Menlu AS Michael Pompeo Akan ke Jakarta Pada Akhir Pekan Ini

Epochtimes.id- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael R. Pompeo akan melakukan lawatan resminya ke Jakarta pada akhir pekan ini. Kunjungan ini bersamaan lawatan resminya ke Malaysia dan Singapura.

“Menteri Luar Negeri AS Michael R. Pompeo akan melakukan perjalanan ke Kuala Lumpur, Malaysia; Singapura; dan Jakarta, Indonesia pada 1-5 Agustus,” demikian tercantum di situs Kedutaan Besar AS di Indonesia.

Situs resmi Kedubes AS menyebutkan,  Menlu AS ini ke Jakarta pada 4-5 Agustus 2018. Nantinya, Menlu Pompeo akan menegaskan kembali Kemitraan Strategis AS-Indonesia, dalam rangka menyambut perayaan ke-70 hubungan diplomatik bilateral pada tahun 2019.

Disebutkan, Menlu Pompeo akan berdiskusi mengenai memajukan tujuan keamanan serta perdagangan bilateral dan investasi bersama, menegaskan sentralitas ASEAN, serta kepemimpinan Indonesia dalam mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

Selain ke Jakarta,  Menlu Pompeo akan berada di Kuala Lumpur pada 2-3 Agustus untuk bertemu dengan pejabat senior Malaysia dan berdiskusi tentang langkah-langkah memperkuat Kemitraan Komprehensif dan memajukan kepentingan bersama dalam bidang keamanan dan ekonomi.

Pejabat pemerintahan Presiden Trump ini akan ke Singapura pada 3-4 Agustus untuk mengikuti pertemuan tingkat menteri ASEAN tahunan. Partisipasi menlu dalam pertemuan ini dalam rangka mendukung visi Amerika Serikat akan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

Selama di Singapura, Menlu Pompeo akan mengikuti ASEAN Regional Forum, East Asia Summit Ministerial, US-ASEAN Ministerial, dan Lower Mekong Initiative Ministerial bersama para menteri luar negeri ASEAN untuk membahas tantangan-tantangan keamanan yang paling mendesak di kawasan, mempromosikan tata tertib berbasis aturan, meneguhkan komitmen AS akan kemitraan di kawasan Lower Mekong, serta menegaskan kembali dedikasi AS terhadap ASEAN dan para sahabat dan sekutu di kawasan.

Menlu Pompeo akan mendiskusikan komitmen bersama terkait denuklirisasi Korea Utara secara final dan yang dapat diverifikasi secara penuh, menegakkan tata tertib berbasis aturan di Laut Tiongkok Selatan, serta melawan terorisme.  (asr)

Italia Amerika Sepaham dalam Kebijakan Imigrasi Garis Keras

0

EpochTimesId – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Italia, Giuseppe Conte di Gedung Putih pada 30 Juli 2018 waktu setempat. Kedua pemimpin mengumumkan dialog strategis baru pada sejumlah isu termasuk imigrasi, perdagangan, dan memerangi terorisme.

Kedua pemimpin telah saling memuji satu sama lain sejak KTT Kelompok Tujuh Negara (G-7) di Kanada pada bulan Juni.

“Kami memiliki pertemuan G-7 yang sangat bagus, di mana Giuseppe dan saya menjadi teman,” kata Trump dalam konferensi pers bersama di Gedung Putih. “Saya pikir kami mungkin lebih dekat daripada orang lain di ruangan itu,” katanya mengacu pada pertemuan puncak di mana ketegangan perdagangan mengambil posisi tengah antara Trump dan para pemimpin Eropa lainnya.

Conte, sebagai tanggapan, mendukung sikap Trump pada perdagangan, NATO, dan Rusia.

“Anda memiliki seorang presiden yang merupakan pendukung kuat dan pendukung kepentingan rakyat Amerika dan negara Amerika,” kata Conte. “Dia seorang negosiator yang hebat.”

Dalam pertemuan mereka di Gedung Putih, Trump dan Conte menyatakan keselarasan pada masalah imigrasi, karena Trump mendukung sikap imigrasi garis keras Conte.

Imigrasi ilegal menjadi isu penting dalam pemilihan Italia yang diadakan pada bulan Maret tahun ini. Italia, sebagai pelabuhan pertama bagi mereka yang tiba dengan perahu, telah menjadi titik fokus tantangan imigrasi Eropa yang lebih luas.

Keputusan pemerintah Italia yang baru untuk melarang para imigran, menggarisbawahi perbedaan mendalam di Eropa tentang bagaimana menangani masuknya orang kebanyakan dari Timur Tengah dan Afrika.

“Seperti Amerika Serikat, Italia saat ini berada di bawah tekanan besar akibat imigrasi ilegal,” kata Trump. “Mereka telah berjuang keras. Perdana Menteri terus terang bersama kami hari ini karena imigrasi ilegal. Italia sudah bosan.”

Conte menimpali, “Pemerintahan saya dan pemerintahan Trump mewakili perubahan. Mereka terpilih untuk mengubah status quo dan untuk meningkatkan kondisi kehidupan warga mereka.”

Selama pertemuan, Trump menegaskan kembali ancamannya untuk menutup pemerintah, menyebut hukum imigrasi AS, terburuk di dunia.

“Saya tidak akan kesulitan melakukan shutdown. Sudah saatnya kita memiliki keamanan perbatasan yang tepat.”

Perjanjian Perdagangan AS-Uni Eropa
Menyusul kesepakatan perdagangan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa yang ditandatangani pada 25 Juli, Trump mengatakan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk memperluas perdagangan antara Amerika Serikat dan Italia.

Conte memuji perjanjian perdagangan baru-baru ini antara Trump dan Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker. Amerika Serikat dan Uni Eropa sepakat pada 25 Juli untuk bekerja sama untuk menghapuskan tarif dan hambatan perdagangan lainnya pada semua barang industri selain mobil. Pemerintahan Trump setuju untuk menahan tarif baru, sementara Uni Eropa berjanji untuk meningkatkan impor kedelai Amerika dan gas alam cair (LNG).

Kedua pihak juga akan bekerja sama melawan praktik perdagangan yang tidak adil dari Tiongkok dan bekerja untuk mereformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

“Ini adalah sistem lama,” kata Conte, mengacu pada WTO, kemudian menyebutnya, “Tidak berfungsi dengan baik dan organisasi yang tidak rasional.”

Trump mengatakan Italia dan Amerika Serikat juga sepakat untuk memerangi praktik perdagangan luar negeri yang tidak adil dari ekonomi non-pasar. Terutama mengacu kepada Tiongkok.

“Mereka brutal, tapi kami menang,” kata Trump.

Rusia dan Iran
Conte mengatakan posisi mereka mengenai Rusia belum berubah dan mereka masih terbuka untuk berdialog.

“Kami percaya bahwa Rusia memainkan peran fundamental dalam semua krisis geopolitik internasional,” jelas Conte.

Pada bulan Juni, Trump dan Conte meminta para pemimpin G-7 untuk mengembalikan Rusia sebagai anggota. Trump mengatakan akan menjadi aset untuk mengembalikan Rusia ke dalam grup.

“Kami mencari kedamaian di dunia. Kami tidak ingin bermain game,” kata Trump kepada wartawan pada bulan Juni.

Conte adalah satu-satunya pemimpin G-7 yang dengan cepat mendukung pernyataan Trump, menanggapi usulan Trump dengan tweet, “Saya setuju dengan Presiden @realDonaldTrump: Rusia harus masuk kembali ke G8. Ini demi kepentingan semua orang.”

Rusia diskors dari apa yang sebelumnya bernama G-8 setelah aneksasi Crimea pada 2014. Kini, organisasi itu menjadi G-7.

“Italia mendukung dialog dengan Rusia,” kata Conte, menambahkan, “Italia juga menganggap bahwa dialog antara Amerika Serikat dan Rusia adalah fundamental sehingga kita dapat memiliki hasil positif dalam perspektif yang lebih global untuk stabilitas dan tujuan keamanan.”

Conte juga mendukung sikap Trump terhadap Iran dan NATO.

Kedua pemimpin sepakat untuk membongkar senjata nuklir Iran dan mendorong negara-negara lain untuk menekan Iran agar mengakhiri kegiatan yang memfitnah.

Sehubungan dengan NATO, Trump mengatakan aliansi pada dasarnya akan keluar dari bisnis sebelum melakukan perubahan.

Trump telah berulang kali meminta sekutu NATO untuk meningkatkan kontribusi mereka dan memenuhi komitmen mereka untuk menghabiskan 2 persen dari produk domestik bruto mereka untuk aliansi pertahanan. Meskipun Roma tengah berjuang dengan masalah keuangannya sendiri, Conte mengatakan dia mendukung upaya Trump.

