Premiere Movie: “KENANGAN” Saksikan Tayangannya- Rabu, 1 Mei 2024- Jam 20:00 WIB- Di ganjing.com
Tahun 2024 adalah peringatan 25 tahun petisi damai Falun Gong pada tanggal 25 April. Selama periode khusus ini, banyak anak telah tumbuh dewasa. Dalam kenangan Zhang Xiaoyue, ada pengalaman tak terlupakan dan wajah baik hati yang tidak bisa dihapus untuk waktu yang lama. Untuk memperingati hari istimewa tanggal 25 April, Film dan Televisi New Century akan meluncurkan mahakarya berdurasi 72 menit “KENANGAN” Rabu, 1 Mei 2024- Jam 20:00 WIB, jadi nantikan tayangannya di ganjing.com
Pemerintahan Biden Umumkan Bantuan Militer Terbaru Sebesar Rp 97 Triliun untuk Ukraina
Paket keamanan tersebut antara lain mencakup rudal Patriot, Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS), dan peluru artileri 155mm
Andrew Thornebrooke
Pemerintahan Biden mengumumkan bantuan keamanan terbaru senilai 6 miliar dolar AS atau setara Rp 97 Triliun untuk Ukraina, saat negara yang sedang dilanda konflik ini berusaha menangkal invasi Rusia.
Paket bantuan baru ini diumumkan pada 26 April, menggunakan dana dari dana tambahan Ukraina senilai $61 miliar yang disahkan oleh Kongres pada awal minggu ini, dan “termasuk peralatan untuk menambah pertahanan udara Ukraina, persenjataan, dan artileri, serta untuk mempertahankan kemampuan,” menurut sebuah pernyataan dari Pentagon.
Sebagian besar bantuan keamanan yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Ukraina sejauh ini dilakukan dengan menggunakan otoritas penarikan presiden, di mana presiden mengesahkan sejumlah senjata senilai satu dolar untuk ditransfer ke Ukraina secara langsung dari gudang senjata AS.
Namun, paket baru ini berbeda, dan diatur dalam Inisiatif Bantuan Keamanan Ukraina (USAI), sebuah otoritas yang sekarang didanai oleh tambahan dana minggu ini, dan diorganisir oleh Kelompok Kontak Pertahanan Ukraina yang beranggotakan 50 negara.
USAI adalah sebuah otoritas di mana Amerika Serikat akan membeli kemampuan militer dari industri atau mitra Amerika. Oleh karena itu, pengumuman Pentagon ini juga menandakan dimulainya proses kontrak baru untuk mendapatkan lebih banyak senjata dari Ukraina.
“Paket USAI ini menyoroti komitmen AS yang kuat dan tak tergoyahkan untuk memenuhi kebutuhan kemampuan Ukraina yang paling mendesak dan jangka panjang untuk melawan agresi Rusia sebagai bagian dari koalisi global yang telah kami bangun dengan sekitar 50 sekutu dan mitra,” kata pernyataan Pentagon.
Paket senilai $6 miliar tersebut mencakup rudal Patriot, Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS), peralatan kontra-drone, teknologi radar, peluru artileri 155 mm, amunisi senjata ringan, kendaraan taktis, dan beberapa sistem lain yang sangat berharga.
Pemerintahan Biden telah memberikan lebih dari 50 miliar dolar AS dalam bentuk bantuan keamanan kepada Ukraina sejak invasi Rusia pada tahun 2022, menurut lembar fakta yang didistribusikan oleh Pentagon. Jumlah tersebut belum termasuk sisa $55 miliar yang belum terpakai dalam tambahan bantuan Ukraina yang disahkan minggu ini.
Bantuan AS sejauh ini mencakup pengiriman lebih dari 3 juta peluru artileri 155mm, 31 tank tempur Abrams, lebih dari seribu kendaraan lapis baja dan kendaraan taktis ringan, beberapa lusin kapal, dan 10.000 sistem anti-peluru kendali Javelin, dan masih banyak lagi.
Pada awal Maret tahun ini, pemerintahan Biden juga secara diam-diam mengirimkan rudal jarak jauh ke Ukraina setelah menerima jaminan dari Kyiv bahwa negara Eropa timur itu tidak akan menggunakannya untuk menyerang wilayah kedaulatan Rusia.
Pemerintahan Biden telah membingkai peningkatan bantuan militer asing sebagai cara untuk merangsang ekonomi AS, yang mengarah pada tuduhan pencatutan perang dari anggota parlemen dan analis kebijakan.
Para pejabat di dalam Departemen Pertahanan juga mengakui bahwa pengiriman sejumlah sistem utama ke Ukraina yang terus berlanjut memiliki beberapa dampak negatif terhadap kesiapan militer Amerika Serikat.
