Kasus mantan Kepala Eksekutif Hong Kong Leung Chun-ying yang mengancam dan mengintimidasi praktisi Falun Gong di Taman Sibelius, Helsinki, Finlandia, (13/8/2025) terus memicu perhatian internasional. Baru-baru ini, Kementerian Luar Negeri Finlandia menanggapi dengan menyatakan penyesalan atas terjadinya insiden tersebut dan menegaskan bahwa Finlandia tidak bisa menerima intimidasi. “Kalau sudah ada nama kalian, pulang nanti langsung bisa dicek. Satu per satu,” kata Leung Chun-ying, Wakil Ketua Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok (PKT) kepada praktisi Falun Gong.
EtIndonesia. Sebagai pejabat tinggi Partai Komunis Tiongkok (PKT) sekaligus mantan Kepala Eksekutif Hong Kong, Leung Chun-ying secara terbuka mengancam praktisi Falun Gong di Taman Sibelius, ibu kota Finlandia, Helsinki. Tindakannya memicu kecaman luas di masyarakat internasional.
Kementerian Luar Negeri Finlandia segera merespons, menyebut peristiwa itu sebagai sebuah “insiden yang tidak menyenangkan”, serta menegaskan bahwa Finlandia tidak menerima bentuk intimidasi apa pun.
Polisi Finlandia juga mengkonfirmasi bahwa kegiatan praktisi Falun Gong dilindungi oleh hukum Finlandia, dan tidak seorang pun diperbolehkan mengganggu aktivitas keagamaan yang damai.
Masyarakat internasional menilai, tindakan Leung Chun-ying di Taman Sibelius adalah contoh terbaru dari upaya penindasan lintas negara oleh PKT.
“Leung Chun-ying secara terbuka mengintimidasi praktisi Falun Gong di masyarakat internasional, mencoba menghalangi mereka menyampaikan kebenaran. Ini menunjukkan betapa seriusnya penindasan lintas negara yang dilakukan PKT, bahkan sudah mencapai tingkat tanpa kendali di dunia internasional,” kata Wang Zhiyuan, Ketua World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG).
Falun Gong, yang juga dikenal sebagai Falun Dafa, pertama kali diperkenalkan kepada publik di Tiongkok pada tahun 1992. Latihan ini memadukan ajaran moral dan gerakan meditasi. Pada 1999, puluhan juta orang di Tiongkok telah mempraktikkannya.
Pada Juli 1999, rezim komunis Tiongkok menganggap banyaknya pengikut Falun Gong sebagai ancaman terhadap kekuasaannya dan mulai menganiaya mereka dengan kekerasan, pelecehan, serta berbagai taktik lainnya. Sejak saat itu, banyak praktisi mengalami penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, bahkan kematian di tangan rezim tersebut.
Levi Browde, direktur eksekutif Falun Dafa Information Center, mengatakan bahwa insiden di taman Helsinki menandai “bagian dari tren yang lebih besar, di mana pejabat dan afiliasi Partai Komunis Tiongkok berupaya mengintimidasi, memantau, dan membungkam praktisi Falun
Gong di luar Tiongkok.”
“Fakta bahwa seorang pejabat senior Tiongkok secara pribadi menghadapi para meditator damai di sebuah negara demokrasi Eropa menunjukkan betapa tingginya prioritas Beijing untuk menekan Falun Gong,” ujarnya dalam sebuah pernyataan, sambil menekankan bahwa beberapa komentar Leung “juga menggambarkan betapa para pejabat Tiongkok sendiri telah tertipu oleh propaganda PKT.”
Para praktisi melaporkan insiden tersebut kepada polisi, yang datang tak lama setelah Leung dan istrinya pergi. Petugas meyakinkan para praktisi bahwa stan mereka dilindungi oleh hukum Finlandia dan mengatakan mereka akan memantau area tersebut untuk mencegah gangguan lebih lanjut.
Praktisi yang pertama kali menyambut Leung mengatakan bahwa ia tidak menduga apa yang kemudian terjadi.
“Ia mengatakan bisa ‘melacak kami,’” ujarnya kepada The Epoch Times. “Apa tujuan dari itu?”
Ia menambahkan, dalam satu tahun terakhir telah terjadi dua insiden lain di mana para pendukung Beijing mengintimidasi mereka atau berusaha merusak lokasi kegiatan mereka.
Pada September 2024, dua pria merobohkan spanduk di stan tersebut dan memperingatkan dua orang yang ada di lokasi bahwa mereka harus “bersikap baik” jika ingin tetap aman di Finlandia.
Pada Januari, dua pria lain menghina praktisi yang sama karena keyakinannya dan berusaha merebut telepon genggamnya.
“Kami sudah melaporkan ini ke Kedutaan Besar Tiongkok,” kata salah satu dari mereka, dalam sebuah rekaman yang dibagikan kepada The Epoch Times. Konfrontasi pada 13 Agustus menjadi pengingat terbaru tentang penindasan tanpa henti dari Beijing, ujar praktisi tersebut.
“Kami berada di luar Tiongkok, tetapi tidak terasa benar-benar aman,” katanya. “Partai Komunis Tiongkok masih berusaha menganiaya kami.”
Browde menyatakan ia khawatir dengan sejauh mana pengaruh Tiongkok terhadap negara-negara lain, dengan menyinggung insiden terbaru di mana praktisi Falun Gong di Serbia dan Rusia ditahan serta dituntut sebelum kunjungan pemimpin Tiongkok Xi Jinping ke negara-negara tersebut. Pada Juli, Rusia menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada seorang perempuan yang ditahan sejak 2024.
“Seiring rezim Tiongkok meningkatkan kampanye global intimidasi dan pemaksaan, sangat penting bagi negara-negara demokrasi untuk mengambil tindakan melindungi komunitas rentan seperti praktisi Falun Gong dan warga Finlandia yang menjalankan keyakinan ini,” kata Browde.
Ia mendesak otoritas Finlandia untuk secara terbuka mengecam perilaku Leung serta menyelidiki praktik pengintaian dan pelecehan terhadap kelompok spiritual tersebut di negara itu.
Media Inggris BBC telah meminta komentar dari kantor mantan Kepala Eksekutif Hong Kong, namun belum menerima tanggapan.
Kanada sedang menghadapi tantangan wabah campak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Data terbaru menunjukkan jumlah kasus di seluruh negeri telah melampaui 4.600 kasus, mencakup setengah dari total kasus terkonfirmasi di Benua Amerika tahun ini.
EtIndonesia. Berdasarkan data terbaru pemerintah Kanada, hingga 9 Agustus 2025, jumlah kumulatif kasus campak yang terkonfirmasi mencapai 4.638 kasus, dengan Ontario dan Alberta sebagai daerah paling parah.
Ontario, provinsi dengan populasi terbanyak, melaporkan 2.366 kasus, tertinggi di seluruh negeri. Sementara Alberta, dengan jumlah penduduk hanya 5 juta, juga melaporkan lebih dari 1.790 kasus, dengan tingkat infeksi per kapita bahkan lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat.
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat juga menyatakan bahwa negara itu sedang mengalami wabah campak terburuk dalam 30 tahun terakhir, dengan 1.375 kasus terkonfirmasi. Namun, dibandingkan dengan AS, penyebaran wabah di Kanada jauh lebih cepat dan meluas.
Campak sebelumnya telah dinyatakan resmi tereliminasi di Kanada pada tahun 1998, namun kini kembali meledak. Para ahli memperingatkan bahwa wabah ini sedang menjadi ujian serius bagi sistem kesehatan masyarakat Kanada.
Risiko Campak
Campak adalah penyakit yang sangat menular dan dapat menimbulkan risiko komplikasi kesehatan serius. Penyakit ini dengan mudah menular kepada orang yang belum menerima vaksin campak atau yang belum pernah terinfeksi, dengan gejala yang muncul dalam tujuh hingga 21 hari setelah terpapar.
Gejala campak dapat meliputi demam, batuk, pilek, serta mata merah dan berair. Kondisi ini biasanya ditandai dengan ruam berupa bintik merah dan bercak-bercak yang awalnya muncul di wajah, lalu menyebar ke tubuh, lengan, dan kaki.
Campak dapat menyebabkan komplikasi serius, termasuk kebutaan, gangguan pernapasan parah, pneumonia, dan ensefalitis — infeksi yang menyebabkan pembengkakan otak dan berpotensi menimbulkan kerusakan otak, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Anak-anak di bawah usia 5 tahun, orang dewasa di atas usia 30 tahun, serta wanita hamil adalah kelompok yang paling rentan terhadap komplikasi, menurut WHO. Jika seorang wanita terinfeksi campak saat hamil, hal ini dapat menyebabkan bayinya lahir prematur dengan berat badan rendah.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengkonfirmasi bahwa Israel akan menyetujui rencana pengambilalihan Gaza dan mengalahkan Hamas. Presiden AS Donald Trump pada Jumat (22 Agustus) kembali menegaskan bahwa Hamas harus menghentikan pemerasan dan segera membebaskan semua sandera.
EtIndonesia. Operasi militer Israel di Gaza masih terus berlangsung. Pada Kamis (21 Agustus) malam, ledakan beruntun terjadi di langit Gaza, cahaya api menerangi langit malam.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa ia akan menyetujui rencana militer untuk mengambil alih Kota Gaza.
