Siwa Oasis, salah satu pemukiman paling terpencil di Mesir, juga merupakan tujuan wisata yang populer berkat sebagian kecil kolam garam yang indah dengan air biru yang membuat orang dapat mengapung.
Garam adalah berkah sekaligus kutukan bagi Siwa. Bertahun-tahun yang lalu, orang-orang mulai menyadari bahwa ada uang yang dapat dihasilkan dari perdagangan garam, dan operasi penambangan garam menciptakan danau garam yang sekarang terkenal dengan oasis.
Garam botol dan suvenir batu-batu seperti lampu juga sangat populer di kalangan wisatawan yang mengunjungi tempat-tempat yang indah ini, tetapi kolam garam alami yang paling mendapat perhatian, terutama karena situs berbagi foto seperti Instagram menjadi sangat populer.
Agar adil, mereka benar-benar adalah tempat yang sempurna untuk berfoto, apakah Anda seorang turis sederhana atau influencer Instagram.
(Foto: Facebook)
Tetapi garam juga menyebabkan banyak masalah. Salah satunya, mata air tawar di daerah tersebut mengalir ke danau air asin, membuat air tidak mungkin untuk minum dan digunakan dalam pertanian. Ini berarti bahwa satu-satunya tanaman yang dapat ditanam di daerah tersebut adalah tanaman keras seperti zaitun dan kurma. Juga, semua sumber air di Siwa Oasis sangat asin sehingga tidak ada bentuk kehidupan air yang bisa bertahan.
Penduduk lokal, yang terdiri dari etnis Siwan, yang berbahasa Siwi, dan orang Mesir berbahasa Arab, menggunakan tanah asin untuk membangun rumah bata tradisional. Di satu sisi, kandungan garam yang tinggi membantu memperkuat dinding rumah, tetapi ketika hujan garam mulai meleleh dan dapat menyebabkan struktur runtuh. Ini adalah masalah serius di Siwa sehingga sebagian besar rumah dibuat untuk menghilangkan risiko kehancuran akibat pencairan.
Kolam garam menakjubkan yang ditemukan di Siwa Oasis indah untuk dilihat, tetapi wisatawan yang ingin mandi di dalamnya harus berhati-hati untuk tidak menggaruk pada kristal garam tajam yang pada dasarnya membentuk bagian bawah dan tepi kolam ini. Membawa sandal karet juga merupakan ide yang baik, karena garam dapat merusak sepatu biasa.
Karena kandungan garam yang sangat tinggi dari air di kolam ini, Anda pada dasarnya tidak perlu menggerakkan otot untuk tetap mengambang, karena garam membantu apa saja dan siapa saja melayang bebas. Tetapi ketika tidur siang di salah satu badan air yang menakjubkan ini mungkin tampak seperti ide bagus, karena kandungan garam yang tinggi di dalam air, tidak disarankan untuk menghabiskan lebih dari 25 menit di salah satu kolam ini.
Sementara foto Instagram dari kolam garam benar-benar telah menempatkan Siwa Oasis di peta perjalanan, itu benar-benar layak dikunjungi baik karena budaya dan sejarahnya yang unik.
Terletak di depresi Qattara yang membentang di barat laut Mesir, Siwa pernah terkenal sebagai rumah Oracle Amun, yang dikunjungi Alexander Agung selama kampanye untuk menaklukkan kekaisaran Persia. Reruntuhan kuil oracle masih dapat dikunjungi.(yn)
ETIndonesia-
Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
memberikan kewenangan kepada 102 Pemerintah Kabupaten/Kota yang pada saat ini
berada atau dinyatakan dalam zona hijau, untuk melaksanakan kegiatan masyarakat
produktif dan aman COVID-19.
Hal itu
sebagaimana atas arahan Presiden Joko Widodo kepada Ketua Gugus Tugas Doni
Monardo pada tanggal 29 Mei 2020.
“Kemarin,
tanggal 29 Mei 2020, Bapak Presiden Jokowi, memerintahkan Ketua Gugus Tugas
untuk memberikan kewenangan kepada 102 Pemerintah kabupaten/kota yang saat ini,
berada dalam zona hijau, untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan
aman COVID-19,” jelas Doni di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan
COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Sabtu
(30/5/2020).
Adapun
102 wilayah tersebut meliputi Provinsi Aceh ada 14 kabupaten/kota, Sumatera Utara
ada 15 kabupaten/kota, Kepulauan Riau ada 3 kabupaten, Riau 2 Kabupaten, Jambi
1 kabupaten, Bengkulu 1 kabupaten, Sumatera Selatan 4 kabupaten/kota, Bangka
Belitung 1 kabupaten dan Lampung 2 kabupaten.
Kemudian
Jawa Tengah ada 1 kota, Kalimantan Timur, 1 kabupaten, Kalimantan Tengah, 1
kabupaten, Sulawesi Utara, 2 kabupaten, Gorontalo, 1 kabupaten, Sulawesi
Tengah, 3 kabupaten, Sulawesi Barat, 1 kabupaten, Sulawesi Selatan, 1
kabupaten, Sulawesi Tenggara, 5 kabupaten/kota.
Selanjutnya
Nusa Tenggara Timur ada 14 kabupaten/kota, Maluku Utara, 2 kabupaten, Maluku, 5
kabupaten/kota, Papua, 17 kabupaten/kota dan Papua Barat 5 kabupaten/kota.
Dalam
implementasinya, Doni Monardo yang juga selaku Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) sangat mengharapkan agar tiap-tiap kabupaten/kota
tersebut dapat tetap meneruskan anjuran pemerintah untuk selalu menegakkan
protokol kesehatan secara ketat, penuh kehati-hatian dan tetap waspada terhadap
ancaman COVID-19.
Selain
itu juga, Doni meminta setiap daerah untuk wajib memperhatikan ketentuan
tentang testing yang masif, tracing yang agresif, isolasi yang ketat, serta
treatment yang dapat menyembuhkan pasien COVID-19.
Pada
kesempatan yang sama, Doni memberikan arahan kepada para bupati dan walikota, selaku
ketua Gugus Tugas tingkat kabupaten/kota, agar proses pengambilan keputusan
harus melalui FORKOPIMDA dan Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (DPRD) serta
melibatkan segenap komponen ‘pentaheliks’ yang meliputi pemerintah, dunia
usaha, akademisi, masyarakat dan media massa.
“Agar
proses pengambilan keputusan harus melalui FORKOPIMDA dengan melibatkan segenap
komponen masyarakat, termasuk pakar kedokteran, Ikatan Dokter Indonesia, pakar
epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, atau
budayawan, tokoh masyarakat, pakar di bidang ekonomi kerakyatan, tokoh pers di
daerah, dunia usaha, dan tentunya DPRD, melalui pendekatan kolaborasi
pentahelix berbasis komunitas,” tegas Doni.
Dalam
proses tersebut, Ketua Gugus Tugas berharap agar para bupati/walikota dapat
melakukan konsultasi dan koordinasi yang ketat dengan pemerintah provinsi,
khususnya kepada para Gubernur.
Proses
pengambilan keputusan tersebut juga harus melalui tahapan prakondisi, yaitu
edukasi, sosialisasi, kepada masyarakat, dan juga simulasi sesuai dengan sektor
atau bidang yang akan dibuka.
Adapun sektor yang dimaksud adalah seperti pembukaan rumah ibadah masjid, gereja, pura, vihara. Selain itu juga Pasar atau pertokoan, transportasi umum, hotel, penginapan, dan restoran, perkantoran, dan bidang-bidang lain, yang dianggap penting, namun aman dari ancaman COVID-19.
“Tahapan-tahapan
sosialisasi tersebut, tentunya harus bisa dipahami, dimengerti, dan juga
dipatuhi oleh masyarakat. Intinya, keberhasilan masyarakat produktif dan aman
COVID-19 sangat tergantung,” jelas Doni.
“Saya
ulangi sekali lagi, sangat tergantung kepada kedisiplinan masyarakat dan
kesadaran kolektif, dalam mematuhi protokol kesehatan, antara lain, wajib pakai
masker, jaga jarak aman, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, senantiasa
melaksanakan olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan juga tidak boleh
panik, serta upaya akan selalu dapat mengkonsumsi makanan yang bergizi,”
imbuhnya.
Lebih
lanjut, Gugus Tugas Pusat juga meminta setiap daerah menyiapkan manajemen
krisis untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini, waktu dan sektor
yang akan dibuka kembali, ditentukan oleh para pejabat bupati dan walikota di
daerah.
Apabila
dalam perkembangannya, ditemukan kenaikan kasus, maka Tim Gugus Tugas tingkat
kabupaten/kota bisa memutuskan untuk melakukan pengetatan atau penutupan kembali.
“Gugus Tugas Pusat bersama pemerintah provinsi, yaitu Gugus Tugas tingkat provinsi akan senantiasa memberikan informasi, memberikan pendampingan, dan evaluasi, serta arahan sesuai dengan perkembangan keadaan,” pungkas Doni. (asr)
Presiden AS Donald Trump bakal memasukkan Antifa dalam daftar organisasi teroris. Hal demikian disampaikan Trump dalam cuitannya pada 31 Mei 2020. Itu setelah serangkaian aksi penjarahan hingga meluasnya kerusuhan menyusul kematian seorang pria kulit hitam tak bersenjata ketika dibekuk oleh polisi di Minneapolis.
Sebelum menyampaikannya, Trump memuji Pasukan Garda Nasional karena menghentikan kekacauan di Minneapolis yang disebut Trump dikendalikan oleh “ANTIFA yang memimpin anarkisme, di antara lainnya.”
Aksi protes damai berlangsung di AS atas kematian George Floyd. Ia sempat mengatakan tak bisa bernapas, ketika seorang perwira polisi mengunci dengan lutut di leher George Floyd. Tindakan itu menjelma menjadi huru hara. Pejabat federal AS mengatakan, kerusuhan itu dipicu oleh perusuh radikal si penghasut dari luar kota.
Trump mengungkapkan mayoritas perusuh selama beberapa hari terakhir di Minneapolis berasal dari luar negara bagian dan mereka “merusak bisnis (terutama UKM warga Afrika-Amerika).”
Gubernur Negara Bagian Minnesota Tim Walz mengungkapkan
perkiraan yang menunjukkan bahwa 80 persen dari perusuh pada 29 Mei 2020
berasal dari luar Minnesota, hanya 20 persen sisanya berasal Minnesotans.
Jaksa Agung AS, William Barr menggemakan pernyataan presiden
Trump. Barr mengatakan kekerasan yang
dilakukan oleh ekstimis sayap kiri Antifa sehubungan dengan kerusuhan
“terorisme domestik.”
“Sudah waktunya untuk berhenti menonton kekerasan dan menghadapi serta menghentikannya,” kata Barr.
Ia menambahkan, berlanjutnya kekerasan dan kehancuran harta benda membahayakan kehidupan dan mata pencaharian orang lain. Selain itu, mengganggu hak-hak pemrotes damai serta semua warga negara AS. Ia menegaskan, penegak hukum federal akan menangkap dan menuntut para “agitator radikal yang kejam.
Tidak diketahui secara pasti berapa banyak anggota Antifa yang mendompleng dalam aksi protes di seluruh Amerika Serikat.
Dalam pernyataan sebelumnya pada 30 Mei 2020, Barr mengatakan bahwa kekerasan saat aksi digelar tampaknya sudah “direncanakan, diorganisir, dan digerakkan” oleh kelompok-kelompok radikal dan agitator dari luar.
Belasan kota di seluruh negera bagian bersiap menghadapi satu lagi kerusuhan pada 31 Mei 2020, ketika jam malam baru dibelakukan di beberapa daerah masih gagal membendung konfrontasi antara pengunjuk rasa dan polisi.