Conte mengatakan sekutu perlu menyeimbangkan pengeluaran, yang ditanggung secara tradisional oleh Amerika Serikat, yang sangat tidak proporsional.

Sebagai akibat dari tekanan, Trump mengatakan, anggota NATO membayar 44 miliar dolar lebih banyak tahun lalu.

“Dan tahun ini, saya mengatakannya dengan nada sedikit lebih kuat, dan mereka membayar ratusan miliar dolar lebih banyak selama bertahun-tahun,” kata Trump. “Jika Anda berbicara dengan Sekretaris Jenderal [NATO] [Jens] Stoltenberg, saya pikir dia adalah penggemar berat Trump.” (Emel Akan/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Skuter Berserakan, Sebuah Kota di Amerika Keluarkan Larangan

0

EpochTimesId – Masa kejayaan sepeda motor di sebagian besar kota besar di Amerika Serikat nampaknya sudah tinggal kenangan. Skuter listrik, kini tampaknya telah menggantikannya sebagai alternatif transportasi paling tren di kota-kota besar, termasuk Los Angeles.

Namun, dengan membludaknya dan banyaknya jumlah skuter kini mulai menimbulkan masalah baru perkotaan. Beberapa kota kini bekerja keras untuk mengatasinya, bahkan termasuk dengan mengeluarkan larangan.

Dewan Kota Beverly Hills mengeluarkan peraturan pada hari Selasa, 24 Juli 2018 lalu. Mereka melarang peminjaman atau penyewaan, dan pengoperasian skuter listrik di tempat dan area umum.

“Larangan itu dikeluarkan, menyusul beberapa tabrakan kendaraan yang melibatkan skuter listrik. Selain itu, ada pula masalah pengendara skuter di trotoar yang mengganggu pejalan kaki, serta memarkir skuter sembarang di jalanan,” kata dewan kota dalam sebuah pernyataan.

Polisi Beverly Hills telah melaporkan bahwa sekitar 100 peringatan dan 75 kutipan telah dikeluarkan untuk pelanggaran ‘Peraturan Kendaraan California’ yang melibatkan skuter, menurut presentasi selama pertemuan.

Perusahaan penyewaan skuter, seperti Bird, Lime dan Uscooters mencoba mendesak dewan kota untuk menerapkan peraturan, bukan larangan. Namun, dewan kota menolak permohonan mereka, dengan alasan kekhawatiran atas keselamatan publik dan kurangnya perencanaan dan tindak lanjut oleh perusahaan.

https://instagram.com/p/BlOW6m5lPgP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_loading_state_control

Pasar dan Permintaan
Di kota-kota yang bertujuan untuk membangun transportasi umum, koneksi antar terminal, stasiun, dan halte adalah salah satu masalah yang paling penting untuk dipecahkan. Itu berarti menghubungkan orang-orang dari titik awal atau akhir mereka ke halte bus atau stasiun metro.

Dengan kecepatan hingga 15mph (24km/jam) dan biaya 1 dolar AS, skuter listrik memberi warga pilihan yang nyaman dan murah untuk menutup celah itu. Atau bahkan hanya untuk bersenang-senang.

Menurut Bird, sekitar 1.000 skuter bersama (sewaan) bisa melayani 50.000 orang sekitar 250.000 kali penggunaan di kota Santa Monica dalam periode 6 bulan. Dari perspektif investor, permintaan yang tinggi menunjukkan industri skuter sewaan bisa sangat menjanjikan.

Start-up seperti Bird dan Lime telah bernilai miliaran dolar dan telah mengumpulkan pemasukan lebih dari 600 juta dolar AS musim panas ini untuk mengembangkan bisnis mereka. Diperkirakan ada 3,5 miliar dolar AS diinvestasikan untuk startup skuter dan sepeda sewaan secara global pada paruh pertama tahun 2018, menurut data perusahaan CB Insights.

https://instagram.com/p/BleQbqlHc02/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_loading_state_control

Umpan Balik dari Warga Kota
Dengan ribuan skuter tersebar di dalam kota baru-baru ini, warga nampaknya memiliki perasaan campur aduk. Meskipun skuter sangat membantu dalam memobilisasi orang, mereka juga menyebabkan ‘sakit kepala’ bagi banyak pejalan kaki dan pengendara kendaraan bermotor.

Di bawah program percontohan di Santa Monica, hanya empat perusahaan yang sekarang diizinkan menempatkan skuter mereka ke dalam kota, dengan biaya permohonan sebesar 20.000 dolar ditambah 130 dolar untuk setiap skuter.

Departemen Kepolisian Santa Monica melaporkan bahwa lebih dari 1.400 pemberhentian dilakukan oleh petugas dan hampir 700 tiket denda dikeluarkan selama 5 bulan pertama tahun ini. Orang yang mengendarai skuter di area terlarang juga menyebabkan sejumlah besar skuter disita oleh polisi.

Di kota-kota seperti West Hollywood dan Beverly Hills, yang tidak dilengkapi skuter, pengendara lebih cenderung mengambil alih trotoar, yang dapat menimbulkan masalah.

“Trotoar kami adalah bagian dari masyarakat dan kami sudah memiliki persaingan yang berat untuk apa yang terjadi di ruang publik itu,” kata Walikota West Hollywood, John Duran.

Bagi orang-orang yang tidak menyukai skuter sewaan, mereka memiliki cara ‘kreatif’ untuk menyudutkan skuter. Salah satu akun Instagram bernama Bird Graveyard, dengan lebih dari 13.000 pengikut, memposting video orang-orang bersama-sama ‘mengeksekusi’ skuter.

Perusahaan Scooter merilis pernyataan bahwa mereka akan menyelidiki dan bekerja untuk mencegah vandalisme semacam itu. Namun, popularitas akun Instagram yang satu ini menawarkan bukti bahwa kontroversi atas skuter masih jauh dari selesai. (Zach Li/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Tambahan Tarif 500 Miliar USD Membuat Kalang Kabut Internal PKT

Xia Xiaoqiang – Epochtimes.com

Pada tanggal 19 Juli, Trump dalam sebuah wawancara dengan TV CNBC Amerika Serikat menyatakan siap untuk mengenakan tarif atas barang-barang senilai 500 miliar dolar AS yang diimpor dari RRT.

Dalam wawancara itu Trump mengatakan: “Saya tidak melakukan ini demi politik, saya melakukan ini untuk melakukan hal yang benar bagi negara kita.”; “Kami telah dibebani oleh Republik Rakyat Tiongkok untuk jangka waktu cukup lama.”

Setelah perang dagang Tiongkok-AS dimulai pada 6 Juli lalu, Amerika Serikat pertama-tama mengenakan tarif pada barang-barang senilai 34 miliar dari Tiongkok, sisanya 16 miliar mengikuti kemudian. Karena mendapat reaksi balasan Beijing maka Trump menambahkan tarif senilai 200 miliar lagi, namun tarif dari nilai 200 miliar ini tidak akan langsung berlaku, perlu ditinjau dulu selama dua bulan dan setelah sidang parlemen pada 20 – 23 Agustus mendatang. Keputusan tarif riel akan dibuat setelah 31 Agustus.

Pada saat ini tampaknya Trump telah lebih awal mengeluarkan informasi tambahan tarif 500 miliar, yang merupakan hampir semua barang produk Tiongkok yang di ekspor ke Amerika Serikat.

Mungkin secara kebetulan, pada saat yang sama Trump mengeluarkan informasi ini, media melaporkan informasi bahwa kedudukan Xi Jinping di tingkat atas Partai Komunis Tiongkok (PKT) ditantang oleh lawan politiknya. Dalam beberapa hari terakhir media luar negeri menyebarkan informasi bahwa pertikaian internal tingkat atas PKT semakin sengit yang disebabkan oleh tekanan dari perang dagang Tiongkok-AS, status inti Xi Jinping telah ditantang, laporan berita dari media resmi PKT menampakkan kelainan.

Dalam pidato Ketua Kongres Rakyat Nasional Li Zhanshu dan Zhao Kezhi sebagai orang kepercayaan Xi Jinping yang mengeluarkan pendapat melindungi status inti Xi serta menegaskan harus “Putusan pada suara tunggal pimpinan” dll, tampaknya mengkonfirmasikan kebenaran rumor dari sisi lain.

Tiada yang kebetulan, bersamaan itu pada 18 Juli lalu Larry Kudlow penasihat ekonomi utama Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat dan RRT gagal mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perbedaan perdagangan, kini tanggung jawab berada pada Presiden Xi Jinping.

