Home Blog Page 1845

Kepala Angkatan Laut Amerika Desak Kongres Tingkatkan Kekuatan Sarana Tempur

0

EpochTimesId – Kepala Angkatan Laut Amerika Serikat mengatakan bahwa tersendat dan tidak pastinya anggaran pertahanan mengganggu usaha untuk mempertahankan kekuatan laut di seluruh dunia. Angkatan Laut sekarang berada pada posisi terkecil dalam satu abad. Sementara pada saat bersamaan menghadapi ancaman yang terus meningkat dari kekuatan angkatan laut berbagai musuh, termasuk Tiongkok.

Pada Forum Pertahanan 2017 yang digelar Angkatan Laut AS, di Washington, Kepala Angkatan Laut Richard Spencer mengatakan dalam pidatonya bahwa Angkatan Laut kini sangat kekurangan dana. “Jika kita tidak berinvestasi di masa depan kita, kita akan berada di pojok,” kata Spencer.

Kepala Angkatan Laut, Richard V. Spencer berbicara kepada Kapten Joseph Olson, perwira kapal amfibi ASS America (LHA 6), saat kunjungannya pada Hari Thanksgiving pada 23 November. (Courtesy of Special Communication Seaman, Chad Swysgood/US Navy/The Epoch Times)

Berbicara pada acara yang sama, Wakil Kepala Operasi Angkatan Laut Laksmana William Moran menegaskan, “Kita membutuhkan lebih banyak uang!”

Moran mengatakan bahwa anggaran yang diberikan kepada Angkatan Laut seharusnya tidak hanya dalam jumlah yang tepat, tapi juga dicairkan tepat waktu. Sehingga tidak membahayakan kebutuhan Angkatan Laut untuk memelihara kapal laut, pesawat terbang, peralatan, dan gaji para pelaut karena banyaknya tugas dan misi yang harus di emban.

Spencer dan Moran menyerukan diakhirinya kebiasaan Kongres yang melakukan penganggaran sementara dalam bentuk ‘resolusi yang terus berlanjut’. Alih-alih menyetujui anggaran formal yang menjamin stabilitas sumber daya yang dibutuhkan Angkatan Laut.

Praktik tersebut, yang dikombinasikan dengan Undang-Undang Pengendalian Anggaran 2011, terus dikritik karena memberikan tekanan dan gangguan yang tidak perlu pada operasi Angkatan Laut, terutama mengenai perawatan dan pelatihan.

Gangguan dan inefisiensi akibat resolusi yang terus berlanjut menyebabkan Angkatan Laut menyia-nyiakan setidaknya $US 4 miliar, menurut Spencer. “Sejak 2011, kami telah memasukkan $US 4 miliar ke tempat sampah, menaruh bahan bakar di atasnya, dan membakarnya,” katanya.

Spencer juga memperingatkan bahwa musuh Amerika telah dengan cepat membuat lompatan teknologi yang semakin mengikis posisi AS di seluruh dunia. Para musuh Amerika juga telah menunjukkan tingkat ‘agresi baru’ yang belum pernah terlihat sebelumnya.

“Agresi Tiongkok yang terus tumbuh di Laut Cina Selatan juga menunjukkan betapa pentingnya bagi Amerika Serikat untuk mempertahankan kehadiran yang kuat sebagai tanggapan. Angkatan Laut kini secara signifikan lebih kecil dari beberapa dekade sebelumnya sehingga tidak akan dapat menanggapi ancaman secara maksimal,” kata Moran.

Kapal perusak milik Angkatan Laut AS, USS John S. McCain tampak di perairan Singapura setelah terlibat tabrakan, pada 21 Agustus 2017. (Ahmad Masood/Reuters/The Epoch Times)

Moran menceritakan pengalamannya sebagai letnan dua di Angkatan Laut sekitar tahun 1980an. Pada puncak Perang Dingin, Angkatan Laut dapat segera mengerahkan sekitar 100 kapal. Jumlah itu tetap sama hari ini, namun tidak seperti saat Perang Dingin, ketika hanya ada satu ancaman (Uni Soviet). Amerika Serikat sekarang menghadapi banyak musuh, termasuk Rusia dan Tiongkok.

Masalah yang disebabkan oleh kurangnya dana muncul dalam operasi harian Angkatan Laut yang berlebih.

Moran menambahkan bahwa ketidakstabilan anggaran merupakan faktor pendukung yang menyebabkan kapal perusak Aegis USS Fitzgerald dan USS John S. McCain bertabrakan dengan kapal komersial tahun ini. Insiden yang menyebabkan tewasnya 17 pelaut AS dalam dua insiden itu. Kekurangan dana membuat mereka mengurangi pelatihan dan sertifikasi.

Pada bulan November, Angkatan Laut mengeluarkan hasil penyelidikannya terhadap tabrakan dua kapal perusak tersebut. Penyebab utama insiden adalah ‘akumulasi kesalahan kecil’ serta ‘kepercayaan berlebihan dan kurangnya kepatuhan prosedural’.

Kelalaian semacam itu dikatakan telah diperburuk oleh tingkat pelatihan dan pengetahuan sub-standar bagi awak kedua kapal tersebut.

Selain Spencer dan Moran, Menteri Pertahanan Jim Mattis juga mengkritik praktik resolusi yang berlanjut. Dia menyebutkan adanya gangguan dan pemborosan yang mereka timbulkan.

Terlepas dari seruan publik dari kepala angkatan laut dan komentar Mattis, Kongres masih mengandalkan resolusi yang terus berlanjut untuk mengisi kesenjangan dalam anggaran pertahanan tahun ini. (waa)

Ketua Liga Arab Mengutuk ‘Kriminal’ Milisi Houthi Menembak Mati Mantan Presiden Yaman

0

Epochtimes.id. Ketua Liga Arab Ahmed Abul Gheit pada Selasa (5/12/2017) mengecam pembunuhan terhadap mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh oleh pemberontak milisi Houthi. Tindakan pembunuhan ini digambarkan sebagai “sifat kriminal” Houthi.

Ketua blok pan-Arab tersebut memperingatkan bahwa pembunuhan Saleh saat dia melarikan diri dari ibukota Sanaa setelah runtuhnya aliansi yang tidak nyaman tersebut dengan pemberontak mengancam “ledakan situasi keamanan” di negara yang dilanda perang tersebut.

“Pembunuhan Saleh dan bagaimana hal itu dilakukan mengungkapkan kepada semua orang sifat kriminal yang kehilangan kemanusiaan dari milisi yang merupakan alasan utama penghancuran membinasakan negara tersebut,” kata Gheit dalam sebuah pernyataan dilansir AFP.

Pemberontak milisi Houthi bergerak cepat untuk mengkonsolidasikan kontrol mereka atas kota Sanaa setelah hampir seminggu terjadi bentrokan mematikan dengan loyalis Saleh.

Saleh, yang telah memerintah Yaman selama tiga dekade sebelumnya telah bergabung dengan Houthi pada tahun 2014 ketika mereka menguasai sebagian besar negara tersebut, termasuk ibukota Sanaa.

Pada 4 Desember 2017, pemberontak Houthi menghentikan empat konvoi kendaraan Saleh sekitar 40 kilometer selatan Sanaa, menembak Saleh dan mengumumkan kematiannya. (MOHAMMED HUWAIS / AFP / Getty Images)

Namun aliansi tersebut bubar dalam sepekan terakhir, dengan puluhan orang dilaporkan tewas dalam bentrokan saat Saleh bermaksud menyiapkan lembaran baru ke koalisi pimpinan-Saudi yang menggelar serangan udara hebat melawan Houthi sejak September 2015.

Perang Yaman telah membuat ribuan orang tewas sejak 2015, menyebabkan semakin parahnya krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

Sumber di milisi Houthi mengatakan pejuangnya menghentikan kendaraan lapis baja Saleh dengan tembakan roket RPG di luar ibukota Sanaa dan kemudian menembaknya hingga tewas.

Sedangkan sumber di partai Saleh mengonfirmasi bahwa dia tewas dalam serangan saat konvoi.

Rekaman yang tidak diverifikasi kebenarannya memperlihatkan tubuh Saleh berdarah setelah diserang milisi Houthi.

