Home Blog Page 1753

Saat PKT Aktifkan Kacamata Pembanding Potret yang Menimbulkan Kekhawatiran

0

Baru-baru ini tersebar informasi baru tentang Partai Komunis Tiongkok (PKT) menggunakan teknologi pengenal wajah untuk memperkuat teknologi pengawasan mereka. Selama mudik Tahun Baru Imlek, Polsus KA Zhengzhou Provinsi Henan mengaktifkan Kacamata Kepolisian Pembanding Potret yang bisa mengunci tersangka yang telah diincar didalam stasiun KA yang penuh sesak dan telah berhasil menangkap puluhan orang. Namun, proyek yang diklaim PKT sebagai teknologi Pembersih Keamanan Lingkungan ini malah menimbulkan kekhawatiran dunia luar.

Menurut berita, polisi Khusus Kereta Api Zhengzhou secara terpisah di empat pintu masuk stasiun timur Zhengzhou, telah menggunakan Kacamata Kepolisian Pembanding Potret ini.

Hingga tanggal 5 Febuari lalu pihak kepolisian mengklaim telah menangkap 7 buron online dalam kasus pidana berat dan 26 orang lainnya sebagai pemegang dokumen palsu.

Laporan Agence France-Presse (AFP) menggambarkan bahwa hal ini mengingatkan orang pada adegan-adegan serial film fiksi TV anti-Utopia berjudul “Black Mirror”.

Laporan mengatakan bahwa di dalam kacamata hitam itu dilengkapi dengan kamera mini yang terhubung dengan perangkat yang mirip dengan ponsel pintar, dengan demikian polisi dapat mengambil foto tersangka lalu dikirim kembali ke database markas untuk dicocokkan.

Selain informasi penting seperti nama dan alamat, polisi juga bisa mendeteksi apakah sang tersangka sedang melarikan diri, alamat hotel yang dia inapi dan informasi penggunaan jaringan internet mereka.

AFP menyebutkan bahwa perangkat sistem itu merupakan satu matarantai dari RRT dalam menggunakan berbagai data biometrik termasuk foto, iris scan dan sidik jari, suatu upaya keras membangun sistem pengawasan digital yang bertujuan memantau secara ketat pergerakan rakyat di seluruh negeri.

Furukawa seorang pengamat Internet bebas mengatakan: “Ini termasuk bagian dari sistem Skynet.

Sebenarnya, bagian ini jika memiliki satu antarmuka yang dihubungkan dengan komputer berskala besar dan berkinerja tinggi, misalnya dihubungkan dengan Tianhe No.1 dan Tianhe No. 2, maka operasi penghitungannya amat sangat cepat. Dalam tempo 14 menit sudah bisa men-scan satu kali penduduk seluruh negeri.”

Dalam suatu program CCTV, PKT pernah mengakui bahwa ada 20 juta kamera yang membentuk “Skynet Tiongkok”.

Tahun lalu, seorang reporter BBC pernah mencoba disuatu tempat di Tiongkok, hanya ‘kabur’ selama 7 menit saja sudah dapat ditangkap oleh polisi PKT.

Sedangkan mengenai penggunaan scan wajah oleh PKT, mengapa membuat Negara-negara Barat merasa jauh ketinggalan?

Para ahli menunjukkan bahwa ini disebabkan oleh karena undang-undang privasi yang relatif longgar dan masyarakat Tiongkok yang sudah terbiasa dengan pengumpulan foto, sidik jari dan informasi pribadi lainnya.

Yeh Ning, seorang pengacara hak asasi manusia yang berbasis di Washington menyatakan bahwa RRT adalah negara otoriter yang secara sewenang-wenang melanggar hak privasi warganya, pemerintah memaksa warga biasa memberikan informasi biologis adalah melanggar HAM.

Ia mengatakan bahwa di AS, departemen pemerintah tidak boleh memaksa warga Negara memberikan informasi data biologis, hanya dapat mengumpulkan informasi pada kesempatan-kesempatan tertentu.

“Jika Anda ditangkap polisi di Amerika Serikat dan dibawa ke kantor polisi maka Anda harus meninggalkan data biometrik.”

“Keadaan kedua, ketika Anda memohon sesuatu kepentingan pada pemerintah AS, maka pemerintah Amerika Serikat boleh meminta Anda meninggalkan bukti biometrik, lalu diperiksa apakah Anda sebelumnya memiliki catatan kriminal dalam database. Misalnya Anda hendak mengajukan permohonan keimigrasian dan mengajukan permohonan suaka politik.”

“Ketiga, jika Anda ingin melamar pekerjaan federal yang sangat sensitif, misalnya seperti pekerjaan menjadi pegawai FBI atau CIA, maka mereka baru akan melakukan pemeriksaan tiga keturunan terhadap Anda dan memeriksa semua hubungan sosial Anda,” tandas Ye Ning.

Yeh Ning menyatakan bahwa hak hidup dan kebebasan rakyat saja tidak dipedulikan oleh PKT, apalagi hak martabat dan hak privasi lebih-lebih tidak berada dalam pertimbangan mereka. (LIN/WHS/asr)

Sumber : ca.ntdtv.com

 

Pengumuman Mengerikan Bagi Pemegang Paspor Tiongkok di Luar Negeri

0

EpochTimesId – Kedutaan Besar Tiongkok untuk Ingris di London mengeluarkan sebuah pengumuman beberapa waktu lalu. Isi pengumuman memang tidak panjang, namun berhasil membuat sejumlah pemegang paspor Tiongkok yang sudah tinggal di luar negeri merasa terkejut dan ketakutan.

Media ‘South China Morning Post’ memberitakan, Kedubes Tiongkok di London mengeluarkan pengumuman pada beberapa hari menjelang Tahun Baru Imlek. Pengumuman itu adalah penegasan kepada para orang Tionghoa perantauan bahwa pihak berwenang Tiongkok tidak mengakui kewarganegaraan ganda.

Bagi pelanggar ketentuan akan dikenakan sanksi berupa penghapusan kewarganegaraan Tiongkok sekaligus mencoret nama mereka dari daftar kependudukan Tiongkok. Setelah itu permintaan visa mereka untuk masuk ke Tiongkok juga tidak akan dilayani.

Pengumuman tersebut membuat Ryan (30 tahun), seorang dokter gigi Amerika asal Tiongkok yang masih memegang paspor Tiongkok sangat khawatir terhadap masa depannya.

Pria yang lahir dan dibesarkan di Tiongkok hingga saat ini masih secara reguler pulang kampung menengok kedua orangtuanya. Kini, ia khawatir bahwa kewarganegaraan Tiongkok-nya akan dihapus, dan dicekal untuk kembali ke Tiongkok.

Ryan mengatakan bahwa paspor Tiongkok yang dia miliki masih berlaku selama 2 tahun. Tetapi bagaimana nanti jika sampai dibatalkan, maka ia akan kehilangan kewarganegaraan Tiongkok.

“Benar-benar akan bingung, bagaimana untuk menangani properti milik orangtua saya yang ada di Tiongkok,” keluhnya.

Kebanyakan perantau asal Tiongkok yang sudah menetap di luar negeri, memiliki status yang tak jauh berbeda dengan Ryan, yaitu memiliki kewarganegaraan ganda. Mereka pindah dari Daratan ke luar negeri demi menggapai cita-cita, memperoleh pendidikan, pekerjaan, kehidupan yang lebih baik serta menghirup udara demokrasi.

Dengan seribu satu alasan, mereka berusaha untuk tidak melepas kewarganegaraan Tiongkok meskipun sudah menjadi warganegara asing. Salah satu alasan adalah berharap suatu ketika bisa tetap membeli properti di Tiongkok, atau tetap lebih mudah mengunjungi sanak famili di daratan.

Seorang analis kepada South China Morning Post mengatakan bahwa sejak beberapa tahun terakhir pemerintah Tiongkok berusaha untuk menindak warga Tiongkok yang memiliki kewarganegaraan ganda. Alasan yang menonjol yaitu demi membasmi pejabat yang korup.

