Home Blog Page 1904

Menjelang HUT Tiongkok, Pendukung Perang Dagang Serukan Reformasi Pasar Secepatnya

0

BEIJING — Perang dagang Tiongkok dengan Amerika Serikat memacu beberapa pengusaha Tiongkok, penasihat pemerintah, dan lembaga-lembaga think-tank untuk menyerukan reformasi lebih cepat di dalam ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut dan pembebasan sektor swasta yang dilumpuhkan oleh kontrol-kontrol negara.

Seruan untuk perubahan telah menjadi lebih keras karena Tiongkok mendekati ulang tahun kunci akhir bulan ini, meskipun tidak ada tanda-tanda bahwa pemerintahan tersebut berencana untuk mengubah kebijakan-kebijakan utama.

Tanggal 18 Desember menandai peringatan 40 tahun pembukaan ekonomi Tiongkok oleh mantan pemimpin Deng Xiaoping, dan dimulainya serangkaian eksperimen kapitalis bersejarah yang telah mengangkat sebagian besar negara tersebut keluar dari kemiskinan dan mengubahnya menjadi kekuatan ekonomi.

Tiongkok telah lama mengatakan akan semakin meliberalisasi pasarnya yang luas dengan cara jalannya sendiri.

Namun semakin banyak penasihat pemerintah merasa bahwa sekarang adalah waktunya untuk melakukannya, mengatakan bahwa reformasi akan meredakan ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat dan menyelamatkan pendakian ekonomi jangka panjang Tiongkok secara bersamaan.

Amerika Serikat telah menuntut agar Tiongkok beralih dari model yang dipimpin negara dengan memotong subsidi-subsidi industri, membuka pasarnya untuk barang-barang AS, dan menindak keras pencurian kekayaan intelektual dan pemaksaan transfer teknologi.

“Ini bisa menjadi peluang bagi Tiongkok karena tekanan dari Amerika Serikat dapat diubah menjadi kekuatan pendorong untuk reformasi,” kata seorang penasihat pemerintah kepada Reuters.

“Tekanan terhadap Tiongkok sangat besar dan kita harus memiliki persiapan jangka panjang.”

Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Tiongkok Xi Jinping menyetujui sebuah perdamaian yang menunda kenaikan tarif AS yang direncanakan berlaku pada 1 Januari menjadi 25 persen dari 10 persen atas barang-barang Tiongkok senilai $200 miliar saat mereka menegosiasikan kesepakatan perdagangan.

Untuk mencapai sebuah kesepakatan, Tiongkok dapat membuat beberapa konsesi, termasuk membuka lebih lanjut pasarnya untuk barang-barang AS, mengurangi subsidi dan meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual, kata orang dalam kebijakan. Namun, mereka menambahkan, Tiongkok tidak akan mencabut rencana pengembangan industrinya yang vital bagi daya saingnya.

“Amerika Serikat telah meminta Tiongkok mempercepat reformasi, yang juga sejalan dengan kepentingan kami,” kata penasihat pemerintah kedua.

“Kita akan mendorong reformasi yang berorientasi pasar, tetapi kita tidak bisa terlalu terburu-buru dan kita tidak akan sepenuhnya meniru model Barat.”

Dewan Negara, atau kabinet, tidak menanggapi permintaan faks untuk komentar.

Pada bulan Juni, Tiongkok meluncurkan pelonggaran investasi asing yang telah lama diantisipasi dalam industri perbankan, pertanian, otomotif dan industri berat, ketika bergerak untuk menunjukkan akan memenuhi janji untuk membuka pasar lebih lanjut.

Xi diperkirakan akan berpidato pada Selasa di Beijing untuk menandai reformasi dan peringatan hari jadi, kata sumber-sumber diplomatik.

INTERVENSI NEGARA

Ada kekecewaan yang meluas di kalangan beberapa ekonom Tiongkok atas langkah reformasi setelah para pemimpin puncak mengungkapkan rencana-rencana penolakan pada 2013 untuk membiarkan pasar memainkan peran yang menentukan dalam alokasi sumber daya.

Ketidakpuasan atas meningkatnya kehadiran Partai Komunis di semua jenis bisnis telah berkembang dalam beberapa bulan terakhir.

“Masih terlalu banyak intervensi pemerintah. Saya belum merasakan pengenduran untuk saat ini dan tidak berpikir pemerintah akan melonggarkan,” kata Sam Yu, manajer umum di MENTECHS, produsen peralatan industri di kota Changzhou Provinsi Jiangsu.

“Saya pikir faktor eksternal diperlukan untuk mempromosikan reformasi internal,” tambahnya, mengacu pada perang dagang.

Wu Jinglian, seorang ekonom pemerintah terkemuka, telah meminta para pemimpin Tiongkok untuk menunjukkan “keberanian dan kebijaksanaan politik yang lebih besar” untuk memenuhi janji-janji mereka melaksanakan reformasi yang penting bagi perkembangan dan transformasi Tiongkok.

Levin Zhu, putra mantan Perdana Menteri Zhu Rongji, yang mempelopori reformasi menyakitkan pada 1990-an untuk menangani sektor negara yang membengkak, telah membuat seruan serupa di sebuah forum keuangan baru-baru ini di Beijing.

“Akan sangat sulit bagi masyarakat untuk mempertahankan kemajuan sistematis jika tidak ada reformasi dan keterbukaan,” kata Zhu.

Berbicara di forum yang sama, Liu Shijin, seorang penasihat bank sentral, mengatakan reformasi untuk meningkatkan ekonomi pasar Tiongkok yang “tidak sempurna” dan semakin terbuka akan membantu mengatasi friksi perdagangan dengan Amerika Serikat.

NASIB BURUK PERUSAHAAN SWASTA

Kendala-kendala di perusahaan swasta Tiongkok, dilihat oleh banyak orang sebagai kunci pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kontras dengan peningkatan kekuatan perusahaan milik negara, yang muncul kembali selama krisis global 2008, menunggangi paket stimulus pemerintah yang besar.

Menggarisbawahi tren yang dikenal sebagai “kemajuan sektor negara, kemunduran sektor swasta,” entitas pemerintah telah mengakuisisi atau mengatakan mereka sedang berencana untuk mengakuisisi saham pengendali di setidaknya 31 perusahaan swasta yang terdaftar sampai batas tahun ini, menurut tinjauan ulang Reuters dari pemberitahuan-pemberitahuan rahasia perusahaan.

Itu melebihi jumlah yang dapat digenggam untuk pembelian-pembelian seperti itu tahun lalu.

Xi telah menjanjikan dukungan pembiayaan dan pajak untuk perusahaan-perusahaan keuangan, sebagai bagian dari langkah-langkah untuk menangkal pelambatan tajam dalam ekonomi, namun bisnis-bisnis swasta sedang melobi untuk memperoleh kesempatan yang sama dimana tidak ada perbedaan perlakuan antara mereka dengan perusahaan-perusahaan negara.

Namun, ada sedikit tanda bahwa Xi akan mengambil tindakan lebih berani untuk memangkas sayap perusahaan-perusahaan negara.

Pada bulan Oktober, kepala bank sentral Yi Gang mengatakan Tiongkok berencana untuk mengadopsi prinsip “netralitas kompetitif” untuk menciptakan medan bermain yang seimbang antara perusahaan milik negara dengan swasta.

Namun para analis percaya bahwa ikrar ini hanya simbolik mengingat hubungan erat antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan negara.

“Reformasi adalah satu-satunya jalan. Reformasi sebelumnya tidak menyentuh politik, karena tidak ada ruang lagi,” kata penasihat lain. “Kita telah mencapai titik kemacetan jika kita hanya melakukan reformasi-reformasi ekonomi tanpa mengubah politik.” (ran)

Rekomendasi video:

Akibat Perang Dagang, Tiongkok Turunkan Standar Pengendalian Polusi

https://www.youtube.com/watch?v=PbBPf0aVlNg

Jack Ma dengan Berat Hati Melepas Hak Kendali Atas Alibaba (1)

0

Qi Xianyu -EpochWeekly

Berita tentang Wang Jian, seorang Presiden Direktur Hainan Airlines pada bulan Juli lalu tiba-tiba meninggal dunia di Prancis telah membuat Ma Yun (Jack Ma) mengambil keputusan untuk melepaskan yang ia amat sayangi dengan berat hati yakni pada awal Oktober melepaskan hak kendali atas Alibaba yang senilai 420 miliar dolar AS (6.100 triliun Rupiah), setelah sebelumnya pada September mengumumkan mundur dari jabatan sebagai Ketua Dewan Direksi Alibaba. 

Pada masa lalu seberapapun Jack Ma kekurangan dana, syarat utama yang ia ajukan pada investor ialah: ”Saya inginkan hak kendali”, tidak disangka pada 2018 untuk bertahan hidup dalam perebutan kuasa atas Alibaba dengan Partai Komunis Tiongkok (PKT), terpaksa telah melepaskan hak kendali atas Alibaba.

Ma Yun menyerahkan hak kendali yang paling penting atas Alibaba

Pada 10 September, Ma Yun mengumumkan bahwa tahun depan akan melepaskan jabatan sebagai ketua Dewan Direksi Alibaba, tidak sampai sebulan, pada 1 Oktober lalu tersiar berita tentang Ma Yun melepaskan hak kendali atas Alibaba.

Namun, tindakan Ma Yun ini diputuskan setelah mengetahui kematian secara tiba-tiba dari Wang Jian, Presiden Direktur Hainan Airlines pada bulan Juli di Prancis.

Pada 1 Oktober “The Financial Times”, surat kabar Inggris, memberitakan bahwa menurut dokumen yang diserahkan oleh Alibaba pada bulan Juli kepada Securities Exchange Committee Amerika menunjukkan bahwa Jack Ma dan Xie Shihuang, pendiri bersama Alibaba telah melepaskan segala kewenangan yang berkaitan dengan “Variable Interest Entity” dalam perusahaan Alibaba Tiongkok, bahkan telah menyerahkan semua kewenangan kepada 5 orang baru yang belum diungkap identitasnya.

“The Financial Times” beranggapan, Jack Ma secara diam-diam telah melepas hak kepemilikan entitas yuridis kelompok badan usahanya di Tiongkok tersebut, ini melambangkan dia telah menyerahkan hak kendali perusahaan yang telah dibangunnya selama 19 tahun.

Alibaba pada tanggal 1 Oktober menegaskan pemberitaan tersebut, menyatakan bahwa langkah ini adalah untuk meringankan beban administrasi Jack Ma.

Ma Yun (54) masih tetap merupakan pemegang saham Alibaba dan merupakan salah seorang dari kelompok 36 orang yang memiliki kewenangan menunjuk sebagian besar anggota dewan direksi.  Namun Jack Ma melepaskan kewenangan dalam Variable Interest Entity, yang berarti bakal tidak lagi memiliki hak kendali yang penting.

