Epochtimes.id- Otoritas berwenang di ibukota Yaman, Sanaa, yang dikuasai Houthi berupaya mensterilkan pasokan air di sumur, jaringan pipa dan rumah. Langkah ini bertujuan membendung penularan wabah kolera terburuk.
Hampir empat tahun perang telah melumpuhkan sistem kesehatan dan sanitasi di Yaman. Akibatnya, sekitar 1,2 juta kasus kolera yang diduga telah dilaporkan sejak tahun 2017 dengan 2.515 angka kematian.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan pada Oktober bahwa penularan Kolera semakin cepat lagi setelah terjadinya 10.000 kasus. Angka ini dilaporkan per minggu, dua kali lipat tingkat rata-rata selama delapan bulan pertama Tahun 2018.
Sebagian besar kasus telah dilaporkan di area yang dikuasai oleh gerakan Houthi. Gerakan ini mengontrol sebagian besar pusat warga setelah mengusir pemerintahan yang diakui secara internasional dari Sanaa pada tahun 2014.
“Kami menerima informasi tentang kasus kolera yang dilaporkan dari Kementerian Kesehatan, kemudian tim itu mensterilkan rumah dan 20 rumah di sekitarnya,” kata Nabeel Abdullah al-Wazeer selaku menteri Pengairan Houthi, kepada Reuters di Sanaa.
“Kami mengerjakan dari rumah ke rumah dan mensterilkan air sumur. Kami mengerjakannya di tangki yang diletakkan di truk yang mengangkut air ke sektor swasta kepada warga, serta mensterilkan lokasi setempat yang mendistribusikan air. ”
Sementara Adel Moawada selaku Direktur Jenderal Urusan Teknis di fasilitas sanitasi air utama di Sanaa, mengatakan saat ini ada 20 unit khlorinasi otomatis yang dipasang di sumur yang terhubung langsung ke jaringan distribusi air ibukota.
Kolera disebarkan dengan mengonsumsi makanan atau air yang terkontaminasi. Wabah ini adalah penyakit diare dan dapat membunuh dalam beberapa jam.
Sementara wabah sebelumnya mungkin telah membantu meciptakan kekebalan tubuh terhadap warga. Namun, penyakit lainnya seperti malnutrisi yang meluas dapat memperlemah ketahanan tubuh.
PBB mengatakan sekitar 14 juta orang, atau setengah dari populasi Yaman, kemungkinan segera menghadapi kelaparan. Sekitar 1,8 juta anak-anak kurang gizi seperti dilaporkan UNICEF.
Sekitar 30 persen infeksi kolera dialami oleh Anak-anak.
Dokter anak Mohammed Abdulmughni memberikan cairan infus kepada anak-anak di tenda WHO di Sanaa. Tempat tidur mereka terletak di atas kerikil dan lalat mengelilingi wajah mereka.
“Datangnya musim dingin kami memperkirakan jumlahnya akan berkurang, namun kasusnya telah muncul pada kecepatan yang sama,” katanya.
“Kami memperkirakan kasus positif (diagnosa) menurun tetapi kasusnya tetap tinggi.”
Jika terdeteksi sejak dini, diare akut dapat diobati dengan garam hidrasi oral, tetapi kasus yang lebih parah memerlukan cairan intravena dan antibiotik.
Perwakilan UNICEF Meritxell Relano mengatakan kepada Reuters, lebih dari 250.000 kasus kolera telah tercatat di Yaman sejak awal 2018, dengan 358 kematian terkait.
“Kami telah mencegah wabah pada skala 2017. Tapi resikonya masih ada,” kata Relano. (asr)
Paris — Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menunda kenaikan pajak BBM setidaknya selama enam bulan. Putar balik kebijakan ini sebagai tanggapan atas protes selama berminggu-minggu yang terkadang disertai kekerasan, sebagai protes besar pertama sejak pemerintahan Presiden Emmanuel Macron berkuasa sejak 18 bulan lalu.
Dalam mengumumkan keputusan itu, Perdana Menteri Edouard Philippe mengatakan siapa pun akan disebut ‘tuli atau buta’ jika tidak melihat atau mendengar kemarahan yang bergolak di jalan-jalan atas kebijakan yang Macron sebut sebagai langkah penting untuk memerangi perubahan iklim.
“Rakyat Prancis yang mengenakan rompi kuning ingin pajak turun, dan bekerja untuk membayar. Itu juga yang kami inginkan,” kata Philippe. “Jika saya tidak berhasil menjelaskannya, jika mayoritas yang berkuasa tidak berhasil meyakinkan rakyat Prancis, maka sesuatu harus berubah. Tidak ada pajak yang layak membahayakan persatuan bangsa.”
Seiring dengan penundaan kenaikan pajak yang awalnya ditetapkan terhitung Januari 2019, Philippe mengatakan waktu yang ada akan digunakan untuk membahas langkah-langkah lain dalam membantu kaum miskin yang bekerja dan memajaki kelas menengah yang bergantung pada kendaraan untuk pergi bekerja dan pergi berbelanja.
Sebelumnya, para pejabat mengisyaratkan kemungkinan peningkatan upah minimum, tetapi Philippe tidak membuat komitmen seperti itu. Dia memperingatkan warga, bagaimanapun, bahwa mereka tidak dapat mengharapkan layanan publik yang lebih baik dengan pajak yang lebih rendah.
“Jika peristiwa beberapa hari terakhir menunjukkan kepada kita satu hal, itu adalah bahwa Prancis tidak menginginkan peningkatan pajak atau pajak baru. Jika pemasukan pajak turun, maka belanja juga harus turun, karena kita tidak ingin mewariskan utang kita kepada anak-anak kita. Dan utang itu sudah cukup besar,” kata PM.
Gerakan “rompi kuning”, yang dimulai 17 November 2018 sebagai kelompok protes media sosial yang diberi nama ‘jaket visibilitas tinggi’ yang digunakan oleh semua pengendara di Prancis dalam mobil mereka, dimulai dengan tujuan menyoroti tekanan pada pengeluaran rumah tangga, tentang kebijakan pajak pemerintah Macron pada bahan bakar.
Namun, selama tiga minggu terakhir gerakan ini telah berkembang menjadi ‘pemberontakan anti-Macron’ yang lebih luas dan masif, dengan banyak kritik terhadap presiden karena mengejar kebijakan yang mereka katakan menguntungkan orang kaya dan tidak melakukan apa pun untuk membantu orang miskin.
Meskipun tidak memiliki pemimpin dan kadang-kadang tujuan yang tidak jelas, gerakan ini telah menarik orang-orang dari segala usia dan latar belakang dan memanfaatkan malaise yang berkembang di atas arah yang ingin diambil oleh Macron. Selama dua hari terakhir, para pengemudi dan mahasiswa telah bergabung, dan meluncurkan protes mereka sendiri.
Setelah frustrasi yang terus meningkat selama tiga minggu, ada indikasi bahwa tindakan Philippe akan mampu bertahan terhadap gelombang protes ‘rompi kuning’ yang berjuang tanpa koordinator.
“Orang Prancis tidak ingin remah-remah, mereka ingin baguette,” kata juru bicara ‘rompi kuning’, Benjamin Cauchy kepada BFM. Dia menambahkan bahwa gerakan itu menginginkan pembatalan pajak.
Satu lagi, Christophe Chalencon, bersikap lebih kasar. “Kami sedang diperas oleh orang bodoh,” katanya kepada Reuters, menggunakan sumpah serapah yang lebih kuat.
Tujuan Hijau
Putar balik kebijakan pajak tidak nyaman untuk Macron. Pembatalan kebijakan itu dikeluarkan ketika pemerintah negara-negara Eropa bertemu di Polandia untuk mencoba menyepakati langkah-langkah dalam menghindari konsekuensi paling merusak dari pemanasan global. Sebuah masalah yang telah menjadikan Macron sebagai bagian sentral dari agendanya. Pajak karbonnya dirancang untuk mengatasi masalah ini.
Tetapi skala protes terhadap kebijakannya membuat hampir tidak mungkin untuk mempertahankan kenaikan harga BBM seperti yang diharapkannya.
Seorang petugas pemadam kebakaran di sekitar mobil yang terbakar dalam aksi unjuk rasa “rompi kuning” di Paris, pada 1 Desember 2018. (Alain Jocard/AFP/Getty Images/The Epoch Times)
Gerakan “rompi kuning” sebagian besar bersifat damai pada awalnya. Namun, dua akhir pekan terakhir telah menampilkan curahan kekerasan dan kerusuhan di Paris, dengan faksi ekstrem kiri-kanan dan kanan-jauh bergabung dengan demo dan memunculkan kekacauan.
Pada 2 Desember, monumen nasional Arc de Triomphe dirusak dan jalan-jalan di luar Champs Elysees juga berantakan. Mobil, gedung, dan beberapa kafe dibakar.
Kerusuhan diperkirakan telah merugikan jutaan perekonomian, dengan gangguan skala besar untuk pengecer, pedagang besar, restoran, dan industri perhotelan. Di beberapa daerah, sektor manufaktur juga terpukul menjelang Natal.
Ubah Prancis?
Macron, seorang mantan bankir investasi dan mantan menteri ekonomi berusia 40 tahun, mulai menjabat pada pertengahan tahun 2017. Dia menjanjikan untuk merombak ekonomi Prancis, merevitalisasi pertumbuhan dan menarik investasi asing dengan menjadikan negara itu tempat yang lebih menarik untuk berbisnis.
Dalam prosesnya, Dia mendapatkan label ‘presidennya orang kaya’, karena tampak lebih banyak mengeluarkan kebijakan positif bagi bisnis besar, dan meringankan beban pajak bagi orang kaya. Ketidakpuasan terus meningkat di kalangan pekerja kerah biru dan orang lain yang merasa bahwa Dia hanya mewakili ‘elit’ perkotaan.