Menurut peraturan, bagi pemegang paspor Tiongkok yang memiliki kewarganegaraan ganda, mereka wajib untuk mengembalikan paspor Tiongkok mereka kepada pemerintah. Itu berarti bahwa mereka memang bermaksud melepas kewarganegaraan asal mereka.

Jika paspor dikembalikan, berbagai manfaat yang diberikan pemerintah Tiongkok seperti tunjangan perumahan, pensiun, pendidikan dan perawatan kesehatan juga akan dicabut. Selain itu, mereka yang kehilangan kewarganegaraan Tiongkok ini juga akan menghadapi kesulitan untuk berinvestasi atau mewarisi properti di Tiongkok.

Pemerintah Tiongkok sudah mulai menindak pemegang kewarganegaraan ganda yang sedang berada di kampung halamannya. Imigrasi Tiongkok meminta pemegang paspor asing yang berumur 14-70 tahun untuk meninggalkan sidik jari saat berada di pos bea cukai.

Rezim komunis juga meminta hotel untuk melapor ke kantor polisi bila kedatangan tamu dari negara asing. Pemerintah juga mendorong masyarakat untuk memberitahu pihak berwenang bila menemui seseorang yang dicurigai memiliki kewarganegaraan ganda.

South China Morning Post mengutip media PKT yang melaporkan, sejak tahun 2013 hingga bulan Juni 2014, ada sekitar 1 juta orang pemegang paspor Tiongkok berkewarganegaraan ganda telah dihapus dari data kependudukan Tiongkok.

Ryan mengatakan bahwa beberapa temannya juga mengalami kejadian seperti itu. Bahkan ada dari mereka yang tadinya sudah memperoleh properti pengganti dari pemerintah Chongqing karena rumah lama terkena pembongkaran tata kota, tetapi penggantian itu tidak lagi diberikan.

Seorang warga negara AS asal Tiongkok yang menetap di New York mengatakan, banyak kawan-kawannya masih memegang paspor Tiongkok dengan alasan untuk keperluan bisnis di Tiongkok.
“Pemegang paspor Tiongkok jauh lebih enak kalau berbisnis di Tiongkok ketimbang pemegang paspor asing,” ujarnya.

Membuka rekening bank di Tiongkok bagi non pemegang paspor Tiongkok juga menghadapi prosedur yang lebih rumit. Perlengkapan dokumennya juga lebih banyak, dan subsidi pemerintah serta potongan pajak tidak diberikan kepada perusahaan milik orang asing.

Pemerintah Tiongkok tidak menghendaki warganya untuk memiliki kewarganegaraan ganda, kecuali diberlakukan bagi warga Hongkong dan Makau. Hingga kini belum ada data resmi tentang jumlah warga Tiongkok pemegang kewarganegaraan ganda.

Menurut statistik PBB, jumlah imigran Tiongkok di luar negeri telah meningkat dari 4,1 juta orang pada tahun 1990 menjadi 9,3 juta jiwa pada tahun 2013. Tiongkok yang tidak dalam keadaan perang telah menjadi sumber imigran keempat terbesar di dunia. (Wu Ying/ET/Sinatra/waa)

Che Guevara, Idola Magis yang Tidak Heroik (1)

0

Chen Jing

Kematiannya bertepatan dengan suatu era dimana seluruh Golongan Kiri dan Gerakan Kultus Individu dari media massa modern telah menciptakan sesosok idola magis yakni Che Guevara (1928-1967).

Tanggal 9 Oktober 1967, Che Guevara yang bergerilya di Bolivia ditembak mati oleh tentara pemerintah.

Waktu itu nun jauh di Tiongkok, Revolusi Kebudayaan yang dilancarkan oleh Mao Zedong tengah mengobrak-abrik brutal.

Kaum sayap kiri Barat yang melihat dari kejauhan mulai berhalusinasi dan siap membuat onar.

Tahun berikutnya Perang Vietnam memasuki tahapan puncak; tahun 1968 di Paris, Prancis berkobar “Badai Mei”; bulan Agustus di tahun yang sama Uni Soviet menginvasi Ceko dan meredam gerakan “Musim Semi Praha”; juga Italia, Jerman Barat, Inggris, Amerika Serikat, Jepang……….

Di tengah aksi unjuk rasa yang bermunculan di sana sini di seluruh dunia, di saat kaum hippie, musik rock, narkoba dan pergaulan seks bebas merajalela dimana-mana, simbol/potret kepala Guevara dengan baret berbintang merah pun menjadi tren totem yang paling berdaya juang.

Guevara tidak hanya ‘pahlawan’ bagi revolusi komunis di Negara Ketiga dan simbol bagi gerakan sayap kiri di Barat, tapi juga merupakan simbol anti budaya arus utama (anti kemapanan) serta lambang budaya populer.

Seiring dengan berubahnya zaman, grafis/potret kepala Guevara kian kerap terlihat bermunculan di T-shirt, topi baseball, tas ransel, poster, piringan hitam, kotak cerutu, gelas mug, dan menjadi simbol konsumsi bagi produk-produk laris di pasaran.

Partai komunis yang bersemboyan atheis yang terbiasa dengan mengerahkan seluruh sumber daya negara untuk menyaru Tuhan dan membodohi rakyat.

Stalin, Mao Zedong, Dinasti Marga Kim, Hoxha (Albania), Pol Pot……  yang menyaru sebagai Tuhan yang telah mencelakakan umat manusia itu satu persatu bertumbangan dan menampakkan wujud aslinya.

Tapi selama 50 tahun terakhir Guevara yang terus menerus dipoles dan dimanfaatkan, justru telah dibentuk dan diusung ke altar dewa berkat berbagai pihak di dunia yang bekerjasama.

Setelah Guevara mati, seluruh dunia berkobar gelombang demi gelombang pemujaan terhadapnya.

Guevara tewas di tahun 1967. Dari tahun 1968 hingga 1970 di masyarakat bebas Barat berkobar gerakan sayap kiri, yang menjadikannya sebagai ‘idola revolusi’ dan ‘panji perintis’.

Selama 50 tahun situasi politik dunia telah mengalami perubahan besar, dengan runtuhnya kubu komunis Eropa Timur yang dikepalai oleh Uni Soviet, dan berakhirnya Perang Dingin antara Barat dengan Timur, pemikiran komunis di dunia pun semakin dihujat.

Namun demikian, sosok idola magis komunisme Che Guevara justru tetap dipuja-puja, terutama bagi kalangan kawula muda masih memiliki “pamor”.

Gravis potret Guevara yang mengenakan baret berbintang merah telah menjadi lambang pemujaan terhadap kekerasan, anti-tradisi, dan anti-budaya arus utama, dan telah merajalela selama setengah abad di dunia.

Che Guevara yang memuja paham komunis yang sesat itu diam-diam telah meracuni generasi muda yang “berdarah menggelora”.

Dari fenomena ‘idola magis’ Guevara dengan mudah terlihat bahwa komunisme sedang menggerogoti dunia dan ini bukan sekedar isapan jempol.

Kematian Guevara yang Luar Biasa

Agen CIA yang bertanggung jawab dalam tim kecil yang menangkap Guevara yakni Felix Rodriguez mengenang, dengan mata kepalanya sendiri ia melihat seorang Che Guevara tidak terlihat sebagai seorang pahlawan yang karismatik, tapi lebih mirip gembel menyedihkan yang berpakaian compang camping serta berwajah kusam dan lusuh.

Kapten Gary Prado dari pasukan pemerintah Bolivia mencibir atas peringatan berkabung bagi Che, dan mengatakan Che hanya seorang teroris yang menyusup ke negaranya, dan tidak seberani seperti yang digembar-gemborkan orang.

Saat terkepung, Che malah menyerah dan berteriak, “Jangan tembak, sayalah Che. Saya lebih berharga dalam keadaan hidup daripada mati.”

Kepada surat kabar “Guardian” Inggris Gary melukiskan bahwa pria itu ‘tidak mengenakan sepatu, kakinya hanya dibalut beberapa helai kulit hewan. Tampangnya mengenaskan, kusut, kotor dan sama sekali tidak ada tampang seorang hero.”

