Tom Ozimek
Presiden Rusia Vladimir Putin secara resmi dinyatakan bersalah oleh the International Criminal Court atau Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan perang dan menghadapi surat perintah penangkapan yang dianggap tidak sah oleh Kremlin.
Presiden ICC Piotr Hofmanski dalam sebuah pernyataan video pada Jumat 17 Maret menyatakan surat perintah penangkapan diterbitkan untuk Putin atas “dugaan kejahatan perang berupa deportasi anak-anak dari wilayah yang diduduki Ukraina ke dalam Federasi Rusia.”
Hukum internasional melarang kekuatan pendudukan untuk memindahkan warga sipil dari wilayah yang diduduki ke wilayah lain.
Hofmanski mengatakan bahwa isi surat perintah tersebut akan dirahasiakan untuk melindungi identitas anak-anak yang diduga diculik.
Ia berkata : “Namun demikian, para hakim dari majelis yang menangani kasus ini memutuskan untuk mengumumkan informasi mengenai surat perintah tersebut demi kepentingan keadilan dan untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan.”
‘Kerjasama Internasional’?
Meskipun para hakim ICC telah mengeluarkan surat perintah tersebut, pelaksanaannya tergantung pada komunitas internasional karena ICC tidak memiliki kepolisian sendiri.
Hofmanski menyatakan : “Eksekusi tergantung pada kerja sama internasional.
Meskipun tidak jelas jenis kerja sama internasional seperti apa yang akan mengarah pada penangkapan Putin, Rusia menegaskan bahwa mereka tidak berniat untuk bekerja sama.
Kremlin mengatakan pada awal pekan ini bahwa mereka tidak mengakui yurisdiksi atau otoritas ICC.
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, kepada para wartawan di Moskow pada Selasa menyatakan : Kami tidak mengakui pengadilan ini; kami tidak mengakui yurisdiksinya.”
Penolakan Peskov terhadap otoritas pengadilan ini muncul di tengah spekulasi media bahwa jaksa penuntut ICC akan membuka dua kasus kejahatan perang dan menerbitkan beberapa surat perintah penangkapan bagi mereka yang dianggap bertanggung jawab atas penargetan infrastruktur sipil Ukraina dan penculikan massal anak-anak.
Selain meminta penangkapan Putin, ICC pada Jumat juga mengumumkan bahwa mereka telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Komisioner Hak Anak di Kantor Presiden Federasi Rusia, dengan tuduhan yang sama.
ICC mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Putin dan Lvova-Belova “diduga bertanggung jawab atas kejahatan perang berupa deportasi penduduk (anak-anak) secara tidak sah dan pemindahan penduduk (anak-anak) secara tidak sah dari wilayah pendudukan Ukraina ke Federasi Rusia.”
“Kejahatan tersebut diduga dilakukan di wilayah pendudukan Ukraina setidaknya sejak 24 Februari 2022,” kata pengadilan, yang menandai tanggal invasi Rusia ke Ukraina, yang oleh Moskow diklaim sebagai “operasi militer khusus.”
Surat perintah penangkapan tersebut dikeluarkan sekitar setahun setelah jaksa penuntut ICC, Karim Khan, membuka penyelidikan atas kemungkinan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida di Ukraina.
Khan mengatakan bahwa, selama empat kali kunjungannya ke Ukraina, ia melihat adanya dugaan penargetan infrastruktur sipil dan kejahatan terhadap anak-anak.
Jaksa Agung Ukraina, Andriy Kostin, memuji keputusan ICC dalam sebuah pernyataan di media sosial.
“Dunia menerima sinyal bahwa rezim Rusia adalah kriminal dan para pemimpin serta antek-anteknya akan dimintai pertanggungjawaban, ini adalah keputusan bersejarah bagi Ukraina dan seluruh sistem hukum internasional.”
Andriy Yermak, kepala staf kepresidenan Ukraina, mengatakan bahwa langkah ini “baru permulaan.”
Tidak ada komentar langsung dari Rusia setelah pengumuman ICC.
Pada Kamis, sebuah penyelidikan yang didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuduh Rusia melakukan berbagai kejahatan perang di Ukraina, termasuk mendeportasi anak-anak secara paksa ke wilayah Rusia.
Ketegangan Meningkat
Pengumuman ICC ini muncul ketika Slovakia pada Kamis mengumumkan bahwa mereka akan mengirimkan armada jet tempur MiG-29 era Soviet ke Ukraina.
Dengan langkah ini, Slovakia bergabung dengan Polandia, yang mana pada 16 Maret menjadi negara NATO pertama yang mengirimkan jet tempurnya ke negara tetangganya yang sedang dilanda konflik.
Para pemimpin Ukraina berulang kali meminta jet tempur dari negara-negara Barat untuk membantu mereka dalam perang melawan pasukan Rusia.
Para analis mengatakan bahwa baik Moskow maupun Kyiv tidak memiliki superioritas udara di udara di atas Ukraina, dan keputusan untuk mengirimkan jet-jet tempur ini dianggap sebagai titik balik yang potensial dalam menangkis serangan Rusia.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy telah berulang kali meminta bantuan jet tempur, sementara Washington dan sekutu NATO lainnya menolak, dengan alasan kekhawatiran akan meningkatnya keterlibatan sekutu dalam konflik.
Peskov menyepelekan keputusan untuk mengirim pesawat Polandia dan Slovakia ke Ukraina.
Bag Peskov, “Selama operasi militer khusus, semua peralatan ini akan dihancurkan. Rasanya seperti semua negara ini terlibat dalam pembuangan peralatan usang yang tidak berguna.”
Polandia, yang menganggap ambisi regional Rusia sebagai ancaman bagi keamanannya, telah menjadi salah satu pendukung setia Kyiv sejak konflik dimulai.
Warsawa telah menyediakan sekitar 250 tank tempur untuk Ukraina dan menjanjikan puluhan tank lagi bulan lalu, termasuk tank Leopard buatan Jerman. (asr)
