Pencurian Kekayaan Intelektual oleh Tiongkok Sebabkan AS Rugi 600 Miliar Dolar Setiap Tahun

oleh Li Yi

Commission on the Theft of American Intellectual Property (Komisi Pencurian Hak Kekayaan Intelektual Amerika Serikat) pada 8 Maret 2018 mengusulkan kepada Presiden Trump untuk mengambil tindakan tegas terhadap pencurian hak kekayaan intelektual dan pemaksaan pengalihan teknologi milik Amerika yang terjadi di Tiongkok.

Menurut data lembaga tersebut bahwa 87 % kehilangan hak kekayaan intelektual terkait terjadi di Tiongkok setiap tahunnya.

Laporan Voice of America pada 9 Maret menyebutkan bahwa lembaga yang mengurus pencurian hak kekayaan intelektual AS mengusulkan kepada Gedung Putih untuk memperluas kekuasaan eksekutif demi lebih menjamin dalam melarang Tiongkok maupun perusahaan asing lainnya yang terlibat pencurian hak kekayaan intelektual milik AS memasuki pasar Amerika Serikat.

Lembaga ini juga mengusulkan pembentukan satu kebijakan baru yang lebih mampu memimpin Departemen Perdagangan, Departemen Keuangan dan instansi lainnya untuk bekerjasama dalam memantau dan melindungi hak intelektual AS.

Kebijakan ini termasuk bekerjasama, saling berbagi data dan pengalaman dengan negara-negara yang berkomitmen untuk melindungi Hak kekayaan intelektual, seperti Australia, Jepang, Uni Eropa, Korea Selatan dan lainnya.

Peringatan anti pembajakan dari FBI (net)

Dari laporan yang dirilis Komisi tersebut dapat diketahui bahwa pelanggaran dan pemalsuan kekayaan intelektual, pembajakan dan pencurian rahasia dagang milik AS, menyebabkan ekonomi AS setiap tahunnya kehilangan 600 miliar dollar AS.

Laporan ini menyebutkan tiongkok adalah gembong dari isu tersebut. Dari barang-barang bermerk palsu yang dijual di AS dan disita pemerintah, 87 % barang itu berasal dari Tiongkok.

Pada bulan Agustus tahun lalu, administrasi Trump memulai penyelidikan “Spesial 301” tentang kasus pencurian hak kekayaan intelektual oleh Tiongkok.

Trump mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Reuters pada bulan Februari bahwa pihaknya akan mengenakan denda besar terhadap Tiongkok atas pelanggaran hak termaksud.

Menurut sumber yang berasal dari industri, saat ini permasalahan yang meluas terjadi di Tiongkok adalah perusahaan asing yang melakukan bisnis di Tiongkok dipaksa untuk melakukan pengalihan teknologi.

Pemerintah komunis di Tiongkok biasanya akan mewajibkan perusahaan asing yang ingin memasuki negara tersebut untuk berpartner dengan perusahaan domestik. Kemitraan semacam ini memungkinkan perusahaan Tiongkok kemudian mendapatkan informasi rahasia atau knowhow dari perusahaan asing.

Pada bulan Juni 2017, pemerintah Tiongkok mengumumkan Undang-Undang Internet untuk memperketat pembatasan transmisi data lintas batas dan meminta agar data kunci disimpan di Tiongkok.

Pihak berwenang Tiongkok menyatakan bahwa undang-undang tersebut dibuat untuk memperkuat keamanan dunia maya. Namun, para kritikus percaya bahwa inilah adalah cara pemerintah komunis untuk memantau dan mengendalikan lebih jauh terhadap informasi online.

Kebijakan otoritas Beijing itu menimbulkan pertanyaan di kalangan perusahaan-perusahaan AS, menurut survei yang dilakukan oleh anggota dari US-China Business Council tahun lalu menunjukkan bahwa, lebih dari 80% perusahaan asal Amerika Serikat yang berada di Tiongkok khawatir dengan bocornya data dan tidak terjaminnya keamanan teknologi lantaran berbisnis di Tiongkok.

Setelah Trump menjabat, ia memulai serangkaian penyelidikan terhadap pelanggaran hak dan mengambil tindakan perlindungan perdagangan.

Para ahli percaya bahwa administrasi Trump memiliki tiga skenario menghadapi penyelidikan tentang pencurian hak kekayaan intelektual oleh pihak Tiongkok yakni : mengajukan tuntutan, berperang atau berdamai.

Situasi pertama adalah bahwa administrasi Trump akan mengadopsi cara yang dilakukan selama ini yaitu dengan mengajukan tuntutan lewat Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) usai penyelidikan.

Dalam kasus kedua adalah bahwa administrasi Trump dapat memutuskan untuk bertindak secara sepihak, menghukum berat berdasarkan lingkup masalah pencurian kekayaan intelektual dan kebutuhannya.

Situasi ketiga adalah bahwa pihak Tiongkok mengalah sebelum pemerintah Trump melakukan tindakan tegas. Dilihat dari pengalaman yang terjadi selama ini, jalan ini yang selalu ditempuh. (Sinatra/asr)