Home Blog Page 1856

Sistem Kredit Sosial Rezim Komunis Tiongkok Bertujuan Menumbuhkan Ketaatan Politik Warga Muda Tiongkok

EpochTimesId
-
0
Sistem Kredit Sosial Rezim Komunis Tiongkok Bertujuan Menumbuhkan Ketaatan Politik Warga Muda Tiongkok

oleh Olivia Li – Epoch Times

Sebagai langkah terbaru untuk menerapkan sistem kredit sosial di seluruh daratan Tiongkok, pemerintahan Komunis Tiongkok baru-baru ini meluncurkan aplikasi peringkat kredit yang menargetkan 460 juta orang dewasa Tiongkok yang berusia 18 tahun hingga 45 tahun.

Menurut skema ini, mereka yang memperoleh skor kredit tertinggi menikmati akses yang lebih besar ke pelatihan dan tunjangan pekerjaan. Sementara mereka yang skor kredit rendahnya dibatasi kehidupan sehari-harinya.

Para pengamat mengatakan bahwa Partai Komunis Tiongkok sedang mencoba menggunakan teknologi untuk membangun bentuk totalitarianisme yang unik yang belum pernah ada di masa lalu.

Menurut South China Morning Post yang berbasis di Hong Kong, aplikasi peringkat kredit sosial, yang disebut “Unictown.” Aplikasi ini dirilis pada Februari 2019 oleh sebuah tim di Tsinghua Unigroup di bawah kepemimpinan ganda Komite Pusat Liga Pemuda Komunis dan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional.

Berbeda dengan sistem kredit keuangan di Barat, Unictown mengumpulkan sejumlah besar informasi non-finansial mengenai penggunanya, termasuk perilaku “anti-sosial” dan partisipasi dalam “kerja sukarela.”

Dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan menganalisis beragam data, mulai dari latar belakang pendidikan hingga kebiasaan belanja online seseorang, aplikasi ini bertujuan untuk mendorong perilaku “baik” dan mencela perilaku “buruk”, terutama di kalangan mahasiswa dan lulusan baru.

Untuk kelompok pengguna ini, poin tambahan dapat diperoleh untuk menerbitkan makalah, menciptakan produk, dan berpartisipasi dalam kegiatan sukarelawan sosial. Sementara menyontek saat ujian atau melakukan plagiarisme akan mempengaruhi nilai kredit sosial mereka.

Ketika seorang siswa membeli kursus online melalui Unictown, aplikasi akan menentukan berapa banyak diskon yang dapat diterapkan berdasarkan nilai kredit sosialnya. Lebih penting lagi, saat mencari pekerjaan, mereka yang memiliki kredit sosial lebih tinggi akan diprioritaskan.

Menurut South China Morning Post, pengembang Unictown menolak untuk mengungkapkan bagaimana aplikasi mengevaluasi berbagai data untuk menghitung skor kredit. Pengemban juga menyangkal apakah diperhitungkan seseorang adalah anggota Partai Komunis Tiongkok atau bukan.

Media pemerintah Tiongkok memuji sistem kredit tersebut karena mampu membimbing orang muda Tiongkok untuk secara sadar berlatih “nilai-nilai inti sosialis” dari Partai Komunis Tiongkok.

Totalitarianisme teknologi tinggi

Pengacara Hak Asasi Manusia Tiongkok dan sarjana tamu di Universitas New York, Teng Biao kepada Epoch Times berbahasa Mandarin mengatakan bahwa skema kredit sosial baru adalah bagian dari serangkaian langkah yang diambil oleh Partai Komunis Tiongkok untuk memperkuat pengawasannya terhadap seluruh masyarakat dan mengaktifkan kembali aturan totaliter.

Teng Biao percaya bahwa Partai Komunis Tiongkok sedang dalam proses membangun sistem super-totaliter menggunakan data besar, pengawasan video, pengumpulan DNA, teknologi internet, teknologi pengenalan wajah, dan kredit sosial, menciptakan bentuk totalitarianisme yang belum pernah terjadi sebelumnya.

“Di masa lalu, ada totaliterisme Nazi dan sistem totaliter Mao Zedong, tetapi sistem totaliter yang didukung oleh internet dan teknologi kontemporer belum ada sebelumnya,” katanya.

“Partai Komunis Tiongkok kini sedang mengambil langkah pertama untuk membangun sistem totaliter teknologi tinggi, dengan menggunakan peringkat kredit serta memantau dan mencatat setiap detail dalam kehidupan warganegaranya sehari-hari, yang sangat menakutkan,” tambahnya.

Sementara beberapa orang mungkin menyambut diberlakukannya sistem peringkat sosial sebagai jalan untuk mendapatkan manfaat tertentu, Teng Biao memperingatkan terhadap aspek yang lebih buruk dari kendali sosial digital, karena akan sangat membatasi kebebasan individu di Tiongkok.

Menurut Teng Biao, pengembangan sistem kredit sosial saat ini berakar pada perasaan krisis Partai Komunis Tiongkok sebagai pihak yang sedang berkuasa.

Dia menilai Partai Komunis Tiongkok telah memperketat kendalinya dalam setiap aspek dalam masyarakat Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir; seperti dengan meluncurkan tindakan keras terhadap pengacara HAM, kelompok agama, aktivis Uyghur dan Tibet, dan memberlakukan sensor internet yang lebih ketat.

Xia Yeliang, mantan profesor ekonomi di Universitas Peking yang kini tinggal di Amerika Serikat, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Radio Free Asia bahwa sistem peringkat kredit sosial untuk kaum muda adalah cara baru bagi otoritas Tiongkok untuk mengendalikan mereka, terutama mahasiswa.

Xia Yeliang mengibaratkan sistem kredit sosial dengan sebuah jaring besar, yang menjebak semua orang di dalamnya.

“Partai Komunis Tiongkok ingin memastikan bahwa orang-orang muda ini tidak melakukan atau mengatakan sesuatu yang dianggap di luar batas,” simpul Xia Yeliang. (Vv/asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=CIInUQSBX7g

NASA Katakan Penghancuran Satelit India Ancam Stasiun Luar Angkasa Internasional

admin
-
0
NASA Katakan Penghancuran Satelit India Ancam Stasiun Luar Angkasa Internasional

EpochTimesId – NASA mengatakan bahwa kehancuran satelit India pekan lalu menimbulkan ancaman bagi Stasiun Luar Angkasa Internasional. Termasuk para astronot yang ada di dalamnya.

Pekan lalu, India dengan sengaja menghancurkan salah satu satelitnya dengan rudal. Menurut Perdana Menteri Narendra Modi, kemampuan itu menjadikan India sebagai ‘kekuatan antariksa’.

Pemimpin NASA, Jim Bridenstine mengatakan uji coba itu adalah hal yang mengerikan. Sebab, penghancuran itu menciptakan sekitar 400 keping puing di orbit Bumi. Dia mengatakan risiko puing untuk menabrak ISS telah meningkat secara signifikan.

“Tidak jelas berapa banyak potongan puing yang dibuat dalam uji coba itu. Banyak potongan puing cukup besar untuk mengancam ISS, tetapi mereka tidak cukup besar untuk dilacak,” kata Bridenstine, seperti dikutip dari Business Insider.

“Apa yang kami lacak sekarang, benda-benda yang cukup besar untuk dilacak. Kami membicarakan benda sekitar 10 cm (4 inci) atau lebih besar, sekitar 60 buah sudah berhasil dilacak,” sambung Bridenstine.

Dua puluh empat keping mengarah ke orbit di atas ISS. Satelit yang dihancurkan itu mengorbit di atas stasiun ruang angkasa.

“Itu adalah hal yang mengerikan, mengerikan untuk menciptakan sebuah peristiwa yang mengirimkan puing-puing di sebuah area yang melampaui Stasiun Luar Angkasa Internasional,” tambah Bridenstine. “Kegiatan semacam itu tidak kompatibel dengan masa depan penerbangan antariksa dengan manusia.”

Modi mengumumkan pada 27 Maret 2019, bahwa ‘prestasi bersejarah’ telah dicapai setelah India berhasil menembak jatuh satelit dengan rudal dari darat, CNN melaporkan. Hanya Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia yang memiliki rudal sejenis itu.

Kementerian Luar Negeri India menyatakan bahwa uji coba rudal dilakukan pada atmosfer yang lebih rendah untuk memastikan bahwa tidak ada puing-puing angkasa. “Apa pun puing yang dihasilkan akan hancur dan jatuh kembali ke Bumi dalam beberapa minggu,” menurut laporan tersebut.

Namun, Bridenstine menambahkan bahwa tidak dapat diterima untuk mengizinkan seseorang membuat bidang puing orbital yang membahayakan penduduk Bumi.

“Kami ditugasi untuk memungkinkan lebih banyak kegiatan di luar angkasa daripada yang pernah kami lihat sebelumnya dengan tujuan memberi manfaat bagi kondisi manusia, apakah itu obat-obatan atau mencetak organ manusia dalam 3-D untuk menyelamatkan nyawa di Bumi, atau kemampuan manufaktur di luar angkasa ketika Anda tidak dapat melakukan gravitasi dengan baik. Semua itu berada dalam risiko, ketika peristiwa semacam ini terjadi,” katanya, dikutip dari CNN.

Pemandangan Bumi terlihat dari Cupola di sisi yang menghadap Bumi dari Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) pada 12 Juni 2013. (Foto : NASA)

NASA melacak ada sekitar 23.000 potongan puing ruang angkasa yang lebih besar dari empat inci.

Para pejabat India mengatakan uji coba itu dilakukan di atmosfer yang lebih rendah untuk memastikan tidak ada potongan yang mengorbit di sekitar Bumi.

Kementerian Luar Negeri di New Delhi mengatakan bahwa India tidak melanggar undang-undang atau perjanjian apa pun, seperti dikutip dari the Hindu Business Line.

Bridenstine minggu ini menambahkan bahwa uji anti-satelit 2007 yang dilakukan oleh Tiongkok menciptakan sejumlah puing yang signifikan, yang hingga kini masih berada luar angkasa, menurut Business Line.

“Dan kita masih menghadapinya. Kami masih, kami sebagai bangsa bertanggung jawab untuk melakukan kesadaran situasional ruang angkasa dan manajemen lalu lintas antariksa, analisis konjungsi untuk seluruh dunia,” tutupnya. (JACK PHILLIPS/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Amerika Hentikan Pengiriman Suku Cadang Pesawat Tempur F-35 ke Turki

admin
-
0
Amerika Hentikan Pengiriman Suku Cadang Pesawat Tempur F-35 ke Turki

Washington – Setelah berbulan-bulan peringatan, Amerika Serikat akhirnya benar-benar menghentikan pengiriman suku cadang jet tempur F-35 ke Turki. Ini sebagai balasan atas keputusan Ankara untuk melanjutkan pembelian sistem rudal darat dari Rusia, menurut Pentagon pada 1 April 2019.

Para pemimpin pemerintah Amerika Serikat telah berulang kali mengancam akan menutup rencana Turki untuk membeli pesawat tempur canggih F-35 jika Turki tidak meninggalkan upaya untuk membeli sistem S-400 Rusia. Menghentikan pengiriman suku cadang dan manual yang diperlukan untuk mempersiapkan pengiriman pesawat yang direncanakan pada musim panas ini adalah langkah pertama untuk mengakhiri penjualan pesawat kepada Turki.

“Amerika Serikat telah menyatakan dengan jelas bahwa akuisisi S-400 oleh Turki tidak dapat diterima. Sampai mereka membatalkan pemesanan S-400, Amerika Serikat menangguhkan pengiriman dan kegiatan yang terkait dengan stand tersebut (suku cadang F-35). Jika Turki membeli S-400, partisipasi mereka yang berkelanjutan dalam program F-35 berisiko,” kata juru bicara Pentagon, Charles Summers Jr.

