Epochtimes.id- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi meluncurkan program, Saya Anak Antikorupsi (SAAK), di Jakarta, Kamis (13/12/2018). Program ini akan diterapkan dimulai jenjang Pendidikan Anak Usia Dini sampai dengan Pendidikan Menengah.
Mengutip dari siaran pers Kemendikbud, peluncuran ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Pandjaitan, didampingi Inspektur Jenderal Kemendikbud, Muchlis Rantoni Luddin, serta pejabat eselon II Inspektorat Jenderal dan Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud.
Kegiatan ini diresmikan dengan menyematkan selendang SAAK kepada perwakilan siswa. Dengan disematkannya selendang tersebut, Basaria berharap para siswa dapat menjadi agen antikorupsi di sekolah masing-masing.
“Harus dipegang terus dan yang paling utama jadilah agen-agen perubahan dengan mengedepankan antikorupsi,” pesan Basaria dalam keterangan resmi Kemendikbud.
Inspektur Jenderal Kemendikbud, Muchlis Rantoni Luddin mengatakan program SAAK merupakan salah satu program Penguatan Pendidikan Karakter dengan membangun budaya antikorupsi, khususnya di lingkungan satuan pendidikan.
Menurut dia, program ini dimaksudkan untuk membangun budaya antikorupsi. Kemendikbud bersama-sama dengan KPK mulai memasyarakatkan secara massal, terutama dibantu oleh para siswa, guru, dan tenaga kependidikan untuk bersama-sama membangun budaya antikorupsi di satuan Pendidikan.
Muchlis mengatakan, visi program SAAK adalah menciptakan generasi muda cerdas, berintergritas, dan berkarakter.
Adapun misinya adalah untuk memperkuat ketakwaan generasi muda kepada Tuhan YME serta kecintaan terhadap tanah air, menanamkan nilai antikorupsi kepada generasi muda dengan menekankan pada kesederhanaan, kegigihan, keberanian, kerja sama, kedisiplinan, keadilan, kejujuran, bertanggung jawab, dan kepedulian.
Selain itu, untuk menumbuhkembangkan kebiasaan baik sebagai bentuk pendidikan karakter.
Melalui program SAAK, Muchlis mengharapkan, sekolah dapat membentuk agen “Saya Anak Antikorupsi”.
Nantinya, dilakukan sosialisasi pencegahan korupsi di lingkungan satuan pendidikan; membentuk budaya komunitas antikorupsi di lingkungan satuan pendidikan; membentuk komunitas antikorupsi di kelompok peserta didik, dan; mendukung gerakan “Saya Anak Antikorupsi” melalui kegiatan ekstrakurikuler.
“Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan baik, dan anak-anak beserta seluruh warga sekolah bisa bahu membahu dengan kami untuk memulai berkontribusi membangun budaya anti korupsi,” pungkas Muchlis pada acara yang dihadiri 720 siswa SMA dan SMK. (asr)
Dalam kasus aneh di Tiongkok, seorang lelaki dengan kebiasaan mencium kaus kakinya dirawat di rumah sakit dengan infeksi paru-paru yang parah.
Dokter mengatakan pria dengan nama keluarga Peng dari provinsi Fujian tenggara Tiongkok tersebut menerima perawatan medis setelah mengeluh tentang batuk dan sakit di dadanya. Namun setelah seminggu, dia dibawa ke rumah sakit di Zhangzhou ketika kondisinya memburuk.
Foto rontgennya menegaskan bahwa dia menderita penyakit jamur paru-paru, penyakit yang disebabkan oleh menghirup jamur di habitat alaminya.
Dr Mai Zhuanying, spesialis pernapasan dan tuberkulosis di rumah sakit, mengatakan kepada Pear Video bahwa kombinasi dari sistem kekebalan yang lemah yang disebabkan oleh sampai larut malam merawat anak bayinya dan kebiasaan mencium kaus kakinya setiap hari kemungkinan besar penyebab infeksi tersebut. Dia tidak menyebutkan jamur apa yang menjadi penyebab infeksi Peng.
Mai menambahkan bahwa spora jamur dapat menyebar dengan cepat di kaus kaki dan alas kaki untuk orang-orang yang menderita penyakit kaki atlet, infeksi jamur yang sering muncul di antara jari-jari kaki. Dia tidak menyebutkan apakah pria tersebut memiliki penyakit kaki atlet (athlete’s foot).
Menurut Pear Video, Peng telah pulih di rumah sakit.
The American Thoracic Society mengatakan dalam bukunya (pdf) bahwa infeksi jamur paru kurang umum daripada infeksi bakteri dan virus, namun menimbulkan masalah signifikan dalam diagnosis dan pengobatan. Mereka menemukan bahwa penyakit ini terutama menyerang orang-orang yang tinggal di wilayah-wilayah geografis tertentu yang memiliki kekurangan sistem kekebalan tubuh.
Organisasi tersebut mengatakan bahwa cara terbaik untuk mencegah infeksi jamur adalah menghindari aktivitas-aktivitas yang menyebabkan individu terkena jamur. Mereka menambahkan bahwa obat anti jamur biasanya hanya direkomendasikan untuk pasien dengan sistem kekebalan tubuh yang sangat lemah.
Berdasarkan sebuah perjanjian yang dibuat tahun 2015, perusahaan Tiongkok akan mengambil alih penguasaan atas pelabuhan strategis Israel Haifa pada tahun 2021.
Laporan media ‘Jerusalem Post’ menyebutkan bahwa kekhawatiran pemerintah AS tehadap perjanjian tersebut telah mendorong pemerintah Israel untuk meluncurkan peninjauan tingkat tinggi atas pengambilalihan Pelabuhan Haifa oleh Tiongkok komunis.
Media ‘Jerusalem Post’ melaporkan bahwa Haifa adalah kota pelabuhan terbesar Israel yang sering dilabuhi oleh kapal-kapal Angkatan Laut AS. Selain itu, di perairan sekitar pelabuhan tersebut secara rutin telah dijadikan lokasi latihan militer bersama oleh Angkatan Laut kedua negara.
Perusahaan Shanghai International Port Group (SIPG) yang mayoritas sahamnya dipegang oleh Tiongkok komunis, pada tahun 2015 telah membuat kesepakatan pengambilalihan pelabuhan Haifa dengan Kementerian Transportasi Israel, hal ini memicu kekhawatiran intelijen dan keamanan Israel.
Pemerintah Israel saat ini sedang melakukan peninjauan kembali perjanjian yang dibuat antar lembaga yang dimaksud.
Perjanjian telah menyepakati perusahaan Shanghai International Port Group untuk memiliki kontrol atas pelabuhan Haifa selama 25 tahun sejak 2021.
‘Jerusalem Post’ mengutip data dari media resmi Partai Komunis Tiongkok bahwa pihak Tiongkok berjanji akan menginvestasikan dana sebesar USD. 2 miliar untuk memperluas konstruksi Pelabuhan Haifa.
Kekhawatiran AS mendorong Israel melakukan peninjauan ulang atas perjanjian tersebut
Media mengutip ucapan ketiga orang sumber yang menguasai masalah melaporkan bahwa, karena pejabat Kementerian Pertahanan AS secara pribadi menyatakan keprihatinan mereka kepada rekan-rekan di Kementerian Pertahanan Israel, pemerintah Israel bermaksud untuk melakukan peninjauan tingkat tinggi terhadap perjanjian tersebut, terutama di antara anggota dalam kabinet.
Disebutkan oleh seorang sumber, beberapa anggota kabinet mengatakan bahwa sebelum perjanjian tersebut disetujui, masalah infrastruktur sensitif ini tidak ditinjau dengan benar oleh Kabinet Keamanan Nasional Israel. Ia mengatakan : “Anda tentu tidak ingin sebuah keputusan yang berkepentingan dengan komersial akan mempengaruhi hubungan antara Israel dengan Angkatan Laut AS.”
Menteri Transportasi Israel Katz yang menandatangani kontrak operasi dengan perusahaan Tiongkok SIPG pada tahun 2015 juga merupakan anggota Kabinet Keamanan Nasional Israel.
Seorang pejabat senior Kementerian Pertahanan Israel menegaskan bahwa peninjauan terhadap perjanjian sedang berlangsung. Tetapi belum jelas apakah Israel memiliki cara untuk meringankan kekhawatiran AS terhadap perjanjian kerjasama dengan pihak Tiongkok yang kini sedang dalam implementasi.
Assaf Orion, mantan Brigjen dan pakar hubungan Israel – Tiongkok berpendapat bahwa ketegangan di bidang perdagangan, keamanan nasional dan isu-isu lainnya antara Amerika Serikat dengan Tiongkok baru-baru ini telah memberikan kondisi yang lebih baik bagi Israel untuk membahas risiko keamanan mengenai penyerahan pengoperasian Pelabuhan Haifa kepada pihak Tiongkok.
Pensiunan pejabat pertahanan dan intelijen Israel dan AS khawatir bahwa operasi rutin Angkatan Laut Amerika Serikat di sana mungkin saja terganggu karena pelabuhan dikuasai pihak Tiongkok.
