Home Blog Page 1324

Serangan Taliban ke Pangkalan Keamanan Afghanistan Tewaskan Lebih dari 100 Orang

0

Epochtimes.id- Serangan Taliban di Afghanistan yang terjadi pada Senin (21/1/2019) menewaskan puluhan personel keamanan.

melansir dari Reuters, sejumlah perkiraan menyebutkan jumlah korban tewas lebih dari 100 orang. Serangan terjadi di tengah pemerintah berusaha membungkam salah satu serangan pemberontak paling mematikan dalam beberapa bulan.

Penyerang menabrak kenderaan Humvee yang sesak dengan bahan peledak ke pusat pelatihan Direktorat Keamanan Nasional di provinsi Maidan Wardak, sebelah barat ibukota Kabul.

Setidaknya dua pria bersenjata menyerbu kompleks tersebut dengan tembakan sebelum mereka ditembak mati.

“Kami memiliki informasi bahwa 126 orang telah tewas dalam ledakan di dalam pusat pelatihan militer, delapan komando khusus termasuk di antara yang tewas,” kata seorang pejabat senior di kementerian pertahanan di Kabul, yang berbicara dengan syarat anonim.

Sejumlah pejabat setempat mengatakan bahwa sejumlah pasukan dan personel NDS tewas dalam serangan tersebut. Meski demikian, tidak ada konfirmasi resmi mengenai jumlah korban. Sejumlah pejabat diperintahkan untuk tidak berbicara dengan media karena dikhawatirkan melemahkan moril aparat.

“Saya telah diberitahu untuk tidak membuat angka kematian kepada publik. Sangat frustasi menyembunyikan fakta, ”kata seorang pejabat senior kementerian dalam negeri di Kabul.

Serangan kompleks pada pangkalan yang sangat aman menggarisbawahi tekanan berat dihadapi pasukan keamanan Afghanistan. Kini pejuang Taliban semakin yakin telah meningkatkan operasi, bahkan ketika dimulainya upaya diplomatik untuk menyetujui penyelesaian secara damai.

Taliban terus memperjuangkan dominasi politik untuk memaksakan versi ketat hukum Islam mereka. Kelompok ini mengaku bertanggung jawab atas serangan yagn terjadi. Vers juru bicara Taliban Zabiullah Mujahid menyebutkan korban tewas mencapai 190 orang.

Serangan ini adalah paling serius terhadap pasukan Afghanistan dalam beberapa bulan terakhir. Serangan terjadi pada hari yang sama ketika perwakilan Taliban bertemu Zalmay Khalilzad, utusan khusus AS untuk perdamaian di Afghanistan, di Qatar.

Pekan lalu, pejuang Taliban meledakkan sebuah bom mobil di luar kompleks yang sangat ketat menewaskan sedikitnya lima orang dan melukai lebih dari 110 di ibukota, Kabul tetapi korban dari serangan Senin lalu tampaknya jauh lebih besar.

Sharif Hotak selaku anggota dewan provinsi di Maidan Wardak, mengatakan dia melihat mayat 35 anggota pasukan Afghanistan di rumah sakit.

“Banyak lagi yang terbunuh. Beberapa jenzah diangkut ke kota Kabul dan banyak yang terluka dipindahkan ke rumah sakit di Kabul, “kata Hotak.

Dia menambahkan bahwa” pemerintah menyembunyikan jumlah korban yang akurat untuk mencegah penurunan lebih lanjut atas moril pasukan Afghanistan. ”

Serangan pada Senin itu menyebabkan total korban terbesar yang diderita oleh pasukan Afghanistan sejak Agustus 2018, ketika Taliban menguasai provinsi Ghazni tengah. Konfrontasi itu menewaskan 150 pasukan keamanan Afghanistan dan 95 warga sipil tewas, serta ratusan pejuang Taliban sebagaimana diungkap pejabat itu.

Kantor Presiden Ashraf Ghani mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “musuh negara” telah melakukan serangan dan telah membunuh dan melukai “sejumlah putra kami yang terkasih dan jujur.”

Beberapa tahun terakhir, pemerintah Afghanistan telah berhenti mengeluarkan angka-angka korban yang terperinci tetapi para komandan A.S. berulang kali mengatakan bahwa kehilangan yang diderita oleh pasukan Afghanistan “tidak dapat dipertahankan.”

Tahun lalu, Ghani mengatakan 28.000 perwira polisi dan tentara Afghanistan terbunuh sejak 2015.

Kedutaan Inggris di Afghanistan mengatakan korban pada Senin lalu adalah “pengingat nyata pengorbanan yang dilakukan pasukan keamanan dan pertahanan Afghanistan untuk negara mereka.” (asr)

Oleh Rupam Jain dan Abdul Qadir Sediqi/Reuters via The Epochtimes

Rezim Sosialis Venezuela Putus Hubungan Dengan Amerika

0

EpochTimesId – Presiden rezim sosialis Venezuela, Nicolas Maduro mengumumkan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Maduro kemudian memberikan waktu kepada diplomat Amerika selama 72 jam untuk meninggalkan negara itu. Keputusan Maduro terkait dengan sikap AS mengakui pemimpin oposisi sebagai presiden sementara.

“Di hadapan orang-orang dan bangsa-bangsa di dunia, dan sebagai presiden konstitusional. Saya telah memutuskan untuk memutuskan hubungan diplomatik dan politik dengan pemerintah AS imperialis,” Maduro mengatakan kepada kerumunan pendukung berbaju merah yang berkumpul di istana presiden.

Dia membuat pengumuman setelah hari yang penuh gejolak setelah Juan Guaido, kepala kongres yang dikendalikan oposisi, menyatakan dirinya sebagai presiden sementara dan mengadakan pemilihan.

Langkah Guaido segera didukung oleh pemerintahan Donald Trump, yang mengatakan pihaknya bersedia menggunakan semua kekuatan ekonomi dan diplomatiknya untuk memulihkan demokrasi Venezuela.

Dalam pernyataan 23 Januari dari Gedung Putih, Trump mengatakan Guaido, Presiden Majelis Nasional Venezuela adalah satu-satunya organ pemerintahan Venezuela yang sah yang dipilih oleh rakyat Venezuela.

Venuezula adalah salah satu dari tiga negara sosialis yang dijuluki oleh pemerintahan Trump sebagai ‘Troika of Tyranny’, bersama Kuba dan Nikaragua. Dalam pidatonya di bulan November, penasihat keamanan nasional John Bolton menggambarkan negara-negara itu sebagai ‘segitiga teror’. Amerika menjatuhkan sanksi pada Venezuela dan Kuba, sambil bersumpah untuk segera menghukum Nikaragua.

Wakil Presiden Mike Pence menyampaikan pesan video dukungan pada 22 Januari kepada rakyat Venezuela yang memprotes Maduro. Dalam pesan video Pence, Dia mengecam Maduro, menggambarkannya sebagai seorang diktator yang tidak memiliki hak sah atas kekuasaan.

“Ketika orang-orang baik di Venezuela membuat suara Anda terdengar besok, atas nama rakyat Amerika, kami berkata: estamos con ustedes. Kami bersamamu. Kami mendukung Anda, dan kami akan tetap bersama Anda sampai Demokrasi dipulihkan dan Anda merebut kembali hak mendasar dan Libertad Anda.”

Pence memperingatkan rezim Maduro dan mendesak rakyat Venezuela untuk meningkatkan protes mereka.

“Atas nama Presiden Donald Trump dan semua orang Amerika, izinkan saya menyatakan dukungan tak tergoyahkan dari Amerika Serikat ketika Anda, rakyat Venezuela, angkat suara Anda dalam seruan untuk kebebasan,” kata Pence dalam video.

“Nicolas Maduro adalah seorang diktator tanpa klaim sah atas kekuasaan. Dia tidak pernah memenangkan kursi kepresidenan dalam pemilihan yang bebas dan adil, dan telah mempertahankan cengkeraman kekuasaannya dengan memenjarakan siapa pun yang berani menentangnya.”

Pendukung oposisi Venezuela mengadakan pawai secara nasional pada 23 Januari, sebagai bagian dari acara tahunan yang menandai jatuhnya pemerintahan militer pada tahun 1958. Para pengkritik pemerintah semakin membandingkan Maduro dengan diktator Marcos Perez, yang digulingkan dari kekuasaan tahun itu.

Pendukung oposisi Venezuela ikut serta dalam pawai pada peringatan 1958 pemberontakan yang menggulingkan kediktatoran militer di Caracas, pada 23 Januari 2019. (Luis Robayo/AFP/Getty Images/The Epoch Times)Presiden Donald Trump telah ditanya apakah Amerika Serikat akan menggunakan aksi militer di Venezuela untuk mendukung penggulingan Presiden Nicolas Maduro dan tanggapannya ambigu.

“Kami tidak mempertimbangkan apa-apa, tetapi semua opsi ada di atas meja,” kata Trump kepada wartawan setelah diskusi meja bundar mengenai biaya medis di Gedung Putih.

Komentar itu muncul setelah pemerintahannya mengumumkan akan mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai presiden sementara.

Trump tidak mengklarifikasi apa yang dia maksud dengan ‘semua opsi’.

Pemerintahannya telah menjatuhkan beberapa putaran sanksi yang ditujukan untuk menekan pemerintah Venezuela.

Tiga negara Amerika Selatan mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai presiden sementara Venezuela. Para pemimpin Brasil, Kolombia, dan Paraguay dengan cepat menyatakan dukungan mereka setelah Guaido mengambil sumpah simbolis di hadapan ribuan pendukung.

Presiden Kolombia Ivan Duque mengatakan bangsanya akan menemani Guaido dalam proses transisi menuju demokrasi.

Presiden Brasil Jair Bolsonaro juga mengatakan bahwa Dia akan mendukung anggota parlemen berusia 35 tahun itu, sehingga perdamaian dan demokrasi kembali ke Venezuela.

Presiden Paraguay Mario Abdo Benitez mengatakan di Twitter bahwa negaranya mendukung Presiden sementara Venezuela Juan Guaido. “Dukung kami untuk merangkul kebebasan dan demokrasi lagi,” kata Abdo Benitez.

Guaido mengatakan itu adalah haknya di bawah konstitusi Venezuela untuk mengambil alih kepresidenan sampai pemilihan baru dapat dilakukan.