Berjerih payah berjuang selama 20 tahun untuk hak pengendalian dan akhirnya toh harus melepaskannya secara takzim, rasa sakit dalam hati Ma Yun sulit dimengerti oleh orang luar. Namun, Jack Ma telah menguangkan 20 miliar dolar AS (290 triliun Rupiah) dari pasar modal, juga sudah terhitung jerih payahnya tidak sampai sia-sia.

Hak milik “Variable Interest Entity” (VIE)

Pola Variable Interest Entities disingkat menjadi VIE, terjemahan langsung sebagai “Hal-hal kongkret dengan manfaat variable”, struktur VIE, di Daratan Tiongkok disebut sebagai “Pengendalian Permufakatan”, yang dimaksud adalah pemisahan badan usaha yang terdaftar di luar negeri dan badan usaha yang beroperasi di dalam negeri, badan usaha luar negeri mengendalikan badan usaha yang beroperasi di dalam negeri melalui metode permufakatan. Badan usaha dalam negeri merupakan VIE (pengendalian permufakatan) dari badan usaha yang terdaftar di luar negeri.

VIE merupakan konsep baru yang muncul setelah skandal Enron pada 2001. Karena berisiko tinggi, VIE mendatangkan imbalan tinggi, dia dalam kurun waktu tertentu telah mendorong kemajuan pesat terhadap bank-bank investasi di Amerika.

Tetapi karena waktunya yang mendesak, bahkan tidak dengan jelas memerlukan standar pembukuan, hal mana secara langsung menyebabkan kerugian besar di balik harta kekayaan VIE dengan derifatif moneter yang mengakibatkan krisis pada Citibank, Goldman Sacks, Lehman Brothers Holding Inc dan lain lain, yang akhirnya merembet menjadi krisis moneter dan kemerosotan ekonomi dunia pada tahun 2008.

Pada tahun 2000 ketika Sina dipasarkan di Amerika, bank investasi telah menjiplak konsep VIE, sehingga Sina dapat terhindar dari persyaratan kebijakan pemerintah, bersamaan itu telah menjamin kepentingan investor.

Singkat kata, perusahaan Tiongkok seperti Sina ini, mendirikan dulu sebuah perusahaan modal asing di Amerika, kemudian menanda-tangani serangkaian permufakatan dengan perusahaan modal dalam negeri yang merupakan pihak penerima manfaat bisnis sesungguhnya dan pengendali modal, untuk menghindari ketentuan masuknya modal asing bagi jenis bisnis yang dikendalikan dan dilarang sesuai “Katalog panduan properti penanaman modal asing”.

Gejolak VIE yang terkenal pada Alipay milik Jack Ma

Pembaca mungkin pertama kali mendengar istilah VIE adalah pada awal tahun 2011 di mana terjadi perebutan hak antara Jack Ma, Yahoo dan Softbank terhadap saham Alipay yang terkenal.

Singkat kata, Alipay sebenarnya merupakan anak perusahaan dengan modal sepenuhnya dari Alibaba, sama dengan Alibaba merupakan modal gabungan RRT dan asing.

Namun pada tahun 2010 Bank Central RRT menerbitkan perintah no 2, di antaranya khusus ditujukan pada pembatasan terhadap aliran modal asing pada usaha bersama perusahaan pembayaran, untuk menghindari krisis, Jack Ma membuat Alipay memperoleh izin usaha dengan lancar sebagai perusahaan pembayaran, dan mencapai kesepakatan pengendalian VIE dengan Alibaba, Yahoo dan Softbank, maka pada tahun 2009 dan 2010 telah mengalihkan hak saham Alipay secara murni di bawah perusahaan modal pribadinya sendiri.

Menurut versi dari Jack Ma, untuk menjamin kemurnian status modal dalam negeri perusahaan tersebut, Yahoo dan Softbank dua pemegang saham besar ini sebelumnya sudah menyetujui, bahwa keuntungan modal asing di dalam perusahaan baru ini tidak dicerminkan dalam bentuk saham, melainkan melalui kesepakatan dalam perjanjian dua belah pihak untuk mewujudkan pengendalian terhadap Alipay, model ini adalah VIE, juga disebut “pengendalian berdasarkan kesepakatan”. (PUR/WHS/asr)

Bersambung

Artikel ini terbit di Epochtimes cetak versi Bahasa Indonesia Edisi 583

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=gl4ZBazsxU8

 

Cokelat Manakah yang Terbaik di Jerman?

0

Zhu Lan

Hari Natal semakin dekat, lagi-lagi puncak penjualan cokelat telah tiba. Baru-baru ini, sebuah hasil tes otoritatif telah dirilis, untuk disampaikan kepada khalayak, sesungguhnya cokelat manakah yang terbaik di pasar Jerman dan cokelat mana yang paling mahal?

Standar cokelat yang bagus

Stiftung Warentest (Yayasan Penguji Produk di Jerman) telah menguji 25 jenis cokelat yang terdapat di pasaran, termasuk kandungan akan zat berbahaya, susu dan kandungan kakao, serta keterangan pelabelannya apakah sudah betul.

Hasilnya menunjukkan bahwa 15 macam produk cokelat mendapat nilai “baik” dan 9 macam “memuaskan”; sedangkan 1 macam cokelat termahal ternyata hanya memperoleh skor “sesuai standar”.

Cokelat yang baik seharusnya memiliki kandungan akan lemak kakao tertentu, serasa berminyak di mulut, mengeluarkan aroma gula, tanpa gelembung udara pada batang cokelat, permukaan halus licin dan tidak terdapat remah-remah pada permukaan potongannya.

Skor total tertinggi disabet oleh produk “Die Gute Schokolade”, diikuti oleh “Marabou Mjölk Choklad”, “Merci Edel-Rahm” dan “Milka Alpenmilch”.

“Die Gute Schokolade” diproduksi di Swiss dan susunya juga diambil langsung dari Swiss, dikelola oleh “Plant for the planet”.

Ini adalah sebuah organisasi yang didirikan spontan oleh seorang siswa yang berniat mempromosikan perlindungan iklim dan perdagangan yang adil, dengan tujuan mengajak penanaman pohon.

Dari keuntungan yang diperoleh dari setiap batang cokelat merk Die Gute Schokolade yang terjual, disisihkan 20 sen Euro (3.300 Rupiah) untuk disumbangkan kepada organisasi guna proyek penanaman pohon.

Cokelat tersebut bisa diperoleh di supermarket umum Jerman seperti Rewe, Edeka, Kaufland, Familia dan Feneberg. Penilaian untuk rasa, tingkat kekentalan, aroma, dan kepadatan cokelat itu semuanya baik.

Cokelat Vollmilchaus Alpenvollmilch merk Lindt juga bercita rasa dan kepadatannya sama baiknya, hanya saja salah satu labelnya memiliki kesalahan kecil, sehingga total skor telah terpotong sedikit. Pada label tercetak gambar bunga vanila, tetapi realitanya beraroma vanila.

Yang paling mahal belum tentu yang terbaik

Bio Organic Vollmilch Schokolade dan Naturata Edelvollmilch dari Lidl adalah produk ramah lingkungan, yang memberikan label Perdagangan Adil dan rasanya enak.

Jadi skornya 2,2. Yang disebut dengan Perdagangan Adil mengacu pada produk yang tumbuh dalam kondisi normal, karena di beberapa tempat ada yang menggunakan pekerja anak untuk menanam kakao.

Ditilik dari harganya, harga cokelat lebih dari 3 Euro per 100 gram tidak lebih baik dari yang 1 Euro, atau bahkan sebaliknya.

Cokelat paling mahal dalam produk uji adalah Milk Chocolate dari Godiva, yang harganya dibanderol 6,95 Euro, tetapi kandungan Nikelnya terlampau besar. Karena tanah di mana kakao tumbuh terkontaminasi oleh logam berat.

Konsumen juga pada umumnya khawatir apakah produk mengandung minyak mineral. Pada produk yang di tes tidak ditemukan jenis kandungan tersebut. (HUI/WHS/asr)

Australia Mengakui Yerusalem Barat Sebagai Ibu kota Israel

0

Epochtimes.id- Australia resmi memutuskan secara resmi mengakui Yerusalem barat sebagai ibukota Israel.

Namun demikian, tidak akan memindahkan kedutaannya sampai ada penyelesaian perdamaian antara Israel dan Palestina seperti diumumkan Perdana Menteri Australia Scott Morrison.

Melansir dari ABC, Sabtu (15/12/2018) PM Australia menyatakan dalam sebuah pidato resmi.

Sementara langkah pemindahan kedutaan ditunda, Morrison mengatakan bahwa pemerintahnya akan mendirikan kantor pertahanan dan perdagangan di Yerusalem.

PM Australia menyatakan pihaknya memulai mencari tempat yang sesuai untuk kedutaan.

“Pemerintah Australia telah memutuskan bahwa Australia sekarang mengakui Yerusalem barat, sebagai pusat dari Knesset (parlemen Israel) dan banyak lembaga pemerintahan, adalah ibu kota Israel,” kata Morrison.

Dia mengatakan keputusan itu menghormati baik komitmen untuk solusi dua negara dan penghormatan atas resolusi Dewan Keamanan PBB.

Morrison sebelumnya melontarkan gagasannya bahwa Australia dapat mengikuti langkah AS untuk memindahkan kedutaannya ke Yerusalem dari Tel Aviv, tetapi hal itu dilihat oleh banyak orang Australia sebagai aksi politik.

Kritikus menyebutnya sebagai upaya memenangkan suara dalam pemilihan pada bulan Oktober untuk kursi Sydney yang memiliki banyak populasi orang Yahudi.

Pertimbangan itu telah memicu reaksi dari Indonesia dan Malaysia, mengancam kesepakatan perdagangan bebas yang kini telah tertunda.

Pemimpin oposisi, Bill Shorten, Sabtu lalu mengatakan bahwa keputusan untuk mengakui Yerusalem barat sebagai ibukota Israel tetapi tidak memindahkan kedutaan, ada “penghinaan yang memalukan” dari kampanye pemilihan sela Oktober.”

“Yang saya khawatirkan adalah Tuan Morrison menaruh kepentingan politiknya di atas kepentingan nasional kami,” kata Shorten kepada wartawan.

Israel merebut Jerusalem timur dalam perang Timur Tengah 1967 dan menguasainya dalam langkah yang tidak diakui secara internasional.

Israel menganggap Jerusalem timur sebagai bagian tak terpisahkan dari ibukotanya. (asr)

Sumber : ABC

Masalah-masalah Baru Huawei Dalam Berjuang di Prancis dan Jerman

0

FRANKFURT / PARIS — Huawei menghadapi tantangan baru di Eropa setelah perusahaan telekomunikasi Jerman, Deutsche Telekom, mengumumkan akan meninjau ulang strategi vendornya dan Orange mengatakan pihaknya tidak akan menggunakan perusahaan Tiongkok untuk membangun jaringan generasi berikutnya di Prancis.

