi menggeledah setiap kantor di Mar-a-Lago, setiap brankas, dan mengambil dokumen dan kotak tanpa meneliti materi terlebih dahulu sebelum dibawa pergi.
Trump mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia telah bekerja sama dengan lembaga pemerintah terkait dan bahwa serangan yang tidak beralasan itu tidak perlu terjadi dan tidak pantas untuk dilakukan.
Usai kejadian itu, sejumlah politisi Partai Republik AS mengutuk tindakan tersebut.
Senator Republik AS Roger Marshall mengatakan : “Teman-teman mengirimi saya SMS yang isinya mempertanyakan apakah FBI sekarang sudah menjadi Gestapo ?”
Gubernur Florida Ron. DeSantis mengatakan bahwa itu adalah eskalasi lain dari pihak berwenang memanfaatkan sistem peradilan AS sebagai senjata untuk menyerang lawan politik.
Gubernur South Dakota Kristi Noem menyebut penggunaan sistem peradilan untuk bertindak demikian merupakan perilaku yang sangat “tidak Amerika” (un-American).
Pemimpin Partai Republik Kevin McCarthy memperingatkan Jaksa Agung Garland, mengatakan bahwa ketika nanti Partai Republik merebut kembali DPR, Kementerian Kehakiman akan menghadapi penyelidikan yang menyeluruh.
Sedangkan tanggapan dari Partai Demokrat relatif konservatif, Ketua DPR Nancy Pelosi menanggapi insiden itu dengan mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki informasi internal, tetapi ia berpendapat bahwa penegak hukum melakukan hal ini, tentu memiliki alasan yang benar.
Gedung Putih mengatakan bahwa pihaknya tidak tahu-menahu soal kejadian ini sebelumnya.
Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan : “Presiden tidak diberitahu dan tidak tahu menahu pada saat itu. Tidak ada seorang pun di Gedung Putih yang diberitahu sebelumnya”.
Gedung Putih mengatakan pemerintahan Biden akan menghormati komitmennya untuk menjaga independensi dari Kementerian Kehakiman dan tidak ikut campur atau mengomentari tindakan mereka.
Pada hari Senin malam itu, kerumunan besar massa pro-Trump berkumpul di depan Mar-a-Lago untuk memprotes tindakan FBI.
Jim Walhan, seorang pendukung Trump mengatakan : “Saya pikir ini adalah kejadian tidak adil yang dibuat-buat, tidak ada bedanya dengan tipuan pemakzulan”.
Hari Selasa 8 Agustus pagi, Trump merilis iklan bergaya kampanye berdurasi 3 menit 50 detik di platform sosialnya “Truth Social” yang dianggap sebagai sinyal penting lainnya bahwa ia akan berpartisipasi dalam pemilihan presiden tahun 2024. (sin)
![[PREMIERE]* Transparency International Menuduh Tiongkok Gunakan Korupsi Kendalikan Kepulauan Solomon](https://etindonesia.com/wp-content/uploads/2022/08/Transparency-International-768x432.jpg "[PREMIERE]* Transparency International Menuduh Tiongkok Gunakan Korupsi Kendalikan Kepulauan Solomon")
Otoritas Beijing: Populasi Tiongkok Mulai Menurun
Nicole Hao
Otoritas Tiongkok menyatakan pada 1 Agustus bahwa penduduk Tiongkok mulai menurun. Sedangkan masalah penuaan dan tingkat kelahiran yang rendah memburuk.
Ini adalah pertama kalinya Beijing mengakui penduduknya berada dalam fase pertumbuhan negatif sejak Partai Komunis Tiongkok (PKT) mengambil alih kekuasaan pada tahun 1949.
“Tingkat kesuburan total Tiongkok (TFR) lebih rendah dari 1,3 dalam beberapa tahun terakhir … Kesediaan wanita untuk memiliki anak terus menurun,” tulis Komisi Kesehatan Nasional di majalah Qiushi yang dikelola pemerintah pada 1 Agustus. Rata-rata 1,64 anak pada tahun 2021. Ini kurang dari 1,73 pada 2019 dan 1,76 pada 2017.”
Wanita Tiongkok memiliki bayi di usia 20-an dan awal 30-an. “’Pasca-90′ (23-32 tahun) dan ‘pasca-00’ (13-22) adalah generasi utama yang melahirkan anak. Mereka menginginkan 1,54 dan 1,48 anak dalam hidup mereka,” kata komisi itu.
TFR adalah jumlah rata-rata anak yang dimiliki seorang wanita selama hidupnya. Sebuah komunitas dapat dipertahankan ketika TFR tetap di atas 2,1, menurut PBB.
“Penurunan penduduk adalah mimpi buruk bagi ekonomi. Tiongkok membutuhkan pekerja bergaji rendah yang cukup karena merupakan pabrik dunia,” kata Wang He, komentator Tiongkok yang berbasis di AS mengatakan kepada The Epoch Times pada 3 Agustus.