Presiden Venezuela Nicolas Maduro dilantik untuk periode kedua yang diperdebatkan, dua minggu lalu dalam tindakan yang dikecam oleh puluhan negara. (THE ASSOCIATED PRESS dan Reporter Epoch Times, Bowen Xiao/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Kanada Adakan 19 Kali Pembicaraan Tingkat Tinggi dengan Sekutunya untuk Tekan Tiongkok

0

oleh Chu Fangming

Setelah insiden Meng Wanzhou yang terjadi pada 1 Desember 2018, komunis Tiongkok menangkap beberapa orang warga Kanada dan langsung mengubah hukuman seorang napi warga Kanada yang diduga terlibat penyelundupan narkoba menjadi hukuman mati.

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Menteri Luar Negeri Chrystia Freeland mengadakan 19 percakapan telepon tingkat tinggi dengan kepala pemerintahan, menteri dan diplomat untuk mendapatkan dukungan dari sekutu dalam rangka meminta komunis Tiongkok  melepaskan warga Kanada yang mereka tahan.

Media ‘CBC’ mengutip pernyataan pemerintah Liberal Kanada melaporkan bahwa Trudeau telah membuat 9 panggilan telepon kepada kepala pemerintah, termasuk dengan Presiden Trump, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Dewan Eropa Donald Tusk.

Kegiatan diplomatik Chrystia Freeland termasuk percakapan lewat sambungan telepon dengan 11 Menteri Luar Negeri antara lain Menlu AS Mike Pompeo, Menlu Inggris Jeremy Hunt, dan menteri luar negeri seperti Australia, Lithuania dan Republik Ceko.

Pernyataan dari Kantor Perdana Menteri menyebutkan bahwa dengan upaya Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri, Australia, Uni Eropa, Prancis, Jerman, Inggris, Amerika Serikat, Belanda, Latvia, Lithuania, Estonia, Spanyol telah menerbitkan 11 pernyataan publik yang  mendukung Kanada.

Pembicaraan telepon tingkat tinggi antara Perdana Menteri Trudeau dan para pemimpin asing :

Amerika Serikat                                : Presiden Donald Trump

Uni Eropa                                         : Presiden Dewan Donald Tusk

Finlandia                                          : Presiden Sauli Niinisto

New Zealand                                    : Perdana Menteri Jacinda Ardern

Argentina                                         : Presiden Mauricio Macri

Singapura                                        : Perdana Menteri Lee Hsien Loong

Perserikatan Bangsa-Bangsa              : Sekretaris Jenderal Antonio Guterres

Jerman                                             : Angela Merkel

Tidak lama setelah penangkapan Meng Wanzhou, komunis Tiongkok menangkap Michael Kovrig, seorang mantan diplomat Kanada yang bekerja untuk LSM di Tiongkok dan Michael Spavor, seorang pengusaha Kanada yang mengatur mantan bintang NBA AS untuk melakukan perjalanan ke Korea Utara.

Di awal bulan ini, pengadilan di Dalian, Tiongkok mengadakan pemeriksaan ulang atas kasus dugaan penyelundupan 222 kilogram sabu-sabu ke Tiongkok oleh warga Kanada bernama Robert Schellenberg pada 2014. Schellenberg sebelumnya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Tetapi melalui persidangan ulang tersebut ia dijatuhi hukuman mati.

Setelah keputusan itu, pemerintah Trudeau mengutuk komunis Tiongkok karena menggunakan hukuman mati secara sewenang-wenang dan menghimbau pihak berwenang Tiongkok untuk menjatuhkan hukuman yang sesauai. Selain itu, menuntut pembebasan Michael Kovrig dan Michael Spavor yang ditahan ilegal.

Pada Senin (21 Januari), 140 orang cendekiawan internasional dan mantan diplomat bersama-sama mengirim surat kepada pemimpin Tiongkok Xi Jinping, mendesak Beijing untuk membebaskan Michael Kovrig dan Michael Spavor agar tidak merusak hubungan Tiongkok – Kanada.

Pada hari yang sama, Trudeau dalam pidatonya di Ottawa mengatakan bahwa ia tidak akan mengubah strategi dukungan dari negara sekutunya. Trudeau menekankan bahwa Kanada akan selalu mematuhi aturan hukum dan semua negara harus mematuhi aturan hukum.

“Ini adalah prinsip yang sangat jelas” katanya. “Dalam beberapa dekade terakhir, sistem peradilan kami telah terlepas dari campur tangan politik, Hal ini sangat bermanfaat bagi planet kita, dan Kanada akan selalu mempertahankan prinsip ini”.

Namun, sampai sekarang masih belum jelas apakah kutukan lewat pernyataan terbuka yang disampaikan pemerintah Kanada, para sekutu-sekutunya dan pihak-pihak lain bisa mencapai efek yang diinginkan Ottawa.

Pembicaraan Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland dengan para pemimpin diplomatik Asing :

Amerika Serikat                                : Menlu Mike Pompeo

Inggris                                             : Menlu Jeremy Hunt

Jerman                                             : Menlu Heiko Maas

Tiongkok                                           : Duta Besar Tiongkok untuk Kanada Lu Shaye

Dana Moneter Internasional                : Direktur Christine Lagarde

Singapura                                          : Wakil PM. Tharman Shanmugaratnam

Australia                                            : Menlu Marise Payne

Ceko                                                  : Menlu Tomas Petricek

Lithuania                                            : Menlu Linas Linkevicius

Kelompok Krisis Internasional               : Presiden dan CEO Robert Malley

Uni Eropa                                            : Perwakilan Tinggi CFSP. Federica Mogherini

“Komunis Tiongkok membuat kesalahan besar”

Lynette Ong, seorang profesor ilmu politik dan Institut Asia di Munk School of Global Affairs and Public Policy Universitas Toronto mengatakan : “Tujuan dari semua penahanan yang dilakukan pihak berwenang Tiongkok adalah untuk menunjukkan bahwa diri mereka cukup  kuat.” Ia berharap Kanada dapat menggunakan strateginya dengan bijak untuk menyelesaikan konflik antara Kanada dengan Tiongkok.

Namun, para ahli dan cendekiawan lainnya percaya bahwa penyelesaian perselisihan tanpa campur tangan dari pihak ketiga tidak memastikan bahwa komunis Tiongkok dapat membebaskan Michael Kovrig dan Michael Spavor.

André Laliberté, seorang profesor di Institut Ilmu Politik Universitas Ottawa yang mempelajari Tiongkok dan politik komparatif mengatakan : “Sungguh konyol jika menghadapi komunis Tiongkok yang sangat kasar di depan umum melalui cara yang sopan atau saluran rahasia untuk menyelesaikan perselisihan yang ada.”

“Jika Jerman dan negara-negara penting lainnya juga mulai membela masalah Kanada, saya berharap ini akan berpengaruh”. “Perilaku komunis Tiongkok tersebut sedang membuat dirinya kehilangan banyak kekuatan lunak,” katanya.

Stephen Saideman, Direktur Sekolah Hubungan Internasional Norman Patterson di Universitas Carleton mengatakan : “Komunis Tiongkok telah membuat kesalahan besar dalam hal ini. Tetapi saya tidak yakin apakah mereka akan memberikan tanggapan atas tekanan internasional ini.” (Sin/asr)

Hujan Lebat Akhir Januari 2019, Masyarakat Dingatkan Waspada Potensi Bencana

0

Epochtimes.id- Berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer (22/01/2019), terpantau masih terdapat aliran massa udara basah dari Samudra Hindia yang masuk ke wilayah Jawa, kalimantan, Bali, NTB hingga NTT.

BMKG mengingatkan, bersamaan dengan itu, masih kuatnya Monsun Dingin Asia beserta hangatnya Suhu Muka Laut di wilayah perairan Indonesia menyebabkan tingkat penguapan dan pertumbuhan awan cukup tinggi.

“Dari pantuan pergerakan angin, BMKG mendeteksi adanya daerah pertemuan angin yang konsisten dalam beberapa hari terakhir memanjang dari wilayah Sumatera bagia Selatan, Laut Jawa, Jawa Timur, Bali, hingga NTB dan NTT,” demikian peringatan BMKG.

Secara khusus, BMKG melalui Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) di Jakarta tengah memonitor adanya tiga bibit badai tropis di dekat wilayah Indonesia.

Salah satu bibit siklon yang saat ini berada di Laut Timor (94S) berpotensi meningkat menjadi siklon tropis dalam 3 hari kedepan dan mengakibatkan potensi cuaca ekstrem berupa angin kencang yang dapat mencapai di atas 25 knot terjadi di wilayah Indonesia seperti Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.

Melanjutkan dari imbauan yang telah dikeluarkan sebelumnya pada tanggal 16 Januari 2019, BMKG kembali mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan SIAGA dalam menghadapi periode puncak musim hujan 2019.

Khususnya akan dampak dari curah hujan tinggi yang akan memicu Bencana Hidrometeorologi seperti banjir, longsor, banjir bandang, dan angin kencang yang meningkat pada akhir Januari 2019.

Berikut adalah wilayah-wilayah yang berpotensi hujan lebat untuk periode 23 – 26 Januari 2019, antara lain:

Aceh

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

D.I. Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

NTB

NTT

Kalimantan Utara

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Papua Barat

Papua

Sedangkan wilayah-wilayah yang berpotensi hujan lebat untuk periode 27 – 30 Januari 2019, antara lain:

Sumatera Selatan

Bangka Belitung

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

D.I. Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

NTB

NTT

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tengara

Maluku

Papua Barat

Papua

Tidak hanya hujan lebat, masyarakat nelayan dan pesisir juga perlu mewaspadai potensi gelombang tinggi 2.5 hingga 4.0 meter diperkirakan terjadi di Perairan Barat P. Simeulue Hingga Kep. Mentawai, Perairan P. Enggano Hingga Barat Lampung, Selat Sunda bagian Selatan, Perairan Selatan Banten Hingga Jawa Tengah, Samudra Hindia Barat Sumatra Hingga Jawa Tenga, Perairan Utara Kep. Anambas Dan Laut Natuna, Laut Jawa bagian Tengah, Laut Bali, Perairan Selatan Baubau – Kep. Wakatobi, Laut Banda bagian Selatan, Perairan Kep. Sermata – Kep. Babar, Laut Arafuru bagian Barat.