Untuk memutus berbagai aksi penyelamatan terhadap Che oleh kelompok radikal yang terus menerus tanpa henti, pemerintah setempat memutuskan untuk segera mengeksekusi Che.

Sebagai ‘bukti kuat’ untuk membuktikan pada dunia bahwa Che benar-benar sudah mati dan memutus segala imajinasi yang beranggapan “ia belum mati”, wajah Guevara yang kacau balau itu dibersihkan dan didandani oleh perawat dan suster, ditambah lagi dengan sudut pemotretan, membuat wajah jasad Guevara yang mati penasaran terlihat sangat ‘fotogenik’ dengan jenggot lebatnya.

Pemerintah Bolivia juga sama sekali tidak pernah mengira, selembar foto jenazah yang diumumkan pada dunia, di kemudian hari menjadi begitu diminati, membuat seorang teroris penganut komunisme dari Kuba ini menjadi disucikan, dan menjadi tokoh legenda.  (SUD/WHS/asr)

Bersambung

Jalan Toll untuk Presiden Seumur Hidup Bagi Xi Jinping Sedang Dirancang

0

EpochTimesId – Partai komunis Tiongkok sedang mengusulkan untuk menghapuskan pembatasan masa jabatan kepala negara maksimal dua periode berturut-turut. Amandemen itu akan menjadi jalan bebas hambatan bagi Presiden saat ini, Xi Jinping untuk berkuasa seumur hidup.

Xi Jinping menjabat sebagai kepala negara sejak lima tahun lalu. Dia telah melakukan banyak perombakan terhadap partai (PKT). Melalui kampanye anti korupsi, Xi Jinping berhasil menyeret turun sejumlah pejabat senior Tiongkok yang dahulunya dianggap kebal hukum.

Media partai pada hari Minggu (25/2/2018) mengatakan, usulan yang bersumber dari Komite Sentral Partai komunis Tiongkok tersebut juga mencakup revisi masa jabatan wakil kepala negara Tiongkok.

Berdasarkan konstitusi Tiongkok saat ini, Xi Jinping wajib mundur sebagai kepala negara setelah dua kali masa jabatan berakhir. Xi Jinping sudah pasti akan tetap menjabat ketua partai untuk masa jabatan kedua kalinya, yang keputusannya akan diambil melalui Kongres Rakyat Nasional RRT (NPC) pada tanggal 5 Maret mendatang.

Masa jabatan Xi Jinping sebagai ketua partai dan ketua Komisi Militer Pusat tidak dibatasi. Namun, dilihat dari sejarah beberapa dekade terakhir, masa jabatan paling lama adalah sepuluh tahun. Xi Jinping sudah menjabat kedua jabatan tersebut untuk periode kedua sejak bulan Oktober tahun lalu.

Zhang Lifan, seorang sejarawan Beijing mengatakan kepada Reuters bahwa tersiarnya berita tersebut tidak mengherankan. Tapi hal yang sulit diprediksikan adalah seberapa lama Xi Jinping akan memegang tampuk pimpinan?

“Secara teori, Xi Jinping mungkin bertahta lebih lama daripada Mugabe, tapi faktanya, tidak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi,” kata Zhang Lifan.

Mugabe, mantan kepala negara Zimbabwe telah berkuasa selama 40 tahun. Dia baru mengundurkan diri pada November tahun lalu.

Reformasi konstitusional perlu disetujui oleh Kongres Rakyat Nasional (NPC). Namun para personil di NPC semua loyal kepada Partai komunis Tiongkok. Ini berarti bahwa perubahan tersebut kemungkinan besar tidak akan terhambat.

Zhang Ming, seorang profesor ilmu politik di Universitas Renmin Tiongkok mengatakan, “Di Tiongkok rakyat sudah menganggap Xi Jinping sebagai seorang kaisar.”

Sebutan ketua kian populer digunakan oleh masyarakat Tiongkok untuk memanggil Xi Jinping. Mereka percaya bahwa ketua lebih tinggi dan memiliki makna spiritual daripada istilah pemimpin.

Contohnya adalah Mao Zedong yang dulu juga dipanggil dengan Ketua Mao. Namun Hu Jintao dan Jiang Zemin tidak mendapatkan ‘gelar’ tersebut.

Tanda-tanda ingin menghapus batasan waktu jabatan ketua sudah muncul beberapa waktu lalu, dengan tujuan membuat landasan bagi Xi Jinping untuk tetap memimpin Tiongkok.

Wang Qishan, salah satu sekutu politik terdekat Xi Jinping yang mengundurkan diri sebagai anggota Komite Tetap Politbiro pada bulan Oktober tahun lalu telah terpilih sebagai anggota NPC. Reuters mengutip sumber terpercaya yang mengatakan bahwa Wang Qishan yang berusia 69 tahun bakal diangkat sebagai wakil kepala negara.

Langkah tersebut dianggap penting. Karena jika Wang tidak mundur, maka ini akan menjadi preseden bagi Xi Jinping untuk tetap menjabat setelah mencapai usia pensiun. Xi Jinping tahun ini telah berusia 64 tahun.

Zhang Pohui, seorang profesor urusan internasional dari Universitas Lingnan, Hongkong mengatakan bahwa langkah yang diambil PKT pada hari Minggu tersebut akan memungkinkan Xi memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkuasa dan lebih mampu dalam usaha membasmi ‘musuh-musuh dalam selimut’.

“Begitu orang tahu berapa tahun dia akan berkuasa, itu akan memperluas kekuasaannya dan memotivasi setiap orang untuk bergabung dengan kubunya,” kata Zhang Pohui. “Setiap lawan akan beranggapan bahwa Xi adalah seorang yang serba bisa (sangat sulit untuk dikalahkan).”

Analis mengatakan bahwa jika Xi Jinping hanya memiliki dua periode masa jabatan, maka kekuatannya akan mulai berkontraksi dalam satu atau dua tahun, dan dia akan menjadi ‘bebek berkaki pincang’.

Secara tradisional, ketika para pemimpin PKT mendekati paruh masa jabatan kedua mereka, kekuasaannya akan mulai terkikis.

New York Times dalam laporannya menyebutkan, penghapusan batas waktu jabatan kepala negara oleh PKT dapat menjelaskan mengapa Xi Jinping baru saja mengirim pembantu dekatnya Liu He ke Washington. Awalnya, dunia luar menganggap bahwa perjalanan tersebut merupakan diskusi mengenai pernyataan perdagangan kasar yang diucapkan Trump, namun nampaknya Xi ingin mengambil kesempatan itu untuk menjelaskan rencananya kepada presiden Amerika Serikat.

Analis politik mengatakan bahwa PKT mungkin mencoba memberikan beberapa pembenaran untuk menghapus batas waktu jabatan bagi kepala negara. Seperti kebutuhan waktu untuk mewujudkan visi Xi Jinping dalam membangun masyarakat modern yang makmur sebelum 2050.

Hu Xingdou, seorang pengamat politik Beijing kepada Associated Press mengatakan Xi Jinping mungkin memerlukan tambahan satu atau dua dekade masa jabatan untuk merealisasikan visi besarnya. Namun, Tiongkok tampaknya tidak mungkin untuk kembali ke masa jabatan kepala negara yang tanpa batas.

“Ketua Xi mungkin akan menjabat kepala negara untuk masa yang cukup panjang. Ini memang lebih menguntungkan dalam mendorong kelancaran jalannya reformasi, dan anti korupsi,” jelas Hu.
Tetapi Tiongkok tampaknya tidak mungkin untuk kembali memberlakukan jabatan kepala negara yang tanpa batas waktu.

“Kami telah memperoleh pelajaran pahit dari sistem penguasaan yang tidak dibatasi,” kata Hu Xingdou yang mengacu pada bencana nasional bagi Tiongkok tahun 1966-1976.

Itu adalah Revolusi Besar Kebudayaan yang dikobarkan oleh ketua seumur hidup Mao Zedong. (Qin Yufei/ET/Sinatra/waa)

Ratusan Drone Digunakan untuk Usil dan Ngintip di Selandia Baru

0

EpochTimesId – Seorang wanita paruh baya, Marita Maass, baru-baru ini merasa terganggu dengan suara bising di luar kamar apartemennya di kawasan Upper Hutt, Selandia Baru. Karena penasaran, dia pun membuka tirai jendela lebih lebar.