“Kami memiliki kemampuan untuk memindahkan dana dari persediaan kami, tetapi tanpa kemampuan untuk mengisinya kembali, kami menempatkan kesiapan kami sendiri dalam risiko,” kata seorang pejabat dalam sebuah konferensi pers pada Maret.
Perang yang sedang berlangsung di Ukraina telah berada dalam kondisi hampir menemui jalan buntu sejak awal musim panas lalu, dengan kedua belah pihak berjuang untuk mendapatkan banyak kemajuan.
Hanya ada beberapa pengecualian penting dalam kebuntuan berdarah ini, termasuk pembebasan Robotyne oleh Ukraina pada Agustus lalu, dan penaklukan Avdiivka oleh Rusia pada Februari.
Di samping kebuntuan, baik Kyiv maupun Moskow tidak menunjukkan kesediaan nyata untuk terlibat dalam negosiasi dengan itikad baik untuk mengakhiri perang.
Pada Januari, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan bahwa ia terbuka untuk sebuah kesepakatan damai hanya jika Rusia menyerahkan seluruh wilayah yang didudukinya, termasuk Krimea, dan tunduk pada pengadilan internasional untuk kejahatan perang.
Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan kembali komitmennya pada tujuan awal kampanye, termasuk demiliterisasi total Ukraina dan penerimaannya terhadap keadaan netralitas permanen dalam urusan internasional.
Tidak jelas sejauh mana Ukraina akan dapat memanfaatkan pengiriman senjata baru, dan apakah sistem ini akan mengarah pada terobosan di garis depan atau hanya mencegah kemajuan lebih lanjut dari Rusia. Kyiv telah menghadapi banyak kekurangan peralatan dan sumber daya manusia selama musim dingin, serta masalah yang berkaitan dengan serangan Rusia terhadap infrastruktur pangan dan energi.
Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan pada awal pekan ini bahwa Rusia akan memprioritaskan penargetan depo penyimpanan Ukraina yang menyimpan persenjataan dan peralatan yang dipasok oleh Amerika Serikat dan sekutunya. (asr)
Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Merusak Sejumlah Bangunan, 10 wilayah Terdampak Gempa
GARUT- Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu (27/4) pukul 23.29 WIB. Gempa yang berpusat di laut dengan kedalaman 70 kilometer dengan titik parameter 8,42 LS dan 107,26 BT tersebut tidak berpotensi tsunami.
Laporan dari Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusadalops) BNPB mencatat, sedikitnya sembilan kabupaten dan kota terdampak akibat gempat tersebut. Adapun 10 wilayah di antaranya Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sumedang.
Hal demikian diungkapkan oleh Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB dalam siaran persnya.
Ia menyebutkan, akibat gempa yang mengguncang ini sedikitnya empat orang mengalami luka-luka. Data hingga Minggu (28/4) pukul 5.45 WIB, tercatat sebanyak 27 Kepala Keluarga (KK) terdampak dari gempa ini. Dari jumlah ini warga terdampak paling banyak berada di Kabupaten Garut dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka dan 4 KK terdampak. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya 1 orang mengalami luka-luka dan 8 KK terdampak serta di Kota Tasikmalaya 5 KK terdampak.
Laporan juga menyebut total rumah yang rusak akibat gempa ini berjumlah 27 unit. Rincian berdasarkan tingkat kerusakannya meliputi 4 unit rumah rusak berat (RB), 11 unit rumah rusak ringan (RS), 5 unit rumah rusak ringan (RR), serta 7 unit rumah terdampak. Dari total jumlah tersebut kerusakan sebagian besar berada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut.
Rincian kerusakan di tiga wilayah itu meliputi 1 unit rumah RB dan 3 unit rumah terdampak di Kabupaten Garut, 4 unit RS dan 3 unit RR di Kabupaten Tasikmalaya, serta 5 unit rumah RS di Kota Tasikmalaya.
Selain tempat tinggal atau rumah, bencana geologi ini juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, dan sarana kesehatan.
Upaya Darurat
BPBD kabupaten, kota, serta provinsi Jawa Barat yang didukung oleh tim gabungan telah melakukan upaya penanganan darurat sejak dini sesaat setelah gempa terjadi. Sementara itu tim Reaksi Cepat BPBD di masing-masing kabupaten dan kota serta provinsi Jawa Barat terus melakukan pendataan dan monitoring.
Selain itu, untuk mengantisipasi terjadinya gempa susulan, BPBD Kabupaten Sumedang bersama instansi terkait telah mendirikan tenda pengungsian di halaman parkir RS Sumedang. (bnpb)
Militer AS Mulai Mengkonstruksi Dermaga Sementara Buat Menerima Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza
NTD
Bagi warga sipil di Jalur Gaza yang sangat membutuhkan bantuan, Kementerian Pertahanan AS menyatakan pada 25 April bahwa militer AS telah memulai pembangunan dermaga sementara yang akan digunakan untuk menerima pengiriman barang bantuan kemanusiaan dan pasti bisa dioperasikan pada awal Mei.
