EtIndonesia. Demo besar yang digerakkan oleh gen Z mengguncang Nepal. Demo ini membuat Perdana Menteri Nepal dan salah satu pendiri Partai Komunis Nepal, K.P. Sharma Oli, mengundurkan diri pada Selasa (9/9/2025). Pengunduran ini setelah para demonstran anti-korupsi menentang jam malam tanpa batas dan bentrok dengan polisi. Aksi perlawanan massa ini menewaskan 19 orang dalam protes kekerasan yang dipicu oleh larangan media sosial.

Pemerintah Oli mencabut larangan tersebut pada Senin (8/9/2025) setelah protes semakin meningkat, dengan polisi menembakkan gas air mata dan peluru karet ke arah pengunjuk rasa yang mencoba menyerbu parlemen. Sebanyak 19 orang tewas dan lebih dari 100 lainnya luka-luka dalam kerusuhan tersebut.

Namun protes tidak mereda pada Selasa, memaksa Oli mengundurkan diri dan menjerumuskan Nepal ke dalam ketidakpastian politik baru.

Kerusuhan ini adalah yang terburuk dalam beberapa dekade di negara Himalaya miskin berpenduduk sekitar 31 juta jiwa yang terjepit di antara India dan Tiongkok, serta terus bergulat dengan ketidakstabilan politik dan ketidakpastian ekonomi sejak protes pada 2008 yang berujung pada penghapusan monarki.

Militer mengunggah seruan di X agar masyarakat “menahan diri” karena pengunduran diri Oli telah diterima.

Oli, 73 tahun, dilantik untuk masa jabatan keempatnya pada Juli tahun lalu sebagai perdana menteri ke-14 Nepal sejak 2008. Dua menteri kabinetnya mengundurkan diri pada Senin malam, dengan alasan tidak ingin melanjutkan tugas karena alasan moral.

“Dengan mempertimbangkan situasi buruk di negara ini, saya mengundurkan diri efektif hari ini untuk memfasilitasi solusi atas masalah ini dan membantu menyelesaikannya secara politik sesuai dengan konstitusi,” tulis Oli dalam surat pengunduran dirinya kepada Presiden Ramchandra Paudel.

Seorang ajudan Paudel mengatakan kepada Reuters bahwa pengunduran diri itu telah diterima dan Presiden telah memulai “proses serta diskusi untuk mencari pemimpin baru.”

Sebelumnya pada Selasa, Oli mengadakan pertemuan semua partai politik, dengan mengatakan bahwa kekerasan tidak menguntungkan bangsa dan “kita harus menempuh dialog damai untuk menemukan solusi atas setiap masalah.”

Oli juga menyatakan dirinya sedih atas insiden kekerasan yang terjadi akibat “infiltrasi dari berbagai kepentingan pribadi.” Namun, ia tidak secara langsung menanggapi keluhan para demonstran tentang korupsi.

Namun kemarahan terhadap pemerintah tidak menunjukkan tanda-tanda mereda, karena pengunjuk rasa berkumpul di depan parlemen dan lokasi lain di ibu kota Kathmandu, menentang jam malam tanpa batas yang diberlakukan otoritas.

Para demonstran membakar ban di beberapa jalan, melempari aparat kepolisian anti huru-hara dengan batu, dan mengejar mereka di jalan-jalan sempit, sementara sebagian warga menonton dan merekam bentrokan tersebut dengan ponsel mereka, sementara asap hitam pekat membubung ke langit.

Saksi mata juga mengatakan bahwa para pengunjuk rasa membakar rumah beberapa politisi di Kathmandu, dan media lokal melaporkan bahwa beberapa menteri dievakuasi dengan helikopter militer. Reuters belum dapat segera memverifikasi informasi tersebut.

Sepak Terjang  K.P. Sharma Oli

Oli lahir di Nepal bagian timur. Pada masa remajanya ia sudah terjun ke dunia politik, dan karena terlibat dalam gerakan menggulingkan monarki, ia dipenjara selama 14 tahun. Oli dianggap sebagai salah satu pendiri Partai Komunis Nepal (Marxis-Leninis Bersatu).