Langkah AS datang hanya beberapa hari setelah menteri luar negeri Turki mengatakan negaranya berkomitmen untuk kesepakatan membeli sistem pertahanan Rusia dan sudah mendiskusikan tanggal pengiriman.

Para pemimpin pertahanan dan militer Amerika mengatakan bahwa kecuali Turki, sekutu NATO, mempertimbangkan kembali pembelian S-400. Sebab, pembelian itu akan membuat mereka kehilangan pesawat dan sistem militer berteknologi Amerika lainnya di masa depan. Amerika Serikat dan sekutu NATO lainnya telah berulang kali mengeluh tentang pembelian tersebut, dengan mengatakan itu tidak kompatibel dengan sistem sekutu lainnya dan akan menjadi ancaman terhadap F-35.

Selama sidang di Capitol Hill bulan lalu, Jenderal AS Curtis Scaparrotti, jendral NATO, mengatakan nasihat militer terbaiknya adalah bahwa Amerika Serikat tidak bekerja dengan sekutu yang memperoleh sistem Rusia yang dapat mengancam kemampuan salah satu pesawat militer Amerika yang paling canggih. Para pejabat juga menyatakan keprihatinan bahwa akuisisi Turki atas sistem AS dan Rusia dapat memberi Moskow akses kepada teknologi canggih Amerika, dan memungkinkannya menemukan (kelemahan atau) cara untuk melawan F-35.

“Saya senang melihat Pentagon mengindahkan seruan kami untuk menghentikan transfer peralatan terkait F-35 ke Turki,” kata Senator AS, Chris Van Hollen, D-Md. “Turki mengoperasikan rudal S-400 dan F-35 adalah tidak wajar. Ini menempatkan keamanan nasional kita dalam bahaya dan melemahkan sekutu NATO kita.”

AS sebelumnya setuju untuk menjual 100 pesawat tempur F-35 generasi terbaru kepada Turki. Amerika awalnya berencana mengirimkan dua pesawat ke Turki pada Juni 2019.

Summers, yang juga Asisten Menteri Pertahanan untuk Urusan Publik AS mengatakan bahwa meskipun Washington terus berbicara dengan Turki tentang masalah ini, Pentagon telah mulai mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menemukan sumber pasokan lain untuk suku cadang atau bagian-bagian F-35 yang diproduksi Turki. Departemen pertahanan, katanya, mengambil langkah-langkah bijaksana untuk melindungi rantai pasokan dan investasi bersama dalam teknologi pesawat.

Para pemimpin Pentagon telah memperingatkan bahwa mengakhiri partisipasi Turki dalam produksi kemungkinan akan memaksa sekutu lain untuk mengambil peran itu dan dapat menunda pengiriman pesawat.

Para pemimpin AS telah menekan Turki untuk membeli sistem pertahanan udara buatan Amerika, dan pada bulan Desember Departemen Luar Negeri menyetujui penjualan sistem Patriot AS senilai US$ 3,5 miliar ke Ankara.

Menteri luar negeri Turki mengatakan hari Jumat negaranya berkomitmen untuk membeli sistem pertahanan rudal Rusia. Berbicara pada konferensi pers bersama dengan rekannya dari Rusia, Sergey Lavrov, di kota pantai Mediterania, Antalya, Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu mengesampingkan kemungkinan Turki menjual S-400 ke negara lain seperti yang disarankan oleh beberapa analis sebagai solusi kompromi.

“Sebagai prinsip, ini bertentangan dengan hukum internasional bagi negara ketiga untuk menentang perjanjian antara dua negara,” kata Cavusoglu. “Kami berkomitmen untuk perjanjian ini. Tidak ada yang namanya menjual ke negara ketiga. Kami membelinya untuk kebutuhan kami sendiri.”

Cavusoglu juga menegaskan Turki telah memenuhi semua kewajibannya terkait program F-35. (BY THE ASSOCIATED PRESS/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Spygate: Inside Story di Balik Dugaan Berkomplot untuk Menjatuhkan Trump

EpochTimesId
-
0
Spygate: Inside Story di Balik Dugaan Berkomplot untuk Menjatuhkan Trump

Oleh Jeff Carlson – The Epochtimes

28 Maret 2019 Diperbarui: 29 Maret 2019

Upaya para pejabat tinggi di CIA, FBI, Departemen Kehakiman, dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk membuktikan bahwa Presiden Donald Trump berkolusi dengan Rusia adalah puncak dari bias dan politisasi selama bertahun-tahun di bawah pemerintahan Barack Obama.

Komunitas intelijen dan lembaga pemerintah lainnya menciptakan lingkungan untuk menghalangi penyelidikan terhadap Hillary Clinton dan sengaja dibuat pengejaran tanpa henti terhadap narasi kolusi Donald Trump dengan Rusia.

Media bersedia dan terlibat dalam menyebarkan kebocoran yang tidak berdasarkan fakta sebagai upaya mempromosikan narasi kolusi Donald Trump dengan Rusia.

Skandal Spygate juga menimbulkan pertanyaan yang lebih besar: Apakah pemilu Amerika Serikat 2016 memang merupakan suatu penyimpangan, atau merupakan gejala dari dekade korupsi institusi politik?

Artikel ini dibangun berdasarkan puluhan kesaksian dari Kongres Amerika Serikat, dokumen pengadilan, dan penelitian lain untuk memberi pandangan yang mendalam terhadap tindakan para pejabat pemerintahan Barack Obama dalam skandal Spygate.

Untuk memahami penyalahgunaan kekuasaan ini, sebaiknya kita kembali ke bulan Juli 2011, saat Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman Amerika Serikat, Michael Horowitz diangkat.

Sejak awal, Michael Horowitz mendapati tugasnya dihambat oleh Jaksa Agung Eric Holder, yang membatasi hak Inspektur Jenderal untuk memiliki akses yang tidak terhalang untuk mendapatkan informasi. Eric Holder menggunakan taktik ini untuk menunda penyelidikan Michael Horowitz terhadap operasi sengatan yang gagal yang dikenal sebagai Operasi Cepat dan Geram.

“Kami mendapat akses ke informasi hingga tahun 2010 di semua kategori ini. Tidak ada hukum yang berubah pada tahun 2010. Tidak ada kebijakan yang diubah… Itu hanyalah keputusan oleh Kantor Penasihat Umum pada tahun 2010 bahwa mereka memandang, sekarang, hukum secara berbeda. Dan sebagai hasilnya, mereka tidak akan memberi informasi tersebut kepada kami,” kata Michael Horowitz kepada anggota Kongres pada bulan Februari 2015.

Pada 5 Agustus 2014, Michael Horowitz dan Inspektur Jenderal lainnya telah mengirim surat ke Kongres Amerika Serikat untuk meminta akses tanpa hambatan ke semua rekam jejak. Wakil Jaksa Agung Sally Yates merespons pada tanggal 20 Juli 2015, dengan memorandum 58 halaman, berjudul “Memorandum untuk Sally Quillian Yates, Wakil Jaksa Agung,” yang ditulis oleh Karl R. Thompson, wakil asisten utama Jaksa Agung dari Kantor Penasehat Hukum.

Pada tanggal 20 Juli 2015, opini tersebut dikritik secara luas. Tetapi opini tersebut mencapai tujuannya. Opini tersebut membatasi pengawasan Inspektur Jenderal Michael Horowitz untuk memperluas pengumpulan semua informasi di bawah Judul III — termasuk komunikasi dan surat keamanan nasional yang dihambat. (Khususnya, The New York Times mengungkapkan bahwa surat-surat keamanan nasional digunakan dalam pengawasan kampanye presiden Trump 2016).

Sebagai tanggapan terhadap opini tersebut, pada 3 Agustus 2015, Inspektur Jenderal Michael Horowitz mengirim sepucuk surat kepada Kongres Amerika Serikat. Surat tersebut tidak hanya ditandatangani oleh Michael Horowitz, namun juga ditandatangani oleh semua Inspektur Jenderal lainnya yang masih menjabat:

“Pembacaan yang membatasi opini Kantor Penasehat Hukum terhadap UU Inspektur Jenderal merupakan potensi tantangan serius bagi otoritas setiap Inspektur Jenderal dan kemampuan kita bersama untuk melakukan pekerjaan kita secara menyeluruh, mandiri, dan tepat waktu. Kekhawatiran kami adalah bahwa, sebagai hasil dari opini Kantor Penasehat Hukum, agensi selain Departemen Kehakiman, juga dapat menahan catatan penting dari Inspektur Jenderal, yang berdampak buruk pada pekerjaan mereka.

Michael Horowitz terus mendorong Kongres Amerika Serikat untuk mengakses pengawasan dan mendorong pengesahan UU Pemberdayaan Umum Inspektur Jenderal. Michael Horowitz pada akhirnya akan memenangkan pertarungannya, namun jika Presiden Barack Obama sudah tidak menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Pada tanggal 16 Desember 2016, Barack Obama akhirnya menandatangani pengesahan UU Pemberdayaan Umum Inspektur Jenderal.

Dengan latar belakang pengawasan minimal inilah Spygate terjadi.

Ironisnya, penyelidikan email server Hillary Clinton, yang dikenal sebagai “Ujian Tengah Tahun,” berasal dari pengungkapan yang terkandung dalam memo pada tanggal 29 Juni 2015, yang dikirim oleh Inspektur Jenderal untuk Departemen Luar Negeri dan Komunitas Intelijen kepada Patrick F. Kennedy, yang saat itu menjabat sebagai wakil menteri untuk manajemen.

Memo Inspektur Jenderal tersebut mencakup penilaian bahwa akun email Hillary Clinton berisi ratusan email rahasia, meskipun Hillary Clinton mengklaim bahwa tidak ada informasi rahasia yang ada di servernya.

Pada tanggal 6 Juli 2015, Inspektur Jenderal untuk Komunitas Intelijen membuat rujukan kepada FBI, yang mengakibatkan resminya dibuka penyelidikan terhadap server email Hillary Clinton oleh pejabat FBI bernama Randall Coleman dan Charles Kable pada tanggal 10 Juli 2015.

Tim yang Dipilih Sendiri

Pada saat itu, Peter Strzok adalah asisten agen khusus yang bertugas di Kantor Lapangan FBI Washington. Asisten direktur yang bertanggung jawab di Kantor Lapangan FBI Washington selama periode ini adalah Andrew McCabe, posisi yang diembannya sejak tanggal 14 September 2014.

Pada tanggal 30 Juli 2015, dalam beberapa minggu sejak pembukaan penyelidikan FBI terhadap Hillary Clinton, Andrew McCabe tiba-tiba dipromosikan ke posisi No. 3 di FBI. Dengan jabatan wakil direktur asosiasi yang baru, Andrew McCabe dipindahkan dari Kantor Lapangan FBI Washington ke markas FBI, dan mulailah ia langsung terlibat dalam penyelidikan terhadap Hillary Clinton.

Peter Strzok akan segera menyusul Andrew McCabe. Kurang dari sebulan setelah Andrew McCabe dipindahkan, markas FBI menjangkau ke Kantor Lapangan FBI Washington dan mengatakan bahwa membutuhkan staf dan sumber daya yang lebih besar “berdasarkan apa yang mereka lihat, berdasarkan pada beberapa langkah investigasi yang sedang dipertimbangkan,” kata Peter Strzok kepada simpatisan Kongres dalam sidang tertutup pada tanggal 27 Juni 2018.

Peter Strzok adalah salah satu agen FBI yang dipilih, dan pada akhir Agustus 2015, ia ditugaskan ke dalam tim Ujian Tengah Tahun dan dipindahkan ke markas FBI. Peter Strzok, dalam komentarnya kepada anggota parlemen, mengakui bahwa tim investigasi yang baru dibentuk sebagian besar terdiri dari personil yang dipilih sendiri oleh Kantor Lapangan FBI Washington dan markas FBI.