Agence France-Presse yang mengutip ucapan juru bicara Kementerian Pertahanan AS Pat Ryder memberitakan kepada wartawan : “Saya dapat memastikan bahwa kapal perang AS … telah memulai membangun dermaga sementara dan jalan lintas lautnya.”
Dia mengatakan bahwa terminal tersebut sudah dapat dioperasikan pada awal Mei. “Semuanya masih berjalan sesuai rencana”, katanya.
Pat Ryder juga mengatakan bahwa daerah di pantai dekat tempat yang nantinya akan menjadi lokasi pengiriman bantuan mengalami kerusakan ringan akibat “serangan mortir”, hal ini menunjukkan situasi di Gaza masih penuh dengan bahaya.
Unit Kementerian Pertahanan Israel yang bertanggung jawab atas urusan warga sipil Palestina menyatakan, bahwa ketika personel Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengunjungi lokasi kerja bantuan kemanusiaan di Gaza utara pada tanggal 24 April, para militan menembakkan mortir ke lokasi tersebut. Untungnya, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan.
“Kami menilai serangan itu tidak ada hubungannya dengan misi (pembangunan dermaga sementara) ini atau pengiriman bantuan kemanusiaan dari laut”, kata seorang perwira senior militer AS kepada wartawan.
Perwira AS tersebut juga menguraikan prosedur pengiriman bantuan melalui laut, dengan mengatakan bahwa bantuan perlu dikirim terlebih dahulu ke Siprus untuk diperiksa kemudian diaturkan pengirimannya ke Gaza.
Setelah bantuan dimuat ke kapal komersial dan diangkut ke platform terapung yang beberapa mil dari lepas pantai Gaza, barang bantuan itu kemudian dipindahkan lagi ke kapal yang lebih kecil yang akan berlayar menuju dermaga.
Brigade transportasi AS dikerahkan ke Timur Tengah untuk membantu kelancaran bantuan kemanusiaan multinasional di Gaza. (Roberto Schmidt/AFP/Getty Images)
Setelah lebih dari 6 bulan Hamas menyerang Israel (7 Oktober), Warga sipil Gaza sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup akibat Israel terus melancarkan operasi militer terhadap organisasi militan Hamas.
Pada 24 April, seorang pejabat Program Pangan Dunia memperingatkan bahwa Jalur Gaza mungkin harus menghadapi tiga “ambang bencana”, yaitu kerawanan pangan, kekurangan gizi dan kematian dalam 6 pekan ke depan. (sin)
Tonggak Penegakan Moralitas Manusia : Kisah Pengajuan Petisi Damai 25 April 1999 di Beijing
NTD
Falun Gong atau Falun Dafa sebuah metode kultivasi yang diperkenalkan oleh Master Li Hongzhi di Tiongkok pada tahun 1992, dan dengan cepat disambut baik oleh masyarakat di dalam dan luar negeri karena berfokus terhadap peningkatan moral manusia. Namun, rezim komunis Tiongkok melancarkan penindasan brutal terhadap praktisi Falun Gong. Menjelang rezim komunis Tiongkok melancarkan penganiayaan, pada 25 April 1999 puluhan ribu orang praktisi Falun Gong dari berbagai daerah di Tiongkok datang ke samping Zhongnanhai, Beijing untuk menyampaikan petisi dengan cara yang damai. Sejak saat itu, peristiwa yang mengejutkan dunia ini diperingati setiap tahunnya. Mari kita ulas kembali seluk beluk kejadian tersebut.
Pada Mei 1992, Master Li Hongzhi memperkenalkan Falun Gong kepada masyarakat Tiongkok mulai dari Kota Changchun, Tiongkok. Dengan efeknya terhadap kesehatan yang luar biasa, kesederhanaan dan kemudahannya dalam mempelajari, serta pengajarannya yang tidak dipungut biaya, Falun Gong dengan cepat menyebar ke seluruh Tiongkok. Selain itu, media pun bergegas memberitakan hal langka tersebut.
Pada tahun 1996, buku karangan Master Li “Zhuan Falun” dinobatkan sebagai salah satu dari sepuluh buku terlaris di Tiongkok oleh “Beijing Youth Daily”.
Namun kemunculan Falun Gong dianggap rezim komunis Tiongkok sebagai badai besar yang bakal menimpa mereka yang selama ini mempromosikan ateisme kepada masyarakat. Karena kekhawatiran itu, pada Juni 1999, Departemen Propaganda Tiongkok mengeluarkan peraturan yang melarang penerbitan buku-buku terkait Falun Gong.
