Epochtimes.id- Forum Anak Tangerang Selatan (Tangsel) menyerahkan 1.326 kertas origami berbentuk hati kepada Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany, di acara Open Office yang bertempat di aula Kantor Pemerintah Kota Tangsel, Jumat (23/02/2018).
Seribu lebih origami yang diserahkan ini berisi pesan dukungan dari masyarakat Tangerang Selatan kepada Walikota untuk mewujudkan Tangsel Kota Layak Anak.
Menurut Gatari Dwi Hapsari, Ketua Forum Anak Tangsel, sebanyak 1.326 origami hati tersebut dikumpulkan dari para pelajar dan warga Tangsel yang mengikuti rangkaian sosialisasi Kota Layak Anak (KLA) dan Fungsi Forum Anak sebagai Pelopor Pelapor (2P) yang digelar sejak awal Januari lalu.
“Kampanye Origami Hati untuk Bu Airin adalah bagian dari rangkaian sosialisasi KLA dan Fungsi Pelopor Pelapor,” kata Gatari dalam keterangan tertulisnya.
Menurut dia, kegiatan sosialisasi kami lakukan di sejumlah tempat yang banyak terdapat anak-anak, meliputi area car free day (Bintaro dan BSD), Taman Kota Satu dan Dua, dan komunitas anak muda seperti OSAS, gerakan Pramuka, dan remaja masjid.
Selain itu, sosialisasi juga dilakukan di 16 sekolah di wilayah Tangsel, diantaranya SMPN 17 Tangsel, SMAN 2 Tangsel, SMK Islamiyah Ciputat, SMAN 9 Tangsel, SMAN 10 Tangsel, SMPN 21 Tangsel, dan SMPN 11 Tangsel. Total sebanyak 23 tempat yang mereka datangi, meliputi area publik dan sekolah-sekolah di Tangsel.
Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany, di acara Open Office yang bertempat di aula Kantor Pemerintah Kota Tangsel, Jumat (23/02/2018) membaca dukungan warga jadikan Tangsel kota layak anak (Istimewa)
“Kami senang karena melalui kegiatan ini sudah membantu Pemkot Tangsel mensosialisasikan Forum Anak sebagai wadah anak untuk menampung aspirasi dan hak–hak anak di kota Tangsel. Selain itu kami juga mensosialisasikan Konvensi Hak Anak dan Kota Layak Anak (KLA),” jelas Gatari.
Selain Forum Anak, rangkaian sosialisasi KLA dan Kampanye Origami Hati juga didukung jaringan anak muda Tangsel yang bergabung dalam Koalisi Layak Anak (Koala). Diantaranya, Situ Gintung Jogging Club (SGJC), Global Cigarette Movement (9CM), No Tobacco Community, Warrior FCTC, Pembaharu Muda, Pramuka, Paskibraka, dan OSAS.
Khusus untuk sosialisasi KLA, mereka menyampaikan lima isu yang berpotensi menjadi kendala bagi Tangsel meraih predikat KLA kepada pelajar dan warga yang ditemui.
Kelima isu mencakup (1) bullying dan pornografi, (2) Napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif), (3) iklan promosi dan sponsor rokok dan kawasan tanpa rokok (KTR), (4) fasum layak anak dan (5) informasi layak anak. Dan di akhir acara, para pelajar atau warga tersebut diminta memberikan saran dan masukan kepada Walikota Tangsel terkait lima isu yang disampaikan.
“Pendapat dan saran dari para pelajar dan warga inilah yang mereka tuliskan di kertas origami berbentuk hati,” kata Gatari.
Dia menambahkan, origami ini menjadi bukti dukungan sekaligus bentuk cinta masyarakat kepada kota Tangsel dan Ibu Airi sebagai Walikota Tangerang Selatan.
Sependapat dengan Gatari, Bagja Nugraha, salah seorang anggota Koala, menyatakan bahwa 1.326 origami hati dari warga Tangsel menjadi penegas agar Walikota Tangsel tidak ragu lagi untuk menjadikan Tangsel Kota Layak Anak.
“Masukan dan saran yang mereka tuliskan adalah wujud kepedulian agar pemkot Tangsel memperbaiki segala hal terkait lima isu yang berpotensi menghambat Tangsel menjadi Kota Layak Anak. Sehingga kami sangat berharap Ibu Walikota membaca pesan-pesan dukungan tersebut dan menjadi masukan dalam mewujudkan kota Tangsel yang layak anak,” tegas Bagja. (asr)
EpochTimesId – Asosiasi Sheriff Negara Bagian New York, Amerika Serikat berencana menempatkan seorang petugas bersenjata di setiap sekolah di New York. Mereka pun meminta negara bagian untuk menganggarkan dana.
Asosiasi Sheriff (kepolisian daerah) itu mengajukan program Sumberdaya Sekolah Bersenjata (school resource officer/SRO) di setiap sekolah dasar dan sekolah menengah.
“Ini akan menjadi usaha yang mahal. Tapi kita berutang kepada anak-anak, dan orang tua mereka, untuk menyediakan tempat yang aman untuk pendidikan,” ujar Sheriff Wayne County, Barry Virts, yang juga Presiden Asosiasi Sheriff Negara Bagian New York.
— New York State Sheriffs' Association (@NYSheriffs) February 22, 2018
Usulan tersebut dilatarbelakangi oleh insiden penembakan massal mematikan pekan lalu di Florida. Insiden itu merenggut 17 nyawa di sebuah SMA.
“Kami menghabiskan jutaan dolar untuk melindungi sejumlah hakim yang relatif kecil di seluruh negara bagian, seperti seharusnya. Tentunya kita juga bisa mencari uang untuk melindungi orang-orang yang paling tidak berdaya, anak-anak, yang kita kirim ke sekolah setiap hari,” lanjut Sheriff Virt.
Menurut asosiasi tersebut, ada 4.750 sekolah umum dan hampir 2.000 sekolah swasta antara taman kanak-kanak dan hingga SMA di seluruh negara bagian.
Biaya proposal akan serupa dengan menambahkan satu guru ke setiap sekolah. Sejauh ini, ada 18 insiden terkait senjata di sekolah-sekolah Amerika, menurut Business Insider.
Sheriff Virts mengatakan petugas akan memberikan kehadiran polisi bersenjata untuk mencegah kemungkinan penyerang. Sementara pada saat yang sama membangun hubungan yang kuat dengan komunitas sekolah. Dia menambahkan bahwa jumlah SRO yang telah berjalan selama ini turun drastis karena berkurangnya dana lokal.
WATCH: Alleged Parkland, Florida, school shooter Nikolas Cruz appears in court via videoconference after being charged with 17 counts of premeditated murder https://t.co/MOTlgNa8a0pic.twitter.com/jS88hGnZCk
Sheriff Washington County, Jeff Murphy, pendukung kuat SRO di county-nya setuju dengan program asosiasi sheriff tersebut.
“Sayangnya, berkali-kali ketika penegakan hukum tiba di lokasi penembakan di sekolah, semuanya berakhir dan semua petugas polisi dapat membantu mereka yang selamat. Dengan petugas bersenjata yang bertugas di sekolah tersebut, serangan semacam itu bisa terhambat, atau setidaknya dihentikan dengan cepat dan mudah-mudahan tanpa kehilangan nyawa,” kata Murphy, dalam siaran persnya.