“Faktanya, sepanjang tahun-tahun sebelumnya, kami telah mengamati konsekuensi negatif dari penduduk yang menurun.”
Dampaknya termasuk pabrik harus membayar gaji yang lebih tinggi kepada pekerja, yang dapat meningkatkan biaya produksi di Tiongkok dan membuatnya lebih tinggi daripada di negara berkembang lainnya; jaminan sosial tidak lagi memiliki cukup uang untuk menutupi manfaat pensiunan; penutupan sekolah karena jumlah pendaftaran yang tidak mencukupi; dan rumah sakit bersalin dan bisnis yang melayani anak-anak yang mengajukan kebangkrutan, kata Wang.
Penduduk Menurun
“[Penduduk Tiongkok] akan memasuki periode pertumbuhan negatif dalam rencana lima tahun ke-14 (2021-2025),” tulis Komisi Kesehatan Nasional. Ia meminta orang-orang di Tiongkok untuk “memikul tanggung jawab” memiliki lebih banyak anak sebagai tugas “mendesak”.
Tingkat kesuburan yang rendah menyebabkan peningkatan relatif dalam penduduk yang menua. Komisi memperkirakan bahwa lebih dari 30 persen penduduk Tiongkok akan berusia lebih dari 60 tahun pada 2035.
Klaim tersebut dikuatkan oleh studi PBB yang diterbitkan pada 11 Juli. Menurut penelitian tersebut, penduduk Tiongkok mulai menurun pada paruh pertama tahun 2022, akan terus menurun, dan pada lintasan saat ini, praktis akan berkurang setengahnya pada tahun 2100.
Perosotan demografis Tiongkok berbeda dari yang ada di negara-negara Barat. Sebagai negara telah menjadi lebih kaya, tingkat kesuburan telah menurun di negara maju. Rezim Tiongkok mengamanatkan satu keturunan per keluarga pada akhir 1970-an ketika mayoritas orang-orang hidup dalam kemiskinan.
Puluhan juta janin dihancurkan gara-gara kebijakan tersebut, yang juga menyebabkan ketidaksetaraan gender karena perempuan melakukan aborsi selektif jenis kelamin dan beberapa keluarga bahkan menelantarkan atau membunuh bayi perempuan. Oleh karena itu, jumlah calon ibu saat ini lebih sedikit daripada yang ada, seandainya pembatasan satu anak tidak diberlakukan.
Rezim mengakui masalah demografis di tahun 2010-an dan mengubah pembatasan satu anak menjadi dua anak, kemudian menjadi kebijakan tiga anak.
Komisi Kesehatan Nasional menyatakan bahwa hambatan utama untuk memiliki anak adalah beban keuangan untuk membesarkan anak, kurangnya pengasuhan anak, dan kekhawatiran perempuan tentang karier mereka.
Konsekuensi yang Tidak Diinginkan
“Keuntungan demografis yang berkurang merugikan ekonomi Tiongkok,” kata Wang. Ditambah lagi, masalah terbesar adalah akan ada kekurangan tenaga kerja murah bagi industri manufaktur.
Tiongkok tumbuh menjadi kekuatan industri sejak rezim membuka perbatasan untuk perdagangan pada Desember 1978. Penduduk yang besar bekerja keras dengan bayaran kecil adalah kekuatan pendorong di balik ini. Namun demikian, situasi berubah pada akhir 2010-an ketika media milik pemerintah mengungkapkan bahwa pabrikan tidak dapat mengisi posisi bahkan ketika menawarkan gaji yang lebih tinggi.
Penurunan kapasitas produksi juga berdampak kepada pasar domestik. Orang-orang harus merogoh kocek lebih dalam untuk mendapatkan produk yang sama.
“Kami mengamati peningkatan jumlah merek global yang mengalihkan produksi dari Tiongkok ke Vietnam, Thailand, dan negara berkembang lainnya,” kata Wang.
“Perang perdagangan AS-Tiongkok (yang menaikkan tarif hingga 25 persen) memang berkontribusi pada migrasi ini, tetapi alasan utamanya adalah Tiongkok tidak lagi memiliki tenaga kerja berkualitas tinggi dan berbiaya rendah seperti sebelumnya.”
Warga negara Tiongkok dengan pendaftaran rumah tangga perkotaan memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat jaminan sosial—sedangkan yang lainnya tidak. Juga, orang-orang dengan pendaftaran rumah tangga perkotaan dan majikan mereka berkontribusi pada jaminan sosial. Uang tersebut digunakan untuk membayar manfaat jaminan sosial pensiunan.
Namun, rezim Tiongkok pertama kali mengatakan pada November 2020 bahwa penduduk usia kerja telah menyusut dibandingkan dengan penduduk non-usia kerja.