Beberapa bulan terakhir, Efraim Halevy, mantan kepala Badan Intelejen Nasional Israel Mossad memperingatkan masalah adanya implikasi terselubung terhadap keamanan dalam perluasan pembangunan infrastruktur pelabuhan.
Gary Roughead, seorang jenderal mantan kepala operasi Angkatan Laut AS juga memperingatkan bahwa pelabuhan maritim yang dioperasikan oleh Tiongkok komunis mungkin akan memaksa Angkatan Laut AS untuk melabuhkan kapal-kapal perangnya di tempat lain.
Gary Roughead mengatakan bahwa SIPG sebagai operator pelabuhan dapat saja memonitor pergerakan kapal-kapal AS, memahami kegiatan pemeliharaan, dan memiliki akses ke peralatan antara stasiun perbaikan, dan untuk waktu yang lama bebas berinteraksi dengan para awak kapal AS.
Ia berpendapat bahwa yang paling penting adalah bahwa sistem informasi yang sangat diperlukan dan infrastruktur baru pelabuhan dan informasi serta sistem pengawasan elektronik yang mungkin dipasang oleh pihak Tiongkok (di Pelabuhan Haifa) dapat membahayakan informasi dan keamanan jaringan Amerika Serikat.
Tiongkok komunis meningkatkan investasi di Israel dan menimbulkan kekhawatiran
Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara Eropa dan Amerika telah meningkatkan kesadaran mereka tentang akses tidak sah Tiongkok komunis terhadap teknologi kunci melalui investasi dan saluran lainnya, dan telah memperkuat peninjauan terhadap investasi Tiongkok. Hal mana memaksa Tiongkok komunis untuk mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi dan meningkatkan investasi di Israel yang dijuluki Silicon Valley kedua.
Media ‘CNBC’ melaporkan bahwa Steven Schoenfeld, pendiri BlueStar Indexes, konsultan yang fokus pada pasar modal Israel mengatakan bahwa investasi Tiongkok di Israel “telah mencakup hampir semua bidang teknologi subversif”. seperti otomatisasi, kendaraan listrik. Dan beberapa produsen mobil utama Tiongkok memiliki pusat Penelitian dan Pengembangan di bidang ini.
‘Jerusalem Post’ sebelumnya juga melaporkan bahwa Harel Menashri, mantan kepala jaringan Institut Teknologi Holon Institute of Technology dan mantan pejabat dari Badan Keamanan Nasional Israel Shin Bet, percaya bahwa bahkan investasi swasta Tiongkok di Israel akan membawa risiko bagi Israel, karena mereka berkewajiban untuk melayani kepentingan Partai Komunis Tiongkok.
“Para pemimpin Israel harus memahami bahwa di Tiongkok tidak ada sektor swasta yang dapat didefinisikan secara jelas” kata Menashri.
“Meskipun banyak perusahaan mendefinisikan diri mereka sebagai swasta murni” semua perusahaan ini secara langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh Partai Komunis Tiongkok. Semua pengusaha asal Tiongkok, investor, dan perusahaan mengikuti garis dan semangat yang diarahkan oleh partai,” tambahnya.
“Kementerian Pertahanan AS semakin khawatir bahwa perusahaan-perusahaan Tiongkok akan memperoleh kecerdasan buatan berteknologi tinggi melalui investasi swasta atau transaksi khusus yang kemudian juga digunakannya dalam sunjata generasi baru”, kata Branstedt, profesor ekonomi dan kebijakan publik di Heinz College di Carnegie Mellon University.
“Akhirnya, militer AS dan pasukan sekutu AS terancam,” “Pentagon juga khawatir Israel akan menjadi pintu belakang untuk mendapatkan teknologi tinggi bagi Tiongkok komunis,” tambahnya.
Shaul Chorev, mantan ketua Komisi Energi Atom Israel percaya bahwa Israel harus menciptakan mekanisme pemerintah yang dapat mengendalikan ekspansi pengaruh Tiongkok komunis di Israel yang di luar batas.
Usulannya telah mendapat dukungan dari pejabat yang lain, dan mantan kepala Badan Intelijen Nasional Israel, Harry percaya bahwa jika dibiarkan, pengaruh Partai Komunis Tiongkok yang semakin meningkat akan dapat menimbulkan ancaman keamanan bagi Israel. (sin/asr)
EpochTimesId – Sebuah perusahaan jasa peta asal Rusia telah secara teliti mengaburkan sejumlah situs sensitif. Akan tetapi, blur tersebut, secara tidak sengaja mengungkap lokasi pangkalan militer rahasia.
Yandex Maps, jasa layanan yang serupa dengan Google Maps di Rusia, mengaburkan lokasi ratusan alamat di Israel dan Turki, menurut laporan Federasi Ilmuwan Amerika (FAS). Blur itu mendorong para analis citra satelit untuk menyelidiki.
Para analis meneliti gambar-gambar itu dan menyimpulkan bahwa titik-titik yang kabur itu, pada kenyataannya, adalah instalasi militer dan situs-situs sensitif lainnya, termasuk fasilitas-fasilitas nuklir rahasia.
Lebih dari 300 Situs Sensitif Terbongkar
“Daftar lengkap situs yang tidak jelas di Israel dan Turki berjumlah lebih dari 300 bangunan, lapangan terbang, pelabuhan, bunker, tempat penyimpanan, pangkalan, barak, fasilitas nuklir, dan gedung acak yang berbeda,” tulis Matt Korda, dari FAS, baru-baru ini.
Teknisi di perusahaan pemetaan online terkadang mengaburkan lokasi sensitif atas permintaan pemerintah. Mereka biasanya melakukan ini dengan mengurangi resolusi petak-petak wilayah yang lebih luas sehingga tidak perlu menarik perhatian menuju fasilitas-fasilitas rahasia.
Beberapa layanan pemetaan diwajibkan oleh hukum untuk menjaga resolusi rendah, misalnya, untuk menghambat upaya teroris.
Undang-undang federal di Amerika Serikat memaksa perusahaan pemetaan untuk tidak menunjukkan Israel secara lebih rinci daripada yang tersedia dengan citra satelit komersial, membatasi resolusi pada dua meter (6 kaki) dan membantu menggagalkan pengintaian target.
Yandex Maps melakukan hal-hal yang sedikit berbeda.
“Pengaburan ini hampir pasti hasil dari permintaan dari Israel dan Turki,” Korda menduga, dia menulis, “Tampaknya sangat tidak mungkin bahwa sebuah perusahaan Rusia akan melakukan tugas yang memakan waktu seperti itu atas kemauannya sendiri.
“Untungnya, ini memiliki efek yang tidak diinginkan dari pengungkapan lokasi dan perimeter yang tepat dari setiap fasilitas militer yang signifikan di kedua negara, jika seseorang cukup penasaran untuk menyaring seluruh peta mencari bercak buram.”
“Dengan memenuhi permintaan untuk secara selektif mengaburkan fasilitas militer, layanan pemetaan telah benar-benar mengungkapkan lokasi, perimeter, dan fungsi potensial mereka yang tepat kepada siapa saja yang cukup penasaran untuk menemukan semuanya.”
Korda mencatat, bagaimanapun, bahwa Yandex tidak melakukan detensi peta online setiap bantuan ketika datang ke rahasia Rusia.
“Anehnya, tidak ada fasilitas Rusia yang dikaburkan, termasuk lokasi fasilitas nuklirnya, basis kapal selam, pangkalan udara, tempat peluncuran, atau banyak pangkalan militer asing di Eropa Timur, Asia Tengah, atau Timur Tengah.”
‘Produk Kami Sesuai Dengan Semua Peraturan’
Juru bicara Yandex mengatakan kepada Fox News, “Yandex telah mengembangkan layanan pemetaan untuk konsumen dan bisnis selama hampir 20 tahun.”
“Dalam satu dekade terakhir, kami telah memperluas layanan pemetaan kami untuk memasukkan lokasi baru termasuk Turki dan Israel. Proses pengembangan untuk peta apa pun mencakup pengumpulan berbagai jenis informasi yang tersedia untuk publik untuk membuat produk pemetaan menjadi kuat dan se-berguna mungkin. Selain mengumpulkan informasi ini, kami juga menentukan peraturan dan persyaratan lokal untuk memetakan produk. Peraturan lokal terkadang memerlukan pengaburan lokasi tertentu dari citra satelit atau penghapusan informasi lain semacam itu untuk melindungi informasi sensitif.”
“Di negara-negara tempat kami mengembangkan layanan kami, seperti Turki dan Israel, kami sangat berhati-hati untuk memperbarui peta dan memenuhi persyaratan peraturan lokal. Dalam kasus Israel dan Turki, produk kami mematuhi semua peraturan dan permintaan pihak berwenang. Lokasi tertentu dalam citra satelit menjadi kabur sehingga mustahil untuk melihatnya dengan jelas. Produk pemetaan kami di Israel sesuai dengan peta publik nasional yang diterbitkan oleh pemerintah Israel karena berkaitan dengan mengaburkan aset dan lokasi militer. Produk peta Turki kami juga mengamati aturan dan peraturan setempat.”
