Antonio Graceffo
Pemerintahan Biden mengambil langkah-langkah membatasi investasi dan perdagangan Tiongkok yang memperlambat upaya Beijing mendominasi, tetapi berlangsung lambat dengan legislasi sedikit demi sedikit dan seringkali tak terkoordinasi.
Duit Amerika mendukung raksasa Partai Komunis Tiongkok (PKT) di kedua sisi Pasifik. Tiongkok membeli aset di Amerika Serikat, sementara investor dan konsumen Amerika mendanai PKT. Reshoring pabrik Amerika dapat melawan ini karena akan mengurangi paparan AS terhadap rantai pasokan yang dikendalikan PKT. Bahkan, memangkas pendanaan yang dibutuhkan PKT demi ambisi globalnya.
Rantai pasokan global masih belum pulih dari berlangsungnya dua tahun pembatasan COVID-19 di dalam negeri dan di luar negeri Tiongkok. Dan, situasinya dapat memburuk karena PKT mengklaim kedaulatan atas Selat Taiwan, yang menyumbang sekitar sepertiga dari shipping global. Amerika Serikat menyatakan bahwa Selat Taiwan adalah jalur air internasional. Jika PKT membatasi akses ke Selat, maka akan memberikan pukulan berat bagi perdagangan internasional.
Hubungan antara Washington dan Beijing tegang, tidak hanya di perairan sekitar Taiwan, tetapi juga di Indo-Pasifik, di mana PKT berebut pengaruh dan kendali.
Perjanjian keamanan yang ditandatangani antara PKT dan Kepulauan Solomon akan segera memungkinkan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) membangun pangkalan luar negeri berikutnya. Negara-negara seperti Negara Federasi Mikronesia telah lama menjadi sekutu AS. Sekarang, mereka ditawari duit tunai dan insentif lainnya, agar memutuskan hubungan mereka dengan Amerika Serikat dan bergabung dengan kubu PKT.
Ekspansi PKT ke luar negeri didorong oleh kampanye tingkat negara bagian yang mendaftarkan semua asetnya: modal manusia, produksi industri, propaganda, disinformasi, kekuatan lunak, militer, perdagangan, dan investasi. Memangkas akses PKT ke uang tunai akan menghambat pembangunan militer negara itu dan mengurangi jumlah pengaruh yang dapat dibelinya di negara-negara kecil berkembang melalui pinjaman dan investasi.
Upaya penyebaran propaganda PKT telah dilaporkan oleh Renée DiResta, manajer penelitian di Stanford Internet Observatory. Diresta mengkonfirmasi bahwa kampanye disinformasi yang didukung PKT telah aktif di Amerika Serikat dengan memanfaatkan akun media sosial palsu dan akun wumao berbayar demi mempengaruhi opini publik AS.
Atas alasan ini, pemerintahan Trump menerapkan pembatasan pada inisiatif soft power PKT di Amerika. Akibatnya, sebagian besar Institut Konfusius di Amerika Serikat telah ditutup, dan karyawan media pemerintah PKT diwajibkan mendaftar sebagai agen.
The Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) memiliki wewenang meninjau dan memblokir investasi asing dengan alasan keamanan nasional. Pembatasan tersebut berlaku bagi teknologi penting, data pribadi warga AS, atau infrastruktur. Pada 2018, Presiden Donald Trump saat itu memperkuat kekuatan CFIUS. Sekarang, agen federal AS dilarang menggunakan peralatan telekomunikasi Tiongkok tertentu dan membeli produk tertentu yang dibuat di Xinjiang dengan alasan mendukung hak asasi manusia.
Anggota parlemen sedang mengerjakan RUU bipartisan yang memungkinkan kekuatan pemerintah lebih luas, supaya bisa menyelidiki dan membatasi investasi AS, yang mana dapat mengancam keamanan nasional di Tiongkok. RUU itu akan menjadi pukulan telak bagi rencana Made in China 2025 Beijing dan akan mendorong kaburnya pabrik-pabrik AS di Tiongkok. Sementara itu, lebih dari 100 pemimpin bisnis telah meminta Washington meloloskan undang-undang persaingan Tiongkok yang bertujuan meningkatkan daya saing AS.
Undang-Undang Reformasi Kontrol Ekspor Amerika Serikat tahun 2018 mencakup sejumlah ketentuan yakni mengevaluasi dan mengendalikan ekspor teknologi baru dan dasar. Hal Ini mencegah penjualan fintech, baterai, dan kecerdasan buatan AS ke Tiongkok. Kontrol ekspor diperkirakan akan menjadi lebih ketat pada tahun 2022.
Dan, karena Amerika Serikat telah mencabut status khusus Hong Kong, aturan yang sama juga berlaku bagi Tiongkok sebagian besar akan berlaku untuk perdagangan dan investasi di Hong Kong.
Program Sanksi AS Terhadap Hong Kong yang melarang orang-orang Amerika berbisnis dengan banyak pejabat Tiongkok dan Hong Kong. Sebuah undang-undang yang melarang sebagian besar impor dari Xinjiang mulai berlaku bulan lalu. Selain itu, ada larangan berinvestasi di sekuritas dan turunannya terkait dengan perusahaan industri militer Tiongkok. Selain itu, entitas AS dilarang berbisnis dengan entitas Tiongkok yang merusak demokrasi atau dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
Terlepas dari tindakan keras terhadap investasi dan perdagangan, pemerintahan Biden sedang mempertimbangkan untuk menurunkan beberapa tarif Tiongkok, atas dalih menurunkan inflasi yang disebabkan oleh kebijakan ekonomi bencana pemerintah selama 18 bulan terakhir.
Menghapus tarif akan membuat beberapa barang Tiongkok lebih murah di Amerika Serikat. Namun demikian, memerangi inflasi, Federal Reserve harus menaikkan suku bunga, seperti yang telah terjadi, dan mungkin meningkatkan persyaratan cadangan bank. Sementara itu, Gedung Putih harus berhenti berbelanja dan, di atas segalanya, berhenti berutang.
Rezim Tiongkok masih merupakan ancaman politik dan ekonomi bagi Amerika Serikat, sehingga menghapus tarif tidak akan dibenarkan. Perwakilan Dagang A.S. Katherine Tai menyarankan pada 22 April bahwa tarif harus dipertahankan karena mereka adalah “bagian yang signifikan dari pengaruh” dengan PKT.
Mempertahankan tarif adalah salah satu cara untuk menekan PKT dalam sektor dompetnya. Lainnya adalah mendorong kembalinya perusahaan-perusahaan Amerika. Pada tahun 2020, reshoring melebihi investasi asing langsung hampir 100 persen. Pembatasan AS pada perdagangan dan investasi Tiongkok akan mempercepat tren pemulihan. (asr)
Antonio Graceffo, Ph.D., telah menghabiskan lebih dari 20 tahun di Asia. Dia adalah lulusan Universitas Olahraga Shanghai dan meraih gelar MBA dari Universitas Jiaotong Shanghai. Graceffo bekerja sebagai profesor ekonomi dan analis ekonomi Tiongkok, menulis untuk berbagai media internasional. Beberapa bukunya tentang Tiongkok termasuk “Beyond the Belt and Road: China’s Global Economic Expansion” dan “A Short Course on the Chinese Economy.”