Pada Maret, Kementerian Keuangan Tiongkok merilis data bahwa rezim tersebut harus menambahkan hampir 700 miliar yuan (sekitar $104 miliar) untuk menutupi kekurangan dalam manfaat jaminan sosial. Kementerian memperkirakan bahwa program jaminan sosial akan menghadapi kekurangan 8 triliun hingga 10 triliun yuan (sekitar $1,2 triliun – $1,5 triliun) dalam 5 hingga 10 tahun.
“Para pensiunan di Heilongjiang, Liaoning, dan beberapa provinsi lain telah mengalami bahwa mereka tidak mendapatkan manfaat jaminan sosial tepat waktu,” kata Wang.
Gara-gara rendahnya tingkat kelahiran, fasilitas bersalin tidak dapat menerima pasien yang cukup agar tetap beroperasi, demikian China Newsweek yang dikelola pemerintah melaporkan pada 26 Maret.
Departemen bersalin di Rumah Sakit Dongba di Beijing biasanya melahirkan 3.000 hingga 5.000 bayi setiap tahun, kata laporan itu. Kemakmuran telah lenyap dalam beberapa tahun terakhir. Departemen bersalin hanya melahirkan kurang dari 150 bayi pada tahun 2021.
“Rumah sakit kami [Dongba] dapat menutup departemen kami kapan saja,” kata seorang perawat bersalin kepada China Newsweek.
“Di masa mendatang, wanita hamil yang tinggal di dekatnya harus mengunjungi rumah sakit lain,” tambah laporan itu. (asr)
Perkuat Aliansi dan Komitmen di Kawasan Indo Pasifik, Menlu AS Antony Blinken Kunjungi Filipina
Li Qingyi dan Wang Hui
Pada Sabtu 6 Agustus, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bertemu dengan Presiden Filipina Marcos Jr. Ia menegaskan kembali aliansi AS dengan Filipina dan komitmennya di kawasan Indo-Pasifik. Blinken juga mengatakan Amerika Serikat memutuskan untuk menyelesaikan perbedaan antara daratan Tiongkok dan Taiwan
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken berkata: “Hubungan kami sangat tidak biasa karena benar-benar dibangun di atas persahabatan dan diperkuat oleh kemitraan, dan aliansi kami telah memperkuat hubungan kami.”
Pada Sabtu 6 Agustus, Menlu Blinken bertemu dengan Presiden Filipina Marcos Jr., menegaskan kembali aliansi AS-Filipina dan memperkuat kerja sama di berbagai bidang termasuk ekonomi.
Blinken juga mengatakan bahwa Tiongkok telah bereaksi berlebihan terhadap kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan, dan dia meminta Beijing untuk secara damai menyelesaikan perbedaan lintas selat dan tidak bertindak dengan cara yang memaksa.
Blinken mengatakan perbedaan antara Taiwan dan Tiongkok perlu diselesaikan secara damai, dan apa yang telah kita lihat di Tiongkok selama beberapa tahun terakhir, dari penyelesaian perbedaan secara damai hingga resolusi koersif dan berpotensi koersif, ada perubahan.
Blinken mengatakan tidak ada konflik di Selat Taiwan selama lebih dari empat dekade, dan dia mendesak Tiongkok untuk terus menangani masalah ini dengan cara yang masuk akal dan tidak meningkatkan ketegangan.
Blinken juga menegaskan, negara-negara di kawasan ini dan di seluruh dunia sangat prihatin dengan situasi ini, dan pihaknya ingin Beijing memperhatikan fakta ini.
“Kami telah mengatasi masalah ini, tantangan ini dengan sangat baik, selama lebih dari empat dekade. Kami telah melakukan untuk menghindari konflik dan memungkinkan Taiwan untuk makmur, yang merupakan harapan negara-negara di kawasan dan dunia. Mereka tentu mengharapkan kita, Amerika Serikat dan Tiongkok, untuk menangani perbedaan kita secara bertanggung jawab.”
Marcos Jr. menjabat pada akhir Juni tahun ini, dan Blinken adalah menteri di kabinet AS pertama yang dia terima.
Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok dan Filipina telah terlibat dalam perselisihan terus-menerus di Laut China Selatan. Marcos mengatakan dia tidak akan menyerahkan satu inci persegi wilayah pun kepada kekuatan asing mana pun. (hui)
AS Mengumumkan Kebijakan Strategis Baru untuk Afrika yang Menekankan Tanggapan Terhadap Ancaman Rusia dan Tiongkok
oleh Li Yan
Pada 8 Agustus 2022, Amerika Serikat merilis dokumen strategis baru untuk Afrika sub-Sahara yang menekankan pentingnya kawasan tersebut, dan ancaman yang ditimbulkan oleh Tiongkok dan Rusia. Selain itu, AS juga berjanji untuk memperluas kerja sama pertahanan dengan negara-negara Afrika yang memiliki kesamaan visi.