Pemenuhan yang besar dengan permintaan untuk mengaburkan fasilitas militer, oleh karena itu tampaknya, secara tidak sengaja menyebabkan rahasia yang dijaga dengan hati-hati terungkap dengan jelas pada titik-titik tertentu seperti tampak pada peta. (TOM OZIMEK/The EPoch Times/waa)
TAIPEI, Taiwan – Anggota parlemen Taiwan baru-baru ini menyetujui dua rancangan amandemen RUU untuk melawan campur tangan pemilu yang dicurigai dilakukan oleh aktor-aktor asing.
Dalam rancangan amandemen untuk UU Pemilihan Pegawai Negeri Sipil dan Pembatalan dan UU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pembatalan, para pejabat Taiwan setuju untuk memblokir koran-koran, majalah, penyiaran radio dan televisi, penyedia komunikasi digital, dan penyedia layanan internet dalam membawa iklan-iklan yang terkait dengan kampanye-kampanye pemilu atau pembatalan pemilu yang didanai oleh sumber-sumber di Hong Kong, Macao, Tiongkok, atau negara asing lainnya.
Rancangan-rancangan amandemen tersebut telah disetujui oleh Eksekutif Yuan Taiwan, lembaga administrasi utama negara pulau tersebut, menurut laporan 14 Desember oleh Focus Taiwan, sebuah situs berita berbahasa Inggris yang dijalankan oleh Kantor Berita Pusat Taiwan (CNA). Langkah-langkah ini masih perlu persetujuan oleh Yuan Legislatif, parlemen Taiwan, untuk menjadi undang-undang. Jika disetujui, kemungkinan akan berlaku pada tahun 2020, ketika Taiwan akan mengadakan pemilihan presiden berikutnya.
Berdasarkan rancangan amandemen tersebut, pelanggaran-pelanggaran akan mendapatkan denda maksimum sebesar NT$10 juta (sekitar US$324.045) atau sebanyak dua kali lipat biaya iklan.
Selain itu, amandemen tersebut menetapkan bahwa nama-nama pengiklan dan orang-orang yang memberikan pendanaan harus diungkapkan secara terbuka, menurut surat kabar harian Taiwan, Liberty Times. Para broker periklanan dan organisasi media yang akan memuat iklan-iklan tersebut akan bertanggung jawab untuk memverifikasi sumber-sumber pendanaan di belakang mereka.
Perdana Menteri Taiwan, William Lai, dalam pertemuan kabinet, mengatakan amandemen-amandemen tersebut ditujukan untuk melawan disinformasi dan tindakan-tindakan dari aktor-aktor asing yang berusaha ikut campur dalam pemilihan Taiwan, menurut CNA.
Taiwan sudah memiliki undang-undang yang mengatur sumbangan politik yang mencegah warga Tiongkok daratan atau organisasi-organisasi memberikan sumbangan ke kandidat-kandidat politik Taiwan.
Pemilu terbaru Taiwan yang diadakan pada 24 November, di mana sejumlah kantor politik lokal diperebutkan, termasuk walikota, hakim daerah, dan legislator, telah dirusak oleh campur tangan politik dan gangguan dari Beijing.
Kampanye campur tangan Tiongkok berusaha mempengaruhi para pemilih lokal untuk memilih kandidat-kandidat yang memiliki program parpol (platform) yang pro-Beijing.
Dalam pemilihan 24 November, Beijing dilaporkan telah menyalurkan uang untuk kampanye kandidat pro-Beijing guna meningkatkan peluang mereka dalam meraih kemenangan. Beijing juga telah berusaha mempengaruhi para pemilih Taiwan tertentu, termasuk perwakilan dari asosiasi-asosiasi pertanian dan nelayan setempat, dengan membayar perjalanan-perjalanan mereka untuk mengunjungi Tiongkok.
Beijing juga telah menggunakan taktik-taktik kotor, seperti menyebarkan berita palsu yang menargetkan administrasi Taiwan saat ini, yang dipimpin oleh Partai Progresif Demokratik (DDP), karena platform pro-kemerdekaan milik Partai tersebut. DDP telah kehilangan banyak area kompetisi dalam pemilu baru-baru ini bersaing dengan partai oposisi, Kuomintang, yang lebih bersahabat dengan Beijing.
Tiongkok juga menyewa para pengguna online, yang dikenal sebagai “Tentara 50 Sen,” yang bergabung dengan diskusi-diskusi di media sosial Taiwan dan memposting komentar-komentar yang menguntungkan bagi Beijing. (ran)
Douglas MacArthur adalah Jenderal Bintang Lima Amerika Serikat, Selama Perang Dunia II ia menjabat sebagai Panglima Pasukan Timur Jauh AS dan Panglima Sekutu Zona Perang Pasifik Barat Daya.
Selama Perang Korea ia menggunakan “Siasat Perang Sun Zi (Sun Tsu)” artikel ke 7 “Dengan cara tidak langsung mencapai tujuan sehingga kelemahan diri diubah menjadi kelebihan yang menguntungkan” sebagai pedoman untuk menggerakkan serangan pendaratan Incheon.
Bahkan mengalahkan tentara Kim Il Sung Korea Utara.
Selanjutnya pasukan AS menduduki Pyongyang ibukota Korea Utara dan pasukannya berhasil mendekati Sungai Yalu (sungai perbatasan Tiongkok – Korea Utara).
Masa Kecil MacArthur
MacArthur terlahir di keluarga militer, ayahnya Arthur MacArthur adalah seorang jendral, dia menyemangati Arthur kecil untuk mempelajari sejarah dan kebudayaan sejak masih kecil dan membimbingnya pada keyakinan “selamanya tidak berbohong dan menipu orang, juga selamanya tidak menyulut sengketa”.
Jenderal Arthur MacArthur senantiasa sangat tertarik pada Tiongkok, di waktu luang ia terus mempelajari sejarah dan budaya Tiongkok, ia pernah meminta Presiden AS pada saat itu, Grant untuk mengirimnya ke Tiongkok sebagai pejabat militer, yang saat itu batal berhubung tidak ada jabatan seperti itu.
Ayahnya yang mencintai kebudayaan Tiongkok ini sangat memengaruhi anaknya, buku “Siasat Perang Sun Zi” yang tersohor menjadi salah satu buku favorit MacArthur kecil.
Perang Jepang-Rusia pecah pada tahun 1904, sebagai salah satu Jenderal wakil delegasi Pengamat Angkatan Darat AS Arthur MacArthur membawa serta anaknya yang baru lulus dari Akademi Militer West Point untuk berkunjung ke Tiongkok.
Di sini, Douglas MacArthur mengunjungi barak tentara Qing dan barak militer Jepang serta saling bertukar pendapat dalam bidang militer dengan para petugas dari kedua belah pihak.
Kemudian dia menginspeksi Thailand, Filipina dan negara-negara Asia Tenggara lainnya, 8 bulan berturut-turut Douglas melakukan pemahaman secara mendalam terhadap situasi di Asia.
Pada saat itu, ia sudah mengemukaan pendapat bahwa tentara Jepang mungkin akan menyerang Tiongkok, Sebagaimana yang diduga, beberapa tahun kemudian tentara Jepang mulai menginvasi wilayah timur laut Tiongkok, dan akhirnya menyerang Pearl Harbor yang telah memicu meletusnya PD-II.
MacArthur menjabat sebagai Panglima Tertinggi Pasukan Timur Jauh AS pada 1941, pada tahun 1944, dia dipromosikan menjadi jenderal bintang lima untuk mengomando militer AS melaksanakan “strategi lompat pulau” di Pasifik barat daya dan berturut-turut merebut kembali pulau-pulau di Samudera Pasifik.
Setelah Jepang menyerah pada 1945 dia menjabat sebagai Panglima Tertinggi Pasukan Sekutu yang ditempatkan di Jepang untuk mereorganisir tatanan Jepang pasca-perang. (LIN/WHS/asr)
Epochtimes.id- Otoritas setempat menyebutkan lebih dari 40 orang terluka saat ledakan di sebuah restoran di kota Sapporo, Jepang Utara. Kota Sapporo terletak di pulau utama utara Jepang di Hokkaido.
Polisi mengatakan bahwa 40 orang menderita luka ringan saat terjadi ledakan 16 Desember 2018 seperti dilansir dari The Independent.
Laporan tersebut menyebutkan satu korban dalam kondisi kritis. Mereka yang terluka dirawat di rumah sakit daerah sebagaimana dilapokran Fox News.
Ledakan itu terjadi di distrik Toyohira Sapporo, sekitar pukul 20.30 malam waktu setempat.
Pihak berwenang belum merilis informasi tentang kemungkinan penyebab ledakan.
Ledakan itu cukup kuat untuk menyebabkan sebuah bangunan runtuh.
Ledakan itu terjadi di daerah dengan perumahan dan tempat makan. Ledakan ini menyebabkan jalan-jalan terdekat tertutup puing seperti dilaporkan Kyodo News.
Rekaman yang diunggah ke media sosial menunjukkan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api dengan kondisi asap hitam mengepul.
Japan Times melaporkan, petugas polisi mencegah orang mendekati bangunan yang rusak karena dikhawatirkan akan terjadi ledakan lanjutan.