Bagi Macron, yang turun tajam dalam jajak pendapat dan berjuang untuk mendapatkan kembali inisiatif itu, risiko lebih lanjut adalah bagaimana partai-partai oposisi memanfaatkan kemarahan dan keputusan untuk mengubah peta Parlemen.
Menjelang pemilu Parlemen Eropa Mei mendatang, dukungan untuk golongan politik kanan bawah, Marine Le Pen dan kiri-jauh, Jean-Luc Melenchon telah meningkat. Macron telah membuat pemilu akan menjadi pertarungan antara ide-idenya yang ‘progresif’ dan apa yang dilihatnya sebagai promosi agenda nasionalis atau anti-UE.
Le Pen dengan cepat menunjukkan bahwa penundaan enam bulan kenaikan pajak bahan bakar menunjukkan keinginan rakyat menjelang Pemilu Uni Eropa. (Reuters/The Epoch Times/waa)
Apa yang akan menjadi langkah selanjutnya dalam perang dagang AS – Tiongkok, hari yang sangat vital berikutnya akan segera tiba.
Para ahli mengatakan bahwa 18 Desember adalah hari peringatan 40 tahun Tiongkok memasuki era reformasi dan keterbukaan.
Hari itu mungkin akan dijadikan hari penting bagi masyarakat internasional untuk mengamati apakah Xi Jinping serius untuk melakukan reformasi struktural ekonomi dalam 90 hari sebagaimana yang disepakati bersama Trump di KTT.
“Jika hari atau pekan tersebut tidak ada pengumuman besar, maka kita tahu bahwa pihak Tiongkok tidak akan menggunakan kesempatan untuk mengubah arah kebijakan ekonomi dan industrinya”, kata Scott Kennedy, wakil direktur Studi China dari Center for Strategic and International Studies pada Senin (3/12/2018) kepada stasiun TV keuangan AS CNBC dalam acara Squawk Box.
Ia menambahkan, jika hal ini yang terjadi, maka perang tarif antara Amerika Serikat dengan Tiongkok akan meningkat lagi setelah lewatnya batas waktu 90 hari.
Scott Kennedy mengatakan bahwa selain mengamati tindakan Tiongkok di sekitar 18 Desember, perkembangan di Washington juga dapat mempengaruhi posisi hubungan AS – Tiongkok. Partai Demokrat telah menguasai Dewan Perwakilan setelah pemilihan tengah paa November lalu, dan bagaimana kerjasama Kongres dengan administrasi Trump adalah masalah penting.
Menurut pernyataan resmi Gedung Putih pada 1 Desember, bahwa Xi Jinping telah berjanji kepada Trump untuk membeli sejumlah besar komoditas AS, menunjuk fentanyl sebagai zat yang dikendalikan, dan segera melakukan reformasi struktural, serta kedua belah pihak bersama-sama untuk mempromosikan denuklirisasi Semenanjung Korea. Sementara itu Trump berjanji untuk menangguhkan kenaikan tarif atas komoditas impor dari Tiongkok senilai USD. 200 miliar mulai 1 Januari tahun depan.
Selain itu, kedua belah pihak menetapkan untuk bernegosiasi mengatasi masalah transfer teknologi wajib, perlindungan hak milik intelektual AS, hambatan non-tarif, gangguan jaringan dan pencurian cyber, layanan jasa, pertanian dan lainnya dalam waktu 90 hari.
Laporan terbaru dari perusahaan AS Goldman Sachs menunjukkan bahwa meskipun kesepakatan telah dicapai dalam KTT di Buinos Aires, tetapi masih merupakan tantangan berat untuk menemukan persetujuan yang dapat disepakati bersama sehingga pencabutan kenaikan tarif sepenuhnya dapat terealisasi.
Laporan itu memperkirakan bahwa kemungkinan hanya 20 % pembatalan perjanjian tarif yang komprehensif antara kedua pihak dapat tercapai.
Saat ini, ada referensi dalam pernyataan resmi atau pidato tingkat tinggi dari pihak Beijing bahwa kedua belah pihak sedang berusaha keras untuk sepenuhnya menghilangkan kenaikan tarif. Tetapi pernyataan tersebut tidak muncul di pihak Washington.
Laporan Goldman Sachs juga menyebutkan bahwa ‘gencatan senjata’ sementara selama 90 hari mungkin juga dipengaruhi oleh sentimen pasar dan sentimen politik domestik, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kesediaan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan akhir di masa depan.
Memecahkan masalah kekayaan intelektual adalah kunci untuk mencapai kesepakatan
Banyak ahli mengatakan kepada CNBC bahwa negosiasi perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok masih berlangsung, diharapkan bahwa perubahan soal transfer teknologi wajib, pelanggaran hak kekayaan intelektual dan pencurian siber akan menjadi fokus perhatian tinggi di masa depan. Tetapi diperkirakan bahwa pencapaian kesepakatan tidak dapat terjadi dalam waktu pendek.
Michael Hirson, penanggungjawab Eurasia, sebuah perusahaan analisis risiko politik global mengatakan, ‘gencatan senjata’ sementara seharusnya dipandang sebagai awal dari negosiasi yang berat dan sulit.
“Serangkaian masalah ini termasuk dalam masalah keamanan nasional, dan yang lebih luas lagi adalah masalah peningkatan persaingan geopolitik antara Tiongkok dengan Amerika Serikat,” katanya. “Akan sangat sulit untuk mempersempit kesenjangan antara kedua belah pihak hanya dalam waktu yang sesingkat itu”.
Michael Hirson mengatakan bahwa keberhasilan gencatan senjata tidak hanya bergantung pada hasil negosiasi, tetapi juga sejauh mana Trump bersedia menerima komitmen reformasi yang disajikan oleh pihak Beijing.
Namun, beberapa ahli juga telah melihat area di mana Tiongkok dapat membuat perubahan dalam jangka pendek. Edison Lee, seorang analis saham di Jefferies mengatakan, perjanjian perdagangan bisa menyelesaikan beberapa perubahan struktural dalam industri teknologi Tiongkok untuk memenuhi permintaan AS.
“Kami melihat bahwa Tiongkok memiliki dua konsesi potensial : Subsidi pemerintah untuk industri teknologi dan lokalisasi (usaha patungan) untuk beberapa layanan teknis” tulisnya dalam laporan pada Senin lalu.
Edison Lee menyebutkan, subsidi negara kepada perusahaan memiliki tiga tahapan : Subsidi langsung untuk proyek penelitian dan pengembangan atau proyek yang ditunjuk, memungkinkan kredit pajak untuk proyek penelitian dan pengembangan, dan tarif pajak preferensial untuk perusahaan teknologi tinggi.
“Untuk layanan teknis, pemerintah Tiongkok mungkin terpaksa harus menghilangkan beberapa hambatan perdagangan non-tarif, seperti mencabut persyaratan untuk layanan cloud asing dan lokalisasi penyedia perangkat lunak”.
Dia mengatakan : “Jika ini terjadi, mungkin dapat memberikan beberapa keuntungan kepada perusahaan AS, seperti Microsoft, Amazon, Google (perusahaan induknya Alphabet) dan Oracle. (Sin/asr)
Epcohtimes.id- Pihak berwenang di Thailand merespon tekanan yang diklaim oleh rezim Komunis Tiongkok dengan menahan seorang pengusaha Taiwan.
Penahanan ini diduga keterlibatan warga Taiwan ini dengan stasiun radio yang bermarkas di AS. Radio ini menyiarkan berita tentang penganiayaan politik dan agama di Tiongkok.
Pada 22 November 2018, polisi di Bangkok menahan Chiang Yung-hsin, yang mengelola perusahaan di Taiwan yang berbasis lokal, karena membantu seorang teman menyewa sebuah kantor. Tempat ini sebagai peralatan yang digunakan untuk mengirimkan siaran frekuensi pendek program bahasa Mandarin ke daratan Tiongkok dari Chiang Mai, sebuah kota di Thailand Utara.
Radio Sound of Hope (SOH) adalah penyiaran nonprofit berbahasa Mandarin yang berbasis di San Francisco, Amerika Serikat.
Selain berita, kehidupan, dan budaya, siaran radio ini mencakup konten yang sebagian atau seluruhnya disensor di Tiongkok daratan oleh Partai Komunis Tiongkok.
Siaran paling menonjol dalam pelaporan SOH adalah penganiayaan Falun Gong yang dilakukan oleh Partai Komunis selama 19 tahun. Falun Gong adalah sebuah displin meditasi tradisional Tiongkok. Termasuk siaran tentang pihak berwenang di Tiongkok menekan penganut keyakinan agama yakni Muslim dan Nasrani.
SOH menyuarakan upaya pengacara dan rakyat Tiongkok yang mengajukan petisi kepada pihak berwenang terkait hak-hak sipil.
Tema-tema yang terkandung dalam siaran SOH menegaska sudut pandang mendalam tentang sejarah dan budaya Tiongkok yang tidak sesuai dengan narasi ideologi Partai Komunis Tiongkok.
Chairman SOH, Zeng Yong mengatakan polisi Thailand secara tegas mengatakan kepada Chiang bahwa dia ditangkap karena tekanan dari rezim Tiongkok.
“PKT [Partai Komunis Tiongkok] takut akan siaran kami, sehingga telah menekan negara-negara di sekitarnya untuk mengganggu stasiun radio kami,” kata Zeng kepada Epoch Times versi bahasa mandarin.
SOH telah mengudara di Thailand selama hampir dua tahun. Namun pada Agustus lalu, polisi Thailand, yang bertindak di bawah tekanan dari Partai Komunis Tiongkok, mulai membatasi operasi penyiaran dan menyita peralatan Radio.
Zeng mengatakan Chiang dibebaskan dengan jaminan setelah tiga hari ditahan, tetapi masih dipantau oleh pihak berwenang. Paspornya disita dan dia tidak dapat meninggalkan Thailand. “Kami sangat prihatin dengan situasi Chiang,” kata Zeng.
“Dia tidak melakukan kesalahan apa pun, Kami tidak mengancam kepentingan Thailand,” tambahnya.
