Home Blog Page 1695

Kolam Garam yang Memukau di Siwa Oasis

Siwa Oasis, salah satu pemukiman paling terpencil di Mesir, juga merupakan tujuan wisata yang populer berkat sebagian kecil kolam garam yang indah dengan air biru yang membuat orang dapat mengapung.

Garam adalah berkah sekaligus kutukan bagi Siwa. Bertahun-tahun yang lalu, orang-orang mulai menyadari bahwa ada uang yang dapat dihasilkan dari perdagangan garam, dan operasi penambangan garam menciptakan danau garam yang sekarang terkenal dengan oasis.

Garam botol dan suvenir batu-batu seperti lampu juga sangat populer di kalangan wisatawan yang mengunjungi tempat-tempat yang indah ini, tetapi kolam garam alami yang paling mendapat perhatian, terutama karena situs berbagi foto seperti Instagram menjadi sangat populer.

Agar adil, mereka benar-benar adalah tempat yang sempurna untuk berfoto, apakah Anda seorang turis sederhana atau influencer Instagram.

(Foto: Facebook)

Tetapi garam juga menyebabkan banyak masalah. Salah satunya, mata air tawar di daerah tersebut mengalir ke danau air asin, membuat air tidak mungkin untuk minum dan digunakan dalam pertanian. Ini berarti bahwa satu-satunya tanaman yang dapat ditanam di daerah tersebut adalah tanaman keras seperti zaitun dan kurma. Juga, semua sumber air di Siwa Oasis sangat asin sehingga tidak ada bentuk kehidupan air yang bisa bertahan.

https://www.instagram.com/p/CAnikImnR5m/?utm_source=ig_embed

Penduduk lokal, yang terdiri dari etnis Siwan, yang berbahasa Siwi, dan orang Mesir berbahasa Arab, menggunakan tanah asin untuk membangun rumah bata tradisional. Di satu sisi, kandungan garam yang tinggi membantu memperkuat dinding rumah, tetapi ketika hujan garam mulai meleleh dan dapat menyebabkan struktur runtuh. Ini adalah masalah serius di Siwa sehingga sebagian besar rumah dibuat untuk menghilangkan risiko kehancuran akibat pencairan.

https://www.instagram.com/p/CAm1PgepXw2/?utm_source=ig_embed

Kolam garam menakjubkan yang ditemukan di Siwa Oasis indah untuk dilihat, tetapi wisatawan yang ingin mandi di dalamnya harus berhati-hati untuk tidak menggaruk pada kristal garam tajam yang pada dasarnya membentuk bagian bawah dan tepi kolam ini. Membawa sandal karet juga merupakan ide yang baik, karena garam dapat merusak sepatu biasa.

https://www.instagram.com/p/CAfKHhJD_lx/?utm_source=ig_embed

Karena kandungan garam yang sangat tinggi dari air di kolam ini, Anda pada dasarnya tidak perlu menggerakkan otot untuk tetap mengambang, karena garam membantu apa saja dan siapa saja melayang bebas. Tetapi ketika tidur siang di salah satu badan air yang menakjubkan ini mungkin tampak seperti ide bagus, karena kandungan garam yang tinggi di dalam air, tidak disarankan untuk menghabiskan lebih dari 25 menit di salah satu kolam ini.

https://www.instagram.com/p/CAV6eO9hhSG/?utm_source=ig_embed

Sementara foto Instagram dari kolam garam benar-benar telah menempatkan Siwa Oasis di peta perjalanan, itu benar-benar layak dikunjungi baik karena budaya dan sejarahnya yang unik.

https://www.instagram.com/p/B9rF7qXFX8T/?utm_source=ig_embed

Terletak di depresi Qattara yang membentang di barat laut Mesir, Siwa pernah terkenal sebagai rumah Oracle Amun, yang dikunjungi Alexander Agung selama kampanye untuk menaklukkan kekaisaran Persia. Reruntuhan kuil oracle masih dapat dikunjungi.(yn)

Sumber: odditycentral

Video Rekomendasi:

https://youtu.be/WbU5H-_Uzpw

102 Wilayah Kecuali Jakarta ke Fase New Normal untuk Melaksanakan Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman

0

ETIndonesia- Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memberikan kewenangan kepada 102 Pemerintah Kabupaten/Kota yang pada saat ini berada atau dinyatakan dalam zona hijau, untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman COVID-19.

Hal itu sebagaimana atas arahan Presiden Joko Widodo kepada Ketua Gugus Tugas Doni Monardo pada tanggal 29 Mei 2020.

“Kemarin, tanggal 29 Mei 2020, Bapak Presiden Jokowi, memerintahkan Ketua Gugus Tugas untuk memberikan kewenangan kepada 102 Pemerintah kabupaten/kota yang saat ini, berada dalam zona hijau, untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman COVID-19,” jelas Doni di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Sabtu (30/5/2020).

Adapun 102 wilayah tersebut meliputi Provinsi Aceh ada 14 kabupaten/kota, Sumatera Utara ada 15 kabupaten/kota, Kepulauan Riau ada 3 kabupaten, Riau 2 Kabupaten, Jambi 1 kabupaten, Bengkulu 1 kabupaten, Sumatera Selatan 4 kabupaten/kota, Bangka Belitung 1 kabupaten dan Lampung 2 kabupaten.

Kemudian Jawa Tengah ada 1 kota, Kalimantan Timur, 1 kabupaten, Kalimantan Tengah, 1 kabupaten, Sulawesi Utara, 2 kabupaten, Gorontalo, 1 kabupaten, Sulawesi Tengah, 3 kabupaten, Sulawesi Barat, 1 kabupaten, Sulawesi Selatan, 1 kabupaten, Sulawesi Tenggara, 5 kabupaten/kota.

Selanjutnya Nusa Tenggara Timur ada 14 kabupaten/kota, Maluku Utara, 2 kabupaten, Maluku, 5 kabupaten/kota, Papua, 17 kabupaten/kota dan Papua Barat 5 kabupaten/kota.

Dalam implementasinya, Doni Monardo yang juga selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sangat mengharapkan agar tiap-tiap kabupaten/kota tersebut dapat tetap meneruskan anjuran pemerintah untuk selalu menegakkan protokol kesehatan secara ketat, penuh kehati-hatian dan tetap waspada terhadap ancaman COVID-19.

Selain itu juga, Doni meminta setiap daerah untuk wajib memperhatikan ketentuan tentang testing yang masif, tracing yang agresif, isolasi yang ketat, serta treatment yang dapat menyembuhkan pasien COVID-19.

Pada kesempatan yang sama, Doni memberikan arahan kepada para bupati dan walikota, selaku ketua Gugus Tugas tingkat kabupaten/kota, agar proses pengambilan keputusan harus melalui FORKOPIMDA dan Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (DPRD) serta melibatkan segenap komponen ‘pentaheliks’ yang meliputi pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat dan media massa.

“Agar proses pengambilan keputusan harus melalui FORKOPIMDA dengan melibatkan segenap komponen masyarakat, termasuk pakar kedokteran, Ikatan Dokter Indonesia, pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, atau budayawan, tokoh masyarakat, pakar di bidang ekonomi kerakyatan, tokoh pers di daerah, dunia usaha, dan tentunya DPRD, melalui pendekatan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas,” tegas Doni.

Dalam proses tersebut, Ketua Gugus Tugas berharap agar para bupati/walikota dapat melakukan konsultasi dan koordinasi yang ketat dengan pemerintah provinsi, khususnya kepada para Gubernur.

Proses pengambilan keputusan tersebut juga harus melalui tahapan prakondisi, yaitu edukasi, sosialisasi, kepada masyarakat, dan juga simulasi sesuai dengan sektor atau bidang yang akan dibuka.

Adapun sektor yang dimaksud adalah seperti pembukaan rumah ibadah masjid, gereja, pura, vihara. Selain itu juga Pasar atau pertokoan, transportasi umum, hotel, penginapan, dan restoran, perkantoran, dan bidang-bidang lain, yang dianggap penting, namun aman dari ancaman COVID-19.

“Tahapan-tahapan sosialisasi tersebut, tentunya harus bisa dipahami, dimengerti, dan juga dipatuhi oleh masyarakat. Intinya, keberhasilan masyarakat produktif dan aman COVID-19 sangat tergantung,” jelas Doni.

“Saya ulangi sekali lagi, sangat tergantung kepada kedisiplinan masyarakat dan kesadaran kolektif, dalam mematuhi protokol kesehatan, antara lain, wajib pakai masker, jaga jarak aman, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, senantiasa melaksanakan olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan juga tidak boleh panik, serta upaya akan selalu dapat mengkonsumsi makanan yang bergizi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Gugus Tugas Pusat juga meminta setiap daerah menyiapkan manajemen krisis untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini, waktu dan sektor yang akan dibuka kembali, ditentukan oleh para pejabat bupati dan walikota di daerah.

Apabila dalam perkembangannya, ditemukan kenaikan kasus, maka Tim Gugus Tugas tingkat kabupaten/kota bisa memutuskan untuk melakukan pengetatan atau penutupan kembali.

“Gugus Tugas Pusat bersama pemerintah provinsi, yaitu Gugus Tugas tingkat provinsi akan senantiasa memberikan informasi, memberikan pendampingan, dan evaluasi, serta arahan sesuai dengan perkembangan keadaan,” pungkas Doni. (asr)

https://www.youtube.com/watch?v=MscjQAZVFQE

Ditenggarai Membajak Demo dengan Aksi Kerusuhan dan Penjarahan, Trump Bakal Masukkan Antifa Dalam Daftar Organisasi Teroris

0

Bowen Xiao

Presiden AS Donald Trump bakal memasukkan Antifa dalam daftar organisasi teroris. Hal demikian disampaikan Trump dalam cuitannya pada 31 Mei 2020. Itu setelah serangkaian aksi penjarahan hingga meluasnya kerusuhan menyusul kematian seorang pria kulit hitam tak bersenjata ketika dibekuk oleh polisi di Minneapolis.

Sebelum menyampaikannya, Trump memuji Pasukan Garda Nasional karena menghentikan kekacauan di Minneapolis yang disebut Trump dikendalikan oleh “ANTIFA yang memimpin anarkisme, di antara lainnya.”

Aksi protes damai berlangsung di AS atas kematian George Floyd. Ia sempat mengatakan tak bisa bernapas, ketika seorang perwira polisi mengunci dengan lutut di leher George Floyd. Tindakan itu menjelma menjadi huru hara. Pejabat federal AS mengatakan, kerusuhan itu dipicu oleh perusuh radikal si penghasut dari luar kota.

Trump mengungkapkan mayoritas perusuh selama beberapa hari terakhir di Minneapolis berasal dari luar negara bagian dan mereka “merusak bisnis (terutama UKM warga Afrika-Amerika).”

Gubernur Negara Bagian Minnesota Tim Walz mengungkapkan perkiraan yang menunjukkan bahwa 80 persen dari perusuh pada 29 Mei 2020 berasal dari luar Minnesota, hanya 20 persen sisanya berasal Minnesotans.

Jaksa Agung AS, William Barr menggemakan pernyataan presiden Trump.   Barr mengatakan kekerasan yang dilakukan oleh ekstimis sayap kiri Antifa sehubungan dengan kerusuhan “terorisme domestik.”

“Sudah waktunya untuk berhenti menonton kekerasan dan menghadapi serta menghentikannya,” kata Barr.

Ia menambahkan, berlanjutnya kekerasan dan kehancuran harta benda membahayakan kehidupan dan mata pencaharian orang lain. Selain itu, mengganggu hak-hak pemrotes damai serta semua warga negara AS. Ia menegaskan, penegak hukum federal akan menangkap dan menuntut para “agitator radikal yang kejam.

Tidak diketahui secara pasti berapa banyak anggota Antifa yang mendompleng dalam aksi protes di seluruh Amerika Serikat.

Dalam pernyataan sebelumnya pada 30 Mei 2020, Barr mengatakan bahwa kekerasan saat aksi digelar tampaknya sudah “direncanakan, diorganisir, dan digerakkan” oleh kelompok-kelompok radikal dan agitator dari luar.

Belasan kota di seluruh negera bagian bersiap menghadapi satu lagi kerusuhan pada 31 Mei 2020, ketika jam malam baru dibelakukan di beberapa daerah masih gagal membendung konfrontasi antara pengunjuk rasa dan polisi.