“Saya mendengar ‘bang’ yang terdengar seperti guntur, dan kondominium saya terguncang,” kata seorang pria yang tinggal di dekatnya mengatakan kepada media setempat.
Wanda Group Tiongkok, konglomerat multinasional yang dikenal dengan bisnisnya di bidang real estat dan bioskop, telah mengumumkan investasi 12 miliar yuan (US$1,74 miliar) untuk membangun taman hiburan bertema komunis di Yan’an, kota yang selama perang sipil Tiongkok disajikan sebagai basis utama Partai Komunis Tiongkok (PKT).
Investasi Wanda tersebut datang sebagai antisipasi ulang tahun ke-100 pendirian PKT, yang didirikan pada Juli 1921 sebagai kelompok radikal kecil di Shanghai.
Wanda Group mengadakan upacara penandatanganan bersama dengan pemerintah kota Yan’an pada 13 Desember di Beijing. Pada upacara tersebut, Xu Xinrong, sekretaris PKT dari kota Yan’an, dan pendiri Wanda, Wang Jianlin bersama-sama mengumumkan pembangunan Taman Hiburan Bertema Revolusi (Revolution Theme Park) tersebut.
Konstruksi akan dimulai pada tahun 2019 dan taman tersebut dijadwalkan akan dibuka pada paruh pertama tahun 2021, tepat pada waktunya untuk ulang tahun PKT.
Langkah yang mahal tersebut telah menyebabkan spekulasi bahwa Wang Jianlin, mantan perwira militer, menunjukkan kesetiaan kepada Partai Komunis dengan harapan menjamin keselamatan politiknya di masa depan.
TEMA-TEMA REVOLUSIONER
Pada tahun 1930-an, di daerah-daerah basisnya bagian selatan telah diserang oleh pemerintah Nasionalis Tiongkok, PKT memulai Long March dan mendirikan benteng baru di Yan’an, yang terletak di bagian utara Provinsi Shaanxi di Tiongkok barat laut.
Yan’an memainkan peran utama sebagai markas besar komunis Tiongkok selama Perang Dunia II dan sebagai tempat di mana Mao Zedong berjuang dengan kader-kader tingkat tinggi lainnya untuk menjadi pemimpin Partai yang tak tertandingi.
Karena era Yan’an PKT melihat ekspansi besar-besaran pengaruh komunis di pedesaan Tiongkok, kota ini menempati posisi cemerlang dalam sejarah resmi Partai.
Dengan demikian, di pusat proyek Wanda tersebut adalah “budaya merah.” Taman Hiburan Bertema Revolusi ini direncanakan mencakup setengah mil persegi; yang akan menampilkan atraksi-atraksi bertema komunal indoor dan outdoor, bioskop, dan resor.
Xu, ketua Partai Yan’an, mengatakan taman tersebut akan membantu “mendidik secara mendalam” para wisatawan tentang budaya Partai Komunis.
Wang Jianlin menambahkan: “Wanda berkomitmen pada semangat Yan’an.”
Usaha spekulasi baru tersebut, serta beberapa proyek Wanda lainnya telah diumumkan dan dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, tampak seperti investasi politik, bukan ekonomi.
Sebelumnya, Wanda telah mengumumkan sebuah proyek di kota Tiongkok barat Lanzhou untuk mendukung proyek Belt and Road Inisiative (BRI) prakarsa Tiongkok. Lanzhou adalah ibu kota provinsi Gansu, dan titik penting di Jalan Sutra kuno yang telah menghubungkan ibu kota kuno Tiongkok, Chang’an dengan Asia Tengah dan Eropa.
Terlepas dari dua proyek ini, Wanda telah menandatangani letter of intent dengan kota Zunyi, situs ikonik lain dalam sejarah PKT, untuk mengembangkan taman bertema komunis lain di sana.
Wanda telah sukses dengan proyek di kota Danzhai, juga terletak di Provinsi Guizhou. Antara Juli 2017 dan bulan yang sama tahun ini, perusahaan ini telah menarik 5,5 juta wisatawan.
Tidak seperti Danzhai, yang penuh dengan pemandangan indah dan budaya etnis lokal yang kaya, Lanzhou, Yan’an, dan Zunyi memiliki sedikit daya tarik di luar keunggulannya dalam politik komunis.
LOYALITAS KEPADA PARTAI
Semakin banyak selebritis, pemilik bisnis, dan pejabat telah membuat ekspresi kesetiaan pada Partai dengan mengunjungi situs-situs sejarah ikonik PKT dan mendorong pariwisata di sana.
Investasi Wanda di Yan’an dan Zunyi mencerminkan aksi serupa oleh para taipan, bintang film, dan pejabat Tiongkok yang kaya lainnya.
Ma Huateng, pendiri Tencent dan salah satu orang Tiongkok terkaya menurut miliarder Forbes World 2018, dan Richard Liu, pendiri JD.com, mengunjungi Yan’an pada bulan Juni.
Jack Ma secara terbuka mengklaim bahwa dia telah memunculkan ide untuk memulihkan penggunaan Taobao (situs belanja secara online) ketika dia mengunjungi Yan’an, dan bahwa semangat Partai adalah “harta karun” nya.
Wang Jianlin, pendiri Wanda yang berusia 64 tahun, terdaftar di antara orang Tiongkok terkaya menurut Hurun Global Chinese Rich List pada tahun 2016, dan World’s Billionaires 2017 versi Forbes. Wang bergabung dengan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA) selama 16 tahun, di mana ia telah melalui perjalanannya mencapai pangkatnya sejak 16 tahun berkarir sebagai prajurit.
Pada tahun 1986, Wang meninggalkan posisinya sebagai wakil direktur Kantor Manajemen PLA Army College, dan bergabung dengan pemerintah kotamadya Dalian di Tiongkok Timur Laut. Pada bulan Agustus 1992, Wang mendirikan Wanda dengan dukungan kota tersebut. Pada saat itu, pemangku jabatan sementara untuk walikota Dalian adalah Bo Xilai.
Bo kemudian menjadi walikota Dalian dan berikutnya menjadi anggota Politbiro PKT. Ambisi selanjutnya berakhir pada 2012 dengan insiden Wang Lijun, setelah itu Bo diselidiki dan dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara.
Majalah berikutnya, sebuah mingguan berbahasa Mandarin yang diterbitkan di Taiwan dan Hong Kong, telah melaporkan pada bulan Agustus 2017 bahwa Wang dan Bo menikmati hubungan bisnis-politik yang erat di mana Wang bertindak sebagai “bank” atau investor Bo.
Setelah kejatuhan Bo Xilai, Wang mulai menggunakan Wanda untuk melakukan investasi besar di luar negeri, termasuk yang menonjol telah mengkuisisi jaringan bioskop Amerika, AMC Theaters.
Namun dalam dua tahun terakhir, PKT telah menekan aktivitas-aktivitas Wanda di luar negeri, membatasi jumlah modal yang dapat dikeluarkan dari Tiongkok dan bahkan memaksa untuk menjual beberapa dari aset-aset asingnya. Menanggapi hal ini, pada tahun 2017 Wang telah mengatakan berkali-kali bahwa Wanda “akan menyimpan investasi utamanya di dalam Tiongkok.” (ran)
Epochtimes.id- Sedikitnya tujuh warga sipil tewas dan hampir puluhan terluka ketika pasukan pemerintah India menembaki demonstran anti-India di Kashmir.
Wilayah ini terus disengketakan setelah sebuah gempuran senjata yang menyebabkan tiga pemberontak dan seorang tentara tewas pada 15 Desember 2018 sebagaimana diungkapkan polisi dan warga kepada The Associated Press.
Pasukan India mengepung sebuah desa di daerah selatan Pulwama dengan petunjuk bahwa sejumlah militan bersembunyi di wilayah tersebut.
Seorang Perwira Polisi, Muneer Ahmed Khan mengatakan ketika tentara memulai operasi pencarian, gerilyawan melompat keluar dari sebuah rumah sipil dan mengambil posisi di sebuah kebun apel sambil menembaki tentara dan polisi kontra-pemberontakan.
Menurut dia, tiga pemberontak dan seorang tentara tewas dalam baku tembak sementara satu orang tentara terluka.
Baku tembak ini memicu protes yang menyebabkan ratusan warga sipil meneriakkan slogan-slogan pro-militan dan menyerukan diakhirinya kekuasaan India atas wilayah Himalaya.
Ketika itu pengunjuk rasa melemparkan batu ke arah pasukan untuk membantu para militan melarikan diri. Sementara itu, pasukan pemerintah menembakkan peluru hampa dan gas air mata untuk menghentikan aksi massa. Akibatnya, menewaskan tujuh orang dan melukai setidaknya 22 orang lainnya.
Petugas polisi Khan, mengatakan kerumunan masa dalam jumlah besar datang dari berbagai arah ketika menyerang penyergapan pasukan keamanan di daerah tersebut.
Warga menuduh pasukan keamanan menembakkan gas air mata langsung ke kerumunan.
“Pasukan India menembaki kami seolah-olah mereka sedang berlatih senjata mereka,” kata Shabir Ahmed. Dia adalah seorang warga setempat yang menemani beberapa orang yang terluka dibawa ke rumah sakit di Srinagar, kota utama di kawasan itu.