“Thailand adalah negara demokrasi, dan kami berharap itu tidak menyerah pada intimidasi PKT dengan mengorbankan kedaulatannya untuk membantu rezim otoriter,” jelasnya.
Stasiun radio SOH di Chiang Mai,kata Zeng, tidak melanggar hukum setempat. Bahkan membantu menahan penindasan sistematis terhadap kebebasan berbicara dari Partai Komunis. Zeng mengatakan terlepas dari upaya PKT melakukan intimidasi, siaran SOH dapat diterima di semua bagian Tiongkok.
Pengacara hak asasi manusia berbasis di New York, AS, Ye Ning mengatakan SOH didirikan sebagian dengan misi penegakan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menjamin kebebasan berekspresi, opini, dan pers. Deklarasi itu diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948.
Ye mengatakan kepada The Epoch Times bahwa SOH tidak mendorong terorisme atau kegiatan kriminal lainnya, dan memiliki hak untuk beroperasi di Thailand.
Chiang hanya membantu seorang teman menyewa tempat, kata Ye, sehingga SOH dapat memberikan audiens daratan Tiongkok dengan berita tanpa sensor yang tidak tersedia di bawah pengontrolan ketat oleh Partai Komunis.
Ye mengatakan bahwa dengan menyerah pada tekanan PKT, otoritas Thailand merusak kedaulatan dan integritas bangsa. Apalagi, Thailand adalah sekutu kuat Amerika Serikat di Asia Tenggara dan tidak boleh membiarkan dirinya dipersenjatai kuat oleh rezim komunis totaliter.
“Pemerintah Thailand harus memahami bahwa ia memperoleh dukungan AS, dan itu tidak perlu melakukan hal-hal sesuai dengan keinginan Beijing,” ungkapnya. (asr)
Liang Xin dan Xiao Lusheng berkontribusi pada laporan ini.
Tanggal 27 Oktober pasca perundingan pemimpin Jepang dan RRT, dalam konferensi pers kedua belah pihak menyatakan hubungan kedua negara akan melangkah menuju “tahapan baru”, media massa corong PKT juga yang sebelumnya selalu mempropagandakan anti Jepang, kini banting setir menyebutkan RRT dan Jepang “saling menghormati dan eksis bersamaan”, namun media massa Jepang berpendapat “tahapan baru” RRT-Jepang ini adalah “mimpi berbeda di ranjang yang sama”.
Pakar mengatakan “Perang Dingin RRT-AS” telah dimulai, AS memanfaatkan perang dagang sebagai momentum untuk mengepung RRT, bagi Jepang dan Korea Selatan, era dimana “keamanan mengandalkan AS, tapi mencari uang pergi ke RRT” akan segera berakhir, Jepang harus menyatakan sikap di antara konflik RRT-AS.
Jepang harus merelakan kepentingan ekonomi dengan Beijing, mengingat hikmah PD-II akibat salah memilih teman sekutu.
Strategi Terhadap RRT, Jepang & AS Tidak Sejalan
Selama 4 bulan setelah dimulainya Perang Dagang AS-RRT, seputar masalah strategi dalam berurusan dengan RRT, baik Jepang maupun AS telah melakukan penyesuaian besar.
Amerika “dari bekerjasama beralih menjadi konfrontasi”, sedangkan dalam kunjungan ke RRT kali ini Abe menjelaskan kebijakan terhadap RRT beralih “dari berkompetisi berubah menjadi bekerjasama”, kedua negara sekutu tidak berjalan di jalur yang sama.
Karena terdesak tekanan dari kalangan industri Jepang yang berupaya memperluas investasi di pasar Tiongkok, Shinzo Abe menempuh strategi “politik dan ekonomi terpisah”, yakni dalam hal keamanan berlawanan dengan RRT, tapi tidak demikian dalam hal ekonomi.
Akan tetapi surat kabar Jiji Press Jepang memberitakan, dalam perang dagang AS-RRT, PKT sangat membutuhkan negara ekonomi ketiga terbesar dunia yakni dalam hal “teknologi dan modal dari Jepang”.
Walaupun kedua negara berusaha menciptakan suasana saling berkunjung pemimpin kedua negara tahun depan, namun keduanya sepertinya telah menghindari masalah konfrontasi di Kepulauan Senkaku (Diao Yu), Laut Timur dan konflik sejarah, tahapan baru antara RRT-Jepang hanyalah “mimpi yang berbeda di ranjang yang sama”.
Komentator militer sekaligus penasihat AL Amerika merangkap penasehat strategi keamanan bernama Jun Kitamura mengatakan, tanggal 4 Oktober lalu Wapres AS Pence dalam pidatonya mengumumkan terjadinya perubahan besar strategi terhadap RRT, dan menunjukkan sikap bertikai dengan pemerintah Beijing dalam hal ekonomi, militer dan berbagai aspek lainnya, dengan demikian ‘Perang Dingin AS-RRT’ telah dimulai. “
Di internal AL Amerika merasa khawatir akan perubahan sikap ‘negara sekutu’ Jepang,” Ujar Kitamura.
Kitamura menyatakan, di masa “Perang Dingin AS-Soviet”, garis depan perang dingin adalah Benua Eropa, sedangkan Jepang berada di “sisi tepi” atau “samping” perang dingin; sementara konfrontasi militer “perang dingin RRT-AS” terpusat di perairan Laut Tiongkok Selatan, Laut Taiwan dan sekitarnya, dalam hal ini Jepang berada di “garis depan”.
Aliansi Jepang, Filipina dan lain-lain akan menjadi wilayah penopang utama yang terjamin bagi AL Amerika Serikat. Kitamura berkata, “Terhadap perubahan sikap rezim Abe dalam hal kebijakan pada RRT‘ dari bersaing berubah menjadi bekerjasama’, Amerika pasti akan memiliki kebijakan tak terduga yang akan dapat membuat kedua negara melangkah bersama lagi.” Pungkas Kitamura.
Jepang Seharusnya Mengingat Pelajaran Salah Memilih Teman Sekutu PD-II
Menurut Jun Sakurada, pakar politik yang juga dosen dari Toyo Gakuen University, sebagai sekutu Amerika, Jepang dan Korsel seharusnya telah menyadari, AS telah melontarkan sinyal: era di mana “keamanan mengandalkan AS, mencari uang pergi ke RRT” sudah berakhir, hanya bisa memilih salah satu. Sakurada mengatakan, di masa perang dingin AS-Soviet, Jepang sebagai sekutu Amerika dengan sendirinya berpihak di sisi AS.
Dan, sekarang ‘perang dingin kedua’ telah dimulai, Jepang harus memutus kepentingan ekonomi dengan Beijing. Dalam pidatonya Pence mengungkit soal zona India-Pasifik yang akan menjadi zona pengembangan kerjasama baru di wilayah Asia Pasifik.”
Karena awalnya “strategi India-Pasifik yang bebas terbuka” adalah usulan Shinzo Abe untuk melawan meluasnya “One Belt One Road” yang diusung oleh PKT, sekarang Amerika berusaha keras meluaskannya, tidak diragukan merupakan sinyal kekompakan terhadap Abe.
“Jepang menghadapi pilihan antara RRT atau Amerika, sekarang adalah waktunya untuk menentukan ‘poros’ diplomatik Jepang,” tegas Jun Sakurada.
Tanggal 10 Oktober lalu, pakar strategi merangkap konsultan pertahanan AS yakni Edward Nicolae Luttwak saat berkunjung ke Jepang, lebih lanjut mengisyaratkan tren jangka panjang ‘Perang Dingin RRT-AS’.
Saat diwawancara surat kabar New York “Daily News” ia mengindikasikan tanda berakhirnya perang dagang RRT-AS, “Perang dagang ini akan berlangsung sampai rezim PKT runtuh, jika tidak AS tidak akan berhenti.”
Atas pernyataan Edward tersebut, komentator politik ekonomi Yoshinori Kitano menyatakan, “Perang Dagang RRT-AS sedang sengit-sengitnya, Jepang tidak mungkin hanya berpangku tangan saja, Jepang tidak bisa menghindari harus menyatakan sikap. Jepang seharusnya mengingat pelajaran pada perang dunia kedua, salah memilih Jerman sebagai teman sekutu.”
PKT Tengah Ikuti Jejak Kehancuran Uni Soviet
Menurut analisa Kitano, Perang Dagang RRT-AS tengah mengarahkan PKT menapaki jalan keruntuhan Uni Soviet dulu. Ia berkata, pasca PD-II, Uni Soviet menyusupi Eropa Timur dengan sistem kediktatoran komunismenya, dan mengancam sistem kebebasan demokrasi di Eropa dan Amerika.
Waktu itu pertumbuhan ekonomi Uni Soviet setiap tahun mirip dengan RRT sekarang ini, sekitar 6% per tahun, dan dalam bidang militer mampu bersaing dengan Amerika. Di era tahun 80an abad lalu, Presiden AS Ronald Reagan menyebutnya “kekaisaran sesat”, dan memulai aksi meruntuhkan Uni Soviet dengan cara ekonomi.
Waktu itu AS bekerjasama dengan Saudi Arabia yang meningkatkan produksi minyak buminya dan mengakibatkan harga minyak anjlok, sehingga mengguncang perekonomian Uni Soviet yang mengandalkan ekspor minyak bumi.
Di saat yang sama Uni Soviet juga diseret ke dalam persaingan persenjataan, yang menjatuhkan Uni Soviet secara ekonomi dan pada akhirnya mengarah pada keruntuhan Uni Soviet.
Kitano menyatakan, melihat nasib yang menimpa kakak tertua kubu komunis Uni Soviet, pelajaran yang bisa dikutip PKT dari keruntuhan Uni Soviet adalah: pengendalian erat bidang ekonomi dan pengawasan ketat opini publik.
Namun hakikat dari ekonomi RRT merupakan ekonomi terencana, bertahun-tahun BUMN dibiarkan berhutang besar, hingga akhir tahun 2017, hutang BUMN telah mencapai 159%, hutang rumah tangga juga meningkat sampai 107.2% dari pendapatan.