Dia mengatakan bahwa bola sekarang berada dibawah kaki Xi Jinping, asalkan RRT mengeluarkan rencana yang lebih memuaskan maka AS dapat mencabut tarif atas barang-barang Tiongkok. Ini adalah pertama kalinya staf senior dari tim Trump yang menyebutkan nama Xi Jinping di depan umum, ini relatif jarang.

Dalam wawancara Trump melanjutkan respeknya selama ini terhadap Xi Jinping dengan berkata: “Saya tidak ingin mereka (Tiongkok) takut. Saya berharap mereka melakukannya dengan baik, saya sangat menyukai presiden Xi, tetapi (perdagangan AS-Tiongkok) ini sangat tidak adil.”

Kemudian, dalam perang dagang Tiongkok-AS yang semakin sengit ini, situasi seperti apakah yang dihadapi oleh Xi Jinping? Bagaimana ia akan memilih?

Perang dagang antara RRT-AS ini baru saja dimulai selama satu minggu, dilihat dari reaksi pasar keuangan dan anjloknya pasar saham Beijing, menang atau kalah sudah dipastikan. Ditambah lagi pihak RRT hampir tidak ada kartu lagi yang dimainkan, pada akhirnya konsesi total pihak Beijing tak dapat dihindari.

Akan tetapi, Xi Jinping sebagai pimpinan teratas PKT, begitu melakukan tindakan konsesi pasti akan diserang oleh lawan politiknya dalam internal PKT, dengan tuduhan yang mereka sebut “menjual Negara/berkhianat”, sekarang gelagat ini sudah mulai nampak.

Sebenarnya, dilihat secara jangka panjang, jika RRT bisa mematuhi aturan perdagangan dunia (WTO) maka ekonomi Tiongkok mungkin benar-benar akan segera memasuki sistem perdagangan dunia, dan rakyat Tiongkok dapat memiliki lebih banyak peluang memperoleh produk-produk bagus dengan harga murah.

Surplus perdagangan yang sangat besar didapatkan oleh Beijing dengan menggunakan cara brandal dan pencurian (hak cipta) dan sebagian besar sudah dikuasai oleh kelompok kepentingan PKT, kebanyakan rakyat tidak mendapatkan manfaat darinya.

Itu sebabnya, PKT pada akhirnya akan menyerah dalam perang dagang Tiongkok-AS, hasil akhir ini bermanfaat bagi ekonomi dan rakyat Tiongkok, hanya saja rezim Beijing akan kehilangan kesempatan merebut kekayaan, pada saat yang sama, dampak perang dagang jangka pendek terhadap ekonomi Tiongkok juga akan membahayakan stabilitas rezim RRT.

Di sisi lain, hasil program anti-korupsi Xi Jinping selama lebih dari lima tahun ini telah mengusik kelompok kepentingan internal partai yang dipimpin oleh Jiang Zemin dan telah menyinggung sejumlah besar pejabat tinggi, maka kelompok kekuatan anti-Xi tersebut juga menggunakan kesempatan kekacauan perang dagang ini untuk melengserkan Xi Jinping.

Dipandang dari sudut ini, seiring dengan bertambah sengitnya perang dagang RRT-AS, situasi ekonomi Tiongkok semakin sulit ditopang, pihak Beijing dipastikan akan memberikan konsesi, tetapi konsesi Xi ini akan memberikan kesempatan bagi musuh-musuh politiknya. Pilihan yang paling mungkin dipilih oleh Xi adalah: Melawan (musuh) luar harus terlebih dahulu menstabilkan (musuh) dalam.

Ada kemungkinan Xi akan menggunakan tindakan keras untuk menghadapi “Kekuatan anti-Xi” di tingkat elit dan setelah membersihkan musuh-musuh politiknya, Xi baru bisa membuat keputusan akhir tentang bagaimana menghadapi perang dagang.

Hal ini berarti program anti-korupsi yang hampir berhenti total setelah Kongres Nasional ke-19 akan diaktifkan kembali. Akan bermunculan lagi kejatuhan sejumlah pimpinan kelas kakap di tingkat elit PKT mungkin akan menjadi kenyataan. (LIN/WHS/asr)

Pesawat Pendiri Perusahaan Plastik Brasil Terkemuka Jatuh

0

EpochTimesId – Sebuah pesawat kecil jatuh saat berusaha mendarat di bandara Campo de Marte di Sao Paulo, Brasil, pada 29 Juli 2018. Insiden itu menewaskan pilot, sementara enam penumpang lainnya selamat.

Pilot itu terperangkap dalam reruntuhan pesawat Beechcraft King Air bermesin ganda. Korban meninggal dunia sebelum berhasil dievakuasi, menurut petugas pemadam kebakaran di tempat kejadian.

Video yang diperoleh oleh Reuters menunjukkan puing pesawat yang terbakar sekitar pukul 6 sore waktu setempat (09.00 GMT).

“Pesawat melaju dengan kecepatan yang sedikit lebih cepat dari biasanya, dan sedikit lebih rendah dari seharusnya, menurut saya,” kata Alex Martins, yang mengemudi ketika terjadi kecelakaan.

“Pesawat itu melewati saya di jalan raya. Kami mendengar suara ledakan. Langsung, ada segumpal asap hitam,” tambah Alex.

Situs G1 News melaporkan bahwa pendiri Videplast, termasuk di antara penumpang yang selamat. Itu adalah perusahaan industri plastik terkemuka di Brasil, yang membuat kemasan fleksibel, Nereu dan Geraldo Denardi. (Reuters/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Trump Bertemu Penerbit Media New York Times Bahas ‘Berita Palsu’

0

EpochTimesId – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengatakan bertemu dengan Penerbit New York Times, A.G. Sulzberger, baru-baru ini. Trump mengatakan pertemuan digelar pada awal bulan Juli lalu, guna membahas sejumlah besar berita palsu yang dikeluarkan oleh media.

“Pertemuan yang sangat baik dan menarik di Gedung Putih dengan AG Sulzberger, Penerbit New York Times,” tulis Trump di Twitter pada 29 Juli 2018, waktu Amerika.

“Menghabiskan banyak waktu untuk berbicara tentang sejumlah besar Berita Palsu yang dikeluarkan oleh media & bagaimana berita palsu itu berubah menjadi frase, ‘Musuh Rakyat.’ Sedih!”

Menurut sebuah pernyataan dari Sulzberger, Gedung Putih mengundangnya untuk bertemu dengan Trump. Dia mengatakan pertemuan tidak resmi semacam itu tidak biasa, dan bahwa presiden sebelumnya dengan kekhawatiran tentang liputan media telah melakukan hal yang sama. Penerbit bertemu dengan presiden pada 20 Juli dan pertemuan tetap tidak dipublikasikan sampai 29 Juli 2018.

Sulzberger mengatakan menerima pertemuan itu untuk menyatakan keprihatinannya dengan retorika anti-pers yang sangat mengganggu dari presiden Trump.

“Saya mengatakan kepada presiden bahwa bahasanya tidak hanya memecah belah, tetapi semakin berbahaya,” kata Sulzberger.

“Saya mengatakan kepadanya bahwa meskipun frase ‘berita palsu’ tidak benar dan berbahaya, saya jauh lebih prihatin tentang dia melabeli jurnalis ‘musuh rakyat.’ Saya memperingatkan bahwa bahasa radang ini berkontribusi pada peningkatan ancaman terhadap jurnalis dan akan mengarah menuju kekerasan.”

The New York Times mendukung calon presiden Hillary Clinton pada pemilihan presiden 2016. Pada Hari Pemilihan, media itu memperkirakan kemungkinan kemenangan Clinton adalah 85 persen.

The New York Times sering disebut dan dikaitkan, ketika Trump menyebut-nyebut media ‘berita palsu’, bersama dengan The Washington Post, CNN, dan beberapa media besar lainnya.

Dalam empat bulan pertama 2018, cakupan pemberitaan terkait Trump oleh ABC, CBS, dan NBC adalah 90 persen negatif, menurut laporan oleh Pusat Penelitian Media. Hanya ada sedikit perubahan dalam cakupan liputan media, meskipun ada kemajuan dalam transaksi perdagangan, tingkat pengangguran yang rendah, ekonomi yang sedang booming, dan langkah-langkah bersejarah Trump menuju denuklirisasi Korea Utara.

Meskipun Sulzberger telah mengklaim bahwa retorika Trump akan ‘mengarah pada kekerasan’ terhadap jurnalis, namun sama sekali tidak ada insiden baru-baru ini yang terjadi di Amerika Serikat.