Dalam beberapa hari terakhir, kekerasan mengguncang di Atlanta, Los Angeles, Philadelphia, Denver, Cincinnati, dan New York, serta Portland, Oregon, Louisville dan Kentucky.
Richard Mack, mantan sheriff di Arizona dan pendiri Constitutional Sheriffs and Peace Officers Association -CSPOA- atau Asosiasi Petugas Sheriff dan Perdamaian Konstitusi, mengatakan setuju dengan penunjukan presiden terhadap Antifa dengan menyebutnya sebagai “langkah ke arah yang benar.”
“Jika Antifa menyerukan kekerasan dan mempromosikan
kekerasan, maka mereka layak disematkan teroris yang diberikan oleh Presiden
Trump kepada mereka,” kata Mack kepada The Epoch Times.”
Richard Mack mengutip pernyataan Martin Luther King :
“Benci tak bisa mengusir kebencian’ dan ‘Kekerasan melipatgandakan
kekerasan.’
Ia menegaskan sependapat dengan Martin Luther King, dan
sebagai CSPOA, pihaknya menyerukan perdamaian.
Richard Mack menegaskan : “Jika rakyat Amerika menolak semua kekerasan, maka keamanan nasional akan mendapatkan manfaat yang lebih, kebebasan masih sebagai jawabannya dan perdamaian sebagai solusi.”
Penembakan dan penangkapan oleh petugas polisi bernama Derek Chauvin, divideokan yang terlihat ia membekuk dengan lututnya di leher Floyd. Petugas polisi itu ditangkap dengan tuduhan pembunuhan tingkat tiga. Sedangkan tiga petugas polisi yang berdiri selama kejadian masih belum didakwa.
Trump memperingatkan bahwa melintasi batas negara bagian untuk menghasut kekerasan adalah kejahatan federal. Trump sebelumnya menyerukan kepada gubernur dan walikota di negara-negara bagian agar bertindak “lebih keras” dalam menghadapi kerusuhan.
Pernyataan Trump yang menunjuk Antifa sebagai kelompok
teroris, bukan yang pertamakalinya disampaikan.
Sebelumnya pada Juli tahun lalu, Trump mengatakan
pemerintahannya sedang mempertimbangkan apakah akan menyatakan kelompok itu
“Organisasi Teror Utama.”
Pada saat itu, Senator Bill Cassidy (R-La.) dan Ted Cruz (R-Texas) mengusulkan resolusi di Senat untuk mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota Antifa. Bahkan, menyebut kelompok itu sebagai organisasi teroris domestik .
Senator AS mengusulkan resolusi tersebut setelah serangan
anggota Antifa terhadap jurnalis independen Andy Ngo, yang dikenal secara luas
mendokumentasikan kekerasan Antifa. Dia dipukul di wajahnya, ditendang, dan gelas-gelas
zat putih dilemparkan kepadanya ketika dia sedang meliput salah satu aksi protes
di Portland, Oregon.
Polisi Portland kemudian mengatakan gelas-gelas itu berisi
semen cepat kering yang dicampur menjadi milkshake.
Ngo, dalam cuitannya di Twitter terhadap pengumuman terbaru
Trump, mengatakan, “Otoritas investigasi federal harus membongkar jaringan
dan ratusan sel antifa di seluruh AS yang meradikalisasi, melatih dan melakukan
kekerasan ekstremis terorganisir.”
Ngo mengatakan : “Mereka juga memiliki hubungan
internasional dengan sel afinitas di Eropa Barat. Ini adalah terorisme domestik
dan internasional.”
Sementara itu, dalam sebuah wawancara dengan Jake Tapper CNN, penasihat keamanan nasional Gedung Putih Robert O’Brien menuduh kelompok itu menggunakan taktik terorganisir dan kekerasan. Ia menanyakan tentang tindakan yang sudah dilakukan oleh FBI.
“Presiden dan Jaksa Agung ingin mengetahui dari Direktur FBI apa yang sudah dilakukan untuk melacak dan membongkar, dan mengawasi, dan menuntut Antifa,” kata O’Brien pada 31 Mei.
“Dan jika itu belum terjadi, kami ingin mengetahui tentang rencana ke depan,” katanya.
“Radikal militan Antifa yang datang ke kota-kota kami dan melewati batas negara bagian, mereka diorganisir dan menggunakan bom molotov, kembang api, dan gas untuk membakar kota-kota kami,” ujarnya. (asr)
FOTO : Presiden Donald Trump berbicara selama diskusi dengan para eksekutif industri tentang pembukaan kembali AS, di Ruang Makan Negara Gedung Putih di Washington, pada 29 Mei 2020. (Mandel Ngan / AFP via Getty Images)
Reporter Epoch Times Janita Kan, dan Reuters berkontribusi pada laporan ini.
Hidup di jalan tidak mudah, terutama jika Anda tidak memiliki cara untuk berkomunikasi dan Anda harus mencari cara untuk mendapatkan makanan atau air dari orang asing. Karena alasan ini, adegan yang direkam oleh seorang wanita tidak melakukan apa pun selain menarik air mata di jejaring sosial dan mendapatkan pujiannya atas karya indahnya.
Ini tentang aktivis hak-hak binatang Helen Rescata yang memposting video yang tidak pernah dilihat di Facebook-nya.
Dalam urutan beberapa menit, Anda dapat melihat apa yang dilakukan anak-anak anjing yang diselamatkan ketika tidak ada yang memperhatikan mereka.
Setelah berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun berkeliaran di jalan-jalan, protagonis dari video tersebut beristirahat dengan damai dengan ketenangan bahwa waktu penderitaan telah berakhir.
Meskipun makanan tidak berlebihan, sekarang mereka tahu bahwa mereka berada di tempat yang aman dengan orang-orang yang dengan ketulusan jiwanya untuk merawatnya.
Helen bekerja di tempat penampungan hewan Jefferson Rescata, wanita itu adalah bagian dari kelompok yang menjadikan penyelamatan, pemulihan hewan sebagai cara hidup dan itulah sebabnya mereka berfokus terutama pada mereka yang hidup di jalanan.
Sementara banyak orang ketika lewat melihat mereka hanya sekilas , tapi Helen dan teman-temannya tidak bisa melakukannya dan bertugas mengubah realitas mereka.
Gambar-gambar tidak hanya menunjukkan ketenangan anjing tetapi juga bagian dari fasilitas penampungan yang sumber dayanya yang sangat terbatas, namun ini bukan alasan untuk berhenti membantu.
Dalam video Anda dapat mendengar Helen sendiri terkejut oleh apa yang dilihat matanya. “Ini sangat sulit ditangkap, tetapi saya berhasil,” katanya..
“Inilah yang terjadi ketika tidak ada orang. Jelas saya ada di sini karena segera setelah saya membuat suara ini naik. Semua atau hampir semua tertidur. Begitulah biasanya mereka, secara harfiah ini adalah cara mereka menghabiskan sebagian besar hari. Mereka makan lalu tidur, ”tambahnya.
Postingan Helen mencapai 326.000 interaksi, jadi tujuannya menunjukkan betapa manisnya makhluk-makhluk ini.
“Mereka tenang, mereka adalah makhluk tidur. Mereka hanya mengeluarkan suara ketika kendaraan melintas atau mereka melihat burung lewat. Tapi mereka tenang, mereka tidak peduli. Saya ingin menunjukkan kepada mereka ini, saya baru merekam ketika mereka semua tidur, yang tidak mudah dilakukan, ”katanya.
Teman-teman berbulu ini terbiasa dengan kehidupan yang sulit dan pelecehan yang terjadi di jalan, jadi ketika mereka menerima perhatian dan kepedulian yang diberikan oleh relawan tempat penampungan, mereka tidak bisa tidak merasa sangat tenang.(yn)
Tiga birokrat dari Kongres Rakyat Nasional menggelar konferensi pers pada tanggal 21 Mei 2020 lalu, mengumumkan yang diusulkan undang-undang keamanan nasional yang diusulkan ada dalam agenda resmi untuk dibahas oleh NPC. Menggambarkan undang-undang tersebut sebagai rancangan undang-undang mengenai hukum keamanan nasional Hong Kong. Artinya memintas undang-undang adalah kesimpulan yang tidak dapat dielakkan.
Di bawah Konstitusi Tiongkok, NPC adalah “organ kekuasaan negara
tertinggi.” Dalam praktiknya, NPC adalah parlemen yang tunduk pada
rezim Tiongkok hanya bersidang satu kali per tahun.
Rincian undang-undang tersebut belum dipublikasikan, artinya ruang
lingkup yang tepat adalah belum diketahui. Namun, jelas undang-undang tersebut
akan berisi ketentuan yang mirip dengan yang diatur dalam pasal 23 mini-konstitusi
Hong Kong, Hukum Dasar. Pasal 23 menyerukan agar pemerintah Hong Kong
memberlakukan undang-undang untuk melarang segala tindakan pengkhianatan,
pemisahan diri, penghasutan, atau subversi terhadap Pemerintah Rakyat Pusat.
Melarang hal itu sampai saat ini belum diberlakukan di Hong Kong, tidak seperti
di Tiongkok Daratan.
Bahasa yang terkandung di dalam undang-undang tersebut, seperti halnya
konsep “penghasutan” dan “pengkhianatan” dalam Pasal 23, akan secara sengaja
menjadi ambigu.
Itu untuk memastikan bahwa interpretasi dari setiap undang-undang
keamanan nasional baru di Hong Kong dapat diubah kapan saja guna menuntut dan
memenjarakan lebih banyak pendukung pro-demokrasi, seperti yang diinginkan
Beijing.
Baru minggu lalu, 15 aktivis pro-demokrasi terkemuka ditangkap dan didakwa dalam tindakan yang dipolitisasi dengan jelas oleh pemerintah. Di bawah undang-undang yang diusulkan, mereka kemungkinan akan menghadapi biaya tambahan di bawah undang-undang keamanan nasional yang baru.
Sementara independensi peradilan Hong Kong relatif tidak terluka dari tahun jangkauan luas dari Beijing di urusan internal lainnya, kekuatan interpretasi akhir pada pertanyaan konstitusional terletak bukan di institusi Hong Kong manapun, tetapi di NPC Standing Committee di Beijing.
Itu merupakan kesalahan serius dalam sistem hukum Hong Kong, dan
jalan yang mudah bagi Beijing untuk ikut campur dalam apa yang dipercayai
pendukung demokrasi bahwa masalah harus ditangani secara eksklusif di Hongkong.
Fakta bahwa Beijing telah meluncurkan rencana di tengah pandemi
internasional bukanlah suatu kebetulan. Meski memiliki jumlah kasus Corona
virus yang sangat rendah selama beberapa minggu, Hong Kong masih dikenakan
untuk larangan kelompok lebih dari delapan orang. Ditambah dengan keengganan
masyarakat untuk bergabung dalam unjuk rasa massal karena ketakutan akan
penularan Corona virus, berarti Beijing mungkin baru saja melancarkan pukulan
yang sempurna.
Sementara undang-undang itu merupakan pertaruhan besar-besaran oleh
Beijing. Beijing tidak dapat memilih waktu yang lebih baik untuk melakukannya
daripada sekarang.
Kemarahan yang dipicu oleh proposal undang-undang itu berarti meningkatnya siasat kekerasan digunakan oleh para pengunjuk rasa garis depan semuanya pasti. Meski unjuk rasa massa tidak akan segera berlanjut sampai pandemi mereda, panggungnya adalah bersiap-siap untuk serangkaian konfrontasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemilihan Dewan Legislatif yang kritis pada bulan September 2020 mendatang. Itu sebuah jajak pendapat banyak orang melihat menjadi referendum masa depan Hong Kong.
Tantangan yang dihadapi kubu pro-demokrasi pada bulan September adalah
sesuatu yang menakutkan.