“Kami sedang berada di tahap pengambilan keputusan. Hari ini saya datang ke markas Gaza untuk menyetujui rencana yang diajukan oleh Pasukan Pertahanan Israel dan Menteri Pertahanan, yaitu menguasai Kota Gaza dan mengalahkan Hamas,” ujarnya.
Militer Israel mulai menghubungi tenaga medis dan organisasi internasional di Gaza bagian utara, menyerukan mereka untuk pindah ke selatan sebelum operasi militer diperluas.
Pada saat yang sama, Netanyahu juga mengungkapkan bahwa ia tetap terbuka terhadap perundingan damai terkait Gaza. Ia juga telah memerintahkan dimulainya negosiasi segera, dengan syarat pembebasan seluruh sandera serta kesepakatan yang dapat diterima Israel. Ia menegaskan bahwa tekanan militer lebih lanjut diperlukan agar Hamas mau membebaskan sandera dan agar organisasi teroris tersebut benar-benar dihancurkan.
Di hari yang sama, dalam konferensi pers di Kantor Oval Gedung Putih, Presiden Donald Trump kembali menegaskan bahwa pemerintah AS berkomitmen penuh menyelesaikan krisis sandera Israel saat ini.
Trump: “Situasi ini harus berakhir. Ini adalah pemerasan, dan harus dihentikan. Kita akan lihat hasilnya.”
Trump juga menekankan perannya dalam kasus-kasus pembebasan sandera sebelumnya, serta menjamin kepada keluarga sandera bahwa ia akan terus berupaya memastikan keselamatan mereka.
Trump: “Kami akan melakukan segala cara untuk menyelamatkan semua sandera.”
Saat ini, masih ada 50 sandera Israel yang ditahan Hamas di Gaza, dengan dugaan hanya sekitar 20 orang yang masih hidup.
Pada Jumat, lembaga otoritatif dunia mengenai krisis pangan, Integrated Food Security Phase Classification (IPC), merilis laporan yang menyebutkan lebih dari 500.000 orang di Gaza menghadapi ancaman kelaparan.
Namun, Kementerian Luar Negeri Israel membantah laporan itu, dengan menyatakan bahwa Gaza tidak mengalami kelaparan. Israel menegaskan laporan tersebut hanyalah kebohongan yang dimanipulasi Hamas lewat organisasi berkepentingan.
Sejak perang dimulai, lebih dari 100.000 truk bantuan telah masuk ke Gaza, dan dalam beberapa pekan terakhir pasokan bantuan dalam jumlah besar terus mengalir, membuat harga pangan di pasar Gaza turun drastis. (Hui/asr)
Seiring semakin dekatnya parade militer Partai Komunis Tiongkok (PKT) pada 3 September, tingkat kewaspadaan di Beijing semakin ditingkatkan. Para pengamat menilai, biasanya komandan parade dipegang oleh Komandan Daerah Militer Beijing (setelah reformasi militer menjadi Komandan Komando Wilayah Pusat), namun hingga kini pihak militer belum mengumumkan siapa komandan parade tahun ini. Diperkirakan, sosok yang akhirnya dipilih bisa jadi mengejutkan.
EtIndonesia. Pada 3 September mendatang, PKT akan menggelar apa yang disebut “parade besar” di Lapangan Tiananmen, Beijing. Pihak resmi menyatakan bahwa Sekretaris Jenderal Xi Jinping akan memeriksa pasukan, namun siapa komandan utama parade masih belum diumumkan.
Pengamat independen Du Zheng pada 23 Agustus menulis di media Taiwan Up Media, bahwa berdasarkan tradisi, komandan parade biasanya dijabat oleh Komandan Daerah Militer Beijing (atau Komando Wilayah Pusat setelah reformasi militer). Namun, dari informasi militer saat ini, tampaknya pemilihan komandan parade ini menemui jalan buntu, atau setidaknya sosok yang muncul nantinya akan mengejutkan.
Pada Juli 2024, informasi resmi menunjukkan bahwa Huang Ming, mantan Komandan Komando Wilayah Pusat, dipindahkan menjadi Komandan Komando Wilayah Utara. Media Hong Kong Sing Tao Daily melaporkan bahwa Wang Qiang, mantan Komandan Komando Wilayah Utara, dipindahkan ke posisi Komandan Komando Wilayah Pusat. Namun, hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai jabatan baru Wang Qiang. Informasi resmi hanya menyebutkan bahwa Komisar Politik (Zhengwei) Komando Wilayah Pusat saat ini adalah Xu Deqing.
Pada 31 Juli tahun ini, Kementerian Pertahanan PKT menggelar resepsi Hari Jadi Tentara di Beijing. Publik mencatat, dibandingkan dengan tahun lalu, ada setidaknya sembilan jenderal bintang tiga yang absen dari meja utama, termasuk Xu Deqing (Komisar Politik Komando Wilayah Pusat) dan Wang Qiang (yang disebut-sebut sebagai Komandan Komando Wilayah Pusat).
Du Zheng menilai, meskipun belum ada kabar resmi bahwa Wang Qiang atau Xu Deqing dicopot, pola penanganan rahasia pejabat tinggi oleh rezim dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa ketidakhadiran di acara penting sering kali berarti pejabat tersebut bermasalah. Jika Komandan dan Komisar Politik Komando Wilayah Pusat benar-benar bermasalah, maka pemilihan komandan parade kali ini akan sulit dilakukan.
Artikel itu memperkirakan beberapa skenario darurat yang mungkin dilakukan pihak berwenang:
Wakil Komandan Komando Wilayah Pusat ditunjuk sebagai komandan parade. Namun, Letjen Li Zhizhong yang diangkat pada Mei 2023, pada 27 Februari 2024 sudah diumumkan kehilangan status sebagai wakil rakyat oleh Kongres Rakyat Nasional, yang menandakan ia bermasalah.
Komandan Garnisun Beijing ditunjuk menggantikan. Namun, informasi resmi menyebut bahwa Komandan Garnisun Beijing, Fu Wenhua, pada Maret lalu sudah dipindahkan menjadi Wakil Komandan Polisi Bersenjata Rakyat dan dinaikkan pangkat menjadi Letjen. Penggantinya belum jelas.
Dalam sejarah, jenderal bintang dua (letnan jenderal) juga pernah memimpin parade, misalnya Qin Jiwei dan Fang Fenghui.
Menunjuk seorang jenderal dari wilayah militer lain untuk memimpin parade. Hal ini memang akan mematahkan tradisi, dan bisa menjadi bahan ejekan internasional, tetapi tetap merupakan salah satu opsi.
Komandan Staf Gabungan Komisi Militer Pusat Liu Zhenli atau bahkan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat Zhang Youxia ditunjuk langsung sebagai komandan parade. Peluang Liu Zhenli lebih besar. Zhang Youxia sendiri belakangan disebut-sebut sebagai tokoh yang melemahkan kendali militer Xi Jinping. Setelah Wakil Ketua Komisi Militer lainnya, He Weidong, “menghilang”, Zhang menjadi penguasa tunggal militer. Jika ia tampil bersama Xi dalam parade, rumor tersebut bisa semakin kuat dan menjadi sorotan dunia.
Du Zheng mengatakan, faktanya, baik Garnisun Beijing maupun Komando Wilayah Pusat yang bertugas menjaga ibu kota kini justru tanpa panglima utama. Diduga, pengaturan parade dan pertahanan ibu kota saat ini dikendalikan langsung oleh Zhang Youxia yang berusia 75 tahun.
Analisis menunjukkan, meskipun PKT berusaha menampilkan kekuatan melalui parade, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, hal itu tak mampu menutupi fakta adanya korupsi militer dan krisis kekuasaan di tingkat atas.
Penulis menyatakan, meskipun ada banyak tanda menunjukkan adanya gejolak internal dalam PKT, media resmi masih berusaha keras membangun citra positif. Karena informasi sangat tertutup, dunia luar sulit memastikan apa yang sebenarnya terjadi di kalangan elite PKT. Namun, yang jelas, Xi telah kehilangan kepercayaan rakyat, otoritasnya mulai runtuh, PKT menuju kehancuran, dan perubahan besar sedang menanti untuk terungkap.
Sementara itu, analis politik Li Linyi kepada Epoch Times mengatakan, bisa jadi pihak berwenang sudah membuat penunjukan rahasia, misalnya menunjuk seorang pelaksana tugas Komandan Komando Wilayah Pusat, hanya saja belum diumumkan, dan baru akan dipublikasikan pada saat parade. Pola operasi tertutup seperti ini sudah menjadi kebiasaan rezim dalam beberapa tahun terakhir.
Menjelang parade di Beijing, tingkat keamanan semakin diperketat, suasana di jalanan terasa mencekam. Banyak kelompok masyarakat yang datang untuk mengadu nasib (petisi) diusir dan ditangkap, banyak yang akhirnya terlantar, bahkan ada yang bunuh diri dengan melompat ke sungai.
Seorang petisiwan bernama Gao Peng (nama samaran) menceritakan bahwa saat ia datang ke Mahkamah Agung di Beijing hampir saja ditangkap. Ia melihat langsung beberapa pengaju petisi ditangkap di dalam pengadilan. Menurutnya, meskipun pemerintah daerah berusaha keras menghalangi, tetap banyak orang yang berhasil masuk ke Beijing. Di depan Kantor Pusat Pengaduan Negara, setiap hari ada ratusan orang antre.