Pada tahun 1997, Luo Gan, Sekretaris Komite Urusan Politik dan Hukum Partai Komunis Tiongkok, menghasut biro keamanan untuk menjebak Falun Gong, tetapi berakhir dengan kegagalan karena tidak ada bukti yang dapat menunjukkan Falun Gong melanggar hukum.
Data resmi Komisi Olahraga Nasional Tiongkok tahun 1998 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 70 juta orang warga di seluruh Tiongkok yang berlatih Falun Gong, jumlah tersebut ternyata lebih besar daripada total anggota Partai Komunis Tiongkok pada saat itu. Namun di tahun itu juga, rezim Beijing menginstruksikan personel dari biro keamanan publik di berbagai tempat di Tiongkok untuk melakukan penindasan tanpa alasan dengan pada awalnya memaksa pembubaran orang-orang yang sedang berlatih Falun Gong bersama di taman-taman, lalu menggeledah rumah praktisi secara ilegal, dan merampas harta benda milik mereka.
Pada April 1999, kerabat Luo Gan, He Zuoxiu menerbitkan sebuah artikel yang memfitnah Falun Gong dengan mengambil contoh kasus palsu melalui majalah “Youth Science and Technology Expo” yang didirikan oleh Institut Pendidikan Tianjin. Pada 18 April, sejumlah praktisi Falun Gong mendatangi Tianjin Education College untuk mengklarifikasi kebenaran.
Hao Fengjun, mantan pejabat Kantor 610 dari Biro Keamanan Publik Tianjin mengatakan : “Tianjin Education College berada dalam yurisdiksi kami. Pada saat itu kami langsung mengerahkan seluruh anggota polisi ke TKP atas perintah Pusat. Namun, kesan yang saya peroleh adalah, bahwa mereka (praktisi) sangat tertib, tidak membuat keributan sebagaimana yang dilakukan para petani atau pekerja kena PHK ketika mengajukan petisi. Mereka hanya datang untuk mendapatkan penjelasan dari He Zuoxiu dari Tianjin Education College”.
Pada 22 dan 23 April, polisi Tianjin menerobos masuk ke Tianjin Education College dan memukuli para praktisi Falun Gong yang dengan damai menanggapi situasi tersebut. Selain itu 45 orang praktisi ditangkap, dan polisi juga menggeledah rumah mereka.
Praktisi Falun Gong Wang Huijuan, seorang guru di sebuah sekolah dasar penting di Tianjin mengatakan : “Pejabat pemerintah kota mengatakan bahwa pemerintah kota (Tianjin) tidak dapat menyelesaikan masalah ini. kalian harus pergi ke Beijing”.
Di bawah arahan pemerintah Tianjin, para praktisi Falun Gong terpaksa pergi ke Kantor Administrasi Nasional untuk Pengaduan dan Proposal Masyarakat yang berada di Beijing untuk mendapatkan kejelasannya.
Li Shuying, seorang peserta yang ikut mengajukan petisi pada 25 April di Beijing mengatakan : “Tidak ada seorang praktisi pun yang meneriakkan slogan atau membawa poster berisi tuntutan. Mereka hanya berdiri diam dan menunggu. Saya sampai ingin menangis saat teringat kejadian itu. Saya tidak tahu perasaan apa yang bergejolak dalam batin saya. Sama saja sekarang, kalau dipikir-pikir. Juga, ini benar-benar sikap dari seorang kultivator. Karena itulah mungkin, masyarakat setempat sampai mengatakan bahwa mereka belum pernah melihat suasan pengajuan petisi oleh begitu banyak warga tetapi tidak mengeluarkan suara yang berisik dan tertib teratur”.
Pada 25 April malam, perwakilan praktisi Falun Gong melaporkan situasi Falun Gong kepada Perdana Menteri Zhu Rongji yang mengundang mereka masuk ke kantornya. Sebelum berpisah dengan Zhu Rongji, para perwakilan mengajukan tiga tuntutan :
1. Membebaskan praktisi Falun Gong Tianjin yang ditangkap secara ilegal.
2. Meminta pemerintah menetapkan secara hukum lingkungan untuk berlatih / praktik (Falun Gong),
3. Mengizinkan buku-buku Falun Gong diterbitkan secara legal.
Sun Jianbing, saksi mata insiden “25 April” mengatakan : “Ketika kami meninggalkan TKP, sambil berjalan kita sekaligus membersihkan jalan dengan memunguti sampah yang ada. Para praktisi semua menuntut diri sendiri untuk berbuat baik dan lebih baik, ingin meninggalkan kesan yang bagus kepada warga Beijing”.