Bahkan di tengah dukungan masyarakat yang meluas untuk berunjuk rasa,
hanya 40 dari 70 kursi Dewan Legislatif Hong Kong (LegCo) dipilih
langsung oleh masyarakat, dimana sisanya dipilih terutama oleh kepentingan
bisnis. Jadi,mendapatkan mayoritas kursi menjadi sangat sulit bagi partai
pro-demokrasi, tetapi bukannya tidak mungkin.
Mayoritas Dewan Legislatif Hong Kong akan memungkinkan kubu
pro-demokrasi untuk menimbulkan kekacauan dengan agenda legislatif pemerintah
dan bahkan memecat Kepala Eksekutif Carrie Lam, jika dua anggaran
berturut-turut ditolak oleh mayoritas anggota. Itu pasti akan terjadi di bawah
Dewan Legislatif Hong Kong yang dikendalikan Demokrat.
Namun, undang-undang yang diusulkan juga mengancam untuk membawa
pemilihan umum menuju kekacauan. Pemilihan umum sebelumnya telah melihat diskualifikasi
massal pro-kandidat demokrasi, dan langkah Beijing adalah indikasi kuat akan
berusaha melakukannya lagi.
Ini terlepas dari putusan pengadilan baru-baru ini, yang terbaru sejak
tanggal 21 Mei 2020 lalu, yang membatalkan diskualifikasi kandidat sebelumnya
yang memusuhi Beijing karena dianggap melanggar hukum. Apakah Beijing akan
tampak mendiskualifikasi kandidat berdasarkan undang-undang keamanan nasional
baru atau yang undang-undang yang masih ada harus dilihat.
Sementara itu tanggapan masyarakat internasional terhadap proposal adalah dari kepentingan kritis. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menjelaskan hal tersebut sebagai “bencana.” Pompeo menambahkan bahwa hal tersebut akan menjadi “lonceng kematian bagi otonomi tingkat tinggi yang dijanjikan Beijing untuk Hong Kong di bawah Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris.”
Segera setelah berita itu merebak, Amerika Serikat akan menanggapi
dengan “sangat keras” jika Beijing melanjutkan dengan
pelaksanaan undang-undang tersebut.
Langkah yang jelas bagi Amerika Serikat adalah untuk membatalkan status
perdagangan khusus yang dinikmati Hong Kong di bawah Undang-Undang
Kongres, yang mencakup Undang-Undang Kebijakan Hong Kong tahun 1992 dan
Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong tahun 2019.
Di bawah undang-undang tersebut, Hong Kong diperlakukan secara terpisah
dari Tiongkok Daratan untuk keperluan perdagangan dan perniagaan. Atas dasar
undang-undang itu, Hong Kong menikmati tingkat otonomi yang tinggi. Kini
otonomi ini akan terkikis secara dramatis dan mungkin tidak dapat
dibatalkan, Mike Pompeo mengindikasikan Amerika Serikat akan segera meninjau
apakah akan menarik status tersebut dari Hong Kong.
Tindakan Kongres selanjutnya yang dapat mengikuti sebagai tanggapan
terhadap pengumuman Beijing dapat mencakup suatu rencana undang-undang yang
tunduk pada sanksi Magnitsky yang dijatuhkan kepada pejabat pemerintah Hong
Kong dan Tiongkok untuk bertanggung jawab atas tindakan keras tersebut.
Kemungkinan para senator termasuk Josh Hawley (R-Mo.), yang pada tanggal
21 Mei mengumumkan bahwa ia mengajukan resolusi mengutuk “upaya Tiongkok
untuk melanggar komitmen perjanjiannya dan melepaskan kebebasan Hong Kong,”
akan berupaya menjadi pilot undang-undang lebih lanjut melalui Kongres untuk
menghukum Beijing.
Inggris, yang mengelola Hong Kong sebagai koloni sampai tahun 1997,
hanya mengeluarkan pernyataan bisu yang mencatat Kementerian Luar Negeri
Inggris sedang memantau situasi secara ketat. Sebuah tanggapan yang sangat
mengecewakan mengingat gravitasi proposal Beijing.
Inggris menemukan dirinya dalam posisi yang unik, karena ratusan ribu warga Hong Kong yang lahir sebelum penyerahan Hong Kong di tahun 1997 memiliki kewarganegaraan Luar Negeri Nasional Inggris. Itu suatu bentuk kewarganegaraan Inggris, tetapi tidak memberi pemegang hak kewarganegaraan untuk tinggal atau bekerja di Inggris.
Politisi konservatif terkemuka menyerukan beberapa kali agar
pemegang paspor Luar Negeri Nasional Inggris untuk diberikan hak tinggal penuh
di Inggris. Suatu langkah yang cenderung akan didukung oleh oposisi Partai
Buruh jika pemerintah Inggris berusaha untuk mengaturnya di Parlemen. Hal ini
cenderung memicu eksodus pemegang paspor Luar Negeri Nasional Inggris ke
Inggris, semakin memperdalam kekacauan di Hong Kong.
Meskipun demikian, setiap gerakan semacam itu tidak dapat secara serius
mengubah situasi di Hong Kong menemukan dirinya. Tanggapan terhadap pengetatan
jerat Hong Kong cenderung ganas. Hong Kong tidak menyerah dan merengek.
Peningkatan kekerasan, berpotensi menyebabkan Hong Kong menurun menjadi tidak
terkendali, adalah mungkin. Semua taruhan akan pergi dalam situasi semacam itu.
Seperti memberikan rasa sebenarnya dari kemarahan yang memicu langkah Beijing, seseorang tidak bisa tidak mengingat kutipan Donald Trump yang terkenal, kemudian judul buku Michael Wolff mengenai administrasi: “Api dan amarah yang belum pernah dilihat dunia.”
Jack Hazlewood adalah seorang mahasiswa dan aktivis yang tinggal di London, Inggris. Dia sebelumnya bekerja untuk sebuah partai politik lokal di Hong Kong, dan menjabat sebagai produser lapangan untuk outlet jurnalisme konflik “Add Oil,” yang mengikuti pemrotes garis depan di Hong Kong menjelang hari nasional Komunis Tiongkok pada tahun 2019.
Keterangan Gambar: Zhang Yesui, juru bicara sesi ketiga Kongres Rakyat Nasional ke-13, berbicara selama konferensi pers online video di Beijing sehari sebelum upacara pembukaan NPC, pada 21 Mei 2020. Zhang mengatakan NPC akan membahas proposal untuk hukum keamanan nasional di Hong Kong pada sesi tahunannya. (Leo Ramirez / AFP via Getty Images)
Sebuah kota di timur laut Tiongkok kembali dikarantina. Sebagian mengikuti pengumuman pemerintah setempat karena ada lebih banyak kasus infeksi virus Komunis Tiongkok.
Informasi yang dihimpun The Epoch Times berbahasa Mandarin mengungkapkan mengenai lingkungan tempat tinggal yang sepenuhnya disegel untuk mencegah penyebaran virus tersebut.
Kota Mudanjiang, yang terletak di Provinsi Heilongjiang, Tiongkok mengumumkan 11 pembawa virus tanpa gejala dalam tiga hari terakhir. Setelah periode beberapa minggu di mana tidak ada pembawa virus tanpa gejala atau kasus yang dipastikan secara resmi yang diumumkan. Kasus pembawa virus tanpa gejala dilaporkan sebagai kategori terpisah di Tiongkok.
Stasiun kereta api, halte bus, dan bandara setempat menangguhkan layanan. Sementara para siswa yang kembali bersekolah diminta pulang setelah menghabiskan waktu hanya beberapa jam di kelas.
Virus Komunis Tiongkok, yang umumnya dikenal sebagai jenis Coronavirus baru, pertama kali merebak di kota Wuhan di tengah Tiongkok pada akhir tahun 2019, dan menyebar ke seluruh Tiongkok dan dunia.
Mudanjiang, seperti halnya sebagian besar daerah lainnya di Tiongkok, meluncurkan pembatasan perjalanan pada akhir bulan Januari 2020 lalu untuk mencegah penyebaran virus. Hanya satu orang dari setiap rumah yang diperbolehkan keluar setiap hari dengan izin masuk. Sekolah ditutup dan kelas diadakan online.
Pada tanggal 7 April 2020 lalu, setelah periode singkat di mana sebagian besar wilayah Tiongkok melaporkan sedikit infeksi baru atau tidak ada infeksi baru, hanya sekolah menengah umum di Mudanjiang yang dibuka kembali. TK, SD dan SMP tidak dibuka kembali.
Segera setelah itu, wabah gelombang kedua terjadi di Mudanjiang. Semua sekolah menengah umum terpaksa ditutup kembali pada tanggal 20 April.
Pada tanggal 25 Mei, siswa sekolah menengah umum kembali bersekolah. Namun, pada pukul 10.00, dua jam setelah sekolah dibuka kembali, pihak sekolah mengumumkan penutupan kembali.
Semua siswa mengemasi barang-barangnya, berbaris untuk menjalani uji asam nukleat, dan kemudian kembali ke rumah masing-masing.
Pembawa Virus Tanpa Gejala
Komisi Kesehatan Provinsi Heilongjiang mengumumkan pada tanggal 26 Mei bahwa dua orang ditemukan menjadi pembawa virus tanpa gejela di Mudanjiang saat kedua orang tersebut menjalani uji asam nukleat baru-baru ini. Komisi Kesehatan Provinsi Heilongjiang tidak menjelaskan mengapa kedua orang tersebut menjalani uji asam nukleat meskipun tidak merasakan gejala.
Pada tanggal 27 Mei, Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Mudanjiang mengumumkan bahwa kedua orang tersebut adalah pasangan menikah, bermarga Zhang dan Yu. Zhang dan Yu membuka toko yang menjual bahan konstruksi rumah dan dekorasi.
Pada akhir tanggal 27 Mei, Komisi Kesehatan Provinsi Heilongjiang mengumumkan lima pembawa virus tanpa gejala lagi di Mudanjiang. Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Mudanjiang kemudian mengumumkan bahwa kelima pembawa virus tanpa gejala adalah kontak dekat Zhang.
Pada tanggal 28 Mei, Komisi Kesehatan Provinsi Heilongjiang mengumumkan empat pembawa virus tanpa gejala lagi, di mana Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Mudanjiang mengumumkan bahwa mereka adalah anggota keluarga pembawa virus tanpa gejala yang diidentifikasi pada tanggal 26 dan 27 Mei.
Menurut pengumuman tersebut, kasus infeksi terjadi di sekitar sebuah toko proyek rekonstruksi. Toko Zhang dan Yu memasok materi, sementara orang-orang lain yang terinfeksi adalah pemilik toko yang diperbaharui, pekerja konstruksi, dan anggota keluarganya.
Pihak berwenang belum mengumumkan siapa “pasien pertama” dalam wabah tersebut.
Seorang warga setempat bernama samaran Li adalah seorang pekerja pos di distrik Dong di Mudanjiang. Ia mengatakan kepada The Epoch Times berbahasa Mandarin pada tanggal 28 Mei bahwa ia mendengar dari rekan-rekannya bahwa seorang siswa sekolah menengah umum hasil uji asam nukleat adalah positif.
Menjalani uji asam nukleat diharuskan untuk semua siswa sebelum kembali ke sekolah. Hasil uji tersebut keluar pada tanggal 25 Mei, yang menyebabkan semua sekolah menengah umum tutup pada hari itu. Sehari sebelum pemerintah setempat mengumumkan ada dua pembawa virus pertama tanpa gejala.
Li juga mengatakan bahwa pemilik restoran dekat dengan kantor pos tempat ia bekerja juga didiagnosis terinfeksi virus Komunis Tiongkok.
“Semua orang yang bekerja atau tinggal di jalan ini diminta untuk menjalani uji asam nukleat,” kata Li.
Namun informasi dari Li itu, The Epoch Times tak dapat secara independen dibuktikan.