Today, it was my great honor to host a School Safety Roundtable at the @WhiteHouse with State and local leaders, law enforcement officers, and education officials.
There is nothing more important than protecting our children. They deserve to be safe, and we will deliver! pic.twitter.com/WhC2AxgWXO
Presiden Donald Trump sendiri justru menawarkan solusi alternatif dan diyakini lebih hemat biaya. Ide Trump adalah melatih dan mempersenjatai guru pilihan, dan membekali mereka dengan senjata api tersembunyi.
“Sejarah menunjukkan bahwa penembakan di sekolah berlangsung rata-rata 3 menit,” Trump menulis di Twitter. “Butuh polisi & responden pertama sekitar 5 sampai 8 menit untuk sampai ke lokasi kejahatan. Guru atau pegawai yang terlatih akan bisa dengan segera menyelesaikan masalah, sebelum polisi tiba. DETERRENT BESAR!”
Dia menambahkan, jika pelaku potensial yang hendak melakukan penembakan tahu bahwa sekolah memiliki guru atau pegawai yang memiliki senjata api, mereka akan langsung mengurungkan niat untuk melakukan serangan. (NTD.tv/waa)
Epochtimes.id- BMKG mengingatkan semakin meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi yakni banjir dan longsor di beberapa wilayah Indonesia. Imbauan BMKG ini tak lain pada 3 hari ke depan sehubungan terjadinya cuaca ekstrem.
Kepala Bidang Humas BMKG Harry Djatmiko dalam keterangannya menyebutkan bencana Hidrometeorologi seperti longsor di Brebes, banjir di Bandung, Cirebon, Jombang, dan Bojonegoro, serta angin kencang di Sidoarjo dalam beberapa hari terakhir dipicu oleh kondisi atmosfer yang sangat labil di wilayah Indonesia.
Dia menambahkan, kondisi ini dipicu oleh beragam fenomena, dari adanya pola angin baratan yang cukup kuat dan didukung adanya pola daerah pertemuan angin (konvergensi) hingga dipicu oleh skala atmosfer skala lokal maupun skala yang lebih luas di sekitar lokasi bencana serta kondisi uap air dan kelembaban udara yang cukup tinggi.
Oleh karena itu, kondisi cuaca eksrem diperkirakan akan terjadi beberapa hari ke depan. Cuaca ekstrem ini diperkirakan merata di sejumlah wilayah Indonesia.
“Dalam beberapa hari ke depan suplai uap air sebagai pendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan relatif tinggi,” tulisnya.
“Diprakirakan potensi hujan masih terus meningkat dalam 3 hari ke depan khususnya di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Papua,” lanjutnya.
Harry menyampaikan besarnya pengaruh lokal dan tingginya pemanasan mengakibatkan periode saat ini hingga akhir Februari nanti memicu peningkatan intensitas hujan lebat yang memungkinkan disertai kilat/petir dan angin kencang. Secara umum, masyarakat diimbau agar tetap waspada.
Lebih rinci, Harry meminta masyarakat waspada potensi genangan, banjir maupun longsor bagi yang tinggal di wilayah berpotensi hujan lebat terutama di daerah rawan genangan, banjir, banjir bandang, dan longsor.
Selain itu, masyarakat diminta waspada terhadap kemungkinan hujan disertai angin yang dapat menyebabkan pohon maupun baliho tumbang/roboh.
“Diminta tidak berlindung di bawah pohon jika hujan disertai kilat/petir. Waspada kenaikan tinggi gelombang serta waspada hujan lebat disertai angin kencang yang berbahaya bagi kapal berukuran kecil,” simpul Harry dalam imbauannya. (asr)
Epochtimes.id- Dwi Konferensi Partai Komunis Tiongkok (PKT) akan diselenggarakan pada awal Maret 2018.
Media Hongkong menerbitkan sebuah artikel yang mengatakan bahwa terdapat tidak sedikit hal yang harus dimatangkan melalui konperensi tersebut, termasuk memilih pemimpin baru untuk mempertimbangka dan melaksanakan amandemen konstitusi dan undang-undang pengawasan negara.
Dua Konperensi dari CPPCC (Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok) dan NPC (Kongres Rakyat Nasional) akan digelar di Beijing pada 3 Maret hingga 5 Maret mendatang.
Komentar media Hongkong MingPao menyebutkan bahwa reformasi ekonomi Xi Jinping akan menjadi sorotan utama di Dwi Konperensi tersebut.
Artikel tersebut mengatakan bahwa sejak awal tahun ini, Dwi Konperensi Tingkat daerah telah dilaksanakan, dan sebagaimana pengalaman yang lalu, beberapa retorika yang disebutkan pada Dwi Konperensi daerah akan dijadikan referensi pada Dwi Konperensi tingkat nasional.
Pertama, dari seluruh 31 provinsi di Tiongkok, 19 provinsi sepakat untuk menurunkan target pertumbuhan PDB nasional tahun ini. Kedua, reformasi pada sisi penawaran dialihkan untuk memperbaiki bagian yang menjadi kelemahan.
Selain itu, di bidang real estat perlu pengaturan kesamaan kepentingan baik bagi penyewa maupun pembeli.
Artikel tersebut juga memprediksikan perlunya konperensi mengukuhkan hasil yang dicapai dalam anti-korupsi selama beberapa tahun terakhir, termasuk usulan untuk membangun mekanisme kelembagaan juga akan menjadi salah satu topik utama bahasan dalam sidang di Dwi Konperensi.
Selama lebih dari 5 tahun terakhir, anti-korupsi Xi Jinping telah berhasil ‘mengandangkan’ sejumlah ‘harimau’ anggota inti faksi Jiang Zemin, termasuk Zhou Yongkang, Bo Xilai, Guo Boxiong, Xu Caihou, Lin Jihua dan Sun Zhengcai dan lainnya. ‘Pengandangan’ mereka jelas melemahkan kekuataan faksi Jiang.
Sebelumnya, media resmi Tiongkok dan media asing juga menyoroti beberapa isu penting yang mungkin akan dibahas dalam Dwi Konperensi nanti, isu-isu itu termasuk menetapkan status komisi inspeksi disiplin nasional. Komisi Pemantau dan komisi inspeksi disiplin berkantor dalam gedung yang sama, dan menggabungkan sejumlah lembaga anti-korupsi.
Yang akan menjadi topik menarik seperti peninjauan kembali Konstitusi dan amandemen Undang-Undang, pembentukan komisi pengawasan negara, dihapus tidaknya aturan kepala negara hanya boleh menjabat selama 2 periode, sehingga dapat membuka jalan bagi Xi Jinping untuk tetap menjabat kepala negara setelah tahun 2022. (Sinatra/asr)
Rezim Khmer Merah yang brutal memerintah Kamboja dari tahun 1975-1979, dan selama masa itu mereka dibantu oleh komunis Tiongkok.