Pada malam tanggal 1 Desember 2017, pemberontak “Gerakan Houthi” bentrok dengan pendukung Saleh di ibukota Sanaa. (STRINGER / AFP / Getty Images)

Ali Abdullah Saleh tewas setelah menghentikan aliansinya dengan Houthi setelah hampir tiga tahun di mana mereka bersama-sama melawan koalisi pimpinan Arab Saudi. Koalisi Arab Saudi mencoba mengembalikan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional.

Dalam pidato di televisi pada Senin, pemimpin Houthi, Abdul Malik al-Houthi mengucapkan selamat kepada orang-orang Yaman atas apa yang dia gambarkan sebagai sebuah kemenangan melawan sebuah “konspirasi pengkhianatan”.

Sebelumnya Saleh (75) dalam pidatonya mengatakan dirinya bersiap untuk sebuah “halaman baru” dalam hubungan dengan koalisi Arab Saudi. Saleh juga menyebut bahwa milisi Houthi sebagai “milisi kudeta.” Tudingan tersebut membuat Houthi menuduh Saleh sebagai pengkhianat. (asr)

Sumber : AFP/al-Ahram

Pejabat Tinggi PBB Kembali Kunjungi Korea Utara Setelah 17 Tahun

0

EpochTimesId – Wakil Sekretaris Jenderal PBB Urusan Politik, Jeffrey Feltman mengunjungi Korea Utara pada hari Selasa (5/12/2017). Dia berencana mengadakan pembicaraan dengan pejabat senior DPRK, seperti dikutip dari EpochTimes.com, Rabu (6/12/2017).

Ini adalah kunjungan pejabat tinggi PBB yang pertama sejak 17 tahun terakhir. Pendahulu Feltman, B. Lynn Pascoe pernah mengunjungi negara terisolir ini pada tahun 2010.

Jeffrey Feltman, yang baru pertama kalinya mengunjungi Korea Utara sejak 5 tahun menjabat, akan mengadakan pembicaraan tingkat tinggi selama tiga hari dengan pejabat Korea Utara di Pyongyang. PBB mengatakan bahwa dialog akan meliputi bidang politik yang cukup luas.

Jurubicara PBB, Stephane Dujarric pada hari Senin mengatakan bahwa Feltman akan menemui Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong-ho dan Wakilnya untuk membahas ‘masalah kepentingan dan mendapatkan perhatian bersama’. Feltman akan mengakhiri kunjungan pada hari Jumat pekan ini.

Hari Rabu pekan lalu, Korea Utara meluncurkan sebuah rudal antar benua ‘Hwasong-15’ dan mengklaim bahwa jangkauan rudal baru ini akan mencakup seluruh wilayah Amerika Serikat. Meskipun pernyataan Korea Utara tersebut disangsikan oleh beberapa ahli.

Fox News mengutip ucapan pejabat AS melaporkan bahwa para ahli yang memantau peluncuran roket menemukan hulu ledak Hwasong-15 hancur meledak saat memasuki kembali atmosfer bumi. Sejumlah petugas dari Amerika Serikat dan sekutunya kemudian dikerahkan ke perairan Laut Jepang untuk mencari reruntuhan, agar bisa dianalisa.

Dewan Keamanan PBB mengadakan rapat darurat pada 29 November 2017, Dutabesar AS untuk PBB Nikki Haley meminta pemerintah Tiongkok untuk menghentikan pasokan minyak mentah ke DPRK. Dia juga memperingatkan bahwa rezim Korea Utara akan dihancurkan secara total jika mereka melakukan tindakan gila.

Feltman juga akan bertemu dengan kepala program kemanusiaan PBB di Korea Utara, termasuk UNICEF, Organisasi Kesehatan Dunia dan Dana Kependudukan PBB. Namun, Stephane Dujarric menolak mengungkapkan apakah Feltman akan bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un saat berkunjung ke DPRK.

Menurut ‘Wall Street Journal’ bahwa Feltman juga akan bertemu dengan diplomat dan personil Perserikatan Bangsa-Bangsa di Pyongyang. Stephane Dujarric mengatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan tanggapan atas undangan Pyongyang untuk melakukan dialog politik dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sehari sebelum kunjungan Feltman, Komando Tempur Udara Korea Selatan dan Komandan AU di Armada Ketujuh Amerika Serikat untuk Korea Selatan meluncurkan latihan udara berskala besar tahunan di Semenanjung Korea.

Dalam latihan ini, angkatan bersenjata AS dan Korea Selatan mengerahkan total lebih dari 230 buah pesawat tempur dan melibatkan pasukan tidak kurang dari 12.000 orang, termasuk pesawat siluman terbaru F-22 Raptor dan F-35 juga ikut berpartisipasi dalam latihan tersebut.

Kantor berita Korea Selatan ‘Yonhap’ mengutip sumber yang tidak bersedia disebutkan namanya memberitakan bahwa bagian dari latihan militer kali ini adalah simulasi untuk menyerang beberapa lokasi yang memiliki instalasi militer, termasuk peluncur rudal dan unit artileri Korea Utara. (ET/Sinatra/waa)

Jenderal Gatot Antar Calon Panglima Penggantinya Mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan DPR

0

Epochtimes.id- Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengantar Marsekal Hadi Tjahjanto ke Gedung DPR RI yang akan mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan Komisi I DPR RI di Komplek Senayan, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Turut mengantar Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Ade Supandi dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Mulyono.

“Saya kemudian Pak KSAD, Pak KSAL datang ke sini mendampingi Pak Hadi. Bukan mendampingi, mengantar saja,” kata Gatot di lobi gedung Nusantara II, Komplek DPR, Senayan, Jakarta.

Jenderal Gatot mengatakan dirinya mengantar Marsekal Hadi sepantasnya sebagai pertanda bahwa begitu sudah disetujui sebagai Panglima TNI kemudian dilantik, maka selanjutnya dirinya dengan tulus ikhlas akan menyerahkan tongkat Komando Panglima TNI  kepada Marsekal Hadi.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengantar Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Panglima TNI ke Gedung DPR RI Rabu 6 Desember 2017 (Foto : Asari/Epochtimes.id)

Menurut Gatot, kehadiran dirinya mengantar Marsekal Hadi sebagai wujud bahwa KSAD dan KSAL yang juga sebagai senior Marsekal Hadi secara akademik hingga 3 tahun.

Gatot menambahkan, kehadiran para senior menunjukkan bahwa dengan mengantar ini KSAD dengan KSAL menyatakan siap untuk dipimpin oleh Marsekal Hadi.

Gatot mengungkapkan terpilihnya Hadi sebagai calon Panglima TNI dari tiga kepala staf dikarenakan Hadi memiliki masa pension lebih lama. Nantinya, Panglima TNI akan  mengawal pesta demokrasi di tahun politik bukan hanya 2018 tapi hingga akhir 2019.

Apalagi, kata Gatot,  KSAD akan memasuki masa pensiun pada 1 Juni 2019 sedangkan KSAL akan memasuki masa pensiun pada Januari 2019 mendatang.

“Kami yakin bahwa Pak Hadi mampu memimpin, khususnya menghadapi tahun politik,” kata Gatot.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengantar Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Panglima TNI ke Gedung DPR RI Rabu 6 Desember 2017 (Foto : Asari/Epochtimes.id)

Marsekel Hadi mengikuti uji kepatutan dan kelayakan selaku Panglima TNI dengan tiga tahapan yang diagendakan oleh Komisi I DPR RI. Marsekel Hadi awalnya mengikuti penelitian kelengkapan administrasi,  penyampaian visi dan misi calon Panglima TNI serta pendalaman.

“45 menit pertama kita lakukan pemeriksaan administrasi, sudah ada item-item yang akan ditanyakan. Kemudian kita mulai fit and proper test,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin . (asr)

Tianjin Diduga Ikuti Langkah Beijing Mengusir Penduduk Kelas Rendah

0

ErabaruNews – Otoritas Tianjing awal pekan ini mengeluarkan surat keputusan mengenai masalah keselamatan konstruksi bangunan yang berisikan 21 macam larangan. Namun, beberapa di antara larangan itu dicurigai memiliki kepentingan dengan kaum penduduk musiman atau pekerja migran. Pihak luar khawatir tentang kejadian serupa di Beijing akan terjadi juga di kota Tianjin.