Oli pertama kali terpilih sebagai perdana menteri pada 2015, kembali terpilih pada 2018, dan sempat menjabat kembali secara singkat di parlemen Nepal pada 2021. Dalam sepuluh tahun terakhir, Nepal telah mengalami beberapa kali pergantian pemerintahan.

Setelah melalui perang saudara selama lebih dari 10 tahun, Nepal menghapus sistem monarki pada 2008 dan beralih menjadi republik federal, dengan kaum komunis Maois mulai ikut berkuasa. Sejak saat itu, pemerintahan Nepal terus mengalami ketidakstabilan. Negara Himalaya dengan populasi sekitar 30 juta jiwa ini menghadapi tantangan ekonomi yang semakin berat, khususnya setelah pandemi COVID-19 memberikan pukulan telak terhadap sektor pariwisatanya.

Pada Juli 2024, Oli kembali berkuasa. Setelah dilantik, ia langsung memutus tradisi dengan memilih Beijing sebagai tujuan kunjungan luar negeri pertamanya, alih-alih India seperti biasanya. Oli dikenal dengan pandangan nasionalisnya, mendorong penguatan hubungan dengan Beijing serta kerja sama dalam inisiatif “One Belt One Road.”

Pada akhir Agustus hingga 3 September 2025, Oli mengunjungi Tiongkok, menghadiri KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) di Tianjin, serta parade militer yang digelar di Beijing.

Oli menderita penyakit ginjal, pernah menjalani transplantasi ginjal, dan sering pergi ke luar negeri untuk berobat.

Bandara Utama Ditutup

Bandara Kathmandu, pintu gerbang internasional utama Nepal, ditutup dengan segera karena asap dari kebakaran yang dibuat pengunjuk rasa di sekitar bandara dapat membahayakan keselamatan pesawat, kata Otoritas Penerbangan Sipil Nepal.

“Kami masih berdiri di sini untuk masa depan kami … Kami ingin negara ini bebas korupsi sehingga setiap orang dapat dengan mudah mengakses pendidikan, rumah sakit, fasilitas medis … dan untuk masa depan yang cerah,” kata pengunjuk rasa Robin Sreshtha kepada Reuters TV.

Para penyelenggara protes, yang meluas ke kota-kota lain di Nepal, menyebut gerakan ini sebagai “demonstrasi Generasi Z,” digerakkan oleh frustrasi luas kaum muda terhadap kurangnya tindakan pemerintah dalam menangani korupsi dan meningkatkan peluang ekonomi.

“Protes ini dimaksudkan, pertama dan terutama, menentang korupsi yang merajalela di pemerintahan,” kata seorang pengunjuk rasa dalam email ke Reuters, menandatangani diri sebagai ‘Seorang Warga Nepal yang Peduli.’

Kaum muda Nepal sebelumnya ramai memposting di media sosial tentang “gaya hidup mewah keluarga dan anak-anak politisi serta pegawai negeri yang korup,” dan pemerintah merespons dengan menindak platform media sosial, menurut email tersebut.

Negara tetangga India, yang menjadi rumah bagi ratusan ribu pekerja migran Nepal, menyatakan berharap semua pihak akan menahan diri dan menyelesaikan masalah melalui dialog.

Pernyataan bersama dari kedutaan Australia, Finlandia, Prancis, Jepang, Korea Selatan, Inggris, Norwegia, Jerman, dan Amerika Serikat di Nepal mendesak semua pihak untuk menahan diri semaksimal mungkin, menghindari eskalasi lebih lanjut, dan memastikan hak-hak fundamental tetap terlindungi.

Pekan lalu, pemerintah Oli memberlakukan larangan media sosial dengan memblokir akses ke beberapa platform online setelah menyatakan bahwa platform tersebut gagal mendaftarkan diri ke pemerintah.

Para pengkritik menyebut hal itu sebagai upaya membungkam kebebasan berbicara, tuduhan yang dibantah pemerintah dengan alasan adanya penyalahgunaan media sosial untuk menyebarkan disinformasi dan melakukan penipuan, di antara kekhawatiran lainnya.

Laporan oleh Gopal Sharma dan Navesh Chitrakar