Potensi gelombang tinggi 4.0 hingga 6.0 meter diperkirakan terjadi di Laut Cina Selatan Dan Laut Natuna Utara, Perairan Utara Kep. Natuna, Laut Jawa Bagian Timur Hingga Laut Sumbawa, Selat Makassar Bagian Selatan, Perairan Selatan Jawa Timur Hingga P. Rote, Selat Bali – Selat, Lombok – Selat Alas Bagian Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur Hingga NTT, Perairan Utara Flores, Perairan Kep. Sabalana – Kep. Selayar, Laut Flores, Laut Sawu Dan Laut Timor Selatan NTT.

Masyarakat diimbau agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan dari curah hujan tinggi dan angin kencang yang akan terjadi pada akhir Januari 2019 ini. Antara lain potensi banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang dan jalan licin. Masyarakat agar tetap memperbarui informasi dari BMKG serta instansi terkait untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. (asr)

Banjir di 9 Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan, 8 Orang Meninggal Dunia dan 4 Hilang

0

Epochtimes.id- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis hujan berintensitas tinggi disertai angin kencang dan gelombang pasang telah menyebabkan sungai-sungai meluap sehingga terjadi banjir di wilayah Sulawesi Selatan, Selasa (22/1/2019) siang hari.

“Data sementara tercatat 53 kecamatan di 9 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami banjir yaitu di Kabupaten Jeneponto, Gowa, Maros, Soppeng, Barru, Wajo, Bantaeng, Pangkep dan Kota Makassar,” tulis Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho dalam rilisnya.

Menurut Sutopo, dampak sementara akibat banjir, longsor dan angin kencang yang berhasil dihimpun Posko BNPB berdasarkan laporan dari BPBD, tercatat 8 orang meninggal dunia, 4 orang hilang, ribuan rumah terendam banjir, ribuan warga mengungsi ke tempat yang lebih aman, dan 10.021 hektar sawah terendam banjir.

Adapun korban meninggal dunia ditemukan di Jeneponto 5 orang dan Gowa 3 orang, sedangkan korban hilang terdapat di Jeneponto 3 orang dan Pangkep 1 orang.

Hingga (23/1/2019) pukul 14.00 WIB banjir masih banyak melanda di daerah. Penanganan darurat dan pendataan masih terus dilakukan sehingga update data akan berubah.

Di Kabupaten Jeneponto, banjir melanda 21 desa di 10 kecamatan yaitu Kecamatan Arung Keke, Bangkala, Bangkala Barat, Batang, Binamu, Tamalatea, Tarowang, Kelara, dan Turatea dengan tinggi banjir 50 – 200 centimenter.

Banjir akibat hujan deras sehingga sungai-sungai meluap, diantaranya Sungai Topa, Allu, Bululoe, Tamanroya, Kanawaya, dan Tarowang. Dampak yang ditimbulkan adalah 5 orang meninggal dunia, 3 orang hilang, 5 rumah hanyut, 51 rumah rusak berat, ribuan warga mengungsi dan ribuan rumah terendam banjir.

Evakuasi, pencarian, penyelamatan dan distribusi bantuan masih terus dilakukan. Banyak warga yang mengungsi sementara di atap rumah sambil menunggu dievakuasi. Tim SAR gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Basarnas, SKPD, PMI, Tagana, relawan dan lainnya melakukan penanganan darurat.

Di Kota Makassar, banjir melanda 14 kecamatan yaitu Kecamatan Biringkanaya, Bontoloa, Kampung Sangkarang, Makassar, Mamajang, Manggala, Mariso, Pankkukang, Rampocini, Tallo, Tamalanrea, Tamalate, Ujung Pandang, dan Ujung Tanah. Sekitar 1.000 jiwa warga mengungsi. Banjir juga disebabkan hujan deras kemudian sungai-sungai yang bermuara di Kota Makassar meluap.

Di Kabupaten Gowa, banjir melalanda 7 kecamatan yaitu Somba Opu, Bontomanannu, Pattalasang, Parangloe, Palangga, Tombolonggo, dan Manuju. Selain hujan deras, banjir juga disebabkan dibukanya pintu Waduk Bili-Bili karena terus meningkat volume air di waduk sehingga untuk mengamankan waduk maka debit aliran keluar dari Waduk Bili-Bili ditingkatkan.

Tercatat 3 orang meninggal dunia, 45 orang luka-luka, 2.121 orang mengungsi yang tersebar di 13 titik pengungsian, lebih dari 500 unit rumah terendam banjir setinggi 50 – 200 centimeter ddari dampak banjir di Gowa.

Banjir juga menyebabkan 2 jembatan rusak berat sehingga tidak dapat digunakan yaitu jembatan Jenelata di Desa Moncong Loe Kecamatan Manuju dan jembatan di Dusun Limoa Desa Patalikang Kecamatan Manuju. Hujan deras juga memicu longsor di beberapa tempat sehingga menutup jalan dan merusak beberapa rumah.

Sementara itu banjir di Kabupaten Marros melanda 11 kecamatan. Lebih dari 1.400 orang mengungsi. Pendataan masih dilakukan. Listrik padam sehingga komunikasi juga putus. Posko BNPB terus berkoordinasi dengan Pusdalops BPBD.

Tim Reaksi Cepat BNPB mendampingi BPBD. Penanganan darurat masih terus dilakukan oleh tim gabungan. BPBD bersama , TNI, Polri, Basarnas, SKPD, PMI, Tagana, relawan dan lainnya melakukan penanganan darurat.

Perahu karet dan bantuan permakanan untuk pengungsi masih diperlukan. Korban hilang masih dilakukan pencarian. Kondisi hujan yang masih berlangsung dan luasnya wilayah yang terkena banjir cukup menyulitkan dalam penanganan.

Hujan ekstrem yang turun sejak 22/1/2019 di beberapa wilayah Sulawesi Selatan menyebabkan banjir. Tercatat di beberapa stasiun penakar hujan milik Kementerian PU Pera dan BMKG mencatat di Pos 1 Bawangkaraeng 308 milimeter per hari, Lengkese 329 milimeter per hari, KD-1 234 milimeter per hari, Limbungan 328 milimeter per hari,  dan Bili-Bili 88 milimeter per hari.

“Intensitas curah hujan setebal ini tergolong ekstrem sehingga kondisi permukaan tanah tidak mampu menampung semuanya dan sungai juga tidak mampu mengatuskan aliran permukaan hingga mengakibatkan banjir,” demikian keterangan Sutopo.

Pemerintah daerah dan masyarakat dihimbau untuk terus meningkatkan kewaspadaan menghadapi banjir dan tanah longsor. BMKG telah menyebarkan peringatan dini hujan lebat selama 23 – 30 Januari 2019. Sebagian besar wilayah Indonesia puncak hujan berlangsung selama Januari hingga Februari 2019. (asr)

Mantan Marinir Amerika Klaim Dijebak dengan Data Intelijen di Rusia

0

EpochTimesId – Warga negara Amerika Serikat, Paul Whelan, dituduh melakukan aktivitas intelijen atau mata-mata oleh pihak berwenang Rusia. Namun, pengacara terdakwa pada pada 22 Januari 2019 mengatakan bahwa kliennya dijebak tepat sesaat sebelum ditangkap.

Mantan Marinir itu ditangkap di sebuah kamar hotel di Moskow pada 28 Desember 2019. Pengacaranya, Vladimir Zherebenkov, mengatakan kliennya meyakini bahwa ‘thumb drive’ atau flash disk yang diberikan kepadanya di kamar hotel hanya berisi foto liburan, alih-alih informasi rahasia.

Seorang hakim menolak pembebasan bersyarat untuk Whelan, yang muncul di pengadilan Moskow pada 22 Januari 2019. Jika terbukti bersalah melakukan spionase, Dia terancam dihukum penjara selama 20 tahun di bawah hukum Rusia.

Zherebenkov mengatakan bahwa kliennya telah menerima informasi itu tanpa sadar. Drive itu berisi daftar staf di sebuah badan rahasia negara Rusia, menurut portal berita online Rusia, Rosbalt.ru.

“Paul seharusnya menerima informasi dari seseorang yang tidak diklasifikasikan,” kata Zherebenkov kepada wartawan. “Itu adalah materi tentang budaya, agenda perjalanan ke katedral, dan foto liburan Paul. Tapi ternyata, itu [thumb drive] berisi informasi rahasia (data intelijen).”

Whelan, yang memegang paspor Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Irlandia, membantah semua tuduhan itu. Dia saat ini ditahan di penjara Lefortovo di Rusia.

Rosbalt.ru mengklaim Whelan telah memata-matai Rusia selama 10 tahun melalui internet, guna mengidentifikasi target dari siapa Dia berpotensi memperoleh informasi. Situs itu juga mengklaim bahwa daftar yang dia terima, telah sejak lama menarik bagi para Intelijen AS. Rosbalt.ru mengutip sumber intelijen Rusia yang tidak disebutkan namanya, dalam pemberitaan tersebut.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov setuju dengan cerita Rosbalt.ru. Dia kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa Whelan telah ‘tertangkap tangan’ melakukan ‘tindakan ilegal tertentu’ di kamar hotelnya.

Pengacara Whelan mengatakan kliennya tidak dapat melihat isi dari thumb drive karena dia ditahan sebelum dia dapat membukanya. Dia mengatakan Whelan membuat kesaksian selama 15 menit di pengadilan, dimana dia menolak tuduhan yang dibuat terhadapnya.

Pengacaranya menolak untuk mengklarifikasi jika Whelan mengenal orang yang menyerahkannya. Dia mengatakan Whelan telah mengalami beberapa masalah kesehatan kecil ketika ditahan, dan sempat menerima perawatan medis. Whelan adalah direktur keamanan global di BorgWarner, pemasok suku cadang otomotif yang berpusat di Michigan, menurut pernyataan perusahaan.

Sementara itu, pemerintahan Presiden Donald Trump mengatakan mereka berusaha untuk mengamankan kepulangan Whelan.