Dimulai pada bulan Oktober 2015 dan berlanjut hingga awal 2016, Direktur FBI James Comey membuat serangkaian penugasan penting yang menghasilkan pergantian total eselon atas tim FBI yang bekerja untuk menyelidiki server email Hillary Clinton:

* 12 Oktober 2015: Louis Bladel dipindahkan ke Kantor Lapangan FBI New York.
* 1 Desember 2015: Randall Coleman, asisten direktur Kontra-Intelijen, ditunjuk sebagai asisten direktur eksekutif Cabang Pidana, Dunia Maya, Respons, dan Layanan Cabang, dan digantikan oleh Bill Priestap.
9 Desember 2015: Charles “Sandy” Kable dipindahkan ke Kantor Lapangan FBI Washington.
1 Februari 2016: Mark Giuliano pensiun sebagai wakil direktur FBI dan digantikan oleh Andrew McCabe.
11 Februari 2016: John Giacalone pensiun sebagai asisten direktur eksekutif dan digantikan oleh Michael Steinbach.
2 Maret 2016: Gerald Roberts, Jr dipindahkan ke Kantor Lapangan FBI Washington.

James Comey adalah satu-satunya pejabat senior kepemimpinan FBI yang diketahui tetap terlibat sepanjang penyelidikan terhadap server email Clinton. Andrew McCabe memiliki masa jabatan terpanjang kedua di kepemimpinan FBI.

Pada tanggal 29 Januari 2016, James Comey menunjuk Andrew McCabe sebagai wakil direktur FBI, menggantikan Mark Giuliano yang pensiun, dan Andrew McCabe mengambil posisi nomor. 2 di FBI, setelah memegang posisi No. 3 di FBI hanya selama enam bulan.

Pada saat inilah pengacara FBI Lisa Page ditugaskan sebagai penasihat khusus Andrew McCabe. Ini bukan pertama kalinya Lisa Page bekerja langsung untuk Andrew McCabe. James Baker, mantan penasihat umum FBI, mengatakan kepada penyelidik Kongres Amerika Serikat bahwa Lisa Page telah bekerja untuk Andrew McCabe di berbagai waktu sepanjang karier Andrew McCabe, terakhir pada tahun 2013.

Pada awal 2016, tiga peserta dalam pertemuan “polis asuransi” yang terkenal — Andrew McCabe, Peter Strzok, dan Lisa Page — kini hadir di FBI.

Pada bulan Januari 2016, Bill Priestap ditunjuk sebagai kepala Divisi Kontra-Intelijen FBI, menggantikan Randall Coleman dan mewarisi tugas untuk menyelidiki server email Hillary Clinton yang masih dalam proses.

Menurut Bill Priestap, Randall Coleman telah “membuat mekanisme pelaporan di mana para pemimpin tim itu harus melapor langsung kepadanya, bukan melalui rantai komando yang normal” dalam penyelidikan terhadap server email Hillary Clinton. Bill Priestap, yang mengatakan bahwa ia tidak tahu mengapa Randall Coleman “mengatur rantai komando secara demikian,” sehingga Bill Priestap memutuskan untuk mempertahankan melapor melalui rantai komando yang normal saat ia menggantikan posisi Randall Coleman pada Januari 2016.

Struktur baru ini menghasilkan beberapa jalur pelaporan yang tidak biasa di luar rantai komando yang normal. Peter Strzok, yang biasanya tidak berada di bawah pengawasan Bill Priestap, kini harus melapor langsung kepada Bill Priestap.

Seperti yang dijelaskan Bill Priestap, tim yang terlibat dalam penyelidikan terhadap server email Hillary Clinton terdiri dari tiga elemen yang berbeda tetapi saling terkait: tim utama, tim penyaring, dan tim kepemimpinan senior.

Tim utama adalah tim kecil, hanya terdiri dari Peter Strzok, analis FBI Jonathan Moffa. Pemimpin tim penyaring Rick Mains dan pengacara FBI Sally Moyer. Rick Mains bersama dengan Sally Moyer melapor kepada Peter Strzok dan Jonathan Moffa, yang pada gilirannya akan memberikan pengarahan kepada Bill Priestap.

Di bawah Peter Strzok dan Jonathan Moffa ada tim “penyaring” investigasi sehari-hari yang beranggotakan sekitar 15 agen FBI dan analis yang diawasi oleh Rick Mains, agen khusus pengawas.

Tim kepemimpinan senior lebih fleksibel, terdiri dari pejabat FBI tingkat tinggi yang memberikan pengarahan dan informasi terbaru kepada James Comey dan/atau Andrew McCabe. Selain Bill Priestap, Peter Strzok, dan Jonathan Moffa, peserta yang sering hadir termasuk Sally Moyer, Lisa Page, Wakil Penasihat Umum Trisha Anderson, kepala staf Jim Rybicki, dan Penasihat Umum James Baker.

Sementara unsur-unsur tim investigasi sehari-hari adalah berbeda untuk investigasi server email Hillary Clinton dengan investigasi kolusi Trump dengan Rusia, anggota tim utama tetap sama untuk kedua kasus tersebut — seperti halnya jalur komunikasi antara FBI dengan Departemen Kehakiman. Menurut kesaksian Lisa Page, John Carlin, yang menjalankan Divisi Keamanan Nasional Departemen Kehakiman, menerima pengarahan mengenai kedua penyelidikan tersebut langsung dari Andrew McCabe.

Pengusaha Australia Mengekspos Infiltrasi Komunis Tiongkok di Australia

EpochTimesId
-
0
Pengusaha Australia Mengekspos Infiltrasi Komunis Tiongkok di Australia

oleh Zhou Xin

Pengusaha Australia Barat Mark Hutchison diundang untuk berbicara di konferensi ‘LibertyFest’ yang diselenggarakan oleh kaum konservatif.

Pada kesempatan itu ia memperkenalkan penentangan praktisi Falun Gong terhadap penganiayaan yang dilakukan diktator komunis Tiongkok. Ia juga mengungkap penetrasi komunis Tiongkok terhadap Australia yang sedang merusak nilai-nilai milik orang Australia, yakni kebebasan dan demokrasi.

‘LibertyFest’ diadakan Sabtu (9/3/2019) di kota Perth Australia Barat adalah acara pidato, debat dengan pikiran bebas dan hiburan yang diselenggarakan oleh ‘LibertyWorks’, sebuah organisasi nirlaba Australia.

‘LibertyWorks’ menganjurkan pengurangan intervensi dan kontrol pemerintah atas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Mereka percaya bahwa kebebasan adalah landasan kemakmuran, pertumbuhan dan kehidupan, sedangkan otoriterisme dan pemerintahan besar dapat mengancam kebebasan mendasar rakyat.

Pihak penyelenggara ‘LibertyWorks’ telah mengundang 20 lebih orang yang berpengaruh untuk memberikan pidato, termasuk Senator Linda Reynolds (Partai Liberal Barat), Anggota Parlemen Australia Barat Alison Xamon (Partai Hijau), Aaron Stonehouse (Partai Demokrat Kebebasan) dan Peter Katsambanis (Partai Liberal) dan para investor, pengusaha, para pakar di wadah pemikir, penulis, dan jurnalis.

Topik presentasi dan diskusi meliputi kebebasan berbicara, perubahan iklim, urusan adat istiadat, demokrasi, dan ekonomi.

‘LibertyWorks’ sebelumnya juga pernah mengadakan acara sejenis di kota Perth dan Brisbane. Namun pada acara kali ini, mereka secara khusus mengundang pengusaha Australia Barat Mark Hutchison untuk memperkenalkan Falun Gong dan memberi tahu tentang penentangan mereka terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh otoriter komunis Tiongkok.

Falun Gong adalah kelompok orang baik yang dibutuhkan oleh masyarakat normal

Mark Hutchison dibesarkan di sebuah pedesaan di Australia Barat. Untuk membantu ibunya membesarkan keluarga, ia pergi bekerja di sebuah situs konstruksi pada usia 14 dan pernah mencoba melakukan berbagai bisnis.

Di usianya yang ke-27, ia mendirikan perusahaan flooring dari bambu ‘Bamboozle’. Dalam waktu singkat, perusahaannya berhasil meraih keuntungan melebihi AUD 1 juta, ia kemudian dianugerahi ‘Australian Western Under 40 Business Leadership Award’.

Dalam pidatonya, Hutchinson menggunakan pengalaman pribadinya untuk memberi tahu orang-orang seperti apa praktisi Falun Gong itu.

Pada usia ke-32, ketika Hutchison sedang bangga dengan “angin musim semi” yang membawanya sukses di bisnis, ia menemui titik balik dalam perjalanan kehidupannya.

Usai pidato, para peserta meminta berbagai informasi kepada Hutchison untuk lebih memahami masalah penetrasi global komunis Tiongkok serta penganiayaan terhadap kelompok praktisi Falun Gong di daratan Tiongkok. (Zhou Xin/Epoch Times)

Ia menderita penyakit lambung yang tidak dapat dijelaskan, dan dokter pun tidak berhasil mendapatkan penyebab sakitnya meskipun telah menggunakan segala cara. “Dalam beberapa bulan, berat badan saya turun 25%,” kata Hutcheson.

Ketika itu, keadaan tidak berdaya, Hutchison mendengarkan saran saudaranya untuk memurnikan tubuh jasmani dengan berlatih Falun Gong. Saat itu ia berpikir bahwa latihan itu akan membutuhkan banyak uang, tetapi ternyata tidak dipungut biaya sama sekali. Ia  pun terkejut.

Setiap hari Hutchison berlatih dengan mengikuti gerakan yang diajarkan oleh pembimbing. Namun 2 minggu kemudian, kondisi sakitnya tampak menunjukkan tanda-tanda memburuk. Dia sempat panik.

Praktisi Falun Gong yang mengajari gerakan kepadanya menjelaskan bahwa berlatih Falun Gong selain berlatih gerakan, di sisi lain dan yang lebih penting adalah untuk meningkatkan pikiran dan moralitas diri praktisi sendiri sesuai dengan karakteristik alam semesta yang ‘Sejati, Baik, Sabar’ “.

Setelah itu, Hutchison dengan serius membaca buku Falun Gong yakni ‘Zhuan Falun’, dan memahami bahwa ‘Sejati, Baik, Sabar’ adalah kekurangannya dalam hidupnya.  Ia mencoba untuk memperbaiki ucapan dan perbuatannya, memurnikan pikirannya sendiri, dan mengubah dirinya menjadi seorang yang baik. Setelah 3 bulan, semua penyakitnya hilang. Hingga saat ini, badannya sangat sehat.

Hutchison mengatakan bahwa para praktisi Falun Gong memiliki badan sehat dan bermoralitas tinggi, mereka adalah orang baik yang menginginkan masyarakat dan negara yang makmur sentosa.

Dengan menganiaya Falun Gong, komunis Tiongkok menampilkan watak dasar jahatnya

Tetapi komunis Tiongkok tidak berpikir begitu. Pada tahun 1999, Jiang Zemin meluncurkan penganiayaan terhadap Falun Gong, yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 20 tahun. Lebih mengejutkan adalah bahwa komunis Tiongkok telah mengambil keuntungan dari organ yang diambil paksa dari tubuh hidup praktisi Falun Gong.

Penganiayaan komunis Tiongkok terhadap Falun Gong tidak terbatas hanya terjadi di Tiongkok, tetapi juga diekspor ke luar negeri termasuk Australia, yang telah merusak hak-hak orang di seluruh dunia untuk menikmati kebebasan.

Dalam pidatonya, Hutchison mengatakan bahwa 4 cara utama yang digunakan komunis Tiongkok untuk mengendalikan komunitas Tionghoa Australia Barat yakni membangun  berbagai wadah perkumpulan seperti perkumpulan orang satu kampung, perkumpulan orang-orang sesuku dan sebagainya.