Sebaliknya, persepsi negatif media massa terhadap pemerintahan Trump justru menghasilkan ratusan insiden kekerasan. Lebih dari 500 insiden pelecehan atau kekerasan terjadi terhadap pendukung Trump dan anggota pemerintahan Trump, sebagaimana didokumentasikan oleh Breitbart. (Ivan Pentchoukov/The Epoch Times/waa)

Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :

https://youtu.be/0x2fRjqhmTA

Hubungan AS-Rusia yang Kian Menghangat Bakal Memojokkan Beijing

Tang Hao

Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin, melangsungkan pertemuan tingkat tinggi empat mata untuk kali pertama di Helsinki, Finlandia. Menjelang digelarnya “Pertemuan Trump-Putin” itu, Trump mencuit di akun Twitter-nya bahwa dikarenakan “ketidak-tahuan dan kebodohan AS selama ini” mengakibatkan pasang surut hubungan AS-Rusia yang paling parah sepanjang sejarah; tak lama kemudian Kemenlu Rusia pun menanggapi cuitan Trump dan menjawab: “Kami setuju.”

Dialog di Twitter antara Amerika dan Rusia ini membuat “Pertemuan Trump-Putin” heboh sebelum digelar.

Saat bertemu wartawan Trump menekankan, hubungan AS-Rusia ‘telah mulai berubah’, dan semua ini ‘baru awal mula’ saja; Putin juga sependapat dengan Trump untuk “membawa hubungan AS-Rusia kembali normal”.

Trump dan Putin melontarkan serangkaian sinyal bersahabat ke luar, ketegangan kedua belah pihak sepertinya sudah mulai mencair — juga membuat Beijing yang ada di belahan dunia sebelah sana was-was.

Hubungan AS-RRT Cair, Berkat Upaya Kissinger

Semua ini harus dikembalikan pada upaya pakar diplomatik AS yakni Henry Kissinger.

Setelah Trump terpilih sebagai presiden, Kissinger pernah berkali-kali bertemu dengan Trump, membicarakan perkembangan diplomatik AS, terutama hubungan dengan Rusia. Juni tahun lalu, menjelang pertemuan Trump dan Putin pada KTT G20, Kissinger telah bertandang ke Moskow menemui Putin, melakukan persiapan, waktu itu Kissinger menekankan, Trump dan Putin “berpeluang memperbaiki hubungan kedua negara”.

Era tahun 1960 adalah saat paling menegangkan Perang Dingin AS-Soviet, Kissinger pernah menjadi perantara utama yang menjembatani perundingan kedua negara dari balik layar, ia adalah jembatan komunikasi krusial bagi pemimpin AS-Uni Soviet.

Kissinger sangat mengutamakan keseimbangan hubungan antara tiga negara AS-RRT-Soviet dan menyebutnya Strategi Diplomatik Segitiga (triangular diplomacy), ia pada tahun 1972 pernah mendorong mantan Presiden AS Richard Nixon untuk memilih membangun hubungan diplomatik dengan Beijing, bersama-sama mengimbangi kekuatan yang paling berbahaya pada masa itu yakni komunis Soviet, yang karena itu juga membantu PKT untuk bangkit.

Kini Uni Soviet telah runtuh, kekuatan internasional Rusia (penerus Uni Soviet) sudah tidak seperti dulu lagi, PKT telah menggantikannya dan menjadi ancaman komunis terbesar di dunia saat ini, dan tengah melakukan penetrasi segala aspek mulai dari politik, ekonomi dan budaya terhadap negara-negara di dunia.

Namun Putin yang sangat mengenal partai komunis itu tidak takut pada PKT, dan Beijing sendiri juga sepertinya tidak terlalu menghargai saudara tua Rusia ini.

Oleh karena itu sekarang, jika AS memanfaatkan hubungan diplomatik dan geopolitik RRT-Rusia yang kurang bergairah saat ini, untuk mendekatkan hubungan dengan Rusia dan bekerjasama, ini akan menjadi situasi yang sangat mengkhawatirkan bagi PKT.

Jika AS-Rusia Kerjasama, PKT Akan Alami 5 Kesulitan Besar

Jika hubungan AS dan Rusia kembali menghangat dan bekerjasama lagi, pertama-tama akan berdampak pada RRT yang akan kehilangan seorang rekan kuat di pentas dunia.

Terutama di forum DK PBB, Rusia adalah salah satu dari lima Negara Anggota Tetap DK PBB, dulu RRT dan Rusia kerap bekerjasama menghalangi resolusi penting yang terkait HAM dan keadilan.

Jika kehilangan bantuan Rusia, RRT tidak akan berani menentang kesepakatan negara lain seorang diri, agar tidak menjadi musuh bersama dunia, terlebih lagi akan tidak menguntungkan bagi PKT untuk menerapkan konspirasi Fron Persatuannya untuk “penetrasi paham komunis di seluruh dunia”.

Kedua, perbaikan hubungan AS-Rusia akan membantu menstabilkan keamanan di Eropa, dapat meredakan ketegangan antara NATO dengan Rusia, mengurangi konflik dan permusuhan antara kedua belah pihak.

Trump adalah seorang “jago negosiasi” dan seorang “pemimpin yang tegas” dalam bernegosiasi, ada harapan akan mendatangkan perbaikan hubungan Eropa dengan Rusia, meningkatkan pemahaman komunikasi kedua pihak, keamanan Ukraina dan negara Eropa Timur lainnya akan setahap lebih terjamin.

Begitu situasi di Eropa menjadi stabil, pertahanan NATO terhadap Rusia akan lebih mereda, semua sumber daya dan kekuatan yang ada akan beralih untuk menghadang kebijakan “One Belt One Road” dan “penetrasi politik” oleh PKT juga untuk mengatasi terorisme, dan memperkuat perlawanan Eropa untuk menghalau perluasan kekuatan komunis di benua Eropa.

Ditambah lagi pemerintah Trump telah mulai bekerjasama diplomatik dan penerapan strategis yakni “Pakta India-Pasifik”, yang berarti membangun tembok penghalang dari Asia Timur hingga Asia Selatan terhadap Dinasti Merah PKT. Dikepung oleh India-Pasifik dan kerjasama NATO-Rusia, perluasan diplomatik dan ekonomi dagang RRT akan mengalami tekanan dan hambatan yang luar biasa besar dari sebelumnya.

Ketiga, saat ini Beijing tengah terlibat perang dagang dengan AS, jika tempo peperangan ini panjang dan berlarut-larut, RRT pasti akan mencari pasar ekspor untuk produk ekspornya, dan memperbesar impor minyak mentah dari Rusia.

Jika Trump mampu meyakinkan Putin untuk berpihak pada AS, dan mengucilkan Beijing, maka RRT akan kehilangan pilar sumber energi dan pasar perdagangannya yang sangat penting, perang dagang ini akan semakin berdampak buruk bagi PKT.

Keempat, dalam hal senjata nuklir Korut, saat ini PKT dan Korut masih “bersandiwara duet” dan Beijing berupaya menarik Rusia untuk bersama-sama mendukung Korut dari belakang, dan diam-diam menyuplai minyak bumi untuk membantu Korut.

Begitu AS berhasil bekerjasama dengan Rusia, dan memutus bantuan rahasia terhadap Korut, maka akan semakin memperburuk tekanan sanksi ekonomi dan kesulitan sumber energi bagi Korut, dan akan memutus lengan dukungan RRT terhadap nuklir Korut.

Pada saat itu, tidak hanya tersisa PKT seorang diri pada masalah nuklir Korut, ketika Korut melihat RRT babak belur akibat perang ekonomi dagang dan lemah tak berdaya akibat dikucilkan masyarakat internasional, akan semakin membuat Kim Jong-Un berubah pikiran, Kim akan melepaskan diri dari kendali Beijing dan merapat pada Trump, bersama AS Korut akan membangun kembali masa depannya.

Selain itu, begitu kehilangan Korut, maka RRT akan kehilangan kartu as untuk menakut-nakuti dan memeras masyarakat internasional, di masa mendatang RRT akan menjadi lebih sulit berbohong, sulit bertahan, posisi internasional dan pengaruh PKT akan menurun.

Kelima, saat ini kebijakan “One Belt One Road” RRT telah berturut-turut terganjal di Eropa, Asia Selatan dan Asia Tenggara, masyarakat internasional juga telah mengenali strategi neo kolonialisme PKT yang menggunakan “jebakan uang untuk mendapatkan penetrasi politik dan ekonomi”, artinya PKT membangun tembok penghalangnya sendiri, dan tengah terjebak dalam jalan buntu, juga karena itu RRT menjadi low profile dan tidak berani lagi menyombongkan “One Belt One Road”-nya.