“Pemerintahan Trump sangat fokus untuk memastikan bahwa setiap orang Amerika yang ditahan di mana pun di dunia telah diperlakukan dengan baik, ditangani sesuai, dan bilamana mereka tidak mendapatkannya, pemerintah AS dapat menggunakan setiap kekuatan AS untuk memastikan bahwa mereka dikembalikan ke dalam negeri dengan selamat, huingga ke rumah mereka, berkumpul dengan keluarga. Itulah yang terjadi di Rusia,” ujar Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, pada 11 Januari 2019.

Penangkapan Whelan terjadi beberapa minggu setelah warga Rusia, Maria Butina mengaku bersalah atas satu tuduhan konspirasi di pengadilan federal AS karena bertindak sebagai agen untuk Kremlin tanpa mendaftar di Amerika Serikat.

Daniel Hoffman, mantan kepala stasiun CIA Moscow, mengatakan “mungkin, bahkan sangat mungkin,” bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah memerintahkan penangkapan Whelan untuk mengatur pertukaran agen untuk Butina.

Permintaan Keluarga
Keluarga Whelan telah mempertahankan kepolosannya dan berupaya membawanya kembali ke Amerika Serikat. Dia adalah anak dari warga Manchester, Michigan, Ed dan Rosemary Whelan. Keluarganya mengatakan Whelan melakukan perjalanan ke Rusia untuk menghadiri pernikahan seorang temannya.

Adik Whelan, Elizabeth, mengatakan dalam pesan email bahwa mereka membutuhkan lebih banyak bantuan untuk menyebarkan pesan tersebut.

“Anda mungkin atau mungkin belum tahu bahwa warga negara Amerika yang ditahan di Penjara Lefortovo di Moskow, Rusia, adalah putra dan saudara lelaki kami, Paul Whelan,” kata email itu. “Namun dengan sejumlah masalah dalam proses penangkapannya oleh mereka, kita harus meminta teman-teman kita untuk membantu memperkuat pesan.”

“Kita membutuhkan bantuan agar Paul Whelan keluar dari penjara itu, keluar dari Rusia, dan kembali ke rumah.”

Dalam surat elektronik yang tersebar luas itu, terdapat pula seruan bagi orang-orang untuk menandatangani petisi terhadap Gedung Putih yang menyerukan pembebasan Whelan. Petisi itu harus mengumpulkan 100.000 tanda sebelum 9 Februari 2019 untuk mendapat tanggapan dari Gedung Putih.

“Kami sangat khawatir tentang dia dan ingin melihat pembebasannya segera,” petisi yang dibuat oleh Elizabeth menyatakan. “Karena cara kerja sistem pengadilan Rusia, dia bisa ditahan selama bertahun-tahun sebelum persidangan atau dijatuhi hukuman sah.” (BOWEN XIAO dan Reuters/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Bahkan Iklan McDonald Menjadi Perseteruan Taiwan dengan Tiongkok

0

McDonald telah tunduk pada tekanan dari nasionalis Tiongkok, dengan menghapus iklan yang dianggap mendukung kemerdekaan Taiwan setelah memicu kemarahan di antara para netizen Tiongkok daratan.

Iklan Youtube yang kontroversial telah mempromosikan Egg McMuffins, raksasa makanan cepat saji kepada para siswa yang akan mengikuti ujian. Ia menggambarkan siswa-siswa tersebut menjadi beruntung dalam ujian mereka setelah makan sarapan populer “manfubao,” yang diterjemahkan menjadi “penuh keberuntungan.”

Netizen bermata jeli telah melihat bahwa salah satu dari siswa tersebut memiliki kartu masuk ujian yang mencantumkan kewarganegaraannya sebagai “Taiwan.”

Screenshot kartu masuk tersebut dimuat di media sosial, menyebabkan McDonald menjadi perusahaan asing terbaru yang mendapatkan kemarahan netizen Tiongkok.

Komentar di papan buletin internet menuduh perusahaan makanan cepat saji itu telah menyerang kedaulatan Tiongkok dan melanggar hukum daratan dengan secara implisit mendukung kemerdekaan Taiwan. Beijing selalu mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya.

Beberapa komentator menyerukan boikot, sementara yang lain meminta waralaba daratan itu untuk diusir dari negara tersebut.

Seorang netizen berkomentar, “Hanya jika tanah airnya kuat kita dapat membangun martabatnya! Hidup ibu pertiwi!”

“Kemerdekaan Taiwan itu baik,” tulis komentator lain. “Kemerdekaan Taiwan akan menghancurkan komunis Tiongkok.

“Jika Partai Komunis Tiongkok tidak hancur, ‘meriam-meriam mulut’ Tiongkok memutarbalikkan definisi benar dan salah di mana-mana, menyebabkan orang-orang di seluruh dunia memandang rendah mereka…”

Iklan yang memiliki durasi publikasi singkat dari tanggal 6-18 Desember tersebut kini telah dihapus

Namun, reaksi dari netizen berlanjut sampai McDonald memecah kebisuannya satu bulan kemudian.

“Kami dengan kuat mendukung kebijakan satu-Tiongkok dan secara tegas menjaga kedaulatan dan integritas teritorial Tiongkok. Iklan telah diturunkan dari internet,” perusahaan rantai makanan cepat saji Tiongkok menyatakan di Weibo pada 19 Januari.

Ketika McDonald di Tiongkok dimiliki oleh CITIC Ltd Tiongkok dan Carlyle Group yang berbasis di AS, sementara gerai McDonald di Taiwan dimiliki oleh operator jaringan restoran Taiwan, Deyu Co. Tidak jelas seberapa besar tanggung jawab untuk menghapus video yang dianggap sebagai milik atau diproduksi oleh McDonald’s Tiongkok tersebut.

Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu mempertimbangkan masalah ini dalam tweet pada 19 Januari.

“Apa? Sekarang bahkan hamburger harus mengikuti satu prinsip Tiongkok? Anda pasti bercanda!”

Pada 21 Januari, permintaan maaf itu tampaknya telah menghilang dari halaman Weibo McDonald di Tiongkok. (ran)

Video pilihan:

Hati-hati..!!! Hotel di Tiongkok Penuh Kamera Tersembunyi

https://www.youtube.com/watch?v=aiasX6DBez4

Bagaimana Hilangkan Ancaman Laten Politik yang Dikhawatirkan Beijing?

0

Zhou Xiaohui

Menurut berita di media massa PKT, Rapat Perluasan Komisi Militer Pusat Parta Komunis Tiongkok (PKT) digelar di Beijing tanggal 14 Januari 2019 lalu.

Wakil ketua Komisi Militer Pusat sekaligus anggota Komisi Politbiro Pusat yakni Zhang Youxia yang menghadiri rapat tersebut, selain menekankan keputusan penting Xi Jinping yang menginstruksikan pemikiran dan aktivitas serempak membuka lembaran baru pemberantasan korupsi di tubuh militer PKT. Keputusan itu disebutkan “Agar mengedepankan pengawasan politik, melakukan audit politik dengan baik, memperbaiki penyimpangan politik dan menyingkirkan bahaya laten politik”, “Berkontribusi persiapan menghadapi perang” dan lain sebagainya.

Menurut tokoh komentator Hongkong Lin Heli dalam artikel yang dipublikasi di hari yang sama pada surat kabar “Apple Daily” yang mengutip informasi yang dapat dipercaya dari pihak militer disebutkan, di antara 7 anggota Komisi Militer saat ini, satu-satunya yang menjadi orang kepercayaan Xi Jinping hanyalah Zhang Youxia yang juga sesama Partai Aristokrat (putra pejabat partai).

Selain itu, artikel mengungkapkan, walaupun para perwira tinggi militer ‘kelompok anti-Xi’ seperti Guo Boxiong, Xu Caihou, Fang Fenghui dan Zhang Yang telah disingkirkan, tapi jaringan yang sudah berurat akar ini tidak bisa disapu tuntas hanya dalam satu dua tahun.

Berarti, pernyataan Zhang Youxia di Rapat Perluasan Komisi Militer telah membenarkan teori Lin Heli, yakni pidato Zhang yang berniat mewakili Xi, akan terus menyingkirkan kekuatan ‘anti-Xi’ di dalam tubuh militer dengan dalih pemberantasan korupsi, agar dapat membersihkan ancaman bahaya laten politik.

Sedangkan di dalam notulen yang dirilis pasca Rapat Pleno III Komisi Kedisiplinan Pusat Angkatan ke-19 PKT yang berakhir 13 Januari lalu, juga disebutkan Komisi Kedisiplinan Pusat akan memperbesar upaya pemberantasan korupsi di bidang moneter, “Mencegah kelompok berkepentingan berkomplot dengan kader pemimpin yang korup”.

Tak diragukan lagi, baik Komisi Kedisiplinan Militer PKT maupun Komisi Kedisiplinan Pusat menyampaikan informasi yang menekankan di balik “pemberantasan korupsi meraih kemenangan mutlak” tetap masih ada arus bawah yang eksis, juga ada kelompok berkepentingan melawan Zhongnanhai (PKT Pusat), juga pejabat yang tidak menghiraukan larangan, ada juga bahaya laten politik yang sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman terhadap petinggi Zhongnanhai.

Hu Deping, putra mantan Sekjend PKT Hu Yaobang (1982-1987) yang membantu Xi Jinping dalam memberantas korupsi pada tahun 2014 lalu pernah mengatakan, hambatan terbesar dalam reformasi adalah ‘kelompok kepentingan khusus’, yang dimaksud ‘kelompok kepentingan khusus’ ini adalah mencakup keluarga besar Jiang Zemin, antek-antek kelompok Jiang dan orang-orang di sekitarnya yang berkepentingan dengan mereka. Melibatkan berbagai lapisan internal PKT dari partai, administratif dan militer, serta kekuatan ini tidak kecil, dengan berpusat pada Jiang Zemin sendiri.

Namun demikian, walaupun pemberantasan korupsi dalam lima tahun terakhir kekuatan kelompok kepentingan khusus ini telah terkikis dan tengah sekarat, namun karena di Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-19 (Oktober 2017), Xi Jinping memilih berkompromi dengan kelompok berkepentingan ini karena hendak melindungi partai dan kekuasaannya, tidak lagi ‘memporak-porandakan inti kekuatan jahat” itu, mengakibatkan tokoh inti dan para pejabat partai, administratif dan militer dari kubu tersebut yang juga korup dan masih berkuasa, sampai sekarang belum diciduk.