Dua pejabat polisi, yang berbicara dengan syarat tidak disebutkan namanya karena mereka tidak berwenang untuk berbicara dengan media, mengatakan warga sipil tewas dalam unjuk rasa anti-India.
Namun, penduduk setempat mengatakan setidaknya dua warga sipil, termasuk seorang remaja laki-laki, terbunuh jauh dari lokasi tembak-menembak.
warga setempat, Ubaid Ahmed mengatakan tentara dalam kendaraan lapis baja menembaki sekelompok kecil warga sipil dari lokasi pertempuran. Menurut dia, ketika kendaraan itu macet di pinggir jalan, pasukan itu menembak salah seorang dari mereka.
Kelompok separatis yang menentang kedaulatan India atas Kashmir mengatakan pembunuhan tersebut adalah bagian dari kebijakan negara India. Kelompok separatis menyerukan masa berkabung selama 3 hari dan libur massal di Kashmir.
Seorang pemimpin separatis, Mirwaiz Umar Farooq mengatakan dalam cuitannya pemerintah India harus “menghentikan ketidakmanusiawian ini karena tidak akan mencapai apapun kecuali pemberontakan dan kebencian lebih lanjut.”
Beberapa tahun terakhir, terutama kaum muda Kashmir telah menunjukkan solidaritas terbuka dengan pemberontak. Bahkan berusaha melindungi mereka dengan melibatkan pasukan dalam bentrokan jalanan selama operasi kontra-pemberontakan India meskipun ada peringatan berulang dari pihak berwenang India.
India dan Pakistan hingga kini masing-masing mengklaim wilayah terbelah Kashmir secara keseluruhan.
Sebagian besar warga Kashmir mendukung pemberontak karena wilayah itu disatukan di bawah kekuasaan Pakistan atau sebagai negara merdeka.
Pemberontakan sebagai perlawanan atas India sudah berlangsung sejak 1989. India menuduh Pakistan mempersenjatai dan melatih para pemberontak. Namun demikian tuduhan tersebut dibantah Pakistan.
Hampir 70.000 orang tewas dalam pemberontakan dan penumpasan militer India. (asr)
Epochtimes.id- Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengumumkan pada 15 Desember 2018 secara resmi mengakui Yerusalem Barat sebagai ibukota Israel tetapi tidak segera memindahkan kedutaannya.
“Australia sekarang mengakui Yerusalem Barat, yang merupakan tempat kedudukan Knesset dan banyak lembaga pemerintahan, adalah ibu kota Israel. Yerusalem Barat adalah ibu kota Israel,” katanya.
Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017.
Trump lantas memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Mei lalu.
Status Yerusalem, adalah kota suci bagi agama Yahudi, Muslim, dan Kristen, adalah salah satu hambatan terbesar bagi perjanjian damai antara Israel dan Palestina.
Israel menganggap semua kota sebagai ibukotanya, termasuk sektor timur yang dikuasai setelah perang Timur Tengah 1967, dan ingin semua kedutaan berdiri di sana.
Sementara Trump mengatakan langkah kedutaan Amerika Serikat “untuk secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel,” ia menekankan bahwa Amerika Serikat “tidak mengambil posisi masalah status akhir, termasuk batas-batas spesifik kedaulatan Israel di Yerusalem, atau resolusi perbatasan yang diperebutkan. ”
“Pertanyaan-pertanyaan itu terserah kepada pihak-pihak yang terlibat,” katanya.
Tapi Morrison terlihat akan selangkah lebih maju dalam pengumumannya dengan menyebut timur dan barat.
Dia menambahkan bahwa pemerintah Australia mendukung ibukota Palestina di Yerusalem Timur.
“Selain mengakui komitmen kami terhadap solusi dua negara, pemerintah Australia juga telah memutuskan untuk mengakui aspirasi rakyat Palestina untuk sebuah negara masa depan dengan ibukotanya di Yerusalem Timur,” katanya.
Mungkin tanpa disadari, Morrison mengakui bahwa “status terakhir Yerusalem, termasuk perbatasan dan batas-batasnya, adalah masalah status terakhir yang harus diselesaikan antara pihak bersengketa.”
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad pada 16 Desember mengatakan dalam menanggapi pengumuman bahwa Australia “tidak berhak” untuk “membagi Yerusalem.”
Mahathir yang berada di Bangkok saat menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Rangsit mengkritik pengakuan resmi Australia atas Jerusalem barat sebagai ibu kota Israel.
“Yerusalem selalu di bawah Palestina, jadi mengapa mereka mengambil inisiatif untuk membagi Yerusalem bukan milik mereka, tetapi untuk membagi antara orang Arab dan orang Yahudi. Mereka tidak punya hak,” katanya.
Malaysia adalah negara mayoritas Muslim tidak secara resmi mengakui hak Israel untuk hidup. Malaysia terus menyuarakan keprihatinan bahwa gerakan pemindahan kedutaan dinilai dapat meningkatkan ketegangan di Timur Tengah.
Menteri Israel untuk kerja sama regional, Tzachi Hanegbi turut mengomentari pengumuman negara Pasifik pada 16 Desember lalu.
“Australia adalah teman dalam dan akrab selama bertahun-tahun di Israel. Kami senang mendengar bahwa ada kepentingan untuk memperjelas pengakuannya di Yerusalem sebagai ibukota Israel.:
“Tetapi untuk penyesalan kami, dalam berita positif ini mereka membuat kesalahan. Tidak ada pembagian antara timur kota dan barat kota.”
“Yerusalem adalah satu kesatuan, bersatu. Kontrol Israel terhadapnya adalah abadi. Kedaulatan kami tidak akan dipartisi atau dirusak. Dan kami berharap Australia akan segera menemukan cara untuk memperbaiki kesalahan yang dibuatnya,” kata Hanegbi.
Morrison sebelumnya mengatakan dalam pidatonya bahwa kedutaan Australia di Yerusalem Barat tidak “diperselisihkan di mana Israel adalah penduduk di dalam perbatasan itu” menurut batas tahun 1967, meskipun hal itu tampaknya tidak diperhatikan.
Dia menambahkan bahwa pemerintah Australia tidak akan memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem Barat sampai status akhir kota ditentukan di bawah penyelesaian damai. Tetapi Australia menyatakan akan membuka kantor perdagangan dan pertahanan. (asr)
Sumber : Reuters/Laporan tambahan oleh staf Epoch Times.
Putri dari Ren Zhengfei, sang pendiri Huawei Technology Co. Ltd., yakni Meng Wanzhou telah ditangkap oleh pemerintah Kanada, karena terkait dugaan pelanggaran aturan sanksi oleh Huawei dengan menjual peralatan pada Iran, dan sedang diupayakan pendeportasiannya ke AS atas permintaan pemerintahnya.
Berbagai tuntutan baru-baru ini terkait pencurian kekayaan intelektual melibatkan banyak mata-mata Komunis Tiongkok, namun hanya penangkapan Meng Wanzhou memicu protes keras dari Kemenlu Tiongkok. Mengingat belakangan ini Tiongkok telah kehilangan tak sedikit mata-mata senior, protes Kemenlunya membuat penulis teringat akan “jembatan spionase” tempat negara Barat dan Soviet serta Eropa Timur saling bertukar mata-matanya di masa Perang Dingin dulu.
Mata-Mata Adalah “Aset” Bagi Setiap Negara
Bagi yang suka menyaksikan film spionase pasti tahu, saat berbicara soal mata-mata, badan intelijen pada umumnya akan menyebut mata-mata sebagai aset mereka.
Sejak dulu kala mata-mata adalah semacam alat wajib dalam dua belah pihak yang bertikai, di masa damai digunakan sebagai alat untuk mencari berbagai macam data intelijen ekonomi, pertukaran mata-mata antar negara sejak dulu telah menjadi cara penting untuk menjamin keselamatan jiwa pelaku intelijen dan mempertahankan semangat juang.
Pada masa Perang Dingin, pertukaran mata-mata yang tertangkap antara AS dengan Rusia cukup sering terjadi.
Jembatan Glienicke di Jerman yang membentang Sungai Havel, menghubungkan Berlin dengan Potsdam dulu pernah menjadi lokasi pertukaran mata-mata kedua belah pihak, oleh sebab itu diberi nama “The Bridge of Spies (jembatan mata-mata, Red.)”.
Tahun 2004 ketika penulis berkunjung ke Jerman pernah mendatangi jembatan ini, waktu itu di atas jembatan sangat sepi, di tepian sungai juga tidak ada orang, kalau bukan karena tahu pada jembatan ini pernah terjadi tiga kali peristiwa pertukaran mata-mata yang sangat dikenal dunia, penulis pasti akan menganggap jembatan ini hanya sebuah jembatan biasa di luar pusat kota saja.
“Perang Rakyat” Bagi Mata-Mata Ekonomi Komunis Tiongkok
Masyarakat Tiongkok memahami apa arti “perang rakyat”. Ini adalah strategi perlawanan militer dan mekanisme mobilisasi yang diciptakan oleh Mao Zedong dan PKT dalam proses merebut kekuasaan, yang intinya adalah mengerahkan massa untuk mendukung pasukan PKT, dan cukup efektif.