Perubahan oleh para pemimpin pasar nasional tersebut, keduanya sebagian dimiliki negara, mengikuti untuk mengecualikan Huawei atas alasan-alasan keamanan nasional oleh beberapa sekutu AS, yang dipimpin oleh Australia, dalam membangun jaringan seluler generasi kelima (5G) mereka.

Para pejabat AS telah memberi tahu sekutu-sekutunya bahwa Huawei pada akhirnya siap untuk mematuhi keinginan atau perintah apa pun negara Tiongkok, sementara memperingatkan bahwa peralatan jaringannya mungkin berisi “pintu-pintu belakang” (back door) yang dapat memberi jalan masuk pada mereka untuk spionase cyber yang secara tidak terdokumentasi mendapatkan akses ke sistem komputer atau data yang terkandung di dalamnya.

Tinjauan ulang Deutsche Telekom tersebut dilakukan saat para regulator AS mengkaji dengan teliti pengambilalihan $26 miliar yang diusulkan oleh unit T-Mobile-nya untuk Sprint Corp yang dikendalikan oleh Softbank Jepang.

Softbank, yang hari-hari biasanya jauh dari memasukkan daftar unit nirkabelnya di Tokyo, berencana untuk mengganti peralatan jaringan 4G dari Huawei, Nikkei melaporkan.

“Kami tidak menduga menelepon Huawei karena 5G,” kata CEO Orange Stephane Richard kepada wartawan di Paris. “Kami akan bekerja dengan mitra-mitra lama kami, mereka adalah Ericsson dan Nokia.”

Richard mengatakan kekhawatiran-kekhawatiran tentang keamanan itu masuk akal: “Saya benar-benar memahami bahwa semua dari negara-negera kita, dan otoritas Prancis, sedang asik tenggelam dengan pikiran sendiri. Kami juga.”

Menteri Ekonomi Peter Altmaier, dalam wawancara dengan Reuters pada 14 Desember mengatakan, “setiap produk, setiap perangkat harus aman jika akan digunakan di Jerman.”

Menanggapi, Huawei mengatakan ia bukan pemasok untuk jaringan 4G Orange yang ada di Prancis dan tidak akan mengutamakan dalam rencana-rencana 5G perusahaan tersebut di Prancis. Huawei menyediakan jaringan Orange di luar Perancis dan berharap untuk terlibat dalam 5G di sana, katanya.

Huawei telah berada di bawah pengawasan ketat sejak negara-negara termasuk Australia, Selandia Baru dan Jepang mengikuti langkah AS untuk membatasi akses ke pasar-pasar mereka, dengan alasan kekhawatiran keamanan bahwa teknologinya dapat digunakan oleh Beijing untuk memata-matai.

Dalam laporan bulan April, Komisi Kajian Ekonomi dan Keamanan AS-Tiongkok, sebuah kelompok Kongres, telah menunjukkan hubungan yang luas antara Huawei dengan Partai Komunis Tiongkok. Pendiri Huawei, Ren Zhengfei adalah mantan direktur riset telekom di Departemen Staf Umum militer Tiongkok.

Anak perempuan Ren, Meng Wanzhou, ditangkap di Vancouver, Kanada, pada 1 Desember atas permintaan penegak hukum AS. Dia dituduh terlibat dalam kegiatan untuk menghindari sanksi-sanksi AS terhadap Iran, dan menghadapi ekstradisi ke Amerika Serikat. (ran)

Rekomendasi video:

Strategi Siber Trum Melawan Spionase Siber

https://www.youtube.com/watch?v=TPt8j9ojqPI

Harga Kemajuan di Tiongkok: ‘Kami Memperdagangkan Kehidupan Kami untuk Pembangunan’

0

SHENZHEN, Tiongkok — Selama empat tahun pada pergantian abad, Wang Zhaohong dulu bekerja di kru pembongkaran di Shenzhen, membuka jalan bagi perbatasan desa kecil untuk menjadi kota metropolis yang ramai.

Sekarang, kurus kering dan berjuang keras untuk bisa bernafas, orang berusia 50 tahun yang terbaring di ranjang tersebut mengatakan pekerjaan yang dia lakukan akan berakhir dengan membunuhnya.

Tanpa peralatan keselamatan yang memadai, ia dan rekan-rekannya dari daerah terpencil di Provinsi Hunan menghisap debu konstruksi selama ledakan pembangunan Shenzhen sehingga mereka mengidap silikosis, kondisi yang menghancurkan paru-paru.

Kasus penyakit Wang sangat akut. Dia mengharapkan untuk mati lemas sebelum Tahun Baru Tiongkok.

Bulan ini, Tiongkok akan merayakan ulang tahun ke-40 “Reformasi dan Keterbukaan” nya, kebijakan ekonomi yang mengubahnya menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia.

Bahkan ketika ratusan juta orang telah meninggalkan kemiskinan, Wang dan yang lainnya seperti dia adalah pengingat dari korban manusia yang berat untuk pembangunan Tiongkok, dan pihak-pihak berwenang telah berusaha untuk menyensor semua informasi dan menekan semua protes.

Sekitar 6 juta orang Tionghoa menderita atau telah meninggal akibat pneumoconiosis, atau kerusakan paru-paru yang disebabkan oleh debu termasuk silikosis, menurut perkiraan Love Pneumoconiosis, LSM Beijing yang mengadvokasi para pekerja yang menderita kondisi ini.

Ratusan pekerja migran dari tiga kabupaten di Provinsi Hunan, termasuk Wang, telah melakukan aksi protes untuk kompensasi ganti rugi dari Shenzhen.

“Kami dulu memakai masker yang sama selama 10 hari sebelum mendapatkan yang baru,” kata Wang di desanya di Kabupaten Sangzhi pedesaan yang miskin. “Pada saat itu bos kami akan mengatakan kepada kami ‘jika kalian menggunakan masker baru setiap hari, bagaimana saya bisa menghasilkan uang?'”

Para pekerja menghasilkan 5.000-6.000 yuan ($739- $ 870) setiap bulan, dua atau tiga kali lipat apa yang para pekerja migran lainnya dibayar pada saat itu.

Hampir tidak ada yang menandatangani kontrak, yang membuatnya hampir tidak mungkin bagi mereka untuk mencari kompensasi yang memadai. Pemerintah Shenzhen telah menawarkan pembayaran pada beberapa pekerja tergantung pada tingkat keparahan penyakit mereka hingga 220.000 yuan ($32.000), menurut Gu Fuxiang, salah satu perwakilan pekerja. Namun dia mengatakan itu tidak cukup.

Prospek mereka terlihat suram dalam pertarungan yang hampir satu dasawarsa. Pasukan keamanan menyerang mereka selama aksi protes terbaru mereka di balai kota Shenzhen pada awal November, menurut lima pekerja yang ada di sana.

“Bagi pemerintah lokal di sini dan pemerintah Shenzhen, menjaga stabilitas benar-benar prioritas pertama mereka,” kata Gu, yang memiliki silikosis yang kurang parah.

“Kami telah memperdagangkan hidup kami untuk pembangunan,” katanya. “Pemerintah tidak peduli jika kami sakit, jika kami mati.”

Seorang juru bicara pemerintah Shenzhen mengalihkan pertanyaan-pertanyaan kepada departemen kepolisian, departemen keamanan sosial, departemen kesehatan dan departemen reformasi ekonomi.

Departemen kesehatan menutup telepon untuk dimintai komentar; departemen reformasi ekonomi menolak berkomentar. Polisi dan departemen keamanan sosial tidak menanggapi beberapa panggilan telepon.

PERKEMBANGAN SHENZHEN

Krisis kesehatan tidak unik bagi Tiongkok; kelompok advokasi di Amerika Serikat berjuang selama beberapa dekade untuk memenangkan kompensasi bagi para pekerja yang meninggal karena “penyakit debu.”

Namun laju ledakan pembangunan Tiongkok telah menciptakan jumlah korban yang belum pernah terjadi sebelumnya hanya dalam 40 tahun.

Tidak ada kota dalam sejarah yang tumbuh lebih cepat dari Shenzhen, yang output ekonominya melampaui negara tetangga sebelahnya, Hong Kong, untuk pertama kalinya tahun lalu.

Shenzhen berharap memiliki jaringan metro terbesar di dunia pada tahun 2030, dengan 32 jalur kereta bawah tanah, menurut surat kabar resmi China Daily.

Para pekerja migran telah meletakkan pondasi bagi banyak situs paling terkenal di Shenzhen, dari mulai stasiun kereta api utara kota, yang menghubungkan Shenzhen ke Hong Kong dan Beijing, sampai Menara Keuangan Internasional Ping An, gedung tertinggi keempat di dunia.

Meskipun kota metropolis tersebut sukses, sebagian besar pekerja harus mengambil pinjaman bank berbunga tinggi dan meminjam dari keluarga dan teman-teman untuk menutupi biaya medis, biaya sekolah anak-anak mereka, dan pengeluaran lainnya.

Untuk membayar kunjungan berobat ke rumah sakit, Wang meminjam 50.000 yuan dari koperasi perbankan pedesaan yang membebani bunga 11,27 persen per kuartal, menurut dokumen pinjaman yang ia tunjukkan pada Reuters.

“Bank itu masih memberi kami pinjaman karena anak-anak kami ikut menandatangani. Anak saya setuju untuk membayarnya kembali begitu saya mati,” katanya sambil membalik ubi jalar hasil tanam sendiri yang sedang dipanggang di atas arang di samping tempat tidurnya.

Pemerintah Shenzhen membayar Wang 130.000 yuan pada tahun 2009, ketika penyakitnya didiagnosis, tetapi dia mengatakan itu belum cukup.

“Di Tiongkok, masalahnya bukan kekurangan uang. Shenzhen memiliki dana asuransi sosial yang sangat besar. Masalahnya adalah ideologi,” kata Pun Ngai, seorang profesor sosiologi di Universitas Hong Kong, yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mendampingi penderitaan para pekerja tersebut.

“Pemerintah Shenzhen tidak menganggap para pekerja ini adalah tanggung jawab mereka karena mereka bukan penduduk Shenzhen,” kata Pun. “Dan pemerintah khawatir jika mereka tunduk pada tuntutan para pekerja tersebut, orang-orang dari provinsi lain juga akan mencari kompensasi ganti rugi.”

Dana asuransi sosial dari Shenzhen, dengan populasi resmi 12,5 juta, berjumlah lebih dari 540 miliar yuan pada akhir 2017, menurut angka resmi.

MEMPERTAHANKAN STABILITAS

Para pekerja mengatakan kepada Reuters bahwa Beijing telah menangani dengan keras, mengancam mereka dan siapa saja yang berhubungan dengan mereka jika mereka berbicara.