Di bawah pimpinan Pol Pot, Tiongkok yang mempersenjatai Khmer Merah menggulingkan negara tersebut pada tahun 1975, dan setelah mereka merebut ibukota Phnom Penh, mereka segera memerintahkan mengevakuasinya.
Sekitar 2 juta orang dikirim ke daerah pedesaan dan sekitar 20.000 lainnya meninggal di jalan-jalan. Mereka yang tidak ingin meninggalkan kota, seperti yang tua dan sakit, dibunuh.
Pengosongan kota-kota di Kamboja merupakan bagian dari tujuan Khmer Merah untuk mendidik ulang para penduduk dan menciptakan versi negara ideal mereka, sebuah utopia agraris komunal yang dinamai Kamboja Demokratik.
7 Januari menandai berakhirnya rezim Khmer Merah pada tahun 1979. Orang Vietnam memasuki Kamboja dan tinggal selama sepuluh tahun. Saya dapat memberitahu Anda paling di #Vietnam jangan menyebutnya ‘invasi’ dan mungkin tidak akan. #war#genocide#Cambodiapic.twitter.com/dXRL5Lx5zc
Mereka yang menentang cita-cita mereka dimusnahkan, dan masyarakat diubah dengan hebat. Struktur keluarga tradisional dihapuskan, seperti uang, agama, sekolah, dan hampir semua kebebasan pribadi, antara lain.
Ketika mereka berusaha mengembalikan negara itu kembali ke Tahun Nol, rezim tersebut membunuh hingga seperempat dari populasi (2 juta orang). Sebagai bagian dari itu, pembersihan kekerasan menargetkan kelompok tertentu, termasuk etnis Tionghoa.
Dalam bukunya “The Pol Pot Regime”, akademisi Ben Kiernan menulis bahwa dari populasi 430.000 etnis Tionghoa pada tahun 1975, hanya sekitar 215.000 yang selamat dari rezim tersebut, melaporkan harian Cambodia Daily.
Meskipun demikian, Partai Komunis Tiongkok adalah pendukung utama Khmer Merah sebelum, selama, dan setelah berkuasa di Kamboja.
Andrew Mertha, direktur program China and Asia-Pacific Studies di Cornell University, mengatakan kepada The New York Times bahwa Tiongkok menyediakan setidaknya 90 persen bantuan luar negeri, termasuk peralatan militer dan penasihat, yang diberikan kepada Khmer Merah, termasuk selama masa dimana pembunuhan tersebut paling buruk.
“Tanpa bantuan Tiongkok, rezim Khmer Merah tidak akan bertahan dalam seminggu,” kata Mertha.
Hari 252 (1/7): Setelah hanya memerintah singkat namun mematikan (2 juta orang Kamboja), rezim Khmer Merah di bawah Pol Pot digulingkan oleh Vietnam pada tahun 1979, meskipun telah memainkan peran dalam kemunculannya di tahun 1975. Model anti modern dan agraris mati bersama pemerintahnya. # NHD365# KonflikCompromise18pic.twitter.com/bCrGcqFyCT
Di antara 5.000 orang Tiongkok yang tergolong teknisi dan bekerja di Kamboja Demokratik adalah para penasihat Pol Pot dan Komite Tetapnya, melaporkan The Diplomat. Sumber lain mengatakan tiga kali lipat jumlah orang Tiongkok tersebut di negara ini. Orang-orang Tiongkok tersebut membangun jalan-jalan, kereta api, dan di pusat kota merupakan lapangan udara, di mana diperkirakan sekitar 50.000 pekerja budak Khmer meninggal.
Youk Chhang, direktur eksekutif Pusat Dokumentasi Kamboja, mengatakan kepada The New York Times tentang kehadiran orang-orang Tiongkok tersebut selama pemerintahan empat tahun Khmer Merah. “Para penasihat Tiongkok ada di sana bersama sipir penjara dan sampai ke pemimpin tertinggi,” kata Youk. “Tiongkok tidak pernah mengakui atau meminta maaf untuk ini.”
Pada hari ini tahun 1979, penyerangan tentara Vietnam merebut ibukota Kamboja di Phnom Penh, menggulingkan rezim genosida #PolPot dan #KhmerRouge. Antara tahun 1975 & 1978, diperkirakan dua juta orang Kamboja telah meninggal karena eksekusi, kerja paksa, dan kelaparan. #Cambodiapic.twitter.com/PCz7a3jQEf
Sebagian besar dari apa yang terjadi juga telah terjadi sebelumnya di Tiongkok selama tahun 1960-an dengan apa yang disebut Lompatan Jauh ke Depan yang menewaskan sekitar 45 juta orang, dan kemudian Revolusi Kebudayaan, yang selanjutnya merobek struktur masyarakat Tiongkok.
Pol Pot telah lama menjadi pengagum Mao Zedong dari Tiongkok dan telah menghabiskan waktu di Tiongkok pada tahun 1966, tahun dimana Revolusi Kebudayaan dimulai. Ada yang mengatakan ia membuatnya terpesona.
“Pengungsian paksa kota-kota, eksekusi para mantan pejabat pemerintah, perwira militer, dan orang-orang berpendidikan; penciptaan cepat komune dan serangan frontal terhadap agama dan individualisme merupakan penerapan dan perluasan ideologi Maois sampai tingkat yang paling ekstrem,” tulis Stephen J Morris dalam “Why Vietnam Invaded Cambodia”, melaporkan Phnom Penh Post.
“Saya percaya bahwa ‘hiper Maoisme ‘ [milik Khmer Merah] adalah adaptasi kesadaran untuk Lompatan Jauh ke Depan,” kata Morris kepada Phnom Penh Post.
“Juga, merupakan upaya untuk menunjukkan bahwa [Khmer Merah] bisa menjadi revolusioner komunis terbesar sepanjang masa, mengungkap tidak begitu banyak kesalahan orang Tiongkok seperti orang Vietnam, yang karenanya mereka sangat membenci, dan sehubungan dengan siapa mereka memiliki rasa rendah diri yang besar,” katanya.
Tidak pernah pernah tergerak atau benar-benar terkejut dengan apa yang manusia bisa lakukan satu sama lain daripada sekarang. Sore hari di Ladang Pembunuhan rezim Pol Pot di Kamboja. Pohon pembunuhan untuk menyiksa anak-anak sampai mati hampir menghancurkanku. Perdamaian lebih baik daripada ideologi kebencian pic.twitter.com/PDhs5hODxq
Selama pemerintahan Khmer Merah, orang Tiongkok adalah satu-satunya yang memiliki kehadiran substansial di Kamboja.
Meskipun ada dukungan militer untuk pasukan Pol Pot dari komunis Vietnam Utara selama Perang Vietnam, tidak lama setelah 1975, hubungan antara Khmer Merah dan komunis Vietnam memburuk. Apa yang dimulai saat pertarungan berskala kecil antara keduanya berubah menjadi serbuan oleh Vietnam yang mengusir Khmer Merah dari berkuasa pada tahun 1979.
Sebagai tanggapan atas tindakan Vietnam, pasukan Tiongkok menyerang utara Vietnam dalam konflik selama sebulan.