Dalam beberapa hari terakhir, kekerasan mengguncang di Atlanta, Los Angeles, Philadelphia, Denver, Cincinnati, dan New York, serta Portland, Oregon, Louisville dan Kentucky.

Richard Mack, mantan sheriff di Arizona dan pendiri Constitutional Sheriffs and Peace Officers Association -CSPOA- atau Asosiasi Petugas Sheriff dan Perdamaian Konstitusi, mengatakan setuju dengan penunjukan presiden terhadap Antifa dengan menyebutnya sebagai “langkah ke arah yang benar.”

“Jika Antifa menyerukan kekerasan dan mempromosikan kekerasan, maka mereka layak disematkan teroris yang diberikan oleh Presiden Trump kepada mereka,” kata Mack kepada The Epoch Times.”

Richard Mack mengutip pernyataan Martin Luther King : “Benci tak bisa mengusir kebencian’ dan ‘Kekerasan melipatgandakan kekerasan.’

Ia menegaskan sependapat dengan Martin Luther King, dan sebagai CSPOA, pihaknya menyerukan perdamaian.

Richard Mack menegaskan : “Jika rakyat Amerika menolak semua kekerasan, maka keamanan nasional akan mendapatkan manfaat yang lebih, kebebasan masih sebagai jawabannya dan perdamaian sebagai solusi.”

Penembakan dan penangkapan oleh petugas polisi bernama Derek Chauvin, divideokan yang terlihat ia membekuk dengan lututnya di leher Floyd. Petugas polisi itu ditangkap dengan tuduhan pembunuhan tingkat tiga. Sedangkan tiga petugas polisi yang berdiri selama kejadian masih belum didakwa.

Trump memperingatkan bahwa melintasi batas negara bagian untuk menghasut kekerasan adalah kejahatan federal. Trump sebelumnya menyerukan kepada gubernur dan walikota di negara-negara bagian agar bertindak “lebih keras” dalam menghadapi kerusuhan.

Pernyataan Trump yang menunjuk Antifa sebagai kelompok teroris, bukan yang pertamakalinya disampaikan.  

Sebelumnya pada Juli tahun lalu, Trump mengatakan pemerintahannya sedang mempertimbangkan apakah akan menyatakan kelompok itu “Organisasi Teror Utama.”

Pada saat itu, Senator Bill Cassidy (R-La.) dan Ted Cruz (R-Texas) mengusulkan resolusi di Senat untuk mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota Antifa. Bahkan, menyebut kelompok itu sebagai organisasi teroris domestik .

Senator AS mengusulkan resolusi tersebut setelah serangan anggota Antifa terhadap jurnalis independen Andy Ngo, yang dikenal secara luas mendokumentasikan kekerasan Antifa. Dia dipukul di wajahnya, ditendang, dan gelas-gelas zat putih dilemparkan kepadanya ketika dia sedang meliput salah satu aksi protes di Portland, Oregon.

Polisi Portland kemudian mengatakan gelas-gelas itu berisi semen cepat kering yang dicampur menjadi milkshake.

Ngo, dalam cuitannya di Twitter terhadap pengumuman terbaru Trump, mengatakan, “Otoritas investigasi federal harus membongkar jaringan dan ratusan sel antifa di seluruh AS yang meradikalisasi, melatih dan melakukan kekerasan ekstremis terorganisir.”

Ngo mengatakan : “Mereka juga memiliki hubungan internasional dengan sel afinitas di Eropa Barat. Ini adalah terorisme domestik dan internasional.”

Sementara itu, dalam sebuah wawancara dengan Jake Tapper CNN, penasihat keamanan nasional Gedung Putih Robert O’Brien menuduh kelompok itu menggunakan taktik terorganisir dan kekerasan. Ia menanyakan tentang tindakan yang sudah dilakukan oleh FBI.

“Presiden dan Jaksa Agung ingin mengetahui dari Direktur FBI apa yang sudah dilakukan untuk melacak dan membongkar, dan mengawasi, dan menuntut Antifa,” kata O’Brien pada 31 Mei.

“Dan jika itu belum terjadi, kami ingin mengetahui tentang rencana ke depan,” katanya.

“Radikal militan Antifa yang datang ke kota-kota kami dan melewati batas negara bagian, mereka diorganisir dan menggunakan bom molotov, kembang api, dan gas untuk membakar kota-kota kami,” ujarnya. (asr)

FOTO : Presiden Donald Trump berbicara selama diskusi dengan para eksekutif industri tentang pembukaan kembali AS, di Ruang Makan Negara Gedung Putih di Washington, pada 29 Mei 2020. (Mandel Ngan / AFP via Getty Images)

Reporter Epoch Times Janita Kan, dan Reuters berkontribusi pada laporan ini.

https://www.youtube.com/watch?v=E2GrZXAbcxc

Rekaman Saat Puluhan Anjing Jatuh Tidur Karena Kelelahan Setelah Diselamatkan dari Jalanan

0

Hidup di jalan tidak mudah, terutama jika Anda tidak memiliki cara untuk berkomunikasi dan Anda harus mencari cara untuk mendapatkan makanan atau air dari orang asing. Karena alasan ini, adegan yang direkam oleh seorang wanita tidak melakukan apa pun selain menarik air mata di jejaring sosial dan mendapatkan pujiannya atas karya indahnya.

Ini tentang aktivis hak-hak binatang Helen Rescata yang memposting video yang tidak pernah dilihat di Facebook-nya.

Dalam urutan beberapa menit, Anda dapat melihat apa yang dilakukan anak-anak anjing yang diselamatkan ketika tidak ada yang memperhatikan mereka.

Setelah berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun berkeliaran di jalan-jalan, protagonis dari video tersebut beristirahat dengan damai dengan ketenangan bahwa waktu penderitaan telah berakhir.
 
Meskipun makanan tidak berlebihan, sekarang mereka tahu bahwa mereka berada di tempat yang aman dengan orang-orang yang dengan ketulusan jiwanya untuk merawatnya.

Helen bekerja di tempat penampungan hewan Jefferson Rescata, wanita itu adalah bagian dari kelompok yang menjadikan penyelamatan, pemulihan hewan sebagai cara hidup dan itulah sebabnya mereka berfokus terutama pada mereka yang hidup di jalanan.

Sementara banyak orang ketika lewat melihat mereka hanya sekilas , tapi Helen dan teman-temannya tidak bisa melakukannya dan bertugas mengubah realitas mereka.

Gambar-gambar tidak hanya menunjukkan ketenangan anjing tetapi juga bagian dari fasilitas penampungan yang sumber dayanya yang sangat terbatas, namun ini bukan alasan untuk berhenti membantu.

Dalam video Anda dapat mendengar Helen sendiri terkejut oleh apa yang dilihat matanya. “Ini sangat sulit ditangkap, tetapi saya berhasil,” katanya..

“Inilah yang terjadi ketika tidak ada orang. Jelas saya ada di sini karena segera setelah saya membuat suara ini naik. Semua atau hampir semua tertidur. Begitulah biasanya mereka, secara harfiah ini adalah cara mereka menghabiskan sebagian besar hari. Mereka makan lalu tidur, ”tambahnya.

Postingan Helen mencapai 326.000 interaksi, jadi tujuannya menunjukkan betapa manisnya makhluk-makhluk ini.

“Mereka tenang, mereka adalah makhluk tidur. Mereka hanya mengeluarkan suara ketika kendaraan melintas atau mereka melihat burung lewat. Tapi mereka tenang, mereka tidak peduli. Saya ingin menunjukkan kepada mereka ini, saya baru merekam ketika mereka semua tidur, yang tidak mudah dilakukan, ”katanya.

Teman-teman berbulu ini terbiasa dengan kehidupan yang sulit dan pelecehan yang terjadi di jalan, jadi ketika mereka menerima perhatian dan kepedulian yang diberikan oleh relawan tempat penampungan, mereka tidak bisa tidak merasa sangat tenang.(yn)

https://youtu.be/h17Cg7xrSTk

Sumber: zoorprendente

video Rekomendasi:

https://youtu.be/svae7qaQo_s

Hong Kong Berada di Ujung Tanduk, Karena Beijing Masuk untuk Membunuh Hong Kong, Dunia Harus Bertindak

0

oleh Jack Hazlewood

Tiga birokrat dari Kongres Rakyat Nasional menggelar konferensi  pers pada tanggal 21 Mei 2020 lalu, mengumumkan yang diusulkan undang-undang keamanan nasional yang diusulkan ada dalam agenda resmi untuk dibahas oleh NPC. Menggambarkan undang-undang tersebut sebagai rancangan undang-undang mengenai hukum keamanan nasional Hong Kong. Artinya memintas undang-undang adalah kesimpulan yang tidak dapat dielakkan. 

Di bawah Konstitusi Tiongkok, NPC adalah “organ kekuasaan negara tertinggi.” Dalam praktiknya, NPC  adalah parlemen yang tunduk pada rezim Tiongkok hanya bersidang satu kali per tahun.

Rincian undang-undang tersebut belum dipublikasikan, artinya ruang lingkup yang tepat adalah belum diketahui. Namun, jelas undang-undang tersebut akan berisi ketentuan yang mirip dengan yang diatur dalam pasal 23 mini-konstitusi Hong Kong, Hukum Dasar. Pasal 23 menyerukan agar pemerintah Hong Kong memberlakukan undang-undang untuk melarang segala tindakan pengkhianatan, pemisahan diri, penghasutan, atau subversi terhadap Pemerintah Rakyat Pusat. Melarang hal itu sampai saat ini belum diberlakukan di Hong Kong, tidak seperti di Tiongkok Daratan.

Bahasa yang terkandung di dalam undang-undang tersebut, seperti halnya konsep “penghasutan” dan “pengkhianatan” dalam Pasal 23, akan secara sengaja menjadi ambigu. 

Itu untuk memastikan bahwa interpretasi dari setiap undang-undang keamanan nasional baru di Hong Kong dapat diubah kapan saja guna menuntut dan memenjarakan lebih banyak pendukung pro-demokrasi, seperti yang diinginkan Beijing.

Baru minggu lalu, 15 aktivis pro-demokrasi terkemuka ditangkap dan didakwa dalam tindakan yang dipolitisasi dengan jelas oleh pemerintah. Di bawah undang-undang yang diusulkan, mereka kemungkinan akan menghadapi biaya tambahan di bawah undang-undang keamanan nasional yang baru.

Sementara independensi peradilan Hong Kong relatif tidak terluka dari tahun jangkauan luas dari Beijing di urusan internal lainnya, kekuatan interpretasi akhir pada pertanyaan konstitusional terletak bukan di institusi Hong Kong manapun, tetapi di NPC Standing Committee di Beijing. 

Itu merupakan kesalahan serius dalam  sistem hukum Hong Kong, dan jalan yang mudah bagi Beijing untuk ikut campur dalam apa yang dipercayai pendukung demokrasi bahwa masalah harus ditangani secara eksklusif di Hongkong.

Fakta bahwa Beijing telah meluncurkan rencana di tengah pandemi internasional bukanlah suatu kebetulan. Meski memiliki jumlah kasus Corona virus yang sangat rendah selama beberapa minggu, Hong Kong masih dikenakan untuk larangan kelompok lebih dari delapan orang. Ditambah dengan keengganan masyarakat untuk bergabung dalam unjuk rasa massal karena ketakutan akan penularan Corona virus, berarti Beijing mungkin baru saja melancarkan pukulan yang sempurna. 

Sementara undang-undang itu merupakan pertaruhan besar-besaran oleh Beijing. Beijing tidak dapat memilih waktu yang lebih baik untuk melakukannya daripada sekarang.

Kemarahan yang dipicu oleh proposal undang-undang itu berarti meningkatnya siasat kekerasan digunakan oleh para pengunjuk rasa garis depan semuanya pasti. Meski unjuk rasa massa tidak akan segera berlanjut sampai pandemi mereda, panggungnya adalah bersiap-siap untuk serangkaian konfrontasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemilihan Dewan Legislatif yang kritis pada bulan September 2020 mendatang. Itu sebuah jajak pendapat banyak orang melihat menjadi referendum masa depan Hong Kong.

Tantangan yang dihadapi kubu pro-demokrasi pada bulan September adalah sesuatu yang menakutkan.