Di saat yang sama, baru-baru ini media massa internasional satu persatu mengungkap upaya PKT melakukan penetrasi ke berbagai negara di dunia dengan segala cara mulai dari suap politik, merger ekonomi, pinjaman kredit, pendidikan kebudayaan, pencurian teknologi dan lain sebagainya, negara-negara di Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia telah bersikap waspada terhadap RRT, negara-negara dunia sangat berhati-hati terhadap ponsel, komputer, peralatan komunikasi dan lain sebagainya buatan RRT, bahkan ada yang melarang penggunaannya.

Jika Amerika memenangkan kerjasama dengan Rusia, dan mendesak Korut menjauhi PKT, maka RRT akan menjadi sasaran yang dikucilkan dan dikepung dari segala penjuru di Asia Timur; terkendala Eropa dan NATO juga India, serta perlawanan negara lain yang menolak Fron Persatuan PKT atau tidak mau bekerjasama, ditambah lagi dengan tekanan perang dagang jangka panjang dari AS. Maka beijing sangat mungkin akan terpinggirkan, dan tidak hanya tidak bisa meminta pertolongan kemana pun, mungkin juga akan memicu krisis ekonomi, moneter dan sosial, yang lebih lanjut akan mengarah pada krisis politik yang mengancam eksistensi rezim RRT.

Jika Hubungan RRT-Rusia Berubah, Masyarakat Dunia Juga Akan Berubah

Walaupun pada akhirnya Rusia tidak bekerjasama dengan Amerika, tapi jika sudah terbentuk komunikasi saling percaya antara AS dengan Rusia, maka dengan pengarahan oleh Trump untuk bisa bekerjasama pada saat yang tepat, atau setidaknya melonggarkan hubungan kuat Rusia dengan Beijing, maka akan sangat bermanfaat bagi AS untuk menekan perluasan PKT, dan memperdalam dampak tekanan ekonomi serta diplomatik Amerika terhadap PKT; juga berguna bagi Trump untuk memperbaiki ketertiban internasional lewat PBB dan NATO, serta menghadang penyebaran paham komunis dan sosialis di seluruh dunia.

Oleh sebab itu, pertemuan Trump dan Putin kali ini mutlak tidak menitik-beratkan pada “apakah Rusia mengintervensi pilpres AS”, atau “apakah Rusia adalah tangan hitam yang menguntungkan Trump” dan lain sebagainya seperti rumor yang banyak beredar di media massa.

Titik berat yang sebenarnya adalah, apakah Amerika dapat bergandeng tangan dengan Rusia untuk membendung PKT. Hasilnya, tidak hanya akan menyentuh perkembangan komunisme dan PKT di masa mendatang, tidak hanya berdampak pada ketertiban dan situasi internasional, tapi juga akan berdampak pada kehidupan rakyat Tiongkok di masa mendatang. (SUD/WHS/asr)

Malaysia Rilis Laporan Investigasi Akhir Insiden MH370

Epochtimes.id- Hari ini Senin (30/07/2018) Malaysia akan merilis laporan akhir atas hasil investigasi terhadap pesawat penumpang Malaysia Airlines MH370 yang belum ditemukan hingga saat ini. Dunia luar tampaknya tidak optimis tentang apakah laporan akan berisi hal-hal baru.

Pesawat penumpang MH370 yang mengangkut 239 orang penumpang dan awak kapal hilang pada 8 Maret 2014 dini hari setelah pesawat jurusan Kuala Lumpur –  Beijing itu kurang dari 1 jam lepas landas. Pesawat hilang kontak dengan menara ketika berada di udara perairan sekitar 140 mil laut selatan Pulau Tho Chu dan 90 mil laut timur laut Kota Bharu.

Selanjutnya, menurut analisis data, perkiraan posisi hilangnya pesawat mengalami beberapa kali modifikasi dan akhirnya penerbangan dianggap telah memasuki Samudra Hindia Selatan kemudian hilang kontak. Peristiwa hilangnya MH370 dikenal sebagai “misteri terbesar dalam sejarah penerbangan”

Pada 29 Januari 2015, 10 bulan setelah pesawat resmi dinyatakan hilang oleh pihak berwenang, Otoritas Penerbangan Sipil Malaysia mewakili pemerintah mengkonfirmasi bahwa MH370 mengalami kecelakaan dan mengubah 239 orang yang berada di dalamnya dari status hilang menjadi korban kecelakaan.

Namun sampai sebuah reruntuhan pesawat yang diduga merupakan bagian dari MH370 ditemukan di Pulau Reunion Prancis pada 29 Juli 2015, orang-orang baru pertama kali memahami petunjuk kecelakaan.

Di puing yang ditemukan itu tertera angka-angka yang merupakan bagian dari registrasi perusahaan Boeing. awalnya puing itu dikira berasal dari pesawat Boeing seri 777, lalu dikirim ke DGA Techniques aéronautiques di kota Toulouse untuk dianalisis.

Misteri hilangnya pesawat tersebut sampai saat ini belum ada pihak yang bisa mengungkap.

The Daily Telegraph percaya bahwa laporan yang dikeluarkan pada hari Senin ini tidak mungkin memberikan jawaban pasti.

Media Malaysia ‘Malaysia Today’ melaporkan bahwa Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mahathir pada 30 Mei lalu menyatakan bahwa meskipun operasi pencarian berskala besar telah dilakukan, tapi sampai sekarang belum mencapai hasil apapun, sehingga pencarian pesawat penumpang MH370 perlu dihentikan.

Menteri Transportasi Malaysia Loke Siew Fook bertemu dengan keluarga korban MH370 pada 4 Juni, mengungkapkan bahwa laporan akhir pencarian MH370 diharapkan dapat dirilis pada bulan Juli. Dia mengatakan bahwa sebelum laporan itu dirilis ke publik, pemerintah akan memprioritaskan  keluarga korban untuk mengetahuinya.

Diberitakan bahwa laporan yang dirilis pada hari Senin ini akan diposting juga melalui Internet dan akan didistribusikan kepada keluarga korban dan media yang terdaftar. Pada saat yang sama, laporan akan diserahkan kepada majelis Malaysia pada 31 Juli. (Sin/asr)

Trump Ancam Tutup Pemerintah Jika Tembok Perbatasan Ditolak Kongres

0

EpochTimesId – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengancam akan menutup pemerintah, jika Demokrat di Kongres tidak menyetujui paket reformasi imigrasi yang mencakup pendanaan untuk tembok perbatasan. Ancaman itu disampaikan pada 29 Juli 2018 waktu setempat.

“Saya akan bersedia untuk ‘menutup’ pemerintah jika Demokrat tidak memberi kami suara untuk Keamanan Perbatasan, yang meliputi Tembok!” Tulis Trump di Twitter.

“Harus menyingkirkan Lottery, Catch & Release, dll. Dan akhirnya masuk ke sistem Imigrasi berdasarkan MERIT! Kita membutuhkan orang-orang hebat datang ke Negara kita!”

RUU pengeluaran omnibus sebelumnya yang ditandatangani oleh Trump pada bulan Maret hanya memasukkan 1,6 miliar dolar AS dalam bentuk dana untuk tembok perbatasan. Jumlah itu jauh dari 25 miliar dolar yang diminta Trump untuk janji kampanyenya. RUU itu juga melarang penggunaan 1,6 miliar dolar untuk jenis dinding yang ingin dibangun oleh Trump.

Dalam sebuah tweet sebelumnya pada 29 Juli 2018, presiden mengecam undang-undang imigrasi yang ada dan mengatakan bahwa beberapa orang asing ilegal menggunakan anak-anak untuk ‘tujuan jahat’.

“Harap dipahami, ada konsekuensi ketika orang-orang melintasi Perbatasan kita secara ilegal, apakah mereka memiliki anak atau tidak, dan banyak yang hanya menggunakan anak-anak untuk tujuan jahat mereka sendiri,” kata Trump. “Kongres harus bertindak untuk memperbaiki undang-undang imigrasi TERBODOH & TERBURUK di mana pun di dunia! Beri suara ‘R’.”

Anggota DPR AS, Steve Stivers (Republikan-Ohio) mengatakan kepada ABC pada 29 Juli bahwa Partai Republik akan bekerja untuk menjaga agar pemerintah tetap terbuka dan meningkatkan kebijakan imigrasi.

“Saya pikir kami akan memastikan kami menjaga agar pemerintah tetap terbuka, tetapi kami akan mendapatkan kebijakan yang lebih baik tentang imigrasi, pekan ini,” kata Stiver.