Gao Peng menilai, penindasan yang terus-menerus terhadap pengaju petisi pasti akan menimbulkan konsekuensi serius.
“Kalau terus begini, kebencian rakyat akan semakin menumpuk, pada akhirnya bisa meledak menjadi peristiwa sosial besar, bahkan sampai membunuh pejabat. Di negara ini, rakyat sudah tidak punya jalan keluar lagi,” katanya. (Hui/asr)
Ukraina dalam beberapa waktu terakhir terus menyerang fasilitas energi Rusia. Serangan terbaru pada Kamis (21 Agustus) malam menyebabkan pasokan minyak Rusia ke Hungaria dan Slovakia terpaksa dihentikan. Pada Jumat, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy bertemu dengan Sekretaris Jenderal NATO untuk membahas jaminan keamanan. Ia menegaskan bahwa Putin akan berusaha menghindar dari pertemuan dengannya, karena Rusia tidak ingin mengakhiri perang. Selain itu, baru-baru ini muncul bocoran mengenai tiga syarat utama gencatan senjata yang diajukan Putin.
EtIndonesia. Gara-gara serangan berulang Ukraina terhadap kilang minyak Rusia, beberapa wilayah Rusia serta daerah Ukraina yang diduduki Rusia mengalami kelangkaan bahan bakar. Mobil-mobil tampak mengantri panjang di SPBU, hingga tak terlihat ujungnya.
Beberapa warga terpaksa menggunakan jenis bensin lain yang lebih mahal.
Seorang warga Krimea, Bazanova, berkata: “Kami akan bertahan, tapi ini adalah pukulan besar bagi anggaran keluarga kami, sangat besar. Benar-benar terasa dampaknya.”
Militer Ukraina pada Kamis malam merilis rekaman terbaru serangan drone mereka terhadap stasiun pompa minyak Rusia. Sasaran serangan adalah stasiun pompa Unecha di Oblast Bryansk, salah satu titik penting dalam jaringan pipa minyak Rusia.
Hungaria dan Slovakia pada Jumat (22 Agustus) membenarkan bahwa akibat serangan tersebut, pasokan minyak dari Rusia ke kedua negara itu kemungkinan akan terhenti setidaknya lima hari.
“Tidak menyerang negara agresor tapi ingin menang perang, meskipun bukan tidak mungkin, akan sangat sulit,” kata Trump.
Komentar ini seolah mengisyaratkan bahwa serangan balik Ukraina ke wilayah Rusia tidak akan berhenti.
Sementara itu, Ukraina juga sedang mencari jaminan keamanan. Pada Jumat, Sekjen NATO Mark Rutte tiba di Kyiv untuk bertemu Zelenskyy dan membahas rincian masalah ini.
Rutte menekankan bahwa jaminan tersebut harus mencakup dua aspek: memperkuat angkatan bersenjata Ukraina, serta dukungan keamanan dari Amerika Serikat dan Eropa.
Sekjen NATO Rutte: “Dengan begitu, ketika Anda mengikuti pertemuan bilateral, Anda mendapat dukungan tegas dari sahabat Ukraina, yang memastikan Rusia mematuhi setiap perjanjian dan tidak akan pernah mencoba merebut satu kilometer pun wilayah Ukraina lagi.”
Presiden Ukraina Zelensky: “Jaminan ini harus serupa dengan Pasal 5 NATO (pertahanan kolektif). Itu adalah jaminan keamanan yang benar-benar efektif. Inilah hasil yang harus kita capai.”
Sebelumnya, Rusia menegaskan bahwa penyelesaian masalah keamanan kolektif tanpa keterlibatan Moskow adalah sia-sia. Zelensky mengaku tidak memahami sikap tersebut.
Zelenskyy: “Ketika Rusia bicara soal jaminan keamanan, saya sungguh tidak mengerti. Mereka pikir siapa yang mengancam mereka? Mereka justru yang menginvasi kami. Mereka ada di tanah kami. Saya sungguh tidak paham mengapa agresor membutuhkan jaminan keamanan.”
Mengenai kemungkinan pertemuan puncak Rusia–Ukraina, Zelensky menegaskan bahwa Putin pasti akan mencari cara untuk menghindarinya, karena tujuannya adalah mempertahankan perang. Presiden Trump dalam wawancara menilai hubungan kedua pemimpin itu bagaikan minyak dan cuka yang sulit menyatu, seraya menambahkan bahwa ia akan mengamati terlebih dahulu apakah keduanya bisa bekerja sama.
Presiden AS Donald Trump: “Untuk alasan yang jelas, mereka tidak akur, tapi mari kita lihat saja. Lalu saya akan putuskan apakah saya harus hadir. Saya lebih suka tidak hadir. Saya lebih suka mereka bertemu dulu dan lihat apa yang bisa mereka lakukan.”
Sementara itu, seorang sumber Rusia kepada Reuters mengungkapkan syarat-syarat gencatan senjata yang diajukan Putin, yaitu:
Ukraina harus melepaskan seluruh wilayah Donbas di timur,
Tidak boleh bergabung dengan NATO dan harus tetap netral,
Pasukan Barat tidak boleh ditempatkan di Ukraina.
Sumber itu menyebutkan, Putin telah mundur dari tuntutan sebelumnya yang meminta Ukraina menyerahkan seluruh empat wilayah timur. Kini, jika Kyiv bersedia menyerahkan Donbas (Donetsk dan Luhansk), Moskow akan membekukan garis depan saat ini di Zaporizhzhia dan Kherson.
Menurut data, saat ini Rusia menguasai sekitar 88% wilayah Donbas, serta 73% wilayah Zaporizhzhia dan Kherson. (Hui/asr)
Sri Lanka pernah menjadi bagian penting dari inisiatif Belt and Road (OBOR) Tiongkok, namun justru terjerat krisis utang dan memicu gejolak politik. Pada Jumat (22 Agustus), mantan Presiden sekaligus pemimpin oposisi, Ranil Wickremesinghe, ditangkap otoritas dengan tuduhan korupsi. Namun, ia membantah semua tuduhan. Para pendukungnya menyatakan kasus ini adalah bentuk persekusi politik dari pemerintah berhaluan Marxis.
EtIndonesia. Pada Jumat (22/8/2025), mantan Presiden dan Ketua Partai Nasional Bersatu Sri Lanka ditangkap polisi dengan tuduhan menyalahgunakan dana publik ketika menjabat sebagai presiden.
Wickremesinghe menjabat sebagai Presiden Sri Lanka pada 2022 hingga 2024. Ia dituduh menggunakan uang negara untuk menghadiri upacara penganugerahan gelar kehormatan bagi istrinya di London.
Usai ditangkap oleh Departemen Kejahatan Finansial, ia langsung dibawa ke pengadilan. Ia menjadi mantan kepala negara pertama dalam sejarah Sri Lanka yang ditangkap, sekaligus tokoh oposisi berpangkat tertinggi yang terkena investigasi korupsi oleh pemerintahan Dissanayake.
Saat ini, sudah lebih dari sepuluh mantan pemimpin politik dan pejabat tinggi pemerintah Sri Lanka yang sedang diselidiki atas dugaan korupsi.
Sri Lanka sebelumnya dipandang sebagai salah satu contoh proyek utama Belt and Road PKT. Namun, infrastruktur yang dibangun lewat pinjaman Beijing tidak membawa kemakmuran maupun stabilitas, justru menjerumuskan negara Asia Selatan itu dalam krisis utang dan ketidakstabilan politik.
Pada 2022, setelah Presiden Gotabaya Rajapaksa mengundurkan diri, Wickremesinghe yang kala itu menjabat Perdana Menteri naik menjadi Presiden.
Di bawah kepemimpinannya, pada awal 2023, Sri Lanka menandatangani perjanjian bantuan dengan IMF yang membantu menstabilkan perekonomian setelah krisis terparah dalam sejarah negara tersebut.
Namun, untuk meningkatkan penerimaan negara, ia menerapkan langkah-langkah penghematan ketat, termasuk menaikkan pajak dan mencabut subsidi energi.
Pada September 2024, Anura Kumara Dissanayake, seorang Marxis, memenangkan pemilu presiden. Dua bulan kemudian, ia memimpin pemerintahan kiri di bawah aliansi National People’s Power.
Menanggapi tuduhan korupsi itu, Wickremesinghe dengan tegas membantah. Ia menegaskan bahwa seluruh biaya perjalanan istrinya ditanggung sendiri, tanpa menggunakan dana negara.
Para pendukungnya meyakini tuduhan tersebut bermotif politik dan merupakan bentuk persekusi dari pemerintahan saat ini.
Masyarakat Taiwan menghadapi taktik infiltrasi dan tekanan dari rezim Tiongkok
Eva Fu
Sekitar 160 kilometer dari pesisir Tiongkok, pulau demokratis Taiwan selama puluhan tahun hidup di bawah bayang-bayang komunisme yang kian merayap.
Partai Komunis Tiongkok (PKT) menyebut Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri dan terus berupaya menegaskan kendali atas pulau itu dengan intimidasi, termasuk mengirim jet tempur dan melakukan simulasi yang disebut Laksamana Samuel Paparo, Komandan Komando Indo-Pasifik AS, sebagai “latihan gladi bersih” untuk menyerang.