Selain itu, kebijakan prioritas militer telah mengakibatkan anggaran militer membengkak; di sisi lain, diplomasi tebar uang di Afrika dan kredit macet dari proyek “One Belt One Road” yang kurang transparan.
Kitano berkata, “Saat ini, Perang Dagang AS-RRT menyebabkan ekonomi RRT memburuk, masalah ekonomi yang terakumulasi bertahun-tahun akan meledak, situasi ini sangat menyerupai Uni Soviet yang saat itu ekonominya mengalami Waterloo yang pada akhirnya menyebabkan runtuhnya Uni Soviet, kini PKT sedang menapak jalan kehancuran Uni Soviet kala itu.” (SUD/WHS/asr)
Epochtimes.id- Sebanyak125 perempuan dan anak gadis telah diperkosa, dicambuk, dan dipukuli saat serangan-serangan mengejutkan. Sejumlah pekerja bantuan di Sudan Selatan mengatakan tidak bisa berkata-kata atas kejadian ini.
Doctors Without Borders pada Sabtu mengatakan “peningkatan dramatis” dalam kekerasan seksual terjadi antara 19 November dan 27 November 2018.
Saat kejadian sejumlah wanita dan gadis menuju ke lokasi pendistribusian makanan di wilayah Bentiu. Klinik medis Bentiu mengobati 104 korban penyerangan seksual dalam 10 bulan pertama tahun ini.
Kekerasan seksual telah meluas akibat perang saudara di Sudan Selatan. Bahkan pemberlakuan kesepakatan perdamaian baru-baru ini, pegiat kemanusiaan telah memperingatkan maraknya kekerasan seksual. Ditambah semakin banyak warga yang putus asa mencoba mencari bantuan.
Seorang bidan dari Doctors Without Borders yang merawat beberapa orang selamat mengatakan, korban yang ditargetkan termasuk wanita dan anak perempuan yang hamil, lanjut usia dan termuda berusia 10 tahun.
“Apa yang terjadi sejak minggu lalu tidak bisa dilukiskan. Saya belum mendapatkan kata-kata untuk itu, ”kata Ruth Okello kepada The Associated Press.
Pakaian dan sepatu milik wanita-wanita tersebut dirampok. Bahkan kartu jatah mereka untuk distribusi makanan disita dan dihancurkan.
Kepala misi PBB, David Shearer, mengatakan serangan “menjijikkan” dilakukan oleh orang-orang muda dengan seragam militer dan pakaian sipil.
AS telah meningkatkan patroli di daerah tersebut dan meluncurkan penyelidikan. AS mendesak pihak berwenang setempat untuk memintai pertanggungjawaban dari penyerang.
Pemerintah Sudan Selatan tak segera tersedia berkomentar atas kasus ini .
Badan internasional yang ditugasi memantau pelaksanaan perjanjian perdamaian mengatakan, Sabtu, telah membuka penyelidikan terhadap laporan-laporan terkait.
Program Pangan Dunia PBB mengatakan bahwa ketika ada distribusi yang sedang berlangsung di Bentiu bagi orang-orang yang terlantar, para wanita dan anak perempuan tidak akan menerima bantuan makanan sampai minggu berikutnya.
WFP mengatakan pihaknya sedang menyelidiki apakah dapat memindahkan lokasi pendistribusian lebih dekat ke komunitas di daerah tersebut.
Sebuah laporan baru dari panel ahli PBB yang memantau sanksi di Sudan Selatan mengatakan pihaknya tetap “sangat prihatin” tentang berlanjutnya tingkat kekerasan seksual terkait konflik, meskipun perjanjian damai ditandatangani pada September lalu. (asr)
Epochtimes.id- Menjelang berakhirnya tahun keempat pemerintahan Kabinet Kerja, kondisi makroekonomi Indonesia aman terkendali di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Capaian ini tergambar dalam sejumlah indikator makro ekonomi yang mampu bertahan di level aman, yang diikuti juga oleh perbaikan indikator sosial.
“Di tengah gejolak dan tekanan ekonomi dunia di tahun 2018, bisa ditandai dengan jelas bahwa ekonomi kita mampu bertahan dengan baik,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ketika menyampaikan laporan kepada Presiden Joko Widodo dalam acara CEO Networking 2018, di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta dalam siaran pers Kemenko Perekonomian.
Menurut Darmin, pertumbuhan ekonomi dalam situasi gejolak ekonomi global pada kuartal III mencapai 5,17% dengan tingkat inflasi yang cukup baik di kisaran 3%.
Di hadapan audiens para CEO perusahaan besar dan go public, Darmin menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia masih menunjukkan peningkatan di tengah tekanan ekonomi global.
Pertumbuhan ekonomi triwulan III berada di level 5,17% secara year-on-year (yoy)—lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan III 2017 yang hanya mencapai 5,06%.
Hal ini diimbangi dengan tingkat inflasi yang berhasil dijaga sepanjang tiga tahun terakhir, masing-masing di level 3,35% (2015), 3,02%(2016) dan 3,61% (2017). Bahkan, inflasi ini masih tetap terjaga hingga Oktober 2018 di level 3,16%.
“Kalau kita melihat data sosial ekonomi, seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan indeks ketimpangan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara konsisten membaik” tambah Darmin.
Pada Maret 2018, tingkat kemiskinan 9,82% mencatat rekor sebagai yang terendah sejak tahun 1970. Tingkat ketimpangan pun turun hingga 0,389, terendah dalam enam tahun terakhir.
Tidak hanya itu, tingkat pengangguran juga turun ke level 5,34% pada Agustus 2018. Adapun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga konsisten meningkat dalam lima tahun terakhir, kini di angka 70,81 per 2017. Angka ini menunjukkan bahwa Pemerintah berhasil menempatkan Indonesia dengan status pembangunan manusia “tinggi”.
Darmin kembali menegaskan bahwa pemerintahan kali ini memperkenalkan suatu pendekatan yang agak berbeda dalam beberapa puluh tahun terakhir.
Menurutnya, kebijakan pertama yang ditekankan mengacu pada perbaikan supply-side, yakni perbaikan kualitas infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), dan redistribusi pertanahan. Dengan pembangunan infrastruktur, diharapkan pemerintah dapat memperbaiki kualitas logistik yang kesemuanya bermuara pada pelaksanaan transformasi ekonomi.
“Kami juga menggerakkan program vokasi besar-besaran untuk memperbaiki kualitas SDM, yang apabila dijalankan maka perbaikan supply-side akan menjadi basis untuk keluar dari jeratan tekanan eksternal” tambah Darmin.
Pendekatan perbaikan supply-side ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa pemerintah menggeser prioritas pembangunan secara berkala.
“Kita perlu menggeser prioritas pembangunan dari pembangunan infrastruktur menjadi perbaikan kualitas SDM dari tingkat wilayah terkecil hingga wilayah besar untuk menciptakan agen-agen pertumbuhan” demikian pesan Presiden Jokowi.
Meski fokus menggenjot supply-side, tentu tak berarti pemerintah melupakan sisi demand-side. Caranya dengan terus menjaga tingkat konsumsi, Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB), dan tingkat ekspor. Pemerintah senantiasa menjaga keseimbangan kedua sisi agar transformasi ekonomi dapat benar-benar terealisasi.
Hadir dalam kesempatan ini antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Inarno Djayadi dan para stakeholder terkait. (asr)
Bagaimana perasaan Anda jika setiap gerakan Anda — termasuk apa yang Anda beli di supermarket, dan dengan siapa Anda bertemu — dipantau?
Itu sudah menjadi kenyataan di Tiongkok, negara pengawas terbesar di dunia, yang telah memasang lebih dari 200 juta kamera pengenalan wajah, dan memiliki rencana untuk memasang 400 juta lagi untuk memastikan setiap ruang publik dipantau.
Sebagaimana diketahui ‘Big Brother’ adalah tokoh fiksi dalam novel Nineteen Eighty-Four karya George Orwell.
Ia konon merupakan pemimpin negara Oceania, sebuah negara totalitarian yang dikendalikan oleh partai Ingsoc. Rakyat di negara tersebut selalu diingatkan dengan slogan “Big Brother sedang mengawasimu” di layar.
Istilah kekinian ‘Big Brother’ telah masuk ke dalam kosa kata modern sebagai sinonim untuk penyalahgunaan wewenang pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kebebasan sipil dan pengintaian massal.
Kembali ke topik, rezim Komunis Tiongkok menyatakan rencana ‘perengut privasi’ mereka bertujuan “memungkinkan orang-orang yang terpercaya berpergian ke mana-mana di bawah ‘langit’ sementara merumitkan orang-orang yang didiskreditkan ketika hanya menentukan satu langkah.”
Sekarang, negara tekno-otoriter yang menyeramkan ini (Distopia) memiliki kemampuan memilih seseorang dari kerumunan 60.000 orang. Itu bukan kabar baik jika Anda tidak memiliki rekam jejak ‘bagus’ versi buku catatan milik Partai Komunis.
Jaringan pengawasan di mana-mana milik Komunis Tiongkok bekerja sama dengan ‘sistem kredit’ yang keji, dibentuk untuk memberikan ‘reward’ bagi yang berperilaku ‘baik’ dan menghukum bagi yang berperilaku ‘buruk’.
Pada tahun 2020, rencana jahat ini akan beroperasi penuh. Dan, seperti umumnya yang berlaku di negara komunis manapun, rakyat tidak memiliki yang bisa mereka katakan atas masalah ini.
‘Reward’ bagi perilaku yang baik dapat berarti Anda dapat memesan hotel tanpa membayar deposit, dan mungkin mendapatkan diskon pembayaran.