“Presiden ingin kita memiliki kebijakan yang berfungsi untuk Amerika dan bekerja untuk orang Amerika, dan saya pikir itulah yang akan kita lakukan bersama.”

RUU yang saat ini ada di Dewan Perwakilan mencakup anggaran 5 miliar dolar untuk tembok perbatasan. Akan tetapi, itu akan membutuhkan suara Partai Demokrat untuk lolos di Senat.

Lebih dari 50 persen orang Amerika mendukung rencana Trump untuk membangun tembok perbatasan. Data itu berdasarkan jajak pendapat CBS yang dilakukan pada bulan Juni. (Ivan Pentchoukov/The Epoch Times/waa)

Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :

https://youtu.be/0x2fRjqhmTA

Beijing Kembali Kucurkan Dana Investasi untuk Atasi Krisis

0

EpochTimesId – Provinsi Guangdong menerbitkan daftar proyek investasi pembangunan infrastruktur yang jumlahnya mencapai 480 miliar RMB, baru-baru ini. Hal yang sama juga dilakukan oleh provinsi dan kota lainnya.

Dunia luar memperkirakan bahwa Tiongkok akan kembali ‘bermain dengan menggelontarkan dana besar untuk pembangunan infrastruktur’. Kebijakan itu sebagai upaya dalam memompa pertumbuhan ekonominya yang sedang berada dalam situasi ketidakpastian, akibat perang dagang dengan Amerika Serikat.

Pemerintah Tiongkok menyediakan 4 triliun RMB (sekitar 8.200 triliun rupiah) untuk mendanai investasi infrastruktur baru.

Provinsi Guangdong baru-baru ini mempublikasikan ‘Pemberitahuan Rencana Investasi Tahun 2018 untuk Melengkapi Proyek-Proyek Infrastruktur Utama dalam Rangka Reformasi Struktural’. Dokumen yang isinya menyebutkan bahwa, pemerintah propinsi Guangdong dalam 6 tahun ke depan akan menginvestasikan dana sampai 480 miliar RMB untuk membangun 19 jalur KA cepat/jalur KA dalam kota.

Media Hongkong ‘Economic Daily’ melaporkan bahwa para pejabat di tingkat daerah yang menerima pemberitahuan tersebut bersorak gembira dan siap untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur.

Tidak hanya di Provinsi Guangdong, beberapa provinsi yang berada di timur dan tengah daratan Tiongkok juga antusias untuk ikut ambil bagian dalam ‘Rencana Proyek Pembangun 3 Tahun (2018 -2021)’ yang dicanangkan Kementerian Transportasi Tiongkok. Pemda tingkat propinsi dan kota berlomba mempercepat penyelesaian rencana guna diajukan kepada menteri.

Otoritas Beijing mengeluarkan sinyal mengenai rencana perubahan kebijakan moneter
Pada 20 Juli. Bank Sentral Tiongkok, Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok, Komisi Regulator Asuransi Tiongkok menerbitan peraturan baru dan kebijakan keuangan baru yang memberikan sinyal akan dilakukan pelonggaran keuangan yang lebih komprehensif.

Pada 23 Juli, Bank Sentral Tiongkok sedang merealisasikan fasilitas pinjaman jangka menengah satu tahunan yang berjumlah 502 miliar RMB yang terdiri dari dana segar berjumlah 332 miliar RMB dan dana pengembalian dari pinjaman 7 hari yang sudah jatuh tempo berjumlah 332 miliar RMB.

Pada hari yang sama, Perdana Menteri Tiongkok, Li Keqiang memimpin pertemuan eksekutif Dewan Negara. Dia meminta jajarannya supaya menjaga stabilitas kebijakan ekonomi demi menghadapi lingkungan eksternal yang penuh ketidakpastian akibat perang dagang.

Menanggapi pernyataan Li Keqiang tersebut media ‘Securities Times’ menyebutkan bahwa pertemuan eksekutif Dewan Negara merilis sinyal pelonggaran keuangan.

Media ‘Bloomberg’ dalam sebuah analisis menyebutkan bahwa baru-baru ini Beijing meluncurkan serangkaian langkah-langkah untuk menjamin pertumbuhan ekonomi, ini berarti bahwa kebijakan deleveraging sudah akan ditinggalkan. Paling tidak dapat dikatakan bahwa pemerintah kembali memilih pelonggaran keuangan untuk menggairahkan ekonomi demi mencapai tingkat pertumbuhan.

Pemerintah Tiongkok diperkirakan akan kembali mengucurkan dana investasi 4 triliun RMB. Langkah-langkah untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi yang diambil PKT baik ditingkat pusat maupun daerah ini dianggap sebagai langkah perubahan yang akan diterapkan pada ekonomi makro Tiongkok.

Beberapa orang berpikir bahwa ini menandakan bahwa Tiongkok sebentar lagi akan dilanda gelombang baru dalam investasi infrastruktur. Setelah dana 4 triliun dikucurkan maka ekonomi akan terangsang pertumbuhannya seperti yang terjadi pada tahun 2008.

Menurut media Hongkong ‘Economic Daily’ bahwa para industriawan di Tiongkok masih ramai menafsirkan kebijakan hasil konferensi ekonomi dewan negara Tiongkok. Penafsiran mereka cenderung dipusatkan pada masalah menekankan kebijakan fiskal dan moneter untuk merangsang ekonomi riil dalam negeri, menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang lebih longgar.

Sedangkan laporan Reuters pada 27 Juli juga menkonfirmasikan tentang rencana otoritas keuangan Tiongkok akan mengucurkan dana untuk investasi infrastruktur, dan melonggarkan pembatasan pinjaman pemerintah daerah untuk membantu meringankan dampak perang dagang terhadap perekonomian.

Reuters mengutip ucapan dari 4 orang sumber yang akrab dengan kebijakan pemerintah memberitakan bahwa, efek dari kebijakan moneter akan memungkinkan kebijakan fiskal berperan lebih besar dalam mendukung perekonomian jangka pendek. Cara yang paling efektif dan mudah untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi yaitu meningkatkan investasi di bidang infrastruktur.

Sumber lain yang juga akrab dengan kebijakan pemerintah Tiongkok mengatakan, “Ini dapat mempercepat pengeluaran fiskal, dan investasi dalam beberapa proyek yang sedang dalam pembangunan pun akan dipercepat. Ini akan mendukung perekonomian.”

Perang dagang sangat memukul ekonomi, membuat Tiongkok panik
Alasan mengapa Beijing meluncurkan dana investasi infrakstruktur 4 triliun itu pertama karena rasa krisis yang sangat kuat terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua, ekonomi Tiongkok telah merasakan sakit dari operasi deleveraging. Deleveraging mendorong biaya pinjaman perusahaan dan menyebabkan tertundanya proyek-proyek pemerintah.

Pertumbuhan investasi untuk pembangunan infrastruktur pada semester pertama tahun ini turun ke level terendah, yakni 7,3 persen dari tingkat tahun lalu yang 21,1 persen.

Dunia luar percaya bahwa perang dagang telah memberikan bayangan tidak menguntungkan bagi perdagangan Tiongkok di waktu mendatang dan menimbulkan ancaman besar bagi pertumbuhan ekonominya. Kekhawatiran terjadi krisis ini bukanlah hal yang mudah untuk ditutup-tutupi oleh juru bicara PKT. Khususnya, eksportir Tiongkok paling terpukul.
Jika pertumbuhan ekonomi melambat tajam, yang pasti tingkat pengangguran akan naik dengan cepat.

Wen Xiaogang, seorang pengamat ekonomi mengatakan, PKT dalam rangka untuk mempertahankan kekuasaannya, membuat senang rakyat Tiongkok yang saat ini hidup dalam lingkungan yang semakin penuh dengan ketidakpuasan terhadap PKT. Satu-satunya jalan yang ditempuh adalah mempertahankan pertumbuhan ekonomi dengan segala cara.

Dana investasi infrastruktur untuk membangun jalur transportasi (rel KA berkecepatan tinggi, jalan bebas hambatan, jembatan dan lainnya) yang besarnya 4 triliun akan dikucurkan, meskipun hal itu akan membuat pemerintah daerah memikul beban utang lebih besar dan berat. Pada akhirnya otoritas berwenang akan terus bermain dengan mencetak uang, utang macet di-peti-es-kan, dan mengalihkan pikulan krisis kepada rakyat. Membiarkan rakyat Tiongkok yang menanggung. (Liu Yi/ET/Sinatra/waa)

Mantan Pemimpin Separatis Katalan Batal di Ekstradisi

Berlin – Mantan pemimpin Katalan, Carles Puigdemont, kembali dari Jerman ke Belgia pada Sabtu (28/7/2018) akhir pekan kemarin. Spanyol gagal dalam upaya untuk mengekstradisinya dari Jerman, atas dakwaan pemberontakan dan deklarasi kemerdekaan ilegal.