Mrs. Liu, peserta yang menyaksikan insiden “25 April” melukiskan : “Setelah hasilnya keluar pada malam hari itu, semua orang meninggalkan TKP dan pulang ke rumah masing-masing. Kemudian, semua orang melihat bahwa bahkan sampah dan puntung rokok yang dibuang oleh polisi yang berjaga-jaga di sekitar praktisi pun ikut dipungut praktisi. Sampai terkesan halaman yang luas itu seakan tidak pernah didatangi orang, jalanan menjadi lebih bersih, begitulah”.
Insiden “25 April” sudah 25 tahun berlalu. Selama periode ini, tidak peduli betapa brutalnya penindasan yang dilakukan PKT, para praktisi Falun Gong yang berada di lebih dari 100 negara dan wilayah di seluruh dunia selalu berpegang teguh pada konsep “Sejati-Baik-Sabar” dan menjunjung tinggi perdamaian dalam perjuangan untuk menentang penganiayaan. (sin)
Video ‘Ramalan Nasib Xi’ Lagi Viral, Tapi Dapat Ancaman dari Pihak Keamanan Nasional Tiongkok
Seorang blogger video yang meninggalkan Tiongkok bersama keluarganya mengungkapkan bahwa dia memposting video di platform online yang meramalkan nasib pemimpin PKT Xi Jinping dan masa depan Tiongkok, yang membuat otoritas PKT merasa terganggu. Akibatnya, blogger dan kerabatnya mendapat peringatan untuk segera menghapus video dari petugas Biro Keamanan Nasional Tiongkok
oleh Luo Tingting
Pada 25 April, YouTuber “Qiqi Baba”, yang sering mempublikasikan kritikan terhadap keadaan terkini dari Partai Komunis Tiongkok, merilis sebuah video yang mengatakan, bahwa pada 14 Januari tahun ini, ia merilis sebuah rekaman yang menganalisis mengapa Xi Jinping ingin menggunakan kekerasan terhadap Taiwan. Tanpa diduga, dia dan kerabatnya yang berada di daratan Tiongkok mendapat peringatan keras dari personel Biro Keamanan Nasional Tiongkok, yang selain meminta dirinya kembali ke Tiongkok dengan nada ancaman, juga menuntut agar menghapus video tersebut.
“Qiqi” terkejut dengan hal ini karena ia memiliki serangkaian rekaman video yang berisi kritikan terhadap PKT di salurannya, tetapi Biro Keamanan Nasional Tiongkok bersikeras agar dirinya menghapus terlebih dahulu video yang berisi ramalan itu. “Qiqi” merasa aneh lalu mengatakan : “Apakah personel (Biro Keamanan Nasional) telah memverifikasi prediksi saya ?”
Dalam rekaman video tersebut, “Qiqi” meramalkan bahwa Xi Jinping dapat memerintahkan militernya untuk menyerang Taiwan, tetapi tujuannya bukan untuk merebut kembali Taiwan, tetapi untuk menekan suara-suara oposisi di dalam negeri, juga untuk menjadikan Tiongkok seperti Korea Utara atau “Korea Utaraisasi” daratan Tiongkok, demi terbentuknya “Dinasti Xi”.
“Qiqi” dengan blak-blakan mengatakan : “Ketika ketidakpuasan masyarakat memuncak akibat perekonomian Tiongkok yang bermasalah seperti saat ini, Xi Jinping hanya dapat menekan kegelisahan kelompok ‘warga bodoh’ yang terpengaruh oleh nasionalisme ini dengan ‘mengibarkan panji rebut kembali Taiwan lewat perang’ “.
Dia mengatakan bahwa Xi mungkin tidak akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Taiwan, namun tetap mempertahankan Tiongkok dalam kondisi siaga perang. Dengan cara ini, Xi bisa memperoleh prestise yang lebih besar dibandingkan waktu sebelumnya. Dan pada saat itu, ia berkesempatan untuk mengobarkan Revolusi Kebudayaan 2.0 dengan sasaran menggulingkan lawan politik dan para pembangkang, selain itu Xi ingin membiarkan masyarakat Tiongkok menerima kondisi kehidupan yang anjlok setelah keruntuhan ekonomi yang drastis.
“Xi Jinping tidak bermaksud benar-benar merebut kembali dan menguasai Taiwan, tapi dia membutuhkan proses ini. Tampaknya dia akan mencoba untuk mengulur-ulur waktu peperangan. Bahkan jika perang invasi tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Asal perang bisa berkepanjangan, maka Xi Jinping akan mampu menjadikan Tiongkok seperti Korea Utara atau ‘Korea Utaraisasi’ daratan Tiongkok”.