Tiga instansi itu adalah Komisi Pembangunan Kota Tianjin, Biro Perencanaan Kota Tianjin dan Otoritas Administrasi Tanah dan Perumahan Kota Tianjin. Mereka menerbitkan Surat Keputusan bersama, ‘Surat Keputusan tentang Masalah Terkait Keselamatan Konstruksi Bangunan’ pada 4 Desember 2017.

Mereka meluncurkan 21 larangan dengan maksud untuk memperkuat pengaturan dalam manajemen keselamatan atas konstruksi bangunan. Dan dengan alasan ini akan menindak keras para pelanggar aturan ini.

Di antara 21 larangan itu, sebagian berisi hal-hal yang dimungkinkan untuk melakukan pengusiran terhadap para ‘penduduk kelas rendah’. Misalnya, dilarang menyewakan ruangan dalam bangunan ilegal. Dilarang mendirikan bangunan darurat (bedeng) dalam area proyek bangunan untuk penginapan para pekerja.

Aturan lainnya yaitu, dilarang keras menyewakan seluruh atau sebagian ruangan dalam bangunan yang awalnya dirancang untuk perumahan keluarga. Dilarang menyewakan ruang dapur, kamar kecil, balkon dan ruang gudang bawah tanah untuk dihuni orang lain.

Sasaran dari peraturan-peraturan ini tak lain adalah untuk mengatasi situasi kaum buruh migran kebanyakan di Tiongkok saat ini. Penerbitan SK ini juga dilatarbelakangi sebuah kebakaran serius yang terjadi pada lift gedung bertingkat tinggi di kota Tianjin empat hari lalu.

Warga berdiri di luar rumah mereka, setelah mereka menerima pemberitahuan penggusuran, di pinggiran kota Beijing, pada 27 November 2017. (Fred Dufour / AFP / Getty Images)

Pada 1 Desember, tiba-tiba terjadi kebakaran di ruang lift lantai 38 Gedung Perdagangan dan perumahan di Tianjin Hexi Distrik. Karena perusahaan konstruksi membuang air dalam tangki air demi kenyamanan dalam pembangunan konstruksi.

Namun, tindakan itu justru mengakibatkan kegagalan dalam memadamkan kebakaran. Api akhirnya menyebar dengan cepat sehingga menyebabkan 10 pekerja tewas dan 5 lainnya mengalami luka bakar serius.

SK dengan 21 larangan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang Tianjin mengundang kecurigaan masyarakat, ‘Apakah Tinjin akan mengikuti jejak Beijing melakukan pengusiran besar-besaran terhadap kaum penduduk musiman yang disebut-sebut sebagai penduduk kelas bawah?’ (NTDTV/A Zhu/Sinatra/waa)

Di Tengah Ketakutan Pengawasan ‘Big Brother’ Negara, Tiongkok Mengumumkan Ambisi Menjadi Pemimpin Kecerdasan Buatan

0

Di Tiongkok, teknologi digital telah semakin menjalar.

Teknologi pengenalan wajah digunakan untuk membayar barang di toko-toko dan restoran, dan untuk sistem pengawasan Negara, saat ini dengan 20 juta kamera keamanan dan rencana untuk mencakup seluruh bangsa, dengan kemampuan untuk mengumpulkan informasi pribadi secara real time.

Mobile pay sudah disiapkan dan mudah diakses di banyak kota besar di Tiongkok, memungkinkan warga untuk membayar ongkos taksi, makan di warung makan, atau para pejalan yang terburu-buru hanya dengan menggunakan usapan jari atau pindaian pada ponsel cerdas mereka.

Tiongkok telah menganut kemajuan teknologi terbaru dengan semangat yang membuat pengamat khawatir bahwa mimpi buruk Orwellian bisa terwujud.

Meski begitu, Tiongkok memiliki ambisi lebih.

Pada Konferensi Internet Dunia tahunan yang diadakan dari tanggal 3 sampai 5 Desember di kota Wuzhen, Propinsi Zhejiang, rezim Tiongkok mengumumkan tekadnya untuk menjadi pemimpin dunia dalam teknologi artificial intelligence (AI), kecerdasan buatan, melalui sebuah panel mengenai subjek tersebut, menurut DW News, sebuah situs berita pro-Beijing, melaporkan.

pengawasan yang makin ketat oleh pemerintahan Tiongkok
CEO Apple, Tim Cook, berbicara dalam acara pembukaan Konferensi Internet Dunia ke-4 di Wuzhen di Propinsi Zhejiang, Tiongkok timur pada tanggal 3 Desember 2017. (AFP / Getty Images)

Mengutip sebuah laporan oleh lembaga riset Tencent perusahaan internet Tiongkok, artikel tersebut dengan bangga melaporkan bahwa Tiongkok menduduki peringkat dua di dunia dalam hal jumlah perusahaan AI, tepat di belakang Amerika Serikat.

“Dalam hal penerapan teknologi AI oleh Tiongkok, tidak dapat dipungkiri bahwa Tiongkok telah melakukan yang jauh lebih baik daripada Amerika Serikat,” tulis artikel tersebut, mengutip inovasi Tiongkok di mobil tanpa sopir, rumah pintar, dan AI dalam perawatan medis. Sistem pengawasan yang telah disebutkan diatas, yang disebut “Skynet,” juga mempekerjakan AI untuk memprediksi fitur fisik orang yang tertangkap di kamera keamanan.

“Rencana dan tekad Tiongkok untuk menjadi pemimpin AI di dunia tidak dapat dihentikan,” katanya.

Pada bulan Juli, rezim Tiongkok mengeluarkan sebuah laporan cetak biru, yang berjudul “Era Baru Rencana Pembangunan AI,” meramalkan akan meningkatkan nilai industri TI menjadi 520 miliar dolar, yang akan menjadi dua persen dari PDBnya, pada tahun 2030.

Sebuah robot kecerdasan buatan bernama ET menulis bait-bait pada Festival Musim Semi di sebuah kantor perusahaan internet Tiongkok, Alibaba, di Kota Hangzhou, Propinsi Zhejiang, pada 16 Januari 2017. Robot tersebut menggunakan teknologi pengenalan wajah dan pengenalan suara. (VCG via Getty Images)

Baru-baru ini, Tiongkok juga mengungkapkan bahwa pihaknya ingin menjadi inovator dalam mengembangkan teknologi jaringan bergerak 5G. South Tiongkok Morning Post melaporkan bahwa Tiongkok ingin meningkatkan pangsa 5G hak kekayaan intelektualnya hingga lebih dari 10 persen. Dengan 4G, perusahaan teknologi Tiongkok telah gagal menjadi salah satu pemilik hak kekayaan intelektual teratas di dunia, kalah dari perusahaan seperti Qualcomm, Samsung Electronics, dan Intel.

Sementara itu, kehadiran tinggi dua pejabat puncak Partai Komunis Tiongkok pada konferensi tersebut memberi isyarat bahwa rezim tersebut menempatkan inovasi teknologi dalam prioritas tinggi.

Wang Huning dan Huang Kunming, kepala ideologi dan kepala propaganda PKT masing-masing, hadir di konferensi tersebut, pertama kali keduanya muncul di sebuah acara besar setelah dipromosikan di Kongres Nasional ke-19 pada bulan Oktober.

Pada konferensi tersebut, Wang juga memperdebatkan dominasi Tiongkok, yang menyatakan bahwa negara tersebut harus memiliki pendapat yang lebih besar mengenai bagaimana internet beroperasi di seluruh dunia, menurut sebuah laporan oleh South Tiongkok Morning Post.

Para netizen Tiongkok mencatat ironi sebuah negara dengan penyensoran-penyensoran yang mengadakan pertemuan puncak internet, meninggalkan komentar sinis pada Weibo, setara dengan Twitter di Tiongkok.

“Orang-orang di dalam dinding mengundang orang-orang di luar tembok untuk berbicara tentang berbagi internet. Apa artinya ini? “Kata salah satu, mengacu pada firewall yang mencegah warga Tiongkok mengakses banyak situs internet besar seperti Google, Facebook, Youtube, dan Twitter.

Lain mengatakan bahwa konferensi tersebut harus diganti namanya menjadi “The Famous 404 Not Found Conference,” yang berarti pesan kesalahan yang muncul saat halaman web telah dihapus oleh sensor internet di Tiongkok. (ran)

Wen Pu dan Zhang Dun memberikan kontribusi untuk laporan ini.