Bahkan di tengah dukungan masyarakat yang meluas untuk berunjuk rasa, hanya 40 dari  70 kursi Dewan Legislatif Hong Kong (LegCo) dipilih langsung oleh masyarakat, dimana sisanya dipilih terutama oleh kepentingan bisnis. Jadi,mendapatkan mayoritas kursi menjadi sangat sulit bagi partai pro-demokrasi, tetapi bukannya tidak mungkin.

Mayoritas Dewan Legislatif Hong Kong akan memungkinkan kubu pro-demokrasi untuk menimbulkan kekacauan dengan agenda legislatif pemerintah dan bahkan memecat Kepala Eksekutif Carrie Lam, jika dua anggaran berturut-turut ditolak oleh mayoritas anggota. Itu pasti akan terjadi di bawah Dewan Legislatif Hong Kong yang dikendalikan Demokrat. 

Namun, undang-undang yang diusulkan juga mengancam untuk membawa pemilihan umum menuju kekacauan. Pemilihan umum sebelumnya telah melihat diskualifikasi massal pro-kandidat demokrasi, dan langkah Beijing adalah indikasi kuat akan berusaha melakukannya lagi.

Ini terlepas dari putusan pengadilan baru-baru ini, yang terbaru sejak tanggal 21 Mei 2020 lalu, yang membatalkan diskualifikasi kandidat sebelumnya yang memusuhi Beijing karena dianggap melanggar hukum. Apakah Beijing akan tampak mendiskualifikasi kandidat berdasarkan undang-undang keamanan nasional baru atau yang  undang-undang yang masih ada harus dilihat.

Sementara itu tanggapan masyarakat internasional terhadap proposal adalah dari kepentingan kritis. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menjelaskan hal tersebut sebagai “bencana.” Pompeo menambahkan bahwa hal tersebut akan menjadi “lonceng kematian bagi otonomi tingkat tinggi yang dijanjikan Beijing untuk Hong Kong di bawah Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris.”

Segera setelah berita itu merebak, Amerika Serikat akan menanggapi dengan “sangat keras” jika Beijing melanjutkan dengan pelaksanaan  undang-undang tersebut.

Langkah yang jelas bagi Amerika Serikat adalah untuk membatalkan status perdagangan khusus yang dinikmati Hong Kong di bawah Undang-Undang  Kongres, yang mencakup Undang-Undang Kebijakan Hong Kong tahun 1992 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong tahun 2019.

Di bawah undang-undang tersebut, Hong Kong diperlakukan secara terpisah dari Tiongkok Daratan untuk keperluan perdagangan dan perniagaan. Atas dasar undang-undang itu, Hong Kong menikmati tingkat otonomi yang tinggi. Kini otonomi ini akan terkikis secara  dramatis dan mungkin  tidak dapat dibatalkan, Mike Pompeo mengindikasikan Amerika Serikat akan segera meninjau apakah akan menarik status tersebut dari Hong Kong.

Tindakan Kongres selanjutnya yang dapat mengikuti sebagai tanggapan terhadap pengumuman Beijing dapat mencakup suatu rencana undang-undang yang tunduk pada sanksi Magnitsky yang dijatuhkan kepada pejabat pemerintah Hong Kong dan Tiongkok untuk bertanggung jawab atas tindakan keras tersebut. 

Kemungkinan para senator termasuk Josh Hawley (R-Mo.), yang pada tanggal 21 Mei mengumumkan bahwa ia mengajukan resolusi  mengutuk “upaya Tiongkok untuk melanggar komitmen perjanjiannya dan melepaskan kebebasan Hong Kong,” akan berupaya menjadi pilot undang-undang lebih lanjut melalui Kongres untuk menghukum Beijing.

Inggris, yang mengelola Hong Kong sebagai koloni sampai tahun 1997, hanya mengeluarkan pernyataan bisu yang mencatat Kementerian Luar Negeri Inggris sedang memantau situasi secara ketat. Sebuah tanggapan yang sangat mengecewakan mengingat gravitasi proposal Beijing.

Inggris menemukan dirinya dalam posisi yang unik, karena ratusan ribu warga Hong Kong yang lahir sebelum penyerahan Hong Kong di tahun 1997 memiliki kewarganegaraan Luar Negeri Nasional Inggris. Itu suatu bentuk kewarganegaraan Inggris, tetapi tidak memberi pemegang hak kewarganegaraan untuk tinggal atau bekerja di Inggris.

Politisi konservatif terkemuka  menyerukan beberapa kali agar pemegang paspor Luar Negeri Nasional Inggris untuk diberikan hak tinggal penuh di Inggris. Suatu langkah yang cenderung akan didukung oleh oposisi Partai Buruh jika pemerintah Inggris berusaha untuk mengaturnya di Parlemen. Hal ini cenderung memicu  eksodus pemegang paspor Luar Negeri Nasional Inggris ke Inggris, semakin memperdalam kekacauan di Hong Kong.

Meskipun demikian, setiap gerakan semacam itu tidak dapat secara serius mengubah situasi di Hong Kong menemukan dirinya. Tanggapan terhadap pengetatan jerat Hong Kong cenderung ganas. Hong Kong tidak menyerah dan merengek. Peningkatan kekerasan, berpotensi menyebabkan Hong Kong menurun menjadi tidak terkendali, adalah mungkin. Semua taruhan akan pergi dalam situasi semacam itu.

Seperti memberikan rasa sebenarnya dari kemarahan yang memicu langkah Beijing, seseorang tidak bisa tidak mengingat kutipan Donald Trump yang terkenal, kemudian judul buku Michael Wolff mengenai administrasi: “Api dan amarah yang belum pernah dilihat dunia.”

Jack Hazlewood adalah seorang mahasiswa dan aktivis yang tinggal di London, Inggris. Dia sebelumnya bekerja untuk sebuah partai politik lokal di Hong Kong, dan menjabat sebagai produser lapangan untuk outlet jurnalisme konflik “Add Oil,” yang mengikuti pemrotes garis depan di Hong Kong menjelang hari nasional Komunis Tiongkok pada tahun 2019.

Keterangan Gambar: Zhang Yesui, juru bicara sesi ketiga Kongres Rakyat Nasional ke-13, berbicara selama konferensi pers online video di Beijing sehari sebelum upacara pembukaan NPC, pada 21 Mei 2020. Zhang mengatakan NPC akan membahas proposal untuk hukum keamanan nasional di Hong Kong pada sesi tahunannya. (Leo Ramirez / AFP via Getty Images)

vivi/rp 

Video Rekomendasi

https://www.youtube.com/watch?v=JD3GNy5Xw0k

Wabah Virus Komunis Tiongkok Kembali Menyerang Mudanjiang, Tiongkok, Untuk Ketiga Kalinya Sekolah Dikarantina

0

Nicole Hao

Sebuah kota di timur laut Tiongkok kembali dikarantina. Sebagian mengikuti pengumuman pemerintah setempat karena ada lebih banyak kasus infeksi virus Komunis Tiongkok.

Informasi yang dihimpun The Epoch Times berbahasa Mandarin mengungkapkan mengenai lingkungan tempat tinggal yang sepenuhnya disegel untuk mencegah penyebaran virus tersebut.

Kota Mudanjiang, yang terletak di Provinsi Heilongjiang, Tiongkok mengumumkan 11 pembawa virus tanpa gejala dalam tiga hari terakhir. Setelah periode beberapa minggu di mana tidak ada pembawa virus tanpa gejala atau kasus yang dipastikan secara resmi yang diumumkan. Kasus pembawa virus tanpa gejala dilaporkan sebagai kategori terpisah di Tiongkok. 

Stasiun kereta api, halte bus, dan bandara setempat menangguhkan  layanan. Sementara para siswa yang kembali bersekolah diminta pulang setelah menghabiskan waktu hanya beberapa jam di kelas.

Virus Komunis Tiongkok, yang umumnya dikenal sebagai jenis Coronavirus baru, pertama kali merebak di kota Wuhan di tengah Tiongkok pada akhir tahun 2019, dan menyebar ke seluruh Tiongkok  dan dunia.

Mudanjiang, seperti halnya sebagian besar daerah lainnya di Tiongkok, meluncurkan pembatasan perjalanan pada akhir bulan Januari 2020 lalu untuk mencegah penyebaran virus. Hanya satu orang dari setiap rumah yang diperbolehkan keluar setiap hari dengan izin masuk. Sekolah ditutup dan kelas diadakan online.

Pada tanggal 7 April 2020 lalu, setelah periode singkat di mana sebagian besar wilayah Tiongkok melaporkan sedikit infeksi baru atau tidak ada infeksi baru, hanya sekolah menengah umum di Mudanjiang yang dibuka kembali. TK, SD dan SMP tidak dibuka kembali.

Segera setelah itu, wabah gelombang kedua terjadi di Mudanjiang. Semua sekolah menengah umum terpaksa ditutup kembali pada tanggal 20 April.

Pada tanggal 25 Mei, siswa sekolah menengah umum kembali bersekolah. Namun, pada pukul 10.00, dua jam setelah sekolah dibuka kembali, pihak sekolah mengumumkan penutupan kembali. 

Semua siswa mengemasi barang-barangnya, berbaris untuk menjalani uji asam nukleat, dan kemudian kembali ke rumah masing-masing.

Pembawa Virus Tanpa Gejala

Komisi Kesehatan Provinsi Heilongjiang mengumumkan pada tanggal 26 Mei bahwa dua orang ditemukan menjadi pembawa virus tanpa gejela di Mudanjiang saat kedua orang tersebut menjalani uji asam nukleat baru-baru ini. Komisi Kesehatan Provinsi Heilongjiang tidak menjelaskan mengapa kedua orang tersebut menjalani uji asam nukleat meskipun tidak merasakan gejala.

Pada tanggal 27 Mei, Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Mudanjiang mengumumkan bahwa kedua orang tersebut adalah pasangan menikah, bermarga Zhang dan Yu. Zhang dan Yu membuka toko yang menjual bahan konstruksi rumah dan dekorasi.

Pada akhir tanggal 27 Mei, Komisi Kesehatan Provinsi Heilongjiang mengumumkan lima pembawa virus tanpa gejala lagi di Mudanjiang. Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Mudanjiang kemudian mengumumkan bahwa kelima pembawa virus tanpa gejala adalah kontak dekat Zhang.

Pada tanggal 28 Mei, Komisi Kesehatan Provinsi Heilongjiang mengumumkan empat pembawa virus tanpa gejala lagi, di mana Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Mudanjiang mengumumkan bahwa mereka adalah anggota keluarga pembawa virus tanpa gejala yang diidentifikasi pada tanggal 26 dan 27 Mei.

Menurut pengumuman tersebut, kasus infeksi terjadi di sekitar sebuah toko proyek rekonstruksi. Toko Zhang dan Yu memasok materi, sementara orang-orang lain yang terinfeksi adalah pemilik toko yang diperbaharui, pekerja konstruksi, dan anggota keluarganya.

Pihak berwenang belum mengumumkan siapa “pasien pertama” dalam wabah tersebut.

Seorang warga setempat bernama samaran Li  adalah seorang pekerja pos di distrik Dong di Mudanjiang. Ia mengatakan kepada The Epoch Times berbahasa Mandarin pada tanggal 28 Mei bahwa ia mendengar dari rekan-rekannya bahwa seorang siswa sekolah menengah umum hasil uji asam nukleat adalah positif. 

Menjalani uji asam nukleat diharuskan untuk semua siswa sebelum kembali ke sekolah. Hasil uji tersebut keluar pada tanggal 25 Mei, yang menyebabkan semua sekolah menengah umum tutup pada hari itu. Sehari sebelum pemerintah setempat mengumumkan ada dua pembawa virus pertama tanpa gejala.

Li juga mengatakan bahwa pemilik restoran dekat dengan kantor pos tempat ia bekerja juga didiagnosis terinfeksi virus Komunis Tiongkok. 

“Semua orang yang bekerja atau tinggal di jalan ini diminta untuk menjalani uji asam nukleat,” kata Li.

Namun  informasi dari Li itu, The Epoch Times tak dapat secara independen dibuktikan. 

Nyonya Huang adalah seorang sopir taksi di Mudanjiang. Ia memberitahu The Epoch Times bahasa Mandarin pada tanggal 28 Mei bahwa lingkungan tempat tinggal yang terdapat pembawa virus tanpa gejala telah sepenuhnya dikarantina.