Hal demikian nantinya digunakan untuk melawan Falun Gong, menentang kunjungan Perdana Menteri Jepang ke Australia Barat, dan membangun berbagai kamar dagang untuk mempromosikan proyek OBOR atau One Belt One Road komunis Tiongkok.

Bahkan, menyusup ke kelompok yang ada orang Tionghoa agar mereka yang menyuarakan kepentingan komunis Tiongkok hingga mengendalikan media Tiongkok setempat.

Konsulat Tiongkok juga secara langsung melakukan intervensi dalam kebebasan masyarakat Australia, Hutchison memberikan dua contoh.

Pada tahun 2014, ketika Shen Yun pertama kali datang ke Perth untuk pertunjukan. Konsulat Tiongkok mengancam teater untuk membatalkan pertunjukan, tetapi tidak berhasil.

Untuk alasan ini, Hutchison berjalan ke konsulat Tiongkok di Perth dan meminta untuk bertemu dengan konsul. Konsul tidak muncul, 2 orang diplomat Tiongkok berbicara dengan Hutchison selama satu jam, mereka mengakui bahwa pekerjaan mereka adalah untuk mencegah Shen Yun datang dan melakukan pertunjukan di Perth. Mereka mengatakan : “Mengapa Anda datang ke mari ? Bukankah Anda sudah menang ? Anda telah berhasil mendatang Shen Yun ke Perth.”

Contoh terbaru adalah Parade Natal Perth tahun lalu. Pada pagi 1 Desember tahun lalu, seorang anggota staf penyelenggara stasiun TV No. 7 menelepon dan memberi tahu Hutchison bahwa Konsulat Tiongkok mengeluh bahwa Falun Gong telah berpartisipasi dalam pawai tersebut.

Oleh karena itu, tingkat atas stasiun TV tersebut memutuskan untuk tidak mengijinkan kelompok Falun Gong ikut pawai dengan mengatasnamakan Falun Gong. Jika tidak dituruti maka ijin ikut pawai akan dicabut. Media Barat, termasuk surat kabar dan stasiun radio melaporkan masalah ini. Seminggu kemudian, seorang manajer stasiun TV no. 7 yang secara langsung terlibat masalah ini diberhentikan.

“Bukankah (perilaku) ini makin memperjelas sifat jahat komunis Tiongkok di muka dunia,” kata Hutchison.

“Apakah kita harus tetap diam terhadap rezim yang telah melakukan penetrasi ke Australia ini?,” tambahnya.

Rakyat Australia Wajib Berpegang Teguh pada Nilai Kebebasan yang Ada

Dalam pidatonya, Hutcheson mengatakan bahwa kelompok Falun Gong melawan tirani komunis Tiongkok dengan damai. Mereka menggunakan kegiatan jalanan untuk mengabarkan kepada dunia tentang kondisi penganiayaan komunis Tiongkok terhadap mereka. Selain itu, mendirikan media independen untuk mengungkap kejahatan komunis Tiongkok terhadap rakyatnya dan penetrasi ke dunia yang dilakukan.

Tak hanya itu, menerbitkan buku ‘Sembilan Komentar Mengenai Partai Komunis’ untuk membangkitkan hati nurani orang-orang Tionghoa, sehingga lebih dari 300 juta rakyat Tiongkok mundur dari organisasi PKT dan afeliasinya. Shen Yun mengembalikan budaya tradisional Tiongkok dengan pertunjukan yang semuanya baik dan indah.

Iming-iming dengan ekonomi dan penetrasi politik komunis Tiongkok telah mempengaruhi  warga Australia akan pentingnya untuk mempertahankan nilai kebebasan.

“Saya telah bertemu dengan banyak anggota parlemen dan penasihat politik untuk membahas masalah apakah Australia perlu menyuarakan kasus pengambilan organ yang terjadi di Tiongkok ? Namun mereka selalu menggunakan kurangnya bukti untuk mengelak”, kata Hutcheson.

“Tetapi sudah ada banyak bukti, termasuk Parlemen Eropa dan Kongres AS mengutuk kejahatan ini,” katanya.

Hutchison meminta warga Australia untuk menghargai nilai-nilai mereka dan mengambil tindakan terhadap berbagai kegiatan infiltrasi komunis Tiongkok di Australia. Ia mengingatkan orang-orang, mengapa komunis Tiongkok berusaha membuat dunia diam karena perbuatan jahatnya ? Apa tujuan di baliknya ? Harga seperti apa yang akan dibayarkan oleh warga Australia jika mereka tidak dapat berpegang teguh pada nilai-nilai mereka ?

“Kebebasan dan hak-hak kelompok semacam itu dalam masyarakat kita telah terinjak-injak oleh komunis Tiongkok,” kata Hutchison.

“Jika kita menutup mata terhadap hal ini, maka kebebasan dan hak-hak masyarakat lainnya juga akan terkikis, dan hanya masalah waktu saja,” katanya. (Sin/asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=Hmf8BZ6TLI4

Paus Hamil Terdampar di Italia Dengan Puluhan Kilogram Plastik di Perutnya

admin
-
0
Paus Hamil Terdampar di Italia Dengan Puluhan Kilogram Plastik di Perutnya

EpochTimesId — Bangkai ikan paus sperma yang tengah hamil terdampar di Sardinia, Italia, pekan lalu. Ironisnya, paus itu memiliki 49 pon (sekitar 22 kilogram) plastik di perutnya, dan membawa janin yang juga mati.

Luca Bittau, presiden komunitas SeaMe, mengatakan kepada CNN bahwa bangkai mamalia yang terdampar di pantai berisi ‘kantong sampah’. Ada jaring, tali plastik, tabung, kantong cairan mesin cuci yang masih utuh, dengan merek dan kode batang, serta benda lain tidak lagi dapat diidentifikasi.

“Dia sedang hamil dan hampir dipastikan sudah mati sebelum terdampar. Janin sedang dalam komposisi tingkat lanjut,” ujar Luca Bittau.

Hewan mati itu, yang panjangnya 26 kaki (8 meter), terhanyut di pantai kawasan wisata Sardinia Porto Cervo. Bittau mengatakan penyebab kematian akan diketahui setelah pemeriksaan histologis dan toksikologi yang tengah dilakukan oleh dokter hewan di Padua, Italia utara.

“Apakah masih ada orang yang mengatakan ini bukan masalah penting? Bagi saya mereka adalah prioritas,” tulis Sergio Costa, menteri lingkungan hidup Italia, dalam sebuah posting Facebook.

“Kita telah menggunakan ‘kenyamanan’ benda sekali pakai dengan cara yang ringan dalam beberapa tahun terakhir dan sekarang kita membayar konsekuensinya. Memang hewan-hewan, di atas segalanya, adalah yang menanggung akibatnya,” lanjut Costa.

Costa juga merujuk pada persetujuan Parlemen Eropa baru-baru ini tentang undang-undang yang melarang berbagai macam barang plastik sekali pakai, seperti sedotan, cotton buds, dan peralatan makan, pada tahun 2021.

“Italia akan menjadi salah satu negara pertama yang menerapkannya. Perang terhadap plastik sekali pakai sudah dimulai. Dan kami tidak akan berhenti di sini,” janjinya.

Bulan lalu, seekor paus muda ditemukan tewas di Filipina dengan 85 pon (40 kilogram) kantong plastik ditemukan di dalam perutnya.

Biolog kelautan, Darrell Blatchley kepada CNN akhir pekan lalu mengatakan bahwa penemuan di Filipina adalah yang terbesar. “Paus ini memiliki plastik terbanyak yang pernah kita lihat dalam paus. Ini menjijikkan,” kata Darrell.

Dia kemudian meminta pemerintah dan rakyat Filipina untuk tidak menggunakan barang-barang plastik sekali pakai.

“Dalam 10 tahun terakhir kami telah menemukan 61 paus dan lumba-lumba, 57 di antaranya telah mati karena jaring ikan, dinamit, dan sampah plastik. Empat diantaranya tengah hamil. Ini tidak dapat dibiarkan,” sambung Darrell kepada CNN.

The Ocean Conservancy mengatakan bahwa barang-barang plastik sekali pakai adalah produk yang umum digunakan di Asia Tenggara dan Tiongkok. Organisasi itu mengatakan pada tahun 2017 bahwa Tiongkok, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam telah membuang lebih banyak plastik ke lautan dunia, dibandingkan dengan penggunaan negara lainnya di seluruh dunia.

“Kami juga memiliki penelitian bahwa sebagian besar plastik memasuki lautan dari wilayah geografis yang kecil, dan lebih dari setengahnya berasal dari hanya lima pusat ekonomi yang sedang tumbuh dengan pesat, Tiongkok, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Negara-negara yang baru-baru ini mendapat manfaat dari peningkatan PDB yang signifikan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. Namun, peningkatan kekuatan ekonomi juga telah menghasilkan ledakan permintaan untuk produk-produk konsumen yang belum dipenuhi dengan infrastruktur pengelolaan limbah yang sepadan,” klaim Darrel dalam laporan 2018. (WIRE SERVICE CONTENT dan Jack Phillips/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Warga Tibet di Pengasingan Ungkap Fakta Tentang Sistem Petani Budak di Tibet

EpochTimesId
-
0
Warga Tibet di Pengasingan Ungkap Fakta Tentang Sistem Petani Budak di Tibet

oleh Chen Han

Dewan Negara Tiongkok baru-baru ini mengeluarkan sebuah buku putih yang diberi judul ’60 Tahun Reformasi Demokratis Tibet.’ Buku ini menekankan bahwa Tibet melalui apa yang disebut reformasi demokratis telah berhasil menghapus sistem petani budak dan membuat prestasi yang gemilang dalam pembangunan, di bawah kepemimpinan komunis Tiongkok hak-hak orang Tibet sepenuhnya dijamin.

Seorang warga Tibet yang hidup dalam pengasingan mengatakan bahwa sistem petani budak tidak pernah ada di Tibet. Justru reformasi demokratis yang diusung oleh komunis Tiongkok itulah yang mengubah masyarakat Tibet menjadi masyarakat petani budak.

Dawa Tsering, seorang warga asal Tibet yang menjabat sebagai perwakilan dari Pemerintahan Tibet Pusat di Taiwan berpendapat bahwa pernyataan komunis Tiongkok itu adalah ironi. Justru reformasi demokratis mereka itulah yang mengubah Tibet menjadi masyarakat perbudakan.

Dawa Tsering mengatakan, sebelum tahun 1950, masyarakat Tibet adalah masyarakat yang adil dan damai, dan rakyatnya hidup tenteram. Tanah di Tibet dimiliki oleh pemerintahan Tibet. Warga Tibet bisa mengajukan permohonan untuk mendapatkan tanah dari pemerintah.

Pada saat tanah diterima oleh sau keluarga, maka jumlah pajak berupa hasil panen tanaman pangan langsung ditetapkan. Dan jumlahnya tidak akan pernah berubah. Rakyat senantiasa dapat memanfaatkan tanah tersebut untuk menjamin kehidupan anggota keluarga. Sistem sosial yang menyerupai feodalisme di Tibet ini telah bertahan hingga ratusan tahun, jadi tidak pernah ada sistem petani budak di Tibet.

Sebaliknya, komunis Tiongkok menggunakan sistem petani budak yang mereka karang untuk menipu dan memperoleh legitimasi demi menduduki Tibet.

Dawa Tsering mengatakan bahwa komunis Tiongkok dengan praktik meremehkan atau menciptakan rumor yang merugikan pihak lain. Termasuk mengirim tentara ke Tibet untuk menjalankan pemerintahan otokrasi di sana. Karena Rusia sebelumnya pernah memiliki sistem petani budak, maka komunis Tiongkok mengikuti teori tahapan perkembangan sosial dari Marxisme.