“Amerika Serikat memiliki kepentingan abadi dalam memastikan bahwa kawasan itu tetap terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak, dan bahwa pemerintah dan orang-orang di kawasan itu dapat membuat pilihan politik mereka sendiri yang konsisten dengan kewajiban internasional”, demikian bunyi dokumen Gedung Putih tersebut.
Makalah strategi baru memperluas pidato Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada November tahun lalu. Pada saat itu, ia pertama kali mengartikulasikan pendekatan pemerintahan Biden ke Afrika. Blinken sedang mengunjungi Afrika Selatan ketika dokumen strategi baru dirilis. Pekan ini, ia akan mengunjungi dua negara Afrika lainnya, yaitu Kongo dan Rwanda.
Pada November tahun lalu, Blinken mengatakan bahwa Washington harus membantu Afrika untuk memenuhi kebutuhan infrastrukturnya dengan cara yang berbeda (dari Tiongkok), saat ini sudah waktunya untuk berhenti memperlakukan benua itu sebagai tema geopolitik dan malah memperlakukannya sebagai pemain utama.
Dokumen itu mengatakan bahwa sekutu dan mitra AS di Eropa, Timur Tengah dan Indo-Pasifik menganggap Afrika sebagai bagian integral dari keamanan nasional mereka dan berkomitmen untuk bekerja dengan Washington.
Sebaliknya, Beijing menempatkan Afrika sebagai “arena penting untuk menantang tatanan internasional yang berbasis hukum, demi memajukan kepentingan komersial dan geopolitiknya sendiri yang sempit, merusak tingkat transparansi dan keterbukaan, sekaligus untuk melemahkan hubungan antara AS dengan rakyat dan pemerintah Afrika”.
Afrika membutuhkan anggaran miliaran dolar setiap tahun untuk pembangunan infrastruktur jalan, rel kereta api, bendungan, dan pembangkit listrik. Selama dekade terakhir, Afrika telah menerima sejumlah besar dana dari proyek yang ditawarkan oleh Inisiatif Sabuk dan Jalan pemerintah Tiongkok. Sedangkan Beijing biasanya tidak akan mempertimbangkan hak-hak pihak negara peserta di saat mereka telah melakukan “penaburan uang”, dan umumnya mereka juga mengabaikan transparansi.
Washington berpendapat bahwa pinjaman yang diberikan Beijing sebagai predator dan mengarah pada potensi jebakan utang bagi negara-negara peminjam dan berfokus pada promosi investasi swasta. Para pejabat AS mengakui bahwa pihaknya perlu berbuat lebih banyak agar bantuan ke Afrika dapat dipercepat.
Blinken mengatakan pada November tahun lalu bahwa ketika 54 negara benua Afrika menyepakati Perjanjian Perdagangan Bebas Kontinental Afrika (African Continental Free Trade Agreement. AfCFTA), itu akan merupakan blok ekonomi terbesar kelima di dunia, yang mewakili sumber besar untuk pekerjaan, konsumen, inovasi dan membentuk ekonomi global.
Blinken juga meminta para pemimpin Afrika untuk waspada terhadap meningkatnya ekstremisme, otoritarianisme, dan korupsi.
Di bawah Strategi Pertahanan Nasional AS 2022, Pentagon akan bersama-sama dengan mitra Afrika untuk “mengekspos dan menyoroti risiko yang ditimbulkan oleh kegiatan negatif Republik Rakyat Tiongkok dan Rusia di Benua Afrika”, bunyi dokumen baru itu.
Menurut dokumen tersebut : Rusia melihat Afrika sebagai lingkungan yang memungkinkan keberadaan lembaga parastatal dan perusahaan militer swasta yang sering memicu ketidakstabilan untuk keuntungan strategis dan ekonomi.
Menurut dokumen tersebut : AS akan memanfaatkan badan-badan pertahanan sipil untuk memperluas kerja sama pertahanan dengan mitra strategis yang berbagi nilai-nilai bersama dan keinginan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas global.
Washington juga akan meninjau dan menginvestasikan kembali model pihaknya berhubungan dengan militer Afrika, khususnya program-program yang membantu membangun kapasitas kelembagaan, memerangi korupsi, dan memajukan reformasi.
Menurut dokumen tersebut : Militer yang efektif, sah, dan akuntabel serta pasukan keamanan lainnya sangat penting untuk mendukung masyarakat yang terbuka, demokratis, dan tangguh serta menanggapi ancaman destabilisasi, termasuk di Afrika.
Washington akan bekerja untuk membantu negara-negara di AFrika dalam mengatasi perubahan iklim dan bekerja dengan pemerintah dan lembaga regional, termasuk Uni Afrika, untuk mempercepat dukungan bagi pembangunan berkelanjutan. Bunyi dokumen itu. Langkah-langkah yang relevan termasuk mendigitalkan layanan dan catatan keuangan, berinvestasi dalam sistem kesehatan dan meningkatkan rantai pasokan untuk komoditas utama.