“Shuguang Xincheng memiliki 107 bangunan tempat tinggal dan merupakan salah satu kompleks perumahan terbesar di Provinsi Heilongjiang. Seluruhnya kompleks perumahan dikarantina pada malam hari tanggal 25 Mei,” kata Huang.

Huang mengatakan kompleks perumahan itu masih memungkinkan satu anggota dari setiap keluarga untuk keluar masuk pergi sehari sekali untuk berbelanja. Tetapi di gedung tempat tinggal di mana pembawa virus tanpa gejala berada, tidak ada penghuni yang diizinkan untuk meninggalkan gedung tersebut.

Warga setempat juga membagikan video di media sosial pada tanggal 25 Mei di mana para pekerja sedang memasang jeruji besi untuk menutup gedung tempat tinggal di kompleks perumahan Shuguang Xincheng.

Huang mengatakan kompleks perumahan Lishui Lantian, tempat salah satu rekan-rekan tinggal, juga dikarantina.

Huang juga membagikan pesan teks yang ia terima dari grup obrolan warga setempat, yang memberitahu orang-orang agar tidak mengunjungi sembilan lingkungan perumahan dan satu lingkungan tempat tinggal.

Membandingkan pemberitahuan dan pengumuman resmi pemerintah, tujuh dari lingkungan perumahan adalah tempat yang diumumkan dikunjungi  pembawa virus tanpa gejala dalam 14 hari terakhir. Dua lingkungan perumahan lainnya yakni  Qingfu Sanqi dan Pabrik Baja, tidak disebutkan dalam pengumuman resmi tersebut.

Lingkungan tempat tinggal Rizhao tidak disebutkan dalam pengumuman pemerintahan itu, tetapi cocok dengan daerah yang dijelaskan oleh Li, di mana pemilik restoran terinfeksi.

Pihak berwenang belum mengetahui adanya wabah di Mudanjiang. The Epoch Times sebelumnya memperoleh dokumen yang bocor yang menunjukkan pasien menjadi terinfeksi di rumah sakit setempat.

Media pemerintah Tiongkok melaporkan bahwa stasiun bus antar kota dan stasiun kereta api di kota Mudanjiang ditutup pada tanggal 27 Mei. Pihak berwenang tidak secara terbuka mengumumkan penangguhan layanan ini.

Penduduk setempat juga melaporkan bahwa semua penerbangan ke dan dari Mudanjiang dibatalkan pada tanggal 28 Mei. Tidak ditemukan penerbangan atau kereta yang tersedia untuk pergi ke Mudanjiang dalam beberapa hari mendatang.

vivi/rp


FOTO : Sungai Mudanjiang mengalir melalui kota Mudanjiang, Tiongkok, pada 6 Juli 2006. (GOH CHAI HIN / AFP melalui Getty Images)

Video Rekomendasi :

https://www.youtube.com/watch?v=HM1hmy47QiY

UU AS untuk Menekan Komunis Tiongkok Mengakhiri Penindasan Hak Uighur Menanti Keputusan Trump

Dewan Perwakilan Amerika Serikat k menyetujui undang-undang pada 27 Mei 2020 yang menyerukan sanksi pada pejabat Tiongkok untuk bertanggung jawab atas penindasan Muslim Uighur. Lalu mengirim rencana undang-undang tersebut ke Gedung Putih agar Presiden Donald Trump memveto atau menandatangani rencana undang-undang tersebut menjadi undang-undang

oleh Reuters

Dewan Perwakilan Amerika Serikat menyetujui undang-undang yang menyerukan sanksi pada pejabat Tiongkok untuk bertanggung jawab atas penindasan Muslim Uyghur.

Perhitungan suara adalah 413-1. Dukungan hampir bulat di Kongres, memberi tekanan pada Donald Trump untuk memaksakan sanksi hak asasi manusia di Tiongkok. Senat mengesahkan rencana undang-undang – RUU tersebut dengan persetujuan bulat.

Meskipun sesama anggota Partai Republik Donald Trump di Kongres mengatakan mereka mengharapkan Donald Trump menandatangani rencana undang-undang tersebut, Gedung Putih belum mengindikasikan apakah Donald Trump akan menandatanganinya. Para ajudan  tidak menanggapi permintaan komentar.

Rencana undang-undang itu menyerukan sanksi terhadap mereka yang bertanggung jawab atas penindasan Uyghur dan kelompok Muslim lainnya di wilayah Xinjiang Tiongkok. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan lebih dari satu juta Muslim ditahan di kamp-kamp di Xinjiang.

Rencana undang-undang tersebut memilih Sekretaris Partai Komunis Tiongkok di wilayah Xinjiang, Chen Quanguo, anggota Politbiro Tiongkok yang kuat, yang bertanggung jawab atas “banyak pelanggaran hak asasi manusia” terhadap minoritas.

“Kongres mengirim pesan yang jelas bahwa pemerintah Tiongkok tidak dapat bertindak bebas hukum,” kata Senator Marco Rubio (R-Fla.), yang memimpin dorongan untuk  undang-undang tersebut.

Hubungan antara Donald Trump dengan rezim Komunis Tiongkok semakin tegang dalam beberapa minggu terakhir karena Donald Trump menyalahkan Beijing karena memperburuk pandemi virus Komunis Tiongkok.

Rencana undang-undang tersebut juga meminta perusahaan atau individu Amerika Serikat yang beroperasi di Xinjiang untuk mengambil langkah-langkah guna memastikan produknya  tidak termasuk bagian yang dibuat menggunakan tenaga kerja paksa.

“Saat ini, dengan undang-undang yang sangat bipartisan itu, Kongres Amerika Serikat mengambil langkah tegas untuk melawan pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan terhadap Uyghur oleh Beijing,” kata Ketua DPR Nancy Pelosi dalam suatu pernyataan.

Pemungutan suara pada beberapa hari lalu  adalah bersejarah, penggunaan pertama pemilihan proksi karena pandemi.

vivi/rp

https://www.youtube.com/watch?v=RU9hJg8XLcs


Aksi Protes Berujung Kekerasan Merebak di AS, Buntut Kematian George Floyd oleh Polisi

0

Aksi protes yang berujung kekerasan merebak di AS. Sebelumnya terjadi pembunuhan seorang warga bernama George Floyd di Minneapolis. Floyd tewas setelah dicekik polisi dengan lutut sekitar 8 menit pada 25 Mei 2020. Saat itu, Floyd dibekuk polisi setelah polisi menerima laporkan pemalsuan uang. Laporan menyebutkan antara polisi si pelaku dan George Floyd pernah dalam satu pekerjaan yang sama, sebagai keamanan kelab

The Associated Press

Seperti dilaporkan The Associated Press, massa bergerak dan menghentikan lalu lintas. Pada sejumlah kasus massa menyerang polisi ketika aksi protes meletus Jumat (29/5/2020) di beberapa kota di AS.

Di Minneapolis, sebuah kantor polisi dibakar pada malam sebelumnya. Aksi protes sempat berlangsung damai. Akan tetapi menjadi rusuh saat malam tiba. Jam malam sempat diberlakukan di sejumlah kota.

Beberapa mobil dibakar. Aksi penjarahan terjadi dan sejumlah kebakaran. Ketika sejumlah restoran dan cabang Bank Well Fargo dibakar, pasukan Garda Nasional, tentara negara bagian, dan polisi bergerak masuk.

Di Negara Bagian Georgia, Gubernur Brian Kemp menyatakan status keadaan darurat di satu daerah untuk mengaktifkan hingga 500 anggota Garda Nasional negara bagian “untuk melindungi orang-orang dan properti di Atlanta.”

Kemp dalam cuitannnya di Twitter menyatakan langkah itu atas permintaan Walikota Atlanta Keisha Lance Bottoms dan berkonsultasi dengan pejabat darurat. Garda Nasional Georgia akan mengerahkan “segera” untuk membantu penegakkan hukum.

Setelah berjam-jam aksi protes damai di pusat kota Atlanta, beberapa demonstran tiba-tiba berubah menjadi beringas dan merusak mobil polisi hingga membakarnya. Bahkan, logo stasiun TV CNN di Kantor pusatnya menjadi sasaran vandalisme. Massa membobol sebuah restoran. Kerumunan massa sempat melempari petugas dengan botol serta meneriakkan “Berhenti dari Pekerjaan Anda.”

Juru bicara kepolisian Atlanta Carlos Campos mengatakan setidaknya tiga petugas terluka dan ada sejumalah  penangkapan. Campos mengatakan, pengunjuk rasa menembakkan shotguns ke arah petugas dan melemparkan batu, botol, dan pisau ke arah mereka. Orang-orang menyaksikan pemandangan itu dari atap rumah, beberapa tertawa ketika kericuhan kecil terjadi.

Walikota Atlanta Keisha Lance Bottoms dengan penuh semangat berbicara kepada para pengunjuk rasa di sebuah konferensi pers: “Ini bukan aksi protes. Ini bukan  semangat Martin Luther King Jr. ”

Polisi mengambil kembali jalan-jalan sekitar tengah malam setelah menembakkan sejumlah besar gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa dan perusuh di luar Kantor Polisi Minneapolis pada malam keempat protes dan kekerasan setelah kematian George Floyd, di Minneapolis, Minnesota, pada 29 Mei 2020. (Charlotte Cuthbertson / The Epoch Times)

Ia mengatakan : “Anda mempermalukan kota kami, Anda mempermalukan kehidupan George Floyd dan setiap orang lain yang telah terbunuh di negara ini. Kami lebih baik dari ini. Kami lebih baik dari ini sebagai kota. Kami lebih baik dari ini sebagai negara. Pulanglah, pulanglah. ”

Didampingi  rapper T.I. dan Killer Mike, serta putri Martin Luther King Jr., Bernice King. Killer Mike sambil berbicara sambil menangis dengan mengatakan : “Kita harus lebih baik daripada saat ini. Kita harus lebih baik daripada membakar rumah kita sendiri. Karena jika kita kehilangan Atlanta, apa yang kita dapatkan?.”

Setelah Walikota Bottoms menyerukan massa agar lebih tenang, aksi kekerasan berlanjut. Lebih banyak mobil dibakar, Starbucks jadi sasaran, jendela The College Football Hall of Fame dan Hotel Omni yang ikonik dirusak dan jadi sasaran vandalisme.

Pengunjuk rasa berkumpul di luar Gedung Putih saat Presiden Donald Trump berada di dalam Gedung. Sejumlah demonstran berusaha menembus rintangan yang didirikan oleh Secret Service, pasukan pengawal khusus presiden di sepanjang Pennsylvania Avenue.

Demonstrasi yang awalnya damai di Kota New York berubah menjadi ricuh saat malam tiba, ketika pemrotes bentrok dengan petugas. Massa menghancurkan kendaraan polisi dan membakarnya.

Di Brooklyn, massa berbaris dari Manhattan mengutuk petugas yang berbaris di luar Barclays Center dan melempari mereka dengan botol air. Polisi menyemprotkan bahan kimia yang mengganggu mata ke kerumunan massa beberapa kali, lalu mengosongkan kawasan plaza.

Video yang diposting ke media sosial menunjukkan petugas menggunakan tongkat dan mendorong pengunjuk rasa saat mereka membawa orang-orang ke mobil tahanan dan mengosongkan jalanan.

Demonstran menggoyang-goyang kenderaan polisi dan membakarnya. Beberapa blok dari lokasi,  pengunjuk rasa menggunakan tongkat  untuk menghajar kendaraan polisi lainnya.

Banyak orang ditangkap dan polisi menggunakan bus untuk membawa mereka. Departemen kepolisian setempat mengatakan banyak petugas terluka, termasuk seorang petugas yang giginya copot.

“Kita memiliki malam yang panjang di depan kita di Brooklyn,” demikian cuitan Walikota New York Bill de Blasio.

Ia mengatakan : “Satu-satunya fokus kami adalah mengurangi situasi ini dan membuat orang-orang aman di rumah. Akan ada ulasan lengkap tentang apa yang terjadi malam ini. Kami tidak ingin melihat malam lain seperti ini. “

Di Houston, tempat George Floyd besar, beberapa ribu orang berkumpul di depan Balai Kota. Ketegangan meningkat di beberapa kota di Pantai Barat saat malam tiba dan pengunjuk rasa memblokir jalan raya di Los Angeles dan Oakland. Sekitar 1.000 pengunjuk rasa berkumpul di Oakland.