Namun, betapa kagetnya wanita itu. Sebuah heli tanpa awak terbang di luar jendela, dengan sorot kamera mengarah menuju kamar tidurnya.

“Saya menyibak tirai dan ada drone hanya sekitar dua meter dari wajahku. Benda itu melayang di depan jendela saya dengan lampu merah kecil,” kata Marita, seperti dikutip NTD.tv dari situs the Stuff.

Dia pun kaget dan merasa ngeri serta langsung menutup tirai. Wanita itu kemudian mematikan lampu, dan melompat ke tempat tidur untuk menutupi tubuhnya dengan selimut.

“Saya merasa dilanggar, privasi saya telah diserang. Itu benar-benar mengejutkan saya,” sambungnya.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214610585275526&set=a.1603797572035.217972.1148983006&type=3

Marita kemudian menelepon polisi. Sayangnya, polisi mengatakan kepadanya bahwa tidak ada undang-undang yang dilanggar oleh pemilik drone.

Dia kemudian menghubungi Otoritas Penerbangan Sipil (CAA) dan komisaris privasi Selandia Baru.

Ketika bertanya di sekitar lingkungan sekitar, dia mengetahui bahwa beberapa orang juga mengalami hal yang sama, diintip dengan pesawat tak berawak. Drone biasanya mengintai pada saat orang-orang berkumpul bersama keluarga dan ketika anak-anak mereka bermain.

Warga setempat merasa khawatir foto dan rekaman video bisa digunakan untuk kejahatan. Mereka khawatir anak-anak mereka diincar oleh pelaku penculikan.

CAA melaporkan ada 318 keluhan drone pada tahun 2017. Jumlah itu naik dari 199 pada tahun 2016. Hampir dua pertiga dari kasus tersebut gagal menemukan dan mengidentifikasi operator atau pemilik drone.

“Yang membuat saya sedih adalah ada iklan drone dengan harga di bawah 100 dolar (AS) sehingga setiap orang bodoh dan temannya bisa membelinya. Harus ada undang-undang yang melarang penerbangan drone di kawasan rumah pribadi dan di taman,” kata Marita.

Undang-undang Selandia Baru melarang drone terbang keluar dari garis pandang atau terbang di atas properti pribadi tanpa persetujuan terlebih dahulu.

Namun, hanya CAA yang berwenang menegakkan aturan tersebut. Polisi sendiri tidak berwenang melakukan pelarangan dan penangkapan.

Masyarakat setempat pun berharap agar parlemen Selandia Baru bisa mencontoh Rancangan Undang-Undang Drone Inggris. Undang-undang ini, yang diterbitkan dalam bentuk draft pada bulan November 2017, akan memungkinkan penegak hukum memerintahkan operator untuk mendaratkan pesawat mereka jika polisi menganggap ada masalah atau ptensi masalah.

Petugas akan bisa menyita pesawat yang mereka duga digunakan dalam kejahatan. Walau kurang agresif, RUU itu diduga cukup penting.

Sebab, siapa saja yang mengoperasikan drone dengan berat lebih dari 250 gram perlu mendaftarkan pesawatnya. Pemilik pesawat tak berawak yang beratnya lebih dari 250 gram juga wajib melewati tes keselamatan.

Jika undang-undang semacam itu disahkan, lebih banyak dari drone yang digunakan untuk mengintip atau mengusili orang lain bisa dicegah. Bahkan pemilik atau operatornya bisaditangkap oleh polisi. (waa)

Mengenaskan, Pengantin Baru Tewas Setelah Membuka Kado Pernikahan Ternyata Berisi Bom

0

Epochtimes.id- Kejadian menggenaskan menimpa seorang mempelai laki-laki yang baru menikah. Dia tewas dan istrinya menderita luka parah di Bolangir, distrik Patnagarh, negara bagian Odisha, India, saat kado pernikahan mereka meledak.

Seorang Nenek dari pengantin pria Soumya Ranjan Sahoo, seorang insinyur perangkat lunak, turut tewas saat paket kurir yang dianggap sebagai hadiah pernikahan meledak ketika membukanya di rumah mereka, Jumat (23/02/2018).

Pengantin pria itu tak berhasil diselamatkan gara-gara luka-lukanya setelah dipindahkan ke rumah sakit Rourkela.

Istri Soumya Reema Sahoo, seorang ibu rumah tangga, telah dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis.

Mereka telah menerima hadiah tersebut pada resepsi mereka pada 18 Februari 2018 seperti dilaporkan Times of India.

Ledakan itu begitu kuat sehingga dapur tempat dibuka itu “hancur tak bisa dikenali lagi,” kata polisi setempat.

Paket berisi bahan mengandung high-grade explosive. Polisi menduga kado ditutup dengan gelatin yang terikat erat dengan benang.

Polisi belum menahan seorang tersangka dalam kejadian ini. Namun kepolisian tidak mengesampingkan permusuhan masa lalu sebagai motif paket bom tersebut.

Ayah Soumya, seorang guru perguruan tinggi, sedang berpergian ke Delhi saat kejadian itu terjadi.

Ibunya, seorang dosen di sebuah perguruan tinggi setempat sedang berada di rumah.

Polisi setempat sedang mencari tahu siapa yang memberi kado pengantin kepada pasangan tersebut.

Pihak kepolisian sedang menyelidiki apakah Soumya memiliki musuh di Bengaluru. Termasuk adanya seseorang yang menaruh dendam terhadap pasutri baru menikah ini. (asr)

Sumber :  Times of India

Partai Nasional Pilih Wakil Perdana Menteri Baru Australia

0

EpochTimesId – Michael McCormack ditunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri baru Australia, Senin (26/2/2018). Dia akan menjabat sebagai Wakil PM setelah terpilih sebagai pemimpin Partai Nasional negara tersebut.

Partai Nasional adalah mitra junior dari koalisi pemerintahan yang berkuasa. Pemimpin Partai Nasional secara otomatis menjadi wakil perdana menteri berdasarkan kesepakatan koalisi dengan partai Liberal, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Malcolm Turnbull.

Wakil PM Australia sebelumnya, Barnaby Joyce dipaksa mengundurkan diri pekan lalu. Dia mundur menyusul ramainya pemberitaan media massa terkait perselingkuhannya dengan seorang mantan sekretaris pers.

Selingkuhannya itu kini sudah diakui sebagai partner (istri kontrak) dan tengah mengandung anak dari Barnaby.

Pemimpin Partai Nasional terpilih, McCormack mengaku siap menjalankan amanah dan mengemban tugas sebagai Wakil Perdana Menteri. “Saya akan menghormati iman dan kepercayaan, serta menjalankan tanggung jawab dengan selalu melakukan yang terbaik,” kata McCormack kepada wartawan di Canberra.

Penunjukan McCormack akan mengurangi tekanan pada pemerintah yang terus terguncang setelah penyingkapan perselingkuhan Joyce. Itu adalah sebuah skandal yang mengancam keretakan koalisi pemerintahan.

Turnbull menyebut perselingkuhan Joyce sebagai ‘kesalahan etika yang mengejutkan”. Namun, Joyce justru menanggapi pernyataan itu dengan menyebut Turnbull sebagai Perdana Menteri yang tidak kompeten.

Turnbull kini merilis sebuah pernyataan yang menyambut McCormack menuju pelantikan, “Saya senang menyambut penunjukan Michael McCormack sebagai pemimpin baru partai Nasional dan wakil perdana menteri.”

“Michael McCormack adalah pendamping yang kuat untuk wilayah pedesaan Australia. Dia akan melanjutkan tradisi lama partainya untuk membela petani dan semua yang tinggal di daerah,” sambung Turnbull.

“Partai Liberal telah bergabung dalam Koalisi dengan Partai Nasional selama lebih dari 70 tahun dan kemitraan politik kami yang abadi dan sukses akan berlanjut di bawah kepemimpinan Michael dari partai Nasional.”