Pada Juni tahun lalu, Presiden Biden membuat komitmen terbesar dalam sejarah Amerika Serikat : Pemerintah AS akan bekerja sama dengan Kongres untuk mengalokasikan USD, 3 miliar per tahun sebelum 2024 untuk mendanai program perubahan iklim di seluruh dunia. Sebagai bagian dari rencana ini, AS akan mendukung Inisiatif Adaptasi Afrika yang diluncurkan oleh para kepala negara Afrika pada 6 tahun silam, untuk merencanakan dan membiayai pembangunan infrastruktur di Afrika yang hemat energi dan yang tahan terhadap perubahan iklim.
Menurut dokumen strategis baru untuk Afrika sub-Sahara : Di bidang teknologi, Washington akan bekerja untuk memastikan akses internet yang terjangkau di negara-negara Afrika, sementara USAID akan berusaha untuk mempromosikan penggunaan kursus online.
Beberapa pengamat mengkritik pemerintahan Biden karena menutup mata terhadap Afrika, terutama karena politik dan ekonomi Tiongkok telah merambah jauh ke benua itu. Dan, suara kritikan semacam itu terhadap pemerintah AS semakin keras.
Blinken mengatakan pada November tahun lalu bahwa komitmen AS untuk pertumbuhan inklusif berasal dari Inisiatif Build Back Better World (B3W). Inisiatif ini bertujuan untuk membantu memperkecil kesenjangan dalam pembangunan infrastruktur global. (sin)
Mengundang Cemooh Terhadap Jubir Kemenlu Tiongkok yang Gunakan Resto Masakan Swie Kiaw Shandong Sebagai Metafora Taiwan Bagian RRT
NTD
Ucapan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying yang bernada serigala perang kembali memicu kontroversi. Hua Chunying yang menggunakan Peta Baidu untuk menemukan lebih dari 100 restor masakan swie kiaw Shandong dan restor masakan mie Shanxi di Taipei, Taiwan, lalu men-tweet tulisan yang berbunyi : Rasa tidak bisa berbohong, Taiwan selalu menjadi bagian dari Tiongkok. Dan anak-anak yang hilang pada akhirnya akan pulang ke rumah.
Logika dari pernyataan Hua Chunying ini jelas dipertanyakan orang, dan bahkan netizen Tiongkok sendiri mengomentari : “Mata pelajaran logika Hua Chunying ternyata jelek !” Yang lain menanggapi dengan mengikuti irama logika Hua menyebutkan : “Ada lebih dari 60 restauran masakan Jepang di Nanjing”, “Ada lebih dari 100 Chinatown di Amerika Serikat, tetapi tidak ada yang mengatakan kami adalah bagian dari Tiongkok” dan seterusnya.
Bahkan mantan juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Morgan Ortagus dengan sinis mengatakan, “Ada lebih dari 8.500 restoran KFC di daratan Tiongkok. Rasa tidak bisa berbohong, Tiongkok selalu menjadi bagian dari Kentucky. Dan anak-anak yang telah lama hilang pada akhirnya akan pulang ke rumah”. (sin)
FBI Menggerebek Resort Trump di Mar-a-Lago di Florida
Wang Kaixuan dan Jiang Dia
Mar-a-Lago, klub swasta di Florida tempat mantan Presiden AS Donald Trump menetap setelah meninggalkan Kantor Kepresidenan, dilaporkan pada Senin 9 Agustus digerebek oleh FBI. Trump mengecam langkah itu sebagai “tidak perlu dan tidak pantas.”
Menurut beberapa laporan media AS, mantan Presiden AS Donald Trump mengeluarkan pernyataan pada 9 Agustus, menunjukkan bahwa kediamannya di Florida, Mar-a-Lago, digerebek oleh FBI.
“Rumah saya yang indah, Mar-a-Lago di Palm Beach, Florida, saat ini dikepung, digerebek, dan diduduki oleh sejumlah besar agen FBI,” kata Trump dalam sebuah pernyataan.
“Menyusul kerja sama saya dengan instansi pemerintah terkait, penggerebekan di rumah saya ini tidak perlu dan tidak pantas,” kata Trump dalam sebuah pernyataan.
Trump tidak mengungkapkan alasan pencarian FBI, tetapi menjelaskan bahwa FBI tidak memiliki pengetahuan sebelumnya. Trump juga mengatakan FBI telah membobol brankasnya.
Seseorang yang mengetahui masalah ini mengatakan penggeledahan dilakukan pada Senin pagi. Trump mengklaim bahwa agen-agen itu masih berada di resort beberapa jam kemudian. (hui)
Frustasi yang Dihadapi Beijing Setelah Kebangkrutan Sri Lanka
oleh Milton Ezrati
Kekacauan yang timbul di Sri Lanka menandakan bahwa seluruh masalahnya akan membuat kesulitan bagi Beijing. Kerugian dari memberi pinjaman kepada Sri Lanka dan di tempat lain yang tidak dapat ditarik kembali tentu saja akan menambah beban keuangan Tiongkok yang terus meningkat. Selain itu, peristiwa pailitnya keuangan pemerintah Sri Lanka akan menjadi pertanyaan bagi rezim Beijing yang selama ini bangga dengan Inisiatif Sabuk dan Jalan (One Belt One Road. OBOR). Dan kejadian di Sri Lanka ini menjadi batu sandungan bagi Beijing dalam merealisasikan rencana globalnya.