Nyonya Huang adalah seorang sopir taksi di Mudanjiang. Ia memberitahu The Epoch Times bahasa Mandarin pada tanggal 28 Mei bahwa lingkungan tempat tinggal yang terdapat pembawa virus tanpa gejala telah sepenuhnya dikarantina.
“Shuguang Xincheng memiliki 107 bangunan tempat tinggal dan merupakan salah satu kompleks perumahan terbesar di Provinsi Heilongjiang. Seluruhnya kompleks perumahan dikarantina pada malam hari tanggal 25 Mei,” kata Huang.
Huang mengatakan kompleks perumahan itu masih memungkinkan satu anggota dari setiap keluarga untuk keluar masuk pergi sehari sekali untuk berbelanja. Tetapi di gedung tempat tinggal di mana pembawa virus tanpa gejala berada, tidak ada penghuni yang diizinkan untuk meninggalkan gedung tersebut.
Warga setempat juga membagikan video di media sosial pada tanggal 25 Mei di mana para pekerja sedang memasang jeruji besi untuk menutup gedung tempat tinggal di kompleks perumahan Shuguang Xincheng.
Huang mengatakan kompleks perumahan Lishui Lantian, tempat salah satu rekan-rekan tinggal, juga dikarantina.
Huang juga membagikan pesan teks yang ia terima dari grup obrolan warga setempat, yang memberitahu orang-orang agar tidak mengunjungi sembilan lingkungan perumahan dan satu lingkungan tempat tinggal.
Membandingkan pemberitahuan dan pengumuman resmi pemerintah, tujuh dari lingkungan perumahan adalah tempat yang diumumkan dikunjungi pembawa virus tanpa gejala dalam 14 hari terakhir. Dua lingkungan perumahan lainnya yakni Qingfu Sanqi dan Pabrik Baja, tidak disebutkan dalam pengumuman resmi tersebut.
Lingkungan tempat tinggal Rizhao tidak disebutkan dalam pengumuman pemerintahan itu, tetapi cocok dengan daerah yang dijelaskan oleh Li, di mana pemilik restoran terinfeksi.
Pihak berwenang belum mengetahui adanya wabah di Mudanjiang. The Epoch Times sebelumnya memperoleh dokumen yang bocor yang menunjukkan pasien menjadi terinfeksi di rumah sakit setempat.
Media pemerintah Tiongkok melaporkan bahwa stasiun bus antar kota dan stasiun kereta api di kota Mudanjiang ditutup pada tanggal 27 Mei. Pihak berwenang tidak secara terbuka mengumumkan penangguhan layanan ini.
Penduduk setempat juga melaporkan bahwa semua penerbangan ke dan dari Mudanjiang dibatalkan pada tanggal 28 Mei. Tidak ditemukan penerbangan atau kereta yang tersedia untuk pergi ke Mudanjiang dalam beberapa hari mendatang.
vivi/rp
FOTO : Sungai Mudanjiang mengalir melalui kota Mudanjiang, Tiongkok, pada 6 Juli 2006. (GOH CHAI HIN / AFP melalui Getty Images)
Dewan Perwakilan Amerika Serikat k menyetujui undang-undang pada 27 Mei 2020 yang menyerukan sanksi pada pejabat Tiongkok untuk bertanggung jawab atas penindasan Muslim Uighur. Lalu mengirim rencana undang-undang tersebut ke Gedung Putih agar Presiden Donald Trump memveto atau menandatangani rencana undang-undang tersebut menjadi undang-undang
oleh Reuters
Dewan Perwakilan Amerika Serikat menyetujui undang-undang yang menyerukan sanksi pada pejabat Tiongkok untuk bertanggung jawab atas penindasan Muslim Uyghur.
Perhitungan suara adalah 413-1. Dukungan hampir bulat di Kongres, memberi tekanan pada Donald Trump untuk memaksakan sanksi hak asasi manusia di Tiongkok. Senat mengesahkan rencana undang-undang – RUU tersebut dengan persetujuan bulat.
Meskipun sesama anggota Partai Republik Donald Trump di Kongres mengatakan mereka mengharapkan Donald Trump menandatangani rencana undang-undang tersebut, Gedung Putih belum mengindikasikan apakah Donald Trump akan menandatanganinya. Para ajudan tidak menanggapi permintaan komentar.
Rencana undang-undang itu menyerukan sanksi terhadap mereka yang bertanggung jawab atas penindasan Uyghur dan kelompok Muslim lainnya di wilayah Xinjiang Tiongkok. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan lebih dari satu juta Muslim ditahan di kamp-kamp di Xinjiang.
Rencana undang-undang tersebut memilih Sekretaris Partai Komunis Tiongkok di wilayah Xinjiang, Chen Quanguo, anggota Politbiro Tiongkok yang kuat, yang bertanggung jawab atas “banyak pelanggaran hak asasi manusia” terhadap minoritas.
“Kongres mengirim pesan yang jelas bahwa pemerintah Tiongkok tidak dapat bertindak bebas hukum,” kata Senator Marco Rubio (R-Fla.), yang memimpin dorongan untuk undang-undang tersebut.
Hubungan antara Donald Trump dengan rezim Komunis Tiongkok semakin tegang dalam beberapa minggu terakhir karena Donald Trump menyalahkan Beijing karena memperburuk pandemi virus Komunis Tiongkok.
Rencana undang-undang tersebut juga meminta perusahaan atau individu Amerika Serikat yang beroperasi di Xinjiang untuk mengambil langkah-langkah guna memastikan produknya tidak termasuk bagian yang dibuat menggunakan tenaga kerja paksa.
“Saat ini, dengan undang-undang yang sangat bipartisan itu, Kongres Amerika Serikat mengambil langkah tegas untuk melawan pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan terhadap Uyghur oleh Beijing,” kata Ketua DPR Nancy Pelosi dalam suatu pernyataan.
Pemungutan suara pada beberapa hari lalu adalah bersejarah, penggunaan pertama pemilihan proksi karena pandemi.
Aksi protes yang berujung kekerasan merebak di AS. Sebelumnya terjadi pembunuhan seorang warga bernama George Floyd di Minneapolis. Floyd tewas setelah dicekik polisi dengan lutut sekitar 8 menit pada 25 Mei 2020. Saat itu, Floyd dibekuk polisi setelah polisi menerima laporkan pemalsuan uang. Laporan menyebutkan antara polisi si pelaku dan George Floyd pernah dalam satu pekerjaan yang sama, sebagai keamanan kelab
The Associated Press
Seperti dilaporkan The Associated Press, massa bergerak dan menghentikan lalu lintas. Pada sejumlah kasus massa menyerang polisi ketika aksi protes meletus Jumat (29/5/2020) di beberapa kota di AS.
Di Minneapolis, sebuah kantor polisi dibakar pada malam
sebelumnya. Aksi protes sempat berlangsung damai. Akan tetapi menjadi rusuh saat
malam tiba. Jam malam sempat diberlakukan di sejumlah kota.
Beberapa mobil dibakar. Aksi penjarahan terjadi dan sejumlah kebakaran. Ketika sejumlah restoran dan cabang Bank Well Fargo dibakar, pasukan Garda Nasional, tentara negara bagian, dan polisi bergerak masuk.
Di Negara Bagian Georgia, Gubernur Brian Kemp menyatakan status
keadaan darurat di satu daerah untuk mengaktifkan hingga 500 anggota Garda
Nasional negara bagian “untuk melindungi orang-orang dan properti di
Atlanta.”
Kemp dalam cuitannnya di Twitter menyatakan langkah itu atas
permintaan Walikota Atlanta Keisha Lance Bottoms dan berkonsultasi dengan
pejabat darurat. Garda Nasional Georgia akan mengerahkan “segera”
untuk membantu penegakkan hukum.
Setelah berjam-jam aksi protes damai di pusat kota Atlanta,
beberapa demonstran tiba-tiba berubah menjadi beringas dan merusak mobil polisi
hingga membakarnya. Bahkan, logo stasiun TV CNN di Kantor pusatnya menjadi
sasaran vandalisme. Massa membobol sebuah restoran. Kerumunan massa sempat melempari
petugas dengan botol serta meneriakkan “Berhenti dari Pekerjaan
Anda.”
Juru bicara kepolisian Atlanta Carlos Campos mengatakan setidaknya tiga petugas terluka dan ada sejumalah penangkapan. Campos mengatakan, pengunjuk rasa menembakkan shotguns ke arah petugas dan melemparkan batu, botol, dan pisau ke arah mereka. Orang-orang menyaksikan pemandangan itu dari atap rumah, beberapa tertawa ketika kericuhan kecil terjadi.
Walikota Atlanta Keisha Lance Bottoms dengan penuh semangat berbicara kepada para pengunjuk rasa di sebuah konferensi pers: “Ini bukan aksi protes. Ini bukan semangat Martin Luther King Jr. ”
Polisi mengambil kembali jalan-jalan sekitar tengah malam setelah menembakkan sejumlah besar gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa dan perusuh di luar Kantor Polisi Minneapolis pada malam keempat protes dan kekerasan setelah kematian George Floyd, di Minneapolis, Minnesota, pada 29 Mei 2020. (Charlotte Cuthbertson / The Epoch Times)
Ia mengatakan : “Anda mempermalukan kota kami, Anda
mempermalukan kehidupan George Floyd dan setiap orang lain yang telah terbunuh
di negara ini. Kami lebih baik dari ini. Kami lebih baik dari ini sebagai kota.
Kami lebih baik dari ini sebagai negara. Pulanglah, pulanglah. ”
Didampingi rapper T.I. dan Killer Mike, serta putri Martin Luther King Jr., Bernice King. Killer Mike sambil berbicara sambil menangis dengan mengatakan : “Kita harus lebih baik daripada saat ini. Kita harus lebih baik daripada membakar rumah kita sendiri. Karena jika kita kehilangan Atlanta, apa yang kita dapatkan?.”
Setelah Walikota Bottoms menyerukan massa agar lebih tenang,
aksi kekerasan berlanjut. Lebih banyak mobil dibakar, Starbucks jadi sasaran,
jendela The College Football Hall of Fame dan Hotel Omni yang ikonik dirusak
dan jadi sasaran vandalisme.
Pengunjuk rasa berkumpul di luar Gedung Putih saat Presiden Donald Trump berada di dalam Gedung. Sejumlah demonstran berusaha menembus rintangan yang didirikan oleh Secret Service, pasukan pengawal khusus presiden di sepanjang Pennsylvania Avenue.
Demonstrasi yang awalnya damai di Kota New York berubah
menjadi ricuh saat malam tiba, ketika pemrotes bentrok dengan petugas. Massa
menghancurkan kendaraan polisi dan membakarnya.
Di Brooklyn, massa berbaris dari Manhattan mengutuk petugas yang berbaris di luar Barclays Center dan melempari mereka dengan botol air. Polisi menyemprotkan bahan kimia yang mengganggu mata ke kerumunan massa beberapa kali, lalu mengosongkan kawasan plaza.
Video yang diposting ke media sosial menunjukkan petugas
menggunakan tongkat dan mendorong pengunjuk rasa saat mereka membawa orang-orang
ke mobil tahanan dan mengosongkan jalanan.
Demonstran menggoyang-goyang kenderaan polisi dan
membakarnya. Beberapa blok dari lokasi, pengunjuk rasa menggunakan tongkat untuk menghajar kendaraan polisi lainnya.
Banyak orang ditangkap dan polisi menggunakan bus untuk membawa mereka. Departemen kepolisian setempat mengatakan banyak petugas terluka, termasuk seorang petugas yang giginya copot.
“Kita memiliki malam yang panjang di depan kita di Brooklyn,”
demikian cuitan Walikota New York Bill de Blasio.