“Saya mengucapkan selamat kepada Michael McCormack atas pengangkatannya dan saya berharap dapat bekerja sama dengannya dan seluruh tim Koalisi untuk kepentingan semua rakyat Australia,” bunyi pernyataan tersebut.

Pengunduran diri Barnaby telah memberikan angin segar singkat bagi Turnbull. Namun, popularitas McCormack tidak begitu bagus di daerah-daerah.

Perombakan Partai Nasional ini Diprediksi akan mengancam prospek pemilihan kembali koalisi pemerintah. Dimana Turnbull harus kembali menjalani pemilihan umum pada Mei 2019. (waa)

Vatikan Paus Francis ‘Membuat Kesepakatan dengan Iblis’ : Ungkapan Seorang Pembangkang Tiongkok

0

Pengacara hak asasi manusia mengatakan Partai Komunis Tiongkok bersikeras untuk mengendalikan segala hal, termasuk Tuhan.

Ketika Vatikan bersiap untuk memenuhi tuntutan rezim komunis Tiongkok dengan imbalan dimulainya kembali hubungan diplomatik dengan Tiongkok, seorang pembangkang Tiongkok terkenal di dunia telah keluar untuk mengutuk langkah Vatikan tersebut sebagai pengkhianatan moral umat Katolik yang setia di seluruh dunia, di dalam sebuah artikel berjudul, “The Vatican Is Making a Deal With the Devil” (Vatikan Membuat Kesepakatan Dengan Iblis).

Baru-baru ini dilaporkan bahwa Vatikan di bawah Paus Francis dan Republik Rakyat Tiongkok hampir mencapai kesepakatan bersejarah mengenai dimulainya kembali hubungan diplomatik, sebagaimana Vatikan telah menyetujui tuntutan rezim Tiongkok mengenai pengangkatan para uskup di Tiongkok. Sebuah kesepakatan yang dapat ditandatangani dalam hitungan beberapa bulan, menurut sebuah sumber Vatikan.

Langkah ini dilihat sebagai pembalikan yang menakjubkan dari sudut pandang Vatikan selama beberapa dekade mengenai masalah ini dan telah menimbulkan kritik luas terhadap kepemimpinan Paus Francis. Kritik-kritik yang menunjukkan bahwa menyerahkan hak untuk menunjuk uskup secara resmi akan menghapus Vatikan tersebut dari kepemimpinan moral dan de facto yang tersisa mengenai orang-orang Katolik Tiongkok. Ini juga akan, kata para kritikus, menjadi pengkhianatan terang-terangan terhadap gereja-gereja bawah tanah Tiongkok, yang masih dianiaya oleh rezim Tiongkok.

Di antara para kritikus tentang kesepakatan tersebut adalah Chen Guangchen, seorang pengacara hak asasi manusia Tiongkok terkenal yang mendapat perhatian internasional pada tahun 2012 karena melarikan diri dari tahanan rumah dan pergi ke Kedutaan Besar AS di Beijing. Chen sejak itu tinggal di Amerika Serikat dan terus melanjutkan advokasi hak-hak sipil dan kritik vokal rezim komunis Tiongkok.

Paus Fransiskus menjual keimanan pada komunis tiongkok
Pengacara dan aktivis hak asasi manusia Tiongkok Chen Guangcheng sedang mengunjungi Yuan Legislatif di Taipei, Taiwan pada tanggal 25 Juni 2013. (Ashley Pon / Getty Images)

“Kesepakatan Vatikan tersebut sama dengan menjual rumah Tuhan kepada iblis,” kata Chen dalam sebuah op-ed yang diterbitkan di Radio Free Asia pada 20 Februari.

Chen, yang kini menjadi anggota senior di Institut Witherspoon yang konservatif dan seorang rekan tamu terkemuka di Institute for Policy Research and Catholic Studies di Catholic University of America, mengatakan bahwa Vatikan di bawah Paus Francis tersebut naif untuk menjual ke rezim Tiongkok, sebuah kesepakatan dimana hanya Partai Komunis Tiongkok yang akan diuntungkan.

“Apakah Vatikan tersebut tidak mengerti bahwa di Tiongkok, semuanya ditaklukkan pada kehendak Partai Komunis Tiongkok?” Tanya Chen. “Mengapa Vatikan memutuskan hubungan dengan Tiongkok di tahun 1951? Justru karena Partai Komunis tersebut bersikeras bahwa ia harus mengendalikan segalanya, termasuk Tuhan.”

Vatikan dan Republik Rakyat Tiongkok tidak memiliki hubungan diplomatik sejak tahun 1951, karena Partai Komunis Tiongkok tersebut telah menuntut sejak awal tentang peraturannya agar ia sendiri yang  menunjuk semua uskup Gereja Katolik Roma di daratan Tiongkok sehingga rezim tersebut dapat mempertahankan kendali atas gereja tersebut. Sebuah Asosiasi Katolik Patriotik Tiongkok (Chinese Patriotic Catholic Association) yang dikendalikan rezim telah dibentuk untuk mewakili umat Katolik di Tiongkok.

Vatikan di bawah semua paus sebelumnya telah menolak pengaturan semacam itu dan menolak untuk mengakui uskup yang secara sepihak “ditunjuk” oleh CPCA. Kekuasaan untuk menunjuk uskup, yang dikenal sebagai “penobatan/pentahbisan”, telah dianggap sebagai inti ajaran Gereja Katolik.

Chen juga mempertimbangkan kontroversi yang baru saja terjadi karena ucapan seorang pejabat senior Vatikan yang telah memuji pemerintah Tiongkok. Dalam sebuah wawancara, Uskup Agung Marcelo Sánchez Sorondo, yang memimpin Akademi Kepausan Ilmu Pengetahuan Sosial di Vatikan, mengatakan bahwa rezim Tiongkok saat ini mungkin paling baik dalam menerapkan pengajaran-pengajaran Gereja tersebut pada masalah-masalah sosial.

“Apakah mereka berpura-pura naif, atau apakah mereka benar-benar naif?” tanya Chen. “Apa mereka benar-benar berusaha untuk memimpin Gereja Katolik, yang memiliki satu miliar pengikut, untuk membuat kesepakatan dengan Partai Komunis Tiongkok anti Kristen dan antikristus?”

Chen juga menunjukkan bahwa Sorondo, pendukung dekat kesepakatan Paus Francis dengan rezim Tiongkok, telah menghadiri sebuah konferensi perdagangan organ kontroversial di Beijing pada bulan Agustus 2017 dan membuat komentar kontroversial yang memuji rezim Tiongkok dan kebijakan donor organ rezim tersebut.

“Kebodohan Sorondo yang disengaja adalah menjijikkan jauh di luar batas,” kata Chen, menunjukkan bahwa rezim Tiongkok tersebut masih harus bertanggung jawab atas pengambilan organ para praktisi Falun Gong dan korban lainnya yang telah dilaporkan secara luas.

“Dengan membuat kesepakatan dengan iblis yaitu Partai Komunis Tiongkok, Vatikan hanya akan mempermalukan dirinya sendiri dan merusak gereja Allah yang seharusnya diwakilinya,” kata Chen. (ran)

https://www.youtube.com/watch?v=CV1Xbwz9x8Q&t=36s

ErabaruNews

Arkeolog Mesir Temukan “Kota Kematian” Berusia 2.000 Tahun Termasuk Benda Bertuliskan Selamat Tahun Baru

0

Epochtimes.id-Ekspedisi arkeologi Mesir mengumumkan penemuan Nekropolis yang terdiri delapan makam, 40 peti mati dan 1000 arca yang berasal dari masa akhir dinasti Firaun dan awal era Ptolemeus di wilayah Kegubernuran Minya, Mesir.

Untuk diketahui, Nekropolis atau dikenal “kota kematian” adalah semacam komplek pekuburan yang terpisah dari kota ketika saat itu. Keberadaan kota kematian ini bertujuan religius. Selain itu adanya kebudayaan pada zamannya yang melarang pemakaman dilakukan di wilayah kota.