Komunis Tiongkok menerapkan apa yang dipelajari dari Kekaisaran Rusia itu untuk diterapkan di Tibet, menciptakan kesan seakan-akan sistem petani budak dipraktikkan di Tibet. Padahal sistem itu tidak ada di Tibet.

Dawa Tsering mengatakan : “Komunis Tiongkok menciptakan rumor demi legitimasi memerintah di Tibet. Ini adalah untuk merasionalisasi dan melegalkan pendudukannya di Tibet dan untuk membersihkan dosa atas kejahatanan mereka di Tibet. Secara khusus, “reformasi demokrasi” adalah akar penyebab penderitaan rakyat Tibet. Oleh karena itu, sangat ironis untuk menggunakan istilah “reformasi demokratis.”

Dawa Tsering juga mengatakan bahwa semua kejahatan komunis Tiongkok di Tibet dilakukan di bawah panji “reformasi demokratis”. Selama masa pendudukannya, jutaan orang rakyat Tibet meninggal dunia, sejumlah besar dari mereka mati karena kelaparan, kuil-kuil dihancurkan, kekayaan warga Tibet disita dan sistem kolektivasi tanah pertanian ala Uni Soviet diterapkan.

“Yang dapat kami sebutkan, selama 20 tahun pertama komunis Tiongkok menduduki Tibet dan mempraktikkan “reformasi demokratis”, itu adalah masa yang paling gelap, paling sengsara bagi kehidupan rakyat Tibet. Misalnya, mereka melukiskan Revolusi Kebudayaan sebagai bencana kekacauan satu dekade, padahal itu adalah bencana kekacauan dua dekade di Tibet !”

Sheng Xue, seorang penulis warga Kanada etnis Tionghoa berpendapat bahwa dalam masyarakat tradisional Tibet, terutama karena rakyat Tibet adalah rakyat yang percaya pada agama Buddha, tidak ada orang yang mati kelaparan bahkan pengemis pun tidak ada. Orang-orang Tibet memiliki kebebasan bergerak dan kebebasan untuk melakukan proses peradilan, jadi itu bukan sistem petani budak sebagaimana yang dikatakan komunis Tiongkok.

Namun, untuk memungkinkan warga etnis Han di Tiongkok mendiskriminasi Tibet dan tidak memahami masyarakatnya maka komunis Tiongkok memfasilitasi slogan palsu “reformasi demokrasi” untuk memperkuat alasan menduduki Tibet, dan memfitnah dengan kebohongan.

“Kisah-kisah yang dikarang oleh komunis Tiongkok seperti Gadis Berambut Putih, kisah seekor ayam yang berkokok di tengah malam, juga kisah sel tahanan di bawah air di Sichuan dan lainnya. Ini kemudian dikemukan bahwa itu adalah kisah fiktif yang dibuat demi kebutuhan politik komunis Tiongkok. Untuk membuatnya menjadi “realita”, komunis Tiongkok bahkan tidak ragu-ragu untuk menggunakan banyak sumber daya manusia dan material untuk memalsukan, membuat sejarah palsu”, kata Sheng Xue.

Sheng Xue mengatakan bahwa komunis Tiongkok menggunakan cara terorisme negara untuk menguasai Tibet.

Sejak tahun 2009 – 2017 setidaknya 150 orang warga etnis Tibet menggunakan bakar diri untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka dan masyarakat Tibet.

Chen Pokong suatu kali pernah mengatakan bahwa komunis Tiongkok menentang agama, berperilaku biadab, otoriter dan menerapkan rasisme di Tibet selama setengah abad. Justru di masa itulah sistem petani budak terjadi. Bukan sebelum kedatangan komunis Tiongkok di Tibet. (Sin/asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=4uCJcxw3lDk

Booming Dorongan Industri Pengobatan Tradisional, Perdagangan Satwa Liar Melonjak

EpochTimesId
-
0
Booming Dorongan Industri Pengobatan Tradisional, Perdagangan Satwa Liar Melonjak

Oleh Reuters

Epochtimes.id- Pengobatan tradisional Tiongkok berkembang pesat di seluruh dunia sebagai pilar utama prakarsa “One Belt, One Road” atau OBOR negara tersebut. Tetapi kelompok konservasi mengatakan permintaan pengobatan tradisional Tiongkok yang menggunakan produk binatang mendorong lonjakan perdagangan ilegal satwa liar.

Sejak awal tahun ini, pihak berwenang di wilayah Tiongkok yaitu Hong Kong telah menyita spesies yang terancam dalam jumlah yang mencapai rekor, mencakup 9,1 juta ton sisik trenggiling yang diperoleh dari hampir 14.000 ekor trenggiling dan tangkapan tanduk badak terbesar yang pernah ada, bernilai lebih dari 1 juta dolar Amerika Serikat.

Hong Kong, bekas koloni Inggris ini adalah salah satu titik transit perdagangan satwa liar utama dunia, memasok berbagai produk termasuk sirip hiu, bagian tubuh harimau dan cula badak ke seluruh Asia dan ke daratan Tiongkok.

“Salah satu karakteristik paling mengkhawatirkan dari perdagangan satwa liar adalah meningkatnya penggunaan spesies yang terancam punah dalam obat-obatan tradisional,” kata kelompok konservasi ADM Capital Foundation dalam sebuah laporan baru-baru ini dikutip Reuters. 

Hal ini menunjukkan industri obat-obatan tradisional Tiongkok menyebabkan  lebih dari tiga perempat perdagangan produk satwa liar yang terancam punah di Hong Kong selama 5 tahun terakhir.

Dewan Negara Tiongkok telah menguraikan rencana multi-dekade untuk mempromosikan obat tradisional, termasuk mendirikan rumah sakit, museum, kebun binatang yang dimanfaatkan sebagai obat dan kebun raya di negara-negara yang terlibat dalam infrastruktur “One Belt, One Road” (OBOR, juga dikenal sebagai Belt and Road) mulai dibangun.

Booming Industri Pengobatan Tradisional

Menurut Buletin Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Industri ini bernilai sekitar 60 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahun. Menurut IBIS World, pertumbuhan industri ini sekitar 11 persen setiap tahun. Praktik-praktik pengobatan seperti akupunktur dan suplementasi herbal mendapatkan penerimaan secara global.

WHO mengatakan akan secara resmi mengenali obat tradisional dalam ringkasannya pada bulan Mei 2019, yang berarti pengakuan yang lebih umum terhadap praktik-praktik tersebut sejak lebih dari 2.500 tahun.

Sementara banyak praktisi pengobatan ini telah menghindari penggunaan spesies yang terancam punah. Kelompok pecinta lingkungan mengatakan obat tradisional termasuk binatang langka masih populer di Vietnam dan Tiongkok, di mana binatang langka digunakan untuk mengobati berbagai penyakit mulai dari kanker, cacat kulit hingga mabuk berat.

Menurut organisasi satwa liar. Spesies termasuk trenggiling, badak, saiga (antelope), kuda laut, beruang bulan dan harimau adalah beberapa binatang yang terancam punah akibat perdagangan.

Zhou Jinfeng, Sekretaris Jenderal Yayasan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan Hijau Tiongkok, mengatakan bahwa WHO harus melakukan langkah tindak-lanjut dan ilmu pengetahuan sebagai prasyarat untuk memasukkan obat-obatan tradisional Tiongkok ke dalam ringkasannya.

“Semua terapi obat harus berdasarkan prinsip yang ‘tidak membahayakan’ bagi konsumen, atau menimbulkan ketergantungan terhadap spesies tersebut; artinya dalam banyak kasus tidak boleh menggunakan binatang yang memiliki tulang belakang dalam pengobatan tradisional Tiongkok,” kata Zhou Jinfeng, merujuk pada pengobatan tradisional Tiongkok.

Juru bicara WHO, Tarik Jašarević mengatakan dimasukkannya dalam ringkasan tidak berarti WHO mendukung keabsahan ilmiah obat tradisional, atau menganjurkan atau memaafkan penggunaan bagian tubuh binatang,

“WHO menganjurkan penegakan Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah, yang melindungi badak, harimau, dan spesies lainnya,” kata Tarik Jašarević.

Pelaku Pengobatan tradisional Tiongkok

Walaupun Hong Kong biasanya tidak memproduksi produk pengobatan Tiongkok tradisional, Hong Kong mengimpornya dari daratan Tiongkok dan beragam tempat, termasuk sisik trenggiling, tanduk saiga dan sirip hiu, sudah tersedia di distrik barat kota.

Anggota parlemen Hong Kong Elizabeth Quat mengatakan pencegahan penggunaan binatang langka untuk pengobatan Tiongkok tradisional di Tiongkok harus dilakukan.

“Pemerintah Tiongkok harus berbuat sesuatu. Sebagian besar produsennya berada di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok harus menghentikan produksi tersebut,” kata Elizabeth Quat.

Di forum Tiongkok online, pelanggan dapat membeli segala sesuatu mulai dari cula badak Afrika hingga trenggiling muda, juga dikenal sebagai trenggiling bersisik, dan tanduk saiga yang bersisik, sejenis kijang langka yang ditemukan di Eropa dan Asia.

Sementara penggunaan cula badak secara resmi dilarang di Tiongkok, produk trenggiling dan saiga secara legal digunakan dalam pengobatan Tiongkok di mana semua perusahaan obat tradisional yang memproduksinya.

Perusahaan tersebut mencakup Kangmei Pharmaceutical dan Tong Ren Tang telah diberikan izin oleh badan-badan pemerintah setempat untuk memproduksi obat-yang menggunakan sisik trenggiling dan tanduk saiga, demikian menurut arsip perusahaan.

Gui Zhen Tang, yang memiliki pusat pengembangbiakan beruang bulan terbesar di selatan Tiongkok, memiliki izin untuk mengambil empedu beruang, menurut situs webnya.

China Traditional Medicine Holdings tahun lalu mengakuisisi Beijing Huamiao, sebuah perusahaan yang katanya memiliki izin untuk “produk olahan dari beberapa binatang liar yang terancam punah dan dilindungi.”

Tidak ada satu pun perusahaan yang merespons beberapa permintaan komentar.

Administrasi Kehutanan dan Padang Rumput Negara Tiongkok dan Administrasi Negara Pengobatan Tradisional Tiongkok tidak menanggapi permintaan komentar.

Departemen Kesehatan Hong Kong mengatakan Dewan Obat Tiongkok di kota itu “selalu peduli mengenai keseimbangan antara perlindungan spesies yang terancam punah dan penggunaan obat tradisional Tiongkok,” dan terus mengamati tren peraturan internasional dan memantau masalah yang berkaitan dengan spesies yang terancam punah.

Peternakan binatang yang digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok telah diadvokasi oleh administrasi Kehutanan Tiongkok dan beberapa peternak sebagai cara berkelanjutan untuk menggunakan binatang langka dalam pengobatan tradisional Tiongkok.

Namun, para aktivis mengatakan penggunaan persediaan binatang yang diternak seperti harimau dan badak berisiko memungkinkan pengolahan  bagian-bagian tubuh binatang liar. (Vivi/asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=nV5urYiMvwY

Pengusaha Penerbangan Rusia Meninggal Pada Kecelakaan Pesawat di Eropa

admin
-
0
Pengusaha Penerbangan Rusia Meninggal Pada Kecelakaan Pesawat di Eropa

EpochTimesId – Pengusaha penerbangan asal Rusia, Natalia Fileva, menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat di Jerman. Korban adalah wanita terkaya di Rusia dan pemilik bersama dari perusahaan penerbangan swasta terbesar di negara itu. Maskapai miliknya mengkonfirmasi kabar meninggalnya salah satu pemilik perusahaan.