Hukumannya jauh lebih banyak, dari memperlambat kecepatan internet Anda, melarang perjalanan dengan pesawat atau kereta api, melarang anak-anak Anda mengikuti sekolah tertentu, melarang Anda mendapatkan pekerjaan tertentu, menghentikan Anda dari membeli makanan tertentu dengan transaksi elektronik. Itu hanya beberapa contoh saja …
Sebagai analogi sederhana tentang bagaimana seseorang dapat memperoleh atau kehilangan poin, membeli popok akan diberi reward dengan poin, karena hal itu dianggap tindakan yang bertanggung jawab. Membeli alkohol secara legal, bagaimanapun, akan menyebabkan Anda kehilangan poin.
Sosok yang Masuk Kategori
Seorang berada dalam kriteria ke dalam tiga kategori menurut poin mereka: Terpercaya, Rata-rata, dan tidak dapat dipercaya.
Bagi suku Uighur di wilayah Xinjiang barat laut Tiongkok, bagaimanapun, mereka digolongkan ke dalam dua kategori saja: rata-rata, dan tidak dapat dipercaya.
Dengan kata lain, bagi Partai Komunis, tidak ada yang namanya “Uighur yang dapat dipercaya.”
Jurnalis ABC mewawancarai Filmmaker, Tahir Hamut, yang berhasil melarikan diri dari Tiongkok pada tahun 2017 untuk mengajukan suaka politik di Amerika Serikat … sebuah langkah yang menggergaji dua saudara laki-lakinya dan saudara iparnya di Xinjiang segera ‘menghilang’ setelah itu.
Isyarat Target Perampasan Organ Tubuh
Setiap suku Uighur harus dipindai wajah dan sidik jari mereka.
Ketika Hamut masih di rumah, dia dipanggil untuk diambil biometriknya dan dipindai sebagai database. Itu bukan prosedur normal sama sekali, setidaknya bagi suku Uighur.
“Kami mendapat telepon dari kantor polisi yang menginstruksikan kami untuk datang,” kenang Hamut.
“Kami dibawa ke ruang bawah tanah. Ada rantai dan belenggu yang tergantung di sel, dan kursi besi yang disebut ‘kursi harimau’ di mana para kriminal diikat. Kami masuk ke dalam dan ada sekitar 20 hingga 30 orang di sana. Kami semua orang Uighur. ”
Getty Images | GREG BAKER
“Ketika giliran kami, istri saya dan saya … pertama mereka mengambil darah dari kami.” Setelah itu, pemindaian menyeluruh wajah dari semua sudut diambil.
Hamut mungkin tidak tahu alasan mengapa polisi mengambil darah mereka, tetapi setidaknya, itu bukan untuk tes kesehatan, mengingat perlakuan kasar yang didapatkan Uighur.
Presiden Kongres Uighur se-Dunia, Dolkun Isa kepada Parlemen Inggris pada 13 Desember 2017 berbicara tentang pengambilan organ paksa di Tiongkok.
“Kami juga sangat terganggu oleh laporan pihak berwenang Tiongkok yang mengumpulkan sampel darah dari populasi Uighur di Turkestan Timur,” kata Isa, sebagaimana tercantum di situs web Kongres Uyghur.
Tak Hanya Suku Uighur
Menurut Jurnalis investigasi, Ethan Gutmann bahwa polisi juga mengambil darah dari praktisi Falun Gong.
“Polisi datang, mengetuk pintu mereka, dan kemudian melakukan tes darah — yang jelas dimaksudkan untuk pencocokan jaringan darah,” kata Gutmann kepada The Epoch Times.
Gutmann sebagai penulis “Bloody Harvest/The Slaughter : An Update,” mengatakan laporan yang memberatkan penuh bukti tentang pengambilan organ paksa di Tiongkok, sindikat kriminal yang diatur oleh Partai Komunis China, bekerja sama dengan industri medis, polisi, militer, dan departemen ekstra-kehakiman, Kantor 610 yang terkenal kejam.
Praktisi Falun Gong, yang merupakan praktisi meditasi yang damai, adalah target utama untuk pengambilan organ, karena organ mereka yang sehat. Pihak berwenang tahu mereka tidak merokok, tidak minum alkohol, dan menjalani hidup yang relatif sehat.
Mengingat begitu massifnya sistem pengawasan di Tiongkok , begitu Negara mengetahui jenis jaringan darah seseorang dan fitur wajah mereka, tidak sulit bagi polisi untuk menciduk orang itu dari kerumunan dan menculik mereka sebelum transplantasi terjadwal. Mereka tidak perlu sepenuhnya bergantung pada pelacakan orang melalui ponsel.
Ini adalah sistem membunuh atas dasar orderan untuk “tidak dapat dipercaya” di Republik Rakyat Tiongkok.
Suasana Mencekam
Saat ABC melaporkan tentang sistem kredit Tiongkok, jurnalis Matthew Carney dan kru kameranya dimonitor oleh enam pengamat sepanjang waktu, di samping gerakan mereka semakin dibatasi oleh 8–10 penjaga bersenjata.
Mereka diperingatkan untuk tidak berinteraksi dengan penduduk setempat, khususnya di Xinjiang, dan kadang-kadang rekaman mereka diperiksa dan dihapus.
Terjadi ketegangan, catat Carney, dan mewawancarai penduduk setempat tentang pemikiran mereka tentang sistem kredit dan pengawasan yang sangat mengganggu benar-benar terlarang.
“Yang jelas adalah bahwa ada tindakan keras yang brutal dan represif terjadi di sini, dan teknologi berada di pusatnya,” kata Carney.
Sistem pengawasan yang ada di mana-mana dan canggih di Tiongkok cocok dengan otoritas komunis. Apalagi, hanya mengendalikan kontrol secara mutlak.
Setelah Xi Jinping menjadi ketua seumur hidup, itu tidak akan lama lagi sebelum Tiongkok menjadi rezim diktator sepenuhnya, baik secara online maupun offline. (asr)
Artikel Ini diterbitkan di ntd.com dengan judul “Chilling technological advancements have turned China into a dystopian digital dictatorship.”
*Distopia : tempat khayalan yang segala sesuatunya sangat buruk dan tidak menyenangkan serta semua orang tidak bahagia atau ketakutan, lawan dari utopia (Kamus kbbi.kemdikbud.go.id)
EpochTimesId – Pada hari pertamanya menjabat, Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador memaparkan rencana untuk mengakhiri pelanggaran hukum yang masif. Pemerintahannya akan mendukung pembentukan penjaga nasional yang baru. Itu adalah sebuah inisiatif yang berisiko mengganggu soliditas sebagian pendukungnya, yang selama ini dikenal mendukung pendekatan yang tidak terlalu militerisme.
Dalam pidato Minggu (2/12/2018) pagi, presiden ‘beraliran politik kiri’ pertama Meksiko dalam beberapa dekade ini, beberapa kali menyampaikan penekanan selama kampanye tentang rekonsiliasi damai dan bahkan amnesti bagi beberapa pihak yang terlibat dalam perang narkoba melelahkan di negara itu. Dia menawarkan pendekatan yang lebih tradisional yang didefinisikan oleh lebih banyak tentara dan polisi.
“Kita harus menyesuaikan diri dengan era baru,” katanya, diapit oleh para jenderal di sebuah pangkalan militer di ibukota, sambil menekankan bahwa kebijakan keamanannya juga akan menghormati hak asasi manusia.
Pada fase pertama rencananya, pasukan penjaga nasional berkekuatan 60.000 personil yang terdiri dari tentara, angkatan laut dan polisi federal lainnya akan memerangi kejahatan. Sementara reformasi konstitusional akan diupayakan untuk memperkuat strategi baru (demiliterisasi).
Lopez Obrador mengatakan strategi ini akan dimasukkan ke dalam pemungutan suara publik (jajak pendapat), yang kemungkinan akan digelar pada bulan Maret. Fase kedua akan menambah kekuatan militer tambahan untuk upaya itu.
“Orang-orang Meksiko membutuhkan pasukan bersenjata mereka untuk mengatasi masalah ketidakamanan dan kekerasan ini sekarang,” kata Lopez Obrador, yang sering berbalik ke arah petugas berseragam yang berkumpul di belakangnya untuk berbicara langsung kepada mereka.
“Kami memilih rencana ini karena kami mempercayai angkatan bersenjata,” kata Lopez.
Selama belasan tahun terakhir, pasukan keamanan Meksiko telah menumbangkan beberapa gembong obat-obatan terlarang. Namun lebih dari 200.000 orang kehilangan nyawa, dan puluhan ribu lainnya dilaporkan menghilang sejak pendekatan yang berfokus pada militer dimulai pada 2006.
Beberapa tahun terakhir jumlah catatan pembunuhan meningkat, termasuk di beberapa tujuan wisata paling terkenal di negara itu seperti Acapulco dan Los Cabos.
Selama kampanye, petugas keamanannya menguraikan rencana untuk mengurangi masa tahanan di penjara bagi beberapa kejahatan, serta kontrol yang lebih ketat terhadap senjata. Strategi tersebut bersandar pada ‘keadilan transisional’, yang sering melibatkan kelonggaran bagi mereka yang mengaku bersalah. Komisi kebenaran akan menyelidiki kekejaman dan pemberian reparasi bagi para korban.
Presiden baru ini belum merinci bagaimana kebijakan tersebut akan diimplementasikan. (Reuters/The Epoch Times/waa)
Pertemuan antara Trump dengan Xi Jinping di sela KTT G20 di Buenos Aires, Argentina yang cukup menarik perhatian dunia telah berakhir. Namun ‘hasil pertemuan’ yang diumumkan oleh kedua negara terdapat perbedaan yang menyolok.
Malam 1 Desember, Presiden AS Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping beserta delegasi mereka masing-masing mengadakan pertemuan untuk negosiasi perdagangan saat jamuan makan di sela KTT G20 di Buenos Aires seperti yang sudah dijadwalkan sebelumnya.
Media Tiongkok komunis yang pertama kali melaporkan bahwa ‘konsensus penting’ telah dicapai oleh kedua kepala negara
Usai pertemuan tersebut, kedua negara sepakat untuk menilai bahwa negosiasi cukup berhasil.