Pihak berwenang pada pertengahan November melarang semua situs web melaporkan atau menerbitkan berita yang terkait dengan para pekerja Hunan yang menderita silikosis, menurut Tiongkok Digital Times, yang melacak sensor-sensor di Tiongkok.

Semua surat kabar dan stasiun televisi milik negara terkemuka telah menutupi penderitaan mereka pada tahun 2009 namun tahun ini telah diam tentang masalah ini.

Penyensoran ini konsisten dengan pengetatan politik secara keseluruhan di Tiongkok selama lima tahun terakhir dan datang di tengah tindakan keras terhadap protes-protes mahasiswa-pekerja yang dimulai di Tiongkok selatan dan menyebar ke seluruh negeri.

Pada bulan Agustus, sekitar 50 mahasiswa dan aktivis lainnya dari seluruh negeri datang ke Shenzhen untuk memprotes bersama para pekerja pabrik tentang kondisi buruk di sebuah pabrik milik Jasic, sebuah perusahaan pengelasan.

“Kasus pekerja silikosis tahun ini telah menjadi sangat, sangat sensitif karena pemerintah khawatir akan terhubung dengan kasus Jasic,” kata Pun.

Para pekerja telah melakukan 11 perjalanan ke Shenzhen tahun ini tetapi mengatakan mereka masih menunggu kompensasi yang memadai. Mereka meminta kompensasi antara 500.000 yuan dan 1,1 juta yuan, tergantung pada kondisi para pekerja tersebut, kata Gu.

Kurang dari 12 jam setelah Reuters tiba di Kabupaten Sangzhi, para polisi setempat mulai memanggil para pekerja, memerintahkan mereka untuk melapor ke kantor polisi setempat dan memverifikasi dengan siapa mereka telah bertemu.

Polisi Kabupaten Sangzhi menolak berkomentar.

“Pihak-pihak berwenang benar-benar tahu cara menakut-nakuti kami; banyak pekerja benar-benar terlalu takut untuk berhubungan dengan media asing apa pun saat ini,” kata Gu, menambahkan bahwa pejabat pemerintah Shenzhen telah memberitahunya bahwa WeChat dan ponselnya keduanya telah dipantau.

Namun Wang mengatakan dia lebih khawatir tentang utang besar yang akan dia tinggalkan kepada keluarganya, dan berulang kali bertanya-tanya apakah ada gunanya menceritakan kisahnya.

“Negara kami telah berkembang sangat cepat selama 40 tahun terakhir, para petani tidak perlu bertani lagi, itu benar-benar indah,” katanya penuh harap, bernapas dengan bantuan selang pipa di hidungnya, seperti gambar X-ray paru-parunya yang telah terluka tergantung di jendela kecil yang terlihat keluar di atas rumah tetangganya.

“Saya berharap saya tidak terbaring di tempat tidur, lalu saya bisa keluar dan menjelajahi semua yang ada di luar sana,” katanya. “Sebaliknya, saya akan segera mati.” (ran)

Rekomendasi video:

Siswa siswa SMA di Tiongkok Mencoba Bunuh Diri, Gegara Wabah TBC yang Diabaikan

https://www.youtube.com/watch?v=U7bPlxSsiVI

Pernyataan Kontroversial Politikus Marxis Afsel Ini Dinilai Menghasut Kebencian

0

Epochtimes.id- Seorang politisi Afrika Selatan menuai kritikan setelah dia mengancam akan membunuh lima orang kulit putih bagi setiap seorang kulit hitam yang tewas. Pernyataan ini menuai kritikan dan dianggap penyebar dan menghasut kebencian.

Dia adalah Andile Mngxitama seorang pemimpin Black First Land First (BLF) aliran kiri – sebuah partai sosialis revolusioner Marxis di Afrika Selatan. Dia membuat pernyataan kontroversial saat unjuk rasa pada 8 Desember 2018.

“Anda membunuh salah satu dari kami, kami akan membunuh lima orang dari Anda. Kami akan membunuh anak-anak mereka, kami akan membunuh wanita mereka, kami akan membunuh apa pun yang kami temukan dalam perjalanan kami, ”kata Mngxitama dalam rekaman video.

Mngxitama mendirikan BLF setelah dicopot dari Partai Kebebasan Pejuang Ekonomi (EFF).

Pada video yang beredar di media sosial, dia bertanya kepada kerumunan orang: “Untuk setiap orang dari mereka, kita akan membunuh berapa banyak?” Kerumunan merespons dengan, “Lima.”

Ajakan ini disampaikan saat beberapa waktu sebelumnya Mngxitama menyerukan pembunuhan anjing dan kucing yang dimiliki oleh orang kulit putih.

“Kami akan membunuh anak-anak mereka, kami akan membunuh wanita mereka, kami akan membunuh anjing mereka, kami akan membunuh kucing mereka, kami akan membunuh apa pun,” katanya kepada kelompok itu.

Beberapa hari kemudian, Mngxitama mengklaim kata-katanya diambil di luar konteks.

“Ini adalah distorsi yang mencolok dari pernyataan saya,” kata Mngxitama, melaporkan News24. Dia mengatakan BLF adalah gerakan damai.
“Namun dia kemudian memperingatkan mereka yang diduga menghasut kekerasan terhadap orang kulit hitam di Afrika Selatan, mengatakan partainya akan membalas.

Mngxitama mengatakan komentarnya pada 8 Desember diarahkan pada miliarder Johann Rupert atas komentar yang dia buat tentang industri taksi Afrika Selatan.

Rupert menyinggung EFF dalam wawancara baru-baru ini dan mengatakan bahwa jika “orang-orang merah datang” mereka harus ingat dia memiliki “tentara sendiri,” sebagaimana dilaporkan News24.

Rupert tampaknya tidak menyinggung pada kelompok Mngxitama tetapi mengacu pada EFF.

Mngxitama, sementara itu, mengklaim pernyataan Rupert membuatnya takut: “Johann Rupert duduk di sana dengan kesombongan mutlak mengklaim dia memiliki milisi pribadi yang dapat dia lepaskan,” demikian Daily Mail melaporkan.

Surat itu mencatat bahwa Mngxitama dan BLF adalah kaum revolusioner Marxis yang menentang kapitalisme. Dia telah dituduh terlibat rasisme beberapa kali di masa lalu.

Logo BLF menampilkan kepalan gaya-kekuatan hitam dengan bintang merah.

Minggu ini, Komisi Hak Asasi Manusia Afrika Selatan (SAHRC) mengatakan ada banyak pengaduan yang diajukan terhadap pemimpin BLF.

“SAHRC menyerukan kepada semua di Afrika Selatan untuk membantu dalam mengembangkan demokrasi konstitusional didasarkan pada kesetaraan, martabat dan kebebasan dengan menahan diri dari ucapan dan tindakan yang mengancam kohesi sosial,” kata Gail Smith, juru bicara SAHRC seperti dikutip dari Times-Live.

Mmusi Maimane, pemimpin partai politik Aliansi Demokratik, mengkritik pernyataan-pernyataan Mngxitama.

“Harus diperjelas bahwa pernyataan terbaru Mngxitama adalah pelanggaran hak asasi manusia dan sama saja dengan hasutan kebencian.”

“Pada Hari Hak Asasi Manusia, dan setiap hari … pidato kebencian harus selalu diucapkan. Komentar Mngxitama meremehkan hak-hak orang terhadap martabat manusia yang merupakan prinsip fundamental dari demokrasi liberal apa yang bergantung pada,” kata Maimane.

African Daily Voice melaporkan, sejumlah pejabat mengajukan tuntutan pidana terhadap Mngxitama pada 11 Desember 2018 karena menghasut kebencian dan kekerasan dikarenakan komentarnya.

Ketua nasional Pakes Dikgetsi mengatakan pernyataan Mngxitama mirip yang disampaikan Adolf Hitler dan mantan diktator Uganda Idi Amin.

“Adolf Hitler memulai perjalanan ini dan orang-orang terbunuh. Go Amin mulai dengan cara ini dan orang-orang terbunuh. Kami mohon [Polisi Afsel] untuk menahan (Mngxitama) segera dan tidak menutup mata kami. Afrika Selatan seharusnya tidak mentolerir rasisme atau pidato rasis ,” katanya. (asr)

Sumber : The Epochtimes

Tiongkok Terlibat Pembobolan Besar-besaran Pertahanan Hotel Marriott

0

Peneliti percaya peretas-peretas yang bekerja atas nama badan intelijen utama rezim Tiongkok bertanggung jawab atas pembobolan data besar-besaran yang mengungkap informasi pribadi sebanyak 500 juta pelanggan dari jaringan hotel Marriott, seorang pejabat AS mengatakan 12 Desember.

Para penyelidik menduga peretas-peretas tersebut berafiliasi dengan Kementerian Keamanan Negara Tiongkok (MSS), kata seorang pejabat yang memberi penjelasan singkat tentang penyelidikan tersebut kepada The Associated Press (AP)

Pejabat tersebut, yang tidak berwenang untuk membahas masalah ini secara terbuka dan berbicara pada AP dengan syarat anonim, mengatakan para penyelidik sangat prihatin tentang pembobolan data tersebut, sebagian karena Marriott sering digunakan oleh lembaga-lembaga militer dan pemerintah.

Peretasan tersebut, yang dimulai pada tahun 2014, baru terdeteksi oleh Marriott pada bulan September dan diumumkan secara terbuka pada akhir November. Itu termasuk pencurian kartu kredit dan nomor paspor tamu yang menginap di hotel yang sebelumnya dioperasikan oleh Starwood. Perusahaan, yang meliputi merek-merek seperti Sheraton, W Hotels, dan St. Regis, telah diakuisisi oleh Marriott pada tahun 2016.

Sekretaris Negara Mike Pompeo muncul untuk mengkonfirmasi keterlibatan rezim Tiongkok dalam peretasan selama wawancara dalam acara “Fox and Friends” pada 12 Desember. Saat berbicara tentang mata-mata dan penyusupan Tiongkok di Amerika Serikat, seorang pembawa acara menyela dan berkata, “Yang terbaru salah satunya adalah Marriott,” dan Pompeo menjawab,”Itu benar.”

Tuduhan-tuduhan Kriminal

Pemberitahuan tersebut datang ketika jaksa federal diharapkan untuk mengungkapkan tuduhan-tuduhan kriminal yang berkaitan dengan serangan cyber Tiongkok yang terpisah yang menargetkan perusahaan-perusahaan swasta AS.

Operasi tersebut, yang dikenal sebagai “Cloudhopper”, dijalankan oleh para peretas yang terkait dengan MSS dan memungkinkan rezim Tiongkok mengumpulkan data dalam jumlah besar di berbagai bisnis AS, dua pejabat yang mengetahui penyelidikan tersebut mengatakan pada Reuters.