Massa menghancurkan jendela dan mencoret-coret Gedung. Massa berhadapan dengan semprotan kimia dari aparat kepolisian. Kepolisian Oakland mengumumkan bahwa demonstrasi itu adalah pertemuan yang melanggar hukum.

Pihak berwenang mengatakan petugas terluka ketika proyektil ditembakkan. Aparat meminta massa untuk meninggalkan daerah itu.

Demonstran di Los Angeles sesekali bentrok dengan aparat kepolisian. Beberapa pengunjuk rasa ditahan dan seorang petugas menerima perawatan medis.

Sebuah kendaraan The Los Angeles Police Department -LAPD- turut jadi sasaran amuk massa. Pemrotes berulang kali bentrok dengan polisi di kota Silicon Valley San Jose, kata Walikota Sam Liccardo, dan polisi merespons dengan  peluru karet.

Sam Liccardo dan pejabat kepolisian mengatakan, seorang petugas dirawat di rumah sakit dan mengalami cedera. Akan tetapi tidak mengancam nyawanya.  

Walikota Sam Liccardo mengatakan, petugasnya sendiri berbagi kemarahan masyarakat atas kematian Floyd.

“Itu adalah ketidakadilan yang mengerikan. Saya berani menebak bahwa setiap petugas polisi di sana merasakan kemarahan yang sama tentang apa yang terjadi di Minneapolis,” katanya kepada The Associated Press.

Sedangkan di wilayah barat AS, kepala polisi Santa Cruz Andrew G. Mills mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tindakan para perwira Minneapolis dalam kematian Floyd “adalah antitesis dari apa yang kita pandang sebagai kepolisian yang baik.” (asr)

Oleh Sudhin Thanawala

FOTO : Seorang pria menghindari sebuah mobil di zona aman ketika mobil lain terbakar di sebuah garasi parkir lokal di Minneapolis, Minnesota, pada 29 Mei 2020. (Chandan Khanna / AFP via Getty Images)

Video Rekomendasi :

https://www.youtube.com/watch?v=Wxuu46w805M

Juru Bicara Pemerintah : Penambahan Kasus Positif COVID-19 di Jawa Timur Tertinggi dan Lampaui DKI Jakarta

0

ETIndonesia- Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto menjelaskan bahwa berdasarkan data yang dihimpun Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 per hari ini Sabtu (30/5), Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah dengan penambahan kasus konfirmasi positif COVID-19 tertinggi di banding dengan 33 provinsi lain di Indonesia.

Adapun penambahan kasus positif di Jawa Timur yakni 199 sehingga total akumulasi menjadi 4.613. Penambahan tersebut cenderung naik dari data yang dilaporkan pada hari sebelumnya yakni 101.

“Jawa Timur, kalau kita bandingkan dengan data kemarin ada cenderung naik,” kata Yuri di Jakarta, Sabtu (30/5/2020).

Menurutnya, penambahan kasus positif di Jawa Timur tersebut bahkan melampaui dari angka yang dilaporkan oleh DKI Jakarta, yakni 101 orang.

Penambahan kasus positif yang terjadi di DKI Jakarta dalam hal ini bukan seluruhnya didapatkan dari wilayah administrasinya, melainkan dari para Warga Negara Indonesia (WNI) repatriasi atau kepulangan dari luar negeri yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran.

“DKI Jakarta kalau dibandingkan dari data kemarin cenderung turun. Namun khusus DKI ini tidak seluruhnya berasal dari wilayah administrasi DKI Jakarta. Karena kita tahu bersama sebagian besar saudara kita yang bekerja di luar negeri dan kembali ke tanah air masuknya adalah melalui bandara Soekarno Hatta,” jelas Yuri.

“Sudah menjadi ketentuan pemerintah bahwa mereka harus kita lakukan pemeriksaan dan beberapa di antaranya mereka positif konfirmasi COVID-19. Hanya memang datanya akan masuk di dalam kelompok Provinsi DKI Jakarta. Namun bukan menggambarkan bahwa ini adalah kondisi adminstrasi DKI Jakarta,” imbuh Yuri.

Selain Jawa Timur yang disusul DKI Jakarta, penambahan kasus positif terbanyak juga dilaporkan oleh tiga wilayah lain meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian Kalimantan Tengah dan Jawa Barat.

“Jawa Barat meskipun angkanya masih tinggi, tetapi dibandingkan dengan hari kemarin sudah cenderung turun,” jelas Yuri.

Selanjutnya Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 juga mencatat jumlah akumulasi penambahan pasien sembuh COVID-19 per hari ini ada sebanyak 523 orang sehingga totalnya menjadi 7.015.

Sebagai informasi, penambahan angka pasien sembuh tersebut sekaligus menjadi rekor tertinggi selama kasus COVID-19 dilaporkan.

Kemudian kasus terkonfirmasi positif juga bertambah menjadi 25.773 setelah ada penambahan 557 orang dan kasus meninggal menjadi 1.573 dengan penambahan 53 orang.

Adapun akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 311.906 yang dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 91 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 54 laboratorium dan Laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 174 lab. Secara keseluruhan, 216.769 orang telah diperiksa dan hasilnya 25.773 positif (kulumatif) dan 190.996 negatif (kumulatif). Sedangkan untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masih dipantau ada sebanyak 47.714 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih diawasi ada 12.832 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 414 kabupaten/kota di Tanah Air. (asr)

Video Rekomendasi :

https://www.youtube.com/watch?v=h6hv3D8jBJk

Elemen Mahasiswa UGM Kutuk Pembungkaman Akademik dan Teror di Diskusi “Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan”

0

ETIndonesia- Sejumlah elemen mahasiswa  Universitas   Gadjah   Mada   menyatakan mendukung  penuh terselenggaranya  kegiatan  dinamakan   Diskusi   dan   Silaturahmi   Bersama Negarawan (DILAWAN)  dengan  judul  “Meluruskan Persoalan   Pemberhentian   Presiden   Ditinjau   dari   Sistem   Ketatanegaraan”   yang seharusnya diselenggarakan oleh Constitutional Law Society (CLS) pada 29 Mei 2020. Selain itu mengutuk keras atas pembungkaman akademik itu.

“Mengecam  segala  tindakan  dan  sikap  yang  tidak  menghormati  adanya  kebebasan akademik  sehingga  mengakibatkan  pembatalan  kegiatan  DILAWAN  dengan  judul “Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan,” ujar keterangan dari sejumlah elemen mahasiswa UGM, Sabtu (30/5/2020).

Tak hanya itu, mengimbau   kepada   masyarakat   untuk   tidak   menerima   secara   mentah-mentah terhadap berita hoax seputar kegiatan DILAWAN dengan judul “Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan”.

Sejumlah elemen mahasiswa itu, mendesak   Universitas   Gadjah   Mada   untuk   menjamin   perlindungan   kebebasan akademik yang dimiliki oleh Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada.

Elemen mahasiswa UGM itu terdiri dari Dewan Mahasiswa Justicia, Majestic 55, Sanggar APAKAH, Asian Law Student Association, Keluarga Mahasiswa Katolik, Persekutuan Mahasiswa Kristen, Keluarga Muslim Fakultas Hukum, Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa Mahkamah, Islamic Law Forum, Speech and Law  Debate  Society,  Business  Law  Community,  Komunitas  Peradilan  Semu  Fakultas  Hukum, Alternative   Dispute   Enhancement   Society,   Justicia   Football   Club,   Justicia   Basketball   Club, Community of International Moot Court, dan Forum Penelitian & Penulisan Hukum PALAPA.

Melansir dari siaran persnya, pada awalnya, Constitutional Law Society (CLS) sebagai salah satu komunitas dalam FH UGM berencana   untuk   melaksanakan   kegiatan   yang   dinamakan   Diskusi   dan   Silaturahmi   Bersama Negarawan (DILAWAN) dengan judul “Persoalan Pemecatan Presiden di tengah Pandemi Ditinjau dari  Sistem  Ketatanegaraan”  pada  29  Mei 2020,  pukul 14:00  –  16:00  WIB  dengan  menggunakan media aplikasi Zoom.

Namun demikian, rencana pelaksanaan kegiatan tersebut menuai kecaman dari berbagai pihak, salah satunya datang dari akademisi UGM yaitu Ir. KPH Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc,  Lic.Eng,  Ph.D  yang  menilai  berdasarkan  judul  dari  kegiatan  tersebut,  bahwa  akan  ada gerakan makar di Yogyakarta yang ingin melakukan pemecatan presiden.

 Akibat dari kecaman yang menjadi  viral  di  masyarakat  tersebut,  panitia  penyelenggara  melakukan  perubahan  judul  diskusi menjadi  “Meluruskan  Persoalan  Pemberhentian  Presiden  Ditinjau  dari  Sistem  Ketatanegaraan”.

Tidak berhenti sampai dengan kecaman, beberapa panitia penyelenggara beserta keluarganya sempat diteror dengan berbagai ancaman pembunuhan dari pihak asing yang mengaku sebagai anggota Ormas Muhammadiyah  Klaten.

Selain  itu,  terdapat  teror  lainnya  berupa  peretasan  nomor  telepon  milik panitia  penyelenggara  dan peretasan terhadap  akun  media  sosial CLS.4    Namun,  Pimpinan Daerah Muhamadiyah Klaten membantah bahwa anggotanya terlibat dan sekaligus mengecam pencantuman nama  “Ormas Muhammadiyah Klaten” dalam teror tersebut.

Pada akhirnya, panitia penyelenggara harus rela membatalkan kegiatan DILAWAN karena banyaknya tekanan dan ancaman yang dihadapi. Hal  ini  menimbulkan  keresahan  khususnya  bagi  sivitas  akademika,  karena  tentunya  tekanan  dan ancaman  yang  datang  tersebut  sangat  bertentangan  dengan  kebebasan  akademik  yang  sepatutnya dihormati dan dilindungi.

Kebebasan Akademik merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28E UUD 1945 yang menyatakan bahwa,“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Didefinisikan sebagai kebebasan yang dimiliki oleh sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan  Tridharma.

Salah  satu  cara  yang  dapat  dilakukan  oleh  sivitas  akademika  dalam mengembangkan ilmu pengetahun dan teknologi adalah dengan mengadakan diskusi online seperti yang  direncanakan  oleh  CLS  melalui  kegiatan  DILAWAN  dengan  judul  “Persoalan  Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan pada 29 Mei 2020”.

Kegiatan DILAWAN mendapatkan sejumlah tekanan dari berbagai pihak karena menganggap bahwa diskusi online tersebut merupakan suatu kegiatan yang merencanakan tindakan makar kepada presiden  di  tengah-tengah  penanganan  Pandemi  Covid-19.  Tuduhan  makar  datang  akibat  dari kekeliruan penafsiran dari berbagai pihak terhadap judul dari diskusi online tersebut. Maka dari itu, perlu ditinjau pula apa yang dimaksud dengan makar itu sendiri sebagai bentuk pencerdasan sehingga tidak salah menafsirkan hal tersebut.

Makar merupakan salah satu kejahatan terhadap kepentingan hukum negera (staat belangen), makar berasal dari kata aanslag yang secara harfiah diartikan sebagai serangan.

Dalam KUHP, frasa makar  digunakan  untuk  mengganti  aanslag  di  dalam  Wetboek  Van  Strafrecht  (WvS).  Penjelasan mengenai makar dapat dilihat pada Pasal 87 KUHP yang menyatakan bahwa, “Dikatakan ada makar untuk  melakukan  suatu  perbuatan,  apabila  niat  untuk  itu  telah  ternyata  dari  adanya  permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53.”

Pasal 87 dihubungkan dengan pasal 53 mengenai percobaan yang menyatakan bahwa, “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan,   dan   tidak   selesainya   pelaksanaan   itu,   bukan   semata-mata   disebabkan   karena kehendaknya sendiri.”

Walaupun penggunaan kata makar dalam KUHP bertujuan untuk menggantikan aanslag dalam WvS, tetapi makar  memiliki makna  yang  lebih  luas dan bahkan lebih  jauh lagi terdapat  perbedaan istilah  karena  sulitnya  mencari  padanan  kata  untuk  menggantikan  kata  aanslag.  

