EtIndonesia. Pada 26 Juni 2025, Washington DC, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berdiri tegak di balik podium Gedung Putih, wajahnya berseri, senyumnya lebar. Di hadapan sorotan kamera dunia, Trump mengumumkan: “Kami baru saja menandatangani perjanjian dengan Tiongkok. Mereka semua berlutut!”
Tepuk tangan membahana dari para pejabat dan jurnalis Amerika. Dalam hitungan menit, media besar Amerika berlomba memasang breaking news dengan tajuk kemenangan besar AS atas Tiongkok.
Namun, suasana di Beijing 180 derajat berbeda. Tidak ada pengumuman resmi dari pemerintahan partai komunis Tiongkok. Tidak ada siaran pers dari Xinhua News Agency. CCTV hanya menayangkan berita panen raya dan prestasi pelajar, seolah-olah dunia sedang dalam keadaan normal. Di internet, tak satu pun influencer atau buzzer pemerintah berani menyentuh topik perjanjian ini. Bahkan juru bicara Kementerian Luar Negeri partai komunis Tiongkok (PKT), yang biasanya lantang berbicara , kali ini seolah kehilangan suara.
Keheningan Total
Banyak pengamat menilai, justru dalam diam inilah terkandung sinyal terpenting—Tiongkok telah menerima kekalahan telak dalam diplomasi, dan tidak sanggup mengemasnya sebagai kemenangan.
Mengapa Perjanjian Ini Begitu Sensitif?
Hanya dua bulan sebelumnya, tepat pada 24 April, juru bicara Kemenlu Tiongkok, Guo Jiakun, dengan lantang membantah segala kemungkinan negosiasi dengan Amerika Serikat.
“Tiongkok dan AS tidak pernah berunding soal tarif, apalagi mencapai kesepakatan.”
Ucapan itu keluar di depan puluhan media, dengan gestur percaya diri, nyaris menantang. Seolah-olah, Tiongkok tak pernah takut tekanan Amerika.
Tapi, realitas berbicara lain. Diam-diam, tanpa liputan media, pada akhir Juni perjanjian benar-benar ditandatangani di London. Bukan sekadar MoU atau kerangka kerja samar, melainkan dokumen resmi dengan rincian pasal-pasal yang jelas, termasuk sanksi dan tanggung jawab tegas.
Keesokan harinya, Presiden Trump langsung menggelar konferensi pers, membanggakan keberhasilannya di hadapan dunia.
Di sisi lain, Beijing benar-benar membisu.
Jika perjanjian ini menguntungkan Tiongkok atau sekadar “win-win cooperation” seperti jargon propaganda mereka, tentu pemerintah akan mengemasnya sebagai prestasi diplomatik. Faktanya, seluruh lini propaganda dipaksa diam seribu bahasa.
Mengapa?
Karena pasal-pasal perjanjian ini adalah rangkaian kompromi dan penyerahan Tiongkok di hadapan tekanan Amerika.
Apa Saja Isi Perjanjian “Rahasia” Ini?
Laporan berbagai sumber diplomatik dan bocoran para analis mengungkap setidaknya lima poin utama dalam perjanjian:
1. Ekspor Logam Tanah Jarang: Senjata Strategis yang “Dilepas”
Tiongkok selama ini membanggakan rare earth sebagai “bom nuklir ekonomi”—jika mereka menghentikan ekspor, industri teknologi Barat lumpuh. Tapi perjanjian kali ini memaksa Tiongkok tidak hanya melanjutkan ekspor, tapi mempercepat proses dan memprioritaskan permintaan Amerika. Setiap pesanan dari AS harus langsung diproses tanpa hambatan, layaknya layanan ekspres.
Singkatnya, rare earth—dulu alat gertak politik—kini berubah menjadi komoditas dagang biasa. Tiongkok tak lagi punya daya tawar strategis, bahkan “mengantarkan” bahan mentah itu ke tangan pesaing utama mereka.
2. Pasokan Magnet: Membantu Lawan Bangun Senjata
Tak berhenti di bahan mentah, Tiongkok juga harus mengekspor produk turunannya: magnet khusus untuk pembuatan radar militer, rudal presisi, hingga chip kendaraan listrik Amerika.
Artinya, Tiongkok secara de facto mendukung pembangunan industri militer dan teknologi tinggi Amerika. Jika selama ini rantai pasok Asia membuat AS ketergantungan, kini Beijing sendiri yang “memberikan senjata ke musuh”.
3. Cabut Semua Balasan Non-Tarif: Menyabotase Diri Sendiri
Setiap kali Amerika menaikkan tarif, Tiongkok biasanya membalas lewat hambatan non-tarif—memperlambat izin impor, menahan kargo di pelabuhan, hingga membatasi transfer teknologi.
Perjanjian baru ini memaksa semua hambatan balasan dicabut tanpa sisa. Seluruh instrumen perang dagang “dilucuti” secara sepihak, bahkan dilakukan secara diam-diam tanpa pengumuman ke publik dalam negeri.
4. Larangan Ekspor Bahan Kimia Fentanyl: Pengakuan Dosa Internasional
Fentanyl, narkoba sintetik yang membunuh puluhan ribu orang Amerika setiap tahun, selama ini dianggap dipasok dari Tiongkok. Di bawah tekanan AS, Beijing akhirnya mengakui peran sebagai sumber bahan kimia utama, dan menandatangani larangan ekspor dua bahan baku penting.