Namun, ketika dunia masih fokus pada kapan dan bagaimana Beijing akan bergerak, di dalam Taiwan sendiri pertempuran sudah berlangsung. Perang ini tak terdengar dentuman senjata.
Gerakan Akar Rumput Melawan Infiltrasi
Dalam beberapa bulan terakhir, gerakan akar rumput meluas di Taiwan dengan tujuan menggulingkan puluhan anggota legislatif dari partai yang dianggap menjual kepentingan nasional kepada Beijing. Pada 26 Juli lalu, dua pertiga dari politisi yang ditargetkan berhasil lolos dari pemungutan suara recall, sebuah hasil yang menurut para pemimpin gerakan dan analis justru menegaskan betapa dalam infiltrasi PKT di Taiwan.
Para legislator itu berasal dari oposisi Partai Kuomintang (KMT), yang kini dikenal berhaluan pro-Beijing. Dengan memimpin mayoritas tipis di parlemen, partai itu memicu kemarahan publik setelah serangkaian langkah kontroversial: memangkas anggaran pertahanan Taiwan, menolak rancangan undang-undang untuk menghadapi ancaman dari Tiongkok, serta memaksakan perubahan prosedur guna memperluas kekuasaan legislatif meski mendapat protes besar-besaran. Ketika langkah itu gagal di pengadilan, koalisi KMT lalu menerapkan aturan prosedural yang praktis melumpuhkan Mahkamah Konstitusi Taiwan.
Kemarahan publik memuncak pada Januari lalu, dengan pemangkasan anggaran pertahanan sebagai pemicu utama. Seruan untuk “membalikkan parlemen” melalui gerakan recall besar-besaran menggema di seluruh Taiwan. Sebuah aksi massa menentang pengaruh komunis berhasil menarik puluhan ribu orang ke jalan.
Sekitar 1,3 juta warga Taiwan menandatangani petisi untuk mencopot seperlima anggota legislatif pulau itu, semuanya dari KMT, dengan tujuan memperbesar kekuasaan Partai Progresif Demokratik (DPP) yang lebih sejalan dengan kepentingan Barat.
Upaya recall ini bukan perkara mudah karena ditujukan pada legislator di basis politik masing-masing. Langkah ini juga belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Taiwan—hanya satu anggota legislatif yang pernah dicopot melalui mekanisme recall.
Meski hasilnya dianggap “kekalahan taktis,” secara lebih luas justru merupakan “kemenangan strategis,” kata Miles Yu, mantan penasihat kebijakan Tiongkok di pemerintahan Donald Trump.
Dengan menyeret isu ini ke kotak suara, katanya, pemilih memaksa legislator KMT untuk membela diri dan memperjelas posisi mereka terhadap Tiongkok—dan hal itu mengubah wacana politik.
“Garis dasarnya sekarang adalah apakah Anda anti-komunis atau ramah terhadap PKT,” ujar Yu dalam podcast China Insider.
Yuan Hongbing, pakar hukum Tiongkok yang kini hidup di pengasingan dan memiliki akses informasi elite Beijing, menyebut peristiwa ini sebagai sebuah “kebangkitan.”
“Menghadapi tirani dan tekanan dari rezim Tiongkok, masyarakat Taiwan sedang melawan,” ujarnya kepada The Epoch Times, menyebut situasi ini sebagai “pertarungan yang belum pernah terjadi sebelumnya.”
KMT berusaha menghindari label pro-Beijing. Partai ini mengakui pentingnya pertahanan yang kuat, namun tetap menjalin interaksi dengan daratan, dengan alasan dialog penting untuk meredakan ketegangan dan membawa manfaat bersama.
Taiwan: Target Utama PKT
Pulau demokratis Taiwan kecil, seukuran negara bagian Maryland di AS, tetapi memiliki peran besar dalam ekonomi global: memproduksi lebih dari 90 persen chip tercanggih dunia, menurut Komisi Perdagangan Internasional AS.
Freedom House menempatkan Taiwan sebagai salah satu masyarakat paling bebas di dunia. Sebaliknya, PKT memerintah Tiongkok dengan tangan besi dan menghukum siapa pun yang dianggap menantang kekuasaan. Namun, kebebasan itu kian terancam.
Selain hampir setiap hari melakukan intimidasi militer dan latihan tembak di sekitar Taiwan, Beijing juga gencar melakukan upaya senyap untuk menyusup dari dalam.
Sejak 2020, Taiwan telah menuntut 159 orang karena diduga menjadi mata-mata Tiongkok, termasuk 95 prajurit aktif maupun pensiunan. Dengan iming-iming uang sekaligus ancaman, rezim Tiongkok merekrut informan dari dalam pemerintahan Taiwan untuk mengirim informasi intelijen ke Beijing, bahkan siap membuka jalan bagi musuh ketika serangan dilancarkan, menurut Biro Keamanan Nasional Taiwan.
Pada 10 Juli 2025, Presiden Lai Ching-te dari Republik Tiongkok melakukan inspeksi terhadap “Pelatihan Penggantian Tank Baru M1A2T” (Kantor Presiden Republik Tiongkok).
Pada Maret lalu, Presiden Taiwan Lai Ching-te menyebut daratan Tiongkok sebagai “kekuatan asing yang bermusuhan,” menggambarkan kampanye besar-besaran rezim itu untuk “memecah, menghancurkan, dan merongrong Taiwan dari dalam.”
Ia mengumumkan 17 langkah penangkal, termasuk memperketat pemeriksaan terhadap warga Tiongkok yang berkunjung, mewajibkan transparansi dalam pertukaran lintas-selat yang melibatkan pejabat Taiwan, serta pedoman perilaku yang lebih jelas bagi aktor dan penyanyi Taiwan yang bekerja di Tiongkok.
Pada 10 Juli 2025, Presiden Lai Ching-te dari Republik Tiongkok mengunjungi Hsinchu untuk meninjau program “Pelatihan Penggantian Tank Baru M1A2T” dan menyampaikan pidato. (Disediakan oleh Kantor Presiden Republik Tiongkok)
Sebuah survei yang dirilis Dewan Urusan Daratan Taiwan pada April menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen dari sekitar 1.100 responden percaya rezim Tiongkok semakin berhasil menyusup ke Taiwan.
Masyarakat Taiwan juga melihat bagaimana otoritas PKT memperketat cengkeraman atas Hong Kong, yang dulu dikenal bebas.
“Di seluruh dunia, Taiwan seharusnya menjadi pihak yang paling tegas melawan Partai Komunis Tiongkok,” kata Wen Tzu-yu, influencer media sosial Taiwan yang menjadi wajah gerakan recall terhadap legislator KMT pro-Beijing. “Taiwan adalah wilayah yang paling diincar PKT.”
Implikasi Global
Taiwan adalah pusat dari rantai pulau pertama—barisan benteng strategis melawan agresi militer rezim Tiongkok di Indo-Pasifik dan kawasan sekitarnya. Menguasai Taiwan, menurut Wen, akan menjadi langkah pertama PKT untuk menghadapi Amerika Serikat.
Yuan sependapat.
“Dengan mencaplok Taiwan, PKT akan memiliki pintu gerbang untuk memperluas otoritarianisme komunisnya,” ujarnya. “Nasib Taiwan punya konsekuensi bagi semua orang di abad ke-21.”
Jika Taiwan jatuh, dunia lainnya, termasuk AS, akan menjadi lebih rentan, kata Anggota DPR AS Nathaniel Moran (Partai Republik, Texas), yang duduk di Komite Khusus DPR mengenai PKT.
“Taiwan adalah ladang uji nyata,” katanya. “Kita harus bersama Taiwan di setiap langkah—dan tidak boleh goyah dalam hal itu.”
Pelajaran dari Hong Kong
Wen mengatakan bahwa tekadnya melawan pengaruh Partai Komunis Tiongkok (PKT) didorong oleh janji rezim yang diingkari terkait Hong Kong.
Delapan tahun lalu, Wen sempat mempertimbangkan untuk berkarier di Tiongkok daratan. Setelah lulus kuliah, ia mengikuti perjalanan ke Tiongkok dengan semua biaya ditanggung untuk ikut serta dalam kompetisi film, di mana ia berhasil meraih juara ketiga.
Saat itu, perusahaan-perusahaan milik negara Tiongkok dan platform media besar menawarkan berbagai kesempatan menggiurkan untuk menarik minat anak muda Taiwan seperti dirinya. Wen hampir tergoda, namun kini ia bersyukur tidak mengambil jalan itu.
Dua tahun kemudian, pada 2019, pecah gelombang protes besar di Hong Kong ketika jutaan warga menolak rancangan undang-undang ekstradisi ke Tiongkok daratan. Saat bekas koloni Inggris itu berjuang menahan ekspansi Beijing, Wen melihat bahaya yang bisa mengancam tanah kelahirannya sendiri—dan betapa nyaris ia menjadi alat propaganda PKT, “salah satu dari ‘orang-orang dungu yang berguna,’” ujarnya.
Wen Tzu-yu, seorang YouTuber Taiwan yang dikenal dengan nama Pa Chiung, ikut serta dalam demonstrasi anti-Partai Komunis Tiongkok di kawasan Flushing, Queens, Kota New York, pada 29 Juni 2025. Wen menyebut Taiwan sebagai “wilayah yang paling diinginkan oleh Partai Komunis Tiongkok” dalam wawancara terbaru dengan The Epoch Times. Edwin Huang/The Epoch Times
Kini Wen dikenal sebagai Pa Chiung di YouTube, dengan 1,2 juta pelanggan yang menyaksikannya membongkar kebohongan para propagandis Tiongkok dan “penjilat PKT.” “Waktu itu tidak ada seorang pun yang memperingatkan saya,” katanya.