Prof.  Eddy  O.S Hiarej mengatakan bahwa penerjemah KUHP mendefinisikan makar dari istilah aanslag yang berarti tindakan awal suatu perbuatan, karena maksud digunakannya kata makar pada Pasal 53 Juncto Pasal87  KUHP  adalah untuk  memberikan parameter  yang  sama  terkait  unsur  niat  dan unsur  permulaan pelaksanaan  dalam hukum pidana.  Dalam  hal pembuktian  adanya  makar,  maka  baik  niat  maupun permulaan pelaksanaan harus diukur secara obyektif.

Pengertian  makar  itu  sendiri  harus  dipahami  dengan  baik  sebelum  menggunakan  istilah tersebut dan bukanlah tindakan yang tepat jika frasa makar digunakan untuk memberikan penilaian akibat kesalahan penasiran dari sebuah judul diskusi ilmiah.

 Dalam hubungannya kegiatan DILAWAN, maka pertama-tama harus dapat dibuktikan dahulu tujuan dari diadakannya kegiatan tersebut. Setelah itu, diperlukan identifikasi terhadap kegiatan tersebut apakah kegiatan DILAWAN merupakan bentuk penyerangan  yang  nyata terhadap  keamanan negara  atau  suatu kegiatan  yang  merencanakan untuk menjatuhkan  pemerintah  yang  sah  atau  bukan. 

Bukankah  kegiatan  DILAWAN  hanyalah  kegiatan diskusi   ilmiah   dengan   tujuan   akademis   demi   memperdalam   pengetahuan   bidang    hukum ketatanegaraan belaka.

Oleh karena itu, tidak tepat jika DILAWAN yang seharusnya diselenggarakan oleh CLS pada 29 Mei 2020, pukul 14:00-16:00 WIB disebut sebagai upaya memunculkan gerakan makar yang hanya didasari oleh salah penafsiran dari judul diskusi ilmiahnya saja tanpa melihat isi dari pemaparan materi dalam diskusi ilmiah tersebut. (asr)

Video Rekomendasi :

https://www.youtube.com/watch?v=Tll2QXCUPrY

Gelombang Dukungan Perlawanan Terhadap Institusi Konfusius yang Didukung Komunis Tiongkok di Kampus-kampus AS

Cathy He

Semakin banyak Institusi Konfusius mendekati kampus perguruan tinggi Amerika Serikat di tengah Institusi Konfusius mereka terhadap kebebasan akademik. Sementara disebut sebagai pusat bahasa dan kebudayaan Tiongkok, Institusi Konfusius yang didanai Beijing telah menuai banyak kritik di Amerika Serikat dan di tempat lain atas perannya dalam menahan kebebasan berbicara. Bahkan, mempromosikan propaganda dan pengaruh komunis Tiongkok di institusi akademik.

Sejak tahun 2004, lebih dari 100 Institusi Konfusius dibuka universitas di seluruh Amerika Serikat. Meskipun angka ini sudah berkurang dalam beberapa tahun terakhir seiring meningkatnya jumlah perguruan tinggi yang menutup Institusi Konfusius yang  kontroversial itu. Bahkan, banyak perguruan tinggi yang menutup Institusi Konfusius sebagai akibat tindakan dalam Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional tahun 2018, yang melarang universitas-universitas  menjadi tuan rumah Institut Konfusius menerima dana dari Pentagon.

Pada bulan Mei 2020, sebanyak 38 universitas telah menutup atau sedang dalam proses penutupan Institut Konfusius, menurut Asosiasi Cendekiawan Nasional, sebuah kelompok pembela pendidikan. 

Pada akhir musim panas, akan ada 80 Institut Konfusius yang tersisa di Amerika Serikat.

“Institusi Konfusius mengimpor sensor ke pendidikan yang lebih tinggi bagi orang Amerika Serikat. Institusi Konfusius secara inheren berselisih dengan kebebasan intelektual yang dibutuhkan sebuah perguruan tinggi atau universitas,” kata Rachelle Peterson, direktur kebijakan di Asosiasi Cendekiawan  Nasional mengatakan kepada The Epoch Times dalam sebuah email. 

Mengimpor Sensor

Rachelle Peterson menggambarkan Institusi Konfusius sebagai “kit kelas-dalam-kotak perkakas” dari rezim Tiongkok, yang memasok universitas tuan rumah dengan guru dan membayar gaji guru, bahan ajar, serta dana untuk menjalankan Institusi Konfusius.

Laporan Asosiasi Cendekiawan Nasional AS tahun 2017 yang ditulis oleh Rachelle Peterson, menganjurkan penutupan semua Institut Konfusius di Amerika Serikat, menyoroti peran Institut Konfusius dalam menghadirkan citra positif rezim komunis.

“Institut Konfusius menghindari sejarah politik Tiongkok dan pelanggaran hak asasi manusia, menggambarkan Taiwan dan Tibet sebagai wilayah Tiongkok yang tidak tidak terbantahkan, dan mendidik generasi mahasiswa Amerika Serikat untuk tidak mengenal Tiongkok secara lebih mendalam dan hanya mengenal sejarah resmi ala rezim Tiongkok,” kata laporan tersebut.

Institut Konfusius didanai dan dioperasikan oleh Hanban, atau Kantor International Dewan Bahasa Mandarin, sebuah kantor di dalam Kementerian  Pendidikan Komunis Tiongkok.

Sejak tahun 2006, Hanban telah mengucurkan lebih dari USD 158 juta ke sekitar 100 universitas Amerika Serikat untuk Institut Konfusius, menurut subkomite Senat Amerika Serikat tahun 2019 mengenai laporan investigasi. Antara tahun 2008 hingga 2016, Hanban menghabiskan lebih dari USD 2 miliar untuk mendirikan institut semacam itu di kampus-kampus di seluruh dunia.

Laporan itu berbunyi, Di luar pendidikan yang lebih tinggi, ada 512 Ruang Kelas Konfusius beroperasi dari TK hingga SMUdi Amerika Serikat. 

Pejabat Komunis Tiongkok sendiri mengatakan bahwa Institusi Konfusius adalah unsur utama dalam kampanye Partai Komunis Tiongkok untuk memperluas pengaruh globalnya.

Kepala propaganda Partai Komunis Tiongkok saat itu Li Changchun pada tahun 2009 menjelaskan bahwa Institusi Konfusius sebagai “bagian penting pengaturan propaganda Tiongkok di luar negeri.”

Kemudian dalam pidato tahun 2011, Li Changchun memuji menjelaskan Institusi Konfusius sebagai “merek yang menarik untuk memperluas kebudayaan Tiongkok di luar negeri.”

“Institusi Konfusius telah memberikan kontribusi penting untuk meningkatkan kekuasaan lembut Tiongkok. Merek ‘Konfusius’ memiliki daya tarik alami. Menggunakan alasan mengajar bahasa Mandarin, semuanya terlihat masuk akal dan logis,” kata Li Changchun saat itu.

‘Keterikatan’

Laporan subkomite Senat AS menemukan bahwa beberapa kontrak antara Hanban dengan universitas Amerika Serikat, memuat ketentuan yang menyatakan berlakunya hukum Tiongkok maupun hukum Amerika Serikat.

Sementara itu, guru-guru Tiongkok harus menandatangani kontrak dengan Hanban, yang menyatakan bahwa kontrak mereka akan diputus jika mereka “melanggar hukum Tiongkok,” “terlibat dalam kegiatan yang merugikan kepentingan nasional,” atau “berpartisipasi dalam organisasi ilegal,” kata laporan itu. 

Ketentuan tersebut juga membutuhkan instruktur untuk “melindungi kepentingan nasional dengan hati-hati.” Selain itu, melaporkan ke Kedutaan Besar Tiongkok dalam waktu satu bulan setelah kedatangan di Amerika Serikat.

Sonia Zhao, mantan guru bahasa Mandarin di Institut Konfusius di Universitas McMaster Kanada, membelot ke Kanada pada tahun 2011.

Seperti dilansir The Epoch Times pada saat itu, sebelum tiba di Kanada, Sonia Zhao harus menandatangani kontrak yang menyatakan bahwa karyawan tidak boleh berlatih Falun Gong, kelompok spiritual yang dianiaya oleh rezim Tiongkok. Bila menolak menandatangani perjanjian tersebut memaparkan dirinya sebagai seorang praktisi Falun Gong dan mengakibatkan ia ditangkap.

Pada tahun 2013, Universitas McMaster menjadi universitas pertama di Amerika Utara yang menutup Institut Konfusius di kampusnya, itu setelah Sonia Zhao mengajukan keluhan pada Pengadilan Hak Asasi Manusia Ontario atas praktik perekrutan oleh Institut Konfusius yang bersifat diskriminatif. 

Seorang juru bicara Universitas McMaster mengatakan bahwa keputusan itu diambil karena “keputusan perekrutan di Tiongkok tidak dilakukan yang dilakukan perekrutan di Kanada.”

Sonia Zhao mengungkapkan pada saat itu bahwa selama pelatihan yang diikutinya di Beijing, peserta pelatihan diperintahkan untuk menghindari menyebutkan topik sensitif seperti pembantaian Lapangan Tiananmen, Tibet, Taiwan, dan Falun Gong di ruang kelas. 

Namun demikian, jika ada seorang mahasiswa bersikeras bertanya mengenai topik tersebut, para guru harus mengutip pedoman Partai Komunis Tiongkok mengenai masalah tersebut, seperti: Taiwan adalah bagian dari Tiongkok, dan Tibet telah “dibebaskan” oleh rezim Tiongkok.

Doris Liu, yang memimpin sebuah film dokumenter Kanada pada tahun 2017 “In the Name of Konfusius” yang menyoroti kisah Sonia Zhao, memberitahukan kepada The Epoch Times bahwa uang mengalir dari rezim Tiongkok ke universitas Barat melalui “keterikatan.”

Doris Liu ingat bahwa ia bertemu dengan tiga wakil Institut Konfusius di Jerman tahun lalu, yang mana mengatakan kepadanya bahwa kondisi tidak tertulis untuk membuka Institut Konfusius adalah bahwa masalah yang dianggap sensitif oleh Partai Komunis Tiongkok tidak untuk dibahas di kelas.

Dalam bukti Rachelle Peterson untuk penyelidikan Inggris pada tahun 2019, Doris Liu mengatakan bahwa Yin Xiuli, direktur Institut Konfusius Universitas New Jersey City, memberitahunya pada tahun 2016, “kami tidak menyentuh” masalah seperti Taiwan, Tibet, dan Falun Gong.

Gangguan Tiongkok

Sejak bulan Juli lalu, Kementerian Pendidikan Amerika Serikat telah meluncurkan serangkaian investigasi terhadap pendanaan asing di perguruan tinggi Amerika Serikat, itu sebagai bagian inisiatif yang lebih luas yang menargetkan pengaruh asing di kampus-kampus.

Universitas diharuskan menurut hukum federal untuk melaporkan hadiah dan kontrak dengan sumber asing yang melebihi 250.000 dolar AS dalam satu tahun kalender.

Namun demikian, laporan subkomite Senat menemukan bahwa hampir 70 persen universitas gagal melaporkan dana yang diterimanya dengan benar dari Institut Konfusius.

Laporan itu menyebutkan, tindakan penegakan oleh Kementerian Pendidikan Amerika Serikat menghasilkan pelaporan sekitar 6,5 miliar dolar AS, dari uang asing yang sebelumnya tidak diungkapkan, yang mencakup dari Tiongkok, Qatar, dan Rusia.

Dalam laporan bulan November 2019  ke subkomite Senat, Kementerian Pendidikan Amerika Serikat mengatakan bahwa donor asing mungkin berusaha untuk memproyeksikan kekuatan lunak, mencuri penelitian sensitif, dan menyebarkan propaganda di sekolah-sekolah Amerika Serikat.

Menurut laporan itu, investigasi juga mengungkapkan satu universitas memiliki beberapa kontrak dengan komite pusat Partai Komunis Tiongkok. Sedangkan universitas yang lain menerima hadiah dari yayasan yang diduga bertindak sebagai depan pengaruh untuk rezim Tiongkok. Ada lagi satu universitas menerima pendanaan penelitian dari perusahaan multinasional Tiongkok. Tujuannya untuk mengembangkan teknologi demi pengawasan.