Tentu saja, Sri Lanka adalah contoh ekstrem. Tampaknya ia telah mengalami “badai sempurna”. Namun, meskipun jika masalah di tempat lain tidak seserius Sri Lanka, tetapi percayalah bahwa semua elemen yang memicu bencana di Sri Lanka itu pasti ada di seluruh negara yang sedang berkembang.
Masalah bermula dari merebaknya pandemi COVID-19, membuat Sri Lanka yang cadangan devisanya sangat bergantung pada industri pariwisata, mengalami patah tulang punggung ekonomi akibat ditutupnya lokasi pariwisata. Setelah itu, pemerintah dan bisnisnya kemudian lebih bergantung pada utang luar negeri untuk bertahan hidup. Hal ini menyebabkan masalah beban ekonomi Sri Lanka semakin serius.
Hutang yang dikenakan oleh Inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok segera menjadi fokus perhatian. Seiring dengan meningkatnya beban keuangan pembayaran utang semakin sulit. Situasi menjadi sangat panas sehingga pemerintah Sri Lanka terpaksa menjual sekitar 70% dari hak mengelola pelabuhan terbesar kedua Sri Lanka, yakni Pelabuhan Hambantota kepada Tiongkok sebagai bagian dari membayar utang Sri Lanka berpartisipasi dalam proyek-proyek OBOR Tiongkok.
Bukan hanya Tiongkok yang terlibat. Sri Lanka dan banyak negara berkembang umumnya menjadi lebih bergantung pada utang, membuat semua lebih rentan terhadap kendala baru yang berlaku di pasar keuangan global.
Penekanan di Barat pada apa yang disebut environmental, social, and governance. ESG (lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan). (Catatan : ESG adalah ukuran yang digunakan oleh beberapa kaum kiri Barat untuk menilai kualitas organisasi).
Untuk meningkatkan skor ESG demi mendapatkan pinjaman, pemerintah Sri Lanka memutuskan untuk melarang penggunaan pupuk sintetis. Tindakan itu akhirnya sangat membatasi produksi teh dan beras yang merupakan komoditas ekspor utama Sri Lanka. Dengan pendapatan ekspor yang kian terbatas, Sri Lanka harus lebih mengandalkan utang.
Sementara itu, produksi beras Sri Lanka turun sekitar 20% sehingga swasembada pangan negara itu terganggu. Akibat dari semua ini adalah meningkatkan angka inflasi, yang tahun lalu mencapai 50%. Dan harga pangan telah meningkat sebesar 80%.
Jika hanya Sri Lanka saja yang mengalami krisis pembayaran utang, mungkin pengaruhnya kepada Tiongkok atau dunia tidak besar. Namun demikian, semua negara berkembang, termasuk banyak partisipan proyek OBOR Tiongkok mengalami kesulitan serupa, tetapi belum terlalu ekstrem. Kasus Pakistan adalah yang paling menonjol, tidak hanya karena skup proyeknya lebih besar dari banyak negara peserta Inisiatif Sabuk dan Jalan lainnya, tetapi Pakistan dianggap oleh Beijing sebagai negara “Mutiara” dalam proyek inisiatif itu.
Pelabuhan Gwadar di Pakistan, proyek infrastruktur bernilai miliaran dolar. Tiongkok telah berinvestasi dalam proyek tersebut sebagai bagian dari Inisiatif Sabuk dan Jalan. (Amelie Herenstein/AFP/Getty Images)
Dari 144 negara yang berpartisipasi dalam Inisiatif Sabuk dan Jalan, Pakistan sendiri menyumbang 10% dari semua utang Sabuk dan Jalan. Menurut statistik terbaru, Pakistan berutang kepada bank-bank milik negara Tiongkok sekitar USD. 25 miliar, menyita kira-kira 30% dari total utang luar negeri Pakistan, dan 40% dari modal investasi Tiongkok dalam Inisiatif Sabuk dan Jalan yang nilainya mencapai USD. 60 miliar.
Masalah keuangan Pakistan tidak seserius Sri Lanka, tetapi perbedaannya terletak pada tingkatnya, bukan jenisnya. Negara ini berjuang untuk membayar kembali beban utangnya ke Tiongkok dan negara-negara lain. Tekanan pada ekonominya juga cukup kentara. Inflasi di Pakistan telah mencapai 20% selama tahun lalu, dan harga bahan bakar 90% lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
Realitas ini, yang berulang di negara berkembang, menimbulkan 2 masalah yang perlu diatasi oleh rezim Beijing.