Cloudhopper telah berfokus pada peretasan besar, perusahaan-perusahaan penyimpanan data pihak ketiga, dan perusahaan-perusahaan layanan perangkat lunak cloud yang menyimpan data untuk perusahaan-perusahaan AS dan lembaga-lembaga pemerintah.

Departemen Kehakiman menolak mengomentari kasus ini.

Tuduhan-tuduhan yang diharapkan tersebut datang di tengah latar belakang perdamaian tarif sementara terhadap perang dagang Tiongkok-AS, menyusul pertemuan antara Presiden Donald Trump dan pemimpin Tiongkok Xi di Argentina pada 1 Desember.

Pada saat yang sama, pihak berwenang Kanada menangkap kepala keuangan raksasa Tiongkok Huawei, Meng Wanzhou, atas permintaan Washington karena dicurigai melanggar sanksi-sanksi AS terhadap Iran. Meng saat ini dibebaskan dengan jaminan sebelum kemungkinan ekstradisi ke Amerika Serikat.

Sementara itu, pemerintahan Trump juga sedang berencana untuk meluncurkan upaya lintas departemen untuk mengecam pencurian teknologi dan rahasia-rahasia dagang AS yang dilakukan oleh Tiongkok, dalam dugaan pelanggaran perjanjian tahun 2015 untuk mengakhiri peretasan untuk keuntungan komersial, The Washington Post melaporkan.

Penggunaan Data Besar Sebagai Senjata

Rejim Tiongkok, melalui serangan dunia maya (cyber) seperti peretasan Marriott, bertujuan untuk membangun kumpulan data besar-besaran milik orang-orang Amerika, yang nantinya dapat digunakan untuk tujuan spionase politik dan ekonomi, menurut Gary Miliefsky, pakar keamanan siber dan penerbit Majalah Cyber Defence.

“Saya melihat pola perilaku abadi yang sangat cerdas untuk menerobos tempat-tempat data yang berkorelasi untuk membangun profil setiap warga negara Amerika,” kata Miliefsky.

Dia telah menunjukkan serangan-serangan sebelumnya yang berasal dari Tiongkok, termasuk peretasan tahun 2014 pada Kantor Manajemen Kepegawaian AS, di mana para pelaku Tiongkok mencuri informasi pribadi yang sensitif yang terperinci dalam security clearances dari jutaan karyawan federal saat ini dan sebelumnya. Dan di tahun yang sama, para peretas Tiongkok diduga telah membobol Anthem Inc., perusahaan asuransi kesehatan, untuk mencuri catatan riwayat pribadi dari 80 juta orang.

Security clearances adalah penentuan administratif oleh otoritas yang kompeten bahwa seseorang memenuhi syarat, dari sudut pandang keamanan, untuk akses ke informasi rahasia.

Data semacam itu kemudian dapat dihubungkan dan digunakan untuk mengidentifikasi titik-titik kelemahan yang sensitif dengan tekanan pada individu-individu target, misalnya, orang Amerika mencapai kesepakatan dengan Tiongkok, kata Miliefsky. Titik-titik lemah ini kemudian dapat dimanfaatkan untuk memanipulasi atau mengendalikan perilaku target tersebut agar sesuai dengan kepentingan-kepentingan rezim.

“Pemerintah Tiongkok ingin mengetahui semua yang dapat mereka lakukan terhadap warga AS,” katanya, seraya menambahkan bahwa Beijing ingin secara sosial “mengatur” negara-negara lain.

Kumpulan data yang sangat besar ini juga dapat diintegrasikan ke dalam peperangan generasi berikutnya, di mana informasi-informasi kemungkinan digunakan sebagai senjata untuk mencapai tujuan militer, kata Rick Fisher, rekan senior urusan militer Asia di Pusat Kajian dan Strategi Internasional.

Meningkatkan Peringatan Bahaya

Di Amerika Serikat, para pejabat terus-menerus meningkatkan peringatan bahaya di balik mata-mata dan pencurian cyber Tiongkok.

Para pejabat dari Departemen Kehakiman, FBI, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan kepada Komite Kehakiman Senat pada 12 Desember bahwa Tiongkok bekerja untuk mencuri rahasia dagang dan kekayaan intelektual dari perusahaan-perusahaan AS untuk merusak ekonomi Amerika dan melanjutkan pembangunannya sendiri.

Upaya-upaya spionase Tiongkok telah menjadi “ancaman kontra intelijen paling parah yang dihadapi negara kita saat ini,” Bill Priestap, asisten direktur divisi kontra intelijen FBI, mengatakan kepada komite. “Setiap kali kita bekerja keras untuk menemukan sesuatu, setiap kali kita mencarinya, bukan saja tidak ada di sana, lebih buruk dari yang kita perkirakan.”

Priestap mengatakan para pejabat federal telah berusaha untuk menyampaikan sejauh mana ancaman tersebut terhadap para pemimpin bisnis dan orang lain di pemerintahan. “Intinya adalah mereka akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan-tujuannya,” katanya.

Awal pekan ini, seorang pejabat senior intelijen AS mengatakan peretasan Tiongkok terhadap AS telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir, menargetkan infrastruktur penting dalam upaya nyata untuk meletakkan landasan bagi serangan-serangan gangguan di masa depan.

“Anda khawatir mereka akan menempatkan posisi di muka terhadap infrastruktur kritis dan mencoba untuk dapat melakukan jenis-jenis operasi gangguan yang akan menjadi perhatian utama,” kata pejabat Badan Keamanan Nasional Rob Joyce pada konferensi keamanan siber (cybersecurity) Wall Street Journal pada 11 Desember, Reuters melaporkan.

Dalam pidato November, Peter Navarro, penasihat perdagangan utama untuk presiden, mengecam pakta perjanjian tahun 2015 antara mantan Presiden Barack Obama dengan pemimpin Tiongkok Xi Jinping, di mana kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan pencurian kekayaan intelektual dan mata-mata cyber untuk keuntungan komersial.

“Ya, itu telah berlangsung sekitar enam bulan, dan sekarang, pemerintah AS akan memberitahu Anda dengan tegas bahwa peretasan itu sudah kembali, mereka serius, dan mereka datang untuk mendapatkan kita,” kata Navarro di Center for Strategic and International Studies. (ran)

Rekomendasi Video:

Trump Isyaratkan Mata Mata PKT Merajalela di Amerika Serikat

https://www.youtube.com/watch?v=o_tupgGXrp4

Pihak yang Berperang di Yaman Menyetujui Gencatan Senjata di Wilayah Hodeidah dan Pengawasan PBB

0

Epochtimes.id – Pihak-pihak yang bertikai di Yaman sepakat berhenti berperang di kota pelabuhan Hodeodah yang diduduki Houthi dan menarik pasukan mereka. Terobosan ini sebagai upaya perdamaian yang dipimpin pemerintahan AS dalam konflik selama lima tahun.

Pada pembicaraan selama satu minggu di Swedia, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan kerangka kerja negosiasi politik akan dibahas pada putaran pembicaraan berikutnya pada akhir Januari antara Houthis yang didukung Iran dan pemerintahan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi yang didukung oleh Arab Saudi.

Negara-negara Barat, beberapa di antaranya memasok senjata dan intelijen kepada koalisi pimpinan Saudi yang terlibat di Yaman pada 2015 lalu.

Kedua pihak yang berseteru menyetujui langkah-langkah membangun kepercayaan sebagai tahapan membuka jalan bagi gencatan senjata yang lebih luas. Bahkan, proses politik untuk mengakhiri perang yang menewaskan puluhan ribu orang.

Konflik telah mendorong Yaman, sebagai negara termiskin di Jazirah Arab, ke ambang bencana kelaparan. Program Pangan Dunia mengatakan kesepakatan Hodeidah merupakan dorongan yang sangat dibutuhkan bagi badan pangan PBB untuk memasok pangan bagi 12 juta warga Yaman.

Kaum Syiah Houthi menguasai sebagian besar kota, termasuk ibukota Sanaa, setelah mereka menggulingkan pemerintah Hadi pada tahun 2014.

“Anda telah mencapai kesepakatan di pelabuhan dan kota Hodeidah, yang akan melihat saling penarikan kembali pasukan dari pelabuhan dan kota, dan pembentukan gencatan senjata di seluruh kegubernuran,” kata Guterres.

“PBB akan memainkan peran utama di pelabuhan,” katanya pada konferensi pers di Rimbo, di luar Stockholm.

Amerika Serikat, yang memberikan dukungan militer di Yaman, menyambut baik kesepakatan tersebut.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan masih banyak rincian yang akan dilaksanakan dengan diawali langkah pertama dengan pembicaraan kedua pihak.

“Ke depan, semua harus terus terlibat, mengurangi ketegangan, dan menghentikan permusuhan yang sedang berlangsung,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Utusan PBB Martin Griffiths mengatakan kedua pihak akan menarik diri “dalam beberapa hari” dari wilayah pelabuhan. Wilayah ini adalah titik masuk utama bagi sebagian besar impor komersial Yaman dan pasokan bantuan.

Pasukan Houthi akan mundur dari pelabuhan Salif dan Ras Isa, yang digunakan sebagai pelabuhan minyak. Pendapatan dari tiga pelabuhan akan masuk ke cabang bank sentral di Hodeidah.

Komite Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan termasuk kedua pihak akan mengawasi gencatan senjata dan penarikan pasukan sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan Ini akan dipimpin oleh PBB dan dilaporkan setiap minggu ke Dewan Keamanan PBB.

Pengawas internasional akan dikerahkan di kota Hodeidah dan tiga pelabuhan. Semua angkatan bersenjata akan ditarik kembali sepenuhnya dalam 21 hari sejak gencatan senjata berlaku.

Duta besar Saudi untuk Yaman Mohammed al-Jabir mengatakan kepada Al Arabiya TV bahwa prosedur penegakan yang berkaitan dengan Hodeidah akan dimulai pada 14 Desember 2018.

Komite gabungan lainnya yang diawasi oleh PBB akan mengatur bantuan kemanusiaan ke Taiz, kota ketiga Yaman.

“Ini adalah terobosan kecil. Mereka telah mampu mencapai lebih dari yang diharapkan,” kata Elizabeth Dickinson, Analis Senior, Jazirah Arab, di International Crisis Group.

Dia menambahkan: “Permainan yang besar adalah kerangka politik, yang akan membuka jalan bagi negosiasi perdamaian yang sebenarnya.”

Riyadh telah mendapat sorotan tajam atas perang Yaman dan kegiatannya di wilayah itu sejak pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul.

Koalisi Arab Sunni Muslim yang dipimpin oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab ikut terlibat memulihkan pemerintahan Hadi. Tetapi terkendala dengan kebuntuan militer dan ingin keluar dari perang yang mahal.