‘Mengambil Taiwan dengan Biaya Serendah Mungkin’
Meski Partai Kuomintang (KMT) memiliki hubungan dekat dengan Beijing, dulu partai ini adalah musuh bebuyutan pasukan komunis yang berupaya menggulingkan kekuasaannya. Keduanya berperang sengit dalam perang saudara.
Sepuluh tahun setelah perang, pada 1937, Jepang melancarkan invasi yang memberi peluang bagi komunis—yang lebih lemah—untuk bangkit, karena KMT harus menghadapi musuh eksternal. Jepang menyerah pada 1945, namun ketika perang saudara berlanjut, KMT sudah kehabisan tenaga untuk menghadapi pasukan komunis pimpinan Mao Zedong.
Pada 1949, seorang jenderal KMT dipersuasi untuk membuka gerbang ibu kota, yang kala itu bernama Beiping, tanpa perlawanan. Keputusan itu memantapkan kemenangan PKT dan memaksa KMT mundur ke Taiwan.
Pengambilalihan itu kemudian dikenal sebagai “Model Beiping,” sebuah pola yang pernah disebut seorang jenderal Tiongkok sebagai cara paling ideal untuk “menyelesaikan persoalan Taiwan.”
Dari dulu hingga kini, Beijing mengandalkan salah satu “senjata ajaib”-nya: Departemen Pekerjaan Front Persatuan, yang bekerja di balik layar melalui jaringan luas aktor negara maupun non-negara dalam operasi global untuk mengarahkan, membeli, atau memaksa pengaruh. Selama bertahun-tahun, jaringan ini mengoperasikan sekitar 100 kantor polisi rahasia di lebih dari 50 negara.
Melalui individu yang disusupkan ke diaspora Tiongkok, dan terkadang bahkan ke dalam pemerintahan Barat, mereka mengintimidasi pembangkang, merusak reputasi pengkritik, serta memanipulasi kebijakan agar menguntungkan Beijing.
Salah satu korban intimidasi terbaru dari Taiwan adalah Wakil Presiden Hsiao Bi-khim. Saat berkunjung ke Praha pada 2024, hanya beberapa minggu sebelum resmi menjabat, seorang diplomat Tiongkok membuntutinya dan bahkan berusaha menabrakkan mobilnya ke iring-iringan kendaraan resmi Hsiao. Dewan Urusan Daratan Taiwan menyebut aksi itu sebagai “tindakan teror politik.”
Sebagai mitra dagang terbesar Taiwan, Tiongkok berulang kali menggunakan pengaruh ekonomi sebagai senjata. Beijing memblokir produk pertanian Taiwan, sekaligus menjalin kesepakatan dengan daerah-daerah yang dikuasai KMT, sehingga menekan Presiden Lai dan Partai Progresif Demokratik (DPP).
Front Persatuan PKT juga menghukum bisnis Taiwan di Tiongkok yang dianggap melenceng, menyelenggarakan kunjungan “ziarah” bagi warga Taiwan yang memiliki leluhur dari daratan untuk mempererat ikatan emosional, membujuk selebritas Taiwan agar berbicara mendukung Beijing, memasang mata-mata di sektor strategis pemerintahan dan sipil Taiwan, serta merebut sekutu diplomatik Taiwan demi mengisolasi pulau itu di panggung internasional. Menjelang pemilu Taiwan 2024, lebih dari 100 kepala desa dari Taiwan melakukan perjalanan ke Tiongkok atas sponsor Beijing, memicu kekhawatiran campur tangan pemilu.
Rezim Tiongkok juga membina partai-partai politik untuk menyebarkan pesannya. Pada Januari, Kementerian Dalam Negeri Taiwan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi agar membubarkan Partai Promosi Unifikasi Tiongkok, yang didirikan bos sindikat kriminal Chang An-lo, dengan alasan partai itu bertindak atas perintah PKT. Jaksa menuduh sepasang suami-istri yang berafiliasi dengan partai tersebut menyebarkan propaganda Tiongkok dengan imbalan uang, sementara tiga orang lainnya dijatuhi hukuman pada Maret karena merekrut mata-mata militer.
“Saya kira tidak cukup banyak orang yang memahami aspek ini tentang bagaimana Republik Rakyat Tiongkok bekerja,” kata Michael Studeman, mantan komandan Kantor Intelijen Angkatan Laut AS sekaligus laksamana madya yang sudah pensiun, dalam sidang kongres Juli lalu.
“Ini berlangsung di semua spektrum, setiap saat, di semua ranah. Lebih berbahaya daripada yang kita akui.”
Tujuan akhirnya, menurut Studeman, adalah melemahkan tekad publik Taiwan agar akhirnya menerima—atau bahkan menyambut—masa depan di bawah kekuasaan Tiongkok daratan.
Dibandingkan dengan mengirim pasukan atau menembakkan rudal, kampanye yang lebih terselubung ini jelas memiliki keuntungan, kata Wang Shiow-wen, peneliti di Institute for National Defense and Security Research yang berbasis di Taipei.
Dengan strategi ini, ujarnya kepada The Epoch Times, PKT berupaya mengambil alih Taiwan “dengan biaya serendah mungkin.”
‘Katak dalam Air Mendidih’
Upaya rumit rezim Tiongkok untuk memikat orang Taiwan diungkap dalam sebuah film dokumenter pada Desember 2024 yang dirilis oleh Wen. Film itu menampilkan Chen Po-yuan, seorang rapper Taiwan yang sebelumnya dikenal pro-Beijing.
Chen pura-pura tertarik dengan sebuah proyek di Tiongkok. Ia terbang ke Provinsi Fujian, wilayah Tiongkok daratan terdekat dari Taiwan, dan lewat jaringan kenalannya bertemu dengan seorang pria asal Taiwan. Pria itu mendapat subsidi negara sekitar 70.000 dolar AS untuk menjalankan inkubator bisnis rintisan yang menyasar para influencer Taiwan.
Pria tersebut menunjukkan kartu izin tinggal daratan miliknya, lalu buru-buru memperingatkan Chen agar tidak mempublikasikannya, karena perolehan kartu itu melanggar hukum Taiwan. Kartu itu menawarkan banyak keuntungan bagi orang Taiwan, dan ia mengatakan bisa menguruskan kartu serupa untuk Chen hanya dalam sebulan. Selain itu, ia juga memiliki ruang kantor serta rumah subsidi bagi siapa pun yang mau membuat konten untuk memperindah citra rezim.
Chen Po-yuan, rapper asal Taiwan, mengundang masyarakat untuk menghadiri aksi unjuk rasa mendukung pemakzulan yang akan digelar di Taipei, Taiwan, pada 17 April 2025. Sung Pi-lung/The Epoch Times
Ia menjanjikan dana ventura hingga puluhan ribu dolar.
“Mereka melakukannya langkah demi langkah,” kata Chen kepada The Epoch Times. “Awalnya sederhana, mereka kasih sedikit uang untuk promosi perjalanan biasa.”
Namun begitu seseorang merasakan manfaat awal, para pengendali akan menekan lebih jauh. Cepat atau lambat, para influencer harus menyesuaikan perilaku mereka dan mengikuti garis partai, kata Chen, yang mengibaratkan situasi itu seperti “katak dalam air mendidih.”
Film dokumenter tersebut, setelah dirilis, langsung ditonton jutaan orang.
Chen tahu betul cara kerja Partai Komunis Tiongkok (PKT). Lahir pada 1999, ia belajar bela diri di Kuil Shaolin pada usia 13 tahun dan kemudian berkuliah di Universitas Huaqiao, kampus khusus pelajar luar negeri yang diawasi oleh Departemen Pekerjaan Front Persatuan PKT. Propaganda begitu kuat sehingga Chen menganggap dirinya sebagai patriot Tiongkok. Bahkan wallpaper ponselnya adalah foto pemimpin Tiongkok, Xi Jinping.
Setelah lulus, ia tetap tinggal di Tiongkok, sering menulis lagu sesuai pesanan. Beberapa bertema pemberantasan penipuan atau kesetiaan politik. Pesanan dengan bayaran tertinggi datang dari seorang pejabat Tiongkok yang meminta Chen membuat lagu menyerang Ketua DPR AS saat itu, Nancy Pelosi, menjelang kunjungannya ke Taiwan pada 2022. Pelosi adalah pejabat AS tertinggi yang berkunjung dalam 25 tahun terakhir. Pejabat itu memberinya uang tunai sekitar 4.000 dolar AS.
Namun aliran uang itu tak bertahan lama. Dua tahun setelah Kantor Urusan Taiwan di Tiongkok memuji Chen karena lagu yang mendukung kebijakan pandemi COVID-19 Beijing, ia mengaku ditipu rekan bisnisnya—anak dari pimpinan kelompok Taiwan yang berafiliasi dengan negara di Tiongkok—hingga kehilangan semua modal. Tak ada seorang pun yang membelanya.
