Epochtimes.id- Seorang peneliti terkemuka terkait kebijakan terhadap etnis di Tiongkok mengungkapkan pada Rabu (13/3/2019) bahwa sekitar 1,5 juta etnis Uighur dan Muslim lainnya ditahan di tempat yang disebut sebagai pusat-pusat pendidikan di wilayah Xinjiang. Angka ini melonjak dari jumlah sebelumnya yang hanya mencapai 1 juta tahanan.
Komunis Tiongkok kini terus berkelit terkait protes skala internasional atas keberadaan kamp penahanan.
Komunis Tiongkok justru berdalih sebagai pusat pelatihan kejuruan di Xinjiang. Daerah ini merupakan rumah bagi jutaan etnis minoritas Muslim. Lagi-lagi, komunis Tiongkok membela diri sebagai langkah membendung ancaman ekstremisme di Tiongkok.
Seorang peneliti independen Jerman, Adrian Zenz, mengatakan angka perkiraan barunya didasarkan pada gambar satelit. Dia mengungkapkan laporan ini juga berdasarkan pengeluaran publik untuk fasilitas penahanan. Data-data pendukung lainnya, kata Adrian, laporan saksi tentang fasilitas yang penuh sesak dan anggota keluarga mereka yang hilang.
“Meskipun spekulatif, tampaknya tepat untuk memperkirakan bahwa hingga 1,5 juta etnis minoritas — setara dengan hanya di bawah 1 dari 6 anggota dewasa dari kelompok minoritas Muslim di Xinjiang — telah diinternir dalam kamp penahanan, fasilitas pendidikan ulang, tidak termasuk penjara formal,” kata Zenz pada acara yang diselenggarakan oleh misi AS di Jenewa, rumah dari lembaga HAM PBB.
“Upaya negara Tiongkok saat ini untuk memberantas ekspresi independen dan kebebasan dari identitas etnis serta agama yang berbeda di Xinjiang tidak lain adalah kampanye sistematis genosida budaya,” tambah Zenz.
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Rabu (13/3/2019) mengkritik keras pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok.
Omir Bekali, seorang warga etnis Kazakh mengatakan kepada sebuah panel di acara tersebut bahwa ia telah disiksa oleh polisi Xinjiang dan ditahan di sebuah kamp selama enam bulan di sebuah ruangan kecil yang dihuni sebanyak 40 orang.
“Kami harus memuji Partai Komunis, menyanyikan lagu tentang (pemimpin Tiongkok) Xi Jinping dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah. Kami tidak punya hak untuk berbicara, ”katanya.
Kelompok bipartisan anggota parlemen A.S. memprotes kepada administrasi Trump minggu ini tentang tanggapannya terhadap pelanggaran HAM terhadap minoritas Muslim Tiongkok tidak memadai. Ini disampaikan beberapa bulan setelah pemerintahan AS sedang mempertimbangkan menjatuhkan sanksi kepada Tiongkok.
Pada acara di Jenewa, Duta Besar sementara AS untuk PBB, Kelley Currie, yang memimpin Kantor Keadilan Global pada Departemen Luar Negeri AS ditanyai tentang menjatuhkan sanksi terhadap Tiongkok.
“Kami selalu melihat semua mekanisme yang kami miliki untuk mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat dan serius serta memastikan mereka tidak mendapat manfaat dari peluang untuk melakukan perjalanan ke Amerika Serikat dan kami tidak memberi mereka akses ke sistem keuangan AS,” katanya kepada wartawan. Namun dia menolak menjelaskan lebih spesifik apa yang disampaikannya. (asr)
Oleh Stephanie Nebehay/Reuters via The Epochtimes
Video Rekomendasi :
Atau anda menyukai video ini :