Partai Komunis Tiongkok mendukung Pol Pot untuk melawan Vietnam, yang telah memihak Uni Soviet. Pada saat ini, dukungan Tiongkok untuk Khmer Merah diberi anggukan oleh Washington, yang telah berusaha memperbaiki hubungan dengan Beijing. Dipimpin oleh orang-orang seperti Sekretaris Negara Henry Kissinger, AS bertujuan untuk merongrong hubungan antara kekuatan komunis, dalam kasus ini, mengadu Tiongkok melawan Uni Soviet dan sekutu komunisnya di Vietnam.
Sebagai bagian dari ini, orang Amerika tidak menentang dukungan Partai Komunis Tiongkok terhadap Khmer Merah. Sebuah transkrip yang telah dideklasifikasi dari pertemuan 26 November 1975 antara Kissinger dan Menteri Luar Negeri Thailand, Chatchai Chunhawan, menunjukkan bagaimana Washington kemudian memandang Khmer Merah.
Pada pertemuan tersebut, Kissinger mengatakan kepada Chatchai bahwa “kita tidak memusuhi” Khmer Merah. “Kita ingin mereka mandiri sebagai penyeimbang untuk Vietnam Utara,” katanya. “Kita tidak keberatan pengaruh Tiongkok di Kamboja untuk menyeimbangkan Vietnam Utara.”
Perlu dicatat bahwa pemboman Amerika terhadap Kamboja (1965-1973) dan invasi untuk wilayah perbatasan timur negara itu pada tahun 1970, ditambah kudeta yang didukung oleh AS, juga dipandang sebagai faktor-faktor yang tidak stabil yang menyebabkan bangkitnya Khmer Merah.
Selama tahun 1980-an, pasukan gerilyawan Pol Pot menerima bantuan militer dari Beijing, sementara kelompoknya mendapat dukungan politik di PBB oleh oposisi Washington terhadap pendudukan Kamboja selama beberapa dekade di Kamboja.
Pengaruh Khmer Merah menurun setelah kesepakatan gencatan senjata 1991 ditandatangani. Pada tahun 1998, Pol Pot tewas tanpa menghadapi peradilan. Tidak lama kemudian, Khmer Merah tidak ada lagi keberadaannya sebagai kelompok yang berfungsi. (Visiontimes/ran)
Epochtimes.id- Tim gabungan terus melakukan pencarian terhadap korban longsor yang menimpa petani di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Hingga kini masih 13 orang korban longsong masih hilang.
Kejadian bencana longsor ini terjadi pada Kamis (22/02/2018) pukul 08.00 WIB. Lokasi longsor tak terdapat pemukiman.
Warga yang terdampak adalah petani yang sedang menggarap sawah dan pengemudi kenderaan yang sedang melintas jalan provinsi dan jalan desa.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho merilis selain 13 warga yang hilang, longsor mengakibatkan 7 warga meninggal dunia, 13 luka-luka dan dirawat dan 2 warga selamat.
Evakuasi korban Longsor di Brebes, Jawa Tengah 23 Februari 2018 (Dokumentasi BNPB)
Namun demikian, pada Jum’at (23/02/2018) 15.30 WIB pencarian dihentikan karena cuaca. Daerah sekitar mengalami hujan lebat dan akan dilanjutkan pada keesokan harinya.
Data yang dihimpun BNPB, hingga kini sebanyak 245 Jiwa mengungsi ke Masjid, SMPN dan Rumah kerabat terdekat akibat longsor ini.
Data BNPB menyebutkan, longsor menyebabkan terjadinya kerugian materil yakni penutupan akses jalan provinsi antara Kecamatan Salem menuju Kecamatan Banjargarjo, Kabupaten Brebes sehingga tidak dapat dilalui. Akibat lainnya, 10 unit rumah mengalami rusak ringan.
Data korban terbaru ini sekaligus meralat data sebelumnya sebanyak 18 menjadi 13 orang. Serta yang masih dirawat di rumah sakit berjumlah 5 orang.
Longsor di Brebes, Jawa Tengah (Data diolah BNPB)
Mahkota longsor dari perbukitan di hutan produksi Perhutani BKPB Salem Petak 26 PlRPH Babakan yang menimbun sawah di bagian bawah.
Menurut BNPB, kondisi topografi adalah perbukitan dengan kemiringan lereng hampir curam. Berdasarkan perkiraan potensi terjadi gerakan tanah pada Februari 2018 di Kabupaten Brebes, daerah bencana terletak pada zona potensi gerakan tanah tinggi.
BNPB menyatakan artinya zona ini potensi dapat terjadi gerakan tanah jika tejadi curah hujan di atas normal. Oleh karena itu, kondisi longsor yang terjadi diakibatkan murni bencana alam. (asr)
Acara Rakernas III PDI-P merupakan agenda internal parpol dan jurnalis tak dipersilakan hadir untuk meliput acara tersebut.
Momen saat Megawati mengumumkan Jokowi sebagai Capres PDI-P diunggah melalui akun twitter PDI-P.
Pengumuman tersebut dalam cuitan PDI-P menulis, “Ketua Umum #PDIPerjuangan menggunakan Hak Prerogatif menunjuk Ir. H. Joko Widodo @Jokowi sebagai calon Presiden RI 2019-2024.”
“Dengan ini saya menyatakan calon Presiden dari PDI-Perjuangan Ir Joko Widodo, pasti menang,” demikian disampaikan Megawati dengan menggelegar dalam video diunggah Twitter PDI-P disambut meriah oleh seluruh kader PDI-P.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang hadir pada deklarasi tersebut turut memposting tweet di dalam akun twitter resminya @pramonoanung tentang pencalonan Jokowi sebagai Capres dari PD-P.
“Dalam Rakernas III hari ini @PDI_Perjuangan memutuskan pencalonan @jokowi menjadi calon Presiden untuk tahun 2019-2024, Bismillah Menang dan mendapatkan dukungan seluruh rakyat Indonesia #Bant3ngPilihJokowi #T3tapJokowi,” cuit Pramono. (asr)
Epochtimes.id- Sosok Zhang Lifan, seorang sejarawan yang merupakan Generasi Merah Kedua Tiongkok berpendapat bahwa akibat kebijakan luar negeri Tiongkok yang ekspansif One Belt and One Road Initiative atau Inisiatip Satu Sabuk Satu Jalan (OBOR) bagaikan sebuah revisi dari gagasan Mao Zedong di masa lalu yang menghendaki revolusi diekspor ke seluruh penjuru dunia.
Wawancara dengan Deutsche Welle baru-baru ini, Zhang Lifan mengatakan bahwa proyek OBOR Tiongkok tak lain adalah revisi dari ‘Ekspor Revolusi’ gagasan Mao, hanya saja Partai Komunis Tiongkok sekarang melakukan infiltrasi politik melalui langkah-langkah ekonomi.
Zhang berpendapat bahwa strategi OBOR juga merupakan sebuah sarana untuk mengendalikan/mengambil alih sumber daya ekonomi banyak negara melalui metode menjaminkan sumber daya (proyek). Dampaknya kelak dapat mempengaruhi nilai-nilai Barat serta sistem demokrasi dunia.