Realitas yang Menggigit
Tiga orang yang disebut dalam film viral itu karena memiliki identitas ganda kini kehilangan status kewarganegaraan Taiwan. Dalam penyelidikan lanjutan, Kementerian Pertahanan Taiwan juga memutus akses intelijen militer kepada puluhan personel aktif yang diketahui memegang izin tinggal di Tiongkok. Otoritas imigrasi Taiwan mendeportasi tiga influencer Tiongkok yang masuk lewat pernikahan, setelah mereka kedapatan membuat video yang mendukung unifikasi militer wilayah Taiwan oleh Beijing.
Meski otoritas Tiongkok menggembar-gemborkan daratan sebagai tempat yang “indah, maju, dan aman”—yang akan selalu dirindukan warga Taiwan—rezim itu cepat membuang para pendukungnya setelah dianggap tidak berguna lagi.
Zhao Chan, lebih dikenal dengan nama daring Xiaowei, adalah salah satu dari tiga warga Tiongkok daratan yang dipaksa kembali. Ironisnya, tiga bulan setelah kembali ke kampung halamannya di Provinsi Guizhou, Zhao justru berhadapan dengan aparat desa. Bendungan milik negara membanjiri sebagian wilayah desa, dan ia berhak atas ganti rugi kerusakan. Namun setelah bolak-balik menuntut, ia tak mendapat hasil. Saat meluapkan keluhannya di media sosial, videonya justru dihapus. Polisi kemudian menelepon tengah malam, memperingatkannya agar tidak “melampaui batas.”
Apa yang dialami Zhao bisa menimpa siapa saja, kata Xiaofang, seorang warga Tiongkok daratan yang pernah tinggal di Taiwan selama tiga dekade setelah menikah.
“Banyak orang berpikir kalau mereka patuh pada garis Partai Komunis, PKT akan memberi perlakuan istimewa—itu mustahil,” ujarnya kepada The Epoch Times.
Orang-orang seperti itu, katanya, “tidak memahami hakikat sejati Partai Komunis Tiongkok.”
Anggota Kongres Carlos Giménez (R-Fla.) berbicara selama diskusi meja bundar antaragama tentang ancaman Partai Komunis Tiongkok terhadap kebebasan beragama di Washington pada 12 Juli 2023. Madalina Vasiliu/The Epoch Times
Menurut anggota Kongres AS Carlos Giménez (R-Florida), sangat mudah terjebak. Amerika Serikat selama ini menganggap Tiongkok “tidak berbahaya,” dan baru belakangan “terbangun” pada kenyataan sebenarnya.
“Orang Tiongkok pandai melukis gambaran indah tentang siapa mereka, tapi itu semua topeng—Anda harus melihat di balik tembok, di balik tirai, untuk tahu kenyataan sebenarnya,” ujar Giménez.
“Saya yakin ada orang Taiwan yang berpikir, ‘Wah, kita sebaiknya jadi satu Tiongkok.’ Mungkin memang ada. Tapi jika begitu, mereka harus rela melepaskan kebebasan mereka.”
‘Tidak Bisa Membiarkannya Begitu Saja’
Wen mengatakan dirinya menyiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk: hari ketika ia benar-benar harus menarik pelatuk di medan perang.
Karena aturan ketat soal kepemilikan senjata di Taiwan, ia berlatih menembak di Amerika Serikat.
“Itu hari yang selalu saya persiapkan setiap saat, meski saya berharap tidak pernah datang,” ujarnya.
Namun fokus utamanya adalah saat ini.
Sejak film dokumenter itu dirilis, Kantor Urusan Taiwan di Beijing sudah tiga kali menyebut nama Wen dalam jumpa pers. Mereka melabelinya—bersama para pengkritik PKT di Taiwan lainnya—sebagai “anti-Tiongkok,” dan berjanji akan melakukan pembalasan.
Wen tidak terpengaruh.
“Mereka sengaja mencampuradukkan antara Tiongkok dengan Partai Komunis Tiongkok,” katanya. “Saya bukan anti-Tiongkok, saya anti-PKT.”
Ia mengaku menerima ancaman pembunuhan lewat email, sebuah taktik yang semakin sering dipakai aktor pro-rezim untuk menekan komunitas dissiden Tiongkok. Para “troll” juga membanjiri kolom komentar di video-video Wen dengan serangan pribadi, menggunakan karakter sederhana Mandarin, lalu memperkuatnya dengan bot.
Sebagai respons, Wen justru menyematkan komentar paling provokatif di bagian teratas.
“Itu kocak sekali,” katanya. “Komentar itu mungkin dapat 1.000 suka, tapi semua balasan di bawahnya bernada negatif.”
Kaum nasionalis Tiongkok mengunggah potongan film dokumenter itu ke Douyin, versi TikTok di Tiongkok, sambil mengejek dirinya. Wen justru bangga. Menurutnya, orang yang sebelumnya tidak mengenalnya bisa jadi penasaran, lalu mencari cara menembus tembok sensor Tiongkok untuk melihat langsung. Dan jika hanya segelintir saja yang berhasil menjadi “jernih pikirannya,” kata Wen, ia sudah merasa berhasil.
Wen mengakui dirinya lelah, tapi menegaskan ia “tidak bisa membiarkannya begitu saja.”
“Lihat saja Hong Kong,” ujarnya. “Saya tidak ingin Taiwan bernasib sama.”
Pada 22 Agustus, kabar kemunculan hewan laut yang dikenal sebagai “duyung” (dugong) di Laut Tiongkok Selatan menjadi topik hangat dan menarik perhatian publik.
EtIndonesia. Pada 21 Agustus, situs resmi Institut Penelitian Laut Tiongkok Selatan, Akademi Ilmu Pengetahuan PKT, melaporkan bahwa sejak pertengahan Juli lalu, tim pemantau lingkungan di dekat terumbu Yongshu (Kepulauan Spratly) telah berulang kali mendeteksi aktivitas dugong, hewan laut yang berstatus perlindungan tingkat pertama.
Pada 8 Juli, staf lingkungan di pulau tersebut pertama kali melihat seekor “ikan besar” muncul ke permukaan untuk bernapas di perairan barat daya pulau. Dalam hampir sebulan berikutnya, hewan itu terus teramati di kawasan yang sama. Pada 2–3 Agustus, tim peneliti bahkan berhasil merekam video dari jarak dekat.
Tercatat, terakhir kali dugong ditemukan di daratan Tiongkok adalah pada tahun 2008 di Kota Dongfang, Provinsi Hainan, dalam keadaan mati. Pada tahun 2022, dugong resmi diumumkan punah secara fungsional di sepanjang pesisir daratan Tiongkok.
Namun, pakar keanekaragaman hayati laut sekaligus peneliti dugong, Wang Mingan, dalam wawancara dengan Beijing News menilai bahwa kemunculan ini kemungkinan besar hanyalah kasus individu yang kebetulan masuk ke perairan Yongshu, bukan indikasi adanya populasi yang stabil. Menurutnya, dugong tersebut kemungkinan besar berasal dari wilayah Vietnam, Filipina, atau Indonesia, bukan dari populasi lokal yang pulih.
Wang menjelaskan, dari rekaman yang diperoleh, terlihat garis tulang di punggung dugong tersebut cukup menonjol. Padahal, dugong sehat biasanya memiliki punggung yang bulat dan berisi. Jika tulang belakang terlihat jelas, itu menandakan hewan tersebut kekurangan makanan dan dalam kondisi agak kurus.
Ia menambahkan, kondisi kurus itu kemungkinan terkait dengan perjalanannya yang jauh dari habitat padang lamun, sumber makanan utamanya. Meski demikian, dari pola pernapasan dan cara menyelamnya, dugong tersebut belum menunjukkan tanda-tanda kelelahan ekstrim atau kritis, sehingga masih dapat bertahan hidup normal. Dugong itu diperkirakan individu dewasa, tidak dalam bahaya langsung, namun jelas tidak dalam kondisi sehat.
Dugong adalah satu-satunya spesies yang masih hidup dari keluarga Dugongidae (ordo Sirenia), sekaligus salah satu mamalia laut tertua di dunia. Karena betinanya sering terlihat menggendong anak sambil menyusui, masyarakat tradisional menyebutnya sebagai “putri duyung”.
Dugong terutama hidup di perairan dangkal Samudra Hindia dan Pasifik Barat. Hewan ini masuk dalam daftar IUCN Red List sebagai spesies rentan (vulnerable).
Data menunjukkan dugong dewasa memiliki panjang tubuh sekitar 3 meter dan berat antara 250–900 kilogram. Mereka hanya memakan lamun (seagrass) dan berperan penting dalam menjaga keberlanjutan dan keanekaragaman ekosistem padang lamun. Karena bernapas dengan paru-paru, dugong harus secara berkala naik ke permukaan untuk mengambil udara. Umurnya bisa mencapai lebih dari 70 tahun, dengan masa kehamilan sekitar 13 bulan, masa menyusui sekitar 17 bulan, dan setiap kelahiran hanya menghasilkan satu anak, biasanya dengan jarak beberapa tahun sekali. (Hui/asr)
Pada Kamis (21/8/2025) dini hari, Rusia melancarkan serangan udara terbesar sejak awal Agustus terhadap Ukraina. Moskow kembali menegaskan bahwa Putin siap bertemu Zelensky, tetapi dengan syarat semua masalah harus diselesaikan terlebih dahulu.