Wanita berusia 55 tahun ini merupakan co-owner dari maskapai swasta S7. Itu adalah maskapai terbesar kedua di Rusia setelah Aeroflot. Dia disebut oleh perusahaannya sebagai salah satu dari tiga korban kecelakaan pesawat pribadi enam kursi.

Epic-Lt, jet bermesin tunggal yang dirancang untuk penerbangan pribadi, melakukan perjalanan dari Cannes di Prancis. Pesawat jatuh dan terbakar di sebuah lapangan ketika mendarat di bandara kecil di Egelsbach, sebuah kota di Jerman barat daya, yang berjarak sekitar enam mil di selatan Frankfurt.

Jet pribadi itu menghilang dari radar pada pukul 3:22 malam, waktu setempat, menurut data dari pelacak penerbangan Flightradar24.

“Pada tanggal 31 Maret 2019, pemegang saham S7 Airlines, Natalia Fileva meninggal dunia pada usia 55 pada saat mendarat dengan pesawat pribadi Epic-LT di bandara Frankfurt. Penyebab tragedi itu belum diketahui,” S7, juga dikenal sebagai Siberia Airlines, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada 31 Maret 2019.

Sisa dari puing-puing pesawat itu tersebar hingga seluas 20 meter persegi, menurut Aviation Safety Network, dikutip RBC.

Ayah Fileva juga dilaporkan meninggal dalam kecelakaan itu, bersama dengan pilot, menurut RIA Novosti. Ketiganya diyakini warga negara Rusia, dan hanya warga negara Rusia yang ada di pesawat itu.

Temuan dari identifikasi resmi para korban diperkirakan akan dirilis dalam minggu-minggu ini.

“Setelah menghantam tanah, pesawat benar-benar terbakar,” kata polisi, menurut The Guardian.

Pengendali lalu lintas udara Jerman mengatakan tidak ada laporan tentang masalah apa pun selama penerbangan.

Dalam percakapan dengan kantor berita TASS, seorang juru bicara untuk layanan keselamatan penerbangan Jerman, DFS Aviation Services, menyarankan pilot bisa kehilangan kendali atas pesawat saat mendarat, Gazeta.ru melaporkan.

Pilot tidak mengikuti instruksi pada sistem kontrol radar pesawat pada saat kecelakaan, pejabat Jerman menambahkan. Penyebab kecelakaan itu sedang diselidiki oleh penyelidik penerbangan Jerman.

“Investigasi atas insiden tersebut akan dilakukan oleh komisi internasional dengan cara yang ditentukan dengan partisipasi otoritas penerbangan Rusia,” kata S7 dalam sebuah pernyataan.

Sementara itu, dua orang lainnya tewas dan tiga lainnya cedera serius ketika sebuah kendaraan polisi yang menuju ke lokasi kecelakaan bertabrakan dengan kendaraan lain di dekat bandara, lapor kantor berita DPA, menurut BBC.

“Tim S7 Group menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Ny. Fileva dan orang-orang terkasih,” kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan.

“Kenangannya sebagai pemimpin yang penuh inspirasi dan simpatik serta orang yang luar biasa, akan selamanya tersimpan di hati semua karyawan Grup S7. Itu adalah kerugian yang tidak dapat diperbaiki.”

Fileva juga adalah istri dari Direktur Utama S7, Vladislav Filev. Dia adalah wanita terkaya keempat di Rusia, dengan kekayaan diperkirakan AS$ 600 juta, menurut laporan publikasi bisnis Forbes pada 2018.

Dia meninggalkan tiga anak kandung dan seorang anak adopsi. Dia adalah alumni Universitas Teknik Sipil Negara di Moskow pada 1998, menurut Gazeta.ru.

S7, yang mulai beroperasi pada awal 1990-an sebagai Siberia Airlines, memiliki armada 96 pesawat yang terbang ke 181 kota besar dan kecil di 26 negara, menurut situs webnya.

Setelah kematian Fileva, perusahaan tersebut dilaporkan menunda rencana proyek luar angkasa, S7 Space, menurut seorang sumber kepada RIA Novosti. (ISABEL VAN BRUGEN, Reuters dan Associated Press/The Epoch Times/waa).

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

 

Erdogan Hadapi Ancaman Kekalahan Serius dalam Pemilu Dua Kota Terbesar Turki

admin
-
0
Erdogan Hadapi Ancaman Kekalahan Serius dalam Pemilu Dua Kota Terbesar Turki

EpochTimesId – Oposisi Turki tampaknya bersiap untuk memenangkan kendali atas dua kota terbesar di negara itu, pada Senin (1/4/2019) ketika partai itu mengalahkan Partai Keadilan dan Pembangunan pimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan, atau AK Parti. Ini adalah salah satu kemunduran pemilu yang paling serius selama bertahun-tahun. Oposisi memenangkan Ankara, kubu partai yang berkuasa selama beberapa dekade, dan memimpin pertarungan ketat untuk kursi walikota di Istanbul, menurut angka tidak resmi, Senin malam waktu setempat.

Pemimpin yang telah mendominasi politik Turki selama 16 tahun itu tetap mengklaim kemenangan meskipun ada pertentangan.

Pemilihan umum lokal digelar serentak pada hari Minggu (31/3/2019) secara nasional, dan dilihat sebagai ukuran dukungan untuk Erdogan. Karena negara 81 juta penduduk itu menghadapi resesi ekonomi yang menakutkan. Pemilihan kepala daerah ini juga merupakan ujian pertama bagi Erdogan, yang telah dituduh memiliki kecenderungan yang semakin otoriter, sejak mendapatkan ‘kekuasaan presiden yang diperluas’ atau kewenangan tambahan pada 2018 lalu.

Jika dikonfirmasi lembaga penyelenggara pemilu, pukulan di Ankara dan Istanbul bisa sangat menyiksa bagi politisi yang berkampanye sangat keras untuk mempertahankan kekuasaannya. Pihak oposisi juga mempertahankan cengkeramannya atas Izmir, kota terbesar ketiga di Turki.

Meskipun Erdogan tidak mencalonkan diri untuk jabatan publik pada hari Minggu itu, Dia tetap menjadi wajah kampanye kandidat partai penguasa. Dia berkampanye tanpa lelah selama berbulan-bulan di seluruh Turki, dengan menggunakan retorika bermusuhan terhadap partai-partai oposisi. Dia juga menggambarkan pemungutan suara sebagai masalah kelangsungan hidup nasional.

Penurunan dukungan pada kota untuk partai Islam konservatifnya datang meskipun fakta bahwa Erdogan memegang kendali ketat atas media massa, yang hampir tidak memberitakan kampanye kandidat oposisi.

Behlul Ozkan, seorang profesor di Universitas Marmara, mengatakan hilangnya dukungan akar rumput bagi Erdogan di Ankara dan Istanbul menunjukkan bahwa kebijakan sosialnya yang konservatif dan digerakkan oleh konstruksi tidak lagi beresonansi di kota-kota Turki.

“Hegemoni lama Islam politik seperempat abad di dua kota terbesar Turki sudah berakhir. Masalah mendasarnya adalah Erdogan tidak bisa mendapatkan suara dari mereka yang berpenghasilan menengah, yang meyakini bahwa ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan kota tidak berjalan dengan baik,” ujar Behlul Ozkan.

Lebih dari 57 juta pemilih memenuhi syarat untuk memilih pemimpin bagi 30 kota besar, 51 ibu kota provinsi dan 922 distrik di Turki, serta ribuan posisi lokal lainnya. Pemilihan itu diwarnai oleh kekerasan sporadis, dengan lima orang tewas dan sejumlah lainnya terluka di seluruh Turki.

Partai Erdogan dan sekutu nasionalisnya mengumpulkan sekitar 52 persen suara secara keseluruhan. Akan tetapi oposisi membuat terobosan penting.

Keputusan strategis oleh partai pro-Kurdi untuk tidak mengikuti kompetisi sengit di kota-kota besar berkontribusi pada perolehan suara oposisi. Pihak oposisi juga meningkatkan dukungannya di sepanjang Laut Tengah, mengambil kota Adana dari kaum nasionalis dan tujuan wisata Antalya dari partai yang berkuasa.

Erdogan mengakui kemunduran perolehan suara dalam pidatonya kepada para pendukungnya. Dia mengatakan partainya akan bekerja untuk memahami apa yang salah dan memperbaiki masalah ini.

Hasil tidak resmi yang dilaporkan oleh kantor berita Anadolu yang dikelola pemerintah setelah semua suara dihitung menunjukkan kemenangan sangat tipis bagi oposisi dalam perebutan walikota Istanbul, kota terbesar di Turki dan pusat komersial. Suara oposisi mendapat dukungan 48,8 persen, dan dukungan bagi calon partai berkuasa 48,5 persen.

Ekrem Imamoglu, kandidat oposisi dalam aliansi yang dipimpin oleh Partai Rakyat Republik yang sekuler, atau CHP, menyatakan bahwa Dia memenangkan kursi walikota Istanbul. Akan tetapi saingannya, mantan Perdana Menteri Binali Yildirim dari partai yang berkuasa, mengatakan masih terlalu dini untuk mengklaim hasil pemilihan.

Yildirim mengakui bahwa pesaingnya memimpin perolehan suara, tetapi dia mengatakan partainya akan mengajukan keberatan. Mereka akan mengajukan penghitungan ulang 319.500 suara yang dinyatakan batal di Istanbul.

Baik Ankara dan Istanbul telah dipegang oleh Partai Keadilan dan Pembangunan Erdogan, AKP, dan pendahulunya yang berorientasi Islam selama 25 tahun. Karir Erdogan sendiri untuk kekuasaan politik dimulai sebagai walikota Istanbul pada tahun 1994.

Hasil tidak resmi menunjukkan Mansur Yavas, kandidat aliansi yang dipimpin CHP, memenangkan posisi teratas di Ankara dengan 50,9 persen dukungan. AKP masih memegang mayoritas dari 25 distrik di Ankara. Pemerintah menuduh Yavas melakukan pemalsuan dan penggelapan pajak, yang telah dibantah dan disebut sebagai fitnah.

Kandidat AKP untuk walikota Ankara, Mehmet Ozhaseki, memenangkan dukungan 47,1 persen dan partainya mengatakan akan menggugat hasilnya.

Pemilihan hari Minggu adalah kemenangan penting bagi oposisi, yang menampilkan strategi yang baik dan kandidat yang menjanjikan, menurut Ozgur Unluhisarcikli, direktur cabang Ankara dari German Marshall Fund.

“Ini tentu akan mengarah pada lanskap politik baru yang muncul di Turki,” kata Ozgur.

Dia berpendapat, bagaimanapun, bahwa jeda dalam pemilihan umum sampai 2023 akan menguntungkan Erdogan.

“Ini memberi partai yang memerintah dan Presiden Erdogan jendela peluang untuk melakukan reformasi ekonomi, reformasi politik jika mereka mau, memperbaiki hubungan Turki dengan negara-negara asing,” sambungnya.

Andrew Dawson, kepala misi pengawasan pemilihan Dewan Eropa, mengatakan Senin bahwa para pengawasnya tidak sepenuhnya yakin bahwa Turki saat ini memiliki lingkungan pemilihan yang bebas dan adil. Sesuatu yang diperlukan untuk pemilihan yang benar-benar demokratis.

Di provinsi-provinsi yang didominasi orang Kurdi, Partai Demokrat Rakyat, atau HDP, memenangkan kembali beberapa kursi dari wali yang ditunjuk pemerintah, termasuk ibukota simbolis Diyarbakir, tetapi kehilangan beberapa bekas ‘bentengnya’ yang direbut oleh partai yang berkuasa.

Pemerintah telah menggantikan 95 pejabat terpilih sejak 2016 karena dugaan hubungan dengan militan Kurdi yang terlarang. Dawson mendesak pemerintah Turki untuk menghormati hasil pemilu.