Sabuk Ekonomi Jalur Sutra yang melibatkan dana berjumlah besar mungkin saja menimbulkan tantangan regulasi terutama di bidang keuangan dan administrasi. (Thomas Peter-Pool/Getty Images)
Pada 30 November tahun lalu, Partai Komunis Tiongkok menjadi tuan rumah ‘Dialog Tingkat Tinggi antara PKT dengan Partai Politik di dunia’, dan Zhang Lifan percaya bahwa setelah konferensi tersebut, semua negara akan menaruh kewaspadaan terhadap tujuan politik, ekonomi dan militer PKT.
Pada Oktober 2017, Apple Daily yang berbasis di Hong Kong melaporkan bahwa pemerintah Tiongkok menggunakan strategi diplomatik luar negeri yang menabur uang demi kepentingan pertumbuhan ekonominya.
Data statistik Kementerian Keuangan Tiongkok dari tahun 2012 – 2016 menunjukkan bahwa jumlah total bantuan luar negeri Tiongkok telah mencapai jumlah RMB. 92.219.000.000,-
Tiongkok yang memiliki pendapatan per kapita kurang dari separuh negara maju, malahan memiliki jumlah bantuan luar negeri yang melampaui negara-negara maju.
Pada saat itu, Zhang Lifan kepada media Hong Kong mengatakan bahwa cara pemerintah Tiongkok menghambur-hamburkan uang membuat mata orang melotot. Ketika membantu beberapa negara di Afrika, pihak Tiongkok menyerahkan tumpukan uang kertas dolar AS kepada presiden setempat. Presiden lalu memanggil datang beberapa menterinya untuk menerima pembagian rezeki.
Bagi pejabat Tiongkok yang memberikan uang itu, ia hanya diminta untuk menuliskan sendiri jumlah uang yang dikeluarkan sebagai pertanggungjawaban, tanpa perlu kuitansi atau tanda terima apapun sebagai bukti.
Korupsi yang terjadi di dalam negeri itu saja tidak mudah untuk dibongkar, tentu akan lebih sulit untuk mengawasi korupsi yang terjadi di luar negeri.
Pada saat pemerintah Tiongkok menghambur-hamburkan uang di luar negeri, distribusi untuk kepentingan kesejahteraan rakyat terjadi sangat berat sebelah.
Tahun 2016, Yang Gailan, wanita berusia 28 tahun yang tinggal di perkampungan Agushan, desa Jinggu, Kabupaten Kangle, propinsi Gansu yang merupakan daerah miskin di barat laut Tiongkok, membunuh keempat anak kandungnya dengan kampak, lalu bunuh diri bersama suaminya dengan meminum racun. Insiden tersebut menggemparkan seluruh negeri dan memicu kritikan tajam masyarakat.
Pelabuhan laut Hambantota sekarang disewa oleh China Merchants Port Holdings Company Limited selama 99 tahun. (Lakruwan Wanniarachchi/AFP/Getty Images/Epoch Times)
Huang Tong-chu, seorang penulis online menulis demikian : Di tanah pedesaan Tiongkok yang luas, banyak sekali orang miskin tidak punya waktu dan kemampuan untuk menyampaikan penderitaan mereka secara online. Mungkin sekali yang mereka inginkan hanyalah mengetahui bagaimana caranya untuk bertahan hidup.
Profesor Chen Zhiwu, seorang ekonom terkenal dan Yale University pernah berkata : “Uang kertas keluaran Tiongkok itu bisa digunakan di Amerika, Afrika, Korea Utara, dapat dipakai oleh pemerintah, para pejabat, kaum Generasi Kaya Kedua, gundik-gundik cantik, hanya rakyat Tiongkok yang tidak boleh menggunakannya”
Usai Dwi Konperensi tahun 2015, Perdana Menteri Li Keqiang dalam menjawab pertanyaan wartawan saat siaran pers mengatakan bahwa, Tiongkok yang merupakan negara ekonomi terbesar dunia menjadi ternoda gara-gara posisi pendapatan per kapita sesuai perhitungan PDB. Tiongkok berada di urutan 80-an dunia.
Li Keqiang juga mengakui bahwa sesuai dengan standar perhitungan Bank Dunia, Tiongkok yang memiliki hampir 200 juta penduduk sangat miskin sebenarnya tergolong negara sedang berkembang. (Sinatra/asr)
ErabaruNews – Mantan Perdana Menteri Tony Abbott mengusulkan agar migrasi asing ke Australia dipangkas. Usul itu disampaikan dalam upaya untuk mengurangi tekanan pada upah, infrastruktur, dan harga rumah.
Dalam pidato yang disampaikan di forum ‘The Sydney Institute’ pada hari Selasa, 20 Februari 2018 lalu, Abbott mengatakan bahwa dia ingin melihat jumlah migrasi dipangkas antara 190.000 sampai 110.000 orang per tahun.
“Isu saya bukan imigrasi; Ini adalah tingkat imigrasi pada saat upah stagnan, infrastruktur yang tersumbat, harga rumah yang melonjak. Dan di Melbourne bahkan ada kelompok genk etnis yang membuat polisi pusing,” kata Tonny Abbott, Selasa malam.
“Ini adalah hukum dasar ekonomi yang, meningkatkan pasokan tenaga kerja akan menekan upah; dan bahwa meningkatnya permintaan untuk perumahan akan meningkatkan harga,” imbuhnya.
Abbott mengatakan bahwa pemotongan jumlah migran asing dapat meningkatkan pertumbuhan upah. Hal itu juga bisa mengatasi masalah keterjangkauan perumahan dan mungkin mengurangi tingkat kejahatan.
Dia mengakui bahwa memiliki ‘Australia yang lebih besar’ akan membuat negara ini kuat dalam jangka panjang. Namun dia mengatakan bahwa pemotongan jangka pendek akan mendorong ekonomi Australia.
Pada isu perumahan, mantan pemimpin partai liberal tersebut mengatakan bahwa, “terutama dalam dekade terakhir, imigrasi yang lebih tinggi telah mendorong permintaan dan mempengaruhi harga, yang telah ditambah dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah di bank-bank.”
“Hampir setengah juta tempat tinggal baru dibutuhkan selama satu dekade hanya untuk memenuhi peningkatan migrasi luar negeri bersih,” imbuhnya.
WATCH: @TonyAbbottMHR says Australia needs to cut the immigration rate if we want wages to rise and housing prices to drop. #theboltreport@SkyNewsAust
Dia juga mengatakan ada yang salah dengan integrasi beberapa migran. Dimana 58 persen pengungsi yang tinggal di Australia dalam sepuluh tahun terakhir hidup dengan kesejahteraan. Padahal hanya 30 persen migran yang datang ke Australia menguasai bahasa inggris.
“Tanpa bahasa nasional, bagaimana pendatang baru benar-benar dapat menemukan pekerjaan dan sepenuhnya mengintegrasikan diri ke dalam cara hidup kita?” Kata Abbott, mempertanyakan.
Pada akhir pidatonya, Abbott meminta Imigrasi dan Menteri Dalam Negeri Peter Dutton untuk menurunkan jumlah kedatangan migran secara keseluruhan. Karena tugas pertama pemerintah adalah untuk warganya sendiri, bukan membantu pengungsi atau pekerja asing.