Duta besar Saudi untuk Washington, Pangeran Khalid bin Salman, mengatakan kesepakatan itu akan membantu memastikan keamanan Laut Merah. Kawasan ini salah satu rute utama dunia bagi tanker minyak.

Guterres mengatakan PBB akan melanjutkan pembicaraan dengan mengatasi isu-isu yang menggantung termasuk membuka kembali bandara Sanaa dan memembentuk bank sentral. (asr)

Oleh Aziz El Yaakoubi & Johan Sennero/Reuters via The Epochtimes

Tiongkok Tingkatkan Pembalasan Menahan Warga dan Boikot Merek Kanada Atas Penangkapan Eksekutif Huawei

0

OTTAWA — Otoritas Tiongkok telah menahan seorang warga Kanada kedua di Tiongkok dalam sebuah pembalasan nyata atas penangkapan eksekutif Huawei Meng Wanzhou di Vancouver minggu lalu.

Sementara itu, di Tiongkok, media pemerintah menyerukan boikot terhadap merek Kanada sebagai pembalasan atas kondisi Meng.

Pebisnis Michael Spavor, 43 tahun, telah hilang sejak menghubungi kementerian luar negeri Kanada untuk memberi tahu mereka bahwa dia baru-baru ini telah ditanyai oleh pejabat-pejabat Tiongkok.

“Kami belum dapat melakukan kontak dengannya sejak dia memberi tahu kami,” Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland mengatakan pada media pada 12 Desember.

Otoritas Kanada menegaskan bahwa Spavor berbasis di kota Dandong di Tiongkok utara dan bekerja pada pertukaran budaya dengan Korea Utara. Kanada sedang bekerja keras untuk memastikan keberadaan Spavor dan akan terus mengangkat masalah ini dengan pihak berwenang Tiongkok, kata juru bicara kementerian luar negeri Guillaume Bérubé dalam sebuah pernyataan pada 12 Desember.

Setelah pihak Kanada membuat berita publik tersebut, media pemerintah Tiongkok melaporkan bahwa pasukan keamanan di Dandong, yang berbatasan dengan Korea Utara, telah menyelidiki Spavor sejak 10 Desember. Pada hari itu, mantan diplomat Kanada Michael Kovrig ditahan di Tiongkok; dia bekerja di Tiongkok untuk think tank (lebaga riset) International Crisis Group.

Media Tiongkok mengatakan Kovrig dan Spavor ditahan karena dicurigai “membahayakan keamanan nasional.”

Departemen Luar Negeri AS menyatakan keprihatinan atas penahanan Kovrig, mendesak Tiongkok untuk “mengakhiri semua bentuk penahanan sewenang-wenang,” kata juru bicara dalam sebuah pernyataan. Dalam sebuah email, Departemen Luar Negeri mengatakan ia telah “mengetahui” tentang laporan hilangnya Spavor, dan mengulangi pernyataan sebelumnya ketika ditanya tentang masalah keamanan bagi warga AS di Tiongkok.

Mengutip orang-orang yang akrab dengan kedua orang tersebut, Reuters melaporkan bahwa Kovrig dan Spavor telah kenal akrab, tetapi tidak ada indikasi resmi dari Tiongkok bahwa kasus-kasus mereka berkaitan.

Meng ditangkap pada 1 Desember atas permintaan penegakan hukum AS di Vancouver, Kanada, atas tuduhan melanggar sanksi-sanksi AS yang diberlakukan terhadap Iran. Dia diberikan jaminan pada 11 Desember. Proses ekstradisi yang dapat berlangsung berbulan-bulan atau tahun sekarang sedang berlangsung. Rejim Tiongkok telah memperingatkan “konsekuensi serius” bagi Kanada.

Banyak yang berspekulasi tentang kasus Meng dan implikasinya untuk negosiasi perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Freeland mengatakan penangkapan Meng tidak bermotif politik, menggemakan pernyataan sebelumnya oleh Perdana Menteri Justin Trudeau. Dia menekankan bahwa sistem peradilan Kanada adalah independen dari sistem politik.

“Kanada adalah negara hukum,” katanya dalam Forum Global Toronto pada 10 Desember. “Itu sangat mendasar untuk bagaimana kita menjalankan ekonomi kita, bagaimana kita menjalankan demokrasi kita, bagaimana kita menjalankan hubungan kita dengan negara-negara lain.”

Freeland menegaskan kembali hal ini kepada media di Ottawa pada 12 Desember, ketika berbicara tentang proses ekstradisi Meng.

“Saya pikir salah satu alasan mengapa orang-orang Kanada percaya pada hubungan kami adalah bahwa AS memiliki sistem hukum yang sangat kuat dan sangat dihormati,” kata Freeland.

Boikot di Tiongkok Melawan Merek Kanada

Pengecer pakaian luar mewah, Canada Goose, melihat harga sahamnya merosot 20 persen minggu lalu, setelah penangkapan Meng.

Di Tiongkok, seruan untuk memboikot Canada Goose adalah seperti bola salju. Serangkaian artikel oleh media yang dikelola pemerintah Tiongkok, bersamaan dengan posting online oleh tokoh-tokoh internet yang memiliki hubungan dengan Partai Komunis Tiongkok (PKT), telah mendorong masyarakat Tiongkok untuk menghukum Kanada melalui perilaku konsumsi mereka.

Waktunya sangat disayangkan, mengingat bahwa merek tersebut dijadwalkan untuk membuka lokasi fisik pertama di Beijing bulan ini.

Edisi bahasa Inggris Global Times, surat kabar Tiongkok militan garis keras yang dikelola negara, menerbitkan artikel 10 Desember berjudul, “Pemboikotan Canada Goose ‘Layak’ Sehubungan dengan Huawei.” Laporan tersebut mengklaim bahwa konsumen Tiongkok di seluruh negeri “telah memulai memboikot” melawan Canada Goose. Artikel tersebut secara blak-blakan mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan asing kemungkinan akan terpengaruh ketika pemerintah mereka melakukan pergesekan dengan Beijing, mengutip komentar oleh Zeng Mingyue, seorang rekan peneliti di Universitas Bisnis Internasional dan Ekonomi di Beijing.

Merek-merek mewah “tertanam dengan nilai tambah tinggi dan mewakili latar belakang budaya negara-negara asli mereka, sangat mungkin menjadi target ketika gesekan politik atau budaya muncul dan meningkat,” kata Zeng.

Artikel tersebut menambahkan bahwa merek-merek pakaian musim dingin Tiongkok dalam negeri bisa mendapatkan keuntungan dari memboikot Canada Goose.

Untuk menunjukkan bahwa boikot tersebut sungguhan, Global Times memasukkan wawancara dengan warga Tiongkok, termasuk seorang wanita bernama Huang yang tinggal di Chongqing.

“Saya telah mengamati dengan seksama kemajuan kasus Huawei,” kata Huang. “Jika kasusnya tidak ditangani dengan benar, saya pasti tidak akan membeli jaket Canada Goose dan akan beralih ke produk-produk sejenis lainnya.”

Dalam edisi berbahasa Mandarin, Global Times menerbitkan artikel 11 Desember yang melaporkan penurunan saham Canada Goose. Artikel tersebut selanjutnya mengutip “para ahli” yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan bahwa penangkapan Huawei dapat berdampak negatif terhadap investasi Tiongkok di Kanada.

Pada 12 Desember, Global Times mencetak ulang editorial yang ditulis oleh Liu Hong, wakil pemimpin redaksi sebuah majalah Tiongkok, yang diterbitkan oleh media pemerintah Xinhua. Liu mengatakan bahwa ketika kasus Meng berkepanjangan, Kanada mungkin menemukan dirinya dalam masalah yang lebih besar, dan memperingatkan bahwa banyak perusahaan Kanada dapat melihat miliaran dolar hilang karena kasus ini.

Media negara juga mengambil kesempatan untuk mendorong pesaing-pesaing Canada Goose. Situs berita yang dikelola negara Tiongkok News membanggakan keberhasilan perusahaan pesaing domestik, Bosideng, yang sukses di pasar Tiongkok dan ekspansi luar negerinya. Artikel tersebut diakhiri dengan sebuah pertanyaan: “Musim dingin ini, apakah Anda akan memilih jaket bermerek domestik?”

Serangan gencar seperti itu oleh media pemerintah Tiongkok terhadap satu perusahaan, dan pemerintah Kanada pada tingkat yang lebih luas, bukan hal yang luar biasa, karena Beijing memiliki sejarah menggunakan propaganda untuk memanipulasi opini publik dan kebiasaan para konsumen untuk selaras dengan agendanya.

Tahun lalu, media Tiongkok melakukan upaya habis-habisan untuk menyarankan orang-orang memboikot produk Korea Selatan, setelah konglomerat Korea Selatan Lotte mengizinkan sistem pertahanan anti-rudal AS untuk dipasang di lahan perusahaannya. Beijing mengklaim bahwa sistem pertahanan, yang dikenal sebagai THAAD, dapat digunakan untuk memata-matai wilayah udara Tiongkok. Lotte telah mengumumkan musim panas ini bahwa mereka akan menutup semua toko ritelnya di Tiongkok, setelah melaporkan penjualannya yang buruk.

Perilaku online Tiongkok yang berkaitan dengan PKT juga membuat komentar-komentar terselubung untuk menghasut para pengikut (follower) mereka untuk memboikot merek-merek Kanada.

Song Zhongping, mantan instruktur di akademi militer Rocket Force University of Engineering dan komentator pada Phoenix Television berbasis di Hong Kong yang pro-Beijing, bertanya pada para pengikutnya apakah Jamieson, produsen produk kesehatan berbasis di Kanada, adalah merek penting “untuk Kanada mengekspor produk perawatan kesehatan.”

Song mengakhiri postingnya 11 Desember di Sina Weibo, platform yang mirip Twitter, dengan mengatakan, “Sekarang Anda tahu.” Dia memiliki lebih dari 10,1 juta pengikut.

Beberapa netizen meninggalkan komentar di bawah postingnya, mengatakan bahwa mereka sekarang akan memboikot Jamieson.

Perilaku online Sina Weibo lainnya, menggunakan nama samaran “Xunhu Wencha,” menyusun daftar merek Kanada dalam pos 11 Desember. Menggambarkan dirinya sendiri sebagai anggota PKT dan pejabat senior di asosiasi budaya yang dikelola pemerintah di Kota Ningbo di Provinsi Zhejiang Tiongkok timur, Xunhu Wencha memiliki lebih dari 492.370 pengikut. Dia menutup posnya dengan meminta orang-orang untuk menambahkan merek Kanada yang dia gagal menambahkan.