Sejak berkuasa, PKT masih menerapkan cara ini, termasuk di dalam kegiatan mata-matanya terhadap AS, masih menggunakan strategi “perang rakyat”, tapi pihak PKT menyangkalnya.
Sampai akhirnya setelah dikeluarkan pasal ke-7 dari “undang-undang intelijen RRT” tahun ini barulah tertulis: “setiap organisasi dan warga negara wajib mendukung, membantu dan bekerjasama dalam pekerjaan intelijen negara sesuai hukum yang berlaku, dan menjaga kerahasiaan pekerjaan intelijen negara yang diketahui.
Negara akan melindungi warga negara dan organisasi yang mendukung, membantu dan bekerjasama dalam pekerjaan intelijen negara.” — Pasal ini sama saja dengan mengumumkan ke seluruh dunia: di dalam perang intelijennya, RRT memang menerapkan “perang rakyat” terhadap warga negaranya.
Hal yang satu ini, telah disadari sejak awal oleh AS. Tahun 1996, Amerika telah meloloskan “hukum spionase ekonomi” (disingkat EEA, Red.), untuk pertama kalinya menetapkan bahwa “mencuri kekayaan tak berwujud seperti rahasia dagang atau kekayaan intelektual dan sejenisnya” ditetapkan sebagai tindak pidana kriminal.
Setelah EEA diresmikan, anggota kongres Partai Republik negara bagian California DPR AS yakni Christopher Cox membuat sebuah laporan rahasia yang disebut “Cox Report”, dan pada tanggal 18 Juni 1998 dengan perolehan suara 409 lawan 10 suara, memutuskan dibentuknya sebuah komisi khusus, yang misinya adalah menginvestigasi teknologi atau informasi apakah dialihkan ke RRT, karena teknologi tersebut sangat mungkin akan digunakan untuk memperkuat senjata nuklirnya, mengembangkan rudal balistik antar benua atau dipakai untuk menciptakan senjata pemusnah berskala besar lainnya.
Laporan itu menyebutkan, sejak tahun 1980 hingga 1990 PKT telah melakukan kegiatan mata-mata dalam skala besar di AS.
Waktu itu bertepatan dengan diumumkannya diakhirinya sanksi ekonomi oleh AS terhadap Komunis Tiongkok akibat tragedi “Tiananmen (1989)”, AS-RRT baru saja mengaktifkan kembali hubungan diplomatiknya, kalangan akademisi, bisnis dan teknologi yang sangat berharap memperkuat interaksi AS-RRT menentang keras laporan tersebut.
Bahkan ada yang mengkritiknya sebagai “paham McCarthyisme”, di bawah tekanan dari berbagai kalangan di dalam negeri AS, “Cox Report” seolah dkurung dan diasingkan, setelah itu selama 20 tahun kemudian, mulai pemerintahan Clinton sampai Obama, hubungan AS-RRT selalu terombang-ambing seputar masalah posisi “rekan kerjasama ekonomi”, “rekan kerjasama strategis”, “rekan kerjasama strategis yang penting”, mata-mata ekonomi dari etnis Tionghoa yang tertangkap dibandingkan dengan skala kegiatan mata-mata mereka, sebenarnya juga tidak bisa dikatakan banyak.
Perlindungan Partai Komunis Tiongkok Terhadap Mata-Mata Dalam Status Buaian
PKT tidak pernah mengakui melakukan kegiatan mata-mata di luar negeri, semua mata-mata yang tertangkap, PKT juga tidak akan memikirkan cara untuk menukarnya kembali, dengan kata lain, PKT tidak melindungi mata-matanya sendiri. Begitu tertangkap, maka akan dibiarkan begitu saja.
Walaupun negara kuat seperti AS pun, saat menyelamatkan mata-mata hanya ada satu jalan: Pertukaran, yakni dengan mata-mata lawan yang telah ditangkap bertukar tawanan dengan pihak lawan.
Jika RRT ingin mendapatkan kembali Meng Wanzhou, masalah utama bukan pada “jembatan mata-mata” antara AS dengan RRT yang belum dibuka, karena segala sesuatu selalu ada pertama kali; masalah sebenarnya adalah berapa banyak kartu as yang ada di tangan PKT.
Setelah kepala teknisi General Electric AS yang keturunan Tionghoa yakni Zheng Xiaoqing ditangkap oleh FBI karena terlibat pencurian rahasia bisnis dan teknik, kalangan luar mendapati pihak berwenang AS telah bertindak atau menolak pemberian visa terhadap akademisi dan teknisi WN AS keturunan Tionghoa yang diduga terlibat peralihan teknologi, dan orang-orang ini memiliki kesamaan yakni direkrut dalam program “Thousand Talents Program” PKT yang memberikan imbalan menggiurkan.
Kalangan akademisi etnis Tionghoa baik di RRT maupun di AS membicarakan program “Thousand Talents Program” telah disoroti oleh FBI, kaum elit etnis Tionghoa yang tadinya bangga karena terpilih dalam program “Thousand Talents” kini justru tidur tak lelap makan pun tak sedap.
Dalam “perang rakyat” di tengah perang intelijen PKT, bertahun-tahun membuahkan hasil. Ditangkapnya Meng Wanzhou dan bunuh dirinya Zhang Shousheng, sedikit banyak membuat para mata-mata ada semacam perasaan senasib sepenanggungan.
Terhadap mendiang Zhang Shousheng, RRT mungkin bisa memberi semacam penghargaan “pahlawan” atau semacamnya sebagai tanda jasa; tapi terhadap Meng Wanzhou akan sangat sulit dilakukan, walaupun mengatakan akan berusaha menyelamatkannya, tapi apakah “Wanzhou” mampu menyeberangi “jembatan mata-mata AS-RRT” ini, dikhawatirkan bahkan Beijing pun tidak berani berjanji. (SUD/WHS/asr)
Artikel ini terbit di Epochtimes Indonesia cetak edisi 583
Seorang fisikawan dan pengusaha dari Universitas Stanford yang menurut rumor kemungkinan akan memenangkan Hadiah Nobel telah melakukan bunuh diri pada 1 Desember. Bunuh diri tersebut telah menarik perhatian karena catatan prestasi dan karyanya untuk memajukan tujuan rezim Tiongkok. Hal itu juga mengilhami spekulasi tentang apa yang menyebabkan pria berbakat tersebut bunuh diri.
Pada hari yang sama saat Zhang Shoucheng bunuh diri, kepala keuangan dari perusahaan telekomunikasi Tiongkok yang kontroversial, Huawei, Meng Wanzhou, ditangkap. Media berbahasa Mandarin telah berspekulasi adanya hubungan antara kematian ilmuwan tersebut dengan penangkapan Meng, atau antara kematiannya dengan penyelidikan-penyelidikan AS tentang pencurian kekayaan intelektual.
Keluarga Zhang telah menanggapi laporan-laporan media ini dengan sebuah pernyataan: “Tidak ada penyelidikan polisi, dan pihak berwenang tidak memiliki kecurigaan-kecurigaan tentang kematian Profesor Zhang. Anda akan membaca bahwa dia melakukan bunuh diri, dan ini benar. Itu terjadi di San Francisco. Namun Anda juga akan membaca dalam pernyataan keluarganya bahwa ia mengalami serangan depresi secara berkala.”
Keluarga juga menyatakan: “Tidak ada hubungan antara kematiannya dengan peristiwa-peristiwa lain dalam hubungan AS-Tiongkok, yang telah dispekulasikan oleh beberapa orang. Jenis kesalahan informasi ini bukan saja tidak benar namun juga menyakitkan bagi keluarga, teman-teman, dan rekan-rekan kerja Profesor Zhang.”
BEBERAPA KONEKSI
Spekulasi tentang kematian Zhang tidak diragukan dipicu oleh hubungan-hubungannya dengan Huawei, yang menjadi pusat kekhawatiran AS tentang pencurian kekayaan intelektual dari Amerika Serikat dan penggunaan data yang memungkinkan penindasan di Tiongkok, tetapi juga oleh keterlibatan mendalamnya secara umum dengan rezim Tiongkok.
Dalam karirnya, Zhang memiliki banyak hubungan dengan rezim, sebagai akademis yang disponsori negara, pemberi dana untuk proyek-proyek teknologi di Barat yang dimaksudkan untuk menguntungkan Beijing, sebagai penerima dana yang disponsori negara dimaksudkan untuk mendorong proyek-proyek modal ventura, sehingga memungkinkan memiliki koneksi dengan salah satu individu yang lebih kuat di Tiongkok, dan sebagai seorang peneliti yang penemuan-penemuannya adalah kunci untuk tujuan-tujuan rezim.
Fisikawan dan kapitalis ventura Zhang Shoucheng. (Courtesy of Stanford University)
Perusahaan milik Zhang, Digital Horizon Capital (DHVC, sebelumnya dikenal sebagai Danhua Capital), adalah pemodal utama teknologi yang ditemukan di telepon-telepon Huawei, dan menerima pendanaan dari negara Tiongkok.