Selama bertahun-tahun Tiongkok menyangkal tudingan ini. Sekarang, untuk pertama kalinya, mereka tunduk pada aturan Amerika—bukan sekadar pengakuan teknis, melainkan pengakuan kesalahan politik.
5. Visa Mahasiswa: Menyelinap Lewat “Lubang Tikus”
Sejak 2020, AS mencabut ribuan visa mahasiswa dan peneliti Tiongkok dengan alasan keamanan nasional, terutama di bidang AI dan teknologi tinggi. Beijing selalu mengutuk kebijakan ini sebagai diskriminasi.
Namun dalam perjanjian terbaru, Amerika bersedia melonggarkan seleksi dan “mengizinkan” mahasiswa Tiongkok kembali kuliah di AS—tentu saja, dengan syarat ketat dan pengecualian di bidang sensitif.
Secara politik, ini diakui sebagai kebutuhan Tiongkok, karena elite mereka masih sangat mengandalkan pendidikan Barat untuk anak-anaknya. Untuk “lubang kecil” inipun, pemerintah rela merangkak dan menerima tanpa perlawanan.
Mengapa Tiongkok Mau Menyerah?
Para pengamat menyoroti bahwa kelima poin di atas sebelumnya disebut “garis merah” oleh propaganda partai. Kini, semua dikorbankan.
Apa sebabnya?
Ada lima krisis utama yang menekan Xi Jinping hingga harus “tanda tangan”:
- Arus Modal Asing Kabur & Krisis Yuan
Sepanjang 2025, arus modal keluar dari Tiongkok pecah rekor: Apple, Tesla, pabrikan otomotif Eropa, dan hedge fund Hong Kong hengkang massal. Cadangan devisa terkuras demi menahan yuan yang terus melemah. Pemerintah panik. Pilihan: tunduk atau ekonomi kolaps.
- Industri Chip & Teknologi Terancam Runtuh
Embargo teknologi AS membuat industri chip Tiongkok lumpuh. Huawei tidak bisa produksi mandiri, mesin litografi canggih gagal dibeli, software dan bahan baku dikuasai AS-Jepang. Pabrik-pabrik raksasa mulai mencari lokasi di luar Tiongkok, ancaman pemutusan rantai pasok makin nyata.
- Geopolitik Gagal: Rusia & Iran Tak Lagi Bisa Diandalkan
Perang Ukraina memaksa Rusia fokus ke dalam negeri, Iran sendiri dihajar Israel-AS dan kehilangan stabilitas. “Sekutu” yang diandalkan justru jadi beban—bukan penopang.
- Persaingan Internal & Sidang Pleno IV
Pertarungan faksi di elite partai memanas jelang Sidang Pleno IV. Xi Jinping harus mengutamakan stabilitas, dan tidak bisa mempertaruhkan kehancuran ekonomi demi gengsi semu.
- Kegelisahan Sosial Memuncak
Pengangguran remaja naik tajam, pasar properti ambruk, perusahaan besar bangkrut, dana pensiun makin terancam. Keresahan sosial membayangi setiap kebijakan pemerintah.
Stabilitas dalam negeri kini jadi prioritas nomor satu.
Perjanjian “Masa Percobaan”, Bukan Perdamaian Abadi
Yang paling ironis: perjanjian ini hanya berlaku selama 90 hari. Gedung Putih terang-terangan menyebut, Amerika akan menilai kepatuhan Tiongkok hingga pertengahan Agustus. Jika gagal, sanksi bisa langsung diberlakukan kembali atau bahkan diperberat.
Dari sisi ekonomi pun timpang: Tarif rata-rata untuk ekspor Tiongkok ke AS 55%, sedangkan produk Amerika ke Tiongkok hanya 10%. Ini bukan win-win, melainkan skema pemenang dan pecundang.
“Berlutut dalam Diam”—Peta Baru Hubungan AS-Tiongkok
Maka, yang tersaji di depan mata dunia saat ini adalah sebuah “surat penyerahan diri” yang dibungkus senyap. Trump mengumumkan dengan bangga, media Barat membedah isi perjanjian, sementara Beijing membisu.
Banyak analis menilai, Xi Jinping bahkan bukan aktor utama dalam penandatanganan ini. Dokumen dirumuskan oleh “tim penanganan krisis” dalam pemerintahan—kelompok elit yang sadar hanya kompromi sementara bisa mencegah runtuhnya stabilitas nasional.
Inilah politik berlutut dalam diam. Suatu ketika partai berkoar, “tak akan pernah berunding!” Kini, mereka justru merangkak di lorong gelap, menandatangani perjanjian demi secercah harapan bertahan hidup.
Penutup: Pelajaran dari Perjanjian 26 Juni
Perjanjian ini bukan “kesepakatan bersejarah” seperti jargon propaganda, melainkan dokumen darurat—simbol krisis akut. Tidak ada perayaan kemenangan di Beijing, tak ada selebrasi nasional, bahkan tidak ada pidato motivasi dari elite partai.
Yang tersisa hanyalah senyum getir Trump, sunyi di Beijing, dan pelajaran pahit bahwa kadang, diam adalah bentuk kekalahan paling nyata. (***)