Hasil perundingan termasuk bahwa mulai 1 Januari tahun depan, Amerika Serikat tidak akan memberlakukan tarif tambahan pada produk yang diimpor dari Tiongkok.
Sementara itu Tiongkok setuju untuk membeli sejumlah besar produk AS, termasuk pembelian langsung produk pertanian.
Selain itu, kedua pihak juga sepakat untuk memulai negosiasi isu perubahan struktural Tiongkok yang berlangsung dalam batasan 90 hari.
Media Tiongkok komunis secara resmi merilis berita tersebut untuk pertama kalinya, dan mengatakan bahwa kedua pemimpin telah mencapai konsensus penting. Tetapi isi dari berita hanya menekankan bahwa Amerika Serikat tidak akan memberlakukan tarif tambahan atas produk impor dari Tiongkok mulai 1 Januari tahun depan.
Media Tiongkok Komunis tidak menyebutkan soal prasyarat yang disepakati kedua pihak untuk sementara tidak memberlakukan tambahkan tarif. Laporan media Tiongkok komunis itu juga tidak menyebutkan rincian penting lainnya.
Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dan Wakil Menteri Perdagangan Wang Shouwen dalam konferensi pers mengatakan bahwa pembicaraan difokuskan pada isu penghapusan semua tarif yang dibebankan AS dan tarif pembalasan dari Tiongkok. Namun mereka menolak untuk berbicara tentang batasan waktu dan konten spesifik dari pihak Tiongkok untuk membuat konsesi.
Sejak usai KTT AS – Tiongkok pada Sabtu hingga Minggu pagi, agen pemerintah Tiongkok, Kantor Berita Xinhua serta China Central TV masih tidak mengumumkan batasan waktu 90 hari dan rincian penting lainnya yang telah disepakati bersama oleh Trump dan Xi Jinping.
Rincian penting yang disaring oleh media Tiongkok komunis
Sekitar dua jam setelah pihak Tiongkok merilis berita itu, Gedung Putih mengeluarkan pernyataan rinci yang menyebutkan bahwa Amerika Serikat sepakat akan menunda kenaikan tarif hingga 25 % terhadap komoditas impor Tiongkok senilai USD. 200 miliar yang rencana sebelumnya akan diberlakukan mulai 1 Januari tahun depan. Ditegaskan bahwa tarif akan tetap pada 10% untuk sementara waktu.
Namun, pernyataan AS juga menyatakan bahwa prasyarat untuk tarif tetap sebesar 10% untuk saat ini adalah : Tiongkok dan Amerika Serikat segera memulai negosiasi perubahan struktural dalam perdagangan Tiongkok yang isinya meliputi penghapusan kewajiban untuk transfer teknologi paksa, perlindungan terhadap hak milik intelektual AS, hambatan non-tarif, serangan siber dan pencurian informasi lewat jaringan internet, layanan jasa, pertanian dan lain sebagainya. Jika kedua pihak gagal mencapai kesepakatan dalam 90 hari ke depan, tarif yang 10% akan dinaikkan menjadi 25%.
Pernyataan Gedung Putih juga menyebutkan bahwa Tiongkok akan setuju untuk membeli sejumlah besar produk pertanian, energi, industri dan produk lainnya untuk mengurangi ketidakseimbangan perdagangan.
Di samping itu, Tiongkok telah setuju untuk memasukkan fentanil sebagai substansi yang diawasi ketat. Ini berarti bahwa orang-orang yang menjual fentanil ke Amerika Serikat selanjutnya akan dihukum berat oleh pemerintah Tiongkok.
Gedung Putih juga menyebutkan bahwa Xi Jinping bermaksud untuk mempertimbangkan kembali merger antara perusahaan Qualcomm dengan NXP Semikonduktor jika kesepakatan tercapai nanti. Tetapi hal ini sama sekali tidak disinggung oleh pejabat Tiongkok komunis dalam konferensi pers. (Sin/asr)
EpochTimesId – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengatakan pada 1 Desember 2018 bahwa dia kemungkinan akan bertemu dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un pada Januari atau Februari 2019. Tiga lokasi untuk pertemuan kedua mereka sedang dalam pertimbangan.
“Kami berkomunikasi dengan sangat baik,” kata Trump kepada wartawan di Air Force One, sekembalinya dari KTT G-20 di Argentina. “Kami memiliki hubungan yang baik.”
Trump menambahkan, bahwa pada titik tertentu dia akan mengundang Kim ke Amerika Serikat. Kedua belah pihak telah terlibat dalam pembicaraan tentang pertemuan kedua pemimpin. Setelah sebelumnya pemimpin kedua negara berhasil mengadakan pertemuan pertama, yang belum pernah terjadi sebelumnya, di Singapura pada bulan Juni 2018.
Denuklirisasi Lengkap dan Dapat Diverifikasi
Trump telah menjanjikan kepada Kim, masa depan yang sejahtera untuk Korea Utara seandainya dia meninggalkan program senjata nuklir. Dalam komunikasinya mengenai masalah ini, Trump sebagian besar mempertahankan nada optimis tentang prospek Semenanjung Korea yang bebas nuklir.
“Saya memiliki keyakinan bahwa Kim Jong Un akan menghormati kontrak yang kami tandatangani, dan bahkan lebih penting lagi, jabat tangan kami. Kami setuju dengan denuklirisasi Korea Utara,” tulis Trump di Twitter pada bulan Juli 2018.
Amerika Serikat menginginkan ‘denuklirisasi’ yang lengkap, tidak dapat dibatalkan, dan dapat diverifikasi. Hingga tujuan ini tercapai, Washington berkomitmen untuk mempertahankan sanksi terhadap rezim komunis Pyongyang.
Rencana Perlucutan Senjata
Bulan lalu, Wakil Presiden Mike Pence mengatakan Trump akan mendorong rencana konkrit yang menguraikan langkah-langkah Pyongyang untuk mengakhiri program persenjataannya.
Pence mengatakan kepada NBC News bulan lalu bahwa Amerika Serikat tidak akan meminta Pyongyang untuk menyediakan daftar lengkap senjata nuklir dan lokasi sebelum KTT kedua, tetapi pertemuan itu harus menghasilkan rencana konkrit.
“Saya pikir itu akan benar-benar penting dalam KTT berikutnya yang kami datang dengan rencana untuk mengidentifikasi semua senjata yang dipermasalahkan, mengidentifikasi semua lokasi pembangunan, memungkinkan untuk inspeksi situs dan rencana untuk membongkar senjata nuklir,” ujar Pence.
Pence mengatakan itu penting bahwa tekanan sanksi internasional dipertahankan pada Korea Utara sampai denuklirisasi lengkapnya tercapai.
Pakar Asia, Su Mi Terry, rekan senior dan ketua Korea di Pusat Kajian Strategis dan Internasional, mengatakan pada KTT Pertahanan Satu di Washington pada 15 November, bahwa pembicaraan mengenai denuklirisasi tampaknya telah terhenti.
Menurut laporan sebelumnya, Terry mengatakan bahwa selain dari “pernyataan aspirasional” bersama Trump dan Kim pada bulan Juni, negosiasi telah mencapai “kebuntuan.”
Terry meyakini bahwa meskipun ancaman periodik untuk melanjutkan pengujian rudal dan uji coba terkait program nuklir lainnya, “Korea Utara berpikir bahwa itu bisa mendapatkan kesepakatan sebaik mungkin dengan Presiden Trump”. Oleh sebab itu, Korut mungkin tidak akan melepaskan programnya, tetapi juga menang tidak melanjutkan pengujian atau kegiatan provokatif lainnya.
Trump dan Kim bertemu secara pribadi selama pertemuan bersejarah di Singapura pada bulan Juni. Kedua pemimpin menandatangani pernyataan bersama menyetujui untuk bekerja menuju perdamaian di Semenanjung Korea, era baru untuk hubungan antara Washington dan Pyongyang, dan denuklirisasi lengkap Korea Utara. (The Epoch Times/waa)
Epochtimes.id- Seorang komandan tertinggi Taliban tewas di provinsi Helmand di Afghanistan Selatan saat operasi gabungan Pasukan Khusus Afghanistan dan AS.
Terbunuhnya Komandan Taliban ini dikonfirmasi oleh pejabat Afghanistan dan anggota Taliban pada 2 Desember 2018.
Abdul Manan sosok yang bertanggung jawab atas Provinsi Helmand, tewas bersama 29 gerilyawan lainnya saat serangan udara pada Sabtu lalu.
Ketika itu, Komandan Taliban ini hendak bertemu komandan lokal dan pejuang di Distrik Nawzad sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Provinsi Helmand Mohammad, Yasin Khan.
Kematiannya dikonfirmasi oleh anggota Taliban di Helmand dan Provinsi Kandahar yang berdekatan.
Namun demikian, tidak ada konfirmasi awal dari militer AS, yang mengatakan pihaknya sedang menyelidiki insiden itu.
Kematian Mullah Manan, yang memerintahkan ekstremis Taliban, karena mereka terus meningkatkan kendali mereka atas Helmand di tahun-tahun setelah berakhirnya sebagian besar misi tempur internasional pada tahun 2014.
Insiden ini dinilai sebagai keberhasilan besar oleh para pejabat Afghanistan.
“Dia adalah komandan Taliban paling senior di selatan dan kematiannya akan memiliki dampak menyeluruh terhadap keamanan,” kata seorang pejabat keamanan senior di Kabul.
Laporan kematian Manan terjadi bersamaan pasukan keamanan yang didukung Barat dan Taliban mendorong momentum ditingkatkan penyelesaian damai untuk mengakhiri perang selama 17 tahun di Afghanistan.
Meskipun pembicaraan kedua pihak telah dimulai antara utusan khusus AS Zalmay Khalilzad dan perwakilan Taliban, pertempuran tak kunjung berhenti.