Zhang juga baru-baru ini ditunjuk sebagai profesor terkemuka di Universitas ShanghaiTech dan bertugas mendirikan lembaga penelitian baru di sana. Sejak September 2013, presiden ShanghaiTech University telah diganti Jiang Mianheng, putra tertua mantan pemimpin Partai Komunis Tiongkok Jiang Zemin, yang juga memiliki hubungan dekat dengan Huawei. ShanghaiTech didirikan oleh pemerintah kota Shanghai dan akademi Chinese Academy of Sciences Chinese Academy of Sciences yang dikelola negara.
PEMBIAYAAN DARI TIONGKOK
Laporan bulan November oleh Kantor Perwakilan Dagang AS mencantumkan DHVC sebagai bagian dari “jaringan entitas” Tiongkok yang didirikan di Silicon Valley “untuk memajukan tujuan kebijakan industri pemerintah Tiongkok.”
Perusahaan-perusahaan modal ventura seperti itu berinvestasi dalam berbagai startup (perusahaan yang baru saja didirikan dan berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat), kemudian “untuk berbagai tingkatan memiliki akses ke informasi, teknologi, dan kemampuan untuk mempengaruhi dan berpotensi memaksa manajemen,” menurut laporan “Section 301”, pembaruan untuk investigasi sebelumnya tentang praktik-praktik pencurian kekayaan intelektual Tiongkok yang dirilis pada bulan Maret.
Perusahaan Zhang melacak pendanaannya pada entitas-entitas yang berafiliasi dengan negara Tiongkok. Bantuan investasi dari perusahaan milik negara Zhongguancun Development Group (ZDG) telah mendukung DHVC, di antara sejumlah perusahaan modal ventura lainnya di Silicon Valley.
Ketika DHVC pertama kali didirikan pada tahun 2013, walikota Beijing menghadiri upacara penandatanganan perusahaan di Silicon Valley tersebut, menurut laporan. Siaran pers di situs web ZDG menjelaskan bahwa DHVC akan fokus pada teknologi inovatif yang dikembangkan di Stanford University dan universitas terdekat lainnya, untuk tujuan mengarahkan proyek-proyek ke pusat teknologi Zhongguancun Beijing untuk dikomersialkan.
“Modal Zhongguancun padam dan teknologi maju serta modal tenaga asing didatangkan,” siaran pers mengungkapkan.
Bantuan investasi ZDG telah membantu meyakinkan raksasa teknologi Tiongkok Alibaba dan Baidu untuk berkontribusi pada putaran pendanaan pertama DHVC, menambahkan total menjadi sekitar $91 juta, menurut laporan tersebut. iFlyTek, perusahaan pengenalan suara Tiongkok yang telah menerima pendanaan negara Tiongkok dan bekerja erat dengan Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok, telah menginvestasikan $5 juta untuk DHVC.
BOE Technology Group Co., sebuah perusahaan teknologi yang menganggap rezim Tiongkok sebagai pemegang saham terbesarnya, telah menginvestasikan sekitar 60 juta yuan ($8,9 juta).
Laporan tersebut juga mencatat bahwa Meta, startup yang telah bertambah besar termasuk di antara 113 perusahaan dalam portofolio DHVC, mengumumkan pada September bahwa ia akan mem-PHK setengah karyawannya di Silicon Valley dan memindahkan operasi-operasinya ke Tiongkok, “setelah pemerintah Tiongkok menekan para investor Tiongkok.”
DHVC juga berinvestasi untuk Cohesity, sebuah perusahaan manajemen data yang menyebut Departemen Energi AS dan Angkatan Udara AS sebagai klien, menurut laporan Reuters.
ZHANG, JIANG, DAN HUAWEI
Zhang tampaknya memiliki hubungan baik dengan Huawei, melalui DHVC, dan dengan Jiang Mianheng, melalui koneksinya dengan ShanghaiTech.
Smartphone P10 Huawei memiliki fungsi bernama FingerSense, yang memungkinkan para pengguna untuk menggunakan engsel buku jari-nya (knuckles) untuk berinteraksi dengan layar sentuh ponselnya. Teknologi ini dipelopori oleh Qeexo, perusahaan AS.
“Ini adalah penghargaan Qeexo bahwa Huawei memperluas kerja sama kami,” kata Sang Won Lee, CEO Qeexo, mengatakan pada Mobile World Congress tahun 2017 yang diadakan di Barcelona, Spanyol.
Qeexo didirikan pada tahun 2012. Investor-investornya pentingnya termasuk DHVC milik Zhang dan dua perusahaan lainnya.
Seperti keluarga Jiang, Zhang datang dari Shanghai. Pada tahun 1980, ia pergi ke luar negeri dan akhirnya menjadi warga negara AS yang dinaturalisasi.
Pada tahun 1999, Zhang terpilih untuk bergabung dengan program Changjiang Scholars and Professors dari Kementerian Pendidikan Tiongkok, sebuah inisiatif untuk mengembangkan lebih lanjut pendidikan tinggi di Tiongkok.
Pada tahun 2008, Zhang direkrut ke dalam Rencana Seribu Talenta Tiongkok, upaya yang dipimpin oleh pemerintah Tiongkok untuk menarik para ilmuwan dan insinyur top dari luar negeri untuk bekerja di Tiongkok, untuk melakukan penelitian di Universitas Tsinghua.
Sejak itu, Zhang aktif di komunitas akademis Tiongkok.
Zhang telah membuat pernyataan publik yang mengekspresikan keinginan untuk membantu pengembangan ilmiah Tiongkok. Pada 2013, ia menjadi akademisi di Chinese Academy of Sciences.
Pada tahun 2017, Zhang “telah menemukan kondisi materi baru yang disebut isolator topologi di mana elektron-elektron dapat bergerak di sepanjang tepi tanpa disipasi, yang memungkinkan generasi baru perangkat elektronik menggunakan pemakaian daya yang jauh lebih rendah,” menurut National Academy of Sciences AS.
Penelitian ini dipandang penting untuk mengembangkan chip semikonduktor lebih lanjut dengan kapasitas penyimpanan dan pengolahan yang lebih besar. Itu adalah sebuah inovasi yang rezim Tiongkok telah secara agresif dukung untuk mendorong ambisinya untuk menjadi pusat produksi teknologi.
Terlepas dari ini, Zhang dikenal karena karyanya pada efek kuantum Hall, efek putaran kuantum Hall, spintronic, dan superkonduktivitas suhu tinggi. Kematiannya menandakan kerugian besar dalam bidang fisika.
Zhang telah menerima banyak penghargaan internasional sejak tahun 2007 atas prestasinya, termasuk Oliver Buckley Prize, Dirac Medal, Europhysics Prize, Physics Frontiers Prize dalam Fisika Fundamental, dan Benjamin Franklin Medal. Pada saat kematiannya, dia dan tim risetnya diusulkan sebagai kandidat untuk Hadiah Nobel dalam Fisika.
HUBUNGAN JIANG
Pada tanggal 23 Januari, Layanan Berita Tiongkok yang dikelola oleh negara melaporkan bahwa Zhang mendirikan lembaga penelitian Frontier Science & Technology Research Institute di ShanghaiTech University. Laporan tersebut mengutip Xu Li, direktur Kantor Urusan Luar Negeri pemerintah Shanghai, yang mengatakan bahwa lembaga Zhang mendapat dukungan dari kantornya.
Ketika hubungan pasti antara Jiang Mianheng dan Zhang tidak jelas, kepala universitas Tiongkok biasanya diperkenalkan dengan semua profesor di kampus-kampusnya. Pendirian lembaga penelitian baru tersebut pasti akan terjadi hanya dengan persetujuan presiden.
Menambah keraguan, setelah kematian Zhang, semua laporan tentang hubungan antara dia dengan entitas-entitas Tiongkok dan orang-orang terkenal telah dihapus oleh sensor internet Tiongkok. (ran)
Artikel ini adalah bagian dari laporan khusus yang diterbitkan oleh The Epoch Times tentang Huawei. Klik di sini untuk melihat semua liputan.
Epochtimes.id- BMKG mengumumkan sebuah bibit siklon terdeteksi berkembang sejak 12 Desember 2018 di wilayah Samudera Hindia. Akhirnya bibit siklon ini telah menjadi siklon tropis pada Sabtu 15 Desember 2018 pada jarak sekitar 1.400 km dari Bengkulu sebelah barat daya pulau Sumatera.
Deputi Bidang Meteorologi, BMKG, Mulyono R. Prabowo mengatakan siklon tropis, yang kemudian diberi nama siklon tropis “KENANGA”, ini terbentuk di wilayah yang masih menjadi tanggung jawab Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta.
“Hasil analisis menunjukkan siklon tropis ini memiliki kecepatan angin maksimum di dekat pusat siklonnya mencapai 40 knot atau sekitar 75 km/jam,” katanya dalam siaran pers BMKG.
Berdasarkan pantauan terkini, siklon tropis ini akan cenderung bergerak ke arah barat daya menjauhi wilayah Indonesia dan diprakirakan berada sekitar 2.754 km dari wilayah Indonesia dalam 72 jam kedepan.