Sementara itu, sekelompok anggota parlemen dari Partai Republik baru-baru ini mendesak Menteri Pendidikan  Betsy DeVos untuk informasi mengenai investasi Beijing di perguruan tinggi Amerika Serikat, tak lain untuk memajukan tujuan strategis dan propaganda. 

Isi  surat anggota parlemen tersebut mencatat bahwa Institusi Konfusius berfungsi sebagai kendaraan untuk mempromosikan propaganda Beijing kepada mahasiswa Amerika Serikat, serta “tempat berkumpul untuk agen intelijen Tiongkok.”

Upaya Akar Rumput

Menghindari upaya-upaya pemerintah adalah upaya gerakan yang dipimpin oleh mahasiswa, yang mana sedang berkembang menyerukan menentang penyusupan rezim Tiongkok di kampus-kampus perguruan tinggi.

Minggu  lalu, belasan pemimpin College Republican National Committee dan College Democrats of America, mewakili universitas di lebih dari 45 negara, bersama dengan kelompok hak asasi yang mewakili masyarakat Tibet, Hong Kong, dan Taiwan,  menandatangani sebuah surat terbuka yang menyerukan penutupan permanen semua Institusi Konfusius di kampus-kampus Amerika Serikat.

“Tindakan Partai Komunis Tiongkok menimbulkan ancaman besar bagi kebebasan akademik dan martabat manusia. Sangat penting bagi kita membedakan untuk rezim totaliter ini dengan rakyat Tiongkok, di mana kita harus mantap mempertahankan diri dari tindakan xenophobia, rasisme, dan kebencian yang menjijikkan,” demikian isi surat itu berbunyi. Surat itu diselenggarakan oleh Institut Athenai, nirlaba yang baru dibentuk. 

Direktur dan salah satu pendiri Institut Athenai Rory O’Connor mengatakan kepada The Epoch Times bahwa Institut Athenai didirikan setelah sekelompok mahasiswa ingin membela terhadap “serangan, yang mana belum pernah terjadi sebelumnya”oleh  Komunis Tiongkok terhadap hak dan kebebasan akademik mahasiswa.

Rory O’Connor mengatakan bahwa, Institut Athenai telah melihat gelombang minat sejak rilis surat terbuka. Selanjutnya berrencana untuk meluncurkan 25 bab Athenai di beberapa minggu mendatang.

Rory O’Connor menegaskan bahwa Generasi AS telah melihat orang-orang yang berkuasa gagal bertindak — entah karena melenceng dari  prinsip atau sama sekali tidak berprinsip — dan kita tidak buta terhadap mereka yang menderita dan ditekan oleh Partai Komunis Tiongkok yang plutokratis dan fasis. (Vivi/asr)


FOTO : Seorang pejalan kaki lewat di kampus University of Minnesota pada 9 April 2019 di Minneapolis, Minnesota. Universitas menutup Institut Konfusius pada 2019. (Stephen Maturen / Getty Images)

https://www.youtube.com/watch?v=ZufUYspWWZ8

Anak Anjing dengan Kondisi Langka Menentang Kematian dan Sekarang Senang Memiliki Saudara Seperti Dirinya

0

Ada begitu banyak hewan di dunia yang membutuhkan bantuan sehingga tampaknya penyelamat tidak akan pernah cukup. Untungnya, ada semua jenis organisasi yang berspesialisasi dalam berbagai kasus.

NorCal Bully Breed Rescue (NBBR) berbasis di California, AS, adalah salah satunya. Mereka telah bekerja selama bertahun-tahun untuk memberikan kesempatan baru kepada ribuan anak anjing yang telah sepenuhnya ditinggalkan.

Mereka secara khusus didedikasikan untuk menyelamatkan anak-anak bulldog karena mereka adalah jenis yang sangat dinilai berdasarkan penampilan mereka. Namun, mereka tidak ragu untuk membuka pintu mereka untuk setiap berbulu yang membutuhkannya.
 
“Kami ingin memberikan kesempatan kepada semua anjing yang dihakimi karena rasnya atau cacat,” jelas juru bicara NBBR.

Leslie Bird adalah pendiri organisasi ini dan ketika dia bertemu dengan anak anjing bernama Bugatti, dia tahu dia ditakdirkan untuk membantunya. Ini adalah anjing bulldog Perancis yang lahir dengan langit-langit mulut sumbing.

Anak anjing dari jenis ini sering memiliki masalah pernafasan, jadi dalam kasus Bugatti, hidupnya benar-benar beresiko besar. Tim penyelamatnya memutuskan mereka tidak akan menyerah. Mereka membawanya ke dokter hewan dan memastikan untuk memberinya semua perawatan yang dia butuhkan.

Menurut para ahli, langit-langit mulut sumbing biasanya merupakan hasil dari perkawinan silang dalam keluarga anak anjing yang sama.

Leslie membuka pintu rumahnya untuknya sebagai rumah sementara, jadi dia selalu merawatnya setiap saat. Setelah dua minggu, upaya itu mulai membuahkan hasil. Anak anjing yang cantik merasa jauh lebih baik dan bahkan mendapatkan kembali kekuatannya untuk menunjukkan kepribadiannya yang indah.

Kasusnya tidak ada yang terisolasi dan dia bahkan cukup beruntung untuk bertemu anjing bulldog Perancis lainnya yang menderita kondisi yang sama.

Awalnya mereka berdua bersaing untuk mendapatkan perhatian Leslie tetapi sekarang mereka adalah teman baik. Mereka membuat suara-suara lucu yang sama yang akhirnya mencuri hati semua orang sehingga mereka menjadi raja tempat penampungan.

https://www.instagram.com/p/B1mCcR8gWDr/?utm_source=ig_embed

Sungguh melegakan mengetahui bahwa anak anjing itu berhasil bertahan hidup. Sangat tidak adil untuk mengetahui bahwa begitu banyak hewan tak berdosa gagal menerima bantuan hanya karena mereka berasal dari jenis tertentu atau karena mereka tidak terekspos. Semua makhluk hidup adalah istimewa dan pantas mendapat kesempatan untuk menjalani kehidupan yang bahagia. (yn)

Sumber: zoorprendente

Video Rekomendasi:

https://youtu.be/IjqmvsX1drY

Dia Mengabaikan Petugas Pemadam Kebakaran, Menembus Api untuk Menyelamatkan 6 Anjingnya dan Berakhir dengan Tragis

Hubungan yang terjalin antara manusia dan hewan peliharaannya adalah sesuatu yang benar-benar unik. Beberapa orang menganggap mereka adalah bagian dari anggota keluarga. Begitulah perasaan Michelle Mirasol dengan anak-anak berbulunya dan secara tragis kehilangan nyawanya karena berusaha menyelamatkan mereka.

Michelle, 38 tahun, berada di rumah di Kota Bacolod, Philipina, bersama orangtuanya, putranya, dan hewan peliharaannya ketika kebakaran terjadi. Seluruh anggota keluarga sudah keluar dari sana dengan cepat, tetapi pada kesempatan ini anak-anak berbulu itu tidak selalu mengerti apa yang sedang terjadi dan butuh bantuan ekstra.

Begitu Michelle melihat bahwa orangtua dan putranya selamat, dia kembali ke rumah untuk anak-anak anjingnya. Ini adalah sesuatu yang biasanya tidak diizinkan oleh petugas pemadam kebakaran tetapi dia bertekad untuk melakukan apa saja untuk mereka.

Setelah beberapa menit yang menegangkan, ibu yang penuh kasih itu berhasil menyelamatkan nyawa 3 anjing di tengah-tengah kobaran api. Namun, masih ada 6 anaknya yang tersisa.

Dia mengabaikan semua rekomendasi dan kembali masuk ke rumah. Dia menggunakan handuk basah di kepalanya untuk mencoba melindungi dirinya dari asap tetapi sayangnya ini tidak cukup. Petugas pemadam kebakaran menemukan tubuhnya yang tak bernyawa beberapa menit kemudian.

Michelle kehilangan nyawanya karena mati lemas oleh asap. Dia berada beberapa meter dari kandang bersama 6 anak-anak anjingnya dan 5 dari mereka kehilangan nyawa. Petugas pemadam kebakaran hanya berhasil menyelamatkan nyawa satu anak anjing kecil.

Komunitas penyelamat dan pecinta hewan ingin mempublikasikan kisah Michelle dan menyoroti cintanya yang besar pada hewan peliharaannya.

Organisasi PAWSsion Project membagikan beberapa kata-kata emosional untuk mendukung keluarga di masa-masa yang menyakitkan ini. Mereka juga mengumpulkan dana untuk anak-anak anjing yang masih hidup untuk menerima perawatan hewan yang sangat dibutuhkan.

“Michelle, Anda semua menghargai kami. Anda bersama bayi berbulu Anda sampai akhir, ”kata organisasi itu.

Kita bersama keluarga Michelle di masa-masa sulit ini. Dia akan selalu dikenang karena keberaniannya yang luar biasa dan contoh nyata tentang apa itu cinta tanpa syarat. Itulah dedikasi dan kasih sayang yang layak diterima oleh semua anak anjing di dunia.(yn)

Sumber: zoorprendente

Video Rekomendasi:

https://youtu.be/svae7qaQo_s

Para Ahli Menilai Hong Kong Berada Di Ambang Kendali Komunis Dengan Agresi Terbaru Beijing

Theepochtimes.com- Pengumuman Beijing minggu lalu menyatakan bahwa Beijing meloloskan hukum keamanan nasional untuk Hong Kong, akibatnya menimbulkan kecaman dunia internasional dan memicu unjuk rasa massa di Hong Kong. Bahkan  ada  rencana untuk lebih banyak unjuk rasa massa dalam beberapa minggu mendatang.

Menyertai langkah Beijing, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengumumkan pada tanggal 27 Mei lalu bahwa Hong Kong tidak lagi memiliki hak otonom dari Tiongkok Daratan, yang mengakibatkan status perdagangan khusus Hong Kong dengan Amerika Serikat berada dalam bahaya.

Tidak jelas apakah pemerintah Amerika Serikat akan melanjutkan untuk mencabut hak istimewa Hong Kong tersebut, yang akan membutuhkan perintah eksekutif oleh Presiden Amerika Serikat.  

Para kritikus takut bahwa hukum tersebut, yang melarang undang-undang “pemisahan diri, subversi, dan kegiatan terorisme,” akan digunakan oleh Beijing untuk menindas dan menganiaya suara-suara yang berbeda pendapat. 

Aktivis dan anggota parlemen pro-demokrasi mencatat hukum keamanan nasional sering digunakan untuk menuntut dan memenjarakan pembangkang di Tiongkok Daratan.

Hukum tersebut juga membuka kemungkinan pembentukan badan-badan keamanan Beijing yang beroperasi di Hong Kong.

“Hong Kong akan dibanjiri dengan agen pemerintah Tiongkok, dan mereka yang dituduh melanggar hukum keamanan nasional cenderung tidak mampu membela diri di pengadilan yang tidak memihak,” kata  Thor Halvorssen, pejabat kepala eksekutif Yayasan Hak Asasi Manusia, nirlaba yang berbasis di Washington, kepada The Epoch Times bahasa mandarin.

Rencana Beijing

Menurut Wilson Leung dari Kelompok Pengacara Progresif yang berbasis di Hong Kong, tindakan rezim Tiongkok tidak sepenuhnya tidak terduga.

“Rencana Beijing adalah selalu memiliki kendali mutlak atas apa yang dianggapnya sebagai daerah miliknya yang sah. Beijing menganggap Hong Kong sebagai wilayahnya yang sah, dan tidak ada seorang pun boleh bersuara, termasuk rakyat Hong Kong,” kata Wilson Leung. 

Upaya terakhir untuk membuat undang-undang anti-subversi serupa adalah pada tahun 2003, yang dibatalkan setelah setengah juta warga Hong Kong turun berunjuk rasa di jalan-jalan.

Thor Halvorssen mengatakan tindakan Partai Komunis Tiongkok adalah upaya untuk mengalihkan perhatian dari kesalahan penanganan Komunis Tiongkok terhadap wabah virus dan masalah internal lainnya.

“Beijing berperilaku seperti pengganggu dan melakukan cara yang mengatakan kepada masyarakat internasional. Kami tidak peduli lagi,” kata Thor Halvorssen.