Kedua belah pihak sedang membangun posisi yang menguntungkan sebelum pembicaraan damai. (asr)
Oleh Mohammad Stanekzai, Hamid Shalizi dan Jibran Ahmad/Reuters
Epochtimes.id- Pemerintah dan masyarakat Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya George Herbert Walker Bush, Presiden Amerika Serikat ke 41 (1989-1993) pada tanggal 1 Desember 2018, di usia 94.
Laman Kemenlu menyebutkan, George HW Bush menjadi Presiden di tengah berbagai perkembangan dan ketidakpastian dunia, termasuk berakhirnya Perang Dingin.
Menurut Kemenlu, Kepemimpinan Presiden George HW Bush telah berkontribusi dalam mempererat hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat.
“Doa dan simpati kami selalu kepada keluarga, kerabat, dan seluruh rakyat AS agar diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi suasana duka saat ini,” demikian laman Kemenlu.
Presiden Donald Trump dalam cuitan ke Twitter mengatakan pendahulunya akan diingat untuk kecerdasannya, dan komitmen teguh untuk Iman, keluarga, dan negara.
“Presiden Bush mengilhami generasi-generasi rekan-rekannya sesama warga Amerika untuk melayani publik — untuk menjadi, dalam kata-katanya, ‘seribu titik cahaya’ yang menerangi keagungan, harapan, dan peluang Amerika kepada dunia,” kata Trump.
Dia memimpin di masa runtuhnya Komunisme mulai keruntuhan Tembok Berlin, Pakta Warsawa bubar dan satelit Soviet jatuh dari orbit. Bush senior merebut kepemimpinan aliansi NATO. Kerumunan besar menyemangati dia dalam tur kemenangan melalui Polandia dan Hongaria.
Permulaan sebagai Elit New England, George Herbert Walker Bush lahir pada 12 Juni 1924, di Milton, Massachusetts.
Ayahnya, Prescott Bush, putra seorang raja baja Ohio, membuat kekayaannya sebagai bankir investasi dan kemudian menjabat 10 tahun sebagai senator dari Connecticut.
George H.W. Bush terdaftar di Angkatan Laut pada ulang tahunnya yang ke-18 tahun 1942.
Dia menikahi kekasihnya yang berumur 19 tahun, Barbara Pierce, putri penerbit majalah McCall, pada Januari 1945. Mereka adalah pasangan presiden yang paling lama menikah dalam sejarah AS.
Bush menjadi pahlawan perang saat masih remaja. Salah satu pilot termuda di Angkatan Laut, ia menerbangkan 58 misi dari kapal induk USS San Jacinto. (asr)
Mantan koresponden dari surat kabar “India Today” di Tiongkok yakni Ananth Krishnan baru-baru ini menulis artikel yang mengungkapkan bahwa untuk melengkapi proyek “One Belt One Road” Komunis Tiongkok dan membuat propaganda positif berbagai kebijakannya kepada masyarakat internasional, RRT mengadakan program beasiswa bagi reporter media massa, merangkul para reporter media massa utama asing dengan insentif besar, agar membuat berita yang memoles citra Komunis Tiongkok. Ananth Krishnan menulis dengan judul China is buying good press across the world, one paid journalist at a time.
Memanfaatkan program beasiswa media massa untuk merangkul reporter asing ini diberitakan oleh mantan koresponden surat kabar “India Today” Ananth Krishnan di “The Print” mengatakan, sejak tahun 2016 Kemenlu RRT telah mengadakan Program Beasiswa Media Massa yang berdurasi 10 bulan.
Program tersebut ditujukan pada reporter asing dari media massa utama dari belasan negara asing seperti India, Pakistan, Bangladesh, beserta negara-negara Asia Tenggara dan Afrika lainnya.
Para wartawan itu mendapat perlakuan karpet merah di Tiongkok: Tinggal di Beijing Jianguomen Diplomatic Apartment, beberapa di antara mereka mendapatkan tunjangan sebesar RMB 5.000 Yuan (Rp 10,5 juta) per bulan, setiap bulan gratis wisata dua kali ke berbagai provinsi di seluruh Tiongkok, mendapatkan kesempatan belajar bahasa Mandarin, setelah program beasiswa selesai mereka akan mendapat gelar sarjana dalam hubungan internasional dari sejumlah perguruan tinggi di Tiongkok.
Artikel menyebutkan, Program Beasiswa Media Massa 10 Bulan ini adalah yang paling berhasil dalam upaya RRT membentuk pencitraan untuk konsumsi pemberitaan media dunia terhadap Beijing, tapi juga merupakan yang paling tidak banyak diketahui masyarakat.
Dua tujuan utama dari proyek ini adalah: Membantu mendorong program RRT “One Belt One Road” dan melakukan propaganda sebaik mungkin, “menceritakan kisah baik di RRT, menyuarakan kebaikan Komunis Tiongkok”, mencitrakan Komunis Tiongkok sebagai “sosok pembangun dunia yang damai.”
Artikel menyebutkan, pihak Beijing jelas menyadari, jika hanya mengandalkan wartawan RRT saja kisah ini tidak bisa jauh jangkauannya, itu tidak cukup. Oleh sebab itu, RRT berusaha merangkul media massa dunia untuk melakukannya.
Upaya Komunis Tiongkok merangkul wartawan asing untuk merias kebijakan Komunis Tiongkok seperti ini telah menarik perhatian internasional.
Wartawan New York Eric Fish saat meneruskan artikel Krishnan di Twitter menempelkan sebuah foto, konten foto itu adalah seorang wartawan yang mendapatkan beasiswa PKT ini diwawancarai oleh media massa PKT, ia mengatakan, “Dulu saya mengira hanya ada satu partai, tidak ada demokrasi, tapi faktanya, disini terdapat demokrasi sejati, bicara soal demokrasi, yang telah dilakukan RRT tidak kalah dibandingkan negara Barat.”
Fish telah cukup mendalam soal meneliti generasi milenium di Tiongkok, dan telah menerbitkan buku yang berjudul “China’s Millennials: The Want Generation”.
Cara Pengajuan Beasiswa yang Aneh
Artikel menyebutkan, dalam hal memberikan beasiswa media massa oleh Komunis Tiongkok bukan kasus satu-satunya, pemerintah negara AS, Inggris, Australia dan sejumlah institusi swasta lainnya juga telah bertahun-tahun menyediakan beasiswa seperti ini.
Bedanya terletak pada tidak transparannya, ambisi dan skala dari upaya Komunis Tiongkok ini serta tingkat pengendalian Beijing terhadap media massa.
Beasiswa media massa yang disediakan Komunis Tiongkok, acap kali tidak memiliki prosedur pengajuan yang jelas, peraih beasiswa dihubungi oleh pihak Kedubes RRT. Proyek tersebut awalnya diadakan bagi wartawan Afrika. Beijing mengawali dengan mendirikan China Africa Press Center.
Setelah percobaan itu berhasil, Komunia Tiongkok kembali membentuk China South Asia Press Centers dan juga China Southeast Asia Press Centers. Semua pusat pers tersebut bekerjasama dengan Kemenlu RRT dan juga Asosiasi Diplomasi Publik RRT.
Wartawan asing yang terpilih mengikuti program beasiswa ini bukan disetujui oleh media massa tempatnya bekerja, melainkan disetujui oleh pusat pers yang didirikan oleh Komunis Tiongkok tersebut. Hal ini pun membatasi perjalanan mereka di Tiongkok.
Para wartawan asing penerima bea siswa itu selama periode 10 bulan “diperlakukan istimewa” di Tiongkok, namun tidak bisa melakukan perjalanan meliput berita tanpa didampingi oleh pengawas dari pemerintah, mereka tidak diizinkan memberitakan topik HAM, Tibet, Xinjiang dan hal sensitif lainnya.
Trik Komunis Tiongkok Suap Wartawan Asing
Menurut Free Asia Radio, Cedric Alviani dari kantor cabang Asia Timur organisasi yang menyoroti kebebasan pers “Reporters Without Borders” berpendapat, faktanya sejak tahun 2016 Komunis Tiongkok telah mulai menyuap para wartawan asing.
Sejak tahun 2011, Komunis Tiongkok telah mempublikasikan upaya mereka mengatur dan mengendalikan media massa dunia, di saat PKT melakukan propaganda terhadap warganya, juga dilakukan berbagai cara untuk menyebarkan suara pemerintah RRT ke seluruh dunia.
“Beijing terus berusaha memengaruhi ulasan wartawan terhadap RRT. Cara mengundang wartawan ke RRT dan memperlakukan mereka dengan sangat baik adalah salah satu cara dari Beijing untuk berteman baik atau memupuk pendukung para wartawan asing. Tapi ini bukan satu-satunya cara, pemerintah dan perusahaan RRT selama ini sangat gencar membeli saham media massa asing.”
Dosen ilmu politik dari Columbia University di AS yakni Andrew Nathan menyebutkan, Komunis Tiongkok juga menggunakan cara menyediakan berita tanpa imbalan untuk memperkuat pengaruhnya di luar negeri.
Nathan mengatakan, di Afrika juga terdapat banyak media massa PKT yang sangat berpengaruh, sebagai contoh, kantor berita Xinhua sangat besar di Afrika.
Media massa Afrika tidak begitu banyak uang, jadi kantor berita Xinhua memberikan banyak sekali berita gratis pada mereka. Tentunya mereka akan menggunakan berita dari kantor berita Xinhua itu.
Foto adalah acara wisuda yang digelar PKT bagi wartawan dari Afrika, Asia Selatan dan Asia Tenggara tanggal 5 Desember 2017 lalu. (Foto: surat kabar China Daily yang dimuat di situs pemerintah Beijing)
Workshop Media “One Belt One Road” dan Pendirian Bahasa Strategisnya
Sebagai propaganda “One Belt One Road”, selain program beasiswa wartawan asing selama 10 bulan yang diselenggarakan oleh Kemenlu, tahun ini Komunis Tiongkok juga meluncurkan Program Beasiswa Workshop Media Jangka Pendek.