Sementara itu, pejabat nuklir Rusia menyatakan akan meningkatkan sistem pertahanan nuklir. Di sisi lain, Wakil Presiden AS, DJ Vance, mengungkapkan ada dua isu utama dalam negosiasi: Ukraina menginginkan jaminan keamanan, sedangkan Rusia menginginkan lebih banyak wilayah. Zelenskyy dengan tegas menolak keterlibatan Beijing dalam urusan jaminan keamanan.
EtIndonesia. Sirine peringatan serangan udara terdengar di banyak wilayah Ukraina pada Kamis (21/8/2025) dini hari, saat Rusia melancarkan serangan skala besar. Militer Ukraina mengkonfirmasi bahwa Rusia meluncurkan 574 drone dan 40 rudal. Sebagian besar berhasil ditembak jatuh, namun beberapa tetap berhasil menembus pertahanan.
Kota Lviv, di Ukraina barat, menjadi target utama.
“Tiga distrik kami mengalami kerusakan. Rumah-rumah warga, gudang, dan fasilitas transportasi hancur. Sayangnya, satu orang tewas dan setidaknya dua orang terluka,” kata perwakilan Dinas Darurat Negara Lviv, Vitalyi Turovtsev.
Di wilayah Zakarpattia (Ukraina barat), beberapa rudal jelajah Rusia menghantam pabrik milik perusahaan Amerika yang memproduksi barang kebutuhan sehari-hari, melukai 15 orang. Rekaman memperlihatkan asap hitam pekat membubung dari fasilitas tersebut.
Zelenskyy menulis pernyataan keras, mengecam Rusia karena terus menyerang infrastruktur sipil, rumah warga, dan penduduk. Ia menegaskan bahwa Moskow tidak menunjukkan niat untuk melakukan negosiasi substantif guna mengakhiri perang, dan menyerukan respons tegas dari komunitas internasional.
Pada hari yang sama, Menlu Rusia Sergei Lavrov kembali menegaskan bahwa Putin siap bertemu Zelensky, tetapi hanya setelah semua masalah diselesaikan. Kremlin juga mempertanyakan legalitas Zelensky dalam menandatangani perjanjian damai.
“Putin tidak menganggap Zelensky sebagai pemimpin yang sah, bukan presiden yang sah. Ia juga tidak menganggap Ukraina sebagai negara yang independen dan berdaulat, melainkan entitas yang tidak sah,” ujar peneliti di Chatham House, Olga Tokariuk.
Namun, NATO dan PBB telah berulang kali menegaskan dukungan mereka terhadap kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah Ukraina.
Selain itu, kepala perusahaan nuklir negara Rusia pada Kamis menyatakan bahwa Rusia akan memperkuat sistem “perisai nuklir” dalam beberapa tahun mendatang untuk menghadapi ancaman eksistensial. Ia menggambarkan kemampuan nuklir Rusia sebagai “sebuah pedang” yang menjamin kedaulatan negara.
AS saat ini sedang berusaha mengatur kemungkinan pertemuan puncak antara Rusia dan Ukraina, dengan harapan dapat memecah kebuntuan. Dalam wawancara, Wapres AS Vance mengungkapkan dua isu krusial:
“Pertama, Ukraina ingin memastikan bahwa negara itu tidak akan kembali diserang Rusia. Ukraina ingin mempertahankan integritas wilayahnya dalam jangka panjang. Rusia, di sisi lain, menginginkan sejumlah wilayah, sebagian besar sudah mereka duduki, tapi ada juga yang belum. Itulah inti sebenarnya dari negosiasi.”
Terkait dengan pemberian jaminan keamanan ala NATO kepada Ukraina, Zelenskyy dengan tegas menolak keterlibatan Beijing, dengan alasan bahwa PKT tidak pernah membantu menghentikan perang, justru menyuplai senjata dan peralatan kepada Rusia, sehingga memperkuat agresi Moskow.
Pemimpin Partai Komunis Tiongkok (PKT) Xi Jinping, setelah menghilang lebih dari 20 hari, baru-baru ini muncul di Tibet. Kali ini yang menjadi sorotan, Wakil Ketua Komisi Militer Pusat (CMC) Zhang Youxia—yang biasanya mendampingi—kembali tidak terlihat. Bahkan, saat Xi bertemu dengan para perwira militer di Tibet, Komandan Daerah Militer Tibet Wang Kai juga absen secara tidak biasa, sehingga memicu spekulasi.
EtIndonesia. Pada 20 Agustus, Xi Jinping tiba di Lhasa untuk menghadiri peringatan 60 tahun berdirinya pemerintahan Tibet. Pada sore harinya, Xi bertemu dengan perwira militer berpangkat kolonel ke atas yang bertugas di Lhasa.
Gambar yang ditayangkan CCTV memperlihatkan saat Xi berfoto bersama para perwira Tibet, di sisi kirinya duduk Zhang Shengmin, anggota CMC sekaligus Sekretaris Komisi Disiplin Militer, sementara di sisi kanannya adalah Yuan Honggang, Komisar Politik Daerah Militer Tibet. Namun, Komandan Wang Kai tidak terlihat hadir dalam acara tersebut.
Absennya Wang Kai memicu dugaan. Salah satu analisis menyebutkan, konflik internal di tubuh militer PKT semakin sengit. Bulan lalu, CMC mengeluarkan instruksi untuk “sepenuhnya membersihkan pengaruh beracun,” sehingga tidak menutup kemungkinan Wang Kai ikut menjadi sasaran pembersihan.
Analisis lain menyebutkan, Wang Kai diyakini merupakan orang kepercayaan Zhang Youxia. Keduanya pernah menjabat sebagai komandan Angkatan Darat Grup ke-13, dan kali ini keduanya sama-sama tidak hadir dalam kegiatan Xi di Tibet. Hal ini mungkin menandakan bahwa hubungan Zhang Youxia dengan Xi Jinping sudah benar-benar retak.
Menurut data publik, Wang Kai kini berusia 62 tahun, berasal dari Meishan, Sichuan. Pada akhir 2013, ia menjabat sebagai Komandan Grup ke-13. Tahun 2017, ia tampil sebagai Wakil Komandan Angkatan Darat Komando Wilayah Barat. Pada April 2021, ia memimpin rapat sebagai Komandan Daerah Militer Tibet. Pada Kongres PKT ke-20 tahun 2022, Wang Kai masuk dalam daftar anggota Komite Sentral.
Markas Grup ke-13 berada di Chongqing dan berada di bawah Angkatan Darat Komando Wilayah Barat. Wakil Ketua CMC Zhang Youxia juga pernah menjabat sebagai Komandan Grup ke-13 dari tahun 2000 hingga 2005.
Pengamat politik luar negeri, Tang Jingyuan, menilai Wang Kai adalah bawahan yang dibesarkan langsung oleh Zhang Youxia. Keduanya absen bersamaan dalam acara kunjungan Xi ke militer Tibet, hal ini dinilai semakin sarat makna.
“Ini sama saja Zhang Youxia secara terbuka menyatakan bahwa kendali komando militer sebenarnya ada di tangannya,” ujarnya.
Biasanya, dalam kunjungan Xi ke Tibet, pihak militer akan menugaskan Wakil Ketua CMC untuk mendampingi. Namun kali ini, hanya Zhang Shengmin yang hadir mewakili militer.
Terkait hal ini, komentator Li Dayu menganalisis, “Jika Xi masih benar-benar memegang kendali militer, yang pasti mendampinginya adalah Zhang Youxia. Tetapi karena yang hadir justru Zhang Shengmin, ini menunjukkan Zhang Youxia kini memiliki kebebasan dan inisiatif lebih besar untuk tidak hadir.”
Li Dayu berspekulasi, “Mungkin ini bagian dari strategi Zhang Youxia, dengan menugaskan Zhang Shengmin bertindak seperti pengawas militer untuk mengawasi Xi Jinping.”
Para analis berpendapat, pengaturan semacam ini bagi Xi Jinping jelas merupakan sebuah penghinaan. (Hui/asr)
EtIndonesia. Menteri Luar Negeri Partai Komunis Tiongkok, Wang Yi, baru saja menyelesaikan kunjungan ke India pada 20 Agustus. Pada hari yang sama, pemerintah India mengumumkan keberhasilan uji coba sebuah rudal balistik jarak menengah. Jika resmi dioperasikan, rudal ini mampu membawa hulu ledak nuklir dan menyerang seluruh wilayah Tiongkok.
Menurut laporan media India, rudal yang diuji coba ini merupakan hasil pengembangan mandiri India, bernama Agni-5 salah satu dari seri rudal balistik jarak menengah dan pendek buatan dalam negeri. Rudal ini memiliki jangkauan lebih dari 5.000 km. India mengembangkan rudal-rudal ini terutama untuk memperkuat posisi pertahanan terhadap Pakistan dan PKT.
India dan Tiongkok adalah dua negara pesaing yang berebut pengaruh di kawasan Asia Selatan. Hubungan kedua negara memburuk sejak bentrokan mematikan di perbatasan pada tahun 2020.
Sebelum uji coba rudal tersebut, Menlu PKT Wang Yi melakukan kunjungan tiga hari ke India, menghadiri pertemuan khusus perwakilan masalah perbatasan India–Tiongkok, serta bertemu dengan Menlu India Subrahmanyam Jaishankar dan Perdana Menteri Narendra Modi.
Kunjungan ini disebut-sebut sebagai persiapan menjelang kehadiran Modi di Tianjin pada akhir bulan untuk menghadiri KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) dan kemungkinan bertemu dengan Xi Jinping.