Melansir dari Al-Mashry Al-Youm, Penggalian itu dilakukan oleh sebuah tim Mesir yang dipimpin oleh Mostafa Waziri, sekretaris Jenderal Dewan Purbakala Tertinggi Mesir yang memulai penggalian pada akhir tahun 2017.

“Pekerjaan penggalian dijadwalkan berlangsung selama lima tahun dalam upaya untuk mengungkap semua penguburan pemakaman tersebut,” kata Menteri Urusan Benda Purbakala Mesir Khaled al-Anany mengatakan dalam sebuah video langsung yang diposkan oleh halaman Facebook kementerian Mesir, Sabtu (24/02/2018).

Dia menjelaskan bahwa penemuan tersebut masih baru dan masih banyak yang akan ditemukan saat penggalian mendatang.

Waziri mengatakan bahwa selama tiga bulan terakhir, kelompok penggalian menemukan sekelompok makam dan penguburan yang merupakan milik para pendeta dewa Mesir kuno Thoth.

Makam tersebut juga berisi 13 penguburan, di mana sejumlah besar patung ushabti yang diukir ditemukan, termasuk lebih dari 1.000 arca dan ratusan lainnya hancur berkeping-keping.

Ushabti adalah patung pengubur yang digunakan di Mesir Kuno. Ushabti ditempatkan di kuburan di antara barang-barang kuburan dan dimaksudkan untuk bertindak sebagai pelayan  untuk yang dikubur.

Menurut laporan Al Mashry Al Youm (AMAY), restorasi kini terus mengumpulkan semua bagian pekuburan kuno tersebut.

AMAY mengutip keterangan Wazizri yang menggambarkan penemuan mumi yang dihiasi dengan kerah perunggu yang menggambarkan Dewa Nut.

Mumi ini disebut sebagai pendeta agung “Djehuty-Irdy-Es.”

Mumi itu dihiasi dengan koleksi manik-manik biru dan merah serta lembaran berlapis tembaga, dua mata diukir dengan perunggu dan dihiasi dengan manik-manik gading dan kristal.

“Hal ini terlihat membentangkan sayapnya untuk melindunginya, menurut kepercayaan Mesir kuno,” kata Waziri.

Bahkan dia menambahkan bahwa empat amulet juga ditemukan dihiasi dengan teks hieroglif terukir, satu ungkapan bertuliskan, “Selamat Tahun Baru.” (asr)

Sumber : Al-Mashry Al-Youm/Saudigazette

Pejabat AS Kunjungi Taiwan untuk Pembicaraan Tingkat Tinggi, Mencakup Aliansi Peralatan dan Latihan Perang

0

Selama kunjungan pejabat AS ke Taiwan baru-baru ini, perwakilan dari kedua negara mengulangi komitmen terhadap aliansi AS-Taiwan, yang menekankan pentingnya hubungan untuk menjaga stabilitas di wilayah Indo-Pasifik.

Kunjungan tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan. Setelah Kuomingtang melarikan diri ke pulau Taiwan setelah pengambilalihan Partai Komunis Tiongkok di negara itu pada tahun 1949, ia mendirikan Republik Tiongkok di sana. Sampai hari ini, Taiwan beroperasi secara independen dari daratan Tiongkok. Namun, rezim Tiongkok masih mengklaim kedaulatan atas pulau tersebut, menganggapnya sebagai propinsi yang memisahkan diri.

Setelah Tsai Ing-wen terpilih menjadi presiden Taiwan pada tahun 2016, hubungan antara Beijing dan Taiwan telah tegang. Tsai dan Partai Progresif Demokratik yang dipimpinnya tidak mengakui kebijakan “satu Tiongkok” Beijing dan umumnya lebih skeptis terhadap niat rezim Tiongkok. Dalam beberapa bulan terakhir, Beijing juga telah meningkatkan latihan militer di dekat Taiwan, menambah permusuhan.

kerjasama taiwan amerika
Presiden Taiwan Tsai Ing-wen melambaikan tangan kepada para pendukungnya dalam upacara peresmian kepresidenannya di Taipei, Taiwan pada tanggal 20 Mei 2016. (Ashley Pon / Getty Images)

Dengan latar belakang ini, Senator AS James Inhofe, ketua koordinator Senat Taiwan, memimpin sebuah delegasi 19 anggota parlemen dan ajudan Kongres ke Taiwan untuk membahas kemitraan antara kedua negara tersebut, serta keamanan regional.

Pada sebuah konferensi pers pada 21 Februari, Inhofe mengulangi pentingnya Taiwan untuk strategi A.S. di dalam Indo-Pasifik, mencatat bahwa hubungan tersebut timbal balik dan tidak berkurang, menurut Central News Agency, kantor berita resmi Taiwan.

kerjasama taiwan amerika untuk indo pasifik
Senator James Inhofe (R-OK) di Gedung Senat Dirksen Building di Capitol Hill di Washington, DC pada tanggal 17 Maret 2016. (Chip Somodevilla / Getty Images)

“Kami bisa dikatakan pasangan terbaik Anda dan Anda adalah pasangan terbaik kami juga,” kata Inhofe.

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan bahwa dia berharap dapat bekerja sama dengan AS untuk mempertahankan “Indo Pasifik yang bebas dan terbuka,” menambahkan bahwa kedua negara merupakan kemitraan yang baik karena “kita semua percaya bahwa kebebasan dan hak asasi manusia merupakan faktor penting untuk dipelihara. stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran wilayah tersebut.”

“Selama kedua belah pihak berpegang teguh pada nilai-nilai itu bersama, hubungan Taiwan-AS tersebut tidak akan rusak dengan mudah,” katanya.

Inhofe menambahkan bahwa A.S. akan terus menjual senjata ke pulau tersebut, mencatat bahwa banyak produsen AS tertarik untuk menegosiasikan sebuah kesepakatan. Rejim Tiongkok terus-menerus menentang penjualan senjata AS ke Taiwan. Sebuah kesepakatan senjata senilai $1,42 miliar yang diumumkan pada bulan Juni 2017 menarik kemarahan Beijing.

Senator AS Michael Rounds juga menyatakan bahwa AS bermaksud untuk melanjutkan hubungan aliansi dengan Taiwan, yang mencakup penyediaan peralatan dan pelatihan.

Meskipun kedua belah pihak tidak merinci item spesifik apa yang mereka bahas, Inhofe mencatat bahwa delegasi tersebut berbicara tentang kemungkinan kesepakatan perdagangan yang melibatkan ekspor gas alam AS, serta hasil pertanian Amerika seperti jagung, gandum, dan kedelai.

Delegasi tersebut tiba di Taiwan pada 20 Februari dan tinggal sampai 22 Februari. (ran)

Zhong Yuan berkontribusi dalam laporan ini.

ErabaruNews

Papua Nugini Diguncang Gempa 7,6 SR, Bergetar Hingga ke Wilayah Indonesia

0

Epochtimes.id- BMKG melaporkan telah terjadi gempabumi dengan kekuatan Magnitude 7.6, kedalaman 96 km, Senin (26/02/2018) pukul 00.44.46 WIB.

Atas kejadian ini telah  telah dilakukan pemutakhiran Parameter gempabumi menjadi hari Senin, 26 Februari 2018, 00.44.45 WIB, dengan kekuatan Magnitude 7.4, kedalaman 17 km. Namun demikian gempa tersebut tak menyebabkan terjadinay tsunami.

“Gempabumi ini tidak menimbulkan tsunami, karena berpusat di darat,” demikian rilis BMKG.

Berdasarkan hasil monitoring BMKG sampai jam 02.00 WIB, telah terjadi 3 kali gempabumi susulan (aftershock) dengan magnitudo 6,0 , 5,5 dan 5,4.

BMKG terus memonitor perkembangan gempabumi tersebut dan hasilnya akan diinformasikan kepada masyarakat melalui media.

BMKG dalam laporannya menyebutkan, dampak gempabumi yang digambarkan oleh peta tingkat guncangan (shakemap) BMKG menunjukkan bahwa dampak gempabumi berupa guncangan berpotensi dirasakan kuat dalam skala intensitas III SIG-BMKG (VII MMI) di sekitar episenter gempa yaitu Kota Dofasi, Mogulu dan Koroba, Papua Nugini.