Tanggal 20 Juni hingga 14 Juli, workshop media “One Belt One Road” perdana dan beasiswa oriental telah digelar di Shanghai, Beijing dan Hangzhou.
Workshop itu diadakan bersama oleh surat kabar China Daily, Shanghai International Studies University dan Foreign Economic and Trade University, serta dibantu oleh China Eastern Airlines Group. Peserta yang disasar adalah para editor dan wartawan senior dari 13 media massa di 12 negara sepanjang jalur “One Belt One Road”.
Untuk menyambung dengan “One Belt One Road”, Shanghai International Studies University juga mengusung pembangunan “bahasa strategis”. Dengan kata lain, bahasa di semua negara sepanjang proyek “One Belt One Road” akan dijadikan sebagai “bahasa strategis” dan dipromosikan dengan gencar.
Beberapa tahun terakhir “One Belt One Road” semakin banyak disoroti negara lain. Sepanjang tahun ini saja, ada banyak laporan menunjukkan “One Belt One Road” telah menyebabkan setidaknya 13 negara Asia, Afrika dan Eropa terjebak dalam krisis hutang.
Kemenlu AS Pompeo bulan lalu pernah mengecam Komunis Tiongkok telah menyuap para elite sejumlah negara untuk membuat kesepakatan dalam kontrak proyek “One Belt One Road” tersebut.
Konsultan AS “New American Security Center” baru-baru ini merilis laporan yang merekomendasikan, Amerika seharusnya mulai mengembangkan perlawanan menentang “One Belt One Road” PKT.
Reaksi AS terhadap strategi Komunis Tiongkok harus secara langsung terfokus pada bidang informasi berita; melawan serangan propaganda “One Belt One Road” PKT; terhadap negara yang mencari investasi RRT ditekankan kembali keunggulan “kebebasan, keterbukaan dan kesinambungan” bekerjasama dengan AS; mengungkap perbedaan “perkataan – perbuatan” RRT dalam hal janji investasi dan tindakan nyatanya, serta ancaman kedaulatan yang akan ditimbulkan RRT terhadap negara-negara tersebut lewat pinjaman pembangunan investasi yang diberikan Beijing.
Amerika juga seharusnya aktif berpropaganda, menekankan investasi langsung Amerika di negara-negara tersebut, dan mengungkap bukti korup para elit RRT kepada para wartawan setempat. (SUD/WHS/asr)
Perang dagang Tiongkok – AS yang terus memanas telah memaksa Tiongkok menghadapi situasi kesulitan baik internal maupun eksternal yang serius.
Namun sebuah laporan terbaru menunjukkan bahwa Tiongkok sedang menghadapi krisis yang lebih serius daripada akibat perang dagang.
Kerusakan sumber air yang berkepanjangan dikhawatirkan akan menyeret turun pertumbuhan ekonomi Tiongkok beberapa tahun terakhir.
‘VOA’ pada 30 November melaporkan bahwa dalam satu tahun terakhir, fokus perhatian media dunia akhir-akhir ini tidak jauh dari dampak yang muncul dari perang dagang antara AS – Tiongkok. Sebenarnya, Tiongkok juga memiliki masalah yang tidak kalah serius, yaitu masalah krisis sumber air bersih. Isu tersebut bisa saja melenyapkan reputasi sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi dunia terbesar kedua yang selama ini disandangnya.
Menurut sebuah laporan baru yang dikeluarkan oleh organisasi lingkungan global Greenpeace pada 20 November, bahwa dalam beberapa dekade terakhir, gletser di wilayah barat Tiongkok sedang mencair dengan kecepatan tinggi, kini 1/5 nya sudah lenyap tanpa bekas. Perubahan ini dalam skala besar akan berpengaruh terhadap irigasi pertanian dan persediaan air bersih bagi perkotaan di daratan Tiongkok.
Seorang peneliti dari organisasi tersebut mengatakan, gletser yang dijuluki menara air Asia tersebut, merupakan reservoir air minum terbesar di luar wilayah kedua kutub, juga menjadi sumber air sungai bagi beberapa sungai penting di Asia.
Penulis laporan lain yang merupakan Penasihat Khusus Urusan Tiongkok untuk Dewan Rakyat Britania Raya (House of Commons of the United Kingdom), Peng Zhaosi (Charlie Parton) mengatakan bahwa 80% sumber daya air yang digunakan di Tiongkok berada di bagian wilayah selatan dan 12 provinsi dan kota penting seperti Beijing, Shanghai, Tianjin, dan lainnya. Tetapi kini mereka menghadapi kekurangan sumber daya air yang serius.
Namun 12 provinsi tersebut telah mencakup 38% daerah pertanian, 50% dari industri energi dan 41% dari populasi, di antaranya, sumber daya air per kapita Beijing bahkan sedikit lebih tinggi dari Arab Saudi.
Charlie Parton berpendapat bahwa menurunnya cadangan air di Tiongkok bukan lagi bersifat sementara karena masalah iklim, juga bukan karena masalah kekeringan, tetapi lebih pada kerusakan serius akibat over eksplorasi pada basis sumber daya.
Ia menyebutkan, bahkan proyek raksasa untuk mengalihkan air dari wilayah selatan ke utara yang didanai sebesar USD. 100 miliar oleh pihak berwenang Tiongkok juga tidak mampu menyelesaikan masalah kekurangan air, meskipun pihak berwenang memproyeksikan bahwa kebutuhan air baru terpenuhi pada tahun 2030. Tapi jika seluruh air yang ada disalurkan semuanya ke Beijing, Tianjin dan wilayah Hebei, jumlahnya hanya akan memenuhi 2/3 dari kekurangan.
Wu Lan, seorang Ahli Lingkungan pada Pusat Penelitian Wilson (Wilson Center) mengatakan, karena tidak ada kegiatan komersial dapat beroperasi di bawah kondisi tanpa air, kelangkaan sumber daya air di Tiongkok akan memukul perekonomian, berdampak pada kesediaan perusahaan multinasional untuk berinvestasi, termasuk kerusakan di bidang industri dan pertanian Tiongkok.
Bagi otoritas Tiongkok, air akan menjadi tantangan penting di masa depan.
Menurut Laporan ‘Rencana Nasional untuk Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Air Tanah’ yang dikeluarkan Kementerian Perlindungan Lingkungan pada tahun 2011, bahwa pengekangan terhadap pencemaran air tanah akan terlaksana sebelum tahun 2020. Namun, setelah sekian tahun berlalu, masalahnya menjadi semakin serius.
Pada awal bulan Oktober ‘Radio Free Asia’ melaporkan bahwa dalam situasi kekurangan sumber daya air sungai dan makin meningkatnya polusi air sungai di Tiongkok, pencemaran air tanah adalah masalah pelik yang enggan dihadapi otoritas.
Seberapa serius pencemaran air tanah di Tiongkok? Sarjana Tiongkok mengatakan : “butuh 1.000 tahun untuk memurnikan air tanah yang tercemar logam berat di Tiongkok.”
Dari data yang disampaikan dalam ‘Laporan Kondisi Lingkungan Hidup Nasional Tahun 2014’ yang dirilis pada tahun 2015 dapat diketahui bahwa hampir 2/3 air tanah dan 1/3 air permukaan tidak boleh bersentuhan langsung dengan manusia karena terkontaminasi pestisida, logam berat dan air limbah.
Tahun berikutnya, laporan penelitian air yang diterbitkan oleh Akademi Lingkungan dari Universitas Tsinghua di Beijing melaporkan bahwa melalui tes sampel air yang diambil dari 44 kota di 23 propinsi Tiongkok, ditemukan kandungan zat karsinogen yang cukup tinggi.
Menurut laporan Greenpeace yang dirilis bulan Juni tahun lalu, bahwa krisis kualitas air di kota-kota Tiongkok sudah semakin parah dan pencemaran sungai-sungai sudah mencapai tingkat yang tidak dapat bersentuhan dengan manusia.
Menurut laporan tersebut bahwa 85% air permukaan di Shanghai pada tahun 2015, dan 95% air permukaan di daerah sekitar kota Tianjin sudah tidak dapat digunakan untuk minum.
Selain itu, separuh dari air sungai-sungai utama di 8 provinsi yang mana pencemarannya sudah mencapai level 4. Laporan itu mengatakan bahwa air tersebut tidak aman untuk bersentuhan dengan manusia.
Wang Weiluo, seorang sarjana lingkungan yang tinggal di Jerman mengatakan bahwa pencemaran air tanah di Tiongkok sekarang telah mencemari air tanah yang berada di lapisan yang lebih dalam. Air tanah yang lebih dalam ini nyaris tidak ada pertukaran dengan air permukaan. Oleh karena itu, polutan yang memasuki air tanah di lapisan lebih dalam akan sulit tergantikan oleh air bersih.
Wang Weiluo mengatakan bahwa air di lapisan tanah yang lebih dalam adalah pasokan air paling penting selama berkecamuk perang, sedangkan Tiongkok telah merusak sendiri sumber daya airnya.
Jika air permukaan rusak dan tidak dapat digunakan karena diracuni musuh, maka mau tak mau air tanah yang digunakan, tetapi sekarang air tersebut juga telah tercemar.
Sebelumnya 85% air di Tiongkok digunakan untuk irigasi, tetapi hasil dari pembangunan industri dan urbanisasi, ditambah lagi dengan kurangnya efisiensi air industri, industri baja Tiongkok memerlukan penggunaan 23 ton air per ton baja, sehingga sejumlah besar air limbah industri dan domestik terus menerus dibuang ke dalam sungai.
‘Keajaiban ekonomi Tiongkok’ yang diciptakan oleh reformasi ekonomi telah membayar harga mahal akibat polusi yang tinggi, ia juga menciptakan sejumlah ‘bom ekologi’ yang tidak diketahui kapan akan meledak.
Wang Weiluo mengatakan bahwa pencemaran air pada lapisan tanah lebih dalam adalah bencana nyata bagi rakyat Tiongkok. (Sin/asr)