“Setidaknya sampai infrastruktur, persediaan perumahan, dan integrasi lebih baik, kita hanya harus memindahkan keseluruhan angka secara substansial,” lanjut Abbott. “Program migrasi yang kuat dalam jangka panjang tidak menghalangi yang lebih kecil dalam jangka pendek terutama bila ada tekanan akut terhadap standar hidup dan kualitas hidup.”
Pidato Abbott adalah tindak lanjut atas wacana sebelumnya oleh Senator Liberal, Jim Molan dan Dutton mengenai asupan migran Australia saat ini.
“Kami sekarang secara efektif mengendalikan perbatasan kita dengan cara yang sedikit saja mempercayai oposisi untuk dilakukan. Namun, saya khawatir tingkat migrasi legal, sekarang kita mengendalikan perbatasan kita, tentu saja, melebihi kapasitas kota kita untuk menyerap baik secara budaya maupun infrastruktur,” kata Molan dalam pidato perdananya di Parlemen pada 14 Februari 2018.
Dalam sebuah wawancara 2GB, Dutton menanggapi ucapan Molan dengan mengatakan bahwa Koalisi telah mengurangi jumlah asupan migran lebih dari 100.000 orang sejak Partai Buruh berkuasa.
“Ini akan kembali,” kata Dutton, menambahkan bahwa pemerintah tidak terikat dengan angka.
Tapi, itu adalah ucapan terakhir Dutton yang dilihat oleh Abbott karena mungkin sebuah sinyal bahwa bangku depan pemerintah siap untuk secara terbuka membahas masalah ini. “Jika kita harus membawanya kembali lebih jauh, jika itu yang dibutuhkan dan itulah yang menjadi kepentingan terbaik negara kita, itulah yang akan kita lakukan,” kata Dutton, mengacu pada masalah kepadatan penduduk di beberapa kota negara tersebut.
Setelah pidato Abbott, Dutton menolak usulan bahwa pemerintah harus mengurangi tingkat imigrasi. Dia mengatakan bahwa dia yakin rencana imigrasi saat ini akan mencapai keseimbangan yang benar.
“Saya ingin membawa orang semuda mungkin, setinggi mungkin sehingga mereka membayar pajak lebih lama, mereka berkontribusi pada masyarakat Australia dan mereka membantu membangun negara kita,” kata Dutton di National Press Club.
Mantan menteri imigrasi Kevin Andrews sejak itu mendukung seruan Tony Abbott untuk mengurangi jumlah asupan migran saat ini.
Dr Jane O’Sullivan, seorang peneliti senior kehormatan di University of Queensland School of Agriculture and Food Sciences, mengatakan kepada news.com.au pada bulan Desember bahwa Australia secara efektif berlari untuk berdiri hanya untuk memenuhi tuntutan infrastruktur untuk mengakomodasi pertumbuhan populasi.
“Biayanya lebih dari 100.000 dolar untuk uang publik per orang yang kita tambahkan ke populasi kita,” kata Sullivan, dikutip dari Sky News.(NTD.tv/waa)
Siapa yang tidak suka tawar menawar? Anda pergi ke suatu tempat untuk mengharapkan satu hal, dan Anda kembali ke rumah dengan lebih dari yang Anda pikir akan Anda dapatkan.
Tentu saja, ini sebagian besar berlaku untuk belanja. Ketika sampai pada pengobatan modern, pasien ingin tahu persis apa yang akan terjadi sebelum ahli bedah memotongnya.
Sayangnya itu tidak selalu mungkin. Dokter tunduk pada sejumlah variabel yang dapat memaksa mereka berimprovisasi dengan cepat.
Dr. A. Gopala Krishna Gokhale, seorang ahli bedah di Rumah Sakit Apollo di India, mengalami masalah tak terduga saat sedang bersiap untuk melakukan transplantasi jantung.
Jantung yang Dr. A. Gopala Krishna Gokhale rencanakan untuk digunakan dalam transplantasi pada pria berusia 56 tahun itu terlalu kecil.
“Jantung donor itu berukuran normal. Hati penerima adalah seukuran bola kecil,” kata ahli bedah tersebut kepada The Hindu.
Waktu hampir habis. Pria yang seharusnya menerima transplantasi tersebut mulai mengalami komplikasi terkait kesehatan lainnya akibat gagal jantungnya.
Gokhale terbiasa dengan prosedur yang dapat memanfaatkan jantung yang ada dan menyelamatkan nyawa manusia. Tapi itu berisiko dan jarang dilakukan.
Ini dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai “transplantasi piggyback“, terdengar seperti sesuatu yang terus terang dan tanpa ragu-ragu dari sebuah film fiksi ilmiah.
Transplantasi heterotopik, atau “transplantasi piggyback”, adalah saat jantung donor ditransplantasikan di samping jantung asli.
Hanya ada sekitar 150 transplantasi heterotopik yang pernah dilakukan. Tetapi tanpa ada waktu luang, Dr. Gokhale tidak punya pilihan lain.
Jantung donor harus di restart dalam waktu empat jam setelah berhenti. Mengingat faktor seperti transportasi, persiapan, dan operasi, itu tidak menyisakan banyak waktu untuk merenungkannya.
Jam dimulai pukul 06.50 pagi itu, saat donor tersebut secara resmi diucapkan almarhum. Butuh waktu dua jam untuk sampai ke Rumah Sakit Apollo, tiba pukul 08.50, di mana transplantasi akan berlangsung.
Dokter di rumah sakit sudah menunggu, siap memulai operasi.
Secara total, operasi berlangsung dalam tujuh jam. Itu sukses, dan pasien diharapkan pulih.
Dr. Gokhale mampu menyesuaikan jantung kedua di antara paru-paru kanan dan jantung aslinya. Setiap jantung melayani tujuan yang berbeda, dan keduanya berdenyut pada kecepatan waktu yang berbeda.
Akibatnya, pasien sekarang akan memiliki dua denyut nadi yang berbeda dan pola ECG (electrocardiogram) yang kompleks.
“Dua jantung di dalam pasien tersebut saling melengkapi untuk memperlancar sirkulasi, tetapi berdenyut pada kecepatan yang berbeda,” kata Gokhale.
“Ini adalah prosedur sekali seumur hidup yang dilakukan oleh seorang dokter.”
Untuk menyaksikan operasi ini, klik di sini. (Peringatan: pertimbangan pemirsa disarankan)
Epochtimes.id- Perwira Angkatan Udara India (IAF) Avani Chaturvedi menciptakan sejarah saat penerbangan perdananya dengan pesawat tempur buatan Rusia MiG-21.
Penerbangan pertamanya menjadikan dirinya sebagai seorang wanita India yang pertama kali sebagai pilot pesawat tempur.
Pada Senin, 19 Februari 2018, Chaturvedi mengudara dengan jet tempur diawasi oleh instrukturnya untuk terakhir kalinya seperti laporan India Today.
Setelah memastikan dia melakukan segalanya dengan benar, Chaturvedi bersiap terbang dengan pesawat tempur.
Chaturvedi mengudara dari markas Jamnagar di Gujarat. Misinya berlangsung selama sekitar 30 menit setelah itu dia kembali ke markas.