Ia mengatakan : “Satu-satunya fokus kami adalah mengurangi
situasi ini dan membuat orang-orang aman di rumah. Akan ada ulasan lengkap
tentang apa yang terjadi malam ini. Kami tidak ingin melihat malam lain seperti
ini. “
Di Houston, tempat George Floyd besar, beberapa ribu orang
berkumpul di depan Balai Kota. Ketegangan meningkat di beberapa kota di Pantai
Barat saat malam tiba dan pengunjuk rasa memblokir jalan raya di Los Angeles
dan Oakland. Sekitar 1.000 pengunjuk rasa berkumpul di Oakland.
Massa menghancurkan jendela dan mencoret-coret Gedung. Massa
berhadapan dengan semprotan kimia dari aparat kepolisian. Kepolisian Oakland mengumumkan
bahwa demonstrasi itu adalah pertemuan yang melanggar hukum.
Pihak berwenang mengatakan petugas terluka ketika proyektil
ditembakkan. Aparat meminta massa untuk meninggalkan daerah itu.
Demonstran di Los Angeles sesekali bentrok dengan aparat kepolisian.
Beberapa pengunjuk rasa ditahan dan seorang petugas menerima perawatan medis.
Sebuah kendaraan The Los
Angeles Police Department -LAPD- turut jadi sasaran amuk massa. Pemrotes
berulang kali bentrok dengan polisi di kota Silicon Valley San Jose, kata
Walikota Sam Liccardo, dan polisi merespons dengan peluru karet.
Sam Liccardo dan pejabat kepolisian mengatakan, seorang
petugas dirawat di rumah sakit dan mengalami cedera. Akan tetapi tidak
mengancam nyawanya.
Walikota Sam Liccardo mengatakan, petugasnya sendiri berbagi
kemarahan masyarakat atas kematian Floyd.
“Itu adalah ketidakadilan yang mengerikan. Saya berani menebak bahwa setiap petugas polisi di sana merasakan kemarahan yang sama tentang apa yang terjadi di Minneapolis,” katanya kepada The Associated Press.
Sedangkan di wilayah barat AS, kepala polisi Santa Cruz Andrew G. Mills mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tindakan para perwira Minneapolis dalam kematian Floyd “adalah antitesis dari apa yang kita pandang sebagai kepolisian yang baik.” (asr)
Oleh Sudhin Thanawala
FOTO : Seorang pria menghindari sebuah mobil di zona aman ketika mobil lain terbakar di sebuah garasi parkir lokal di Minneapolis, Minnesota, pada 29 Mei 2020. (Chandan Khanna / AFP via Getty Images)
ETIndonesia-
Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto menjelaskan bahwa
berdasarkan data yang dihimpun Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 per
hari ini Sabtu (30/5), Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah dengan penambahan
kasus konfirmasi positif COVID-19 tertinggi di banding dengan 33 provinsi lain
di Indonesia.
Adapun
penambahan kasus positif di Jawa Timur yakni 199 sehingga total akumulasi
menjadi 4.613. Penambahan tersebut cenderung naik dari data yang dilaporkan
pada hari sebelumnya yakni 101.
“Jawa
Timur, kalau kita bandingkan dengan data kemarin ada cenderung naik,” kata Yuri
di Jakarta, Sabtu (30/5/2020).
Menurutnya,
penambahan kasus positif di Jawa Timur tersebut bahkan melampaui dari angka
yang dilaporkan oleh DKI Jakarta, yakni 101 orang.
Penambahan
kasus positif yang terjadi di DKI Jakarta dalam hal ini bukan seluruhnya
didapatkan dari wilayah administrasinya, melainkan dari para Warga Negara Indonesia
(WNI) repatriasi atau kepulangan dari luar negeri yang dirawat di Rumah Sakit
Darurat Wisma Atlet Kemayoran.
“DKI
Jakarta kalau dibandingkan dari data kemarin cenderung turun. Namun khusus DKI
ini tidak seluruhnya berasal dari wilayah administrasi DKI Jakarta. Karena kita
tahu bersama sebagian besar saudara kita yang bekerja di luar negeri dan
kembali ke tanah air masuknya adalah melalui bandara Soekarno Hatta,” jelas
Yuri.
“Sudah
menjadi ketentuan pemerintah bahwa mereka harus kita lakukan pemeriksaan dan
beberapa di antaranya mereka positif konfirmasi COVID-19. Hanya memang datanya
akan masuk di dalam kelompok Provinsi DKI Jakarta. Namun bukan menggambarkan
bahwa ini adalah kondisi adminstrasi DKI Jakarta,” imbuh Yuri.
Selain
Jawa Timur yang disusul DKI Jakarta, penambahan kasus positif terbanyak juga
dilaporkan oleh tiga wilayah lain meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian
Kalimantan Tengah dan Jawa Barat.
“Jawa
Barat meskipun angkanya masih tinggi, tetapi dibandingkan dengan hari kemarin
sudah cenderung turun,” jelas Yuri.
Selanjutnya
Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 juga
mencatat jumlah akumulasi penambahan pasien sembuh COVID-19 per hari ini ada
sebanyak 523 orang sehingga totalnya menjadi 7.015.
Sebagai
informasi, penambahan angka pasien sembuh tersebut sekaligus menjadi rekor
tertinggi selama kasus COVID-19 dilaporkan.
Kemudian
kasus terkonfirmasi positif juga bertambah menjadi 25.773 setelah ada
penambahan 557 orang dan kasus meninggal menjadi 1.573 dengan penambahan 53
orang.
Adapun akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 311.906 yang dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 91 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 54 laboratorium dan Laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 174 lab. Secara keseluruhan, 216.769 orang telah diperiksa dan hasilnya 25.773 positif (kulumatif) dan 190.996 negatif (kumulatif). Sedangkan untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masih dipantau ada sebanyak 47.714 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih diawasi ada 12.832 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 414 kabupaten/kota di Tanah Air. (asr)
ETIndonesia- Sejumlah elemen
mahasiswa Universitas Gadjah
Mada menyatakan mendukung penuh terselenggaranya kegiatan
dinamakan Diskusi dan
Silaturahmi Bersama Negarawan (DILAWAN) dengan
judul “Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden
Ditinjau dari Sistem
Ketatanegaraan” yang seharusnya
diselenggarakan oleh Constitutional Law Society (CLS) pada 29 Mei 2020. Selain
itu mengutuk keras atas pembungkaman akademik itu.
“Mengecam segala tindakan dan sikap yang tidak menghormati adanya kebebasan akademik sehingga mengakibatkan pembatalan kegiatan DILAWAN dengan judul “Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan,” ujar keterangan dari sejumlah elemen mahasiswa UGM, Sabtu (30/5/2020).
Tak hanya itu, mengimbau kepada
masyarakat untuk tidak
menerima secara mentah-mentah terhadap berita hoax seputar
kegiatan DILAWAN dengan judul “Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden
Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan”.
Sejumlah elemen mahasiswa itu, mendesak Universitas
Gadjah Mada untuk
menjamin perlindungan kebebasan akademik yang dimiliki oleh
Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada.
Elemen mahasiswa UGM itu terdiri
dari Dewan Mahasiswa Justicia, Majestic 55, Sanggar APAKAH, Asian Law Student
Association, Keluarga Mahasiswa Katolik, Persekutuan Mahasiswa Kristen,
Keluarga Muslim Fakultas Hukum, Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa Mahkamah,
Islamic Law Forum, Speech and Law
Debate Society, Business
Law Community, Komunitas
Peradilan Semu Fakultas
Hukum, Alternative Dispute Enhancement
Society, Justicia Football
Club, Justicia Basketball
Club, Community of International Moot Court, dan Forum Penelitian &
Penulisan Hukum PALAPA.
Melansir dari siaran persnya, pada awalnya, Constitutional
Law Society (CLS) sebagai salah satu komunitas dalam FH UGM berencana untuk
melaksanakan kegiatan yang
dinamakan Diskusi dan
Silaturahmi Bersama Negarawan (DILAWAN)
dengan judul “Persoalan Pemecatan Presiden di tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem
Ketatanegaraan” pada 29 Mei
2020, pukul 14:00 –
16:00 WIB dengan
menggunakan media aplikasi Zoom.
Namun demikian, rencana pelaksanaan kegiatan tersebut menuai
kecaman dari berbagai pihak, salah satunya datang dari akademisi UGM yaitu Ir.
KPH Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc,
Lic.Eng, Ph.D yang
menilai berdasarkan judul
dari kegiatan tersebut,
bahwa akan ada gerakan makar di Yogyakarta yang ingin
melakukan pemecatan presiden.
Akibat dari kecaman
yang menjadi viral di
masyarakat tersebut, panitia
penyelenggara melakukan perubahan
judul diskusi menjadi “Meluruskan
Persoalan Pemberhentian Presiden
Ditinjau dari Sistem
Ketatanegaraan”.
Tidak berhenti sampai dengan kecaman, beberapa panitia
penyelenggara beserta keluarganya sempat diteror dengan berbagai ancaman
pembunuhan dari pihak asing yang mengaku sebagai anggota Ormas
Muhammadiyah Klaten.
Selain itu, terdapat
teror lainnya berupa
peretasan nomor telepon
milik panitia penyelenggara dan peretasan terhadap akun
media sosial CLS.4 Namun,
Pimpinan Daerah Muhamadiyah Klaten membantah bahwa anggotanya terlibat
dan sekaligus mengecam pencantuman nama
“Ormas Muhammadiyah Klaten” dalam teror tersebut.
Pada akhirnya, panitia penyelenggara harus rela membatalkan
kegiatan DILAWAN karena banyaknya tekanan dan ancaman yang dihadapi. Hal ini
menimbulkan keresahan khususnya
bagi sivitas akademika,
karena tentunya tekanan
dan ancaman yang datang
tersebut sangat bertentangan
dengan kebebasan akademik
yang sepatutnya dihormati dan
dilindungi.
Kebebasan Akademik merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia
sebagaimana diatur dalam Pasal 28E UUD 1945 yang menyatakan bahwa,“setiap orang
berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Didefinisikan
sebagai kebebasan yang dimiliki oleh sivitas akademika dalam pendidikan tinggi
untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara
bertanggung jawab melalui pelaksanaan
Tridharma.
Salah satu cara
yang dapat dilakukan
oleh sivitas akademika
dalam mengembangkan ilmu pengetahun dan teknologi adalah dengan
mengadakan diskusi online seperti yang
direncanakan oleh CLS
melalui kegiatan DILAWAN dengan
judul “Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau
dari Sistem Ketatanegaraan pada 29 Mei 2020”.
Kegiatan DILAWAN mendapatkan sejumlah tekanan dari berbagai
pihak karena menganggap bahwa diskusi online tersebut merupakan suatu kegiatan
yang merencanakan tindakan makar kepada presiden di
tengah-tengah penanganan Pandemi
Covid-19. Tuduhan makar
datang akibat dari kekeliruan penafsiran dari berbagai
pihak terhadap judul dari diskusi online tersebut. Maka dari itu, perlu ditinjau
pula apa yang dimaksud dengan makar itu sendiri sebagai bentuk pencerdasan
sehingga tidak salah menafsirkan hal tersebut.
Makar merupakan salah satu kejahatan terhadap kepentingan
hukum negera (staat belangen), makar berasal dari kata aanslag yang secara
harfiah diartikan sebagai serangan.
Dalam KUHP, frasa makar
digunakan untuk mengganti
aanslag di dalam
Wetboek Van Strafrecht
(WvS). Penjelasan mengenai makar
dapat dilihat pada Pasal 87 KUHP yang menyatakan bahwa, “Dikatakan ada makar
untuk melakukan suatu
perbuatan, apabila niat
untuk itu telah
ternyata dari adanya
permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53.”
Pasal 87 dihubungkan dengan pasal 53 mengenai percobaan yang
menyatakan bahwa, “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu
telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan
tidak selesainya pelaksanaan
itu, bukan semata-mata
disebabkan karena kehendaknya
sendiri.”