Berdasarkan laporan dari masyarakat, guncangan gempa dirasakan cukup kuat di Tanah Merah, Wamena dan Merauke dengan intensitas II SIG-BMKG (IV-MMI) dan dirasakan sedang di Jayapura dengan intensitas II SIG-BMKG (II-III MMI).

Gempabumi yang terjadi di Papua Nugini ini, jika ditinjau dari kedalaman hiposenternya merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas New Guinea Highland (NGH) Fold and Thrust Belt.

Hal ini sesuai dengan hasil analisis BMKG yang menunjukkan bahwa gempabumi di lokasi tersebut dibangkitkan oleh aktivitas sesar naik (Thrust Fault).

Atas kejadian ini, BMKG mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan mengikuti arahan BPBD setempat, serta informasi dari BMKG.

BMKG meminta masyarakat jangan terpancing oleh isu yang tidak bertanggung jawab mengenai gempabumi dan tsunami. Agar tetap waspada dengan kejadian gempa susulan yang pada umumnya kekuatannya semakin mengecil. (asr)

Dokter di Mumbai Sukses Angkat Tumor Otak Terberat di Dunia 1,8 Kg

0

Epochtimes.id- Dokter bedah saraf di Rumah Sakit BYL Nair di Mumbai, India, sukses mengangkat tumor otak seberat 1,8kg dari seorang pria berusia 31 tahun pada 14 Februari 2018.

Operasi ini menghabiskan waktu sekitar tujuh jam untuk mengangkat tumor terberat di dunia.

Sosok pria yang diserang tumor ini bernama Santlal Pal. Dia dalah seorang pemilik toko berusia 31 tahun dari Uttar Pradesh, India.

Pria ini diketahui telah mengidap tumor yang beratnya selama 3 tahun sebelum operasi pada 14 Februari.

Menurut New Delhi TV, ahli bedah yang mengoperasi tumor pria ini mengatakan bahwa mereka percaya merupakan tumor otak terberat yang pernah diangkat.

Keyakinan paling teberat yang pernah dioperasi oleh dokter India ini bukan tanpa alasan. Ini setelah dilakukan pemeriksaan terhadap rekam medis tumor otak sebelumnya.

Tumor Otak (Facebook)

Dokter bedah saraf menambahkan selain membutuhkan waktu tujuh jam untuk mengangkatnya, pasien membutuhkan 11 kantong darah.

Santlal Pal dibawa ke Mumbai setelah rumah sakit di Varanasi dan Allahabad menolak melakukannya dikarenakan menilai operasi tersebut terlalu berisiko.

Tumor yang diidap pria tersebut sangat besar sehingga menonjol dari tengkorak kepalanya.

Dr Nadkarni, kepala bedah saraf di rumah sakit BYL Nair Mumbai mengatakan, “Ini adalah operasi yang sangat menakutkan dan rumit.”

Dia menambahkan, “Setelah pasien sadar kembali, kami memeriksa kembali dan menyimpulkan bahwa sejauh ini adalah tumor terberat di dunia.”

Tumor otak 1,87 kilogram ini mempengaruhi penglihatan si penderita. Dr Nadkarni mengatakan, “Ini adalah operasi yang jarang terjadi dan pasien telah bertahan. Sebelum operasi, dia memiliki sedikit penglihatan, yang mungkin membaik sekarang.” (asr)

Sumber : Ntdin.tv

Kreatif Jadi Kata Kunci Mahasiswa Hukum Hadapi Era Kecerdasan Buatan

0

ErabaruNews – Dunia industri kini memasuki revolusi generasi 4.0 yang ditandai dengan semakin masifnya era pertukaran data global. Demikian dikatakan oleh Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka (UT), Profesor Daryono SH, MA, Ph.D.

Guru Besar FHISIP UT ini melanjutkan, dunia akademisi dan profesi hukum tidak lepas dari pengaruh revolusi industri 4.0 itu. Pengaruhnya nampak dari mulai bermunculan aplikasi legal technology.

“Aplikasi yang menggunakan AI atau kecerdasan buatan itu memudahkan lawyer dan bahkan masyarakat awam untuk mendapatkan layanan konsultasi atau menganalisa aturan perundang-undangan dan keputusan hakim, untuk menghasilkan dokumen pembelaan, legal counter, dan dokumen hukum lainnya,” ujar Prof. Daryono pada acara Focus Grup Discussion (FGD) di FHISIP UT, Pondok Cabe, tangerang Selatan, Banten, Minggu (25/2/2018).

Profesor Daryono menjadi pembicara dalam acara FGD Komaskum UT, Minggu (25/2/2018). (Photo : Wayan Adi A)

Dengan pengaruh revolusi industri, nampaknya sebagian besar pekerjaan pada sektor hukum akan diambil alih oleh robot atau komputer. Lalu apakah sarjana hukum masih diperlukan? Jawabannya akan sangat tergantung pada kualitas dan kompetensi lulusan sarjana hukum itu sendiri.

“Kata kuncinya adalah kreatif. Akademisi ilmu hukum harus bisa kreatif memanfaatkan legal teknologi. Kreatif memanfaatkan apa yang bisa dilakukan oleh teknologi, kemudian mengerjakan dengan maksimal apa yang tidak bisa dikerjakan oleh legal teknologi,” sambung Profesor lulusan doktoral dari Australian National University.

Mahasiswa dan sarjana hukum diharapkan bisa kreatif dalam berkolaborasi dengan sektor lainnya termasuk programer legal technology. Untuk sanggup bersaing pada era digitalisasi hukum, mereka juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan selalu berpikiran kritis.

Ilustrasi kecerdasan buatan. (MANJUNATH KIRAN/AFP/Getty Images/EpochTimes.com)

Sementara itu, Dosen Tetap Ilmu Hukum UT, Dewi Mutiara SH, MT, mengatakan universitas negeri yang didirikan sejak tahun 1984 memang selalu memperbaharui kurikulum sesuai dengan perkembangan dunia praktis. Kepala Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum UT 2016-2018 itu menegaskan bahwa pengadaan mata kuliah baru diantaranya memperhatikan perkembangan jaman dan masukan para praktisi hukum.

“Selain itu, UT juga selalu mendapat masukan dan evaluasi dari lembaga sertifikasi internasional. Jadi, perkembangan mata kuliah juga selalu mengikuti perkembangan dunia hukum praktis di Indonesia, dan bahkan di negara-negara lain di dunia,” ujar Dewi Mutiara dalam FGD yang digelar Komunitas Mahasiswa Hukum (Komaskum) UT ini.

Praktisi Hukum Dr. Yus L. Tobing, SH, MH, juga memastikan bahwa profesi hukum tidak akan pernah habis. Pengacara dibawah naungan lembaga profesi KAI mengatakan bahwa akan selalu ada pekerjaan yang tidak bisa diambil alih oleh robot ataupun komputer, sehingga wajib dikerjakan oleh manusia.

“Pada profesi pengacara misalnya. Manusia akan tetap dibutuhkan untuk meyakinkan hakim dalam persidangan dan menghadirkan saksi. Permasalahan hukum dan sosial juga selalu berkembang, dan hal itu tidak akan sanggup dipahami oleh komputer dengan artifisial inteligent (kecerdasan buatan) sekalipun,” jelas praktisi hukum sejak 20 tahun lalu ini, pada acara yang sama.

Pembina Komaskum UT ini menambahkan bahwa kemajuan teknologi memang mempermudah mahasiswa hukum untuk mempelajari asas-asas hukum. Buktinya, sebanyak 14.000 ribu mahasiswa ilmu hukum UT saat ini kuliah online dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Namun, dia berharap pengetahuan terkait asas-asas dan teori hukum itu bisa diimbangi dengan kemampuan teknis praktis. Mahasiswa UT diharapkan tetap memanfaatkan kelas Tutorial (kuliah) tatap Muka untuk mata kuliah tertentu.