Puigdemont mengatakan dia akan melanjutkan perjalanan keliling Eropa untuk meningkatkan dukungan bagi kemerdekaan Catalan. Dia melarikan diri ke Belgia pada Oktober 2017 setelah Madrid memberlakukan pemerintahan langsung oleh Pusat di wilayah Katalan, setelah pemerintahan daerah khusus menyatakan kemerdekaan.

“Ini tidak akan menjadi perhentian terakhir saya, ini bukan akhir dari perjalanan saya,” kata Puigdemont dalam konferensi pers di Brussels yang diadakan bersama pemimpin Katalan saat ini, Quim Torra.

Torra melakukan perjalanan langsung dari Spanyol untuk menemui pendahulunya.

“Saya akan berkeliling Eropa ke empat penjuru benua untuk membela perjuangan kami.”

Puigdemont ditangkap pada 25 Maret 2018 di sebuah pom bensin di wilayah utara Jerman, Schleswig-Holstein. Dia tengah dalam perjalanan kembali ke Belgia, setelah perjalanan ke Finlandia.

Pengadilan Jerman memutuskan awal bulan ini bahwa Puigdemont, 55, dapat diekstradisi ke Spanyol untuk menghadapi tuduhan terpisah untuk penyalahgunaan dana publik. Akan tetapi tidak dapat diekstradisi untuk tuduhan pemberontakan yang lebih serius.

Di bawah hukum Eropa, itu berarti Spanyol akan dilarang untuk mengadilinya dengan tuduhan yang lebih serius, jika ekstradisi dilanjutkan. Pengadilan Spanyol menolak proposal itu, sehingga mereka mencabut surat perintah penangkapan Uni Eropa.

Dakwaan terhadap Puigdemont dan lima politisi lainnya tetap berlaku. Bagaimanapun, itu berarti mereka akan ditangkap jika kembali ke Spanyol.

Hubungan antara pemerintah pusat Spanyol di Madrid dan ibukota Katalan, Barcelona telah mencair dalam beberapa pekan terakhir. Perdana Menteri Sanchez menjadi tuan rumah pembicaraan hangat dengan Torra di Madrid pada Juli lalu.

Tapi Sanchez, yang berkuasa Juni lalu setelah pendahulunya yang lebih konservatif garis keras, Mariano Rajoy kehilangan suara percaya diri, telah mengesampingkan setiap referendum mengenai kemerdekaan. Sanchez mengatakan hal itu bertentangan dengan konstitusi Spanyol.

Puigdemont mengatakan pada hari Sabtu, masa tenggang Sanchez mengenai masalah Katalan telah berakhir. Menurutnya, waktu yang diberikan itu adalah waktu untuk bertindak, bukan untuk berkata-kata. (Reuters/The Epoch Times/waa)

Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :

https://youtu.be/0x2fRjqhmTA

Gempa 6,4 SR di NTB, Tim Tanggap Darurat PVMBG- Badan Geologi Dikirim

Epochtimes.id- Pasca Gempa di NTB, Tim Tanggap Darurat Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG)- Badan Geologi, Kementerian ESDM segera berangkat ke Lombok Timur dan Lombok Utara.

Kepala Pusat Vulkanologi Dan Mitigasi Bencana Geologi Dan MItigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kasbani kepada esdm.go.id mengatakan Tim Tanggap Darurat (TTD) PVMBG, Badan Geologi ini terdiri dari 4 orang ahli gempa bumi dari Badan Geologi.

PVMBG dalam keterangannya, Minggu (29/07/2018) menyebutkan tim akan melakukan sejumlah langkah, pertama, Pemetaan dampak kejadian gempabumi (kerusakan bangunan, pergeseran tanah, retakan tanah, serta jika ada likuifaksi dan longsoran.

Langkah lainnya, Kedua, identifikasi karakteristik tanah setempat melalui pengukuran microtremor. Ketiga, memberikan rekomendasi teknis berkaitan dengan kerusakan geologi.

Langkah ke Empat Tim ini melakukan sosialisasi secara langsung ke masyarakat dan koordinasi dengan Pemda Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Timur dan instansi terkait lainnya.

Catatan PVMBG, Gempa bumi terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Juli 2018, pukul 05:47:39 WIB. Berdasarkan informasi dari BMKG pusat gempa bumi utama berada pada koordinat 8,26° LS  dan 116,55° BT, dengan magnituda 6,4 SR pada kedalaman 10 km, berjarak 28 km barat laut Lombok Timur.

Sampai saat ini gempa bumi ini diikuti oleh 118 gempa bumi susulan dengan kisaran magnitida M5.7 – M2.1Gempa bumi terjadi di darat dan goncangan dirasakan sangat kuat pada daerah sekitar Lombok Timur dan Lombok Utara.

Kawasan ini tersusun oleh batuan alluvium dan endapan gunung api yang bersifat urai, sehingga memperkuat goncanagn gempa bumi. Intesitas goncangan gempa bumi diperkirakan mencapai MMI VI –VII.

Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gempa bumi yang diterbitkan oleh PVMBG-Badan Geologi, daerah Lombok Utara dan Lombok Timur termasuk KRB Gempa bumi Menengah, dengan potensi terjadi gempa bumi dengan intensitas MMI VII-VIII, yang berpotensi menimbulkan kerusakan.

Gempa bumi ini menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. Gempa bumi ini terasa di Pos PGA Rinjani pada intensitas MMI VI dan menimbulkan kerusakan pada bangunan pos. Sejauh ini belum ada kenaikan aktivitas G. Rinjani terkait gempa bumi ini. (asr)

Puluhan Ribu Warga Myanmar Mengungsi Setelah Diterjang Banjir

Epochtimes.id- Sekitar 50.000 orang Myanmar mengosongkan rumah mereka setelah berhari-hari hujan lebat yang menyebabkan desa-desa terendam dan meruntuhkan jembatan.

Sementara itu pihak berwenang langsung memberikan bantuan ke daerah-daerah yang terkena bencana seperti diungkap oleh laporan pemerintah dan media setempat Minggu (29/07/2018).

Presiden Win Myint mengunjungi wilayah Bago di Myanmar untuk menemui warga yang terlantar. Dia mendesak pejabat setempat untuk meningkatkan penyediaan tempat penampungan sementara dan bantuan. Diperkirakan 100.000 orang mungkin terkena dampak oleh banjir.

Banjir di Myanmar terjadi setiap tahun di puncak musim hujan, menyebabkan kerapnya tanah longsor dan kerusakan luas ke lahan pertanian dan infrastruktur di negara Asia Tenggara.

Myanmar kerap dilanda banjir musim hujan terburuk dalam satu dekade pada tahun 2015 ketika sekitar 100 orang dilaporkan meninggal dan lebih dari 330.000 jiwa mengungsi.

Komite penanggulangan bencana Myanmar pada 29 Juli lalu memperingatkan warga yang tinggal di dekat sungai dan di daerah dataran rendah untuk “segera meninggalkan rumah mereka karena permukaan air… telah melampaui tingkat bahaya,” menurut laporan media pemerintah pada 29 Juli.

Hujan lebat menyapu bagian dari jembatan beton setinggi 200 kaki di negara bagian Shan utara, sementara sawah dan jalan di negara bagian Kayin tengah mengalami kerusakan yang luas seperti dilaporkan media pemerintah.

Bahkan, jalan-jalan di Negara bagian barat Rakhine juga banjir setelag hujan deras. Gambar udara yang dibagikan di media sosial menunjukkan air cokelat berlumpur yang menutupi bidang tanah luas.

Palang Merah mengungkapkan di Twitter mereka mendistribusikan perlengkapan kebersihan, dapur, dan tempat penampungan, memposting foto-foto para sukarelawannya mengevakuasi masyarakat di daerah yang terkena banjir ke tempat aman dengan perahu.

PBB mengatakan dalam sebuah pernyataan pihaknya mengikuti perkembangan dengan “perhatian besar.”

“AS di Myanmar memobilisasi mitra, sumber daya, dan kapasitasnya dan menawarkan untuk memberikan dukungan kepada bantuan berkelanjutan yang diberikan kepada para korban banjir oleh pemerintah Myanmar,” kata Knut Ostby, koordinator kemanusiaan dan kependudukan AS. (asr)

Oleh : Shoon Naing dan Poppy McPherson

Amerika Akan Terapkan Sanksi terhadap Turki atas Penahanan Pendeta Brunson

0

EpochTimesId – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat akan memberlakukan sanksi terhadap Turki. Sanksi ekonomi akan dijatuhkan atas penahanan seorang pendeta Amerika yang berlarut-larut.