Walaupun penggunaan kata makar dalam KUHP bertujuan untuk
menggantikan aanslag dalam WvS, tetapi makar
memiliki makna yang lebih
luas dan bahkan lebih jauh lagi
terdapat perbedaan istilah karena
sulitnya mencari padanan
kata untuk menggantikan
kata aanslag.
Prof. Eddy O.S Hiarej mengatakan bahwa penerjemah KUHP
mendefinisikan makar dari istilah aanslag yang berarti tindakan awal suatu
perbuatan, karena maksud digunakannya kata makar pada Pasal 53 Juncto Pasal87 KUHP
adalah untuk memberikan
parameter yang sama
terkait unsur niat
dan unsur permulaan pelaksanaan dalam hukum pidana. Dalam
hal pembuktian adanya makar,
maka baik niat
maupun permulaan pelaksanaan harus diukur secara obyektif.
Pengertian makar itu
sendiri harus dipahami
dengan baik sebelum
menggunakan istilah tersebut dan bukanlah
tindakan yang tepat jika frasa makar digunakan untuk memberikan penilaian
akibat kesalahan penasiran dari sebuah judul diskusi ilmiah.
Dalam hubungannya
kegiatan DILAWAN, maka pertama-tama harus dapat dibuktikan dahulu tujuan dari
diadakannya kegiatan tersebut. Setelah itu, diperlukan identifikasi terhadap
kegiatan tersebut apakah kegiatan DILAWAN merupakan bentuk penyerangan yang
nyata terhadap keamanan
negara atau suatu kegiatan yang
merencanakan untuk menjatuhkan
pemerintah yang sah
atau bukan.
Bukankah
kegiatan DILAWAN hanyalah
kegiatan diskusi ilmiah dengan
tujuan akademis demi
memperdalam pengetahuan bidang
hukum ketatanegaraan belaka.
Oleh karena itu, tidak tepat jika DILAWAN yang seharusnya diselenggarakan oleh CLS pada 29 Mei 2020, pukul 14:00-16:00 WIB disebut sebagai upaya memunculkan gerakan makar yang hanya didasari oleh salah penafsiran dari judul diskusi ilmiahnya saja tanpa melihat isi dari pemaparan materi dalam diskusi ilmiah tersebut. (asr)
Semakin banyak Institusi Konfusius mendekati kampus perguruan tinggi Amerika Serikat di tengah Institusi Konfusius mereka terhadap kebebasan akademik. Sementara disebut sebagai pusat bahasa dan kebudayaan Tiongkok, Institusi Konfusius yang didanai Beijing telah menuai banyak kritik di Amerika Serikat dan di tempat lain atas perannya dalam menahan kebebasan berbicara. Bahkan, mempromosikan propaganda dan pengaruh komunis Tiongkok di institusi akademik.
Sejak tahun 2004, lebih dari 100 Institusi Konfusius dibuka universitas di seluruh Amerika Serikat. Meskipun angka ini sudah berkurang dalam beberapa tahun terakhir seiring meningkatnya jumlah perguruan tinggi yang menutup Institusi Konfusius yang kontroversial itu. Bahkan, banyak perguruan tinggi yang menutup Institusi Konfusius sebagai akibat tindakan dalam Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional tahun 2018, yang melarang universitas-universitas menjadi tuan rumah Institut Konfusius menerima dana dari Pentagon.
Pada bulan Mei 2020, sebanyak 38 universitas telah menutup atau sedang dalam proses penutupan Institut Konfusius, menurut Asosiasi Cendekiawan Nasional, sebuah kelompok pembela pendidikan.
Pada akhir musim panas, akan ada 80 Institut Konfusius yang tersisa di Amerika Serikat.
“Institusi Konfusius mengimpor sensor ke pendidikan yang lebih tinggi bagi orang Amerika Serikat. Institusi Konfusius secara inheren berselisih dengan kebebasan intelektual yang dibutuhkan sebuah perguruan tinggi atau universitas,” kata Rachelle Peterson, direktur kebijakan di Asosiasi Cendekiawan Nasional mengatakan kepada The Epoch Times dalam sebuah email.
Mengimpor Sensor
Rachelle Peterson menggambarkan Institusi Konfusius sebagai “kit kelas-dalam-kotak perkakas” dari rezim Tiongkok, yang memasok universitas tuan rumah dengan guru dan membayar gaji guru, bahan ajar, serta dana untuk menjalankan Institusi Konfusius.
Laporan Asosiasi Cendekiawan Nasional AS tahun 2017 yang ditulis oleh Rachelle Peterson, menganjurkan penutupan semua Institut Konfusius di Amerika Serikat, menyoroti peran Institut Konfusius dalam menghadirkan citra positif rezim komunis.
“Institut Konfusius menghindari sejarah politik Tiongkok dan pelanggaran hak asasi manusia, menggambarkan Taiwan dan Tibet sebagai wilayah Tiongkok yang tidak tidak terbantahkan, dan mendidik generasi mahasiswa Amerika Serikat untuk tidak mengenal Tiongkok secara lebih mendalam dan hanya mengenal sejarah resmi ala rezim Tiongkok,” kata laporan tersebut.
Institut Konfusius didanai dan dioperasikan oleh Hanban, atau Kantor International Dewan Bahasa Mandarin, sebuah kantor di dalam Kementerian Pendidikan Komunis Tiongkok.
Sejak tahun 2006, Hanban telah mengucurkan lebih dari USD 158 juta ke sekitar 100 universitas Amerika Serikat untuk Institut Konfusius, menurut subkomite Senat Amerika Serikat tahun 2019 mengenai laporan investigasi. Antara tahun 2008 hingga 2016, Hanban menghabiskan lebih dari USD 2 miliar untuk mendirikan institut semacam itu di kampus-kampus di seluruh dunia.
Laporan itu berbunyi, Di luar pendidikan yang lebih tinggi, ada 512 Ruang Kelas Konfusius beroperasi dari TK hingga SMUdi Amerika Serikat.
Pejabat Komunis Tiongkok sendiri mengatakan bahwa Institusi Konfusius adalah unsur utama dalam kampanye Partai Komunis Tiongkok untuk memperluas pengaruh globalnya.
Kepala propaganda Partai Komunis Tiongkok saat itu Li Changchun pada tahun 2009 menjelaskan bahwa Institusi Konfusius sebagai “bagian penting pengaturan propaganda Tiongkok di luar negeri.”
Kemudian dalam pidato tahun 2011, Li Changchun memuji menjelaskan Institusi Konfusius sebagai “merek yang menarik untuk memperluas kebudayaan Tiongkok di luar negeri.”
“Institusi Konfusius telah memberikan kontribusi penting untuk meningkatkan kekuasaan lembut Tiongkok. Merek ‘Konfusius’ memiliki daya tarik alami. Menggunakan alasan mengajar bahasa Mandarin, semuanya terlihat masuk akal dan logis,” kata Li Changchun saat itu.
‘Keterikatan’
Laporan subkomite Senat AS menemukan bahwa beberapa kontrak antara Hanban dengan universitas Amerika Serikat, memuat ketentuan yang menyatakan berlakunya hukum Tiongkok maupun hukum Amerika Serikat.
Sementara itu, guru-guru Tiongkok harus menandatangani kontrak dengan Hanban, yang menyatakan bahwa kontrak mereka akan diputus jika mereka “melanggar hukum Tiongkok,” “terlibat dalam kegiatan yang merugikan kepentingan nasional,” atau “berpartisipasi dalam organisasi ilegal,” kata laporan itu.
Ketentuan tersebut juga membutuhkan instruktur untuk “melindungi kepentingan nasional dengan hati-hati.” Selain itu, melaporkan ke Kedutaan Besar Tiongkok dalam waktu satu bulan setelah kedatangan di Amerika Serikat.
Sonia Zhao, mantan guru bahasa Mandarin di Institut Konfusius di Universitas McMaster Kanada, membelot ke Kanada pada tahun 2011.
Seperti dilansir The Epoch Times pada saat itu, sebelum tiba di Kanada, Sonia Zhao harus menandatangani kontrak yang menyatakan bahwa karyawan tidak boleh berlatih Falun Gong, kelompok spiritual yang dianiaya oleh rezim Tiongkok. Bila menolak menandatangani perjanjian tersebut memaparkan dirinya sebagai seorang praktisi Falun Gong dan mengakibatkan ia ditangkap.
Pada tahun 2013, Universitas McMaster menjadi universitas pertama di Amerika Utara yang menutup Institut Konfusius di kampusnya, itu setelah Sonia Zhao mengajukan keluhan pada Pengadilan Hak Asasi Manusia Ontario atas praktik perekrutan oleh Institut Konfusius yang bersifat diskriminatif.
Seorang juru bicara Universitas McMaster mengatakan bahwa keputusan itu diambil karena “keputusan perekrutan di Tiongkok tidak dilakukan yang dilakukan perekrutan di Kanada.”
Sonia Zhao mengungkapkan pada saat itu bahwa selama pelatihan yang diikutinya di Beijing, peserta pelatihan diperintahkan untuk menghindari menyebutkan topik sensitif seperti pembantaian Lapangan Tiananmen, Tibet, Taiwan, dan Falun Gong di ruang kelas.
Namun demikian, jika ada seorang mahasiswa bersikeras bertanya mengenai topik tersebut, para guru harus mengutip pedoman Partai Komunis Tiongkok mengenai masalah tersebut, seperti: Taiwan adalah bagian dari Tiongkok, dan Tibet telah “dibebaskan” oleh rezim Tiongkok.
Doris Liu, yang memimpin sebuah film dokumenter Kanada pada tahun 2017 “In the Name of Konfusius” yang menyoroti kisah Sonia Zhao, memberitahukan kepada The Epoch Times bahwa uang mengalir dari rezim Tiongkok ke universitas Barat melalui “keterikatan.”
Doris Liu ingat bahwa ia bertemu dengan tiga wakil Institut Konfusius di Jerman tahun lalu, yang mana mengatakan kepadanya bahwa kondisi tidak tertulis untuk membuka Institut Konfusius adalah bahwa masalah yang dianggap sensitif oleh Partai Komunis Tiongkok tidak untuk dibahas di kelas.
Dalam bukti Rachelle Peterson untuk penyelidikan Inggris pada tahun 2019, Doris Liu mengatakan bahwa Yin Xiuli, direktur Institut Konfusius Universitas New Jersey City, memberitahunya pada tahun 2016, “kami tidak menyentuh” masalah seperti Taiwan, Tibet, dan Falun Gong.
Gangguan Tiongkok
Sejak bulan Juli lalu, Kementerian Pendidikan Amerika Serikat telah meluncurkan serangkaian investigasi terhadap pendanaan asing di perguruan tinggi Amerika Serikat, itu sebagai bagian inisiatif yang lebih luas yang menargetkan pengaruh asing di kampus-kampus.
Universitas diharuskan menurut hukum federal untuk melaporkan hadiah dan kontrak dengan sumber asing yang melebihi 250.000 dolar AS dalam satu tahun kalender.
Namun demikian, laporan subkomite Senat menemukan bahwa hampir 70 persen universitas gagal melaporkan dana yang diterimanya dengan benar dari Institut Konfusius.
Laporan itu menyebutkan, tindakan penegakan oleh Kementerian Pendidikan Amerika Serikat menghasilkan pelaporan sekitar 6,5 miliar dolar AS, dari uang asing yang sebelumnya tidak diungkapkan, yang mencakup dari Tiongkok, Qatar, dan Rusia.
Dalam laporan bulan November 2019 ke subkomite Senat, Kementerian Pendidikan Amerika Serikat mengatakan bahwa donor asing mungkin berusaha untuk memproyeksikan kekuatan lunak, mencuri penelitian sensitif, dan menyebarkan propaganda di sekolah-sekolah Amerika Serikat.