Penerbangan perdana ini dianggap sebagai langkah awal menuju pilot pesawat tempur.
#TouchTheSkyWithGlory : Fg Offr Avani Chaturvedi became the first Indian Woman to fly a fighter aircraft solo, when on 19 Feb 18 she flew a MiG-21 Bison aircraft in her first solo flight. The photo attached has been taken after her solo sortie. pic.twitter.com/nHWe4sgSmi
Penerbangan perdana Avani Chaturvedi dengan pesawat tempur supersonik ini dianggap sebagai pesawat yang sulit untuk dikemudikan. Pada penerbangan perdana ini tidak diharapkan dia melakukan manuver yang sangat rumit.
“Semua pilot tempur kemungkinan besar akan mengingat penerbangan perdana mereka. Anda merasa kuat seperti burung yang telah melakukan penerbangan pertamanya,” tambahnya.
Perwira Chaturvedi sekarang akan menjalani dua tahun pelatihan sebelum benar-benar menjadi pilot pesawat tempur sepenuhnya.
Perwira terbang Chaturvedi, Bhavana Kanth dan Mohona Singh adalah kadet wanita pertama yang masuk ke dalam pilot tempur Angkatan Udara India pada tahun 2016.
Hingga 2016, pilot tempur AU India hanya terdiri laki-laki. Perwira Pesawat Terbang Chaturvedi dan Flying Officer Kanth ditugaskan ke skuadron MiG-21. (asr)
ErabaruNews – Venezuela meluncurkan mata uang digital yang diberinama ‘Petro’, Selasa (20/2/2018) awal pekan kemarin. Rezim penguasa mengklaim bahwa mata uang itu akan digunakan untuk membantu negara itu untuk keluar dari krisis ekonomi yang semakin buruk.
Rezim sosialis yang dipimpin Presiden Nicolas Maduro menawarkan 38,4 juta unit Petro, seperti dikutip dari VOA, Jumat (23/2/2018). Jumlah tersebut sekitar sepertiga dari jumlah total mata uang baru yang akan diedarkan.
Mereka menargetkan sebanyak 100 juta Petros akan dijual dan diedarkan di masyarakat. Nilai awal uang mirip bitcoin itu ditetapkan senilai 60 dolar. Nilai itu adalah setara dengan harga satu barel minyak mentah Venezuela pada pertengahan Januari 2018.
Seorang wanita tua berbaris untuk membeli makanan pokok dan barang-barang rumah tangga di luar sebuah supermarket di lingkungan kumuh Lidice, di Caracas, Venezuela pada tanggal 27 Mei 2016. (RONALDO SCHEMIDT / AFP / Getty Images)
Venezuela kini berada diambang kebangkrutan. Krisis ekonomi dan politik melumpuhkan negara Amerika Latin itu. Bahkan, warga perbatasan sudah mulai melarikan diri ke negara tetangga, akibat sulitnya menemukan kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional dan pasar swalayan.
Padahal negara itu memiliki cadangan minyak terbukti yang terbesar di dunia. Dengan mata uang digital ini, Maduro berharap munculnya peluang ‘pembiayaan baru’.
Dia harus memeras otak dalam menghadapi sanksi Amerika yang melarang warga dan perusahaan mereka untuk melakukan transaksi perdagangan dengan Venezuela. AS dan Uni Eropa juga melarang warga negaranya melakukan transaksi dengan perusahaan minyak Venezuela, PDVSA.
Krisis ekonomi parah juga dipicu oleh penurunan harga minyak mentah dan penurunan produksi minyak. Terlebih industri minyak menyumbang sekitar 96 persen ekspor Venezuela.
Para pakar sendiri skeptis dengan peluang sukses Petro mendongkrak kepercayaan investor. Sebab investor sudah terlanjur ‘ngeri’ dengan ketidakseimbangan ekonomi di dalam negeri. (waa)
Gedung opera pertama Arab Saudi dirancang dibuka di kota pelabuhan Laut Merah, Jeddah. Pembukaan ini diumumkan oleh Ahmed Al-Khatib, selaku chairman of the General Entertainment Authority (GEA) Arab Saudi pada Kamis (22/02/2018).
Pengumuman tersebut merupakan bagian dari peluncuran kalender hiburan 2018 di Four Seasons Hotel di Riyadh. Pada kesempatan itu, Al-Khatib mengungkapkan anggaran sebesar $ 64 miliar untuk sektor hiburan selama dekade yang akan datang.
Lebih dari 5.000 acara di 56 kota di Kerajaan Saudi direncanakan pada 2018.
Al-Khatib mengatakan pada Reuters bahwa pada April lalu, rencana Arab Saudi untuk membuka “gedung opera kelas dunia” sebagai bagian dari reformasi hiburan Kerajaan.
Otoritas Budaya Umum Saudi akan menangani pendirian rumah opera baru, Al-Khatib, yang menolak memberikan informasi lebih lanjut, kepada Arab News.
Otoritas Budaya Umum tidak bisa segera dihubungi untuk memberikan komentar.
Menurut Reuters, gedung opera akan selesai sekitar 2022.
Berbicara kepada Arab News, Sultan Al-Bazie, mantan presiden Perhimpunan Budaya dan Seni Arab Saudi, menggambarkan pengumuman tersebut sebagai langkah signifikan untuk memperkaya kancah budaya Kerajaan dan mengatakan bahwa hal itu pantas “sebuah sambutan hangat.”
Bagaimanapun, Al-Bazie bertanya-tanya, tentang nasib Royal Arts Complex dan apakah gedung opera akan menjadi pengganti baginya.
Pada 1869 Gedung Opera Khedivial Mesir di Kairo menjadi gedung opera pertama di Afrika dan Timur Tengah. Dirancang oleh arsitek Pietro Avoscani (dari Livorno) dan Rossi, gedung opera dibangun atas perintah Khedive Ismail untuk merayakan pembukaan Terusan Suez.
Pada 2011, Oman membuka Royal Opera House di Muscat menjadi negara Arab pertama dan negara Teluk pertama yang memiliki sebuah gedung opera.
Negara-negara Teluk lainnya seperti Dubai dan Kuwait kemudian membuka gedung opera. (asr)
EpochTimesId – Salah seorang Deputi Sheriff (petugas kepolisian) yang ditugasi untuk menindaklanjuti insiden penembakan di SMA Florida diduga terlalu ‘pengecut’ untuk masuk dan melumpuhkan pelaku penembakan. Namun, Departemen Sheriff setempat masih melakukan penyelidikan, apakah dia memang terlalu ‘pengecut’ atau ada dugaan terlibat dalam aksi penembakan itu.
Sheriff Broward County, Scott Israel mengatakan pada sebuah konferensi pers pada hari Kamis (22/2/2018) waktu setempat, bahwa Deputi Scott Peterson, yang bertugas sebagai petugas sumber daya sekolah. Dia yang dikirim ke SMA Marjory Stoneman di Parkland, justru mengambil posisi di luar gedung.
Dia ada di luar ketika seorang pemuda 19 tahun, Nikolas Cruz melakukan aksinya menembaki pelajar dan guru SMA. Sebanyak 17 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam insiden tersebut.