“Amerika Serikat akan memberlakukan sanksi besar pada Turki atas penahanan lama mereka terhadap Pendeta Andrew Brunson, seorang Kristen yang hebat. Seorang kepala keluarga dan manusia yang luar biasa. Dia sangat menderita. Orang yang tidak bersalah ini harus segera dibebaskan!” Tulis Trump di Twitter pada 26 Juli 2018, akhir pekan lalu.

Sesaat sebelum pengumuman Trump di sosmed, Wakil Presiden Mike Pence juga mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap Turki jika negara itu terus menahan Brunson. Pendeta Amerika dari North Carolina itu berada di pusat ketegangan antara Washington dan Ankara.

Berbicara pada pertemuan menteri tiga hari tentang kebebasan beragama, Pence mengatakan Amerika Serikat akan memberlakukan sanksi signifikan terhadap Turki, jika Brunson tidak dibebaskan.

Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, mengindikasikan di Twitter bahwa Ankara tidak akan menyerah pada ancaman Washington.

“Tidak ada yang mendikte Turki,” tulis Cavusoglu. “Kami tidak akan pernah mentoleransi ancaman dari siapa pun. Aturan hukum adalah untuk semua orang; tanpa pengecualian.”

Juru bicara Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa penahanan Brunson jatuh ke dalam yurisdiksi peradilan independen (Turki). Juru bicara menyerukan Amerika Serikat untuk mempertimbangkan kembali pendekatannya dan mengambil posisi yang konstruktif sebelum menimbulkan kerusakan lebih lanjut, terkait kepentingannya sendiri dan aliansinya dengan Turki.

Amerika Serikat dan Turki adalah anggota NATO.

Brunson dipindahkan dari penjara ke tahanan rumah pada 26 Juli 2018 karena masalah kesehatan, menurut kantor berita resmi Turki. Pria 50 tahun itu menghabiskan satu setengah tahun di penjara menunggu kesimpulan persidangannya.

Trump sebelumnya menyebut penahanan Brunson sebagai ‘aib besar’ dan mengeluarkan seruan berulang untuk pembebasan sang pendeta.

“Brunson adalah orang yang tidak bersalah, tidak ada bukti yang kredibel terhadapnya,” kata Pence.

Para pejabat Amerika mendapat kesan bahwa ada kesepakatan untuk membebaskan Brunson, seorang sumber di Amerika Serikat yang akrab dengan perkembangan itu mengatakan. Ketika Brunson tidak dibebaskan, Pence berbicara dengan Trump dan dua langkah kebijakan baru yang keras yang disepakati diperlukan untuk memaksa masalah ini.

Pada bulan April, sekelompok bipartisan dari 66 senator mengirim surat ke Erdogan yang menyerukan agar Brunson dibebaskan.

Pada bulan Juni, Senat AS meloloskan undang-undang yang melarang Turki membeli jet tempur F-35 karena penahanan Brunson dan pembelian sistem pertahanan udara S-400 Rusia oleh Turki.

Dan pada bulan Juli, sekelompok senator memperkenalkan undang-undang untuk membatasi pinjaman dari lembaga keuangan untuk Turki sampai berhenti menahan warga Amerika.

“Penahanan Pendeta Andrew Brunson yang terus berlanjut, warga Amerika lainnya, dan staf kedutaan adalah tidak manusiawi dan tidak beralasan dan menyebabkan penderitaan luar biasa bagi keluarga dan orang-orang yang mereka cintai. Para pejabat Turki dapat mengakhiri ini sekarang dengan membebaskan orang-orang Amerika yang ditahan,” Senator Jeanne Shaheen (D-N.H.), Salah satu sponsor RUU, mengatakan dalam sebuah pernyataan.

“Amerika Serikat dan Turki adalah sekutu NATO, dan kita harus bekerja sama seperti sekutu. Tetapi pemenjaraan yang tidak dapat dibenarkan dari warga negara Amerika tidak dapat dilakukan, jadi sangat penting bahwa Kongres mengambil tindakan untuk menuntut kebebasan mereka, yang persis seperti apa yang akan dilakukan oleh RUU ini.”

Turki menuduh Brunson membantu upaya kudeta yang gagal, melakukan kejahatan atas nama kelompok teror tanpa menjadi anggota, dan melakukan spionase. Dia menghadapi ancaman 35 tahun penjara jika terbukti bersalah. Brunson menyangkal tuduhan itu.

Erdogan sebelumnya meminta Amerika Serikat untuk mengekstradisi lawan politiknya, Fethullah Gulen, sebagai ganti pembebasan Brunson. Turki menuduh Gulen mendalangi kudeta militer tahun 2016. Gulen membantah tuduhan itu.

Gulen adalah seorang ulama Muslim yang tinggal di Pennsylvania. Amerika Serikat belum mengabulkan permintaan ekstradisi Turki.

Pengadilan Brunson adalah salah satu dari beberapa kasus hukum yang menimbulkan ketegangan antara Washington dan Ankara. Hakim AS memvonis seorang eksekutif bank Turki pada Mei hingga 32 bulan penjara karena membantu Iran menghindari sanksi AS, sementara dua staf konsulat AS di Turki telah ditahan.

Sekutu NATO juga berselisih mengenai kebijakan AS di Suriah, di mana sekutu Washington dalam perang melawan Negara Islam adalah milisi Kurdi yang Turki katakan merupakan perpanjangan dari PKK, yang telah melancarkan pemberontakan tiga dekade di Turki tenggara.

Pengadilan Turki menolak permintaan dari pengacara Brunson pada sidang baru-baru ini untuk membebaskan pendeta sambil menunggu kesimpulan persidangan.

Brunson adalah pastor Gereja Kebangkitan Izmir, melayani jemaat Protestan kecil di kota terbesar ketiga di Turki, di selatan kota Aegean Aliaga, tempat dia sekarang diadili.

Pengacaranya, Ismail Cem Halavurt, mengatakan pada 18 Juli, jaksa telah menambahkan kesaksian dua saksi anonim baru untuk kasus ini dan bahwa pengadilan akan mengadakan sidang berikutnya pada 12 Oktober untuk mendengar mereka dan melihat bukti baru.

Brunson tinggal di Turki selama lebih dari dua dekade sebelum penahanannya.

“Layanan saya yang telah saya habiskan untuk hidup saya, kini telah berubah drastis. Saya tidak pernah malu menjadi pelayan Yesus tetapi klaim ini memalukan dan menjijikkan,” kata Brunson di pengadilan di kota Aliaga. (Reuters/The Epoch Times/waa)

Pasca Gempa di NTB, Layanan Penerbangan di Bali dan Lombok Berlangsung Normal

Epochtimes.id-  Pasca gempa berkekuatan 6,4 Skala Richter yang melanda wilayah Lombok, Bali, dan Sumbawa pada Minggu (29/7/2018), pelayanan penerbangan di Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar dan Bandara Internasional Lombok tidak terganggu.

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Pramintohadi memastikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara terhadap fasilitas bandara di Denpasar dan Lombok, tidak ditemukan kerusakan sebagai dampak dari gempa yang terjadi.

“Kami telah mendapatkan laporan dari Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV, Ngurah Rai bahwa Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali dan Bandara Internasional Lombok Praya, Lombok tidak terdampak oleh gempa bumi yang mengguncang Lombok Timur hari ini dan saat ini kegiatan operasional penerbangan pada kedua bandara tersebut berjalan normal,” kata Pramintohadi dalam keterangan tertulisnya.

Selain kedua bandara tersebut, bandara-bandara di sekitarnya seperti Bandara Komodo Labuan Bajo, Bandara di Waingapu dan Bandara di Tambolaka juga tidak terdampak gempa dan beroperasi dengan normal.

Pramintohadi menjelaskan bahwa pelayanan operasional penerbangan termasuk pelayanan navigasi penerbangan dari kantor Airnav cabang Denpasar juga tidak terganggu. Gedung dan fasilitas penunjang navigasi lainnya dalam kondisi normal.

Namun demikian, Pramintohadi meminta para operator bandara untuk tetap waspada terhadap gempa susulan dan dampak gempa tersebut khususnya di Bandara Lombok yang relatif lebih dekat dengan pusat gempa.

Sebagaimana diketahui, pada Minggu (29/7) sekitar pukul 05.47 WIB terjadi gempa di wilayah Lombok, Bali, dan Sumbawa. Berdasarkan informasi dari BMKG, pusat gempa berada di kedalaman 10 km, pada jarak 28 km arah barat laut Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. (asr)