Menurut laporan itu, investigasi juga mengungkapkan satu universitas memiliki beberapa kontrak dengan komite pusat Partai Komunis Tiongkok. Sedangkan universitas yang lain menerima hadiah dari yayasan yang diduga bertindak sebagai depan pengaruh untuk rezim Tiongkok. Ada lagi satu universitas menerima pendanaan penelitian dari perusahaan multinasional Tiongkok. Tujuannya untuk mengembangkan teknologi demi pengawasan.
Sementara itu, sekelompok anggota parlemen dari Partai Republik baru-baru ini mendesak Menteri Pendidikan Betsy DeVos untuk informasi mengenai investasi Beijing di perguruan tinggi Amerika Serikat, tak lain untuk memajukan tujuan strategis dan propaganda.
Isi surat anggota parlemen tersebut mencatat bahwa Institusi Konfusius berfungsi sebagai kendaraan untuk mempromosikan propaganda Beijing kepada mahasiswa Amerika Serikat, serta “tempat berkumpul untuk agen intelijen Tiongkok.”
Upaya Akar Rumput
Menghindari upaya-upaya pemerintah adalah upaya gerakan yang dipimpin oleh mahasiswa, yang mana sedang berkembang menyerukan menentang penyusupan rezim Tiongkok di kampus-kampus perguruan tinggi.
Minggu lalu, belasan pemimpin College Republican National Committee dan College Democrats of America, mewakili universitas di lebih dari 45 negara, bersama dengan kelompok hak asasi yang mewakili masyarakat Tibet, Hong Kong, dan Taiwan, menandatangani sebuah surat terbuka yang menyerukan penutupan permanen semua Institusi Konfusius di kampus-kampus Amerika Serikat.
“Tindakan Partai Komunis Tiongkok menimbulkan ancaman besar bagi kebebasan akademik dan martabat manusia. Sangat penting bagi kita membedakan untuk rezim totaliter ini dengan rakyat Tiongkok, di mana kita harus mantap mempertahankan diri dari tindakan xenophobia, rasisme, dan kebencian yang menjijikkan,” demikian isi surat itu berbunyi. Surat itu diselenggarakan oleh Institut Athenai, nirlaba yang baru dibentuk.
Direktur dan salah satu pendiri Institut Athenai Rory O’Connor mengatakan kepada The Epoch Times bahwa Institut Athenai didirikan setelah sekelompok mahasiswa ingin membela terhadap “serangan, yang mana belum pernah terjadi sebelumnya”oleh Komunis Tiongkok terhadap hak dan kebebasan akademik mahasiswa.
Rory O’Connor mengatakan bahwa, Institut Athenai telah melihat gelombang minat sejak rilis surat terbuka. Selanjutnya berrencana untuk meluncurkan 25 bab Athenai di beberapa minggu mendatang.
Rory O’Connor menegaskan bahwa Generasi AS telah melihat orang-orang yang berkuasa gagal bertindak — entah karena melenceng dari prinsip atau sama sekali tidak berprinsip — dan kita tidak buta terhadap mereka yang menderita dan ditekan oleh Partai Komunis Tiongkok yang plutokratis dan fasis. (Vivi/asr)
FOTO : Seorang pejalan kaki lewat di kampus University of Minnesota pada 9 April 2019 di Minneapolis, Minnesota. Universitas menutup Institut Konfusius pada 2019. (Stephen Maturen / Getty Images)
Ada begitu banyak hewan di dunia yang membutuhkan bantuan sehingga tampaknya penyelamat tidak akan pernah cukup. Untungnya, ada semua jenis organisasi yang berspesialisasi dalam berbagai kasus.
NorCal Bully Breed Rescue (NBBR) berbasis di California, AS, adalah salah satunya. Mereka telah bekerja selama bertahun-tahun untuk memberikan kesempatan baru kepada ribuan anak anjing yang telah sepenuhnya ditinggalkan.
Mereka secara khusus didedikasikan untuk menyelamatkan anak-anak bulldog karena mereka adalah jenis yang sangat dinilai berdasarkan penampilan mereka. Namun, mereka tidak ragu untuk membuka pintu mereka untuk setiap berbulu yang membutuhkannya.
“Kami ingin memberikan kesempatan kepada semua anjing yang dihakimi karena rasnya atau cacat,” jelas juru bicara NBBR.
Leslie Bird adalah pendiri organisasi ini dan ketika dia bertemu dengan anak anjing bernama Bugatti, dia tahu dia ditakdirkan untuk membantunya. Ini adalah anjing bulldog Perancis yang lahir dengan langit-langit mulut sumbing.
Anak anjing dari jenis ini sering memiliki masalah pernafasan, jadi dalam kasus Bugatti, hidupnya benar-benar beresiko besar. Tim penyelamatnya memutuskan mereka tidak akan menyerah. Mereka membawanya ke dokter hewan dan memastikan untuk memberinya semua perawatan yang dia butuhkan.
Menurut para ahli, langit-langit mulut sumbing biasanya merupakan hasil dari perkawinan silang dalam keluarga anak anjing yang sama.
Leslie membuka pintu rumahnya untuknya sebagai rumah sementara, jadi dia selalu merawatnya setiap saat. Setelah dua minggu, upaya itu mulai membuahkan hasil. Anak anjing yang cantik merasa jauh lebih baik dan bahkan mendapatkan kembali kekuatannya untuk menunjukkan kepribadiannya yang indah.
Kasusnya tidak ada yang terisolasi dan dia bahkan cukup beruntung untuk bertemu anjing bulldog Perancis lainnya yang menderita kondisi yang sama.
Awalnya mereka berdua bersaing untuk mendapatkan perhatian Leslie tetapi sekarang mereka adalah teman baik. Mereka membuat suara-suara lucu yang sama yang akhirnya mencuri hati semua orang sehingga mereka menjadi raja tempat penampungan.
Sungguh melegakan mengetahui bahwa anak anjing itu berhasil bertahan hidup. Sangat tidak adil untuk mengetahui bahwa begitu banyak hewan tak berdosa gagal menerima bantuan hanya karena mereka berasal dari jenis tertentu atau karena mereka tidak terekspos. Semua makhluk hidup adalah istimewa dan pantas mendapat kesempatan untuk menjalani kehidupan yang bahagia. (yn)
Hubungan yang terjalin antara manusia dan hewan peliharaannya adalah sesuatu yang benar-benar unik. Beberapa orang menganggap mereka adalah bagian dari anggota keluarga. Begitulah perasaan Michelle Mirasol dengan anak-anak berbulunya dan secara tragis kehilangan nyawanya karena berusaha menyelamatkan mereka.
Michelle, 38 tahun, berada di rumah di Kota Bacolod, Philipina, bersama orangtuanya, putranya, dan hewan peliharaannya ketika kebakaran terjadi. Seluruh anggota keluarga sudah keluar dari sana dengan cepat, tetapi pada kesempatan ini anak-anak berbulu itu tidak selalu mengerti apa yang sedang terjadi dan butuh bantuan ekstra.
Begitu Michelle melihat bahwa orangtua dan putranya selamat, dia kembali ke rumah untuk anak-anak anjingnya. Ini adalah sesuatu yang biasanya tidak diizinkan oleh petugas pemadam kebakaran tetapi dia bertekad untuk melakukan apa saja untuk mereka.
Setelah beberapa menit yang menegangkan, ibu yang penuh kasih itu berhasil menyelamatkan nyawa 3 anjing di tengah-tengah kobaran api. Namun, masih ada 6 anaknya yang tersisa.
Dia mengabaikan semua rekomendasi dan kembali masuk ke rumah. Dia menggunakan handuk basah di kepalanya untuk mencoba melindungi dirinya dari asap tetapi sayangnya ini tidak cukup. Petugas pemadam kebakaran menemukan tubuhnya yang tak bernyawa beberapa menit kemudian.
Michelle kehilangan nyawanya karena mati lemas oleh asap. Dia berada beberapa meter dari kandang bersama 6 anak-anak anjingnya dan 5 dari mereka kehilangan nyawa. Petugas pemadam kebakaran hanya berhasil menyelamatkan nyawa satu anak anjing kecil.
Komunitas penyelamat dan pecinta hewan ingin mempublikasikan kisah Michelle dan menyoroti cintanya yang besar pada hewan peliharaannya.
Organisasi PAWSsion Project membagikan beberapa kata-kata emosional untuk mendukung keluarga di masa-masa yang menyakitkan ini. Mereka juga mengumpulkan dana untuk anak-anak anjing yang masih hidup untuk menerima perawatan hewan yang sangat dibutuhkan.
“Michelle, Anda semua menghargai kami. Anda bersama bayi berbulu Anda sampai akhir, ”kata organisasi itu.
Kita bersama keluarga Michelle di masa-masa sulit ini. Dia akan selalu dikenang karena keberaniannya yang luar biasa dan contoh nyata tentang apa itu cinta tanpa syarat. Itulah dedikasi dan kasih sayang yang layak diterima oleh semua anak anjing di dunia.(yn)
Theepochtimes.com- Pengumuman Beijing minggu lalu menyatakan bahwa Beijing meloloskan hukum keamanan nasional untuk Hong Kong, akibatnya menimbulkan kecaman dunia internasional dan memicu unjuk rasa massa di Hong Kong. Bahkan ada rencana untuk lebih banyak unjuk rasa massa dalam beberapa minggu mendatang.
Menyertai langkah Beijing, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengumumkan pada tanggal 27 Mei lalu bahwa Hong Kong tidak lagi memiliki hak otonom dari Tiongkok Daratan, yang mengakibatkan status perdagangan khusus Hong Kong dengan Amerika Serikat berada dalam bahaya.
Tidak jelas apakah pemerintah Amerika Serikat akan melanjutkan untuk mencabut hak istimewa Hong Kong tersebut, yang akan membutuhkan perintah eksekutif oleh Presiden Amerika Serikat.
Para kritikus takut bahwa hukum tersebut, yang melarang undang-undang “pemisahan diri, subversi, dan kegiatan terorisme,” akan digunakan oleh Beijing untuk menindas dan menganiaya suara-suara yang berbeda pendapat.
Aktivis dan anggota parlemen pro-demokrasi mencatat hukum keamanan nasional sering digunakan untuk menuntut dan memenjarakan pembangkang di Tiongkok Daratan.
Hukum tersebut juga membuka kemungkinan pembentukan badan-badan keamanan Beijing yang beroperasi di Hong Kong.
“Hong Kong akan dibanjiri dengan agen pemerintah Tiongkok, dan mereka yang dituduh melanggar hukum keamanan nasional cenderung tidak mampu membela diri di pengadilan yang tidak memihak,” kata Thor Halvorssen, pejabat kepala eksekutif Yayasan Hak Asasi Manusia, nirlaba yang berbasis di Washington, kepada The Epoch Times bahasa mandarin.
Rencana Beijing
Menurut Wilson Leung dari Kelompok Pengacara Progresif yang berbasis di Hong Kong, tindakan rezim Tiongkok tidak sepenuhnya tidak terduga.
“Rencana Beijing adalah selalu memiliki kendali mutlak atas apa yang dianggapnya sebagai daerah miliknya yang sah. Beijing menganggap Hong Kong sebagai wilayahnya yang sah, dan tidak ada seorang pun boleh bersuara, termasuk rakyat Hong Kong,” kata Wilson Leung.
Upaya terakhir untuk membuat undang-undang anti-subversi serupa adalah pada tahun 2003, yang dibatalkan setelah setengah juta warga Hong Kong turun berunjuk rasa di jalan-jalan.
Thor Halvorssen mengatakan tindakan Partai Komunis Tiongkok adalah upaya untuk mengalihkan perhatian dari kesalahan penanganan Komunis Tiongkok terhadap wabah virus dan masalah internal lainnya.
“Beijing berperilaku seperti pengganggu dan melakukan cara yang mengatakan kepada masyarakat internasional. Kami tidak peduli lagi,” kata Thor Halvorssen.