Orang-orang ini walaupun di mulutnya selalu mengatakan sejalan dengan ‘inti Xi Jinping’, tapi faktanya diam-diam selalu menentang Xi, bahkan diam-diam menciptakan hambatan, memanfaatkan situasi membuat onar, seperti mantan Sekretaris Provinsi Shaanxi Zhao Zhengyong yang menganggap angin lalu instruksi Xi Jinping terkait pembangunan Vila di Pegunungan Qinling adalah salah satu contohnya.

Inilah hasil yang diprediksi setelah Xi Jinping menentukan pilihan ini, juga yang menyebabkan sampai sekarang ini masih harus menyingkirkan bahaya laten politik.

Saat ini, tekanan yang dihadapi Xi Jinping tidak hanya dari perang dagang yang dikobarkan pemerintah Trump dan pembenahan strategi keamanan nasional saja, juga berasal dari kekuatan ‘anti-komunis’ seluruh dunia, ada pula kaum reformis dari dalam negeri, juga kelompok kepentingan khusus yang menguasai tidak sedikit sumber daya, serta aspirasi rakyat yang terus menggelora, dan yang disebut terakhir adalah kekuatan yang paling berdampak langsung menggoyahkan rezim PKT, sementara yang lainnya adalah tenaga bantuan yang menopang kekuatan rakyat.

Bagi pemerintahan Xi, saat ini yang paling berbahaya tidak hanya kekacauan tak terprediksi yang ditimbulkan oleh kelompok kepentingan khusus itu, tapi juga karena telah kehilangan tidak sedikit dukungan kaum reformis internal partai dan masyarakat luas.

Kaum berwawasan dari dalam maupun luar PKT yang awalnya berharap akan melalui jalan keterbukaan sejati karena pemberantasan korupsi yang dilakukan Xi Jinping, namun pasca Kongres Nasional PKT ke-19 (2017) harapan mereka itu telah berubah menjadi kekecewaan.

Sejumlah tokoh termasuk Hu Deping sendiri, guru besar Beijing University Zheng Yefu dan juga guru besar Tsinghua University Xu Zhangrun bahkan terang-terangan mengkritik pemerintahan Xi dengan mengatakan ‘reformasi telah mati’, dan menuntut agar PKT ‘mundur dengan damai’ dan lain sebagainya.

Sementara rakyat semakin membenci pemerintah karena terhadap berbagai insiden nasional, seperti tragedi P2P Lending (penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet), vaksin beracun, wabah babi Afrika, penyiksaan anak, insiden sadis di sekolah, perusahaan bangkrut dan satu persatu peristiwa buruk lainnya, pemerintah yang tidak melakukan apa pun, bahkan membohongi, mengancam, menekan dan lain-lain.

Pemikiran “Anti-komunis” telah tertanam di dalam hati banyak orang. Walaupun media corong pemerintah terus menyanyikan puja-puji terhadap PKT, namun hawa dingin telah merebak di seluruh Tiongkok.

“Tahun 2019 adalah tahun terburuk dalam sepuluh tahun terakhir, namun sekaligus akan menjadi tahun terbaik dalam sepuluh tahun mendatang”, kata-kata pameo ini tengah beredar luas di internet.

“Dimanakah ada jalan?” Diprediksi pemerintah saat ini sangat pusing, di satu sisi tidak ingin memenuhi aspirasi rakyat untuk menapaki jalan reformasi keterbukaan yang sesungguhnya, apalagi membawa negaranya menuju demokratisasi, karena itu berarti akan terjadi ‘perubahan sistem negara’; di sisi lain, untuk melindungi wilayah dan kekuasaan PKT ini.

Berarti tidak akan bisa menghapus tuntas bahaya laten politik apalagi menciduk si ‘macan tua’, berarti harus berkompromi dengannya, karena menciduk ‘macan tua’ yang paling korup dan paling jahat itu berikut para anteknya, berarti harus mengumumkan kejahatannya.

Jika kejahatan mereka itu diumumkan maka seluruh dunia akan tahu betapa tercela, kotor, kejam dan buruknya PKT. Maka PKT pun akan dicampakkan oleh seluruh masyarakat Tiongkok dan juga masyarakat dunia.

Apakah akan ada jalan ketiga yang bisa dilalui oleh pemerintah Xi? Menurut penulis tidak ada.

Zhongnanhai hanya memiliki dua pilihan dengan dua akibat, yang pertama adalah menyingkirkan bahaya laten politik secara tuntas, untuk melangkah menuju reformasi sistem pemerintahan, dan menjadi pemimpin dalam rezim pemerintahan baru; yang kedua adalah berkompromi dengan kelompok Jiang Zemin untuk menyambung nafasnya yang tengah senin-kamis, sampai dengan membiarkan diri terbawa pergi oleh tiupan angin.

Akan ke mana dan menjadi apakah, hanya langit dan bumi yang tahu. (SUD/WHS/asr)

Video rekomendasi : 

Sejumlah Kasus DBD Ditemukan, Kemenkes Imbau Seluruh Daerah Siaga

0

Epochtimes.id- Kementerian Kesehatan telah mengimbau kepada seluruh daerah agara siaga setelah ditemukannya sejumlah kasus DBD pada sejumlah daerah di Indonesia.

Kemenkes menyatakan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di berbagai daerah dikhawatirkan akan menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia. Kemenkes juga meminta kepada masyarakat tetap waspada sementara pemerintah daerah melakukan upaya pencegahan.

Di beberapa daerah terjadi peningkatan kasus DBD seperti Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT, Sulawesi Utara, dan daerah lainnya di Indonesia.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI disebutkan distribusi penyakit suspek DBD sejak minggu pertama 2018 hingga minggu pertama 2019 tertinggi ada di Jawa Timur dengan jumlah suspek DBD 700 orang, diikuti Jawa Tengah 512 orang, dan Jawa Barat 401 orang.

Suspek DBD, artinya belum tentu positif kasus DBD namun sudah harus menjadi kewaspadaan oleh masyarakat dan pemerintah.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh kepala dinas kesehatan provinsi untuk tetap siaga menghadapi kasus DBD.

Melalui surat edaran itu, setiap daerah diimbau untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi dalam pemberantasan sarang nyamuk (PSN).

Kemenkes mengingatkan PSN dapat dilakukan melalui kegiatan menguras, menutup, dan memanfaatkan kembali barang bekas, plus mencegah gigitan nyamuk dengan cara mengimplementasikan gerakan 1 rumah 1 juru pemantau jentik (Jumantik).

Meningkatkan surveilans kasus dan surveilans faktor risiko terhadap kejadian DBD, di antarnya melalui kegiatan pemantaun jentik berkala. Menyediakan bahan insektisida dan larvasida untuk pemberantasan nyamuk dan jentik.

Dinas kesehatan provinsi juga diimbau mengaktifkan kembali kelompok kerja operasional penanggulangan DBD di berbagai tingkatan RT/RW, desa/keluarahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Peningkatan sumber daya pencegahan dan pengendalian DBD juga perlu dilakukan meliputi peningkatan kapasitas SDM, termasuk bahan dan peralatan untuk melakukan deteksi dini dan pengobatan segera di Puskesmas dan rumah sakit.

“Imbauan lainnya yakni menerbitkan surat instruksi kepala dinas kesehatan provinsi kepada jajarannya dalam rangka kesiapsiagaan peningkatan kasus DBD,” imbau Kemenkes. (asr)

Video ‘Pengakuan’ Aktivis Universitas TOP Tiongkok Menjadi Fitnah Mengerikan Bagi Mahasiswa

0

BEIJING — Pada akhir Desember, di jalan-jalan rindang Universitas Peking yang bergengsi di Tiongkok, segelintir mahasiswa mengangkat spanduk untuk memprotes pengambilalihan kendali perhimpunan Marxis kampus oleh Asosiasi Mahasiswa yang berafiliasi dengan Partai Komunis Tiongkok.

Dalam satu jam, polisi telah bergegas ke kelompok tersebut dan menyeret mereka ke gedung terdekat, di mana, dikurung di dalam ruang kuliah, mereka diperlihatkan video-video lulusan baru, termasuk satu dari universitas mereka sendiri, yang “mengaku” bekerja sama dengan “organisasi ilegal” untuk mengatur aksi-aksi protes di Tiongkok selatan, para mahasiswa yang terlibat tersebut mengatakan kepada Reuters.

Pada 21 Januari, sebuah kelompok solidaritas menyerukan pada para aktivis untuk membuat posting pernyataan-pernyataan online yang mengutuk video tersebut sebagai “fitnah.”

Teman-teman para aktivis tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa video itu telah memutarbalikkan fakta dan merupakan upaya untuk mengancam mereka yang telah menyerukan pembebasan puluhan rekannya yang telah ditahan sejak Agustus.

Pemutaran film secara pribadi adalah bagian dari upaya-upaya rezim Tiongkok untuk membendung gelombang aktivisme di kampus-kampus universitas Tiongkok, dimana para mahasiswa mengambil cara upaya #MeToo untuk memperjuangkan hak-hak pekerja migran dan pabrik.

Pihak-pihak berwenang Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir telah meningkatkan penggunaan video “pengakuan” untuk merampas perhatian narasi publik dalam kasus-kasus yang bermuatan politis dan untuk membuat contoh dari mereka yang ditahan sebagai peringatan kepada yang lainnya, kata kelompok hak asasi manusia.

Seorang juru bicara Universitas Peking menolak berkomentar karena universitas saat ini sedang libur musim dingin. Kementerian Keamanan Publik Tiongkok tidak membalas permintaan komentar melalui faks.

Video-video yang diperlihatkan pada para mahasiswa bulan lalu fokus pada peristiwa-peristiwa bulan Juli 2018, ketika polisi Tiongkok menangkis aksi protes para pekerja dari sebuah pabrik peralatan pengelasan di kota Shenzhen selatan yang ingin membentuk serikat buruh dengan pemimpin pilihan mereka sendiri.

Sekitar 50 mahasiswa dan aktivis dari seluruh Tiongkok berbondong-bondong untuk mendukung para pekerja, memicu gelombang penahanan lebih lanjut yang menyebar ke kampus-kampus universitas top Tiongkok, termasuk Universitas Peking, yang secara informal dikenal sebagai Beida.