Bocorkan Informasi Rahasia ke PKT, Pemuda Keturunan Tionghoa di AS Terancam Hukuman Seumur Hidup
Seorang prajurit Angkatan Laut AS keturunan Tionghoa dinyatakan bersalah oleh juri federal karena membocorkan informasi pertahanan rahasia kepada Beijing. Ia kemungkinan menghadapi hukuman penjara seumur hidup.
Departemen Kehakiman AS pada 20 Agustus mengumumkan bahwa pemuda berusia 25 tahun bernama Jinchao Wei, seorang mekanik di kapal serbu amfibi USS Essex yang berbasis di San Diego. Ia memiliki izin keamanan AS yang memungkinkannya mengakses informasi sensitif mengenai senjata kapal, sistem propulsi, serta instalasi desalinasi air laut.
Wei lahir di Tiongkok dan kemudian menjadi warga negara AS melalui naturalisasi. Pada tahun 2023, dengan dorongan dari ibunya, ia bersedia menjadi informan bagi intelijen PKT. Ia sepakat menjual rahasia Angkatan Laut AS seharga 12.000 dolar AS kepada seorang agen intelijen PKT. Namun aksinya terbongkar, dan ia ditangkap pada 3 Agustus 2023.
Departemen Kehakiman AS menyatakan, juri federal menyatakan Wei bersalah atas enam dakwaan, termasuk konspirasi melakukan spionase, bersekongkol untuk kegiatan mata-mata, serta ekspor ilegal data rahasia terkait kapal perang Angkatan Laut AS. Hukuman maksimum atas pelanggaran ini adalah penjara seumur hidup. Ia dijadwalkan menerima vonis pada 1 Desember, pukul 09.00 pagi. (Hui/asr)
EtIndonesia. Dalam sebuah pengungkapan yang mengerikan, Presiden Belarus, Alexander Lukashenko mengklaim bahwa otoritas Rusia berencana menyerang pusat administrasi Ukraina di Kiev – kantor Zelenskyy – dengan rudal Oreshnik baru. Namun, Vladimir Putin memveto proposal yang diajukan oleh pejabat seniornya.
Menurut Russia Today, sebuah jaringan televisi berita internasional yang dikendalikan negara, Lukashenko, saat berbicara kepada wartawan pada hari Jumat (22/8) di Minsk, mengatakan bahwa sejumlah tokoh yang tidak disebutkan namanya di Rusia telah menyarankan penggunaan sistem tersebut untuk menyerang “pusat-pusat pengambilan keputusan” di Kiev, tetapi Putin menolak saran tersebut dengan mengatakan “Sama sekali tidak”.
“Tidak akan ada yang tersisa jika serangan itu terjadi,” tambah Presiden Belarus.
Pada bulan Mei, Putin mengatakan bahwa Barat memprovokasinya untuk menggunakan senjata nuklir di Ukraina, tetapi Moskow tidak perlu mengambil langkah tersebut.
“Saya harap itu tidak perlu,” pungkasnya.
Rudal Oreshnik Rusia
Oreshnik adalah sistem rudal hipersonik jarak menengah yang baru dikembangkan oleh Rusia dengan kecepatan hingga Mach 10. Produksi serial rudal yang pertama kali diuji coba pada November 2024 ketika menghantam fasilitas pertahanan Yuzhmash Ukraina di Dnepr telah dimulai.
Para pejabat Rusia membandingkan daya rusak rudal tersebut dalam bentuk konvensional dengan serangan nuklir berdaya ledak rendah.
Status perundingan damai Rusia-Ukraina
Sementara itu, belum banyak perkembangan dalam perundingan damai antara Ukraina dan Rusia setelah perundingan Trump-Putin di Alaska pekan lalu. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov pada hari Jumat (22/8) menuduh Zelenskyy menolak beberapa prinsip yang diperlukan untuk perdamaian.
Lavrov mengatakan bahwa Presiden Ukraina telah dipaparkan beberapa prinsip dan menolak semua prinsip tersebut.
Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov mengatakan pada hari Jumat bahwa “tidak ada pertemuan yang direncanakan” antara Presiden Rusia dan Ukraina, meskipun AS berupaya menyelenggarakan pertemuan puncak tersebut. (yn)
EtIndonesia. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov mengatakan pada hari Jumat (22/8) bahwa “tidak ada pertemuan yang direncanakan” antara presiden Rusia dan Ukraina, meskipun AS berupaya menyelenggarakan pertemuan puncak tersebut.
“Tidak ada pertemuan yang direncanakan,” kata Lavrov dalam sebuah wawancara dengan acara “Meet the Press with Kristen Welker” di NBC.
Presiden AS, Donald Trump meningkatkan ekspektasi untuk pertemuan puncak yang cepat antara kedua pemimpin dengan mengatakan bahwa mereka berdua telah sepakat untuk bertemu setelah dia menerima Presiden Volodymyr Zelenskyy bersama sekutu-sekutu Eropa di Gedung Putih.
Lavrov mengatakan kepada penyiar AS bahwa Presiden Rusia, Vladimir Putin “siap untuk bertemu Zelenskyy ketika agenda pertemuan puncak telah siap,” dan menambahkan bahwa pertemuan tersebut “sama sekali belum siap”.
Lavrov awal pekan ini mengecam pertemuan di Gedung Putih sebagai upaya “ceroboh” oleh pihak Eropa untuk mengubah posisi pemimpin AS terkait Ukraina, yang disepakati dengan Putin pada pertemuan puncak di Alaska pekan lalu.
Dan pada hari Jumat, dia memupus harapan akan pertemuan Putin-Zelenskyy untuk menyelesaikan konflik yang kini telah memasuki tahun keempat, dengan mempertanyakan legitimasi presiden Ukraina dan mengulangi klaim maksimalis Rusia.
“Ada beberapa prinsip yang menurut Washington harus diterima, termasuk penolakan keanggotaan NATO, termasuk pembahasan isu teritorial, dan Zelenskyy menolak semuanya,” menurut Lavrov. (yn)
EtIndonesia. Persahabatan sejati tidak diukur dari seberapa lama kalian bersama, melainkan dari rasa saling percaya, pengertian, dan dukungan yang diberikan. Teman yang bersedia mendampingi kita dalam suka maupun duka sangatlah langka. Bila kamu menemukan salah satu dari 6 jenis teman berikut ini, jangan ragu untuk menjaganya dengan baik.
1. Teman yang Tidak Pernah Menghindar dari Tanggung Jawab
Dalam hidup, badai masalah kadang datang tanpa diduga. Teman sejati adalah mereka yang tidak kabur atau mencari kambing hitam, melainkan berani berdiri di sampingmu untuk menanggung beban bersama. Dukungan semacam ini ibarat pelabuhan hati yang menenangkan, membuatmu yakin bahwa kamu tidak pernah sendirian.
2. Teman yang Mau Mendengarkan dengan Tulus
Di era serba cepat ini, banyak orang hanya ingin berbicara, sedikit yang benar-benar mau mendengar. Teman yang rela mendengarkanmu dengan penuh perhatian—tanpa menyela, tanpa menghakimi—sungguh istimewa. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga memahami isi hatimu, lalu memberi dukungan atau saran bijak di saat tepat.
3. Teman yang Memberi Pujian Tulus
Ada teman yang tidak pelit memberi apresiasi, selalu melihat sisi baikmu, dan benar-benar bangga atas keberhasilanmu. Pujian tulus seperti ini bagaikan sinar mentari yang menghangatkan. Teman seperti ini membantu kita melihat sisi terbaik diri sendiri, terutama saat kita sedang meragukan kemampuan kita.
4. Teman yang Tidak Terlalu Bergantung
Persahabatan sejati tidak mengekang. Teman yang dewasa tahu bagaimana menjaga batas, memberi ruang, sekaligus hadir saat dibutuhkan. Hubungan yang sehat adalah yang membuat kedua belah pihak tetap bebas bernapas, tanpa kehilangan rasa hangat satu sama lain.
5. Teman yang Punya Rasa Humor
Hidup penuh tantangan, tapi teman yang bisa membuatmu tertawa akan membuat perjalanan lebih ringan. Mereka tahu bagaimana menemukan kebahagiaan bahkan di tengah kesulitan, menjadikan setiap momen bersama lebih hangat dan bermakna.
6. Teman yang Jujur Tanpa Basa-basi
Ini mungkin jenis teman yang paling sulit ditemukan: mereka yang berani bicara jujur tanpa menyakiti. Mereka akan menunjukkan kesalahanmu, memberi saran yang masuk akal, namun tidak menjatuhkan harga dirimu. Kejujuran semacam ini lahir dari rasa peduli yang tulus, sekaligus menunjukkan kualitas karakter yang baik.
Persahabatan Sejati Itu Langka
Di tengah dunia yang cepat berubah, menemukan teman sejati adalah sebuah keberuntungan besar. Bila kamu memiliki teman dengan salah satu dari keenam sifat di atas, jangan biarkan mereka hilang dari hidupmu.
Alih-alih membuang waktu untuk pergaulan palsu yang hanya menguras energi, lebih baik berinvestasi pada persahabatan tulus yang memberikan dukungan nyata. Karena sesungguhnya, teman seperti merekalah yang menjadi bintang paling terang dalam perjalanan hidupmu. (jhn/yn)