Yang pertama murni isu finansial. Angka-angka untuk Sri Lanka, Pakistan dan seluruh Inisiatif Sabuk dan Jalan mungkin tampak kecil dibandingkan dengan kegagalan perusahaan pengembang China Evergrande membayar utang yang bernilai USD. 300 miliar. Namun selain krisis tersebut, keuangan Tiongkok juga sudah tidak lagi mampu menanggung beban di luar ini, belum lagi soal masih banyaknya perusahaan pengembang di daratan Tiongkok yang gagal membayar utang.
Bahkan sebelum orang berbicara tentang kegagalan negara berkembang dalam membayar kembali utang mereka, perbandingan utang dengan PDB Tiongkok pada akhir tahun 2020 telah tumbuh menjadi lebih dari 270%. Ini adalah salah satu negara yang memiliki rasio utang per PDB -nya tertinggi di dunia. Beban itu tidak diragukan lagi terus meningkat sejak saat itu, dan semakin tidak mungkin bisa dibayar penuh. Sistem pemerintah komunis Tiongkok yang sangat tersentralisasi dan terkendali mungkin bisa menutup-nutupi kerugian, tetapi tekanan pada utang, terutama utang yang gagal bayar, pasti akan membebani prospek ekonomi Tiongkok.
Isu kedua adalah soal nasib Inisiatif Sabuk dan Jalan. Implikasi keuangan dari inisiatif ini adalah yang kedua setelah utang domestik Tiongkok yang menggantung, tetapi sangat penting untuk ambisi global Beijing.
Dalam program tersebut, Tiongkok memperoleh pengaruh global dengan menyediakan dana yang dibutuhkan negara-negara peserta untuk membayar proyek-proyek infrastruktur yang dipimpin Tiongkok. Dengan demikian, kegagalan yang berlipat ganda di negara-negara berkembang secara alami menyebabkan negara-negara yang lebih kecil dan lebih miskin enggan untuk berpartisipasi dalam proyek OBOR. Paling tidak, kondisi belakangan ini akan memperlambat perluasan program OBOR dan mungkin malahan mengecilkannya. Ini akan membuat hampir tidak mungkin bagi Beijing untuk mendapatkan pengaruh yang dicarinya melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan, dan itu malahan memberi Beijing setumpuk utang macet.
Meski semua ini menyulitkan ekonomi, keuangan, dan diplomasi Tiongkok, tetapi tidak berarti Tiongkok akan runtuh. Seperti yang dikatakan oleh Adam Smith, seorang filsuf yang merupakan salah satu pelopor sistem ekonomi Kapitalisme : Sebuah negara dapat memiliki banyak reruntuhan. Meskipun ini tidak menandakan bencana, keadaan menunjukkan bahwa Beijing akan menghadapi kemunduran besar. Paling tidak, kepemimpinan Tiongkok sekarang akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai target finansial, ekonomi dan geopolitik yang mereka inginkan. (sin)
Kapal Induk Super USS Gerald R. Ford Melewati Tonggak Penting, Bersiap-siap untuk Pertempuran
Xia Yu
USS Gerald R. Ford, kapal induk super terbaru dan terbesar Angkatan Laut AS, baru saja lulus tonggak pencapaian. Departemen Pertahanan AS pada 4 Agustus mengatakan bahwa kapal induk USS Ford menerima sertifikasi “hijau” selama Combat Systems Operational Readiness Exercise (CSORE) atau Latihan Kesiapan Operasi Sistem Tempur.
Penilaian sertifikasi tersebut menentukan kemampuan sistem tempur kapal dan personelnya untuk merespon ancaman dari musuh hipotetis. Latihan tersebut menguji kemampuan Ford untuk menetralisir ancaman udara, termasuk dari pesawat berawak atau tak berawak, serta drone yang menyerang melalui air.
Senjata bekerja dengan kapasitas penuh
Selama latihan, Ford menguji Close-In Weapon System (CIWS) dan meriam MK-38 Bushmaster 25cm terhadap ancaman drone udara, hal demikian menunjukkan kepada evaluator tentang ketahanan Ford terhadap serangan musuh.
Ford beralih ke sistem ejeksi elektromagnetik dan sistem transportasi amunisi baru, yang lebih otomatis. Prajurit di kapal memuat ulang dengan cepat dan menunjukkan keahlian menembak kelas satu dalam tes latihan.
Supercarrier bertenaga nuklir terbaru dan terbesar Angkatan Laut AS, USS Gerald R. Ford. (Kepala Spesialis Komunikasi Massa Christopher Delano/Angkatan Laut AS via Getty Images)
Prajurit Hector Mejia kepada Layanan Distribusi Informasi Visual Pertahanan AS (U.S. Defense Visual Information Distribution Service）mengatakan bahwa Sungguh luar biasa menjadi bagian dari CSORE dan mengoperasikan MK-38 dan mendapatkan pengalaman langsung.