Partai politik memiliki waktu tiga hari untuk mengajukan keberatan. Sementara hasil resmi diharapkan akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang. (THE ASSOCIATED PRESS/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Perahu Imigran Gelap Tenggelam Belasan WN Haiti Meregang Nyawa

admin
-
0
Perahu Imigran Gelap Tenggelam Belasan WN Haiti Meregang Nyawa

EpochTimesId – Setidaknya 15 orang meninggal dunia setelah sebuah kapal yang membawa imigran gelap dari Haiti tenggelam. Kapal tenggelam di dekat Kepulauan Turks dan Caicos, pada 31 Maret 2019, menurut petugas Penjaga Pantai AS, Coast Guard.

Pencarian korban selamat ditunda oleh Coast Guard pada 31 Maret 2019 setelah kapal terbalik, kata lembaga itu di Twitter. Mereka menambahkan foto yang tampak seperti kapal terbalik di perairan yang biru jernih.

“Laporan menunjukkan 14 orang yang selamat, 15 orang meninggal, 4 orang tidak diketahui (hilang) keberadaannya,” tulis Coast Guard di laman Twitternya.

Coast Guard bergabung dengan kepolisian Royal Turks and Caicos setelah mereka menerima laporan kapal terbalik, pada Minggu malam waktu setempat.

“Hari ini, 31 Maret 2019 kita telah melihat upaya heroik dari Petugas Kepolisian, Petugas Imigrasi, tim Tanggap Medis Darurat dan warga setempat, setelah sebuah kapal yang membawa migran ilegal terbalik di West Caicos,” Penjabat Komisaris Polisi Turks and Caicos, Trevor Botting mengatakan dalam sebuah pernyataan di Facebook.

“Ini memang hari yang sulit, dan saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Anda semua yang merespons. Pekerjaan Anda hari ini sangat berharga dan dihargai,” sambungnya.

Botting mengatakan operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung dan terus dilanjutkan.

“Kami tidak dapat mengatakan kapan pencarian akan berakhir, karena akan ditentukan oleh jumlah evakuasi korban yang kami lakukan pada hari berikutnya,” katanya, seraya menambahkan bahwa pencarian sempat ditunda hingga subuh pada 1 April 2019.

Pada bulan Februari, setidaknya 28 warga Haiti juga tewas ketika sebuah kapal tenggelam di dekat Bahama, seperti dikutip dari Miami Herald.

Akibatnya, Kedutaan Besar AS di Port-au-Prince, Haiti, memperingatkan orang-orang untuk tidak mengambil risiko hidup-mati, dengan menempuh perjalanan laut yang berbahaya.

“Tidak ada perjalanan yang layak mempertaruhkan nyawa,” tulis kedutaan AS, pada saat itu.

Dalam sebuah pernyataan, Pasukan Pertahanan Kerajaan Bahama mengatakan para pejabat telah menangkap sekitar 300 warga Haiti yang masuk secara ilegal pada tahun 2019.

Warga Haiti turun dari pesawat Angkatan Udara Chili, setibanya di Bandara Internasional Port-au-Prince, Haiti, 7 November 2018. (Foto : Andres Martinez Casares/Reuters/The Epoch Times)

Lusinan migran Haiti dari kapal angkut yang menempuh perjalanan laut sangat berbahaya diselamatkan oleh petugas Penjaga Pantai Miami tahun lalu.

Para petugas Penjaga Pantai Miami mengatakan, kru helikopter mereka melihat kapal pengangkut berlayar dengan penuh sesak di dekat Kuba. Para pejabat mengerahkan kapal pencegat dari Key West untuk menyelamatkan para migran. Mereka mengatakan bahwa kapal itu tidak dilengkapi sarana penyelamat seperti pelampung dan penuh sesak, menurut The Associated Press.

Petugas Penjaga Pantai AS mengatakan itu bisa menjadi situasi yang mengancam jiwa bagi 86 migran di dalamnya. Setelah dievakuasi dengan kapal pencegat Coast Guard, para migran diberi makanan, air, dan perawatan medis.

Senator AS, Marco Rubio (Republikan-Florida) bertemu dengan presiden Haiti dan anggota parlemen pada akhir 30 Maret 2019. Mereka membahas pembentukan Kabinet baru setelah Jean Henry Ceant digulingkan sebagai perdana menteri.

Kunjungan itu terjadi di tengah protes nasional dan kekacauan politik di Haiti, menurut Reuters. (JACK PHILLIPS dan Associated Press/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Kritik Pemerintahan Komunis Tiongkok, Mahasiswa Asal Tiongkok Ini Diancam

EpochTimesId
-
0
Kritik Pemerintahan Komunis Tiongkok, Mahasiswa Asal Tiongkok Ini Diancam

Oleh Frank Fang – The Epoch Times

Seorang mahasiswa di program pertukaran mahasiswa asal Tiongkok yang belajar di Taiwan telah menerima ancaman pembunuhan. Dia khawatir orangtuanya di Tiongkok mungkin mengalami tahanan rumah, setelah ia melontarkan kritik langsung terhadap rezim komunis Tiongkok.

Li Jiabao, berusia 21 tahun, berasal dari Zibo, sebuah kota di Provinsi Shandong, Timur Tiongkok. Dia kini sedang belajar di Universitas Chia Nan jurusan Farmasi dan Sains di kota Tainan, Taiwan. Ia mengatakan ingin tinggal di Taiwan dan akan mengajukan aplikasi dengan pihak berwenang bulan depan.

Dalam wawancara 26 Maret lalu dengan Kantor Berita Pusat Taiwan, Central News Agency atau CNA,  Li Jiabao mengatakan ia menerima ancaman pembunuhan setelah ia mengkritik pemerintahan otoriter Beijing selama siaran langsung di Twitter pada 11 Maret 2019. Dalam video itu, ia mengatakan “aturan Partai Komunis Tiongkok akan segera berakhir.”

Li Jiabao, pada tanggal 23 Maret 2019, memposting di Twitter screenshot ancaman yang diterimanya di aplikasi perpesanan Telegram. Seorang pria bernama Chen Yun menulis, “Saya menunggu untuk membunuh anda dengan tangan saya menjadi serpihan sampah.” Screenshot tersebut menunjukkan bahwa Chen Yun adalah seorang direktur penjualan dari Jiangyin, sebuah kota di Provinsi Jiangsu, Tiongkok.

Otoritas Tiongkok menyadari kritik Li Jiabao. Menurut outlet itu, Li Jiabao mengatakan ia belum dapat menghubungi orangtuanya melalui telepon atau  aplikasi perpesanan WeChat. Pesan teks terakhir yang ia terima dari ayahnya adalah pada tanggal 14 Maret 2019, di mana ia meminta Li Jiabao untuk menghapus semua posting daringnya yang bernada “tidak setuju” dan segera kembali ke Tiongkok.

Li Jiabao mengatakan kepada Kantor Berita Pusat Taiwan bahwa ia curiga orangtuanya telah dikenakan tahanan rumah oleh otoritas Tiongkok.

Li Jiabao mengatakan ia berhasil berbicara dengan bibinya di telepon, yang mengatakan kepadanya bahwa pihak berwenang telah membuka kasus hukumnya. Bibinya mengatakan kepadanya bahwa banyak agen Tiongkok, termasuk agen intelijen, polisi, dan Departemen Pendidikan sedang  menangani kasus ini.

Li Jiabao mengatakan kini ia mengalami kesulitan keuangan karena keluarganya belum mengiriminya uang untuk menutupi biaya hidupnya sejak aliran Twitter tersebut. Lebih parah lagi, nomor ponsel Tiongkok milik Li Jiabao secara tak terduga dibatalkan, sehingga ia tidak dapat mengakses uang yang ditransfer oleh teman-temannya ke akun online-nya.

“Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan,” kata Li Jiabao kepada Kantor Berita Pusat Taiwan, menambahkan bahwa uang yang dimilikinya hanya cukup untuk bertahan hingga akhir April 2019.

Kantor Berita Taiwan melaporkan, Li Jiabao berhubungan dengan agen imigrasi Taiwan dan Straits Exchange Foundation, sebuah organisasi semi-resmi yang menangani masalah yang berkaitan dengan Tiongkok.

Dewan Urusan Tiongkok, sebuah badan pemerintah Taiwan yang menangani masalah-masalah Tiongkok, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada tanggal 27 Maret 2019 bahwa mereka akan menghormati kebebasan berbicara Li Jiabao karena Taiwan adalah masyarakat yang bebas dan demokratis.

Dewan Urusan Tiongkok meminta Tiongkok menahan diri untuk tidak  menekan Li Jiabao atau mengintimidasi anggota keluarganya di Tiongkok.

Rezim Komunis Tiongkok menganggap Taiwan sebagai provinsi yang membangkang, meskipun faktanya bahwa Taiwan adalah negara yang merdeka secara de fakto yang memiliki pejabat, konstitusi, militer, dan mata uang sendiri. Sebaliknya, Tiongkok berada di bawah pemerintahan satu partai yang otoriter, kurang memberikan kebebasan dasar seperti hak untuk kebebasan berbicara atau kebebasan pers.

Rezim Komunis Tiongkok secara ketat memblokir pidato mengenai kemerdekaan Taiwan dan nilai-nilai demokrasinya, sementara komentar kritis terhadap aturan Partai Komunis Tiongkok juga disensor dengan cepat.

Dalam wawancara sebelumnya dengan Kantor Berita CNA, Li Jiabao menyatakan ketakutannya bahwa mungkin ia akan didakwa “menghasut subversi kekuasaan negara” atau kejahatan serupa jika ia kembali ke Tiongkok.

Rezim komunis Tiongkok diketahui dengan segala cara mendakwa para pembangkang dan aktivis hak asasi manusia terlibat kejahatan, termasuk “menghasut subversi kekuasaan negara” dan “mengumpulkan massa untuk mengganggu ketertiban tempat umum.”

Li Jiabao mengatakan pandangannya mengenai rezim Tiongkok terbentuk setelah ia belajar cara memintas Tembok Besar – alat sensor online besar-besaran di Tiongkok – ketika ia berusia 12 tahun.

Li Jiabao mengatakan hal itu memungkinkan ia untuk belajar mengenai  kebenaran peristiwa seperti Revolusi Kebudayaan dan Pembantaian Mahasiswa di Lapangan Tiananmen. (VIVI/asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=i4cFW-pmmYM

Gagal Cegah Imigran Ilegal Menyeberang ke AS, Bantuan Negara-Negara Amerika Tengah Dipangkas

EpochTimesId
-
0
Gagal Cegah Imigran Ilegal Menyeberang ke AS, Bantuan Negara-Negara Amerika Tengah Dipangkas

oleh Li Yuan

Departemen Luar Negeri AS pada Sabtu 30 Maret lalu mengungkapkan kepada media bahwa Amerika Serikat sedang memotong bantuan dana kepada ‘Segitiga Utara’, yaitu, negara Amerika Tengah El Salvador, Guatemala dan Honduras. Alasannya adalah bahwa negara-negara tersebut menutup mata terhadap sejumlah besar imigran ilegal yang mencoba menyeberangi perbatasan ke Amerika Serikat.

Menurut berita yang disampaikan CNN bahwa, Presiden Trump pada Jumat lalu mengatakan : “Kita telah memberikan bantuan sejumlah besar dana kepada mereka, namun mereka tidak memberikan balas jasa kepada kita, malahan membantu mengatur rombongan karavan itu. Oleh karena itu, kami menghentikan bantuan kepada mereka”.