Mahasiswa dari jurusan yang baru dibuka sejak empat tahun lalu di UT ini juga diharapkan aktif membuat diskusi-diskusi tatap muka. Sementara pihak UT sendiri diharapkan terus meningkatkan dukungan kompetensi praktis mahasiswa hukum dengan segera membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang bisa digunakan oleh mahasiswa dan alumni ilmu hukum UT untuk berpraktek. (waa)

Beredar Kabar Pejabat Baru Gubernur Bank Sentral Tiongkok, Apa yang Terjadi?

0

oleh Liu Yi

Epochtimes.id- Gubernur Bank Sentral Tiongkok Zhou Xiaochuan akan menjalani pensiun pada bulan depan. Ada kabar beredar bahwa Liu He, anggota wadah pemikir Xi Jinping mungkin bisa ditunjuk untuk menggantikan kedudukan yang ditinggalkan Zhou.

Laporan Reuters pada 24 Pebruari menyebutkan, 3 orang sumber yang cukup dekat dengan otoritas membenarkan kabar yang beredar tersebut. Ekonom Liu He menjadi kandidat utama dalam pemilihan calon gubernur bank sentral. Itu dapat memperkuat pengaruhnya di bidang ekonomi dan keuangan Tiongkok.

Salah seorang sumber mengatakan, Liu He mungkin akan menjabat sebagai wakil perdana menteri Dewan Negara dan merangkap gubernur bank sentral.

Sebelumnya pada tahun 1990-an, Zhu Rongji yang pernah memiliki jabatan seperti itu. Kemudian Zhu diangkat sebagai Perdana Menteri Tiongkok untuk masa jabatan tahun 1998 – 2003. Seorang sumber yang terkait dengan kepemimpinan mengatakan : “Terdapat kecenderungan ke sana”

Liu He pernah studi di Universitas Harvard, Amerika Serikat dan pada saat ini ia merupakan anggota dari wadah pemikir untuk Xi Jinping pada bidang ekonomi dan keuangan. Selain dekat dengan Xi Jinping. Liu He juga seorang teman bermain Xi Jinping di masa kecil. Dan kedua orangtua mereka adalah pejabat senior PKT.

Laporan menyebutkan bahwa meskipun Liu He berpotensi cukup tinggi untuk menjabat posisi gubernur bank sentral, tetapi belum sepenuhnya ditentukan.

Sebelum ini juga beredar kabar bahwa Liu He akan ditempatkan sebagai wakil perdana menteri yang bertanggung jawab pada sektor ekonomi dan keuangan Tiongkok. Dengan demikian ia masuk sebgai salah satu anggota wakil perdana menteri Tiongkok.

Pada saat ini, Liu He adalah direktur dari Central Financial and Economic Leading Group Office. Ada sumber yang mengatakan bahwa Liu He mungkin mengambil alih jabatan direktur stabilitas keuangan dan pengembangan di Dewan Negara.

South China Morning Post pada 22 Februari melaporkan bahwa Liu He akan terus memimpin  Central Financial and Economic Leading Group Office.

Sumber yang akrab dengan operasi pemerintahan tersebut mengungkapkan bahwa Liu juga akan diberikan tugas untuk memimpin badan baru, Komisi Stabilitas dan Pengembangan Keuangan, yang mengawasi dan mengurangi risiko finansial.

Laporan menyebutkan bahwa Liu He akan mendirikan sebuah tim ekonomi yang beranggotakan Guo Shuqing, Ketua Komisi Regulator Perbankan Tiongkok, Liu Shifu, Ketua Komisi Sekuritas dan Regulator, Yi Gang, wakil gubernur bank sentral, He Lifeng, Direktur Pembangunan Nasional dan Komisi Reformasi, Xiao Yaqing, direktur Komisi Pengawasan Aset dan Administrasi Dewan Negara, Ding Xuedong, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Negara dan lainnya. Tim ekonomi yang terdiri dari enam pejabat senior tersebut akan bertanggung jawab langsung kepada Xi Jinping.

Beberapa media berpendapat bahwa konsolidasi dalam sistem keuangan belum sepenuhnya rampung dikerjakan meskipun Zhou Xiaochuan sudah makin dekat dengan waktu pensiun. Xi Jinping memiliki kesempatan untuk menancapkan orang-orang kepercayaannya pada posisi kunci. (Sinatra/asr)

Sumber : Epochtimes.com

Trump: ‘WTO Telah Membuat Tiongkok,’ Merugikan Amerika Serikat

0

WASHINTON – AS Presiden Trump secara tegas menyalahkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) karena memberikan sarana peningkatan intensitas Tiongkok merugikan Amerika Serikat, dalam sambutannya kepada CPAC (Conservative Political Action Conference) pada 23 Februari.

“Organisasi Perdagangan Dunia telah menyebabkan terbentuknya Tiongkok,” kata Trump kepada ribuan peserta. “Tiongkok telah menjadi kapal roket sejak saat itu. Dan sekarang, tahun lalu, kita mengalami defisit perdagangan hampir $500 miliar dengan Tiongkok.”

“Saya sangat menghormati Presiden Xi, tetapi kita tidak dapat mengharapkannya,” kata Trump. “Kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan.”

“Di bawah pemerintahan saya, era kejatuhan ekonomi akan berakhir,” kata Trump.

Selain Tiongkok, Trump juga mengkritik Meksiko dan NAFTA. “Kita memiliki defisit perdagangan senilai $100 miliar dengan Meksiko,” kata Trump. “Apa yang diceritakannya pada Anda? Ia memberitahu Anda bahwa NAFTA tidak bagus.”

Trump melihat hubungan ekonomi Tiongkok dengan Amerika Serikat dan dunia dalam pertimbangan negatif secara keseluruhan, sebuah pandangan yang secara tradisional merupakan minoritas di antara para ekonom mengenai perdagangan internasional, yang sangat menyukai perdagangan bebas. Namun, pandangan negatif tentang hubungan-hubungan dagang dengan Tiongkok ini dengan cepat telah memperoleh keunggulan dalam beberapa tahun terakhir sejak para skeptis tentang peningkatan intensif Tiongkok telah menjadi lebih vokal. Banyak yang dipilih oleh Trump untuk mempelopori upaya pemerintahan tersebut untuk membentuk kembali kebijakan perdagangan AS.

Peter Navarro adalah seorang ekonom terlatih Harvard dan University of California di Irvine, professor yang ditunjuk Trump untuk memimpin Dewan Perdagangan Nasional yang baru dibentuk pada awal pemerintahan Trump.

Navarro terkenal karena kritiknya yang blak-blakan terhadap rezim Tiongkok dan praktek perdagangan Tiongkok dan secara konsisten berpendapat bahwa pengakuan Tiongkok terhadap sistem perdagangan internasional oleh Amerika Serikat dan Barat tidak lain dan tidak bukan telah membiarkan rezim Tiongkok tersebut menjadi lebih baik dalam keuangan dan sumber daya, sementara pada saat bersamaan rezim tersebut mengekspor otoritarianisme dan melakukan agresi militer.

Pemerintahan Trump telah mengambil berbagai tindakan melawan praktek perdagangan Tiongkok yang tidak adil. Pada 18 Februari, Sekretaris Perdagangan A.B. Wilbur Ross merilis laporan yang merekomendasikan tarif tinggi pada baja dan aluminium impor, yang secara eksplisit menyebutkan Tiongkok dan negara lain melakukan tindakan dumping untuk produk-produknya sebagai sebuah ancaman terhadap keamanan nasional AS.

Peningkatan jumlah para ahli keamanan nasional juga mulai mempertanyakan hubungan ekonomi Tiongkok dengan Amerika Serikat dan dunia.

“Terlepas dari retorika mereka, para pemimpin Tiongkok menganggap perdagangan dan investasi sebagai medan persaingan strategis daripada ‘kerjasama win-win’ biasa,” kata Aaron Friedberg, seorang profesor di Woodrow Wilson School of Princeton University dalam kesaksian di depan Komite Layanan Bersenjata DPR pada 15 Februari. “Ada sedikit bukti bahwa … mereka berniat untuk memutuskan pendekatan mereka saat ini.” (ran)

ErabaruNews