Video tersebut menampilkan empat aktivis berusia 20-an, semuanya lulusan baru, mengatakan bahwa mereka telah menyebarkan “informasi palsu,” mendirikan organisasi-organisasi yang bermaksud “menggulingkan” pemerintah dan bekerja sama dengan media asing.

Shen Mengyu, Zheng Yongming dan Gu Jiayue, yang semuanya telah mendukung para pekerja di Jasic International, perusahaan peralatan las, mengatakan mereka telah ditugaskan oleh “organisasi” yang tidak disebutkan namanya untuk mengatur aksi-aksi protes pekerja.

Yue Xin, seorang lulusan Beida yang pertama kali menjadi berita utama pada bulan April 2018 untuk aktivisme vokal #MeToo, mengatakan bahwa aksi-aksi protes Shenzhen telah “bermotivasi politik” dan menciptakan “dampak negatif pada masyarakat.”

Yue juga menyerah dengan upaya-upaya dia sebelumnya, yang terinspirasi oleh gerakan #MeToo global, untuk memaksa Beida membocorkan informasi tentang kasus pemerkosaan yang telah berlangsung beberapa dekade.

“Pada saat itu orang-orang menaruh terlalu banyak kepentingan pada pengungkapan publik,” katanya dalam video, menurut para mahasiswa yang telah menyaksikan klip tersebut, menambahkan bahwa “kekuatan-kekuatan asing yang terpaku pandangannya pada sisi buruk Tiongkok” telah mengeksploitasi keinginan ini untuk “memprovokasi masalah-masalah.”

Tidak mungkin untuk menghubungi Yue, Gu, Zheng atau Shen untuk komentar.

“MEMUTARBALIKKAN HITAM DAN PUTIH”

Versi-versi peristiwa yang diberikan oleh para aktivis dalam video tersebut secara keseluruhan benar-benar berbeda dengan tentang bagaimana teman-teman dekat mengingat peristiwa-peristiwa yang digambarkan tersebut, empat dari mereka mengatakan kepada Reuters, menolak disebutkan namanya karena takut pembalasan dari pihak-pihak berwenang.

“Belum ada berita tentang teman-teman kuliah ini sejak mereka hilang pada bulan Agustus. Tidak ada seorang pun, baik keluarga atau pengacara, yang diizinkan menemui mereka. Di mana mereka ditahan, apa yang telah mereka derita, kami tidak punya petunjuk,” kata salah seorang temannya.

Referensi dalam video tentang “organisasi ilegal” yang mengatur aksi-aksi protes itu adalah upaya untuk “memutarbalikkan hitam dan putih,” mengingat itu adalah aksi protes para pekerja yang memperoleh dukungan aktivis, bukan sebaliknya, kata sumber yang sama.

“Mahasiswa-mahasiswa sayap kiri dan tindakan kelompok-kelompok pendukung yang terpengaruh oleh Marxisme, menanggapi seruan Ketua Xi Jinping yang sejalan dengan ide-ide Sosialis,” kata yang lain, merujuk pada seruan Xi agar Tiongkok tetap berpegang pada teori-teori Marxis.

Sejak tahun 2012, ketika pemimpin Tiongkok Xi Jinping mulai menjabat, otoritas penegak hukum di Tiongkok telah meningkatkan penggunaan taktik “pengakuan,” yang sering disiarkan melalui media pemerintah, selama kasus-kasus yang bermuatan politik, kadang-kadang melibatkan warga negara asing.

ALAT “TEROR”

Gu dan Zheng sedang ditahan dalam bentuk penahanan yang dikenal sebagai “pengawasan perumahan di lokasi yang ditunjuk” atau Residential Surveillance at a Designated Location (RSDL), menurut pemberitahuan yang dikirim ke keluarga mereka dan dilihat oleh para mahasiswa.

Pengawasan Perumahan di Lokasi yang Ditunjuk (Bahasa Mandarin: 指定 居所 监视 居住) adalah bentuk penahanan yang secara teratur digunakan oleh pihak berwenang di Republik Rakyat Tiongkok terhadap orang-orang yang dituduh membahayakan keamanan negara. Penahanan terjadi di lokasi yang biasanya tidak diungkapkan kepada keluarga, dan dapat mencakup wisma tamu, hotel, atau bangunan resmi yang tidak digunakan.

Langkah kontroversial ini memungkinkan polisi untuk menginterogasi tersangka selama enam bulan tanpa perwakilan hukum dan dimaksudkan untuk didisain untuk tujuan tertentu sebagai kejahatan-kejahatan berat seperti “membahayakan keamanan nasional,” “terorisme” atau kejahatan suap yang serius.

Kelompok-kelompok hak asasi mengatakan bahwa kurangnya pengawasan membuat polisi mempunyai kekuatan tidak terbatas untuk bertindak atas kebijaksanaan sendiri dalam menginterogasi mereka, yang memungkinkan penyiksaan dan pengakuan secara paksa, termasuk yang kemudian dapat disiarkan secara publik.

Tiongkok telah menyiarkan hampir 50 video pengakuan seperti itu antara tahun 2013 dan 2018, menurut RSDL Monitor, sebuah kelompok yang dijalankan oleh aktivis-aktivis HAM yang berbasis di Madrid Peter Dahlin, yang telah ditampilkan dalam satu video seperti itu, dan telah ditayangkan oleh media penyiaran negara Tiongkok pada tahun 2016.

Orang-orang yang diminta membuat video-video pengakuan cenderung ditahan selama beberapa waktu, dan seringkali disiksa secara fisik atau mental, kata Dahlin kepada Reuters.

Di bawah RSDL, ia ditahan di sel isolasi, dilarang tidur dan diinterogasi sekitar enam jam per hari, menurut sebuah buku yang ditulis Dahlin tentang penggunaan “pengakuan.”

Setelah tiga minggu, ia memberikan “wawancara” tertulis kepada jurnalis penyiaran negara untuk mencoba dan mempercepat pembebasan dirinya dan pacarnya, tulisnya.

“Video-video ‘pengakuan’ ini tidak hanya melayani tujuan propaganda yang lebih umum, video-video cenderung ditujukan sebagai alat teror politik, menggunakan satu atau beberapa orang untuk menciptakan ketakutan di komunitas mereka yang lebih besar,” kata Dahlin dalam sebuah wawancara.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan pada tahun 2016 bahwa Dahlin telah mengaku bersalah atas kejahatan membahayakan keamanan nasional dan diusir dari Tiongkok sesuai dengan hukum Tiongkok.

Media pemerintah Tiongkok telah membela RSDL sebagai hal yang diperlukan untuk memastikan bahwa prosedur-prosedur hukum “berjalan dengan lancar” dalam kasus-kasus rumit atau sensitif. (ran)

Video pilihan:

Indoktrinasi Komunis Tiongkok Menyasar Sekolah, Kegiatan Agama Dilarang

https://www.youtube.com/watch?v=jL3C7yWMRPw

AS akan Secara Resmi Mengajukan Permintaan Ekstradisi Meng Wanzhou kepada Kanada

0

oleh Zhang Zhi

Senin (21/1/2019), media Kanada melaporkan bahwa Amerika Serikat akan secara resmi mengajukan permintaan ekstradisi kepala keuangan dan putri pendiri Huawei, Meng Wanzhou kepada pemerintah Kanada.

Atas dugaan pelanggaran sanksi AS terhadap Iran, Meng ditangkap di Vancouver, Kanada pada 1 Desember tahun lalu atas permintaan Amerika Serikat. Setelah melewati tiga kali persidangan Meng Wanzhou memperoleh dispensasi pada 11 Desember dengan membayar jaminan sebesar USD. 10 juta. Dia saat ini sedang menunggu proses hukum tindak lanjut mengenai ekstradisi.

The Globe and Mail Kanada pada Senin melaporkan bahwa duta besar Kanada untuk AS David MacNaughton dalam sebuah wawancara mengatakan, Amerika Serikat telah memberitahu pemerintah Kanada tentang rencana mengajukan secara resmi ekstradisi Meng Wanzhou.

Namun, David McNaughton tidak mengungkapkan kapan pengajuan itu disampaikan oleh AS kepada Kanada. Batas waktu untuk mengirimkan permintaan ekstradisi adalah 30 Januari.

Reuters melaporkan bahwa Huawei tidak memberikan komentar mengenai proses hukum yang sedang berlangsung dan Kementerian Kehakiman AS juga tidak menanggapi masalah tersebut.

Amerika Serikat menuduh Meng Wanzhou sejak tahun 2009 hingga 2014 telah melakukan pelanggaran sanksi AS terhadap Iran dengan menggunakan perusahaan Skycom yang terdaftar di Hong Kong untuk menjual produk kepada perusahaan Iran. Meng Wanzhou yang pada saat itu bertindak sebagai kepala keuangan Starcom Technology terlibat membohongi Bank dengan memberikan informasi yang tidak benar.

Sebelumnya, Reuters melaporkan bahwa begitu Meng Wanzhou diekstradisi ke Amerika Serikat, ia akan menghadapi tuduhan persekongkolan untuk menipu banyak lembaga keuangan. Hukuman maksimum untuk setiap tuduhan adalah 30 tahun.

Mengenai dugaan pelanggaran terhadap larangan AS atas sanksi terhadap Iran dan penjualan ilegal barang-barang AS kepada Iran, para pelaku pelanggaran dapat dikenakan denda hingga USD. 1 juta dan hukuman penjara selama 20 tahun.

Tak lama setelah penangkapan Meng Wanzhou, komunis Tiongkok menangkap mantan diplomat Kanada Michael Kovrig dan warga negara Michael Spavor pada 10 Desember dan menuduh mereka melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan nasional Tiongkok.

Pemerintah Kanada menuntut agar komunis Tiongkok segera melepaskan Michael Kovrig dan Michael Spavor, serta meluncurkan upaya bersama dengan negara sekutu untuk menekan komunis Tiongkok.

Saat ini, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Australia, Uni Eropa dan Belanda telah mengeluarkan pernyataan yang mendukung Kanada. Setelah Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau berbicara lewat sambungan telepon dengan Presiden Trump beberapa hari yang lalu, Gedung Putih mengeluarkan pernyataan yang menuduh komunis Tiongkok melakukan penahanan yang ilegal.