Teror Bom Konser Ariana Grande Seharusnya Bisa Dicegah

0

ErabaruNews – Aksi teror bom pada konser Ariana Grande 22 Mei 2017 di Manchester seharusnya bisa dicegah. Hal itu terungkap dalam sebuah review penilaian independen terhadap ulasan intelijen Inggris.

Teror bom yang menewaskan 23 orang dan melukai 116 orang lainnya dilakukan oleh Salman Abedi, 22 tahun yang pernah diawasi oleh MI5, badan intelijen Inggris. Seperti dikutip dari The Epoch Times, Rabu (6/12/2017).

Review Assesment itu dilakukan oleh David Anderson, seorang Queen’s Counsel atau Penasihat Ratu. Dia adalah seorang pengacara yang bertugas untuk menilai dan melakukan tinjauan internal terhadap laporan operasi kontraterorisme Inggris yang dilakukan oleh MI5 dan Badan Kontra-Terorisme Inggris.

Assesment dilakukan setelah empat serangan teroris menyerang Inggris antara bulan Maret hingga Juni 2017. Salah satunya adalah yang terjadi di Manchester.

Polisi mengawal dan mengevakuasi masyarakat dari Manchester Arena pada 22 Mei 2017, di Manchester, Inggris. Sebuah ledakan terjadi di Manchester Arena saat para penonton konser meninggalkan tempat tersebut setelah Ariana Grande tampil. (Christopher Furlong/Getty Images/The Epoch Times)

Beberapa bulan sebelum serangan teror tersebut, MI5 menerima informasi bahwa, jika ditafsirkan secara berbeda dan cepat, Laporan itu dapat menghasilkan penyelidikan dan kemungkinan menghasilkan upaya untuk mencegah serangan tersebut.

“Bisa dibayangkan bahwa serangan Manchester, khususnya mungkin bisa dicegah sehingga menghasilkan ‘kartu-kartu’ yang berbeda,” tulis Anderson.

Abedi, seorang warga negara Inggris, adalah orang yang menarik perhatian MI5. Agen MI5 sudah menulis berkas laporan terkait teroris itu setidaknya sejak tahun 2014.

Saat itu, dia diduga melakukan kontak dengan orang lain yang tengah diawasi oleh Intelijen Terorisme. Namun, agen melaporkan bahwa mereka salah mengira orang lain. Berkas Abedi pun ditutup kalla itu.

Dia kembali diselidiki pada tahun 2015, saat diduga berhubungan dengan seorang tokoh ISIS di Libya. MI5 menyimpulkan kontak mereka terjadi secara tidak langsung. Berkas Abedi ditutup kembali.

Tapi beberapa bulan sebelum serangan tersebut, MI5 menerima laporan intel dalam dua kesempatan bahwa, “Laporan-laporan sebelumnya memiliki perbedaan penilaian dan pemahaman, sehingga bisa menghasilkan dibukanya penyelidikan terhadap Abedi,” tulis Anderson.

Petugas Polisi Inggris dengan senjata laras panjang berdiri di luar Gedung Parlemen di Westminster, London. (Daniel Leal-Olivas/AFP/Getty Images/The Epoch Times)

Tapi MI5 tidak menyadari pentingnya kasus tersebut pada saat itu. Mereka menganggap aktivitas Abedi hanya kejahatan biasa dan bukan aktivitas teroris.

“Kalau dianalisa lebih mendalam, laporan intelijen sebelumnya bisa dilihat sangat relevan dengan serangan yang direncanakan,” tulis Anderson.

Ada bendera merah lain pada Abedi.

MI5 dilaporkan menggunakan eksploitasi data tertarget dan teknik otomatis lainnya untuk menganalisa 20.000 orang yang terkait dengan file yang telah ditutup. Upaya itu dilakukan untuk menemukan orang-orang yang mungkin telah menjadi cukup berbahaya, sehingga penyelidikan terhadap mereka bisa dibuka kembali. Abedi termasuk di antara sejumlah kecil orang seperti itu.

Kasusnya akan dipertimbangkan pada 31 Mei. Namun, dia sudah melakukan aksi teror bom pada konser musik seminggu sebelumnya.

Tinjauan internal MI5 menyimpulkan bahwa bahkan jika agensi tersebut telah membuka kembali penyelidikan terhadap Abedi, “mengenai keseimbangan pendapat profesional, sebuah pre-emption plot pertemuan yang sukses tidak akan mungkin terjadi,” tulis Anderson.

Namun, tinjauan tersebut mencatat bahwa MI5 seharusnya menempatkan Abedi pada “Berpotensi melakukan Aksi” setelah melakukan perjalanan ke Libya pada bulan April. Itu akan mengingatkan pihak berwenang, agar saat Abedi kembali mengizinkan mereka untuk menahan dan menginterogasinya.

Anderson menjabat sebagai reviewer independen undang-undang terorisme di Inggris antara Februari 2011 dan Maret 2017. Dia menyelesaikan laporan tersebut pada sebuah komisi dari Menteri Dalam Negeri, Amber Rudd yang telah mengundurkan diri dari jabatannya.

Dalam Assesment tersebut, dia mengobesrvasi laporan MI5 dan Badan Kontra-Terorisme Inggris. Dia juga mengkaji sembilan laporan yang bersifat rahasia pada kedua lembaga intelijen tersebut.

Walau demikian, sang Pengacara memuji keberhasilan agensi dalam menggagalkan 20 plot teror selama empat tahun terakhir. Dia juga menyetujui rekomendasi untuk perbaikan yang dilakukan dalam tinjauan internal yang dilakukan oleh agensi. (waa)

Bagaimana Rezim Tiongkok Mengontrol Orang Tionghoa di Luar Negeri

0

Sudah diketahui bahwa Partai Komunis Tiongkok (PKT) memerintah dengan tangan besi, dengan organisasi partai di semua lapisan masyarakat. Baru-baru ini, dorongan untuk membentuk alat-alat partai telah diperluas ke perusahaan asing dan universitas yang didanai asing di Tiongkok.

Tidak jelas bagaimana Partai memberikan kontrol atas warganya di luar negeri. Sebuah artikel baru-baru ini oleh Global Times, terbitan nasionalistik Tiongkok yang dikelola negara, menunjukkan bagaimana orang Tionghoa perantauan terus hidup di bawah bayang-bayang Partai. Sebuah insiden baru-baru ini di University of California, Davis, di mana para ilmuwan Tiongkok daratan membentuk sebuah cabang partai namun membatalkannya setelah khawatir bahwa hal itu mungkin telah melanggar undang-undang federal AS, dan ini hanya seperti setetes air di dalam ember ketika menyangkut pengaruh PKT terhadap warga Tiongkok tinggal di luar negeri.

Menurut artikel Global Times yang diterbitkan pada 28 November, National University of Defense Technology, salah satu akademi militer teratas Tiongkok, mendirikan delapan cabang luar negeri untuk pelajar dan cendekiawan pertukaran pada tahun 2012. Mengutip PLA Daily, publikasi resmi People’s Liberation Army (PLA), Tentara Pembebasan Rakyat, artikel tersebut menyatakan bahwa cabang Partai membantu siswa Tiongkok di luar negeri “menolak pengaruh korosif dari ideologi berbahaya” di Barat.

Shanghai International Studies University (SISU) memiliki cabang Partai Mahasiswa untuk siswa pertukaran luar negeri di negara-negara Meksiko, Cile, dan Eropa, termasuk Spanyol, Portugal, Yunani, Italia, dan Belanda. Wang Xinyu, kepala cabang Spanyol yang saat ini belajar di Universitas Otonomi Madrid, mengatakan bahwa siswa Tiongkok di cabang tersebut menulis laporan tentang pemikiran mereka. Laporan menyeluruh biasanya terdiri dari pandangan dan pendapat seseorang tentang Partai Komunis Tiongkok, dan merupakan cara untuk menentukan apakah orang tersebut setia kepada Partai.

“Secara reguler, kami mempelajari teori Partai sesuai dengan persyaratan cabang Partai kami yang lebih tinggi di Tiongkok,” kata Wang kepada The Global Times.