“Sama seperti Perang Korea, Kim Il-sung juga tidak keluar sebagai pemenang perang, namun hal ini sama sekali tidak mempengaruhi kecintaan masyarakat Korea Utara terhadap keluarga Kim, karena bagi negara yang tertutup, apa pun yang dikatakan penguasa itu dianggap benar. Jadi jika saja Xi Jinping berhasil meng-Korea-Utaraisasi Tiongkok, maka dia dapat memutuskan apa pun yang dia ingin sampaikan kepada rakyatnya tentang apakah dia menang atau kalah dalam perang melawan Taiwan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa hasil sebenarnya tidak penting sama sekali”, kata “Qiqi”.
Namun, “Qiqi” percaya bahwa meskipun Tiongkok menjadi seperti Korea Utara, PKT pasti runtuh, karena ketika keluarga Kim didirikan, rakyat Korea Utara tidak menjalani kehidupan yang baik, bahkan sampai sekarang mereka tetap masih berada dalam kondisi miskin, tetapi berbeda dengan rakyat Tiongkok yang pernah mengalami reformasi dan keterbukaan sehingga pernah mengalami perbaikan dalam kehidupan.
Namun “Qiqi” juga membuat prediksi pesimistis : Jika Xi Jinping meluncurkan Revolusi Kebudayaan 2.0 mungkin saja proses Korea-Utaraisasi Tiongkok benar-benar diterima oleh masyarakat Tiongkok karena yang berpikiran normal sudah tidak banyak.
“Qiqi” mengatakan dalam rekaman videonya pada 25 April, bahwa dirinya telah meninggalkan Tiongkok bersama keluarganya. Tetapi kerabatnya yang berada di Tiongkok kini terus mendapat tekanan dari personel Biro Keamanan Nasional yang tidak dapat menghubungi dirinya. Personel keamanan menuntut kerabatnya di Tiongkok untuk menelepon dan membujuk dirinya agar segera kembali ke Tiongkok, mengancam bahwa dirinya bisa diklasifikasikan sebagai “kelompok warga berisiko tinggi” jika menolak kembali ke Tiongkok.
“Qiqi” mengatakan bahwa demi keselamatan pribadi dan keluarganya, tentu saja dia tidak akan kembali. Pada saat yang sama, dia juga menyampaikan pesannya kepada Biro Keamanan Nasional Tiongkok : “Sebagian besar alasan saya meninggalkan Tiongkok adalah karena masalah kebebasan berbicara yang baru saya peroleh di luar negeri. Bahkan kalian masih mengejar saya sampai ke luar negeri dan berusaha mengendalikan saya, minta saya kembali ke Tiongkok. Apakah saya mau menuruti ? Jangan lagi kalian bertindak tanpa menggunakan rasio. Oke !”
Dia berkata bahwa dirinya tidak akan takut dengan ancaman PKT dan masih akan terus merilis video, rekaman video yang lama tidak akan dihapus. “Praktik yang dilakukan oleh Biro Keamanan Nasional Tiongkok itu hanya akan menginspirasi saya untuk berkreasi. Mereka tidak akan membuat saya takut !” (sin)
Google Merilis Fitur Android Baru untuk Membantu Temukan Perangkat yang Hilang
Lorenz Duchamps
Google telah merilis pembaruan untuk fitur Android-nya yang bertujuan membantu pengguna melacak perangkat mereka yang hilang—bahkan saat perangkat itu sedang offline. Perusahaan teknologi tersebut mengumumkan peluncurannya pada 8 April di blog Android-nya, mengatakan bahwa aplikasi “Find My Device” yang semuanya baru sudah tersedia untuk pengguna di Amerika Serikat dan Kanada, serta akan dirilis secara global.
Dengan aplikasi yang disempurnakan, pengguna Android dapat menemukan lokasi ponsel dan tablet mereka meskipun sedang offline dengan menelepon atau melihat lokasi mereka pada peta di aplikasi. Sebelumnya, pemilik Android tidak dapat menggunakan layanan ini kecuali ponsel- nya terhubung ke internet.
Selain itu, berkat “perangkat keras Pixel khusus”, fitur ini akan memungkin- kan pengguna Pixel 8 dan 8 Pro menemukan perangkat mereka meskipun perangkat dimatikan atau baterainya mati, menurut perusahaan itu.
Aplikasi Find My Device menggunakan jaringan crowdsourcing yang mencakup lebih dari satu miliar perangkat untuk menemukan lokasi ponsel dan perangkat lain yang kompatibel. Fitur baru ini hanya berfungsi pada perangkat yang menjalankan sistem operasi Android 9 atau lebih baru.
Pembaruan terbaru Google pada layanan ini berarti bahwa layanan ini sekarang mirip dengan aplikasi “Find My Device” milik Apple, jaringan crowdsourced dari jutaan perangkat Apple yang menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth untuk mendeteksi perangkat yang hilang atau item lain di sekitar.
AirTag untuk Android?