Trudeau telah berulang kali menuduh komunis Tiongkok berbuat sewenang-wenang dengan  menahan dua orang warga negara Kanada.

Baru-baru ini, lebih dari 100 orang mantan diplomat dan cendekiawan telah bersama-sama mengeluarkan surat terbuka yang meminta Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk membebaskan kedua orang warga negara Kanada yang ditahan. (Sin/asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=rs4JYizAPzU

Bertemu Petinggi WhatsApp, Menkominfo Apresiasi Pembatasan Forward Pesan untuk Mengurangi Penyebaran Hoax

0

Epochtimes.id- Menteri Komunikasi dan Informatika telah bertemu dengan Vice President Public Policy and Communications WhatsApp, Victoria Grand di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (21/01/2018) sore.

Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu mengataka pertemuan Menteri Kominfo dan Victoria Grand membahas langkah nyata untuk mengurangi penyebaran hoaks yang sangat cepat viral melalui aplikasi pesan instan WhatsApp.

Menurut Kominfo, upaya pengurangan penyebaran hoaks melalui WhatsApp menjadi perhatian global.

World Global Influencer Leader dari empat negara melakukan pembahasan dengan pihak WhatsApp untuk mewujudkan langkah pengurangan penyebaran hoaks.

“Dalam pembahasan itu, Indonesia diwakili oleh  Menteri Kominfo Rudiantara,” tulisnya.

Fitur pembatasan forward pesan melaui WhatsApp akan mulai berlaku efektif pada tanggal 21 Januari 2019 waktu Los Angeles atau tanggal 22 Januari 2019 Pukul 12.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.

“Menteri Kominfo Rudiantara mengapresiasi langkah WhatsApp untuk mengurangi  penyebaran konten negatif di platform pesan instan itu,” tambah Kminfo.

Melansir dari Blog WhatsApp, pihaknya menyatakan mengevaluasi uji coba ini dengan hati-hati dan telah mendengarkan umpan balik dari pengguna selama enam bulan.

Menurut WhatsApp, batasan penerusan pesan mengurangi jumlah pesan yang diteruskan secara signifikan di seluruh dunia.

“Mulai hari ini, semua pengguna yang menggunakan versi terbaru WhatsApp kini dapat meneruskan pesan ke lima chat dalam satu waktu, yang akan membantu menjaga WhatsApp berfokus pada perpesanan privat dengan kontak yang penting bagi Anda,” tambah WhatsApp.

“Kami akan terus mendengarkan umpan balik dari pengguna mengenai pengalaman mereka, dan seiring berjalannya waktu, mencari cara baru untuk menangani konten viral,” lanjutnya.

Sebelumnya, WhatsApp menyatakan meluncurkan uji coba untuk membatasi penerusan pesan yang akan diterapkan ke semua orang yang menggunakan WhatsApp. Di India, di mana orang-orang meneruskan pesan, foto, dan video lebih banyak dari negara mana pun di seluruh dunia.

WhatsApp sebelumnya menyatakan pihaknya juga akan menguji batasan yang lebih rendah, yaitu 5 chat setiap waktunya dan akan menghapus tombol teruskan cepat di samping pesan media.

Pihak WhatsApp mengklaim sangat berkomitmen atas keamanan dan privasi pengguna. Pleh karena itu WhatsApp terenkripsi secara end-to-end, dan akan terus mengembangkan aplikasi mereka dengan fitur-fitur seperti ini.

“Kami yakin bahwa perubahan-perubahan ini, di mana kami akan terus mengevaluasinya, akan membantu menjaga WhatsApp seturut dengan desain awal: aplikasi perpesanan privat,” ujarnya. (asr)

6 Langkah Pemerintah Petakan Fokus Kegiatan Keuangan Inklusif 2019

0

Epochtimes.id- Pemerintah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) telah memetakan 6 fokus kegiatan inklusi keuangan di Indonesia untuk tahun 2019, yakni:

  1. Peningkatan Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen,
  2. Perluasan Pembukaan Rekening,
  3. Percepatan Sertifikasi Hak Properti Masyarakat yang Dapat Dijadikan Agunan,
  4. Optimalisasi dalam Layanan Agen Bank,
  5. Peningkatan Layanan Keuangan Digital dan Transaksi Non Tunai, serta
  6. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Keuangan Inklusif.

“Kita harus lebih dalam melihat fenomena keuangan inklusif ini. Indikatornya bukan sekedar bicara tentang berapa jumlah penduduk yang memiliki rekening di bank, tapi kita juga harus tahu seberapa aktif rekening tersebut,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution saat memimpin Rapat Koordinasi DNKI, dikutip dari laman resmi Kemenko Perekenomian.

Menurut Menko Perekonomian, secara fundamental negara kita memang perlu membuat kebijakan yang bisa menarik modal asing. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk meningkatkan Foreign Direct Investment (FDI), melainkan juga untuk menutup defisit transaksi berjalan.

Darmin menerangkan, ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pentingnya dana asing masuk ke Indonesia. “Pertama, karena saving kita terlalu rendah dibanding investasi. Terlalu banyak bagian dari income yang tidak dikonsumsi dan tidak menjadi saving yang aktif. Syarat menjadi aktif adalah taruh di bank atau instrumen keuangan,” paparnya.

Kedua, ekonomi modern memerlukan sektor keuangan untuk bisa memobilisasi dana dari masyarakat, misalnya melalui fintech (financial technology). Ketiga, masyarakat cenderung melakukan savingyang lama dalam bentuk tanah. Di sinilah pentingnya penguatan strategi nasional keuangan inklusif.

Bagi Darmin, upaya memberdayakan masyarakat juga sangat penting. Masyarakat perlu aktif secara inklusif membangun ekosistem perekonomian yang baik untuk jangka panjang.

Adapun Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir melaporkan hasil evaluasi kinerja keuangan inklusif tahun 2018.

Dari Desember 2017 hingga September 2018, jumlah agen Layanan Keuangan Digital (LKD) meningkat 80,4% menjadi 249.022 agen. Sementara jumlah agen Laku Pandai meningkat 182,2% menjadi 804.308 agen.

Kemudian jumlah unit kartu beredar meningkat 58% menjadi 142 juta unit dan jumlah uang elektronik terdaftar di agen LKD meningkat 145% menjadi 3,5 juta unit di rentang Desember 2017 s.d September 2018.

Pemerintah juga terus mempercepat sertifikasi hak properti masyarakat yang dapat dijadikan agunan dengan menerbitkan sertipikat bidang tanah melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).

Adapun capaian sertipikasi Hak Atas Tanah tahun 2017 adalah sebanyak 4.231.616, sedangkan capaian sertipikasi Hak Atas Tanah sampai dengan Desember tahun 2018 sebanyak 9.400.000.

“DNKI juga mendorong peningkatan peran koperasi simpan pinjam (KSP & credit union), memperluas layanan keuangan melalui sinergi dengan lembaga selain bank, serta meningkatkan infrastruktur yang mendukung inklusi keuangan,” terang Iskandar.

Mengenai peningkatan kesadaran dan literasi keuangan masyarakat, Bulan Inklusi Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia yang melibatkan 557 lembaga jasa keuangan telah menghasilkan 7,5 juta rekening baru.

Program Simpanan Pelajar (SimPel) pun telah dijalankan dengan kunjungan mobil bank ke sekolah-sekolah. Program ini melibatkan 322.093 sekolah dan menghasilkan pembukaan rekening SimPel sebesar 16.280.353 (periode 2015-2018).

“Untuk SimPel, saya berharap hal ini dapat dikaitkan dengan hari menabung. Misal sekali di awal bulan. Kemudian kita berikan reward pada siswa-siswa yang rajin menabung. Saya yakin itu juga akan membantu untuk melahirkan rekening aktif,” pesan Menko Darmin. (asr)

Renminbi Sulit untuk Menggeser Dominasi Dolar AS di Pasar Global

0

oleh Su Jinghao

Beijing terus berharap mata uangnya Renminbi dapat menjadi mata uang internasional untuk menantang Dolar AS yang selalu mendominasi pasar global. Namun, setelah krisis zona Euro dan perlambatan ekonomi Tiongkok akhir-akhir ini, dominasi global Dolar AS justru lebih stabil dari waktu sebelumnya, membuat mata uang lain tak tertandingi. Data ekonomi terbaru juga menggambarkan hal ini.

The Wall Street Journal melaporkan bahwa Dolar AS tidak hanya mata uang cadangan utama yang dipegang oleh bank sentral sejumlah negara, tetapi juga ada di mana-mana dalam perdagangan dan pasar modal internasional, dan sangat penting untuk stabilitas ekonomi negara-negara berkembang.

Selain itu, karena kebutuhan untuk memasuki sistem keuangan global perlu terlebih dahulu melalui sistem perbankan AS, status Dolar AS juga memberikan kepada pemerintah AS kemampuan untuk mencegah masuknya beberapa negara dan organisasi ke dalam sistem keuangan dunia.

Iran, Tiongkok, Rusia dan negara-negara lain merasa tidak puas dengan hal ini dan selalu ingin menantang status global dari Dolar AS. Uni Eropa juga berharap untuk meningkatkan status Euro. Namun, setelah zona Euro dalam krisis dan perlambatan ekonomi Tiongkok akhir-akhir ini, keuntungan internasional dari Dolar AS semakin kuat dari waktu sebelumnya.

Status “hegemoni” Internasional dari Dolar AS Hampir Tidak Dapat Diguncang

Wall Street Journal melaporkan bahwa Catherine Schenk, seorang sejarawan ekonomi dari Universitas Oxford mengatakan : “Kami telah melihat pemulihan yang dominan dari Dolar AS dalam utang lintas batas serta perannya sebagai mata uang cadangan sejumlah negara.”

Ia mengatakan bahwa ini tidak saja akibat dari pelemahan mata uang Eropa dan perlambatan internasionalisasi Renminbi, tetapi juga akibat dari potensi keuntungan dari Dolar AS itu sendiri.

“Di masa yang tidak pasti seperti hari ini, likuiditas pasar menjadi lebih penting,” kata Catherine Schenk.