Mejia mengatakan momen paling membanggakannya adalah menyaksikan MK-38 tampil sesuai desain dan beroperasi dengan kecepatan dan presisi.
Sementara kapal utama kelas Ford telah mengalami penundaan dalam jadwal penempatan terakhirnya, latihan CSORE kali ini memberikan keyakinan kepada perwira dan pelaut bahwa kapal akan siap untuk pertempuran musim gugur ini.
Selanjutnya, Ford akan berpartisipasi dalam latihan multinasional. Kapal induk ini akan menampilkan operasi dek penerbangan dengan bagian-bagian dari sayap kapal induk, dan latihan tersebut akan mencakup kegiatan terkoordinasi dengan operator dari Prancis dan Inggris, serta tujuh angkatan laut lainnya.
Ford lulus tes lainnya
USS Gerald R. Ford, mulai beroperasi pada 2017, telah melakukan uji kejut selama berbulan-bulan yang mengukur kemampuan kapal induk untuk beroperasi saat menavigasi di dekat simulasi ledakan ledakan pertempuran. Pada Agustus lalu, Ford berhasil dengan baik dalam tiga ledakan bom bawah air seberat 40.000 pon.
Pada 16 Juli 2021, USS Ford (CVN-78) menyelesaikan uji impak kapal penuh kedua saat berlayar di Samudra Atlantik. Konfirmasikan bahwa kapal perang dapat melanjutkan misinya dalam kondisi pertempuran yang keras. (Angkatan Laut AS)
Membiarkan petarung terbang
Ford akan menguji sistem ketapel elektromagnetik dalam latihan multinasional berikutnya. Ini akan memungkinkan Ford melakukan lebih banyak serangan mendadak daripada operator AS lainnya. Sedikitnya 4.500 personel dan satu kontingen akan membantu operasi, termasuk 75 pesawat militer. Pesawat tempur siluman F-35C dan F/A-18E/F Super Hornet akan terbang 24-7 saat kapal induk sepenuhnya dikerahkan.
Sistem ketapel elektromagnetik membutuhkan lebih sedikit pelaut dan diharapkan dapat mengurangi kebutuhan perawatan, yang mana pada akhirnya menghemat anggaran Angkatan Laut.
Pertahanan terhadap rudal pembunuh kapal induk
USS Gerald R. Ford memiliki panjang lebih dari 1.000 kaki, dan dua reaktor nuklir A1B ditambah propulsi empat kali lipat memberikan daya tahan hampir tak terbatas dan kecepatan tinggi lebih dari 30 knot.
Selain senjata dek dan CIWS yang disebutkan di atas, persenjataan Ford mencakup sistem pertahanan udara Evolved SeaSparrow Missile (ESSM) dan rudal badan pesawat bergulir untuk bertahan melawan rudal anti-kapal dan “pembunuh kapal induk.”
Foto USS Gerald R. Ford, supercarrier bertenaga nuklir terbaru dan terbesar Angkatan Laut, saat memulai uji coba laut perdananya. (Spesialis Komunikasi Massa Kelas 2 Ridge Leoni/Angkatan Laut AS via Getty Images)
Ford akan dikerahkan sepenuhnya untuk menghalangi Tiongkok dan Rusia
USS Gerald R. Ford, adalah kapal induk utama kelas Ford, kapal induk terbaru dan tercanggih Angkatan Laut AS hingga saat ini. Desain kapal induk baru menampilkan beberapa peningkatan signifikan dibandingkan kapal induk kelas Nimitz sebelumnya.
Aspek paling mencolok dari kapal induk kelas Ford adalah “tiga bagian elektromagnetiknya”: ketapel elektromagnetik, peralatan penahan elektromagnetik, dan elevator amunisi elektromagnetik.
Kapal induk kelas Ford masa depan akan belajar dari masalah Gerald R. Ford sehingga proses manufaktur akan lebih lancar.
Sebuah supercarrier kelas Ford dapat membawa 85 pesawat, lebih banyak dari seluruh armada beberapa angkatan udara nasional. Pesawat berbasis kapal induk termasuk pesawat tempur F-35C Lightning II, E-2D Advanced Hawkeye AWACS dan tiltrotor V-22B Osprey, serta jet tempur F/A-18E dan F/A-18F Super Hornet, serta EA-18G Raungan pesawat perang elektronik.
Kehadiran kapal induk AS adalah penghalang bagi musuh apa pun. Kapal induk AS yang ditempatkan di dekat Laut China Selatan dapat dengan cepat merespons dalam beberapa jam operasi militer Tiongkok di Taiwan atau di tempat lain di kawasan itu.
Akhir tahun ini, Ford akan dikerahkan sepenuhnya. Dalam konflik dua front dengan Tiongkok dan Rusia, supercarrier harus sudah bersiap untuk patroli tempur. (hui)