Seorang juru bicara Dewan Negara AS mengatakan, Di bawah instruksi Kemenlu, pihaknya menerapkan kebijakan presiden – untuk menghentikan program bantuan kepada negara-negara ‘Segitiga Utara’ untuk tahun fiskal 2017 dan 2018.” Dewan Negara AS mengatakan akan bekerja dengan Kongres AS untuk menangani masalah ini.

Pejabat Honduras mengatakan bahwa mereka akan terus bekerja sama dengan El Salvador dan Guatemala pada inisiatif ‘Segitiga Utara’ dan “menyelesaikan perbedaan internal dalam kerja sama regional”.

Pemerintah Honduras juga menekankan ingin membangun hubungan bilateral yang stabil dan aktif dengan Amerika Serikat, pejabat Honduras tersebut menambahkan bahwa setelah Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez dan Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton bertemu di Gedung Putih pekan lalu, hubungan kedua negara lebih membaik.

Pada Rabu lalu, Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kirstjen Nielsen menandatangani perjanjian regional pertama dengan negara-negara ‘Segitiga Utara’ untuk mencegah imigrasi ilegal ke Amerika Serikat dan memerangi organisasi kriminal, dengan demikian membantu memperkuat keamanan perbatasan AS.

Cuitan di Twitter yang disampaikan Presiden Trump pada Oktober tahun lalu disebutkan Amerika Serikat akan memotong atau secara substansial mengurangi bantuan dana ke ‘Segitiga Utara’ karena negara-negara ini tidak mampu mencegah orang-orang mereka meninggalkan negaranya dan secara ilegal masuk ke Amerika Serikat”.

Pejabat terkait tidak mengungkapkan berapa jumlah program bantuan yang akan dihentikan AS, karena mungkin sebagian dari itu telah digunakan.

Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Layanan Penelitian Kongres (Congressional Research Service), antara tahun lalu dan tahun ini, Amerika Serikat telah mengucurkan dana bantuan sekitar USD. 1,3 miliar kepada wilayah tersebut, yang sebagian besar dialokasikan untuk tiga negara.

AS menghadapi krisis imigran gelap dari Amerika Tengah

Wall Street Journal melaporkan bahwa puluhan ribu imigran gelap masuk ke AS untuk mencari suaka melalui  perbatasan AS-Meksiko setiap bulannya. Dari Oktober tahun lalu hingga Februari tahun ini, lebih dari 136.000 orang melintasi perbatasan secara ilegal yang tertangkap. Angka ini lebih besar dari jumlah yang tercatat pada tahun-tahun sebelumnya.

Sebelumnya, Wall Street Journal mengutip berita yang disampaikan Washington Examiner melaporkan bahwa menurut peraturan yang relevan, patroli perbatasan AS perlu mengatur para imigran gelap yang tertangkap itu untuk melakukan pemeriksaan medis.

Menurut data Kepabeanan dan Perlindungan Perbatasan AS atau U.S. Customs and Border Protection, CBP, departemen tersebut telah menghabiskan setidaknya 49.000 jam kepolisian untuk membawa para imigran gelap dari Amerika Tengah itu ke rumah-rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan, dan yang berkaitan dengan tugas pemantauan. Ini sama dengan waktu tugas satu tahun untuk 25 orang petugas patroli perbatasan.

Ronald D. Vitiello, pejabat direktur dari U.S. Immigration and Customs Enforcement pada Selasa (26/3/2019) mengatakan bahwa, dalam beberapa bulan terakhir, petugas penegak hukum federal yang bertugas di perbatasan bagian selatan AS telah dipenuhi dengan urusan keluarga imigrasi ilegal, dan ketegangan pada penegakan hukum yang disebabkan oleh sejumlah besar imigran ilegal dari Amerika Tengah dapat menyebabkan lebih banyak orang menyelinap melintasi perbatasan masuk ke Amerika Serikat.

Kirstjen Nielsen pada Jumat (29/3/2019) mengatakan, bulan ini akan ada sebanyak 100.000 keluarga, anak-anak tanpa pendamping dan imigran ilegal lainnya akan melintasi perbatasan atau mencari suaka melalui perlintasan perbatasan yang resmi. (Sin/asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=6n-vG6ofscA

Massa Kampanye Prabowo di Purwokerto, Hingga Ajakan ‘Lebaran’ di TPS

EpochTimesId
-
0
Massa Kampanye Prabowo di Purwokerto, Hingga Ajakan ‘Lebaran’ di TPS

Epochtimes.id – Ribuan pendukung pasangan capres dan cawapres  02  Prabowo Subianto-Sandiaga tumpah ruah di GOR Satria, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah,Senin, (1/4/2019).

Massa bekumpul dalam rangka menghadiri kampanye akbar Prabowo Subianto.

Prabowo Subianto mengatakan ada pihak yang mencibir bahwa PrabowoSandiaga tidak mungkin bisa menang di Jawa Tengah pada pilpres 2019. Sebab, Jawa Tengah dinilai merupakan basis dari partai pengusung capres petahana.

“Mereka bilang Prabowo-Sandi tidak akan menang di Jawa Tengah. Saudara-saudara siap bantu saya menang di Jawa Tengah?” kata Prabowo.

“Siap!” pekik ribuan hadirin.

Prabowo mengimbau agar masyarakat menggunakan hak pilihnya pada pemilu mendatang. Prabowo mengatakan saat  di depan bilik suara, tidak ada petani, tidak ada jenderal, tidak ada kaya, tidak ada miskin, semuanya miliki kedaulatan dan hak yang sama.

Selain menggunakan hak suaranya, masyarakat juga diajak untuk mengawal hasil pencoblosan. Dalam kesempatan itu, Prabowo meminta masyarakat untuk memeriahkan TPS dan menjaga penghitungan suara hingga selesai.

“Ingat, tanggal 17 April jaga TPS. Berbondong-bondong jaga TPS. Yang punya kelebihan bawa lontong, ketupat arem-arem. Kalau gak punya, bawa tahu, kalo gak punya, bawa cendol,” kata Prabowo dalam siaran pers Prabowo-Sandi Media Center.

Turut hadir Titiek Soeharto, mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng, Bibit Waluyo- Rustriningsih, mantan Bupati Banyumas Mardjoko dan Gus Najih putra ulama KH Maimun Zubair. (asr)

Wapres Pence : AS akan Terus Desak Komunis Tiongkok untuk Hentikan Penindasan Agama

EpochTimesId
-
0
Wapres Pence : AS akan Terus Desak Komunis Tiongkok untuk Hentikan Penindasan Agama

oleh Zhang Ting

Pada Sabtu (30/3/2019), Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence dalam pertemuan dengan para pemimpin agama mengatakan bahwa sejak tahun 1999, komunis Tiongkok telah terdaftar sebagai negara penindas agama oleh Kementerian Luar Negeri AS.

VOA dalam laporannya mengatakan bahwa ketika Amerika Serikat berusaha untuk membangun hubungan perdagangan yang lebih bebas dan lebih adil dengan Tiongkok. Pemerintah AS secara tegas menyampaikan akan berdiri dengan orang-orang Tiongkok yang memiliki kepercayaan agama dan terus mendesak komunis Tiongkok untuk berhenti menindas kelompok beragama.

Pence mengatakan, lebih dari 80% populasi dunia hidup dalam masyarakat yang membatasi kebebasan beragama.

Pemerintah AS saat ini menganut kebebasan beragama dan akan terus mendesak rezim yang menganiaya keyakinan agama untuk menghentikan tindakan tersebut.

Pence menekankan bahwa termasuk Tiongkok, negara yang berpenduduk terbanyak di dunia  harus mengakui dan menghormati kepercayaan rakyat mereka sendiri.

Menurut laporan, baru-baru ini ada peraturan baru di Guangzhou yang memberikan insentif ekonomi dengan nilai paling tinggi RMB. 10.000 bagi warga negara yang melaporkan adanya kegiatan keagamaan ilegal. Tokoh agama mengatakan bahwa ini adalah langkah konkret lain dalam penindasan terhadap kebebasan beragama oleh otoritas.

Laporan tahunan yang dikeluarkan oleh ChinaAid baru-baru ini menunjukkan bahwa perubahan terbesar dalam hubungan politik dan keagamaan Tiongkok pada tahun 2018 adalah komunis Tiongkok menghendaki politik memimpin agama.

Mereka ingin lagu kebangsaan masuk ke gereja, potret pemimpin nasional digantung di kedua sisi platform altar gereja, dan menggabungkan lembaga urusan agama yang sebelumnya berada di bawah Dewan Negara menjadi bagian dari Kementerian Pekerjaan Front Bersatu Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas Beijing menghendaki agama dikontrol secara ketat.

Di banyak tempat terjadi pembongkaran secara paksa salib dan bahkan seluruh bangunan gereja. Beberapa gereja rumah dan umatnya disandera.

Pada Kamis (28/3/2019), Sam Brownback, Duta Besar AS untuk Kebebasan Beragama Internasional memberikan laporan singkat mengenai tur Asia kepada wartawan di konferensi pers.

Di konferensi pers, Sam Brownback secara khusus menyinggung soal penganiayaan kejam komunis Tiongkok terhadap kelompok keyakinan Falun Gong dan masalah pengambilan organ praktisi Falun Gong.

Brownback menekankan bahwa komunis Tiongkok berperang dengan keyakinan, tetapi ia tidak mungkin bisa menang.

Menurut siaran pers konferensi Kementerian Luar Negeri AS pada Kamis lalu, Sam Brownback selain menyampaikan rasa kekhawatiran yang tinggi terhadap penindasan komunis Tiongkok di Xinjiang, juga menyebutkan kelompok keyakinan Falun Gong yang telah dianiaya dengan serius selama bertahun-tahun.

“Saya pikir ini adalah hal-hal mengerikan yang sedang terjadi (di Tiongkok)” katanya.

“(komunis Tiongkok) memperlakukan orang-orang beragama dengan cara yang sangat mengerikan. Banyak dari orang-orang beragama ini berada di Tiongkok, dan ada banyak Keyakinan yang berbeda,” tambhanya.

“Falun Gong telah dianiaya oleh komunis Tiongkok selama bertahun-tahun dengan tingkatan yang mungkin tidak pernah Anda bayangkan”, kata Brownback.

Selain itu, komunis Tiongkok telah menerapkan pengawasan dan penahanan yang ketat terhadap warga etnis minoritas di Xinjiang. Komunis Tiongkok mengklaim bahwa kamp-kamp penahanan ini adalah “pusat pelatihan profesional dan pendidikan untuk tujuan kontra-terorisme dan deradikalisasi”. Namun argumen komunis Tiongkok tersebut telah menimbulkan kecurigaan masyarakat internasional.

Laporan Hak Asasi Manusia Kementerian Luar Negeri AS tahun 2018 memperkirakan bahwa komunis Tiongkok secara sewenang-wenang telah menahan 800.000 hingga lebih dari 2 juta warga etnis Uighur, Kazakh, dan umat Muslim di kamp penahanan.

Laporan menyebutkan : “Media internasional, organisasi hak asasi manusia dan mantan tahanan telah mengungkapkan bahwa para penjaga keamanan di kamp-kamp tahanan menganiaya, menyiksa sampai membunuh beberapa dari warga yang ditahan.”

Beberapa warga yang pernah ditahan di kamp penahanan di Xinjiang mengatakan, mereka dipaksa untuk menjalani pencucian otak berintensitas tinggi, termasuk mempelajari dan memperdalam bahan-bahan propaganda komunis Tiongkok.

Pemerintah Tiongkok mengklaim  bahwa kamp-kamp penahanan ini adalah sarana untuk memerangi apa yang disebut ekstrimisme yang tumbuh di Xinjiang.  (Sin/asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=GzObmDotF2w

1...1,8551,8561,857...2,307Page 1,856 of 2,307
Versi Koran

36 BAHASA 22 NEGARA

Contact us: idepochtimes@gmail.com

WordPress Theme by ET Indonesia.com