Selain institut dan universitas asing, perusahaan Tiongkok yang melakukan bisnis di luar negeri melalui One Belt One Road Initiative, sebuah proyek infrastruktur dan jaringan perdagangan yang dipromosikan oleh pemimpin Tiongkok Xi Jinping, yang didasarkan pada Silk Road kuno yang menghubungkan Tiongkok dengan negara-negara Eurasia, juga mendirikan cabang Partai lokal dimana mereka berada.

Mengutip sebuah laporan dari media pemerintah, Guangming Daily, Global Times melaporkan bahwa Zheng Xuexuan, wakil presiden perusahaan konstruksi milik negara, China State Construction Engineering Corporation, menganggap sebuah cabang Partai untuk karyawan diperlukan untuk memantau pemikiran mereka dan memastikan mereka mematuhi Partai tersebut.

“Mudah bagi pikiran mereka berfluktuasi, menimbulkan tantangan terhadap karya ideologis dan politik,” kata Zheng pada Guangming Daily.

Sementara itu, rezim Tiongkok telah mendorong perusahaan asing yang melakukan bisnis di Tiongkok untuk membentuk organisasi Partai di dalam perusahaan mereka. Menurut PKT, organisasi-organisasi tersebut dapat mengambil bagian dalam pengambilan keputusan perusahaan, untuk memastikan kegiatan bisnis sejalan dengan kebijakan Tiongkok.

Perusahaan Jerman yang beroperasi di Tiongkok baru-baru ini menyuarakan keprihatinan, melalui Delegasi Industri dan Perdagangan Jerman. Sebuah pernyataan yang dipublikasikan di situs web organisasi tersebut pada 24 November mengatakan, “Kami telah mengamati bahwa keputusan bisnis tanpa campur tangan luar adalah dasar kuat untuk inovasi dan pertumbuhan.”

“Jika usaha-usaha ini untuk mempengaruhi perusahaan investasi asing terus berlanjut, tidak dapat dikesampingkan bahwa perusahaan Jerman mungkin mundur dari pasar Tiongkok atau mempertimbangkan kembali strategi investasi,” bunyi pernyataan tersebut.

Bertentangan dengan lingkungan bisnis yang kurang menguntungkan di Tiongkok, perusahaan Jerman terus memiliki kepercayaan terhadap investasi mereka di Taiwan, menurut survei kepercayaan bisnis tahunan terbaru yang dipublikasikan oleh German Trade Office Taipei pada 30 November.

Survei tersebut menemukan bahwa 39 persen perusahaan berencana untuk berinvestasi di lokasi baru di Taiwan dalam dua tahun ke depan, sementara 67 persen menemukan otoritas Taiwan bersikap ramah atau sangat ramah terhadap bisnis.

Sementara Tiongkok daratan terus hidup di bawah peraturan satu partai, orang Taiwan telah menikmati pemerintahan yang demokratis sejak tahun 1990-an. Lingkungan bisnis juga lebih bebas.

“[Di Taiwan], sebuah sistem yang berbasis pada demokrasi dan kebebasan, kerja sama antara industri dan pemerintah adalah basis pengembangan masa depan,” kata Axel Limberg, direktur eksekutif Kantor Perdagangan Jerman Taipei, dalam sebuah wawancara dengan New Tang Dynasty Television Asia Pasifik (NTDTV AP), menambahkan bahwa dia belum pernah melihat pihak berwenang Taiwan mengganggu bisnis asing. (ran)

Trump Sampaikan Rencana Pemindahkan Kedutaan Besar ke Yerusalem pada Pemimpin Timur Tengah

0

EpochTimesId – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menghubungi Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas dan Raja Jordania, Abdullah II. Trump menginformasikan kepada mereka, atas niatnya untuk memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Trump juga sudah menyampaikan hal tersebut melalui sambungan telepon kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Amerika Serikat diwajibkan atas perintah undang-undang untuk memindahkan kedutaannya ke Yerusalem. Konsekuensi hukum itu muncul setelah Kongres AS mengadopsi Undang-Undang Relokasi Kedutaan Yerusalem pada tahun 1995.

Presiden Bill Clinton, George W. Bush, dan Barack Obama, telah menggunakan keringanan untuk menunda langkah tersebut selama 6 periode kepemimpinan dengan alasan kepentingan keamanan nasional.

Presiden Donald Trump berbicara kepada media saat bertemu dengan pimpinan kongres di Ruang Roosevelt Gedung Putih pada 28 November 2017. (Kevin Dietsch-Pool/Getty Images/The Epoch Times)

Trump pada masa kampanye pemilihan presiden berjanji akan memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem, ibu kota Israel. Trump msempat menunjukkan keraguan pada bulan Juni lalu, namun dia mengambil keputusan pada awal pekan ini.

“Presiden sudah mengambil kebijakan tegas mengenai masalah ini dari awal. Itu bukan masalah lagi, sekarang masalahnya hanya menunggu waktu yang tepat,” kata Wakil Sekretaris Pers Hogan Gidley, pada 4 Desember 2017, seperti dikutip dari The Epoch Times, Rabu (6/12/2017).

Tidak jelas kapan Trump akan memindahkan kedutaan. Kongres dapat membekukan anggaran untuk Departemen Luar Negeri jika kedutaan tidak dipindahkan.

Pemimpin Palestina Mahmoud Abbas berpidato di Ramallah pada 16 September 2011. (Thaer Ganaim/PPO via Getty Images/The Epoch Times)

Pemimpin Palestina Mahmoud Abbas mengatakan kepada Trump bahwa, “tidak ada negara Palestina tanpa Yerusalem Timur sebagai ibukotanya,” lapor The Times of Israel.

Trump dilaporkan mengkritik Abbas awal tahun ini karena terus menghasut kebencian terhadap Israel. Abbas juga dikritik karena memberikan tanggungan kepada keluarga-keluarga terpidana asal Palestina yang melakukan pelanggaran teror terhadap Israel dan warga Israel.

Abbas mengancam bahwa tindakan tersebut akan berakibat pada proses perdamaian. Penasihat Gedung Putih Jared Kushner saat ini sedang mengerjakan rencana perdamaian Timur Tengah yang dimaksud oleh Abbas.

Awal tahun ini, senator Republikan mengajukan sebuah undang-undang yang akan dapat menahan beberapa bagian dana Departemen Luar Negeri sampai kedutaan dipindahkan.

“Yerusalem adalah ibu kota Israel yang abadi dan tak terbagi,” kata Senator Ted Cruz (R-TX) pada 3 Januari 2017.

“Sayangnya, pembalasan dendam pemerintah Obama terhadap negara Yahudi begitu jahat. Sehingga, bahkan mengucapkan kebenaran sederhana ini, apalagi kenyataan bahwa Yerusalem adalah tempat yang tepat untuk kedutaan besar Amerika di Israel, mengejutkan beberapa kalangan.” (waa)

Justin Trudeau Mengajukan Kasus Orang-orang Kanada yang Ditahan di Tiongkok

0

Perdana Menteri Justin Trudeau mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan pemimpin Tiongkok tentang warga Kanada yang saat ini dipenjara di Tiongkok.

Trudeau saat ini melakukan kunjungan lima hari ke Tiongkok, di mana dia bertemu dengan Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang pada hari Senin dan pemimpin Tiongkok Xi Jinping pada hari Selasa.

Canadian Press melaporkan bahwa Trudeau mengatakan bahwa dia telah mengajukan hak asasi manusia dan kasus konsuler tertentu dan fakta bahwa diplomat Kanada tidak dapat mengunjungi beberapa orang Kanada yang dipenjara di Tiongkok.

Di antara warga Kanada yang saat ini ditahan di Tiongkok adalah Sun Qian, pendiri perusahaan bernilai miliaran dolar yang ditahan karena keyakinannya pada Falun Dafa, sebuah latihan meditasi spiritual yang dianiaya oleh rezim Tiongkok; Huseyin Celil, seorang pembangkang Uighur; dan pemilik kilang anggur British Columbia, John Chang, yang ditangkap bersama istrinya, Allison Lu, mengenai masalah perselisihan pabean. Lu kemudian dibebaskan namun tetap tidak bisa meninggalkan Tiongkok.