Menurut data dari Bank for International Settlements, bahwa obligasi dalam Dolar AS yang diterbitkan oleh pemerintah dan perusahaan non-AS telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak pertengahan tahun 2008 hingga akhir 2018, naik dari USD. 4,299 triliun menjadi USD. 9,564 triliun. Obligasi internasional dalam mata uang lainnya telah menyusut dari USD. 6,129 triliun menjadi USD. 5,672 triliun. Mata uang Euro dalam pangsa cadangan global juga menurun dari 28 % pada tahun 2009 menjadi 20,5 % pada kuartal ketiga tahun 2018.

Pada Senin (21/1/2019), Dolar AS berada di kisaran level tertinggi dalam dua minggu terakhir, sementara nilai tukar Renminbi terhadap Dolar AS ditutup turun hampir 200 poin ke level terendah dalam dua pekan ini, jatuh ke harga USD.1 = RMB. 6,79.

Pedagang mengatakan bahwa indeks Dolar AS jangka pendek sedang menguat sementara mata uang non-Dolar AS melemah, ditambah lagi dengan melemahnya PDB Tiongkok yang baru dirilis oleh pihak berwenang Tiongkok.

Pada Senin, tingkat pertumbuhan PDB resmi Tiongkok pada tahun 2018 mencapai paling rendah dalam 28 tahun terakhir, dan tingkat pertumbuhan pada kuartal keempat adalah yang terendah dalam hampir 10 tahun terakhir. Hal ini memberikan tekanan pada fundamental Renminbi. Pada saat yang sama, perhitungan saldo devisa bulanan dan cadangan devisa berada pada angka yang lebih tinggi (akibat melemahnya mata uang Renminbi) sehingga memberikan dampak pada pasar.

Reuters melaporkan bahwa karena perang dagang antara AS – Tiongkok menunjukkan tanda-tanda mereda dan data produksi industri AS yang lebih baik dari perkiraan sebelumnya, sehingga Dolar AS mencatat kenaikan pertamanya sejak pertengahan bulan Desember tahun lalu. Indeks Dolar AS stabil di 96,308 pada hari Senin dan sempat naik ke 96,394 tertinggi pada hari Jumat (4 Januari).

Esther Maria Reichelt, ahli strategi valuta asing dari Commerzbank di Frankfurt mengatakan Dolar AS saat ini diuntungkan sebagai mata uang pengaman (safe haven).

“The Fed dapat menyediakan penyangga untuk ekonomi yang lebih lemah melalui langkah-langkah kebijakan moneter … melindungi AS dari tekanan melemahnya ekonomi global dan menjadikan Dolar AS tetap sebagai mata uang pilihan.”

Internasionalisasi RMB Sulit Dilakukan Akibat Rezim Mengendalikan Secara berlebihan

The Wall Street Journal melaporkan bahwa di sisi lain, pihak berwenang Tiongkok selama bertahun-tahun terus berusaha untuk mempromosikan internasionalisasi Renminbi, termasuk mendorong transaksi Renminbi lepas pantai dan peluncuran kontrak minyak dengan mata uang Renminbi baru-baru ini.

Meskipun Renminbi telah mendapatkan tempat dalam mata uang cadangan IMF, tetapi ekonom dan investor telah menegaskan sebagai rangkaian benar-benar menginternasionalisasikan Renminbi, maka Beijing harus memungkinkan dana mengalir lebih bebas di pasar Tiongkok dan internasional.

Pada tahun 2015, Renminbi menyumbang 2,8 % dari total volume transaksi global. Setelah itu menurun dengan cepat. Pada bulan Oktober 2018, hanya tinggal 1,7 % yang tersisa, dan di dalam pasar domestik, hanya 13 % dari perdagangan dilakukan dengan mata uang Renminbi, yang merupakan setengah dari transaksi perdagangan tahun 2015.

Selain itu, selama periode tahun 2015-2016, pemerintah Tiongkok membatasi investasi asing karena terjadi arus keluar modal secara besar-besaran. Saat ini, karena perlambatan pertumbuhan ekonomi dan akibat pagu tariff AS, pemerintah Tiongkok juga tidak akan melonggarkan kontrol, sehingga masuk keluarnya dana dari dan ke Tiongkok semakin sulit.

Data ekonomi yang memburuk jelas mempengaruhi mata uang Renminbi. Data FTSE menunjukkan bahwa pasar obligasi Renminbi di lepas pantai telah menyusut, data dari jaringan perbankan Swift menunjukkan bahwa pangsa Renminbi dalam pembayaran internasional terus menurun.

Claire Dissaux, kepala ekonomi dan strategi global di Millennium Global Investment Corporation mengatakan : “Pihak berwenang Tiongkok masih saja disibukkan dalam mengatasi masalah pengendalian modal dan masih memiliki keraguan tentang kredibilitas terhadap institusi mereka sendiri, sehingga tidak realistis kalau mata uangnya ingin dijadikan sebagai mata uang cadangan.”

Mitra Usaha Lebih Suka Bertransaksi dengan Dolar AS, Proyek OBOR Saja Tak Mampu Menasionalisasi RMB

Pada saat yang sama, proyek One Belt One Road (OBOR) yang beromzet sekitar USD. 1 triliun, dan Beijing berharap dapat menggunakan kesempatan ini untuk menginternasionalkan Renminbi. Beberapa orang bahkan menyamakan proyek OBOR dengan Rencana Marshall AS (The Marshall Plan).

Analisis ‘Financial Times’ mengatakan bahwa sebagian besar proyek OBOR masih dihitung dengan mata uang AS, dan melalui proyek OBOR, RMB juga belum memperoleh tiga fungsi yang diperlukan sebagai mata uang internasional : unit penetapan harga, media perdagangan dan penyimpanan nilai.

Laporan itu memperingatkan bahwa sebagian besar mitra dagang yang terlibat dalam proyek OBOR lebih suka menerima Dolar AS ketimbang Renminbi, ini yang memungkinkan bank sentral Tiongkok untuk melepaskan sejumlah besar cadangan devisa.  Walaupun cadangan devisa mereka masih berlimpah, tetapi tidak mungkin tanpa batas.

Pakar Citibank mengatakan bahwa kemampuan Tiongkok untuk mencapai target OBOR terbatas, dan pemerintah Tiongkok tidak dapat terhindar dari situasi yang dikendalikan oleh Dolar AS.

Wall Street Journal bahkan melaporkan bahwa The Marshall Plan pada saat itu diluncurkan untuk sepenuhnya memenuhi kebutuhan mendesak akan Dolar AS di Eropa. Akan tetapi, debitur proyek OBOR berbeda, karena mereka tidak perlu atau tidak ingin memiliki begitu banyak mata uang Renminbi. (Sin/asr)

Taiwan Serahkan Bantuan 500.000 Dolar AS kepada PMI untuk Korban Bencana Tsunami Selat Sunda

0

Epochtimes.id- Mewakili pemerintahan Taiwan, Kepala Perwakilan Taipei Economic and Trade Office (TETO) di Indonesia menyerahkan bantuan sebesar 500.000 Dolar AS kepada Palang Merah Indonesia (PMI).

Penyerahan bantuan disampaikan secara langsung oleh Kepala Perwakilan TETO di Indonesia John C. Chen kepada Plt. Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Ginandjar Kartasasmita di Kantor PMI Pusat, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Penyerahan bantuan ini disaksikan oleh sejumlah pejabat Palang Merah Indonesia (PMI), pengusaha Taiwan di Indonesia serta sejumlah wartawan dari berbagai media.

“Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban korban bencana Tsunami Selat Sunda,” katanya.

Sebelum menyerahkan bantuan, Kepala TETO John C. Chen menyampaikan kepedulian dan ucapan belasungkawa dari pemerintah dan rakyat Taiwan kepada korban bencana Tsunami Selat Sunda.

Pada kesempatan itu, John C. Chen turut menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemerintah Indonesia, Pemerintah Provinsi Banten, dan masyarakat sekitar yang membantu warga negara Taiwan yang ikut menjadi korban Tsunami untuk mengungsi ke daerah tinggi serta membantu mereka untuk mendapat pengobatan.

Dia menuturkan, pada tahun 2018 Indonesia mengalami bencana gempa dan tsunami yang menyebabkan kehilangan yang mendalam baik korban jiwa maupun materi, dan pemerintah serta rakyat Taiwan juga merasakan kehilangan yang sama.

Untuk meringankan beban korban, pemerintah dan rakyat Taiwan telah mendonasikan 250.000 US Dollar kepada Palang Merah Indonesia (PMI) untuk korban bencana gempa di Lombok, dan 1.000.000 US Dollar kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Palang Merah Indonesia (PMI) untuk korban bencana di Sulawesi Tengah.

Selain itu Taiwan International Cooperation and Development Fund (ICDF) bekerja sama dengan organisasi World Vision dan organisasi Mercy Corps mendonasikan kurang lebih 700.000 US Dollar, untuk melaksanakan “Program dukungan mata pencaharian di Sulawesi Tengah, Indonesia” dan “Program bantuan WASH di Sulawesi Tengah, Indonesia” untuk membangun ulang daerah yang terkena bencana.

Oleh karena itu, sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan internasional untuk bencana Tsunami Selat Sunda, pemerintah Taiwan akan mendonasikan 500.000 US Dollar untuk Palang Merah Indonesia (PMI), dengan harapan bantuan ini dapat membangun ulang daerah yang terkena bencana di provinsi Banten dan provinsi Lampung, serta membantu para korban bencana agar dapat pulih kembali seperti semula.

Sementara itu, Plt Ketua PMI, Ginandjar menyampaikan terima kasih atas bantuan dana yang telah diberikan. Menurut dia, donasi tersebut sangat membantu PMI. Donasi ini termasuk bantuan yang sudah diberikan sebelumnya saat bencana di Lombok dan Sulteng beberapa waktu lalu.

Apalagi, kata dia, pada saat ini pihaknya masih terus terlibat di lapangan menangani pasca Tsunami dan Gempa yang memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Banyak organisasi pemerintahan yang sudah pergi karena pemerintah sudah mengakhiri periode tanggap darurat, kami masih di sana,” kata Ginandjar.

Ginandjar menambahkan, pemerintah Indonesia masih berusaha menyiapkan pembangunan hunian sementara (Huntara).

“Masih banyak hal yang perlu dilakukan, pekerjaan ini tidak menjadi lebih mudah,” bebernya. (asr)