Google juga mengatakan bahwa mulai Mei, fitur tersebut akan membuat barang sehari-hari seperti kunci dan dompet dengan tag pelacakan Bluetooth dari Chipolo dan Pebblebee dapat ditemukan. Mereka menambahkan bahwa lebih banyak tag yang kompatibel dari perusahaan seperti Motorola, Jio, dan Eufy akan tersedia akhir tahun ini.
Google juga mencatat bahwa jaringan tersebut akan mulai berfungsi dengan headphone dari JBL, Sony, dan merek lain “segera”.
“Tag ini, yang dibuat khusus untuk jaringan Find My Device, akan kompatibel dengan peringatan pelacak tidak dikenal di Android dan iOS untuk membantu melindungi Anda dari pelacakan yang tidak diinginkan,” kata raksasa pencarian milik Alphabet itu.
Tag pelacakan Bluetooth, atau AirTags Apple, dimaksudkan untuk dimasukkan atau ditempelkan pada kunci, dompet, ransel, dan barang lainnya sehingga orang dapat menemukannya saat hilang.
Namun, sejak diluncurkan, aparat penegak hukum mengatakan, beberapa orang menggunakan gadget kecil ini untuk tujuan kriminal atau jahat, termasuk melacak mobil untuk rencana pencurian.
Untuk meningkatkan keamanan, Apple dan Google bekerja sama pada 2023 di tengah laporan penguntitan atau pelacakan yang tidak diinginkan melalui AirTags dan alat serupa.
Perusahaan-perusahaan Teknologi Besar telah mengubah cara kerjanya, sehingga mempersulit penjahat untuk menggunakan perangkat pelacak ini untuk tujuan jahat atau aktivitas kriminal.
Kini, pengguna Android akan secara otomatis diberi tahu ketika perangkat pelacak Bluetooth yang tidak dikenal mengikuti mereka— sebuah tanda yang menunjukkan kemungkinan seseorang menguntit mereka menggunakan AirTag atau alat pelacak serupa.
Jika Anda menemukan AirTag atau alat serupa yang Anda curigai digunakan untuk melacak lokasi Anda, nonaktifkan berbagi lokasinya dengan melepas baterai dan segera beritahu polisi. Dengan cara ini, orang di ujung sana tidak akan dapat melacak lokasi Anda. (eko)
Pakar : Plastik Tidak Dapat Didaur Ulang Seperti yang Dipercaya Konsumen
Konsumen telah disesatkan mengenai kemampuan daur ulang plastik. “Ini pada dasarnya adalah penipuan publik yang diamanatkan oleh negara,” menurut analis kebijakan, David Allaway.
Matt McGregor
Konsumen telah disesatkan mengenai kemampuan daur ulang plastik, menurut mereka yang berpendapat bahwa pelabelan industri telah menyebabkan masyarakat terlalu percaya pada solusi yang tidak mudah untuk mengurangi limbah.
David Allaway adalah analis kebijakan senior di Departemen Kualitas Lingkungan (ODEQ) negara bagian Oregon, Amerika Serikat.
Dia menjelaskan kepada The Epoch Times bahwa narasi seputar daur ulang plastik sebagian besar merupakan taktik hubungan masyarakat untuk mendapatkan persetujuan pada akhir 1980-an ketika plastik menjadi lebih tidak disukai karena meningkatnya limbah yang dihasilkan oleh penggunaannya.
Pada 1989, ketika Dewan Kota Minneapolis mengeluarkan peraturan yang melarang sebagian besar kemasan plastik di toko kelontong dan restoran cepat saji, pemerintah daerah lainnya di St. Paul, Minnesota, dan Long Island, New York, juga mengeluarkan peraturan kota serupa.
“Pada 1988, Society of the Plastics Industry (SPI), yang sekarang menjadi Plastics Industry Association, meluncurkan kampanye yang konon membantu masyarakat dan pendaur ulang memilah resin plastik yang berbeda satu sama lain,” katanya.
Plastik diberi label dengan kode identifikasi resin (RIC), serangkaian simbol numerik di dalam segitiga panah pengejar. Kode ini mengidentifikasi tingkat polietilen tereftalat yang digunakan dalam plastik, yang menentukan kemampuan daur ulangnya.
“Tetapi dampak sebenarnya jika kode tersebut terlalu panjang tampaknya menyesatkan banyak orang dan mereka berpikir bahwa jika plastik tersebut memiliki tanda panah, maka plastik tersebut dapat masuk ke keran- jang daur ulang dan akan didaur ulang,” kata Alloway.
SPI berhasil melobi hingga 40 negara bagian untuk mewajibkan merek konsumen seperti Coca-Cola mencantumkan kode identifikasi resin (RIC) pada kemasan plastik, menurut Alloway.
“Kemudian menjadi lebih rumit,” katanya.