Scott Israel mengatakan bahwa dia memutuskan untuk men-skors dan menempatkan Peterson dalam penyelidikan internal setelah melihat sebuah video. Video itu menunjukkan tindakan petugas bersenjata itu tersebut selama terjadinya aksi penembakan.
Sejumlah keterangan saksi dan pengakuan oknum deputi sheriff itu juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan sanksi internal. Peterson kemudian memilih untuk mengundurkan diri dari departemen Sheriff.
“Apa yang saya lihat adalah seorang deputi tiba di sisi barat Gedung 12, dia mengambil posisi dan dia tidak pernah masuk,” kata Israel. “Bangunan ini dikenal sebagai ‘bangunan mahasiswa baru’.”
Sheriff mengatakan kepada wartawan bahwa Peterson seharusnya masuk dan mengambil tindakan.
Sheriff Broward County-Florida, Scott Israel memberikan update informasi tentang penembakan di Florida High School pada 22 Februari 2018. (Kantor Sheriff Broward County/Twitter)
“Dia seharusnya berbicara kepada si pembunuh, atau melumpuhkan si pembunuh. Namun dia tetap berada di luar gedung,” sesal Israel.
Israel tidak mengkonfirmasi apakah Peterson akan menghadapi tuntutan pidana. Dia menambahkan bahwa video yang menunjukkan tindakan Peterson saat ini tidak akan dipublikasikan.
Video itu mungkin tidak akan pernah dirilis. Kecuali tuntutan dan kasus pidana atau hakim yang menyidangkan kasus penembakan memerintahkan hal itu.
Sheriff juga mengatakan bahwa dia kecewa dan merasa ‘sakit perut’ melihat tindakan deputi tersebut.
“Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan kekecewaan. Maksudku banyak keluarga kehilangan anak mereka. Aku pernah ke pemakaman,” kata Israel saat konferensi pers. (waa)
Musim flu kali ini sangat parah, dianggap salah satu yang terburuk dalam satu dekade di Amerika Serikat, dan menjengkelkan banyak negara di berbagai belahan dunia, dari Hong Kong sampai Australia.
Di Tiongkok, kematian akibat flu mungkin tidak dilaporkan, sehingga membuat masyarakat tidak menyadari dan tidak siap menghadapi virus brutal tersebut, menurut sebuah laporan baru-baru ini oleh media Tiongkok Caixin.
Artikel virus, yang diterbitkan pada 20 Februari, juga menyoroti kekurangan dalam sistem medis Tiongkok. Ini dimulai dengan sebuah kisah pribadi seorang reporter Caixin yang mertuanya meninggal hanya 27 hari setelah menunjukkan gejala-gejala pada 28 Desember 2017. Wartawan tersebut sebelumnya telah menulis sebuah catatan tentang kesulitan yang dihadapinya dalam mendapatkan perawatan yang memadai dan tepat waktu untuk ayah mertuanya, yang dia kirimkan ke WeChat, sebuah platform media sosial yang popular, dan dengan cepat menarik banyak reaksi para netizen.
Ayah mertua biasanya dalam keadaan sehat. Setelah menunjukkan tanda-tanda penyakit, reporter tersebut membawanya ke dokter. Butuh waktu lima hari bagi dokter untuk meresepkan obat flu dan sembilan hari bagi dokter untuk membuat diagnosis pasti tentang flu tersebut.
Sementara itu, kondisi ayah mertua secara drastis memburuk. Reporter tersebut harus memindahkannya ke rumah sakit lain untuk perawatan, namun karena kekurangan tempat tidur, dia harus mencari-cari fasilitas lain yang ada dengan panik. Pada akhir cobaan tersebut, mertua harus pindah rumah sakit lima kali, memerlukan transfusi darah, perawatan di ICU, dan terhubung dengan mesin paru buatan (yang membantu mengantarkan oksigen ke darah saat tubuh pasien tidak cukup untuk melakukannya). Harganya lebih dari 300.000 yuan (sekitar $47.000).
Seorang dokter yang dikonsultasikan dalam artikel tersebut mengatakan bahwa jika telah didiagnosis flu dan diobati dini, mungkin dapat menggunakan obat antivirus untuk mengobati mertuanya sebelum gejala tersebut memburuk.
Artikel Caixin meragukan statistik resmi kematian Tiongkok. Antara 1 Januari sampai 9 Januari, ada 10 orang yang dilaporkan tewas akibat flu di Hong Kong, sebuah kota di bawah kendali Tiongkok namun beroperasi di bawah sistem politik yang berbeda, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tiongkok. Meskipun diketahui bahwa ada lebih banyak kasus flu di Tiongkok daratan dibandingkan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya, Pusat tersebut mengatakan bahwa tidak ada laporan kematian antara 1 Januari dan 7 Januari.
Hong Kong adalah kota berpenduduk sekitar 7 juta, dibandingkan dengan Tiongkok yang memiliki lebih dari 1,3 miliar. Untuk seluruh bulan Januari 2018, rezim Tiongkok menghitung 273.949 kasus flu dan 56 kematian.
Caixin juga membandingkan kasus wabah flu H3N2 musim panas lalu di Hong Kong, dibandingkan dengan Propinsi Guangdong di dekatnya (lebih dari 100 juta penduduk). Ada 15.000 kasus H3N2 dan 300 kematian terkait di Hong Kong, dibandingkan dengan 74.000 kasus H3N2 dan 3 kematian pada kasus kedua.
“Di daratan Tiongkok, departemen kesehatan biasanya hanya menempatkan penyebab kematian sebagai penyakit terkait penyakit kardiovaskular, dan tidak akan melaporkannya sebagai kematian akibat flu,” menurut Caixin. Hal ini menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan tingkat keparahan wabah flu, demikian kesimpulannya.
Seorang pria meninggalkan Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Beijing pada tanggal 18 April 2013. (Mark Ralston / AFP / Getty Images)
Rezim Tiongkok juga gagal untuk segera memperingatkan masyarakat untuk kasus kematian pertama dari flu burung H7N4, seorang wanita berusia 68 tahun di Kota Liyang, Propinsi Jiangsu. Sebuah pemberitahuan dikirim oleh Komisi Kesehatan dan Keluarga Berencana Nasional pada 14 Februari ke otoritas Hong Kong, yang diposkan ke situs resmi pemerintah tersebut.
Tetapi situs web Komisi di Tiongkok tidak berisi berita tentang kematian ini. Media pemerintah juga tidak melaporkan kasus tersebut.
Komentator urusan saat ini yang berbasis di Tiongkok, Hua Po mengatakan bahwa rezim Tiongkok memiliki sejarah untuk menutupi wabah penyakit. Pada tahun 2003, berita tentang wabah SARS ditekan dan ditahan oleh rezim Tiongkok, yang menyebabkan penyebaran penyakit pernafasan.
“Banyak rakyat yang tidak berdosa dan tidak dikenal meninggal akibatnya,” kata Hua. “Birokrasi Partai Komunis Tiongkok menghasilkan berita dan informasi tentang penyakit tidak memberitakannya pada waktu yang seharusnya.” (ran)