Menurut dia, siklon ini akan memberikan dampak tidak langsung berupa peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah pesisir barat pulau Sumatera dan peningkatan ketinggian gelombang 2,5 – 4,0 meter di perairan Kep. Mentawai hingga Selat Sunda.
Peningkatan kecepatan angin, yang cenderung disebabkan oleh aliran massa udara dari selatan Indonesia bagian Tengah, juga diprakirakan dapat terjadi di pulau Jawa bagian selatan meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT.
Dominasi massa udara dari selatan cenderung mengurangi curah hujan di sebagian wilayah pulau Sumatera dan Jawa. Namun, sebaliknya meningkatkan intensitas hujan di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.
Wilayah yang berpotensi hujan lebat pada periode 17 – 19 Desember 2018 antara lain:
– Kalimantan Tengah – Kalimantan Selatan – Kalimantan Timur – Sulawesi Barat – Sulawesi Selatan – Sulawesi Tenggara – Sulawesi Tengah – Sulawesi Utara – Maluku Utara – Maluku – Papua Barat – Papua
Pada periode 20 – 23 Desember 2018, kembali harus waspada untuk wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Diprakirakan aliran udara dingin dari Asia akan kembali masuk wilayah Indonesia dan membentuk area konvergensi serta kembali memicu peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia bagian barat.
Wilayah yang berpotensi hujan lebat pada periode ini antara lain:
– Sumatera Barat – Bengkulu – Riau – Jambi – Sumatera Selatan – Lampung – Bangka Belitung – Kep. Riau – Banten – DKI Jakarta – Jawa Barat – DI Yogyakarta – Jawa Timur – Kalimantan Barat – Kalimantan Tengah
BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologis seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang terutama untuk wilayah-wilayah yang telah mendapat hujan berintensitas tinggi dalam beberapa hari.
Selain itu masyarakat yang beraktifitas di perairan khususnya selatan Pulau Sumatera juga agar mewaspadai potensi gelombang tinggi dan angin kencang. (asr)
Epochtimes.id- Dugaan pelanggaran HAM keyakinan beragama yang dilakukan Pemerintahan Komunis Tiongkok terhadap muslim Uighur di wilayah otonom Xinjiang mendapat sorotan secara internasional.
Bahkan, jutaan muslim Uighur dimasukkan kamp konsentrasi dan dipaksa mempelajari propaganda Partai Komunis Tiongkok setiap hari.
Ditambah lagi, sebagian mengaku disiksa. Perlakuan diskriminatif telah tersiar lama terhadap muslim Uighur terutama dalam melaksanakan ibadah dan ajaran agama Islam.
Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini menyerukan agar Pemerintah Indonesia serius menyikapi hal itu dan aktif membantu muslim Uighur melalui diplomasi HAM, baik secara bilateral terhadap Pemerintah Tiongkok maupun secara multilateral melalui keanggotaan PBB, OKI, dan lembaga-lembaga internasional lainnya.
“Politik luar negeri kita bebas aktif melakukan diplomasi atas setiap bentuk pelanggaran HAM, pengekangan keyakinan yang dilakukan terhadap umat manusia di dunia,” kata Jazuli dalam siaran persnya kepada wartawan.
Menurut Anggota Komisi I DPR RI ini, pelanggaran HAM yang terjadi terhadap muslim Uighur sudah menjadi pengetahuan umum dan telah berlangsung lama. Berbagai laporan NGO HAM dunia termasuk dari PBB memperkuat hal tersebut.
Menurut dia, dunia tidak boleh tinggal diam, apalagi Indonesia sebagai negara muslim terbesar dengan mandat konstitusional yang jelas: ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
“Mandat itu membuat kita tidak boleh mendiamkan kezaliman antarumat manusia,” kata Jazuli.
Menurut Jazuli, Indonesia mempunyai hubungan baik dengan Pemerintah Tiongkok. Hubungan yang baik itu, lanjut Jazuli, semestinya dimanfaatkan untuk saling menguatkan visi peradaban dunia yang bermartabat di atas penghormatan atas hak asasi manusia, terlebih hak berkeyakinan agama yang merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia yang tidak dapat dihilangkan (inlienable rights).
“Untuk itu adalah tanggung jawab kita sebagai bangsa yang bermartabat untuk membantu saudara-saudara kita muslim Uighur dan warga dunia manapun yang tertindas. Dan tanggung jawab ini ujung tombaknya ada pada peran diplomasi aktif Pemerintah Republik Indonesia,” pungkas Jazuli. (asr)
Epochtimes.id Pemerintah Indonesia didesak berteriak lantang terhadap penindasan yang dialami oleh Muslim Uighur di Tingkok. Apalagi Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan mengecam dan mendesak pemerintah Indonesia untuk bersuara membela muslim Uighur di Xinjiang yang sedang mengalami pelanggaran HAM.
“Dari pemberitaan media internasional, perlakuan diskriminatif dan tindakan represif pemerintah China terhadap muslim Uighur sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Tapi sayangnya belum ada negara-negara muslim, termasuk Indonesia, yang berani mengecam tindakan pemerintah China,” ujarnya dalam siaran persnya diterima wartawan, Sabtu (15/12/2018).
Menurut Fadli Zon, meski diberikan status otonomi, penduduk muslim di Xinjiang faktanya justru mengalami perlakuan represif. Lebih dari 10 juta muslim di Xinjiang mengalami perlakukan diskriminatif, baik diskriminasi agama, sosial, maupun ekonomi.
Lebih jauh Fadli Zon menambahkan, berdasarkan hasil investigasi UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination dan Amnesty International and Human Rights Watch yang dikeluarkan pada Agustus lalu, sekitar dua juta warga Uighur ditahan otoritas Tiongkok di penampungan politik di Xinjiang.
“Banyak para tahanan yang dipenjara untuk waktu yang tak ditentukan dan tanpa dakwaan. Bahkan ironisnya, penahanan tersebut tidak sedikit yang berujung pada penyiksaan, kelaparan, dan kematian,” ungkap Waketum Gerindra ini.
“Melihat kenyataan seperti ini seharusnya pemerintah Indonesia bersuara. Tidak diam seperti sekarang. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia punya tanggung jawab moral lebih atas nasib jutaan muslim Uighur. Sebab jika tidak, ini bisa menjadi bencana kemanusiaan yang lebih besar,” tegasnya.
Fadli Zon menambahkan, Universal Periodic Review di UN November lalu, sebenarnya masyarakat berharap ada suara tegas dari pemerintah Indonesia. Tapi sayangnya, sikap tersebut sama sekali tidak tercermin dalam pernyataan perwakilan pemerintah Indonesia. Padahal apa yang dialami muslim Uighur bukan hanya sekedar diskriminasi agama, namun juga sudah suatu tindak pelanggaran HAM.
Fadli Zon menegaskan, kerja sama ekonomi yang sedang dijalin Indonesia dengan Tiongkok, tidak bisa menjadi alasan Indonesia untuk tetap diam atas nasib jutaan muslim Uighur yang teraniaya.
“Politik luar negeri kita menganut prinsip bebas aktif. Sikap Indonesia jelas tidak bisa didikte oleh siapapun. Termasuk oleh China. Selain Indonesia memiliki peran alamiah sebagai negara muslim, menjaga ketertiban dunia adalah mandat konstitusi. Mandat konstitusi tak bisa dijalankan hanya dengan bersikap netral atau pasif saja. Harus ada ketegasan,“ tegasnya.
Menurut Fadli Zon, dirinya melihat pemerintah bahkan punya modal melakukan upaya persuasif terhadap Tiongkok. Hal ini sangat mungkin dilakukan karena ada kedekatan hubungan pemerintah sekarang dengan Tiongkok.
“Tinggal mau atau tidak. Apalagi sejumlah elite di lingkaran pemerintah saat ini memiliki hubungan yang baik dengan elite pemerintah di China. Semestinya ini menjadi modal tambahan bagi Indonesia untuk bersikap lebih aktif membebaskan jutaan muslim Uighur yang saat ini ditahan di political camp di Xinjiang,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy menyayangkan penindasan yang dialami oleh muslim Uighur di Tiongkok. Bahkan, harus mendekam di penjara karena menjalankan keyakinannya.
Menurut Rommy, tindakan keras dari pemerintah Tiongkok mencederai deklarasi universal hak asasi manusia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Kebebasan berkeyakinan dan beragama merupakan salah satu butir HAM yang telah ditandatangani. Makanya orang tidak bisa dipaksa untuk memeluk agama dan keyakinan tertentu termasuk tidak bisa ditekan dalam menjalankan dan mengekspresikan keyakinan beragama,” kata Rommy kepada detik.com Kamis (13/12/2018).
Rommy menyatakan PPP menyerukan kepada pemerintah Tiongkok agar menghentikan kebijakan yang melanggar HAM tersebut dan membebaskan muslim Uighur menjalankan keyakinan agamanya.
“PPP juga meminta pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri untuk menyampaikan nota keberatan atas perlakukan pemerintah China jika dalam praktiknya melakukan intimidasi dan penekanan kebebasan beragama,” kata Rommy. (asr)