“Saya mengajukannya tadi malam,  kasus hak asasi manusia dan konsuler, dengan Perdana Menteri Li dan saya pasti akan menangani masalah tersebut dengan Presiden Xi,” kata Trudeau menjelang pertemuannya dengan Xi, menurut The Globe and Mail.

Sebelum perjalanan Trudeau, menteri luar negeri Chrystia Freeland mengatakan kepada The Globe and Mail bahwa dia dan perdana menteri membawa kasus keempat orang Kanada ini dengan sangat serius.

“Saya pribadi menyebut mereka di setiap kesempatan. Mereka membuat saya sangat cemas … Sangat mengerikan bagi orang-orang Kanada yang dipenjara di Tiongkok dan sangat mengerikan bagi keluarga mereka,” katanya kepada Globe.

Pada hari Senin, tidak ada rencana untuk meluncurkan perundingan perdagangan bebas resmi yang diumumkan setelah Trudeau dan Li bertemu secara pribadi.

Trudeau selanjutnya akan melakukan perjalanan ke Guangzhou, di mana dia akan bertemu dengan pejabat setempat dan komunitas bisnis. (ran)

Pengacara HAM di Tiongkok Membela Ratusan Praktisi Falun Gong Tahun Ini

0

Pengacara hak asasi manusia Tiongkok, meski mendapat tekanan, terus menghadapi kasus terberat, membela praktisi Falun Gong.

Di Tiongkok pada bulan Juli 2015, ratusan pengacara hak asasi manusia disapu oleh tindakan keras yang telah terjadi sebelumnya, dan banyak pengacara tersebut masih dipenjara dan menghadapi penyiksaan. Namun, pada 2017, pengacara telah membela ratusan praktisi Falun Gong di pengadilan.

Menurut statistik terbaru dari Minghui.org, sebuah situs yang berbasis di AS yang melacak penganiayaan Falun Gong di Tiongkok, pengacara Tiongkok telah mewakili lebih dari 350 praktisi Falun Gong di pengadilan dan memperjuangkan atas ketidakbersalahan mereka, sejak awal tahun ini sampai akhir Oktober Pada bulan Oktober saja, pengacara mewakili 31 praktisi yang diadili.

Falun Gong, juga dikenal sebagai Falun Dafa, adalah disiplin spiritual kuno dengan latihan meditasi, dan ajaran inti tentang sejati, baik, dan sabar. Sejak diperkenalkan ke publik pada tahun 1992, para praktisi berbagi dengan keluarga dan teman-teman tentang perbaikan kesehatan fisik dan peningkatan spiritual yang mereka alami, dan praktik tersebut menyebar dengan cepat di seluruh wilayah Tiongkok di antara semua bagian masyarakat.

Pada bulan Juli 1999, rezim Tiongkok, yang dipimpin oleh pemimpin Partai, Jiang Zemin, menjadi takut akan popularitas Falun Gong, negara tersebut memperkirakan 70 juta di Tiongkok telah menerapkan latihan tersebut, dan praktisi melaporkan bahwa jumlahnya mencapai 100 juta, kemudian meluncurkan sebuah penganiayaan di seluruh dunia, melemparkan jutaan praktisi Falun Gong ke penjara, pusat pencucian otak, dan kamp kerja paksa, dengan tujuan memaksa mereka untuk meninggalkan keyakinan mereka.

Dalam Pertahanan seorang Guru

Membela praktisi Falun Gong mungkin adalah kasus terberat yang bisa dilakukan pengacara di Tiongkok: Pengacara dipukuli, ditahan, dan dicabut izinnya.

Dengan mengambil kasus Falun Gong, pengacara memiliki kesempatan untuk memperdebatkan peraturan hukum di Tiongkok dengan meminta perlindungan hukum Tiongkok untuk kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berbicara. Dua kasus dari tahun ini menggambarkan pendekatan mereka.

Liang Jianjun, seorang guru berusia di atas 20 tahun di Sekolah Tinggi Pendudukan Kota Lechang di Propinsi Guangdong, Tiongkok selatan, diculik di tempat kerjanya pada 25 Mei 2017 oleh petugas keamanan masyarakat setempat dan dilemparkan ke pusat penahanan setempat, menurut Minghui. org.

Kantor 610 setempat, sebuah kepolisian rahasia mirip Gestapo yang didirikan dengan tujuan melakukan penganiayaan, bekerja dalam kerahasiaan dengan kantor kejaksaan setempat untuk memberikan tuduhan pada Liang dengan kode kriminal yang menakutkan “sekte takhayul atau masyarakat terselubung,”dimana rezim Tiongkok tersebut menggunakannya untuk melegitimasi penganiayaan Falun Gong. Pada 7 November, Liang dibela oleh seorang pengacara yang bermarga Li dan seorang pengacara lain bernama Zheng dari Beijing, di sebuah pengadilan di Lechang.

Untuk membela Liang, Zheng mengutip Pasal 36 Konstitusi Tiongkok, yang menjamin kebebasan keyakinan beragama kepada warga negara.

Zheng juga menyatakan bahwa Pasal 251 Hukum Pidana menetapkan: “Setiap pejabat alat pemerintahan negara yang secara tidak sah menghilangkan kebebasan beragama atau melanggar budaya dan kebiasaan kelompok etnis, jika keadaannya serius, harus dijatuhi hukuman penjara permanen selama tidak lebih dari dua tahun karena penahanan pidana.”

Sidang berlangsung selama tiga jam. Menurut informasi terbaru tentang Minghui.org, Liang saat ini ditahan di Pusat Penahanan Sangongli di Lechang, sambil menunggu pengumuman hukuman yang diperkirakan akan datang dalam tiga bulan.

Kalimat Ilegal

Wang Yuhong, 54 tahun, mantan karyawan yang bekerja di sektor listrik Beijing, mulai berlatih Falun Gong pada tahun 1996. Setelah Juli 1999, dia berulang kali dianiaya, termasuk menjadi sasaran kerja paksa dan cuci otak. Dia juga dipecat dari pekerjaannya karena keyakinannya.

Penindasan tersebut memberi tekanan dan keputusasaan pada ayahnya yang meninggal tak lama setelah mengetahui bahwa Wang ditahan oleh keamanan publik setempat pada bulan Maret 2008.

Pada tanggal 13 Mei 2017, Wang sekali lagi dipaksa dibawa ke kantor polisi setempat. Polisi kemudian menggeledah rumahnya, membawa empat komputer, satu printer, dan beberapa buku ajaran Falun Gong, menurut Minghui.org. Wang diadili pada 2 November. Dia menyewa Wang Lei (tidak ada hubungan keluarga) sebagai pengacaranya.

Pada hari persidangan di sebuah pengadilan di Distrik Chaoyang di Beijing, Wang Lei berpendapat bahwa polisi secara ilegal menahannya dengan membawa Wang pergi tanpa menunjukkan identitas mereka atau surat perintah penangkapan. Selain itu, apa yang disebut bukti memberatkan, buku, komputer, dan materi lainnya tentang Falun Gong, adalah tuduhan tak berdasar yang diberikan bagaimana kebebasan berbicara dijamin oleh konstitusi Tiongkok. Pengacara tersebut berpendapat bahwa kebebasan berbicara membuatnya sah bagi materi Falun Gong diterbitkan dan Wang memilikinya.

Wang sejak itu telah dijatuhi hukuman satu setengah tahun penjara. (ran)

Jepang Membutuhkan Rudal dengan Jangkauan yang Cukup untuk Menyerang Korea Utara

0

Epochtimes.id- Dua sumber kepada Reuters menyebutkan bahwa Jepang sedang bersiap untuk mendapatkan rudal yang mampu ditembakkan secara presisi. Rudal ini nantinya mampu menyerang lokasi rudal milik Korea Utara.

Jepang berencana untuk memasukkan anggaran ini ke dalam anggaran pertahanan berikutnya mulai April tahun depan untuk mempelajari apakah pesawat tempur F-15 milik Jepang mampu menembakkan rudal jarak jauh.

Jenis rudal jarak jauh tersebut termasuk rudal Joint Air-to-Surface Standby Lockheed Martin Corp (JASSM-ER), yang dapat mencapai target 1.000 km. Laporan ini dibeberkan oleh salah satu sumber yang mengetahui rencana tersebut.