Menurut Thor Halvorssen, rezim Komunis Tiongkok telah “hilang kesabaran” dengan sekutu pro-Beijing di Hong Kong, akibat yang cenderung diperparah oleh penundaan berlakunya pasal 23. Pasal itu menyebutkan suatu rencana undang-undang anti-subversi selama bertahun-tahun, keberhasilan unjuk rasa Hong Kong tahun lalu terhadap rencana undang-undang ekstradisi yang diusulkan, dan kemenangan telak kubu pro-demokrasi dalam pemilihan distrik.
“Populasi Hong Kong secara lantang menyuarakan bahwa mereka berharap Hong Kong adalah otonom. Pemerintah Tiongkok menyimpulkan bahwa pemerintah Tiongkok harus menangani masalah tersebut sendiri daripada menunggu sekutunya di Hong Kong untuk mengatur,” kata Thor Halvorssen.
Pada hari pekan lalu, ribuan pengunjuk rasa pro-demokrasi kembali keluar untuk memprotes hukum dan rencana undang-undang kontroversial lain yang akan mengkriminalkan tidak orang-orang yang tidak menghormati lagu kebangsaan Tiongkok. Polisi menangkap setidaknya 300 pengunjuk rasa pro-demokrasi pada pk 18.00 waktu setempat.
“Pisau itu ada di tangan rezim Tiongkok. Kini kapan saja rezim Tiongkok akan menusuk leher kami,” kata Pastor Chan kepada The Epoch Times saat unjuk rasa berlangsung di di Causeway Bay.
Isu Utama
Menurut pengacara dan pemimpin Partai Sipil yang pro-demokrasi, Alan Leong, inti masalah adalah memisahkan sistem hukum Tiongkok Daratan dengan Hong Kong.
Sementara sistem hukum Hong Kong mematuhi aturan hukum, pengadilan di Tiongkok Daratan berfungsi untuk meningkatkan kekuatan berkuasa Partai Komunis Tiongkok.
Pada tanggal 25 Mei 2020 lalu, Asosiasi Pengacara Hong Kong mengeluarkan pernyataan yang menyoroti “sejumlah fitur yang mengkhawatirkan dan bermasalah” dalam konsep hukum.
Isi pernyataan Asosiasi Pengacara Hong Kong, menyebutkan bahwa konstitusi mini Hong Kong, Hukum Dasar, memberikan kekuatan pada Kongres Rakyat Nasional untuk memberlakukan hukum hanya dalam masalah yang berkaitan dengan “urusan pertahanan dan luar negeri serta hal-hal lain di luar batas otonomi” Hong Kong, dan bukan keamanan nasional.
“Proposal yang ada kini…benar-benar melanggar setiap ketentuan dari yang pengaturan asli,” kata Alan Leong.
Maggie Chan, seorang delegasi Hong Kong untuk legislatif yang tunduk pada Tiongkok, Kongres Rakyat Nasional, mengusulkan agar pengadilan keamanan nasional didirikan di Hong Kong, dimana kasus-kasus disidangkan hanya oleh hakim Tiongkok.
“Ini sama sekali tidak dapat diterima dan memperkenalkan unsur ekstrinsik ke dalam sistem peradilan Hong Kong,” kata Alan Leong.
Chen Daoxiang, komandan garnisun militer Tiongkok di Hong Kong, memperingatkan melalui televisi Tiongkok bahwa militer Tiongkok siap untuk “membela kedaulatan nasional.”
Sementara pemimpin Hong Kong Carrie Lam berusaha meyakinkan warga Hong Kong pada tanggal 26 Mei bahwa hukum tersebut hanya akan menargetkan “segelintir orang” yang terlibat dalam terorisme atau subversi.
Sementara Wilson Leung dari Kelompok Pengacara Progresif Hong Kong mengatakan klaim tersebut adalah “benar-benar salah” dan “propaganda sempurna.”
Wilson Leung menilai dengan masuknya badan keamanan Tiongkok Daratan untuk menegakkan kehendak Beijing, Hong Kong akan segera melihat “penahanan ala Tiongkok Daratan dengan semua pelanggaran yang telah kami saksikan terjadi di Tiongkok Daratan. Wilson Leung mencatat penganiayaan yang sedang berlangsung terhadap kelompok spiritual Falun Gong dan penahanan massal terhadap Uighur di kamp konsentrasi Xinjiang.
“Adalah sifat kediktatoran untuk mengatakan bahwa, oh, jangan khawatir akan hukum terorisme atau hukum keamanan nasional. Jika anda tidak melakukan kesalahan, kami tidak akan menargetkan anda. Tetapi jika anda melihat apa yang terjadi di Tiongkok, sebenarnya yang terjadi adalah sebaliknya,” kata Wilson Leung.
Tol Ekonomi
Law Ka-chung, seorang profesor di Fakultas Ekonomi Univeristas Hong Kong, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa Beijing membuat “kesalahan besar” dengan membahayakan status Hong Kong sebagai pusat keuangan global.
“Kepercayaan investor terhadap aturan hukum dan otonomi Hong Kong dari Tiongkok Daratan cenderung akan terus menuju lintasan menurun,” kata Law Ka-chung.
Law Ka-chung berspekulasi bahwa Beijing mungkin tidak secara ketat menegakkan hak hukum keamanan, suatu langkah yang akan menciptakan kejutan tiba-tiba yang dapat membuat kecelakaan ekonomi setempat. Tetapi korban dari kekejaman Tiongkok akan menunjukkan dalam jangka panjang.
Law Ka-chung juga memperkirakan bahwa emigrasi skala besar dari Hong Kong dapat terjadi, mirip dengan saat Hong Kong dikembalikan ke Tiongkok pada tahun 1997.
Hukum tersebut cenderung membawa ketidakstabilan jangka panjang dan peningkatan sosial saat pertumbuhan ekonomi Hong Kong lebih terikat dengan Tiongkok Daratan. Orang-orang Tiongkok Daratan mungkin mendominasi posisi senior di dalam perusahaan, sedangkan partisipasi asing dalam industri bernilai tinggi seperti akuntansi, asuransi, dan perusahaan pialang, secara bermakna berkurang.
Dengan pengumuman Mike Pompeo, status internasional Hong Kong dipertaruhkan.
Sebelumnya, di bawah undang-undang Amerika Serikat, Hong Kong memiliki hak istimewa khusus yang mencakup bidang perdagangan, investasi, dan imigrasi.
Hong Kong juga merupakan salah satu pasar ekspor utama Amerika Serikat untuk anggur, daging sapi, dan produk pertanian.
“Setelah hukum ini benar-benar diterapkan di mana terjadi ancaman dari Partai Komunis Tiongkok, hukum tersebut akan menggerakkan dan memindahkan banyak masyarakat bisnis yang sudah merasa khawatir pada saat ini. Begitu anda benar-benar menakuti masyarakat bisnis, anda akan melihat biaya yang dikeluarkan masyarakat bisnis untuk melindungi diri dalam jangka panjang,” kata Samuel Chu, pendiri dan direktur manajer Dewan Demokrasi Hong Kong, kelompok pembela yang bermarkas di Washington.
Banyak investasi asing langsung Tiongkok disalurkan melalui Hong Kong. Tidaklah mudah bagi Beijing untuk menemukan pengganti status istimewa Hong Kong bila status istimewa Hong Kong ditiadakan.
“Beijing memiliki agenda untuk membangun Shanghai sejak lama, sejak awal tahun 2000-an. Tetapi setelah 10 hingga 20 tahun, Beijing masih belum mampu membuat Shanghai sebagai pusat keuangan internasional,” kata Law Ka-chung.
“Bagaimana masa depan Hong Kong memiliki konsekuensi bagi dunia,” kata Wilson Leung, pengacara Hong Kong.
Wilson Leung menilai, Hong Kong benar-benar berada di garis depan perjuangan antara dunia bebas dengan dunia diktator.
“Jika Hong Kong jatuh, maka anda dapat sangat yakin bahwa yang berikutnya adalah Taiwan…segera, anda akan melihat pengaruh Partai Komunis Tiongkok menyebar ke seluruh dunia,” kata Wilson Leung.
Keterangan Gambar:Pendukung
pro-demokrasi berkelahi dengan polisi anti huru hara selama penahanan di sebuah
demonstrasi di distrik Causeway Bay di Hong Kong, pada 27 Mei 2020. (Anthony
Kwan / Getty Images)
Presiden Amerika Serikat pada Jumat 29 Mei 2020 waktu setempat mengatakan bahwa Amerika Serikat secara resmi memutuskan hubungannya dengan boneka Komunis Tiongkok yakni Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.
Beberapa waktu lalu, Trump memperingatkan bahwa pemerintah Amerika Serikat akan memangkas dana WHO. Kecuali jika mengambil langkah signifikan untuk membuktikan kemerdekaannya dari rezim Komunis Tiongkok.
“Kami telah merinci reformasi yang harus diambil dan telah terlibat dengan mereka secara langsung tetapi mereka menolak untuk bertindak,” kata Trump di Gedung Putih.
Trump mengatakan : “Karena mereka telah gagal melakukan reformasi yang diminta dan sangat dibutuhkan, kita hari ini mengakhiri hubungan kita dengan WHO dan mengalihkan dana itu ke seluruh dunia lainnya dan kebutuhan kesehatan global yang mendesak.”
WHO tidak menanggapi permintaan komentar atas keputusan yang disampaikan Trump.
Presiden mengatakan bahwa pejabat Tiongkok gagal melaporkan wabah virus Komunis Tiongkok, yang biasa dikenal dengan coronavirus, kepada WHO. Trump menekankan bahwa WHO “menyesatkan dunia ketika virus pertama kali ditemukan oleh otoritas Tiongkok.”
Pada 18 Mei 2020, Trump mempertanyakan sejumlah langkah WHO sehubungan dengan pandemi dalam surat kepada Dirjen WHO, Tedros Adhanom. WHO awalnya mengkritik larangan perjalanan yang diterapkan oleh Trump terhadap Tiongkok.
WHO juga dinilai hanya mengekor klaim Komunis Tiongkok bahwa tidak ada bukti terjadinya penularan virus dari manusia ke manusia.
Trump berkata : “Dunia membutuhkan jawaban dari Tiongkok tentang virus. Kita harus memiliki transparansi.”
Trump mengumumkan mengakhiri hubungan dengan WHO bersama sejumlah tindakan yang ditujukan kepada Komunis Tiongkok.
Trump menegaskan akan mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang masuknya warga negara Tiongkok tertentu dan menandatangani proklamasi untuk membela penelitian universitas Amerika Serikat.
Presiden juga mengarahkan para pejabat AS untuk mempelajari praktik perusahaan-perusahaan Tiongkok yang terdaftar di bursa saham Amerika dengan tujuan melindungi investor Amerika.
Amerika Serikat menyediakan lebih dari 10 kali dana untuk WHO daripada Tiongkok.
WHO, sebuah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah lama terombang-ambing terpengaruh dalam politik Beijing.
Dirjen WHO pada saat ini adalah Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, seorang mantan anggota kelompok Maois di Ethiopia.
Pemodelan statistik, laporan saksi mata, dan dokumen yang diberikan kepada The Epoch Times menunjukkan bahwa pihak berwenang Komunis Tiongkok menyembunyikan skala sebenarnya dari wabah di Wuhan dan bagian lainnya di Tiongkok.
Namun demikian, Tedros berulang kali memuji Komunis Tiongkok atas “transparansi” dalam respon terhadap wabah. Akan tetapi para ahli dan pejabat pemerintah di seluruh dunia justru menilai sebaliknya. (asr)
FOTO : Presiden Trump berjalan ke Rose Garden untuk membuat pernyataan tentang hubungan AS dengan Tiongkok, di Gedung Putih 29 Mei 2020 di Washington. (Win McNamee / Getty Images)