Seorang netizen dari Beijing menanggapi dengan menulis, “Anda mulailah dengan tidak membeli dari [Canada] Goose.” (ran)

Rekomendasi video:

Tiga Kelemahan Tiongkok yang Menyulitkan Bernegosiasi Dagang

https://www.youtube.com/watch?v=myzbajB5N-A

Peraih Nobel Kembali ke Irak, Berjanji Usahakan Perdamaian

0

Epochtimes.id- Aktivis Irak Nadia Murad bertemu dengan presiden negaranya di Baghdad, setelah menerima Hadiah Nobel Perdamaian atas pembelaannya terhadap korban kekerasan seksual pada masa perang.

Murad adalah seorang anggota minoritas Irak Yazidi. Dia adalah salah satu antara ribuan perempuan dan gadis yang ditangkap dan dipaksa menjadi budak seksual oleh militan Daesh atau ISIS pada tahun 2014.

Murad kemudian menjadi aktivis atas pembelaan terhadap wanita setelah dia melarikan diri dan mencari perlindungan di Jerman.

Dia tiba di Baghdad dari Stockholm pada Rabu (12/12/2018). Murad diterima oleh Presiden Irak, Barham Salih.

“Tidak ada artinya hadiah Nobel tanpa usaha demi perdamaian,” kata Murad kepada sekelompok pemimpin masyarakat dan duta besar perwakilan negara asing di istana kepresidenan.

Yazidi adalah pengikut dari keyajinan lokal yang dinilai agama palsu dan penyembah iblis oleh ekstremis.

Ketika kelompok Daesh memasuki Irak utara pada tahun 2014, militan membantai ribuan orang Yazidi dan memperbudak sekitar 7.000 wanita dan gadis.

Banyak orang Yazidi lainnya berhasil melarikan diri saat pasukan Irak yang didukung AS secara bertahap mengusir militan dari semua wilayah yang pernah mereka kuasai. Selama kampanye 3 tahun yang melelahkan, sekitar 3.000 perempuan dan gadis Yazidi hingga kini masih hilang.

Murad meminta pemerintah Irak dan koalisi pimpinan AS agar mencari orang-orang yang hilang. Dia juga meminta pemerintah untuk membangun kembali kota kelahirannya yakni Sinjar.

Kini lebih dari 80 persen warga Yazidi masih tinggal di kamp-kamp pengungsian.

Saat pidato menerima Nobel Perdamaian pada Senin lalu, Murad mendesak para pemimpin dunia untuk mengakhiri kekerasan seksual dengan mengatakan “satu-satunya hadiah di dunia yang dapat mengembalikan martabat kita adalah keadilan dan penuntutan para penjahat.”

Presiden Irak mengatakan Murad mewakili keberanian dan tekad pembelaan hak terhadap penindas.

“Yazidi telah mengalami “keji dan kejahatan langka dalam sejarah,” kata Salih. Presiden Irak pun meminta kepada parlemen agar mengesahkan Undang-Undang yang mengakuinya sebagai genosida.

Murad kemudian bertemu dengan Hadi al-Amiri dan Falih al-Fayadh, pemimpin tertinggi dari milisi Popular Mobilization Irak, yang memainkan peran kunci dalam perang melawan IS.

Ketika Murad menerima Nobel Perdamaian di Oslo, Irak merayakan ulang tahun kemenangan atas ISIS. Akan tetapi, ISIS masih melakukan serangan sporadis dan mengontrol daerah kantong terpencil tepat di seberang perbatasan di Suriah.

Perang meninggalkan puluhan ribu orang tewas, dan menghancurkan seluruh lingkungan dan kota. Sekitar 1,8 juta orang masih mengungsi dari rumah mereka. (asr)

Sumber : Arabnews.com

Teroris Ibu Kota Eropa Menghembuskan Nafas Terakhir Dalam Baku Tembak

0

EpochTimesId – Tersangka bersenjata yang menewaskan tiga orang di pasar Natal di kota Strasbourg Prancis berhasil dieliminasi pada 13 Desember 2018. Tersangka menghembuskan nafas terakhir usai diterjang peluru polisi, dalam sebuah baku tembak singkat setelah buron selama 48 jam, kata sumber-sumber polisi.

Cherif Chekatt, 29, tewas di daerah Neudorf/Meinau di kota itu tidak lama setelah operasi polisi besar diluncurkan sekitar pukul 21:00 waktu setempat pada 13 Desember 2018. Lokasi baku tembak sekitar 2 kilometer dari tempat tersangka meluncurkan serangan dengan senjata api pada 11 Desember 2018.

Chekatt meregang nyawa setelah menembaki petugas polisi, yang membalas tembakan, kata salah seorang sumber.

Menteri Dalam Negeri Prancis, Christophe Castaner mengatakan kepada wartawan bahwa tiga petugas polisi menemukan seorang pria yang mereka yakini sebagai Chekatt dan pergi untuk menangkapnya.

Teroris itu berbalik menembaki mereka. Tiga polisi pun menembakinya, Castaner mengatakan pada wartawan.

“Saya pikir itu akan membantu untuk kembali ke kehidupan yang saya gambarkan seperti biasa,” kata Walikota Strasbourg Roland Ries kepada wartawan setelah berita bahwa Chekatt berhasil dieliminasi.

“Dengan kematian teroris ini. Warga biasa, seperti saya, merasa lega,” kata Walikota.

Wartawan Reuters di dekat lokasi mendengar tiga hingga empat tembakan setelah polisi bersenjata dan unit-unit melancarkan operasi mereka, yang didukung oleh helikopter yang berputar-putar di langit.

Dia telah menghabiskan waktu di penjara Perancis, Jerman dan Swiss untuk pencurian dan kekerasan dan pihak berwenang mengatakan dia dikenal telah mengembangkan pandangan agama radikal saat berada di balik jeruji besi.

ISIS mengklaim dia sebagai salah satu tentaranya pada 13 Desember 2018, yang melakukan operasi dalam menanggapi seruan untuk menargetkan warga negara-negara koalisi yang melawan kelompok teroris, menurut pernyataan di situs web berita Amaq. Kelompok ini tidak memberikan bukti untuk klaim tersebut. (REUTERS/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Masker Kecantikan Berlogo Kim Jong-un Ini Ditarik dari Pasaran Korea Selatan

0

Colin fredericson

Epochtimes.id- Masker kecantikan yang berlogo Kim Jong resmi ditarik dari rak-rak toko Korea Selatan. Ini setelah memicu kontroversial karena dinilai menggambarkan citra positif tentang pemimpin komunis Korea Utara.

Produser produk kecantikan ini, 5149, mengatakan kepada The New York Times bahwa pihaknya telah menjual 25.000 masker ini di toko dan online sejak Juni lalu.

Kepala Eksekutif Perusahaan, Kwak Hyeon-ju, mengatakan bahwa masker kecantikan ini dijual dalam rangka merayakan KTT antar Korea pada awal tahun ini.

“Fakta diktator terburuk di dunia – yang melanggar HAM dari penduduknya – digambarkan sebagai seseorang yang dapat menjadi bagian dari membuat perdamaian dunia menunjukkan bahwa masyarakat Korea Selatan telah kehilangan kemampuan untuk menyaring dan mengendalikan situasi,” kata Kang Dong-wan, seorang profesor budaya dan politik Korea Utara di Dong-A University di Busan, Korea Selatan kepada NYT.

Tapi Kepala Eksekutif perusahaan ini memiliki pandangan berbeda. Kwak berbicara tentang bagaimana dia memandang pertemuan antar-Korea dan saat Presiden Korea Selatan, Moon, melangkahi perbatasan dengan Kim.

“Saya tidak tahu apa arti Kim Jong-un di Korea Utara atau apa yang dia wakili secara politik, tetapi seluruh negara Korea Selatan senang,” kata Kwak kepada NYT.

“Aku ingin menepuk bahu Kim Jong-un karena datang.” Tetapi beberapa orang merasa bahwa Korea Selatan hanya ditipu oleh Korea Utara, sementara kengerian yang disebabkan oleh Kim diabaikan.

“Ambisi nuklir Kim Jong-un dapat dibenarkan dan bahkan diperindah oleh kata-kata ‘paket masker bom nuklir,'” kata Park Sang-hak, selaku pimpinan Pejuang Pembebasan Korea Utara kepada NYT.

Park mengacu pada nama yang dimaksudkan dengan permainan, namun tidak menyenangkan.

Penggambaran yang menguntungkan dari Korea Utara sebenarnya ilegal di Korea Selatan, sejak Undang-Undang disahkan pada tahun 1948. Namun, jarang diberlakukan di negara itu.

Sebuah iklan di akun Instagram resmi 5149 menunjukkan promo terhadap produk yang dibanjiri dengan sindiran, mengolok-olok siaran berita Korea Utara , tes nuklir rezim, dan kepribadian Kim.

Adapun kekuatan masker kecantikan ini, seharusnya mengandung air dari Pegunungan Paektu di perbatasan dengan Tiongkok dan Korea Utara, sebagaimana dilaporkan Sky News.

Pegunungan Paektu adalah lokasi di mana presiden Korea Selatan dan pemimpin Korea Utara berfoto bersama di akhir pertemuan September mereka.

Kim dan Moon telah bertemu tiga kali tahun ini. Pertemuan ini menjadi tonggak bersejarah dalam hubungan diplomatik antara kedua negara.

Mereka telah bertemu dua kali di area keamanan bersama di perbatasan dan satu kali di Pyongyang seperti ditulis Sky News.

Kim mengatakan dia akan berkunjung ke Seoul. Namun demikian, Sky News menulis bahwa pertemuan berikutnya tidak disebutkan lagi setelah pertemuan September lalu.

Sejumlah kantor berita menyebut, kedatangan Kim ke Seoul tak tak akan terungkap, hanya setelah pertemuan itu terjadi. Perkiraan ini sebagaimana terwujudnya perjalanan Kim ke Tiongkok pada Maret lalu. (asr)

Dari Berita NTD

Strategi Baru Amerika untuk Menghadang Pengaruh Beijing di Benua Afrika

0

Pemerintah AS telah meluncurkan strategi investasi baru di benua Afrika pada 13 Desember sebagai bagian dari upaya untuk melawan pengaruh Tiongkok yang semakin besar di antara negara-negara Afrika.

Tiongkok telah berupaya untuk meningkatkan pengaruh geopolitiknya di kawasan tersebut dengan mendanai proyek-proyek infrastruktur melalui inisiatif One Belt, One Road, dan memberikan bantuan dengan imbalan hak penambangan untuk sumber-sumber daya alam.

Namun para kritikus telah mengamati bahwa investasi-investasi Tiongkok telah memberi pinjaman pada negara-negara miskin dan membiakkan korupsi lokal, semua atas nama memenuhi kepentingan nasional rezim Tiongkok tersebut.