“Ada kecenderungan global untuk menggunakan rudal jarak jauh dan wajar jika Jepang ingin mempertimbangkannya,” katanya.

Sumber itu meminta untuk tetap diberi nama anonim karena mereka tidak berwenang untuk berbicara ke media.

Fuji Television melaporkan Jepang juga tertarik untuk membeli rudal Joint Strike 500 km yang dirancang oleh Norway’s Kongsberg Defense & Aerospace untuk dibawa oleh pesawat tempur siluman F-35.

Namun demikian, tak satu pun dari dua item tersebut termasuk dalam permintaan anggaran sebesar 5,26 triliun yen ($ 46,76 miliar) yang telah diajukan oleh Kementerian Pertahanan Jepang.

“Namun dana tambahan akan tersedia untuk mengevaluasi pembelian rudal tersebut,” lanjut sumber tersebut.

Dinamika tersebut menunjukkan ancaman yang berkembang ditimbulkan oleh rudal balistik Korea Utara telah memberi pendorong peningkatan kemampuan alutsista dalam perencanaan militer.

Pembatasan pada senjata penyerangan yang diberlakukan oleh konstitusi perang Jepang terhadap kekuatan rudal Jepang terdiri dari rudal anti-pesawat terbang dan anti-kapal dengan jarak tempuh kurang dari 300 km (186 mil).

Setiap keputusan untuk membeli senjata jarak jauh yang mampu menempuh  Korea Utara atau bahkan daratan Tiongkok akan menjadi kontroversial. Namun demikian para pendukung berpendapat alutsista tersebut dapat memainkan peran defensif.

“Kami saat ini tidak melihat pendanaan untuk ini,” kata Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera mengatakan pada Selasa di sebuah konferensi pers.

“Kami mengandalkan Amerika Serikat untuk menyerang basis musuh dan tidak melihat-lihat perubahan apa pun mengenai bagaimana kami berbagi peran kami,” tambahnya.

Sebelum dia memulai jabatannya pada Agustus lalu, Onodera memimpin sebuah kelompok anggota parlemen Partai Demokrat Liberal yang memerintah agar merekomendasikan pemerintah Jepang memperoleh alutsita penyerang yang mampu mencegah Pyongyang meluncurkan serangan ke Jepang.

Korea Utara sejak itu telah menembakkan rudal balistik di atas wilayah Jepang. Belum lama ini Korut lagi-lagi menggelar uji coba rudal balistik antar benua yang melesat ke ketinggian lebih dari 4.000 km sebelum jatuh ke Laut Jepang. Area ini masuk dalam zona ekonomi eksklusif Jepang. (asr)

Sumber : Reuters via The Epochtimes

Presiden Duterte Tanda Tangani Proklamasi Pemberontak Partai Komunis Sebagai Teroris

0

Epochtimes.id- Presiden Filiphina Rodrigo Duterte pada Selasa (5/12/2017) resmi menandatangani proklamasi yang mengumumkan Partai Komunis Filipina – Tentara Rakyat Baru atau Communist Party of the PhilippinesNew People’s Army (CPP-NPA) sebagai organisasi teroris.

Deklarasi tersebut menandai sebuah perubahan besar dalam hubungan pemerintah Filiphina dengan pemimpin yang sulit diajak berdialog dan pasukan kiri bersenjata.

Juru Bicara Kepresidenan, Harry Roque Jr. mengatakan Duterte menandatangani proklamasi yang mengumumkan CPP-NPA sebagai organisasi teror dengan menggunakan Undang-Undang Penegakan Pencegahan Terorisme di negara tersebut sebagai landasan.

Jubir Kepresidenan mengatakan, setelah penandatanganan proklamasi tersebut, Kementerian Eksekutif Salvador Medialdea, dalam sebuah memorandum, memerintahkan Kementerian Kehakiman Vitaliano Aguirre mengajukan petisi ke pengadilan.

Nantinya, di Pengadilan untuk mengklasifikasikan CPP-NPA sebagai kelompok teroris, sesuai dengan ketentuan UU di negara tesebut yang menetapkan tindakan yang didefinisikan sebagai terorisme.

Juru bicara kepresidenan tersebut menambahkan bahwa petisi tersebut diajukan ke pengadilan dikarenakan “mengingat tindakan kekerasan CPP-NPA yang menabur dan menciptakan kondisi ketakutan dan kepanikan yang meluas dan luar biasa di antara masyarakat.”

Penasihat Presiden untuk Proses Perdamaian, Yesus Dureza menjelaskan bahwa setelah dikeluarkannya proklamasi eksekutif, langkah selanjutnya adalah agar Departemen of Justice (DOJ) mengajukan ke pengadilan “larangan” kepada CPP-NPA sebagai kelompok teror berdasarkan UU di negara tersebut.

Roque menjelaskan bahwa DOJ harus meminta persetujuan dari pengadilan ketika menyatakan CPP-NPA sebagai teroris karena tindakan eksekutif dinilai masih tidak cukup.

“Mereka (CPP-NPA) telah diproklamirkan oleh Presiden dan itu sudah berlaku, tentu saja, kita tak berbicara damai dengan teroris sekarang,” katanya.

“Tapi untuk keperluan UU, Pengadilan harus memutuskan bahwa berdasarkan petisi pemerintah bahwa CPP-NPA sebenarnya adalah organisasi teroris,” tambahnya.

Proses pengadilan akan memberi kesempatan kepada CPP-NPA untuk didengar pendapatnya.

Presiden Filiphina pada November lalu mengakhiri pembicaraan dengan Front Demokratik Nasional Filipina (NDFP) di tengah serangan pemberontakan yang terus berlanjut terhadap militer.

Duterte juga baru-baru ini memerintahkan konsultan NDFP yang dibebaskan secara kondisional sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam perundingan perdamaian untuk “menyerah atau menghadapi tindakan hukuman.”

Ada harapan tinggi ketika Duterte berkuasa bahwa perdamaian akhirnya bisa dicapai antara pemerintah dan komunis setelah lima dekade pemberontakan.

Tapi harapan semacam itu pupus setelah Presiden memutuskan untuk membatalkan perundingan karena pembangkangan yang terus dilakukan oleh gerilyawan komunis. (asr)

Sumber : news.abs-cbn.com

Khawatir Campur Tangan Tiongkok, Australia Bakal Melarang Dana Sumbangan Politik dari Asing

0

Epochtimes.id- Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull mengatakan keprihatinan atas meningkatnya pengaruh Tiongkok di negara itu.

Dia mengatakan akan melarang sumbangan politik dari luar negeri sebagai langkah dari tindakan keras dimaksudkan untuk mencegah campur tangan eksternal dalam politik domestik.

Turnbull mengatakan kepada wartawan di Canberra bahwa kekuatan asing membuat “usaha yang belum pernah terjadi sebelumnya dan semakin canggih untuk mempengaruhi proses politik” di Australia dan dunia. Dia mengutip “laporan mengganggu tentang pengaruh Tiongkok.”

Undang-Undang yang baru di Australia, merupakan contoh Undang-Undang Amerika Serikat, nantinya setiap campur tangan asing akan dianggap tindakan kriminal dan meminta pendaftaran pelobi yang bekerja untuk asing.

Turnbull mengatakan Undang-Undang tersebut akan diajukan ke parlemen untuk mengatasi kerentanan yang dirasakan.

“Ini adalah reformasi paling signifikan terhadap Undang-Undang gangguan dari luar negeri dalam beberapa dasawarsa. Ini akan melindungi jalan hidup kita dan demokrasi yang membuat kita tetap bebas,” kata Turnbull dalam sebuah konfrensi pers di Canberra.

Pengumuman tersebut disampaikan di tengah tumbuhnya kekhawatiran di Australia bahwa Beijing mungkin akan memperluas pengaruhnya di Australia. Ini terjadi karena hubungan antara politisi dan kepentingan pemerintahan Komunis Tiongkok.

Laporan Fairfax dan Australian Broadcasting Corporation menyebutkan pada Juni dalam sebuah kampanye  Tiongkok untuk “menyusup” politik Australia dengan mempromosikan kepentingan Tiongkok.

Tiongkok membantah klaim tersebut dan Kementerian Luar Negeri Tiongkok menggambarkan sebagai “sama sekali tidak berdasar dan tidak bertanggungjawab.”