Menurut Thor Halvorssen, rezim Komunis Tiongkok telah “hilang kesabaran” dengan sekutu pro-Beijing di Hong Kong, akibat yang cenderung diperparah oleh penundaan berlakunya pasal 23. Pasal itu menyebutkan suatu rencana undang-undang anti-subversi selama bertahun-tahun, keberhasilan unjuk rasa Hong Kong tahun lalu terhadap rencana undang-undang ekstradisi yang diusulkan, dan kemenangan telak kubu pro-demokrasi dalam pemilihan distrik.

“Populasi Hong Kong secara lantang menyuarakan bahwa mereka berharap Hong Kong adalah otonom. Pemerintah Tiongkok menyimpulkan bahwa pemerintah Tiongkok harus menangani masalah tersebut sendiri daripada  menunggu sekutunya di Hong Kong untuk mengatur,” kata Thor Halvorssen.

Pada hari pekan lalu, ribuan pengunjuk rasa pro-demokrasi kembali keluar untuk memprotes hukum dan rencana undang-undang kontroversial lain yang akan mengkriminalkan tidak orang-orang yang tidak menghormati lagu kebangsaan Tiongkok. Polisi menangkap setidaknya 300 pengunjuk rasa pro-demokrasi pada pk 18.00  waktu setempat.

“Pisau itu ada di tangan rezim Tiongkok. Kini kapan saja rezim Tiongkok akan menusuk leher kami,” kata Pastor Chan kepada The Epoch Times saat unjuk rasa berlangsung di di Causeway Bay.

Isu Utama

Menurut pengacara dan pemimpin Partai Sipil yang pro-demokrasi, Alan Leong, inti masalah adalah memisahkan sistem hukum Tiongkok Daratan dengan Hong Kong.

Sementara sistem hukum Hong Kong mematuhi aturan hukum, pengadilan di Tiongkok Daratan berfungsi untuk meningkatkan kekuatan berkuasa Partai Komunis Tiongkok.

Pada tanggal 25 Mei 2020 lalu, Asosiasi Pengacara Hong Kong mengeluarkan pernyataan  yang menyoroti “sejumlah fitur yang mengkhawatirkan dan bermasalah” dalam konsep hukum. 

Isi pernyataan Asosiasi Pengacara Hong Kong,  menyebutkan bahwa konstitusi mini Hong Kong, Hukum Dasar, memberikan kekuatan pada Kongres Rakyat Nasional untuk memberlakukan hukum hanya dalam masalah yang berkaitan dengan “urusan pertahanan dan luar negeri serta hal-hal lain di luar batas otonomi” Hong Kong, dan bukan keamanan nasional.

“Proposal yang ada kini…benar-benar melanggar setiap ketentuan dari yang pengaturan asli,” kata Alan Leong.

Maggie Chan, seorang delegasi Hong Kong untuk legislatif yang tunduk pada Tiongkok, Kongres Rakyat Nasional, mengusulkan agar pengadilan keamanan nasional didirikan di Hong Kong, dimana kasus-kasus disidangkan hanya oleh hakim Tiongkok.

“Ini sama sekali tidak dapat diterima dan memperkenalkan unsur ekstrinsik ke dalam sistem peradilan Hong Kong,” kata Alan Leong.

Chen Daoxiang, komandan garnisun militer Tiongkok di Hong Kong, memperingatkan melalui televisi Tiongkok bahwa militer Tiongkok siap untuk “membela kedaulatan nasional.”

Sementara pemimpin Hong Kong Carrie Lam berusaha meyakinkan warga Hong Kong pada tanggal 26 Mei bahwa hukum tersebut hanya akan menargetkan “segelintir orang” yang terlibat dalam terorisme atau subversi.

Sementara Wilson Leung dari Kelompok Pengacara Progresif Hong Kong mengatakan klaim tersebut adalah “benar-benar salah” dan “propaganda sempurna.”

Wilson Leung menilai dengan masuknya badan keamanan Tiongkok Daratan untuk menegakkan kehendak Beijing, Hong Kong akan segera melihat “penahanan ala Tiongkok Daratan dengan semua pelanggaran yang telah kami saksikan terjadi di Tiongkok Daratan. Wilson Leung mencatat penganiayaan yang sedang berlangsung terhadap kelompok spiritual Falun Gong dan penahanan massal terhadap Uighur di kamp konsentrasi Xinjiang.

“Adalah sifat kediktatoran untuk mengatakan bahwa, oh, jangan khawatir akan hukum terorisme atau hukum keamanan nasional. Jika anda tidak melakukan kesalahan, kami tidak akan menargetkan anda. Tetapi jika anda melihat apa yang terjadi di Tiongkok, sebenarnya yang terjadi adalah sebaliknya,” kata Wilson Leung. 

Tol Ekonomi

Law Ka-chung, seorang profesor di Fakultas Ekonomi Univeristas Hong Kong, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa Beijing membuat “kesalahan besar” dengan membahayakan status Hong Kong sebagai pusat keuangan global.

“Kepercayaan investor terhadap aturan hukum dan otonomi Hong Kong dari Tiongkok Daratan cenderung akan terus menuju lintasan menurun,” kata Law Ka-chung.

Law Ka-chung berspekulasi bahwa Beijing mungkin tidak secara ketat menegakkan hak hukum keamanan, suatu langkah yang akan menciptakan kejutan tiba-tiba yang dapat membuat kecelakaan ekonomi setempat. Tetapi korban dari kekejaman Tiongkok akan menunjukkan dalam jangka panjang.

Law Ka-chung juga memperkirakan bahwa emigrasi skala besar dari Hong Kong dapat terjadi, mirip dengan saat Hong Kong dikembalikan ke Tiongkok pada tahun 1997.

Hukum tersebut cenderung membawa ketidakstabilan jangka panjang dan peningkatan sosial saat pertumbuhan ekonomi Hong Kong lebih terikat dengan Tiongkok Daratan. Orang-orang Tiongkok Daratan mungkin mendominasi posisi senior di dalam perusahaan, sedangkan partisipasi asing dalam industri bernilai tinggi seperti akuntansi, asuransi, dan perusahaan pialang, secara bermakna berkurang.

Dengan pengumuman Mike Pompeo, status internasional Hong Kong dipertaruhkan.

Sebelumnya, di bawah undang-undang Amerika Serikat, Hong Kong memiliki hak istimewa khusus yang mencakup bidang perdagangan, investasi, dan imigrasi.

Hong Kong juga merupakan salah satu pasar ekspor utama Amerika Serikat untuk anggur, daging sapi, dan produk pertanian.

“Setelah hukum ini benar-benar diterapkan di mana terjadi ancaman dari Partai Komunis Tiongkok, hukum tersebut akan menggerakkan dan memindahkan banyak masyarakat bisnis yang sudah merasa khawatir pada saat ini. Begitu anda benar-benar menakuti masyarakat bisnis, anda akan melihat biaya yang dikeluarkan masyarakat bisnis untuk melindungi diri dalam jangka panjang,” kata Samuel Chu, pendiri dan direktur manajer Dewan Demokrasi Hong Kong, kelompok pembela yang bermarkas di Washington. 

Banyak investasi asing langsung Tiongkok disalurkan melalui Hong Kong. Tidaklah mudah bagi Beijing untuk menemukan pengganti status istimewa Hong Kong bila status istimewa Hong Kong ditiadakan. 

“Beijing memiliki agenda untuk membangun Shanghai sejak lama, sejak awal tahun 2000-an. Tetapi setelah 10 hingga 20 tahun, Beijing masih belum mampu membuat Shanghai sebagai pusat keuangan internasional,” kata Law Ka-chung. 

“Bagaimana masa depan Hong Kong memiliki konsekuensi bagi dunia,” kata Wilson Leung, pengacara Hong Kong.

Wilson Leung menilai, Hong Kong benar-benar berada di garis depan perjuangan antara dunia bebas dengan dunia diktator. 

“Jika Hong Kong jatuh, maka anda dapat sangat yakin bahwa yang berikutnya adalah Taiwan…segera, anda akan melihat  pengaruh Partai Komunis Tiongkok menyebar ke seluruh dunia,” kata Wilson Leung. 

Keterangan Gambar: Pendukung pro-demokrasi berkelahi dengan polisi anti huru hara selama penahanan di sebuah demonstrasi di distrik Causeway Bay di Hong Kong, pada 27 Mei 2020. (Anthony Kwan / Getty Images)

(vivi/rp)

Video Rekomendasi

https://www.youtube.com/watch?v=tE7lPFF5XRY

Trump Resmi Umumkan Putus Hubungan AS dengan WHO yang Disebut Boneka Komunis Tiongkok

Ivan Pentchoukov

Presiden Amerika Serikat pada Jumat 29 Mei 2020 waktu setempat mengatakan bahwa Amerika Serikat secara resmi  memutuskan hubungannya dengan boneka Komunis Tiongkok yakni Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.  

Beberapa waktu lalu, Trump memperingatkan bahwa pemerintah Amerika Serikat akan memangkas dana WHO. Kecuali jika mengambil langkah signifikan untuk membuktikan kemerdekaannya dari rezim Komunis Tiongkok.

“Kami telah merinci reformasi yang harus diambil dan telah terlibat dengan mereka secara langsung tetapi mereka menolak untuk bertindak,” kata Trump di Gedung Putih. 

Trump mengatakan : “Karena mereka telah gagal melakukan reformasi yang diminta dan sangat dibutuhkan, kita hari ini mengakhiri hubungan kita dengan WHO  dan mengalihkan dana itu ke seluruh dunia lainnya dan kebutuhan kesehatan global yang mendesak.”

WHO tidak menanggapi permintaan komentar atas keputusan yang disampaikan Trump.

Presiden mengatakan bahwa pejabat Tiongkok gagal melaporkan wabah virus Komunis Tiongkok, yang biasa dikenal dengan coronavirus, kepada WHO. Trump menekankan bahwa WHO “menyesatkan dunia ketika virus pertama kali ditemukan oleh otoritas Tiongkok.”

Pada 18 Mei 2020, Trump mempertanyakan sejumlah langkah WHO sehubungan dengan pandemi dalam surat kepada Dirjen WHO, Tedros Adhanom. WHO awalnya mengkritik larangan perjalanan yang diterapkan oleh Trump terhadap Tiongkok. 

WHO juga dinilai hanya mengekor klaim Komunis Tiongkok bahwa tidak ada bukti terjadinya penularan virus dari manusia ke manusia.

Trump berkata : “Dunia membutuhkan jawaban dari Tiongkok tentang virus. Kita harus memiliki transparansi.” 

Trump mengumumkan mengakhiri hubungan dengan WHO bersama sejumlah tindakan yang ditujukan kepada Komunis Tiongkok. 

Trump menegaskan akan mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang masuknya warga negara Tiongkok tertentu dan menandatangani proklamasi untuk membela penelitian universitas Amerika Serikat. 

Presiden juga mengarahkan para pejabat AS untuk mempelajari praktik perusahaan-perusahaan Tiongkok yang terdaftar di bursa saham Amerika dengan tujuan melindungi investor Amerika.

Amerika Serikat menyediakan lebih dari 10 kali dana untuk WHO daripada Tiongkok.

WHO, sebuah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah lama terombang-ambing terpengaruh dalam politik Beijing. 

Dirjen WHO pada saat ini adalah Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, seorang mantan anggota kelompok Maois di Ethiopia.

Pemodelan statistik, laporan saksi mata, dan dokumen yang diberikan kepada The Epoch Times  menunjukkan bahwa pihak berwenang Komunis Tiongkok menyembunyikan skala sebenarnya dari wabah di Wuhan dan bagian lainnya di Tiongkok.

Namun demikian, Tedros berulang kali memuji Komunis Tiongkok atas “transparansi” dalam respon terhadap wabah. Akan tetapi  para ahli dan pejabat pemerintah di seluruh dunia justru menilai sebaliknya.  (asr)

FOTO : Presiden Trump berjalan ke Rose Garden untuk membuat pernyataan tentang hubungan AS dengan Tiongkok, di Gedung Putih 29 Mei 2020 di Washington. (Win McNamee / Getty Images)

Video Rekomendasi :

https://www.youtube.com/watch?v=2MEeun-nkUY