Mengutip kekhawatiran-kekhawatiran bahwa ambisi Tiongkok akan mengancam stabilitas dan kepentingan AS di kawasan tersebut, penasihat keamanan nasional John Bolton meluncurkan inisiatif “Prosper Africa” ​​(Memakmurkan Afrika) yang baru selama pidato yang diberikan di Heritage Foundation di Washington, DC, di mana Amerika Serikat akan berupaya mengejar perjanjian-perjanjian perdagangan dan proyek-proyek investasi untuk membantu menumbuhkan kelas menengah Afrika dan memajukan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di negara-negara Afrika.

Strategi baru Afrika tersebut juga akan “mengambil beberapa langkah tambahan untuk membantu teman-teman Afrika kita melawan terorisme dan memperkuat supremasi hukum,” kata Bolton.

Dalam pidatonya, Bolton menyebut pola Tiongkok tentang “suap, perjanjian yang tidak jelas, dan penggunaan strategi utang untuk menahan negara-negara di Afrika menjadi tawanan yang dikendalikan untuk harapan-harapan dan permintaan-permintaan Beijing.”

Sebagai contoh, ia menyebutkan kasus Djibouti, yang berutang sebagian besar utang publiknya pada Tiongkok.

Tiongkok juga mendirikan pangkalan militer luar negerinya yang pertama di sana, beberapa mil jaraknya dari pangkalan AS, Camp Lemonnier, di mana mendukung pasukan AS melakukan operasi anti teroris.

Kesepakatan-kesepakatan ekonomi Tiongkok telah menggoyahkan Djibouti ke dalam pertimbangan untuk menyerahkan kendali atas Terminal Peti Kemas Doraleh, pelabuhan pengiriman yang berlokasi strategis di Laut Merah, pada perusahaan-perusahaan milik negara Tiongkok. Tahun ini, pemerintah Djibouti secara tiba-tiba mengakhiri kontrak dengan operator pelabuhan yang berbasis di Dubai yang menjalankan terminal kontainer tersebut, kemudian menasionalisasi saham-saham yang dipegang oleh perusahaan Djibouti, yang secara efektif memberikan kendali pada pemerintah. Hal ini menyebabkan kekhawatiran bahwa pemerintah tersebut akan merasa terbujuk untuk mengkompromikan kedaulatannya pada Beijing.

“Jika ini terjadi, keseimbangan kekuasaan di Tanduk Afrika, arteri utama perdagangan maritim antara Eropa, Timur Tengah, dan Asia Selatan, akan bergeser mendukung Tiongkok,” Bolton memperingatkan.

Zambia juga sangat berutang budi kepada Tiongkok. Perusahaan utilitas listrik nasionalnya, ZESCO, direncanakan akan diakuisisi oleh entitas Tiongkok setelah kegagalan Zambia untuk membayar kembali pinjamannya pada Tiongkok, media Afrika melaporkan pada bulan September.

Rezim Tiongkok telah membuat investasi One Belt, One Road yang signifikan di sana sehingga bisa berdagang dengan sangat besar untuk kayu rosewood, bahan yang sangat didambakan untuk membuat furnitur Tiongkok.

Namun para ahli telah menyatakan keprihatinan bahwa permintaan Tiongkok tersebut akan memicu penebangan liar dan perusakan hutan di negara Afrika.

Bolton menyebut Tiongkok dan Rusia sebagai ancaman bagi keamanan nasional AS karena mereka “secara sengaja dan agresif menargetkan investasi-investasi mereka di kawasan tersebut untuk mendapatkan keunggulan kompetitif atas Amerika Serikat,” namun memberi lebih banyak contoh tentang Tiongkok.

The Epoch Times sebelumnya telah melaporkan investasi Beijing di Sierra Leone, yang menjadikan negara tersebut dalam kesulitan keuangan. Rezim Tiongkok juga mencoba mempengaruhi politik lokal untuk memilih anggota-anggota partai politik yang mendukung kesepakatan-kesepakatan bisnis yang memberikan kepemilikan tambang besi, bauksit, dan emas pada perusahaan-perusahaan Tiongkok.

Tiongkok juga telah menandatangani kesepakatan-kesepakatan di Ghana untuk mendapatkan kendali atas sumber-sumber tambang mineral, yang membuat para pejabat lokal dan penduduk khawatir tentang kerusakan lingkungan.

Strategi baru AS tersebut akan memperluas pasar untuk ekspor-ekspor AS sambil memajukan pertumbuhan ekonomi di Afrika dan terlibat dengan pemerintah-pemerintah Afrika sebagai “mitra strategis,” kata Bolton. (ran)

Rekomendasi video:

Di Balik Gelontoran Dana Tiongkok untuk Afrika, Ekonomi ataukah Politis?

https://www.youtube.com/watch?v=abxt-0TXluE&t=7s

“10 Tahun Lalu Peter Navarro Perkenalkan Epoch Times Pada Saya”

0

Zhang Dehui & Liu Fei dari Irvine, California, AS

Pertemuan “Trump & Xi” yang disoroti seluruh dunia telah digelar pada 1 Desember malam hari di Argentina. Tokoh golongan Hawkish perdagangan AS-RRT yang paling tidak disukai PKT sekaligus merupakan Penasehat Perdagangan Gedung Putih yakni Peter Navarro juga turut hadir.

Peserta yang turut hadir antara lain adalah Perwakilan Dagang Robert Lighthizer, menantu Trump selaku Penasehat Senior Gedung Putih Jared Kushner, Menlu Mike Pompeo, Menkeu Steven Mnuchin, Kepala Staf Gedung Putih John Kelly dan Penasihat Ekonomi Gedung Putih Larry Kudlow.

Menurut pernyataan teman baik Navarro baru-baru ini, Navarro kerap membaca Epoch Times, dan itu sudah dilakukannya sejak belasan tahun silam, juga mengenalkan Epoch Times pada orang lain.

Pada 5 dan 6 Oktober tahun ini, Rapat II Pembentukan Konstitusi pada gerakan “New California” diselenggarakan di Irvine, California. Pemrakarsa gerakan itu bermaksud memerdekakan sebagian besar wilayah pertanian di bagian timur California beserta San Diego dan Orange County serta mendirikan “New California” yang mencakup 51 distrik California sekarang ini.

Tahun 2011, saat mempromosikan buku “Death by China” di University of California Irvine, Navarro menerima wawancara Epoch Times. (Liu Fei/Epoch Times)

Wakil ketua “New California” yang juga ahli ekonomi yakni Profesor Chris Street berkata pada wartawan Epoch Times: “Teman baik saya Peter Navarro sangat menghormati surat kabar Epoch Times, ia berasal dari University of California Irvine (UC Irvine), saya mengajar disana.”

Berkat pengaruh Navarro, Street juga menjadi pembaca setia Epoch Times: “Peter Navarro adalah teman baik saya selama bertahun-tahun. Saya ikut serta dalam shooting film ‘Death by China’.

Presiden Trump pernah menonton film itu, dari film itulah presiden mempelajari konsep perdagangan yang diterapkannya sekarang. Peter Navarro selama ini selalu membaca Epoch Times, jadi saya juga mulai membacanya, seingat saya itu bermula sekitar tahun 2006-2007. Orang-orang yang penuh gairah mendukungnya (Epoch Times).”

“Saya membaca artikel di Epoch Times. Saya sangat tertarik pada permasalahan di Tiongkok, yang menarik adalah Epoch Times (juga) banyak memberitakan masalah internasional, dan kadang kala juga sangat unggul dalam hal memberitakan situasi politik dan permasalahan lain di Amerika Serikat.”

“Surat kabar ini (Epoch Times) sangat disambut baik, saya kerap bepergian ke Seattle, saya sering pergi ke Santa Clara dan San Francisco, juga Los Angeles, saya melihat banyak sekali beredar (koran Epoch Times), saya juga terkadang membaca online di website.”

Buku ‘Death by China’ ditulis oleh Navarro bekerjasama dengan mahasiswa Fakultas Ekonomi dari University of California Irvine bernama Greg Autry.

Buku tersebut memaparkan wujud negeri Tiongkok yang sesungguhnya di bawah kekuasaan rezim PKT yang selama ini telah disamarkan dengan balutan gula media massa dunia, mulai dari produk buruk, pencemaran lingkungan, sensor berita dan kemerosotan moral di tengah vakumnya agama, sampai pengendalian rezim PKT terhadap mata uang dan melakukan dumping ke seluruh dunia, serta proteksionisme dan mercantilisme menghancurkan perekonomian AS juga menggunakan hacker dan mata-mata mencuri kekayaan intelektual dan rahasia militer pentagon dan lain sebagainya.

Pada Desember 2015, Navarro diwawancarai oleh reporter Epoch Times terkait masalah penganiayaan HAM di balik “Made in China”. Ia berkata, “Pelanggaran HAM dalam skala besar oleh PKT, dalam debat (presiden) justru dibungkamkan, ini sangat mengenaskan. Dan Hillary Clinton harus turut bertanggung jawab atas hal ini, saat dia menjabat sebagai Menlu AS tindakan pertama yang dilakukannya adalah memberitahu PKT, bahwa dia tidak akan berupaya mengungkit masalah HAM itu lagi.”

Waktu itu, Navarro menghimbau konsumen AS, “seharusnya memahami secara mendalam harga tinggi yang harus dibayar di balik produk-produk made in China. Produk impor dari RRT mengalir ibarat banjir bandang yang tengah menghancurkan pondasi industri di Amerika, menyusutkan dasar penerimaan pajak AS, sekaligus membantu RRT memperluas pasukannya.

Perusahaan yang tidak berhati nurani sulit mengubah sikap, inilah mengapa AS harus menumpas perilaku dagang RRT yang tidak adil itu”. Perdagangan dan bea masuk yang tak seimbang yang disampaikannya di dalam buku “Death by China” sangat sejalan dengan pernyataan dan konsep Trump di saat dan pasca kampanye presidennya.

Menurut Street, gelombang internet berikutnya akan berupa Block Stack {memuat teknologi Bit-Coin, dan menggunakan rantai blok (block chain, Red.) untuk menciptakan internet terdistribusi, mendobrak sistem sentralisasi lama}, ini akan membuat semua aliran informasi internet terurai menjadi Hashes (potongan-potongan kecil/halus).

Jadi, institusi seperti Google tidak akan bisa mengendalikan sumber dan posisi aliran informasi tersebut. Pembaca akan langsung terhubung dengan pemasok konten tersebut, seperti media massa Epoch Times ini, media massa yang memahami pembacanya akan memiliki masa depan yang lebih baik.

Selain menjabat sebagai Wakil Ketua Gerakan “New California”, Street juga merupakan Wakil CEO dari Breitbart News Network yang merupakan situs berita yang berfungsi penting dalam kampanye Trump, yang menulis rubrik khusus baginya. Ia adalah dosen kehormatan di California State University, juga merupakan Ketua Pelaksana “American Specialism Institute”, dan pernah menjabat sebagai penasihat investasi sejumlah perusahaan yang telah go public di AS. (SUD/WHS/asr)