Namun, pemimpin oposisi Senator Sam Dastyari mundur dari beberapa posisi Partai Buruh pekan lalu setelah sebuah rekamannya mendukung ekspansi Tiongkok  di wilayah sengketa Laut China Selatan.

Senator Partai Buruh Australia Sam Dastyari berbicara di media, Sydney pada 6 September 2016, untuk mengajukan permintaan maaf publik setelah meminta perusahaan yang memiliki hubungan dengan rezim Tiongkok untuk membayar tagihan yang dikeluarkan oleh kantornya. (William West / AFP / Getty Images)

Rekaman yang bocor ke media itu menunjukkan bahwa senator Australia ini berdiri di samping pengembang properti Huang Xiangmo, seorang donator politik utama berkaitan dengan Partai Komunis Tiongkok.

“Saya menganggap serius laporan tersebut, sama seperti rekan kerja saya,” kata Turnbull.

“Tapi Undang-undang baru ini bukan tentang satu negara, intervensi asing adalah isu global,” kata Turnbull.

Undang-Undang baru, jika diterima parlemen nantinya akan melarang sumbangan luar negeri ke partai politik atau kepada kelompok politik manapun. Peraturan juga dapat mempengaruhi sumbangan ke kelompok pegiat lingkungan dan pegiat kampanye lainnya.

Australia mengungkapkan keprihatinan mendalam bulan lalu mengenai tindakan keras terhadap kelompok pro-demokrasi di Kamboja.

Meskipun demikian, Menteri Keuangan Mathias Cormann mengatakan sumbangan luar negeri seperti kepada kritikus non-partisan akan dilarang berdasarkan undang-undang baru di Australia.

Definisi pengkhianatan dan spionase juga akan diperluas berdasarkan Undang-Undang baru yang memasukkan definisi memiliki atau menerima informasi sensitif, tak hanya sekedar membeberkan informasi.

Perhatian di Australia terhadap pengaruh dari kepentingan Partai Komunis Tiongkok telah tumbuh pesat, terutama sejak tahun 2015 ketika pemerintah Northern Territory menjual pelabuhan Darwin, di ibu kota wilayah tersebut, ke perusahaan Tiongkok meskipun ada keberatan dari Amerika Serikat.

Pemerintah Australia telah berusaha keras untuk menunjukkan batasan hubungannya dengan Tiongkok selaku mitra ekspor terbesarnya. Australia juga telah memblokir penjualan peternakan terbesar Australia dan jaringan listrik terbesar untuk kepentingan Tiongkok. (asr)

Sumber : Reuters via The Epochtimes

Misteri Abadi Lentera yang Selalu Menyala Selama Ribuan Tahun

0

Dalam mitologi Yunani, Prometheus melihat kesulitan hidup manusia, jadi dia mencuri api dari Gunung Olympus dan diam-diam memberikannya kepada umat manusia. Dalam sejarah umat manusia, telah tercatat lentera yang selalu menyala, beberapa di antaranya telah menyala lebih dari seribu tahun.

Seorang sejarawan Yunani pernah mencatat sebuah lentera yang selalu menyala di sebuah kuil matahari Mesir. Lentera ini telah menyala selama berabad-abad, meski angin kencang dan hujan lebat. Filsuf Romawi dan teolog St. Agustinus menggambarkan sebuah kuil Mesir yang suci bagi Venus dimana ada lentera yang tidak bisa padam oleh angin atau air.

Lentera yang telah menyala selama lebih dari seribu tahun ditemukan di seluruh dunia

Pada tahun 140, sebuah lentera ditemukan menyala di makam Pallas, anak seorang raja Romawi kuno. Lentera ini terus menyala selama lebih dari 2.000 tahun. Baik air maupun tiupan angin tidak bisa memadamkannya. Satu-satunya cara untuk memadamkannya adalah menguras cairan aneh yang ada di dalam mangkuk lentera tersebut.

lentera abadi
Pada tahun 140, sebuah lentera ditemukan menyala di makam Pallas, anak seorang raja Romawi kuno. (Gambar: pixabay / CC0 1.0)

Pada tahun 1534, ketika Raja Henry VIII memisahkan diri dari Gereja Katolik, dia memerintahkan pembubaran vihara-vihara di Inggris, dan pada masa inilah banyak makam dijarah. Di Yorkshire, di makam ayah Konstantinus, sebuah lentera yang menyala ditemukan. Kematiannya tercatat pada tahun 300 M, menunjukkan bahwa lentera itu telah menyala selama lebih dari 1200 tahun.

Pada tahun 1540, pada masa Paus Paulus III, sebuah lentera yang menyala ditemukan di sebuah makam kuno di Appian Way di Roma. Makam itu diyakini milik Tulliola, putri negarawan Romawi Cicero. Dia meninggal pada tahun 44 SM. Lentera yang disegel di lemari besi itu menyala selama sekitar 1.600 tahun.

Di Tiongkok, ada catatan sejarah tentang lentera yang selalu menyala. Diyakini bahwa di makam Kaisar Qin Shi Huang, ada lentera seperti itu. Karena tidak ada yang menemukan makamnya, tidak bisa dipastikan apakah lentera masih menyala.

api abadi
Di Tiongkok, ada catatan sejarah tentang lentera yang selalu menyala. (Gambar: pixabay / CC0 1.0)

Catatan arkeologi menunjukkan lentera yang selalu menyala ditemukan di kuil dan makam kuno di seluruh dunia, tidak hanya di India, Tiongkok, Mesir, Yunani, dan banyak negara lain yang dikenal memiliki peradaban kuno, namun bahkan di Italia, Inggris, Irlandia, Prancis, dan banyak tempat lainnya.

Sayangnya, banyak dari lentera menyala ini dihancurkan oleh para pengacau dan perampok makam yang khawatir benda-benda tersebut memiliki kekuatan supranatural.

Sebuah misteri abadi

Di Inggris, ada catatan orang-orang yang memasuki makam tua. Dikatakan bahwa lentera di dalamnya otomatis hancur saat perangkap rahasia tergetar.

Menurut sebuah catatan, seseorang menemukan bahwa sebuah lentera tergantung di lengkungan sebuah makam, yang menerangi bagian dalam. Saat orang ini berjalan maju, sebuah getara menembus lantai. Kemudian sebuah patung berbaju besi terlihat memegang beberapa jenis senjata di tangan, dan ia bergerak maju untuk menghancurkan lentera tersebut.

lampu ajaib
Di Inggris, ada catatan orang-orang yang memasuki makam tua. Dikatakan bahwa lentera di dalamnya otomatis hancur saat perangkap rahasia tergetar. (Gambar: pixabay / CC0 1.0)

Pada pertengahan abad ke-17 di Grenoble, Prancis, seorang tentara Swiss muda menemukan pintu masuk sebuah makam kuno. Pemuda itu tidak menemukan harta karun, tapi mengejutkannya, ia menemukan sebuah lentera kaca yang menyala yang diyakini telah menyala selama lebih dari seribu tahun.

Dia melepaskan lentera misterius dari kuburan dan membawanya kembali ke sebuah vihara. Para biksu tersebut tercengang. Lampu tersebut ada di vihara selama beberapa bulan sampai seorang biksu tua secara tidak sengaja memecahkannya.

Teknologi modern tidak mampu menciptakan lentera yang senantiasa menyala

Sejak Abad Pertengahan, para ilmuwan telah mencoba menciptakan lentera permanen. Tidak ada yang berhasil, bahkan dengan teknologi modern. Dengan bahan bakar yang dikenal saat ini, tidak praktis untuk membuat lentera yang bisa menyala seribu tahun.

Pada abad ke-13, seorang pendeta Yahudi Prancis bernama Jechiele memiliki sebuah lentera yang tidak menggunakan minyak atau sumbu. Dia biasanya meletakkannya di depan rumahnya agar semua orang bisa melihatnya. Kapan pun dia ditanya bagaimana lentera dinyalakan, dia hanya tersenyum dan tidak mengungkapkan rahasianya.

Catatan lentera yang selalu menyala yang ditemukan di seluruh dunia cukup untuk memastikan bahwa lentera misterius semacam itu memang ada, namun penciptaan dan penggunaannya tetap menjadi misteri. (ran)