EpochTimesId – Kepala Suku Yakama dilarang memasuki gedung Mahkamah Agung Amerika Serikat. JoDe Goudy dilarang masuk oleh petugas keamanan pengadilan karena menggunakan topi dengan hiasan kepala tradisional suku asli Amerika.
Ketua Dewan Adat Yakama Nation itu pergi ke Mahkamah Agung AS pada 30 Oktober 2018 waktu setempat. Dia datang untuk mendengar argumen dalam kasus yang melibatkan anggota sukunya.
Kepala Suku datang dengan menggunakan hiasan kepala berbulu yang besar. DIa juga menggunakan pakaian tradisional suku suku asli Amerika, termasuk jaket kulit, celana, dan mokasin.
Agen keamanan pengadilan memberi tahu kepala suku bahwa dia tidak diizinkan masuk ke ruang sidang. Sebab, hiasan kepalanya akan menghalangi pandangan pengunjung sidang lain.
Mereka juga mengatakan bahwa hiasan kepala itu berpotensi mempengaruhi majelis hakim dalam mengambil keputusan. Majelis akan tersita perhatiannya pada kepala suku, yang mirip dengan aksi ‘memegang sebuah tanda yang mendukung kasus tertentu’, yang juga dilarang di ruang sidang.
Para penjaga memberi tahu Goudy bahwa dia akan diijinkan masuk ruang sidang jika bersedia menanggalkan hiasan kepala. Namun, kepala suku menolak untuk menanggalkan hiasan kepala.
Goudy pun tetap dilarang memasuki ruang sidang. Ketua Goudy kemudian meninggalkan gedung MA AS tanpa protes, dan memilih untuk berdoa agar kasus suku yang dipimpinnya mendapat hasil terbaik.
“Perjanjian traktat Yakama Nation sedang diadili di Mahkamah Agung. Saya tidak dapat memakai regalia tradisional saya di hadapan Mahkamah Agung karena alasan yang disebutkan, tetapi saya menolak untuk melepaskan aturan tradisional saya,” kata Goudy dalam sebuah pernyataan, Yakima Herald melaporkan.
https://www.facebook.com/jode.goudy/videos/10218171576866818/?t=0
Sengketa Pajak
Sidang kasus yang ingin dihadiri oleh Ketua JoDe Goudy, melibatkan sebuah toko di kawasan reservasi Yakama. Toko Cougar Den dimiliki oleh warga suku Yakama, Kip Ramsey, menurut ScotusBlog.
Ramsey mengimpor bensin dari depo di Oregon, 27 mil dari kawasan reservasi adat, untuk dijual di pompa bensin Cougar Den. Ramsey tidak pernah membayar pajak bahan bakar karena perjanjian 1855 antara Amerika Serikat dan suku Yakama yang memungkinkan suku memiliki hak, kesamaan dengan warga Amerika Serikat, untuk melakukan perjalanan di atas semua jalan raya umum. Hak yang secara implisit untuk tujuan perdagangan.
Negara bagian tidak memiliki wewenang untuk memungut pajak dari penduduk asli Amerika, ketika mereka berada dalam kawasan reservasi. Oleh karena itu, Cougar Den dapat menjual bensin yang diimpor (dari luar negara bagian), namun tidak membayar pajak kepada negara bagian.
Pada tahun 2006, negara bagian Washington merevisi undang-undang pajak bahan bakar, sehingga para importir dikenakan biaya per-galon ketika bahan bakar dibawa ke negara bagian itu. Negara berpendapat bahwa pajak itu dikenakan pada nilai bensin dan bukan pada penggunaan jalan raya, dan dengan demikian perjanjian 1855 tidak berlaku.
Berdasarkan peraturan baru, pada tahun 2013, Departemen Perizinan Washington menggugat Cougar Den untuk membayar jutaan dolar AS pajak yang belum dibayar.
Namun, Mahkamah Agung Washington memutuskan bahwa Cougar Den tidak harus membayar pajak karena bertentangan dengan hak Suku Yakama untuk melakukan perjanjian dengan Negara Federal Amerika Serikat. Departemen Perizinan negara bagian kemudian mengajukan petisi ke Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk meninjau kembali kasus tersebut.
Pengadilan sering memutuskan untuk mendukung suku asli Amerika, Yakama pada kasus-kasus pajak dan biaya negara, seperti izin truk penebangan hutan dan biaya kendaraan yang kelebihan berat.
Namun, Negara Bagian Washington berpendapat bahwa itu adalah bahan bakar yang diimpor yang dikenai pajak, dan penggunaan sistem jalan tol bukanlah pemicu untuk pajak dalam kasus ini. Selain itu, pajak dikenakan pada penduduk asli Amerika hanya ketika mereka berada di luar reservasi (karena ada proses impor).
Jika Mahkamah Agung memutuskan untuk mendukung suku tersebut, Negara Bagian Washington mungkin akan kembali merevisi undang-undang pajak bahan bakar. Sehingga mereka dapat memastikan bahwa pajak itu jelas dikenakan pada pembelian dan kepemilikan produk, atau bukan pada transportasi. Revisi UU negara bagian yang mungkin saja akan mengarah pada sengketa hukum baru lainnya. (CHRIS JASUREK/NTD.tv/The Epoch Times/waa)
Video Rekomendasi :
Video Pilihan :
https://www.youtube.com/watch?v=JGc59EiEYwQ