Pada 2008, SPI menyerahkan kode tersebut kepada American Society for Testing and Materials (ASTM), organisasi standar internasional, yang memperbarui simbol penandaan daur ulang. Menurut ASTM, simbol penandaan baru menggunakan segitiga sama sisi padat di sekitar angka” yang “membantu mengembalikan fokus ke misi inti sistem: Identifikasi resin dan kontrol kualitas sebelum didaur ulang.
Namun, perubahan dari panah mengejar menjadi satu segitiga padat yang bersebelahan telah menyebabkan kebingungan di antara negara-negara mengenai simbol apa yang harus digunakan dalam produksi dan daur ulang.
Menurut ODEQ, 36 negara bagian mewajibkan kode RIC mengejar panah pada plastik.
Namun, pada 2021, Washington, Oregon, dan California menghapus persyaratan tersebut karena adanya kebingungan, sementara negara bagian seperti Oregon dan Maine telah mengeluarkan undang-undang yang memberikan tanggung jawab untuk mengidentifikasi apakah kemasan dapat didaur ulang atau tidak pada produsennya.
“Kemudian ada 30-an negara bagian lain yang mengatakan, Anda harus menggunakan kode resin dengan panah pengejar, jadi ada persyaratan negara bagian yang berbeda,” katanya.
“Penipuan Publik yang Diamanatkan Negara”
Hal ini menyebabkan kebingungan mengenai mana yang dapat didaur ulang dan mana yang tidak, menurut Alloway.
“Sebagian besar bahan dengan kode identifikasi resin tidak dapat didaur ulang, dan tidak diterima oleh program daur ulang lokal,” katanya. “Saat Anda memasukkannya ke tempat sampah daur ulang, pada dasarnya Anda sedang bermain rolet karena program daur ulang di tepi jalan berbeda-beda di seluruh negeri dalam hal apa yang mereka terima.”
Plastik yang tidak dapat didaur ulang yang dibuang ke tempat sampah daur ulang menjadi lebih mahal untuk dipilih di fasilitas daur ulang sambil terus menambah sampah plastik, menurutnya.
“Kode ini lebih banyak menimbulkan dampak buruk dibandingkan manfaatnya,” katanya. “Industri daur ulang telah memperingatkan industri plastik sejak 1990-an, namun mereka tidak berbuat apa-apa karena masyarakat terus percaya bahwa semua plastik dapat didaur ulang demi keuntungan finansial mereka.”
Menurut ASTM, SPI mengem- bangkan RIC “atas desakan para pendaur ulang pada 1980-an”. Namun, Alloway mengatakan bahwa kata-kata tersebut adalah cara bagi industri plastik untuk “menyalahkan kesalahannya”.
Industri plastik mengklaim industri daur ulang menyerukan peraturan yang kini diamanatkan di lebih dari 30 negara bagian, namun masalah sampah plastik pada akhirnya masih belum terselesaikan, katanya.
“Ini pada dasarnya adalah penipuan publik yang diamanatkan negara,” katanya tentang kode RIC SPI.
“Ekspor Sampah ke Indonesia Harus Dihentikan”
Di Jawa Timur, Prigi Arisandi, seorang ahli biologi dan pemerhati lingkungan hidup asal Indonesia, menghadapi masalah yang terus berlanjut semacam ini setiap hari.
Ia mendirikan Ecoton untuk meningkatkan kesadaran terhadap polusi plastik di Indonesia dan untuk mengekspos industri dan pemerintah yang membuang sampah plastik mereka di wilayah tersebut.
Arisandi, yang akan menghadiri INCPP pada akhir bulan ini, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok, mengirim- kan “sampah plastik dalam jumlah besar ke Indonesia” meskipun mereka tidak mampu mendaur ulangnya.
Logam berat dan senyawa kimia lainnya seperti Bisphenol A, atau BPA, dan ftalat telah ditemukan pada ikan, udara, dan sungai yang menjadi sumber air minum bagi 4 juta orang di Sidoarjo dan Kota Surabaya.
“Kami menemukan bahwa pembakaran sampah plastik impor menghasilkan senyawa dioksin dan furan yang mencemari telur ayam,” kata Arisandi.
Polusi plastik, termasuk pembuangan ke sungai dan pembakaran material, telah berkontribusi terhadap peningkatan angka kanker di kalangan penduduk di sepanjang tepi sungai, khususnya pada anak-anak, menurutnya.
“Daur ulang sampah impor telah mencemari sungai-sungai di Indonesia dengan mikroplastik dan EDC (pengganggu endokrin), meracuni udara, dan meracuni rantai makanan kita dengan senyawa furan dan dioksin,” ujarnya. “Ekspor sampah ke Indonesia harus dihentikan.” (nug)